Upload
silvi-fauziah
View
240
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Draft Bab I BPS
Citation preview
BAB 1BAB 1PPEENDAHUNDAHULLUANUANBUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LOMBOK TENGAHBUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 2012 2012
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendukung Millenium
Development Goal’s (MDG’s) di bidang infrastruktur
khususnya sanitasi, diharapkan perhatian pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kualitas dan kuantitas
sanitasi di daerah masing-masing. Pada kondisi saat ini realita yang terlihat
adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah
melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase
lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber
air bersih yang igunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin
meningkat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan program
percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) menjadi salah satu
program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakkan secara bertahap
dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014.
Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan
pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan
didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting
dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan,
dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan
teknis program disediakan untuk pemerintah propinsi dan kota yang
menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan
penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin
perkotaan di daerah perkotaan.
Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting
dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan
kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan
dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan
“belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun
seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat,
semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya
dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek
pembangunan yang harus diperhatikan.
Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang
sehat, perlu diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah. Masih
sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah,
persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih,
masih berjalan sendiri- sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara
terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi,
sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang
sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan
masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan.
Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan
manusia akan meningkat pula. Oleh aktivitas manusia sehari-hari, sehingga
permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat
itu sendiri.
Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan
kepedulian dan penggalaka hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan
buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-
kegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan
evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi
monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat
pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah:
memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat
kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan,
mengembangkan kerangka kelembagaan pada tingkat nasional, mengembangkan
dan menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi
pemerintah daerah.
Kabupaten Lombok Tengah merupakan Kabupaten dengan dinamika yang
tinggi dimana kebijakan pembangunan yang dilaksanakan haruslah merupakan
kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Kabupaten Lombok
Tengah merupakan Kabupaten yang berkembang cukup pesat, sesuai dengan
visinya yaitu “Mewujudkan Kabupaten Lombok tengah Sebagai Tujuan Investasi
Yang Prospektif, Kondusif dan Partisipatif”. Selama kurun waktu 5 tahun
terakhir, terjadi pertambahan penduduk dengan rata-rata kenaikan ………….%
per tahunnya.
Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan
yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak
langsung kepada derajad kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok tengah, namun masih belum
sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan
sanitasi, Hal ini dapat terlihat dari bermunculnya kantung-kantung permukiman
kumuh di Kabupaten Lombok tengah. Dari data yang ada terkait permasalahan
sanitasi di Kabupaten Lombok tengah, diketahui masih kurangnya penanganan
sanitasi yang meliputi sektor Drainase, Persampahan dan Air Limbah, hal ini
terlihat dari data makro kondisi sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang meliputi
angka kesakitan akibat sanitasi buruk sebesar …………. orang ………per
penduduk, kepadatan penduduk sebesar …………. jiwa per km2, prosentase
penduduk miskin ……% dari ………… orang, rasio PAD terhadap APBD sebesar
+ ……….% dan SR air minum pada tahun 2012 sebanyak ………….. atau ,,,,,%
dari jumlah KK. Oleh karena itu masih dibutuhkan peran serta aktif dari semua
elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi, khususnya Sektor Swasta
dan Lembaga Non Pemerintah yang lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan Koperasi.
Dalam rangka mewujudkan target Millennium Development Goals (MDGs)
khususnya target ke-7 (menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan) dan ke-
11 (mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan 100 juta penghuni
permukiman kumuh, sampai tahun 2020), serta untuk menciptakan Kabupaten
Lombok tengah yang berkualitas, sebagai Kabupaten yang menarik baik sebagai
tempat usaha/kerja atau sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun tempat tinggal
yang indah, bersih sehat dan nyaman, maka pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok tengah Tahun ……….., salah satu fokusnya
adalah percepatan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Tengah termasuk
sektor sanitasi.
Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang
berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang
sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dan sesuai
dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus
dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang
ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi,
yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan,
pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan
sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah
saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung,
baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya.
Pokja inilah yang nantinya secara terintegrasi akan menyusun dokumen Buku
Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah.
