BAB III BPS Kabupaten Gunung Mas.doc

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2014BAB III

PROFIL SANITASI WILAYAH

Dalam Profil Sanitasi Wilayah yang termuat dalam Bab III ini yaitu adalah menjelaskan

beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi rill sanitasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas, lebih

jelasnya ada bebrapoa pokok persoalan sanitasi yang harus diangkat untuk menjadi perhatian bagi

pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Untuk itu pembangunan sanitasi adalah langka besar dan

diharapkan juga menjadi langka nyata bahwa persoalan sanitasi merupakan hal yang harus

diselesaikan walau hal tersebut tidaklah mudah untuk dijalani dalam waktu yang singkat. Perlu juga

kita ketahui bahwa sanitasi terkait dengan beberapa hal yang diantaranya adalah persoalan dalam

upaya penanganan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah serta sampai

dengan pembuangan air limbah yang berasal dari tingkat kepadatan rumah – rumah tangga, selain itu

juga dikenal dengan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) telah menjadi hal yang harus dapat di serap

oleh masyarakat guna mengenal lebih jauh dan dapat diterima akan pentinganya pola kehidupan yang

bersih baik kebersihan lingkungan juga kebersihan dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam penyusunan sanitasi di butuhkan banyak data yang akurat guna pentingnya kita untuk

mengetahui sasaran pembangunan sanitasi itu sendiri dan juga selain itu perencanaan wilayah yang

akan di kelola, serta menghitung jumlah besaran biaya pembangunan untuk sanitasi, karena untuk itu

dibutuhkan kelengkapan data dari berbagai pihak yang ada di lingkup Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) Kabupaten Gunung Mas. Permasalahan sanitasi ini juga pemerintah daerah

Kabupaten Gunung Mas menuruh harapan besar kepada segenap lapisan masyarakat yang ada untuk

menyangkut perlikau hidup masyarakat untuk berkeinginan berubah untuk mengikuti pola hidup

bersih dan sehat agar pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak secara sia – sia mempersiapkan

sarana dan parasana, begitu juga peran swata dan mayarakat ikut mengawasinya, sehingga anggaran

yang di persiapkan bisa tepat guna, tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat

Kabupaten Gunung Mas.

Secara umum pola bermukima atau kehidupan masyrakat masih ada sebagain besar berada di

sepanjang pinggiran sungai, khususnya sungai Kahayan, sungai Miri, dan juga sungai rungan, kerena

kativitas tersebsar hamper lebih banyak bergantung dari sungai tersebut, baik aktivitas yang di

gunakan untuk mencuci, mandi dan buang air besar disana. Hala tersebut dikenal dengan istilah

“Jamban” atau dengan istilah lainya menggunakan WC terapung atau dengan kata lain WC

Helikopter, kerena pola tersebut kotoran dihanyutkan melalui arus aliran sungai sampai dengan

dihabiskan oleh biota yang ada di sungai. Hal tersebut terjadi karena masyrakat telah terbiasa dengan

kondisi tersebut karena dari sisi kemudahan, sehingga hal tersebut telah menjadi kebiasaan bagi

masyarakat yang ada di sepanjang pinggiran bantaran sungai yabng ada di Kabupaten Gunung Mas.Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2014


TAHUN 20143.1 Wilayah Kajian Sanitasi

Wilayah Kajian Sanitasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas berdasarakan kesepakatan

dalam rapat Pokja Sanitasi pada tanggal 23 Juni 2014 di tentukan lah wilayah kajian sanitasi yang di

hadiri oleh berbagai lembaga Satuan Kerja Pereangkat Daerah (SKPD) yang hadir saat itu adalah

pihak SKPD dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Ass. II Pembangunan dan Pembangunan

Kabupaten Gunung Mas,Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Gunung Mas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunung Mas, Badan Pemeberdayaan Masyrakat Desa

(BPM-Des) Kabupaten Gunung Mas, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas, Dan Dinas

Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Gunung Mas. Dengan rapat Pokja sanitasi

maka menetapkan beberapa wilayah Kajian sanitasi yang berada di 6 Kecamatan Kabupaten Gunung

Mas yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas

2. Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas

3. Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas

4. Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas

5. Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas

6. Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas

Adapun beberapa alasan penetapan wilayah kajian sanitasi tersebut adalah karena kawasan

tersebut merupakan sebagian pola kehidupan masyrakatnya memiliki tingkat kepadatan tinggi yang

bermukim di sepanjang pinggiran sungai. Kiriteria Penatapan Wilayah Kajian Sanitasi Yang

Pertama tersebut adalah salah satunya di lihatnya perlunya penanganan tingkat pola hidup masyarakat

yang sampai sekarang ini masih melakukan buang air besar yang ada di pinggiran sungai Kahayan,

Kriteria Penetapan Wilayah Kajian Sanitasi Yang Ke Dua adalah masih banyak sistem drainase

lingkungan wilayah kota kecamatan khususnya di tingkat kelurahan sistem dari drainasenya masih

adal yang belum terbangun dengan baik bahkan ada beberapa tempat belum memiliki saluran drainase

sehingga dirasakan perlu menjadi wilayah kajian dan juga rawan terjadi genangan untuk terjadi banjir,

Kriteraia Penetapan Wilayah Kajian Sanitasi Yang Ke Tiga adalah sistem pengelolaan sampah

masih belum terdapat sisitem pengelooan sampah yang baik terkecuali untuk Kecmatan Kurun yang

merupakan Ibu Kota Kabupaten yang bisa dikatakan telah memiliki sistem pengelolaan sampah cukup

baik karena adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sampai dengan disediakan angkutan

Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)


Tahun 2014


TAHUN 2014sampah. Kiteria Penetapan wilayah Kajian Sanitasi Yang Ke Empat adalah kebutuhan akan air

bersih, untuk air bersih yang ada di dalam 6 (Enam) Kecamatan tersebut untuk sumber air bersih

masih banyak beberapa sumber air bersihnya masih minim khususnya yang berada di beberapa desa

di masing – masing tiap kecamatan, namun tidak terkecuali bagi ibu kota Kabupaten yaitu kota Kuala

Kurun yang sisitem Air bersihnya di kelola oleh pihak PDAM yang di kenal dengan namanya yaitu

“Tirta Bahalap” dan juga ada di Kecamatan Mihing Raya khususnya di Kota Kecamatan Kampuri,

sedangkan untuk kecamatan lainya ,masih belum terkelola dengan baik.

Sehingga dalam kesimpulan maka oreintasi wilayah kajian tersebut merupakan hal – hal yang

sangat mendasar, karena wilayah kajian yang ditetapkan tadi merupakan wilayah kajian yang memang

perlu mendapatkan peningkatan hingga penanganan khusus, melului adanya pembahasan sanitasi ini

maka sangat perlu untuk di sampaikan dalam wilayah kajian agar dalam rencana kedepan wilayah

kajian sanitasi ini bisa menjadi prioritas yang akan di dorong kedepan dalam program percepatan

pembangunan sanitasi yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Dalam kesempatan ini juga dimaksudkan

agar dapat memberikan dampak positif unutuk menuju Kabupaten Gunug Mas dalam mencapai

sisitem pola hidup bersih dan sehat di setiap wilayah.

Secara detail juga wilayah kajian sanitasi yang ditentukan tersebut adal wilayah yang sekarang ini

adalah bagian dari wilayah kecamatan aksesnya sangat mudah di jangkau untuk sampai sekarang

karena wilayah tersebut telah terbukanya akses yang dapat dilalui dengan roda dua sampai dengan

roda empat, dengan keterbukaan akses tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih dekat

dan lebih mudah dijangkau, untuk itu kajian wilayah sanitasi menjadi pokok orientasi sehingga pola

hidup bersih dan sehat tadinya dapat terlaksana dengan baik karena program pembangunan sanitasi

pemukiman ini adalah hal yang dilakukan untuk masyarakat dari masayarakat oleh masyarakat itu

sendiri.

Untuk diperlukan keterpaduan dalam wilayah kajian sanitasi ini bisa memberi petunjuk yang jelas

dalam dalam tata guna lahan yang diperuntukan dalam suatu masing – masing kecamatan agar dapat

diketahui tingkat akses penggunaan lahan yang ada di setiap wilayah kecamatan, dengan diketahuinya

wilayah tersebut sehingga dapat memperjelas besaran wilayah kajian sanitasi yang masuk dalam

wilayah administrasi Kabupaten Gunung Mas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta wilayah

kajian sanitasi kabupaten gunung mas yang dapat dilihat pada halaman berikut.



Tahun 2014


TAHUN 2014PETA WILAYAH KAJIAN SANITASI KABUPATEN GUNUNG MAS



Tahun 2014


TAHUN 2014

3.2 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi

Perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Gunung Mas di mulai dari tingkat tatanan

rumah tangga agar diharapkan mampu memberikan dampak perubahan besar khusunya bagi orang

tuang sampai dengan anaknya guna mengetahui seberapa besar manfaat dari pola hidup bersih dan

sehat itu di mulai dari dalam rumah tangga, beberapa hal kecil yang bisa mempengaruhi hal tersbut

baik orang tua yang bisa memberitahukan dan mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara pola

hidup bersih dan sehat, seperti nilai contoh kecil adala mencuci tangan dengan sabun, melakukan

kegiatan bersih – bersih di lingkungan perkarangan perumahan, melaksankan gotong – royong di

lingkungan kawasan perumahan, hal – hal kecil seperti tersebut dianggap mampu memperkenalkan

bagaiman menjaga sisitem lingkungan hidup bersih dan sehat di setiap kelaurga baik tingkat rumah

tangga. Khusunya terkait sanitasi adalah adalh menerapkan buang air air besar ditempat yang benar

tanpa mencemari lingkungan dengan cara stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dengan cara

melakukan pendekatan STBM (sanitasi total berbasis masyrakat) dengan pendekatan partisifatif untuk

mengajak masyarakat untuk menganalisa kondisi sanitasi mereka melalui suatu proses pemuicuan,

sehingga masyrakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang air

besar di tempat sembarangan dan di area terbuka. Pendekatan dalam STBM menyerang dan

menimbulakan rasa nyeri dan rasa malu pada masyarakat tentang kondisi lingkungannya.

Adapun tatanan selajutnya yaitu sekolah dalam lingkungan sekolah atau pendidikan perlu kita

perkenalkan juga pentingnya Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) Terkait Sanitasi, dengan

demikian masyarakat akan secara sukarela membangun jamban secara swadaya, tanpa tergantung

sedikitpun dari proyek atau pihak lain. Adapun juga menerapakan cuci tangan pakai sabun hal yang

mungkin dilakukan adalah dimulai dari guru memeprkenalakan hal tersebut atau beberapa penyuluh

kesehatan untuk melakukan gerakan partisifatif kepada para murid pentingnya akan cuci tangan pakai

sabun. Seperti diketahui tangan merupakan hal yang bisa terkontaminasi dengan tinja, sewaktu cebok

atau pada waktu membersihkan tinja pada waktu buang air besar, tangan harus di cuci dengan sabun

karena telah mengalami kontak dengan tinja (Setelah buang air besar) karena untuk melarutkan

partikel lemak yang mengandung kuman. Dan hal cuci tangan pakai sabun juga perlu dilakukan

sebelum makan atau setelah bermain perlunya cuci tangan pakai sabun tersebut, guna menghindari

dari berbagai kuman yang ada di tangan yang mana hal tersebut bisa mencegah para anak murid dari

berbagai penyakit.

Bab 3| 49


TAHUN 2014Penjelasan tatanan tersebut adalah hal yang saling berkaitan atau berkesinambungan karena

terkait dalam sanitasi menjadi inti yang harus diperhatikan adalah tidak membaung air besar secara

sembarangan dan mencuci tangan pakai sabun setelah melakukan buang air besar.

3.2.1 Tatanan Rumah Tangga

Dalam Tatanan Rumah Tangga Perilaku hidup bersih terkait sanitasi untuk tingkat tatanan

dalam rumah tangga yang ada di masing wilayah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada 5 (Lima)

pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang terdiri dari (CPTS, BABS, Pengelolaan Air

Minum, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Limbah) dalam penjelasanya akan di uraikan

secara rinci pada pembahasannya.

1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) di Jamban

Grafik 3.1. Ketersediaan Sarana CTPS di Jamban

Berdasarkan hasil kajian EHRA di wilayah kabupaten gunung mas yang melakukan cuci

tangan pakai sabun dari hasil grafik di jelaskan bahwa yang melakukan cuci tangan pakai

sabun di jamban mencapai 4,7 % sedangkan tidak melakukan cuci tangan pakai sabun di

jamban mencapai 95,3 %.

Bab 3| 50


TAHUN 2014

2. Grafik persentase Penduduk yang melakukan BABS

Grafik 3.3. Persentase Penduduk yang melakukan BABS

Berdasarkan hasil kajian EHRA di wilayah kabupaten gunung mas yang melakukan cuci

tangan pakai sabun dari hasil grafik di jelaskan bahwa yang melakukan cuci tangan pakai

sabun di jamban mencapai 4,7 % sedangkan tidak melakukan cuci tangan pakai sabun di

jamban mencapai 95,3 %.

3. Grafik Pengelolaan Air Mium ( pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)

Grafik 3.3. Pengelolaan Air Minum

Berdasarkan hasil EHRA kabupaten Gunung Mas diketahui bahwa Pengelolaan Air Minum

(Pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air)

Bab 3| 51


TAHUN 2014

4. Grafik Pengolahan Sampah Setempat

Grafik 3.4 Pengolahan Setempat

Berdasarkan hasil EHRA Kabupaten Gunung Mas diketahui bahwa Pengelolaan Sampah pada

Rumah Tangga sebesar 75 % tidak diolah dan hanya sebesar 25 % yang sudah diolah.

5. Grafik Pencemaran karena SPAL

Grafik 3.5 Pencemaran Karena SPAL

Berdasarkan Hasil EHRA Kabupaten Gunung Mas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat atau 76% belum mengelola air limbah dari dapur sedangkan 24% sudah mengelola air limbah, kamar mandi dan tempat cuci tangan dengan benar

Bab 3| 52


TAHUN 2014Permasalahan dan isu mendesak promosi higiene dan sanitasi

No Permasalahan Mendesak Isu Strategis

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi

Pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi agar hidup lebih sehat dan berkualitas.

2. Masih rendahnya kepemilikan sarana dan prasarana sanitasi

Pentingnya peningkatan kepemilikan sarana dan prasarana sanitasi agar hidup lebih sehat dan berkualitas.

3. Masih rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi

Pentingnya peningkatan pemeliharaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi agar hidup lebih sehat dan berkualitas.

4. Belum optimalnya peran kelembagaan sanitasi (KSM) dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi

Pentingnya peningkatan peran kelembagaan sanitasi (KSM) dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.

Bab 3| 53


TAHUN 2014

3.2.2 Tatanan Sekolah

Siswa sekolah merupakan komunitas besar dalam masyarakat, dalam wadah organisasi sekolah yang telah mapan, tersebar luas di pedesaan maupun perkotaan, serta telah ada program usaha kesehatan sekolah. Diharapkan setelah siswa sekolah mendapat pembelajaran perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah secara partisipatif, dapat mempengaruhi orang tua, keluarga lain serta tetangga dari siswa sekolah tersebut. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah harus diintegrasikan ke dalam program usaha kesehatan sekolah, melalui koordinasi dengan Tim Pembina UKS di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Pada Umumnya Seringkali terjadi WC di sekolah hanya terdiri atas dua unit WC, khususnya di kabupaten Gunung Mas hal tersebut terjadi juga, dua unit WC tersebut satu unit untuk guru dan yang lain untuk murid. Sementara kondisi WC murid berbeda jauh dengan WC guru. Di mana WC murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak. Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air baik buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, seringkali WC di sekolah tidak dilengkapi dengan Tempat untuk cuci tangan dan penerangan yang cukup. Murid Pun merasa takut untuk menggunakan WC yang kondisinya gelap, berbau dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat WC dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari dan ventilasi yang memadai serta tempat untuk mencuci tangan.

Selain program pembangunan fisik, program pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah tentang hubungan antara air, WC, perilaku dan kesehatan juga menjadi kegiatan yang penting dalam program kesehatan di sekolah. Di antaranya adalah hubungan antara air-kondisi sanitasi dan penyakit; bagaimana sarana sanitasi dapat melindungi kesehatan kita; bagaimana penyakit dapat timbul dari kondisi sanitasi dan perilaku yang buruk; Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun; Pencegahan Penyakit cacingan dan monitoring kualitas air.

Adapun lingkup kegiatan yang termasuk dalam kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan sarana air bersih, sanitasi dan fasilitas cuci tangan termasuk pendidikan menjaga kebersihan WC sekolah

b. Pendidikan pemakaian dan pemeliharaan WC sekolahc. Penggalakan cuci tangan pakai sabun (CTPS)d. Pendidikan tentang hubungan air minum, WC, praktek kesehatan individu, dan kesehatan

masyarakate. Kampanye pemberantasan penyakit cacinganf. Pendidikan kebersihan saluran pembuangan/SPALg. Pelatihan guru dan murid tentang PHBSh. Pengembangan tanggungjawab murid, guru dan pihak-pihak lain yang terlibat di

sekolah,mencakup : pengorganisasian murid untuk pembagian tugas harian, pembagian tugas guru pembina dan Komite Sekolah dan meningkatkan peranan murid dalam mempengaruhi keluarganya.

Bab 3| 54


TAHUN 2014

Beberapa jenis kegiatan yang dapat di lakukan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, adalah :

Penyuluhan kelompok di kelas, penyuluhan perorangan (penyuluhan antar teman) Pemutaran film/video Penyuluhan dengan metode demonstrasi Pemasangan poster, leaflet Lomba kebersihan kelas Lomba membuat poster Lomba menggambar lingkungan sehat Kampanye kebersihan perorangan/murid Kegiatan pemeliharaan dan membersihkan WC sekolah Pelatihan guru UKS Pelatihan siswa/kader UKS Pemilihan duta Sanitasi

Keberhasilan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat dan sekolah di tingkat desa banyak dipengaruhi oleh hubungan jaringan komunikasi antara PUSKESMAS (kepala Puskemas, Sanitarian, Staf lain, Bidan Desa), Cabang Dinas Pendidikan (termasuk Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, orang tua siswa) serta Tokoh Masyarakat (Aparat Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta semua anggota masyarakat).

Masalah dan isu strategis sanitasi disekolah adalah : ketersediaan air bersih yang kurang, air bersih tercemar karena letak septik-tank sangat dekat dengan sumur, saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan drainase tidak ada, sampah tidak terkelola, pembuangan sampah dengan menggali tanah dan selebihnya dibakar serta jumlah WC/KM (MCK) terlalu sedikit.

Pada Tabel 3.1 Kondisi sarana sanitasi di sekolah(SD/MI) (sumber air, toilet, SPAL dan tempat cuci tangan) terlihat bahwa jumlah WC siswa dan guru tidak seimbang dari kebutuhan riil di sekolah. Kebutuhan WC untuk siswa berbanding 1 WC untuk seluruh siswa di SD tersebut.

Pada Tabel 3.2 Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi) terlihat bahwa pengelolaan sampah masih dikumpulkan, belum dilakukan pemisahan apalagi dilakukan pengomposan sampah. Disamping itu kondisi septik tank telah lebih dari 5 tahun tidak dilakukan penyedotan. Kondisi higiene sokolah umumnya relatif baik. Dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui SKPD terkait telah melakukan PHBS pada tataran sekolah tetapi perlu ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan sumber pendanaan sanitasi sekolah sudah mulai dilakukan yaitu untuk pembangunan penambahan WC di tingkat sekolah dasar hal ini terlihat dalam renja Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2015 yaitu pengadaan WC untuk sekolah dasar.

Bab 3| 55


TAHUN 2014

Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar/ MI Kabupaten Gunung Mas

No Status SekolahDasar JumlahSekolah

JumlahSiswaJumlah Guru

Sumber Air Bersih Tolilet Guru Toilet SiswaFasilitas Cuci

Tangan

Fasilitas TPS

SekolahSaluranDrainase

L P L P PDAM SPT/PL SGL T L/P

L

&

P

T L/P

L

&

P

T Y T Y T Y T

1 Sekolah Dasar

Negeri :