Dasar penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah adalah
penyusunan dokumen yang menggambarkan karakteristik dan kondisi sanitasi
wilayah kota, dan prioritas/arah pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan masyarakat Kabupaten Lombok tengah. Sedangkan cakupan pembahasan
dalam penyusunan buku putih sanitasi adalah Profil sanitasi Kabupaten, sarana
prasarana eksisting, cakupan dan tingkat pelayanan, informasi kelembagaan dan
keuangan, arah pengembangan sanitasi, kebutuhan, peluang, dan analisa awal
untuk penetapan area berdasarkan tingkat resiko dan zona sanitasi.
1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASI
Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya
kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan, juga berarti sistem pembuangan
air limbah, yang khususnya menyangkut pembuangan air kotor dari rumah
tangga, kantor, hotel, pertokoan (air buangan dari WC, air cucian, dan lain-
lain); selain berasal dari rumah tangga, limbah juga dapat berasal dari sisa-sisa
proses industri, pertanian, peternakan, dan rumah sakit (sektor kesehatan).
Pengertian dasar Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Lombok tengah adalah sebagai berikut:
1. Air limbah (sewage) merupakan air dan cairan yang merupakan sisa dari
kegiatan manusia di rumah tangga/limbah domestik dan commercial buildy
(kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan) atau industri.
Pengolahan air limbah dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu :
a. Black water adalah air limbah rumah tangga yang bersumber dari toilet atau kakus;
b. Grey water adalah air limbah rumah tangga non kakus yang berupa
buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan
tempat cuci.
Sistem pengolahan air limbah domestic Kabupaten Lombok tengah dengan system :
a. Sistem sanitasi setempat (On Site Sanitation), adalah proses pengolahan
air limbah secara bersamaan di tempat yang biasanya menggunakan cubluk
atau septic tank;
b. Sistem sanitasi tidak setempat/terpusat (Off Site Sanitation), adalah proses pengolahan / penyaluran air
melalui jaringan perpipaan menuju IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk diolah secara terpusat.
2. Pengolahan persampahan adalah pengolahan sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi kegiatan
yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang berupa
pengurangan dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) yang ditampung melalui
TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
3. Pengolahan drainase adalah optimalisasi prasarana drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air
permukaan ke badan air yaitu sumber air permukaan tanah yang berupa
sungai, danau, laut dan dibawah permukaan tanah berupa air tanah di dalam
tanah atau bangunan.
4. Penyediaan air bersih adalah adalah upaya pemerintah Kabupaten Lombok
tengah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan
PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur
dalam.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang disusun oleh
berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi
dalam wadah pokja sanitasi yang merupakan dasar dan acuan dimulainya
pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan strategis berupa penyusunan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan monev sanitasi. Dalam penyusunan buku
ini, pokja melakukan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Lombok tengah
berdasarkan data sekunder yang terkonsolidasi dan data primer hasil survey
serta hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). Untuk
pengumpulan data dan informasi yang tersedia, baik data yang sudah tersedia
maupun informasi yang digali dari diskusi dengan Pokja Sanitasi Kabupaten
ataupun pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta yang terlibat dalam
layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Pada tahap selanjutnya, kegiatan
diarahkan dengan maksud untuk mendefinisikan kondisi sanitasi lokal. Semua
data dan informasi dievaluasi, kesenjangan diidentifikasi, kesimpulan diperoleh
melalui konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan karakteristik
sanitasi serta prioritas yang diidentifikasi untuk tingkat kelurahan. Maksud akhir
dari penyusunan buku putih ini adalah adanya penetapan kelurahan beresiko
sanitasi berdasarkan ketentuan 4 kategori risiko (tinggi, sedang, kecil, sangat
kecil/tidak berisiko) dan penyebab utama masalah sanitasi permukiman
Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, buku ini menyediakan data dasar
yang essensial mengenai Aspek teknis, kelembagaan, keuangan, komunikasi,
partisipasi masyarakat, jender & kemiskinan (PMJK), partisipasi sektor swasta &
lembaga non pemerintah serta akses masyarakat terhadap sarana sanitasi &
PHBS.