30

1. SDN 1 Sepang

Kota

71 84 4 8 √ - - - √ - - √ - - - √ - √ - √

2. SDN 2

SepangSimin

53 50 4 11 √ - - - - - √ √ - - √ - - √ √ √

3. SDN Tampelas 41 39 4 8 - - - √ √ - - - - √ - √ - √ - √

4. SDN

PematangLimau

41 40 10 5 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

5. SDN TewaiBaru 72 74 4 12 - - - √ √ - - √ - - - √ √ - - √

6. SDN 3 Tewah 117 102 3 10 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - - √

Bab 3| 49


TAHUN 2014




Tangan

Fasilitas TPS



L

&

P

T L/P

L

&

P

T Y T Y T Y T

7. SDN 1 Tewah 104 88 3 11 √ - - - √ - - √ - - - √ - √ - √

8. SDN

TumbangMiwan

89 76 3 12 - - - √ √ - - √ - - - √ - √ - √

9. SDN

TampangTbgAnjir

114 95 3 14 √ - - - √ - - - √ - √ - √ - - √

10. SDN 3 Kuala Kurun 188 196 5 21 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - - √

11. SDN 4 Kuala Kurun 107 95 2 10 √ - - - √ - - √ - - - √ √ - √ -

12. SDN

TumbangTambirah

82 68 3 4 √ - - - √ - - √ - - - √ √ - - √

13. SDN 1

TumbangRahuyan

87 73 2 10 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - √

14. SDNTumbangLapan 61 64 3 3 - - - √ - - √ √ - - - √ - √ - √

15. SDN 8 Tewah 41 39 4 4 - - - √ - √ - √ - - √ - √ - - √

16. SDN 4 Tewah 75 77 3 7 √ - - - - √ - √ - - - √ √ - - √

17. SDN 2 Tewah 80 72 3 6 √ - - - - √ - - - √ √ - √ - - √

18. SDN 2 Sepang Kota 90 66 9 5 √ - - - √ - - √ - - - √ - √ - √

Bab 3| 50


TAHUN 2014




Tangan

Fasilitas TPS



L

&

P

T L/P

L

&

P

T Y T Y T Y T

19. SDN 1 SepangSimin 59 58 5 8 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

20. SDN 1 Rabambang 63 44 3 4 - - - √ √ - - √ - - - √ - √ - √

21. SDN 2 Rabambang 77 70 2 3 - - - √ √ - - √ - - - √ - √ - √

22. SDN 2

TumbangRahuyan

78 47 4 5 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - √

23. SDN Sei Antai 95 68 3 5 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - √

24. SDN 1

TumbangJutuh

76 48 2 5 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

25. SDN 1

TumbangMalahoi

35 12 3 4 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - √

26. SDN 1 Tehang 101 86 4 6 - √ - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

27. SDN 1

TumbangTalaken

82 65 7 6 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

28. SDN 2

TumbangTalaken

114 75 4 2 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

29. SDN 1

TumbangMarikoi

47 31 5 1 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - √

Bab 3| 51


TAHUN 2014




Tangan

Fasilitas TPS



L

&

P

T L/P

L

&

P

T Y T Y T Y T

30. SDN 1 TumbangMiri 88 61 6 5 √ - - - √ - - √ - - √ - √ - √ -

Sumber : Hasil Kajian Sanitasi Sekolah Kabupaten Gunung Mas

Tabel 3.2 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Dasar (MI) Kabupaten Gunung Mas

No KondisiSaranaSanitasi %SangatBaik %Baik %KurangBaik

1 Toilet Guru 10,00% 66,67% 23,33%2 Toilet Siswa 3,33% 66,67% 30,00%3 Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun

(CTPS)16,67% 26,67% 56,67%

4 Sarana Air Bersih 26,67% 33,33% 40,00%5 Pengelolaan Sampah 23,33% 30,00% 46,67%6 Saluran Drainase 10,00% 16,67% 73,33%7 Ketersediaan dana untuk kegiatan

Higiene dan sanitasi10,00% 66,67% 23,33%

8 Pendidikan Higiene dan Sanitasi 23,33% 30,00% 46,67%

Tabel. 3.3 PHBS Terkait sanitasi pada Sekolah Dasar /MI kabupaten Gunung Mas

Bab 3| 52


TAHUN 2014

Penggunaan Toilet Sudahtersedianyafasilitas toilet yang adadisekolah

66,67% Kurangbaiknyaataukurangmemadai toilet yang adabahkansarana toilet jugabelumada

30%

PerilakuBuangSampah

Sudahadanyasosialisasidanpengertiankepadaanakmuridsertatelahtersediafasilitasolehsekolah

30,00% Masihminimnyasosialisasidari guru sertakurangnyafasilitas yang disediakan

46,67%

Bab 3| 53

PHBS terkaitSanitasi Baik % KurangBaik %

CuciTanganPakaiSabun

26,67% Masihminimnyasosialisasidari guru sertakurangnyafasilitas yang disediakan

56,67%


TAHUN 20143.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kegiatan perumahan, industri dan berbagai kegiatan pelayanan, seperti di klinik, rumah sakit, pasar, penginapan dan sebagainya, yang umumnya terletak didalam atau dekat wilayah perkotaan, akan menghasilkan berbagai limbah. Misalnya: limbah rumah tangga (domestik), limbah dari pabrik-pabrik makanan (tahu, tempe, bakso, dan lain-lain, farmasi, dan masih banyak lagi, yang semuanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Pada umumnya seluruh limbah domestik dibuang langsung ke dalam badan sungai atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Padahal limbah domestik mengandung campuran unsur-unsur yang sangat kompleks. Kehadiran bahan pencemar di dalam badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti timbulnya busa, warna dan bau yang tidak sedap. Akibat kepadatan penduduk, seringkali ditemukan letak lobang-lobang pembuangan (WC) sangat berdekatan dengan sumber air (misal: sumur), yang tentu saja tak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat penghuninya. Beberapa penelitian membuktikan banyaknya kandungan bakteri Ecoli yang berasal dari kotoran manusia telah mencemari badan air (terutama permukaan) dan media tanah, penyebab pokok penyakit-penyakit amoebiasis.

Kawasan permukiman di perkotaan atau di perdesaan mempunyai kawasan-kawasan dalam bentuk Strata dengan kepadatan penduduk yang berbeda dan kondisi sosial yang berbeda. Kondisi ini mempengaruhi pola pengelolaan air limbah domestik. Secara tehnis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu > 50 orang/ha, penggunaan cubluk sudah menyebabkan kontaminasi pada sumur- sumur tetangga. Kepadatan penduduk 100 orang/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan. Di atas kepadatan 200 orang/ha penggunaan septik tank dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri coli dan pencemaran pada tanah dan air tanah. Kepadatan penduduk ini juga akan menentukan teknologi yang akan diterapkan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Isu-isu utama/strategis yang teridentifikasi dalam pengelolaan sub-sektor Air Limbah Domestik di Kabupaten Gunung Mas terdiri dari isu teknis operasional maupun non teknis. Masalah teknis operasional berkaitan dengan layanan pengelolaan air limbah dan ketersediaan sarana prasarananya, sedangkan isu non teknis adalah masalah operasional yang muncul yang terkait dengan dukungan aspek-aspek lain dalam pengelolaan air limbah. Adapun isu-isu strategis dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1) Isu teknis operasional layanan pengelolaan air limbah domestik a. Masyarakat Kabupaten Gunung Mas sebagian besar menggunakan septic tank dan

cubluk untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas septic tank masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Disamping itu, pengurasan septic tank juga masih rendah.

b. Sebagian kecil masyarakat masih mempergunakan cubluk untuk membuang black water.c. Belum dimilikinya mobil tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di

Kabupaten Gunung Mas.d. Masih ada masyarakat yang membuang black water dan grey water secara langsung

maupun terselubung ke saluran drainase dan sungai tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Hal ini berarti pencemaran akibat pembuangan air limbah yang tidak terkontrol telah menyebabkan pencemaran air di badan air. Selain itu dibeberapa tempat masih dijumpai perilaku BAB sembarangan.

2) Isu kebijakan daerah dan kelembagaan

Bab 3| 71


TAHUN 2014a. Adanya program bantuan penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik bagi

kalangan masyarakat Padat penduduk seperti terlihat dalam program pengadaan WC komunal bagi masyarakat padat Penduduk.

b. Belum adanya lembaga pelaksana teknis (operator) setingkat UPTD yang bertanggung jawab secara khusus untuk memberikan layanan pengolahan limbah tinja.

c. Belum tersedianya Perda pendukung bagi penyediaan sarana dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

d. Organisasi/lembaga pengelola layanan air limbah masih lemah dalam melaksanakan fungsi operasi dan pemeliharaan karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gnung Mas yang masih belum terintegrasi.

e. Sistem layanan pengelolaan air limbah belum dirancang untuk terintegrasi antar SKPD, dan juga belum menetapkan dengan tegas pola kerjasama dengan swasta yang akan dijalankan oleh Pemerintah Gunung Mas dalam pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten.

3) Isu keuangana. Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terhadap pembangunan sub sektor air

limbah domestik makin meningkat dengan indikasi belanja publik dan trend alokasi anggaran sub sektor air limbah meningkat dari tahun ke tahun.

b. Belum adanya retribusi dari penanganan air limbah.c. Tersedia sumber-sumber potensial pendanaan sanitasi alternatif (pendanaan berbasis

masyarakat), yang berpotensi memfasilitasi dalam mengakses pendanaan dan bahkan menyediakan pendanaan kepada masyarakat terkait pembangunan sarana air limbah domestik sederhana.

4) Isu komunikasia. Rendahnya prioritas pembahasan regulasi pengelolaan air limbah domestik dikalangan

DPRD, SKPD dan Panitia Anggaran.b. Lemahnya keterlibatan jaringan dan aliansi kemitraan yang telah terbina selama ini

dalam sosialisasi bersama akan akibat dari pencemaran limbah cair.c. Kurangnya keterlibatan dan kerjasama antar sesama lembaga dan program yang terkait

dalam pengelolaan air limbah domestik.d. Lemahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya pencemaran air limbah domestik.e. Sosialisasi kurang efektif karena tidak menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

5) Isu keterlibatan pelaku bisnis

Belum tersedianya truk sedot dan angkut lumpur tinja baik oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.

6) Isu peran serta masyarakata. Operasional dan Maintenance SLBM belum optimalb. KSM belum terbiasa untuk menjalankan pemeliharaan sarana pengolahan air limbah

domestik yang telah dibangun, ketergantungan kepada pemerintah masih tinggi.c. Ada 91,1 % penduduk yang mempergunakan septick tank (hasil studi EHRA 2013)d. Pemanfaatan saluran drainase untuk buangan air limbah secara langsung maupun secara

terselubung.

3.3.1 Kelembagaan

Keberhasilan jasa sanitasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Sejauh ini, tidak ada

Bab 3| 72


TAHUN 2014perundangan khusus yang mengatur penatalaksanaan limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas karena sebagian besar peraturan ditetapkan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, bukan penatalaksanaan air limbah. Dengan cara lain, untuk mencapai perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, penatalaksanaan air limbah domestik menjadi bagian yang penting. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Gunung Mas , peraturan tentang penatalaksanaan air limbah domestik hingga saat ini belum ada. Akibatnya pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas menjadi terkesampingkan. Padahal resiko pencemaran air akibat air limbah domestik cukup besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu program penyehatan lingkungan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum saat ini harus mengintegrasikan pengelolaan air limbah domestik.

Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di Indonesia, diantaranya:

a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup

b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan

d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air

e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel

h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 Tentang organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dinas Pekerjaan Umum adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air limbah di kabupaten Gunung Mas. Dalam pengelolaan air limbah domestik ini, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman merupakan seksi yang diberi kewenangan dalam mengelola air limbah.