Dengan adanya pemetaan sanitasi pada buku putih ini, maka didapatkan
gambaran awal secara menyeluruh berupa zona-zona dan sistem layanan
sanitasi serta isu-isu strategis dalam pengelolaan sanitasi pada tingkat
Kabupaten. Berdasarkan data zona sanitasi dan isu strategis ini, maka nantinya
akan dapat ditentukan kebijakan dan prioritas penanganan sanitasi yang sesuai
dalam rangka pengembangan Strategi Sanitasi Kabupaten Lombok tengah yang
berisi Program dan Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang terkait
dengan peranan dari pihak-pihak terkait, kebutuhan pendanaan, strategi sanitasi,
dan rencana tindak guna perbaikan maupun peningkatan sanitasi Kabupaten
Lombok tengah. Selain itu juga pada penyusunan buku putih ini juga
dimaksudkan untuk dilakukannya penetapan area kelurahan berisiko dari sisi
sanitasi, yang memfokuskan prioritas kegiatan pembangunan sanitasi sebagai
antisipasi terhadap terbatasnya sumber daya, terutama dana yang dimiliki
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Adanya ketetapan area kelurahan
berisiko akan memberikan arahan kepada SKPD yang penyusunan Buku Putih
ini dimaksudkan untuk mengarus utamakan pembangunan sanitasi dalam
pembangunan di Kabupaten Lombok tengah, sehingga sanitasi dapat menjadi
salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok tengah.
Adapun tujuan dari penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah ini
antara lain :
1. Adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kesepahaman di antara
anggota pokja sanitasi Kabupaten Lombok Tengah
2. Teridentifikasi dan terkumpulnya data sanitasi Kabupaten Lombok Tengah
dari aspek : Kebijakan Daerah dan kelembagaan; Keuangan; Umum; Teknis;
Peran serta swasta dalam layanan sanitasi; Pemberdayaan masyarakat dan
jender dan Komunikasi serta data Layanan sanitasi oleh sektor swasta dan
masyarakat serta Komunikasi (Media)
3. Teridentifikasinya sistem yang diterapkan untuk masing-masing sub sektor
sanitasi, termasuk lokasi dan informasi lainnya serta permasalahan mendasar
untuk setiap subsektor
4. Tersedianya Dokumen Penilaian Pemetaan Cepat Situasi Sanitasi
Kabupaten Lombok tengah (Rapid Sanitation Assessment)
5. Tersedianya Deskripsi kondisi sanitasi berdasarkan studi Environmental
Health Risk Assessment (EHRA) yang berupa data primer kondisi sanitasi
rumah tangga yang memiliki konsekuensi pada risiko kesehatan lingkungan
6. Disepakatinya 4 kategori area (kelurahan) berisiko berdasarkan data
sekunder dan studi EHRA serta penyebab utama timbulnya risiko
1.4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah,
pendekatan dan metodologi penyusunan yang dilakukan dapat dipahami dari
diagram alir / kerangka pikir penyusunan seperti pada Gambar 1.1, dimana
dalam penyusunanannya dapat dikelompokkan 3 tahapan pendekatan, yaitu :
a. Bagian/kolom pertama (BA): Penyusunan Penilaian Pemetaan Awal Situasi
Sanitasi KabupatenKota – dalam bagian ini dilakukan pengumpulan data dan
informasi yang tersedia, baik data yang sudah tersedia maupun informasi
yang digali dari diskusi dengan Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah
ataupun pihak terkait lainnya (misalnya pihak swasta yang terlibat dalam
layanan sanitasi, atau bidang komunikasi). Salah satu bagian pendekatan
yang memerlukan diskusi intensif bersama seluruh anggota Pokja Sanitasi
Kota ialah Pemetaan Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi yang akan
memetakan seluruh model layanan sanitasi yang ada di Kabupaten Lombok
Tengah tersebut serta mencari akar permasalahannya.