Bab 3| 73


TAHUN 2014Struktur OrganisasiBidang Tata Ruang

Bab 3| 74

Kepala DinasPekerjaan Umum


Kepala BidangCipta Karya

Kepala SeksiLingkungan

Permukiman

Kepala SeksiAir Bersih

Kepala SeksiTata Bangunan

dan Permukiman

STAFSTAFSTAFSTAF

FUNGSIPEMANGKU KEPENTINGAN

PemerintahKabupaten/Kota Swasta MasyarakatPERENCANAANMenyusun targe pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota √ - -Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target √ - -Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target √ - -PENGADAAN SARANA -Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik √ - -Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (TangkiSeptik) √ - -Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) √ - -Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber keIPAL (pipakolektor) √ - -Membangun sarana IPLT dan atau IPAL √ - -PENGELOLAAN -Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja √ - -Mengelola IPLT dan atau IPAL √ - -Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja √ - -Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik,dana tau penyedotan air

limbahdomestik√ - -

Melakukanpengecekankelengkapanutilitasteknisbangunan(tangkiseptik,dansalurandrainaseperkotaan)dalam pengurusan IMB

√ - -

PENGATURAN DAN PEMBINAAN


TAHUN 2014

Tabel 3.4: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)

√ - -

Melakukan sosialisasi peraturan,dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik

√ - -Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik √ - -MONITORING DAN EVALUASI -Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah

domestik skala kab/kota√ - -

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik

√ - -

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik

√ - -

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik √ - -

Bab 3| 71


TAHUN 2014

Bab 3| 72


TAHUN 2014Tabel. 3.5

Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Gunung Mas

Peraturan

Ketersediaan Pelaksanaan

KeteranganAda (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanaka

n

Belum Efektif

Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanaka

n

AIR LIMBAH DOMESTIK

Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota

1. Ada

2. Target pencapaian 60% sampai dengan Tahun 2019

- √ - -

Belum ada Perda Air Limbah Domestik

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik

- √ - - - Belum ada Perda Air Limbah Domestik

Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik


Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau - √ - - - Belum ada Bab 3| 71


TAHUN 2014

Peraturan



Tidak Ada

Efektif Dilaksanaka

n

Belum Efektif

Dilaksanakan


n

pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah

Perda Air Limbah Domestik

Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha

- - - - Belum ada Perda Air Limbah Domestik

Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha


Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik


Retribusi penyedotan air limbah domestik - √ - - - Belum ada Perda Air Limbah Domestik

Bab 3| 72


TAHUN 2014

Peraturan



Tidak Ada

Efektif Dilaksanaka

n

Belum Efektif

Dilaksanakan


n

Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestic bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran


Peluang keterlibatan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik


Kewajiban dan sanksi bagi swasta dalam pengelolaan air limbah domestik


Layanan Pemerintah Kab/Kota bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pengelolaan air limbah domestik


Bab 3| 73


TAHUN 2014

3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan

Cakupan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dapat digambarkan sebagai berikut : Sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Gunung Mas masih banyak menggunakan sistem pengolahan air limbah setempat (on-site system) baik itu secara individu dan di beberapa tempat secara komunal. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki pengelolaan air limbah dan membuang limbahnya ke saluran atau sungai. Pengelolaan limbah cair domestik yang ada di Kabupaten Gunung Mas lebih pada pemanfaatan sistem setempat (on site system) antara lain black water dan grey water yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan.

Sistem pembuangan air limbah seharusnya dipisahkan dengan sistem pembuangan air hujan, tapi di Kabupaten Gunung Mas masih sering dijumpai limbah dari rumah tangga dibuang kedalam sistem pembuangan air hujan yang dapat mengakibatkan polusi/pencemaran lingkungan. Pengelolaan prasarana dan sarana air limbah pada setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik tingkat pelayanan, jenis dan jumlah pelayanannya. Pengelolaan sanitasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu:

a. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site system).b. Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (off-site system).

Di beberapa tempat, pada bangunan-bangunan tertentu diwajibkan menyediakan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) seperti: rumah sakit, industri, penginapan dll. Fasilitas pengolahan ini sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak pencemaran lingkungan hidup. Prasarana pembuangan air limbah yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara lain :

Pengadaan prasarana Jamban keluarga diupayakan oleh masyarakat itu sendiri, dan sebagian merupakan sumbangan dari Pemerintah Daerah Gunung Mas melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, dan APBD Kabupaten Gunung Mas. Sistem pengolahan air limbah umumnya pengolahan setempat (on-site system) baik secara individual (Jamban keluarga) maupun komunal (MCK) dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber seperti : cubluk, tangki septik (septic tank) dan paket pengolahan skala kecil

Sampai saat ini Kabupaten Gunung Mas belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja IPLT. Walaupun demikian, dibeberapa lokasi sudah dibangun sistem komunal untuk melayani satu kawasan pemukiman melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) merupakan suatu sistem untuk menampung dan menyalurkan air limbah dari dapur, kamar mandi, jamban dan atau septic tank yang berfungsi sebagai wadah pengumpul dengan sebuah pipa pembuangan atau sebagai tabung pengolahan yang berhubungan langsung dengan tanah. Kondisi SPAL yang ada di Kabupaten Gunung Mas pada umumnya masih menyatu dengan pembuangan air drainase.

Bab 3| 74


TAHUN 2014Kriteria suspek aman adalah sebagai berikut:

1 Dibangun kurang dari lima tahun lalu.2 Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras/dikosongkan kurang dari lima tahun

lalu.

Kriteria suspek tidak aman adalah sebagai berikut:

1 Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan tidak pernah dikuras.2 Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras lebih dari lima tahun lalu.

Kondisi aman dan tidak aman dilihat dari praktik pembuangan kotoran balita antara lain :

1) Praktik pembuangan yang aman yang mencakup :

a. Anak yang diantar untuk BAB di jamban.

b. Anak yang BAB di penampung (popok sekali pakai/pampers, popok yang dapat dicuci, gurita, ataupun celana), kotoran di buang ke jamban, dan penampung dibersihkan di Watter Closed.

2) Praktik pembuangan yang relatif tidak aman :

a. Anak BAB di ruang terbuka (lahan di rumah atau diluar rumah).

b. Anak yang BAB di penampung (popok sekali pakai/pampers, popok yang dapat dicuci, gurita, ataupun celana), kotoran di buang ke ruang terbuka/tidak di jamban dan dibersihkan bukan di jamban.

6. Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Grafik 3.6. Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Dari Hasil Studi EHRA Diketahui bahwa Tempat Penyaluran akhir Tinja Keluarga sebagian besar menggunakan jamban pribadi yaitu sebesar 62,50 %, sungai/pantai/laut sebesar 31%, dan 6,5% sisanya menggunakan WC Umum, WC Helikopter, sungai, selokan/parit lubang galian dan lainnya.

Bab 3| 75


TAHUN 20147. Grafik Persentase Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman

Grafik 3.7. Persentase Tangki

Dari Grafik Hasil Data EHRA Kabupaten Gunung Mas Diatas dapat diketahui Kualitas Tangki Septick untuk kabupaten Gunung Mas yang dinyatakan suspek aman sebesar 96,8 % dan suspek tidak aman sebesar 3,2 %.

Bab 3| 76


TAHUN 2014Peta 3.2 Peta Cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik termasuk IPAL terpusat

Bab 3| 77


TAHUN 2014Gambar 3.8 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Gunung Mas

Diagram Sistem Sanitasi : Air Limbah Domestik

Produk Input A

(user interface)

B

Pengumpulan & Penampungan Pengolahan

awal Setempat

C

Pengangkutan/Pengaliran

D

(semi) Pengolahan Akhir Terpusat

E

Daur Ulang dan/ atau Pembuangan

Akhir

Bab 3| 78

Black Water

Grey Water

Sungai

Drainase

WC/Kloset

Jamban

Cuci Piring

Bak Mandi

Tangki Septik


TAHUN 2014Tabel 3.6. Cakupan layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Gunung Mas

NoNamaKecamatan/

Kelurahan

BABS*

Sarana tidaklayak

Sarana Layak

Onsite System Offsite System

Individual Berbasis Komunal Kawasan /terpusat

(KK)

Cubluk,Tangki septik tidak

aman** (KK)

JambanKeluarga dgn

tangki septik aman(KK)

MCKumum

/JambanBersama

(KK)

MCK++(KK)

TangkiSeptik

Komunal (KK)

IPALKomunal

(KK) SambunganRumah(KK)

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)

1 KecamatanKurun

KelurahanKurun 307 1843 614 325 60 - 60 -KelurahanTampang Tumbang Anjir 86 517 172 90 - - 40 -

2 KecamatanTewah

KelurahanTewah 200 1232 410 308 45 - 45 -

3 Kecamatan Manuhing

Kelurahan Tumbang Taleken 79 477 159 85 40 - 40 -

4 Kecamatan Rungan

Kelurahan Jakatan Raya 54 325 108 65 50 - 50 -

*Yang termasuk BABS: (i) mempunyai jamban keluarga (individual) tanpa tangki septik (black water disalurkan kebadan air atau lingkungan;(ii) BABlangsungdikebun,kolam,laut,sungai,sawah/ladang,dsb.

** Aman:sesuaikriteriaSNITabel 3.7: Kondisi Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Kabupaten Gunung Mas

Bab 3| 79


TAHUN 2014

Bab 3| 80

No JenisSatuan Jumlah/

KapasitasKondisi Keterangan

Berfungsi Tdkberfungsi

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Sistem Onsite

1 Berbasis komunal

- IPALKomunal unit6/(851 M3)

√

IPAL 1 Unit (143 M3) IPAL Kecamatan Kurun

(123 M3) IPAL Tewah 2 Unit (144

M3) IPAL Kecamatan Manuhing

(144 M3) IPAL Kecamatan Rungan

(144 M3)

- MCK ++ unit 5/(39 Ruang/Orang) √

MCK Plus Kecamatan Tewah(2 Unit) 6 Orang

MCK Kecamatan Kurun (1 Unit) 9 Orang

MCK Plus Kecamatan - Tangkiseptik komunal unit - - -

2. Truk Tinja unit - - -

3 IPLT:kapasitas M3/hari - - -

Sistem Offsite

4 IPALKawasan/Terpusat - - -

- kapasitas M3/hari - - -

- sistem - - -


TAHUN 20143.3.3 Peran Serta Masyarakat

Pengelolaan air limbah domestik seharusnya lebih bersifat buttom-up sehingga perlu

ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan pengelolaan air limbah domestik

pada masyarakat baik berupa dampaknya pada kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini

diharapkan muncul suatu gerakan dari dalam masyarakat untuk mengelola air limbah domestik

dengan cara-cara yang arif dan benar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Gunung Mas bahwa pemahaman

masyarakat tentang air limbah domestik hanya terbatas pada dampak yang dapat dilihat dan dirasakan

secara visual dan seketika, seperti menimbulkan bau, membuat lingkungan kotor dan sebagai tempat

berkembangnya nyamuk. Sementara dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air tanah dan

air permukaan hanya sebagian kecil yang mengetahui. Hal ini memberikan gambaran bahwa

pemahaman masyarakat tentang air limbah domestik terkait dengan dampaknya terhadap pencemaran

air masih rendah. Tetapi di sisi lain masyarakat kelihatan cukup kritis melihat perhatian pemerintah

terhadap keberadaan air limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas. Sebagian besar masyarakat

merasa prihatin terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini

merupakan sebuah potensi yang dapat dijadikan entry point bagi pemerintah untuk mengajak

masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat.