b. Bagian/kolom kedua (BB): Rapat Konsultasi. Hasil yang diperoleh dari
bagian/kolom sebelumnya perlu untuk dikonsultasikan dengan Tim Pengarah
Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah. Konsultasi dimaksudkan untuk:
Memberikan laporan kemajuan kerja (Tim Teknis) Pokja Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah
Menyampaikan hasil Penilaian dan Pemetaan Awal Situasi Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah
Melaporkan dan meminta arahan untuk rencana kerja selanjutnya, terutama terkait dengan studi
Environmental Health Risk Assessment (EHRA). Data EHRA akan di
interpretasi yang akan
memberikan informasi mengenai risiko‐risiko sanitasi pada tingkat
kelurahan. Informasi dari studi EHRA juga digunakan untuk menetapkan
area berisiko (final), melengkapi draf area berisiko yang sebelumnya
hanya disiapkan berdasarkan data sekunder yang tersedia. Guna
menetapkan area berisiko (final), disarankan untuk menambah sumber
informasi lain yaitu persepsi SKPD. Alasannya selain karena setiap SKPD
mempunyai persepsi sendiri mengenai area berisiko berdasarkan
pengalaman sehari‐hari dalam pekerjaannya, juga persepsi SKPD ini
menjadi alat cek silang (triangulation) terhadap data dan informasi yang
sudah terkumpul sebelumnya (data sekunder dan studi EHRA).
c. Bagian/kolom ketiga (BC): Finalisasi Buku Putih. Draft Buku Putih Sanitasi
selanjutnya didiskusikan dengan pemangku kepentingan di tingkat
Kabupaten Lombok Tengah. Masukan yang diperoleh digunakan untuk
perbaikan dan menghasilkan “Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok
Tengah”. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok Tengah ini memberikan
masukan untuk tahap selanjutnya yakni Tahap Penyusunan Strategi Sanitasi
Kota (SSK).
Gambar 1. 1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Buku Putih
Sanitasi Kabupaten Lombok tengah
Dalam tahapan pertama penyusunan buku putih, terdapat tahapan
pengumpulan data dan informasi jenis data yang dikumpulkan terdiri atas
data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data yang
bersifat primer yaitu data dan informasi yang langsung diperoleh dari
lapangan yang merupakan obyek perencanaan, dan data sekuder
merupakan yang diperoleh dari intstansi/SKPD yang terkait dengan
penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah. Data yang
dikumpulkan dalam tahap ini sebagian besar berasal dari berbagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik berupa data umum maupun data
khusus yang menyangkut teknis, keuangan, kebijakan daerah dan
kelembagaan, peran serta swasta dalam layanan sanitasi, dan media.
Kegiatan pengumpulan data sekunder meliputi aspek umum,
teknis, kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, keterlibatan sektor
swasta dalam layanan sanitasi dan aspek komunikasi. Data ini umumnya tersebar
di beberapa SKPD, tetapi tidak tertutup kemungkinan ada data terkait yang
dimiliki oleh universitas setempat (biasanya berbentuk hasil penelitian), atau
dimiliki oleh instansi di Provinsi ataupun di Pemerintah Pusat. Oleh karenanya
setelah dilakukan identifikasi kebutuhan data, anggota Pokja perlu melakukan
identifikasi sumber datanya. Khususnya untuk aspek kebijakan daerah dan
kelembagaan serta aspek keuangan, perlu dilakukan diskusi intensif tersendiri
khusus untuk kedua aspek tersebut terkait dengan sanitasi. Hal ini disebabkan
umumnya belum terdapat keseragaman pemahaman dari pada kedua aspek
tersebut terkait dengan sanitasi. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga
dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti:
Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam
perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta
dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survay priority setting area
beresiko serta survay peran serta masyarakat dan gender.
Selain pengumpulan data sekunder, juga dilakukan pengumpulan data
primer yang berupa wawancara dengan informan kunci, pihak SKPD, kelompok
masyarakat (masyarakat miskin perkotaan, responden yang dipilih adalah
masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kawasan
perkotaan, Pengusaha Penampung (Pengepul) atau Pengusaha Produksi Barang
Bekas Daur Ulang, pengelola TPA, Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik
(Sedot Tangki Septik), LSM atau Kelompok Masyarakat yang telah menjalankan
aktivitas Daur Ulang Sampah, Sektor Swasta Pemasang Iklan).