Peluang untuk merubah persepsi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta mereka dalam

pengelolaan air limbah domestik ditunjukkan juga dari pendapat masyarakat tentang tanggung jawab

pengelolaan air limbah domestik. Menurut sebagian besar masyarakat, tanggung jawab pengelolaan

air limbah domestik terletak bukan saja pada pemerintah tetapi juga semua unsur masyarakat. Hal ini

juga menggambarkan bahwa inisiator awal dalam memulai pengelolaan air limbah domestik tidak

harus berasal dari pemerintah tetapi bisa saja dari masyarakat, LSM, swasta atau unsur yang lain

dalam masyarakat. Dalam pengelolaan air limbah domestik harus terdapat suatu kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat, agar tujuan pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan dalam

mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa

melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya

karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang

optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang

akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pengelolaan air limbah

domestik maka masyarakat membutuhkan pemahaman yang utuh tentang dampak air limbah domestik

Bab 3| 81


TAHUN 2014terhadap sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah. Dengan pemahaman yang baik pada

masyarakat tentang air limbah diharapkan akan melahirkan inisiatif yang konstruktif dalam upaya

pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian masyarakat tidak lagi memandang air limbah

domestik hanya sebatas jijik dan prihatin apalagi menganggap biasa saja tetapi menjadi sebuah

ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Langkah yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan air limbah domestik, menurut informan kunci dari unsur tokoh masyarakat adalah dengan

memanfaatkan peran tuan guru dalam membina masyarakat. Peran pemuka adat dan agama ini dapat

dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pengelolaan air limbah domestik, pemerintah akan

mendapatkan kemudahan dalam mengajak masyarakat berperan serta aktif dalam program sanitasi

bahkan dalam setiap tahapan programkegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Peran pemuka adat

dan agama di Kabupaten Gunung Mas selama ini lebih banyak membina masyarakat terkait dengan

hubungan kepada tuhan dan sesama manusia. Materi yang diberikan dalam setiap dakwahnya berkisar

pada ibadah sholat, puasa, akhlak, muamalah dan sejenisnya. Oleh karena itu ke depan diharapkan

peran tuan guru dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan persepsi

masyarakat terhadap air limbah domestik.

Persepsi masyarakat terhadap air limbah domestik memiliki pengaruh terhadap perlakuan masyarakat

terhadap air limbah domestik itu sendiri. Semakin baik kualitas persepsi masyarakat maka perlakuan

terhadap air limbah domestik semakin meningkat. Beberapa perlakuan masyarakat terhadap air

limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat adalah

sebagai berikut :

a. Membersihkan saluran drainase dalam kampung atas ajakan ketua RT. Tujuan pembersihan

saluran drainase ini adalah untuk menghambat perkembangan nyamuk yang dapat membawa

bibit penyakit, mengurangi bau yang mengganggu warga dan meningkatkan kebersihan

lingkungan.

b. Membuang air limbah domestik ke sungai, selokan/got/drainase dan Lobang penampungan,

Perlakuan ini dilakukan karena tidak membutuhkan biaya, tidak ada larangan dan lebih

mudah.

Berangkat dari hasil analisis tersebut maka dalam pembangunan pengelolaan air limbah harus

diterapkan pendekatan partisipasi pada proses perencanaan, konstruksi, dan operasi. Pembangunan

melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat

Bab 3| 82


TAHUN 2014dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian

musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam

masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan

dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah

disusun. Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1 Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan

komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat

2 Program kerja dilakukan melalui kerjasama kelompok masyarakat dan segenap warga untuk

memperkecil hambatan

3 Koordinasi selalu dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal

4 Bersungguh-sungguh dan tidak mengumbar janji

5 Tidak bersifat merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program

Intinya Community development dengan segala kegiatannya dalam pembangunan, menurut Ndraha

(1990), harus menghindari metode kerja doing for the community tetapi mengadopsi metode doing

with the community. Metode yang pertama akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif

dan tidak berdaya bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung kepada pemerintah. Sedang

metode yang kedua merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi

mana kebutuhan yang sifatnya real needs, felt needs dan expected needs. Pemberdayaan masyarakat

dapat dilakukan melalui pendampingan dan fasilitasi agar terbentuk peningkatan partisipasi dan

keterlibatan seluruh stakeholder, terutama masyarakat dalam suatu perencanaan, operasi, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana. Tetapi terkendala kurangnya SDM Di Kabupaten Gunung Mas.

Pembangunan sanitasi bidang air limbah domestik belum dilaksanakan dengan maksimal,

hal ini terbukti dari data tentang pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh masyarakat,

kondisi sarana MCK dan daftar Program/Proyek layanan yang berbasis masyarakat masih sedikit

untuk akses jamban sehat baik skala individual maupun komunal.

Bab 3| 83


TAHUN 2014

Tabel 3.8: Daftar Program/Kegiatan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

No

NamaProgram/Kegiatan Pelaksana/PJ Lokasi

Tahun Program/ kegiatan

**)

Penerimamanfaat***)

JumlahSarana

KondisiSaranaSaatIni****)

BerfungsiTidak

BerfungsiL P

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan pembuatan

sistem air limbah komunal berbasis masyrakat

KSM/Dinas PU

Kelurahan Tampang Tumbang Anjir

2010 1 Unit 1 Unit IPAL 1

2 Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Air Limbah Kegiatan Pembuatan

Sistem Air Limbah Komunal Berbasis masyarakat

KSM Berkat Mandiri/ Dinas PU

Kelurahan Kurun 2011 2 Unit 1 Unit IPAL

1 Unit IPAL MCK Plus

2

Bab 3| 84


TAHUN 20143 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan pembuatan

Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat di Desa Tewah

KSM Tugu Permai Dinas PU

KSM Pusaka Pandohop/ Dinas PU

Kelurahan Tewah 2012 2 Unit

2 Unit

1 Unit IPAL

1 Unit IPAL MCK ++

1 Unit IPAL

1 Unit IPAL MCK ++

3

4 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Pembangunan MCK

Plus di Kelurahan Jakatan Raya

Pembangunan MCK Plus Di Desa Tumbang Talaken

KSM Eka Permai/ Dinas PU

KSM Kapakat

Kelurahan Jakatan Raya 2013 2 Unit 1 Unit IPAL

1 Unit MCK ++

1 Unit IPAL

1 Unit MCK ++

4

Total

Sumber Data: Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Tabel 3.9: Pengelolaansarana air limbahdomestikolehMasyarakatBab 3| 85


TAHUN 2014

No JenisSaranaTahunSarana

Dibangun LokasiPengelola Biayaoperasidanpem

eliharaan

Pengosongantangkiseptik/IPAL

Lembaga Kondisi Waktu Layanan

1 IPAL Komunal 2010 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir

KSM Aktif

- - -

2 IPAL Komunal 2011 Kelurahan Kurun KSM Berkat Mandiri

Aktif

- - -

3 MCK ++ 2011 Kelurahan Kurun KSM Berkat Mandiri

Aktif

- - -

4 IPAL Komunal 2012 Kelurahan Tewah KSM Tugu PermaiKSM Pusaka Pandohop

Aktif

- - -

Bab 3| 86


TAHUN 20145 MCK ++ 2012 Kelurahan Tewah KSM Tugu Permai

KSM Pusaka Pandohop

Aktif

- - -

6 IPAL Komunal 2013 Kelurahan Tumbang talaken KSM Kapakat Aktif

- - -

7 WC ++ 2013 Kelurahan Tumbang Talaken KSM Kapakat Aktif

- - -

8 IPAL Komunal 2013 Kelurahan Jakatan Raya KSM Jakatan Permai

Aktif

- - -

9 WC ++ 2013 Kelurahan Jakatan Raya KSM Jakatan Permai

Aktif

- - -

Sumber Data: Data Sekunder Pokja, wawancara dengan SKPD dan kunjungan lapangan

Bab 3| 87


TAHUN 2014

3.3.4 Komunikasi dan Media

Kegiatan Komunikasi dan Media merupakan kegiatan penting diantara kegiatan non teknis

dalam bidang sanitasi khususnya peningkatan akses kepemilikan sarana dan prasarana air limbah

domestik dan akses layanan air limbah untuk skala kesehatan. Kegiatan Komunikasi di Gunung Mas

Lebih Sering Menggunakan Letplet, Brosur, dan Spanduk. Dengan adanya Komunikasi dan Media

dalam peningkatan pengelolaan sanitasi diharapkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

Gunung Mas untuk meningkatkan peran media dalam pembangunan bidang sanitasi.

Sampai dengan saat ini Pemerintah kabupaten Gunung Mas belum ada kegiatan sanitasi yang

menggunakan media masa elektronik dalam menyebarkan informasi komponen air limbah.

Sebagaimana pers, masyarakat dalam segala manifestasinya seperti Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM), para cerdik pandai, maupun masyarakat umumnya, dapat menyampaikan gagasannya sebagai

wujud peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan. Terpenting, pesan yang disampaikan dapat

dijadikan in put bagi pengambil kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pengelolaan lingkungan.

Berkenaan dengan tuntutan terhadap kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, maka

pressure masyarakat harus ada, dalam hal ini media massa dapat dijadikan sarana (Purnaweni, 2004).

Peran pers atau media massa, yang dalam hal ini sebagai bagian dari Civil Society tentunya sangat

penting dalam kerangka pengelolaan lingkungan. dari hal ini telah sangat jelas diatur di dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, konsep Good Governance dalam pengelolaan

lingkungan hidup yang lebih dikenal dengan Good Environmental Governance (GEG) setidaknya

mengedepankan 10 hal antara lain : Visi strategis, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya

tanggap, partisipasi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme

(Santosa, 2006). Kesepuluh prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri yang

harus menjadi karakteristik pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam kerangka

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Pemanfaatan media massa sebagai saluran dalam menyampaikan aspirasi tadi merupakan salah satu

cara untuk membentuk opini publik sehingga dapat direspon oleh Pengambil Kebijakan. Pemanfaatan

media massa sebagai sarana mengkampanyekan sekaligus penyebaran informasi lingkungan harus

sering dilakukan.

Bab 3| 88


TAHUN 2014Gambar 3.9

Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi Yang Pernah Di Ikuti

Di Kabupaten Gunung Mas

Dari grafik penyuluhan atau sosialisasi yang pernah dilaksanakan dalam menggerakan

sosialisasi mengenai prosentase terbesar adalah cendrung pada masalah sampah dan kebersihan

lingkungan mencapai 52 % karena dalam permasalahan teresebut banyak beberapa bagian di

lingkungan masyarakat cenderung lebih besar akan ketertiban dan peraturan di suatu lingkungan

dalam penerapan mengatasi masalah persampahan, sedangkan untuk air limbah dan jamban keluarga

penyuluhan sosialisasinya mencapai 6 %, dan untuk saluran dari kotor mencapai 14 %, masalah air

bersih 11 %, untuk lain – lainnya.

3.3.5 Peran Swasta

Dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Gunung Mas masih Kurang terlihatnya Peran

Swasta khususnya dalam pengelolaan air limbah kalau pun ada hanya berbentuk Kelompok swadaya

masyarakat KSM, KSM disini pun hanya untuk kegiatan MCK Komunal tugasnya nanti Memelihara

dan mengoperasikan sarana yang telah dibuat pemerintah daerah sedangkan untuk Pengangkutan dari

wc komunal ke instalasi pengolah IPLT dan IPAL nya masih belum ada. hal ini disebabkan tidak

adanya peraturan daerah yang mengatur partisipasi dunia usaha dalam pengelolaan air limbah

domestik dan kegiatan pengelolaan air limbah belum layak secara ekonomi.

Tabel 3.10: Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota

Bab 3| 89


TAHUN 2014

NoNama

Provider/Mitra Potensial

Tahun mulai operasi/

Berkontribusi

Jenis kegiatan/ Kontribusi Terhadap Sanitasi

Volume Potensi Kerjasama

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Sumber : Tidak ada data Peran Serta Masyarakat

Bab 3| 90


TAHUN 2014

3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan

Pembiayaan alokasi investasi air limbah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.342.977.000,- ( Satu milyar tiga ratus empat dua juta Sembilan ratus

tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk membiayai pembangunan 2 ( dua ) unit IPAL Komunal/ MCK Plus di kecamatan sepang dan Kecamatan Rungan

Barat di kabupaten Gunung Mas melalui SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 3.11

Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi air limbah domestik


Bab 3| 91

No KomponenBelanja (Rp) Rata-

rata

Pertumbuhan (%)n-4 n-3 n-2 n-1 n

1 Air Limbah (1a+1b) 494.195.000,- 624.580.000,- 702.647.000,- 730.260.000,-

1.246.975.000,-

757.731.400,- 18,8

1.a Pendanaan Investasi air limbah 494.195.000,- 624.580.000,- 702.647.000,- 730.260.000,-

1.246.975.000,-

757.731.400,- 18,8

1.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD - - - - -

1.cPerkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun

22.000.000,- 25.000.000,- 25.000.000,- 30.000.000,- 30.500.000,- 26.493.950,- 6


TAHUN 2014Tabel 3.12

Realisasi dan Potensi Retribusi Air Limbah


No SKPDRetribusi Sanitasi Tahun (Rp) Pertumbuh

an (%)n-4 n-3 n-2 n-1 n

1 Retribusi Air Limbah - - - - - -

1.a Realisasi retribusi - - - - - -

1.b Potensi retribusi - - - - - -

Sampai saat ini belum ada perda tentang retribusi layanan air limbah domestik dan belum adanya layanan air limbah domestik di Kabupaten Gunung Mas.

Bab 3| 92


TAHUN 20143.3.7 Permasalahan mendesak dan isu strategis

Permasalahan yang dihadapi adalah persepsi dari sebagian masyarakat bahwa sarana sanitasi air limbah belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat Kabupaten Gunung Mas lebih mudah membuang limbahnya ke saluran/sungai, halaman atau karena keterbatasan ekonominya belum mampu menyediakan sarana sanitasi sendiri.

Permasalahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Gunung Mas secara rinci adalah sebagai berikut :

1 Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga, dibeberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar.

2 Kurangnya ketersediaan air bersih untuk Jamban dan MCK cenderung mendorong masyarakat berperilaku kurang sehat.

3 Masyarakat dari kalangan kurang mampu sering beralasan tidak memiliki biaya untuk membuat jamban.

4 Kurangnya kesadaran masyarakat akan penanganan air limbah yang betul seperti pembuangan air limbah digabung dengan saluran drainase, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat.

5 Belum adanya peran sektor swasta dalam mengolah air limbah di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 3.18

Tabel 3.13 Permasalahan dan Isu mendesak komponen air limbah domestik Kabupaten Gunung Mas

No Permasalahan Mendesak Isu Strategis

1. Belum adanya master plan air limbah dan perencanaan serta studi lain bidang air limbah domestik

Dalam implementasi program air limbah domestik memerlukan perencanaan dan koordinasi yang terpadu antara para pemangku kepentingan sehingga perlu adanya masterplan yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan program dibidang perencanaan pengelolaan air limbah domestik.

2. Kurangnya kepemilikan jamban dan septik tank/cubluk yang memenuhi syarat

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kepemilikan jamban yang memenuhi standar kesehatan serta mengubah pula hidup masyarakat sehingga PHBS menjadi gaya hidup di masyarakat.

3. Kurangnya pendanaan pembangunan air limbah domestik

Perlunya pendanaan sanitasi akan meningkatkan akses dan cakupan layanan air limbah domesik, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan air limbah domestic baik itu pendanaan melalui APBN dan

Bab 3| 93


TAHUN 2014APBD, bahkan keterlibatan pihak swasta juga diharapkan bisa terlibat.

4. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM dalam penanganan di bidang air limbah domestik

Pentingnya peningkatan SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yang secara khusus menangani bidang air limbah domestik sehungga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

5. Belum tersedianya Peraturan daerah bidang air limbah domestik

Ketersediaan peraturan Daerah akan menjadi payung hukum dalam implementasi dan eksekusi bidang air limbah domestik.

Bab 3| 94


TAHUN 20143.4. Pengelolaan Persampahan

Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan saat ini sistem

pengelolaan yang dapat kitakan dikelola secara teknis adalah Kota Kabupaten Sendiri yaitu kota Kuala

Kurun, untuk itu masih ada beberapa kota kecamatan yang saat ini memrlukan penangangan secara teknis

seperti kecamatan tewah yang penduduknya terus bertambah setiap tahunnya.

Untuk kota kuala kurun sendiri dengan luasan wilayah 7.651 Ha, yang fungsi kawasanya terdiri dari

kawasan hutan, kawasan pemukiman, peraiaran (sungai, danau, rawa) dan kawasan pertanian (sawah,

lading dan kebun). Dengan luasan yang tersebar di kkta Kuala Kurun dimanfaatkan untuk kegiatan

pertanian, terutama tegalan/perkebunan, tanah permukiman perkarangan dan lahan yang masih banyak

belum dimanfaatkan untuk dijadikan wilayah perkembangan.

Pengelolaan persampahan di Kota Kuala Kurun rata – rata dalam masing ruas jalan disediakan bak

sampah masing – masing dalam satu ruas jalan dilihat dari banyaknya rumah yang ada di dalam suatu

tempatpaling besar 7 (tujuh) buah tong sampah mewakili 33 rumah dan sebaran yang terkecil adalah 2

(dua) tong sampah sampai dengan 3 (tiga) tong sampah dengan besaran sebaran rumah 10 (sepuluh)

rumah sampai 41 rumah. Naming dari beberapa sebaran yang ada masih terdapat ruas jalan yang masih

belum mendaptkan fasilitas tong sampah.

Kondisi riil dalam pengelolaan persampahan yang ada di Kota Kuala Kurun fasilitas tempat

pembuangan sampah di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan Badan

Lingkungan hidup Kabupaten Gunung Mas, yang mana seperti yang ada dari kondisi existingnya material

fisik tong sampah masih terbuat dari kayu, ada juga tong sampah yang dibuat dari cor beton dan container

sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang digunakan sebagai penampung sampah yang

ada baik lingkungan perumahan, pusat perdagangan (Pasar), perkantoroan dan pendidikan.

Terakit Kualitas dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Kuala Kurun cendrung pada jenis

ampah yang dihasilkan dari rumah tangga khususnya di kawasan pemukiman jenis – jenis sampah yang

dihasilkan berupa gelas mineral, gelas plastic, dan juga kantong plastic. Untuk kualitas penanganan

sampah yang ada di Kabupaten Gunung Mas yaitu di muat dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun

2011 yang mana sarana dan prasarana tersebut terdiri sebagai berikut :

1. TPS 3R (Kapasitas 2 M3) jumlah 9 Buah

2. TPS (Kapasitas 4 M3) jumlah 2 Buah

3. Bak Sampah Kayu (Kapasitas 0,7 M4) jumlah 281 Buah

Bab 3| 95


TAHUN 20144. Dump Truck berjumlah 1 Buah

5. Truck Ambrol berjumlah 2 Buah

6. TPA (9 Ha) terdiri 1 Lokasi

7. Tenaga Petugas Kebersihan berjumlah30 orang

Sedangkan untuk kuantitas dalam pengelolaan persampahan Kota Kuala Kurun selaku ibukota

Kabupaten dengan luasan mencapai 842 KM2 dengan jumlah jiwa produksi timbulan sampah yang

dihasilkan sebesar 0,025 M3/Hari sedangkan produksi timbulan sampah adalah sebesar 404,85 M3/Hari

sedangkan daya tampung bak sampah/TPS yang ada adalah 222,7 M3 sehingga perlu pengelolaan yang

serius dari Pemerintah Daerah untuk mengulangi sampah yang belum tertangani sebsar 182,15

M3.Sedangakan dalam penanganan persampahan yang ada kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum pelaksanaannya dibidangi oleh Tata Ruang. Proses pengelolaan yaitu TPS, Bak

Sampah, Pengumpulan sampah dengan jam pelaksanaan operasional dilakukan selama 7 (tujuh) jam yaitu

dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB dan langsung dibuang ke TPA dengan sistem

dumping.

Permasalahan yang menjadi prioritas yang dihadapi untuk Kabupaten Gunung Mas yaitu sampai

dengan sekarang ini minimnya fasilitas serta keterbatasan dalam anggaran untuk menyediakan sarana bak

sampah yang diharapakan masing – masing kecamatan bisa mendaptkan fasilitas tersebut agar dalam

masing – masing kecamatan dapat mengatur dan mengelola sampah yang ada, karena dari mekanisme

yang ada selain Kecamatan Kurun kecamatan lain masih menerapakan sampahnya ada yang membuang

sampah di pinggiran bantaran sungai, adapun juga pokok persoaln lainya masih belum ada dibuatnya

aturan yang untuk pengelolaan persampahan hal – hal yang dapat memberikan aturan serta sanksi – sanksi

dalam suatu pengelolaan suatu wilayah.

3.4.1 Kelembagaan

Dalam kelembagaan untuk kondisi riil pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota dalam aspek

legal formal setiap masyrakat diharuskan untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan

pembuangan sampah di sepanjang pinggiran sungai, hal ini tersu di ingatkan selalu kepada masyarakat

yang ada di kota kula kurun, mengingat fasilitas yang sudah di buat mampu menkan jumlah sampah yang

tidak tertur dapat di minimalisir dengan baik. Secara struktur tugas pelaksanaan Pemerintah Daerah

Kabupaten menugaskan Dinas Pekerjaan Umum secara langsung di Bidangi oleh Tata Ruang dan seksi

yang menangani adalah Seksi Kebersihan Kota dan kepala seksi ini yang langusng menjadi pengawas

Bab 3| 96


TAHUN 2014dalam pelaksanaan kebersihan mulai sampai dengan administrasi, angkutan sampah, sehingga dalam seksi

ini di pilah atas dua Petugas Kebersihan dan Taman Kota, dan Petugas Kebersihan Sampah.