1.5. POSISI BUKU PUTIH
Buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah pada hakekatnya
merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi, serta prioritas atau arah
pengembangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini yang
menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan
sanitasi. Buku ini nantinya akan menjadi baseline data tentang kondisi sanitasi
Kabupaten Lombok tengah saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupate
(SSK) dan monev sanitasi sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat
Kabupaten. Dalam tahapan monitoring dan evaluasi hasil implementasi rencana
kerja sanitasi, disusun adanya “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan
gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan
Sanitasi Tahunan ini nantinya akan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi dan
setelah 3 tahun, semua informasi tersebut akan dijadikan bahan masukan untuk
Revisi Buku Putih Sanitasi.
1.6. SUMBER DATA
Sumber data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah meliputi :
a. Data primer yaitu data yang bersumber dari survay atau observasi
lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil
wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan. Jenis data
primer yang dipakai dalam penyusunan buku putih ini adalah (1) Penilaian
Resiko Kesehatan Lingkungan/ Environmental Health Risk Assessment, (2)
Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat/Community-based Sanitation
Assessment, (3) Penilaian Penyedia Sarana Sanitasi oleh Sektor
Swasta/Sanitation Supply Assessment, dan (4) Penilaian Peran Media/Media
Assessment. Untuk wawancara, responden yang dijadikan sumber data antara
lain : SKPD, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di
kawasan
pengelola TPA, Pengusaha Penanganan Limbah Cair Domestik (Sedot Tangki
Septik), LSM atau Kelompok
Masyarakat yang telah menjalankan aktivitas Daur Ulang Sampah, Sektor
Swasta Pemasang Iklan.
b. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD
yang terlibat ISSDP, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter
Kabupaten Lombok tengah secara umum. Data sekunder yang dibutuhkan
dalam penyusunan buku putih sanitasi ini antara lain (1) demografi, (2)
kepadatan penduduk, (3) data keluarga miskin, (4) kesehatan masyarakat, (5)
arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten/kota, (6) data kelembagaan dan
keuangan, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam
penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Lombok tengah seperti :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok
tengah, Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010
Masterplan Drainase Kabupaten Lombok tengah Tahun 2008 – 2028
Penataan Kawasan TPA Kabupaten Lombok tengah Tahun 2002
Profil Sanitasi Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok tengah Tahun 2008 – 2014
RPIJM Kabupaten Lombok tengah Tahun 2010 – 2014
RPJMD Kabupaten Lombok tengah Tahun 2010 – 2014
RTRW Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009 – 2028
Kabupaten Lombok tengah dalam Angka Tahun 2005 - 2009
1.7. PERATURAN PERUNDANGAN
Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lombok tengah
berdasar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat
nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan program Indonesia
Sanitation Sector Development Program (ISSDP) atau Program Pengembangan
Sanitasi Indonesia di Kabupaten Lombok tengah didasarkan pada aturan-aturan
dan produk hukum yang meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan .
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
9. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Kabupaten/Kota.
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009.
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan.
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun
2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan
Perumahan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis
Dampak Kesehatan Lingkungan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SKl/III/2003 tentang
Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman
Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat;
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali
Bersih.
30. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kawasan Industri.
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi
degan AMDAL.
32. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air
33. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai
Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pemantauan dan
Pengelolaan Lingkungan;
35. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman penyusunan Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan.
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah
Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkota
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan.
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 21 Tahun 2002 tentang AMDAL;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan
Kelembagaan Kecamatan.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kabupaten Lombok tengah Tahun
2006-2025;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok tengah Tahun 2006-2025;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Lombok tengah 2006-2009.
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Retribusi Cetak Peta.
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Bangunan Gedung;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Kabupaten Lombok tengah.
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lombok tengah Tahun 2009 – 2028