Untuk institusi dalam pengelolaan persampahan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya

sampai saat ini ada 2 (Dua) institusi dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam sistem pengelolaanya

dan untuk beberapa bagian instiusi lainya adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas juga

memiliki peran ada beberapa bagian dalam menyediakan prasana terkait angkutan sampah setempat dan

penyediaan bak sampah setempat sampai dengan tingkat Analisa Malasah Dampak Lingkungan di Seksi

persampahan perkotaan.

Tabel 3.14

Daftar Pemangku Kepentingan Yang terlibat Dalam

Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gunung Mas

FungsiPEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah Kabupaten/Kota Swasta MasyarakatPERENCANAANMenyusuntargetpengelolaansampahskala kab/kota, √Menyusunrencanaprogrampersampahandalam rangkapencapaiantarget √Menyusunrencanaanggaranprogram persampahandalamrangkapencapaiantarget

√PENGADAANSARANAMenyediakansaranapewadahansampahdi sumbersampah √Menyediakansaranapengumpulan(pengumpulan darisumbersampahkeTPS) √MembangunsaranaTempatPenampunganSementara (TPS) √Membangunsaranapengangkutansampahdari TPS ke Tempat PembuanganAkhir(TPA)

√MembangunsaranaTPA √Menyediakansarana komposting √PENGELOLAANMengumpulkansampahdarisumberkeTPS √Mengelola sampah di TPS √Mengangkutsampahdari TPS ke TPA √Mengelola TPA √Melakukan pemilahansampah* √Melakukan penarikan retribusisampah √Memberikanizinusahapengelolaansampah √PENGATURANDANPEMBINAANMengaturprosedur penyediaanlayanansampah(jampengangkutan, personil, peralatan, dll)

√Melakukansosialisasiperaturan,danpembinaandalamhal pengelolaansampah √Memberikansanksiterhadap pelanggaranpengelolaansampah √MONITORING DANEVALUASIMelakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan

sampah skala kab/kota√

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan

√

Melakukanmonitoringdanevaluasiterhadapefektivitaslayananpersampahan,danatau menampungserta mengelolakeluhanatas layananpersampahan

√

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup

Bab 3| 97

SubstansiKetersediaan Pelaksanaan

KeteranganAda (Sebutkan) Tidak Ada Efektif

DilaksanakanBelumEfektifDilaksanakan TidakEfektif

DilaksanakanPERSAMPAHAN

Target capaianpelayananpengelolaan persampahan diKab/Kotaini

Target pengurangan Sampah (2019) = 20%

Target Penanganan Sampah (2019) = 70 %

√

- - -

KewajibandansanksibagiPemerintahKab/Kotadalam menyediakanlayanan pengelolaansampah

- √ - - - -

KewajibandansanksibagiPemerintah Kab/Kotadalam memberdayakan masyarakat danbadan usahadalam pengelolaansampah

- √ - - - -

Kewajibandansanksibagimasyarakat untuk mengurangisampah, menyediakantempat sampahdi hunian rumah,danmembuangkeTPS

- √ - - - -

Kewajibandansanksibagikantor/unit usahadi kawasankomersial / fasilitassocial / fasilitas umum untukmengurangi sampah, menyediakan tempat sampah,dan membuangke TPS

- √ - - - -

Pembagiankerjapengumpulansampah darisumberke TPS, dari TPS ke TPA,pengelolaandi TPA, danpengaturan waktu pengangkutansampahdari TPS keTPA

Petugas pengumpul sampah/pemungut sampah terbatas pada daerah seperti pasar dan fasilitas umum dan sampah di kumpulkan ke TPS terdiri dari 1 mandor dan 11 pekerja.

Petugas pengankut sampah dari TPS ke TPA terdiri TPS ke TPA dari supir 1 orang, 1 orang.

√ - - - -


TAHUN 2014Dari penjelasan table yang ada diatas dapat dijelaskan bahwa pelasanaan kegiatan tersebut

ditangani oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas khususnya dilaksanakan langsung oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan badan Lingkungan Hidup khususnya mulai dari rencana dan monitoring evaluasi.

Dalam hal pelaksaan tersebut dalam penjelasan tabel diatas untuk peran swasta masih belum ada dengan

hal tersebut itu juga bisa dikatakan dalam sektor swasta pihak pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih

bisa menanganai maslah persampahan tersebut tanpa adanya campur tangan pemrintah mengingat

wilayah Kabupaten Gunug Mas tingkat volume sampahnya masih bisa ditangani langsung oleh

pemerintah daerah, sedangakan untuk masyarakat juga masih mampu terlayani dengan adanya

pelakasanaan yang di sediakan pemerintah daerah, agar lebih jelas lagi melihat dari perkembangan

mengenai persampahan adalah bisa dilihat pada tabel 3.15 mengenai daftar peraturan sanitasi, yaitu

sebagai berikut.

Tabel 3.15

Daftar Peraturan Daerah Terkait Sanitasi


Bab 3| 98


TAHUN 2014

Mandor dan 3 pekerja, terdapat 3 Truck pengankut dengan rute masing – masing sehingga total tenaga pengangkut 18 orang.

Kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan - √ - - - -

Retribusi Sampah atau kebersihan Peraturan daerah nomor 24 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

√

Sumber : Dinas Pekerjaam Umum Kabupaten Gunung Mas

3.4.2 Sistem dan Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Gunung Mas, seperti yang sudah pernah didefinisikan

adalah semua kegiatan yang bersangkut paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan,

transfer dan transportasi, pengolahan dan pemprosesan akhir/pembuangan sampah, dengan

mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika, dan faktor –

faktor lingkungan lainya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat. Menurut Undang – Undang No.

18 Tahun 2008 pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan yang meliputi Pengurangan dan Penganan Sampah, Kegiatan yang mana pengurangan

meliputi :

a. Pembatasan Timbulan Sampah

b. Pendauran Ulang Sampah

Bab 3| 99


TAHUN 2014c. Pemanfaatan Kembali Sampahsedangkan kegiatan penanganan meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah,

dan/sifat sampah

2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke

tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah 3R skala kawasan

(TPS 3R), atau tempat pengolahan sampah terpadu

3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat

penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 3R terpadu menuju ke

tempat pemprosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)

4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakateristik, komposisi, dan jumlah sampah

5. Pemprosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan

sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Untuk Kabupaten Gunung Mas sistem pengolahan sampahnya dilakukan dengan cara ditampung

dari wadah bak sampah yang sudah di sediakan di pinggiran ruas jalan lingkungan pemukiman kemudian

sampah tersebut diangkut oleh truck pengangkut sampah pada saat bertugas kemudian sampah yang ada

tersebut di buang ke dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan ada juga beberapa tempat juga

disediakan bak truck ambrol sebagai tempat penyimpanan sementara.

Untuk kegiatan 3R dalam persampahan baru sekarang ini penerapannya masih dalam batasan

penerapanya dengan menyediakan bak sampah jenis 3R yang sebaranya ada di beberapa kantor di lingkup

Satuan Keraja Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas. Sampah yang dihasilkan dari 3R tersebut

berdasarkan kondisi riil yang ada dilapangan ketersedian bak sampah tersebut masih mengalami9

keterbatasan dalam menuediakan jenis bak sampah tersebut karena masih ada beberapa kantor dan

lingkungan pendidikan yang masih belaum mendaptakan bak sampah 3R tersebut, untuk itu pemerintah

daerah Kabupaten Gunung Mas berkeingan jenis kategori bak sampah tersebut dapat di perbanyak agar

masing – masing lokasi bak sampah tersebut sudah dapat pemerataan dalam pembagiannya mengingat

dalam waktu dan biaya dalam hal tersebut sementara ini masih dilaksanakan proses secara bertahap.

Dalam penyampaian berbasis teknologi sudah hampir sebagain besar masyarakat dapat menegrti

mengenai tentang pemilahan jenis sampah, baik untuk jenis sampah kering, sampah basah, dan jenis

sampah yang dapat di daur ulang, untuk itu ada beberapa gerakan Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti,

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehata bersama – sama melakukan

gerakan sosialisai ini sebagai pendekatan yang mendasar ke masyakarat, guna masyarakat dapat

memahami akan guna manfaat dari 3R tersebut, memang bukan hal mudah ini bisa dapat diterima

langsung oleh masyakat namun dengan harapan ini juga masyarakat bisa ikut bereperan aktif dan

Bab 3| 100


TAHUN 2014memiliki rasa social yang tinggi untung mau menegrti kan pola lingkungan hidup bersih dan sehat serta

terbebas dari masalah sampah di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Untuk informasi mengenai jumlah masyarakat yang sudah menerima manfaat hal tersebut di

terutama di wilayah kota Kuala Kurun dalam artian mengetahui tingkat layanan dari sistem pengelolaan

persampahan yang ada, hal tersebut di terapakan dengan adanya pelaksanaan beberapa petugas kebersihan

yang di rencanakan bahakan sudah berjalan sampai dengan saat ini yaitu dengan adanya hamper dalam 5

kali kegiatan pengengkutan sampah dalam 1 (satu) minggu intuk mengangkut sampah yang dilengkapi

dengan Dump Truck yang di laksanakan 6 (Enam) orang untuk 1 moda angkutan Dump Truck sebanyak 3

sebagai moda oprasional dalam 3 (Tiga) bagian tersebut salah satunya supir 1 orang, mandor 1 orang dan

4 pekerja sedangkan petugas pesampahan dilaksankan sebanyak 12 (Dua Belas) orang. Untuk mengenal

lebih jauh dalam pengelolaan persampahan dapat dilihat beberap[a kajian berdasarka hasil dari EHRA

mengenai layanan pengangkutan sampah di tingkat rumah tangga yang bersumber mengenai layanan

pengangkutan sampah dan paraktik pemilahan sampah oleh rumha tangga akan dijelaskan pada grafik

berikut ini dan juga akan dijelaskan menegani besaran pengangkutan sampah.

Gambar 3.10

Grafik Pengelolaan Sampah


Hasil kajian studi EHRA masih banyak pengolahan sampah yang tidak di olah mencapai 75 %

salah satu kendala yang dihadapi tidak lain karena adanya masih ada beberapa wilayah kecamatan yang

infrastruktur dalam pengolahan persamphan sampai dengan sarana dan prasana persampahan sedangkan

untuk pengolahan sampah yang di olah sebsar 25 % hal teerbut di tunjukan berada di ibu kota kabupaten

yaitu Kota Kuala Kurun dan hal tersebut masih besar keinginan pemerintah daerah dalam terus

mengembangkan sarana dan prasana di bidang persampahan ini. Pengelolaan persampahan sebenarnya

Bab 3| 101


TAHUN 2014secara umum di kabupaten Gunung mas sampai dengan saat ini masih dikelola oleh pemerintah daerah

dan dari grafik tersebut hanya 25 % saja yang masih terkelola dengan cukup baik, selebihnya belum ada

elemen masyrakat yag belum turun tangan untuk mengelola persampahan.

Hal tersebut juga dapat diperhatikan juga berdasarkan grafik pengangkutan sampah dapat

diperjelas bahwa saran dan prasana untuk pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten sangat minim

sekali dan hal terbut memerlukan peningkatan dalam menyediakan angkutan sampah mulai dari hal yang

terkecil seperti sarana gerobak angkutan sampah sampai dengan perlengkapan kebersihan sampah.

Gambar 3.10

Grafik Pengangkutan Sampah


Dari penjelasan grafik yang ada diatas bahwa besaran angkutan terhadap sampah yang ada di

Kabupaten Gunung Mas untuk sampah yang banyaknya terangkut sebesar 7,80 % dan masih banyak

sampah yang tidak terangkut sebsar 92,20 %. Mengingat hal tersebut juga berate ada banyak sampah yang

ada di lingkungan masyrakat yang masih belum terlayani dan juga ada di lingkungan masyarakat juga

tdak membuang sampah pada tempatnya hal untuk itu juga menjadi pokok perhatian bagi Pemerintah

Dareah Kabupaten Gunung Mas.

Besaran sampah tidak terangkut juga ada beberapa faktor – faktor yang menajdi bahan analisa

kedepan di Kabupaten Gunung mas yaitu sebagai berikut

Bab 3| 102


TAHUN 20141. Banyaknya jumlah penduduk namun sarana prasana pendukung belum menunjang dalam

melayani persampahan yang ada.

2. Sampah yang ada di masyrakat selama ini tidak di buang pada tempatnya namun kebanyakan

sampah yang sudah dibakar saja namun tidak di buang ke tempat penampungan sampah

sementara.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di pada tempatnya.

4. Ada beberapa bagian wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas masih belum

mendapat sarana dan parasana dalam mengelola persampahan.

5. Belum ada lembaga elemen masyarakat dalam pembentukan pengelolaan persampahan.

Bab 3| 103


TAHUN 2014PETA 3.3

CAKUPAN LAYANAN PERSAMPAHAN

Bab 3| 104


TAHUN 2014Gambar 3.12 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Gunung Mas

Bab 3| 105

Diagram Sistim Sanitasi : Persampahan Domestik

Produk Input A

(user interface)

B

Pengumpulan Setempat

C

Penampungan

Sementara

( TPS)

D

Pengangkutan

E

(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat

F

Daur Ulang/ Pembuangan Akhir

Kompos skala Rumah Tangga

Sampah Organik

Sampah Organik

Kegiatan daur ulang di TPS

Kegiatan composting di

TPS

Daur Ulang skala rumah

tangga

Residu Residu

Residu

Residu

TPA Open Dumping

Dum TruckTPSGerobak Sampah

Bak Sampah

jalan


TAHUN 2014Tabel 3.16

Sistem pengelolaan persampahan yangadadiKabupaten Kabupaten Gunung Mas

NoNama Kecamatan/

Kelurahan

Volume Terlayani TidakTerlayani

JumlahPenduduk

TimbulanSampah 3R InstitusiPengelola TPA

(orang) (M3) (%) (M3) (%) (M3) (%) (M3) (%) (M3)

1 KecamatanKurun

KelurahanTampang Tumbang Anjir 3.447 86 - - 88 76 88 76 12 10

KelurahanKurun 12.747 318,67 5 18 40,33 128,52 45,98 146,52 54 172,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam sisitem pengelolaannya sendiri yang sampai

dengan sat ini hanya terdapat di Kecamatan Kurun khususnya untuk Kelurahan Tampang Tumbang Anjir

dan Kelurahan Kurun, dalam besaran jumlah penduduknya pada table diatas dijelaskan bahwa Kelurahan

Kurun adalah lebih besar jumlah penduduknya mencapai 12.747 Jiwa dibandingkan dengan Kelurahan

Tampang Tumbang Anjir sebesar 4.447 dan dengan jelas juga bahwa timbulan sampah lebih banyak

dihasilkan di Keluarahn dipengaruhi oleh besaran jumlah penduduknya. Untuk 3R kelurahan Kurun lebih

dominan dibandingkan dengan Keluarahan Tampang tumbang Anjir.Bahkan sampai dengan Institusi

Pengelola sampah juga lebih banyak di Kelurahan Kurun, namun masih dikelurahan kurun masih banyak

sisitem pengelolaan samphnya masih banyak belum terlayani di bandingkan dengan Kelurahan Tampang

Tumbang Anjir.

Tabel 3.17Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada

diKabupaten Gunung MasNo JenisPrasarana /

SaranaSatuan Jumlah/

KapasitasRitasi/hari

Kondisi KeteranganBerfungsi Tdkberfungsi


1 PengumpulanSetempat- Gerobak unit 1 M3 √ 4 Unit- Becak/Becak Motor unit - - - - -

2 PenampunganSementara

- Bak Biasa unit 0,7 M3 - √ - 281 Unit- Container unit - - - - -- TransferDepo unit - - - - -

3. Pengangkutan- DumpTruck unit 2,5 M3 15 Rit √ - 3 Unit truck- Arm Roll Truck unit 2,5 M3 15 Rit 2 1 3 Unit- CompactionTruck unit - - - - -

4 (Semi)PengolahanAkhirTerpusat

- TPS 3R unit 9 18 M3 √- SPA (stasiun peralihan)antara unit - - - - -

5 TPA/TPA Regional- Sanitary landfill Ha - - - - -- Controlledlandfill Ha - - - - -- Opendumping Ha 9 √ - -

6 AlatBerat- Bulldozerl unit - - - - -- Whell/truck loader unit - - - - -- Excavator/backhoe unit - - - - -

7 IPL - - - - -- sistem - - - - -

Bab 3| 106


TAHUN 2014Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas\

Sistem pengelolaan persampahan di kota Kuala Kurun masih banyak jenis sarana dan prasana

yang belum dilengkapi oleh Pemrintah Kabupaten Gunung Mas, Hal tersebut di karenakan adanya

pengaturan dalam dana anggaran terbagi dengan infrastruktur lainya. Dalam kedepan harapan pemerintah

daerah bisa melangkapi sarana prasarana persampahan terbut agar lebih optimal dan terlengkapi dengan

lebih baik lagi dan dapat melaksanakan akses pelayanan di bidang persampahan lebih baik lagi.

3.4.3 Peran Serta Masyrakat

Tingkat kesadaran masyrakat di Kabupaten Gunung Mas saat ini dapat dikatakan masih ada

beberapa bagian wilayah yang memiliki tingkat kesadaran untuk tidak membuang sampah di sembarang

tempat khususnya di wilayah kecamatan lain penyebab tersebut juga disebabkan oleh belum ada sistem

pengelolaan sampah yang belum ada di beberapa tempat untuk wilayahnya masing. Untuk ibu Kota Kuala

Kurun bisa dikatan oal sampah masih mendapat penganan serius dari phak pemerintah daerah mengingat

di wilayah Kota Kuala Kurun suadah ada wadah penampungan sampah sementara sampai dengan lokasi

tempat pembuangan akhir sampah. Keterlibatan masyarakat dalam penangana sampai dengan sekarang ini

cukup karena masyrakat masih berkeingan membuang sampah pada tempatnya khusus pada bak sampah

yang sudah disediakan dekata dengan lingkungan pemukiman, dan juga di wilayah pasar, sehingga

masyrakat tidak perlu merasakan kesulitan untuk membuang sampah karena jarak relative dekat dengan

lingkungan tempat tinggal, sedangkan akses untuk pengelolaan sampah dirasakan sampai dengan saat ini

bisa dikatakan cukup nyaman karena jalur badan jalan sudah dilakukan perkerasan dengan pengaspalan

sampai dengan lokasi pembuangan akhir sampah, untuk manfaat bagi rumah tangga miskin juga sebagian

besar sudah terjangkau dengan baik da nada juga yang masih belum mengingat ada beberapa wilayah

yang letaknya sulit untuk di akses, nsamun bukan menjadi kendala besar kerena proses penahapan

sosialisasi persampahan agar tidak membuang sampah di pinggiran sungai.

Tabel 3.18Daftar Program/Kegiatan Persampahan Berbasis Masyarakat


NoNama

Program/Kegiatan Pelaksana/PJ Lokasi


**)

Penerimamanfaat Jumlah

Sarana

Kondisi SaranaSaatIni****)

BerfungsiTidak

Berfungsi

L P1 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan pembuatan

sistem air limbah komunal berbasis masyrakat

KSM/Dinas PU

Kelurahan Tampang Tumbang Anjir

2010 - - 1 Unit 1 Unit IPAL -

2 Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Air Limbah Kegiatan Pembuatan

Sistem Air Limbah Komunal Berbasis masyarakat

KSM Berkat Mandiri/ Dinas PU

Kelurahan Kurun 2011 - - 2 Unit 1 Unit IPAL 1 Unit IPAL

MCK Plus-

3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Kegiatan pembuatan

Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat di Desa Tewah

KSM Tugu Permai Dinas PU

KSM Pusaka Pandohop/ Dinas PU

Kelurahan Tewah 2012 - - 2 Unit

2 Unit

1 Unit IPAL 1 Unit IPAL

MCK ++ 1 Unit IPAL 1 Unit IPAL

MCK ++

-

-

Bab 3| 107


TAHUN 20144 Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman Pembangunan MCK

Plus di Kelurahan Jakatan Raya

Pembangunan MCK Plus Di Desa Tumbang Talaken

KSM Eka Permai/ Dinas PU

KSM Kapakat

Kelurahan Jakatan Raya

2013 - - 2 Unit 1 Unit IPAL 1 Unit MCK

++ 1 Unit IPAL 1 Unit MCK

++

-

Sumber :Dinas Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas

Untuk daftar program kegiatan persampahan yang berbasis masyarakat di Kabupaten Gunung

hanya tersebar di 3 (Tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan

Rungan, dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan KSM (Kelompok Sawadaya Masyrakat).

Tabel 3.19Pengelolaan Sarana Persampahan olehMasyarakat


No Jenis Kegiatan LokasiPengelola Kerjasama

denganpihak lain

KeteranganLembaga Kondisi

1 Pemilahan Sampah diRumahtangga - - - - Pengelolaan sampah

masih dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten

2 PengangkutansampahkeTPS - - - - Pengelolaan

sampah masih dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten

3 Pengolahansampah:

a) Pengolahan sampah organik - - - - Pengelolaan sampah masih dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten

b) Pengolahan sampah nonorganik - - - - Pengelolaan sampah

masih dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten

c) Pengelolaan sampah terpadu - - - - Pengelolaan sampah masih dikelola oleh pemerintah Daerah

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Dalam penjelasan Tabel yang terakait dengan pengelolaan persampahan berbasis masyrakat

sampai dengan saat ini masih belum ada, karena masih belum ada pergerakan dari masyarakat dalam

mengelola persampahan baik bentukan kelompok masyrakat, mengingat permsalahan tersebut sampai

dengan saat ini masih menjadi tanggungan pemerintah daerah Kabupaten Gunung mas sendiri yang

menangani dan mengelola di bidang persampahan, selain itu juga masih belum adanya penyusunan tata

atauran pelaksanaan pengelolaan yang berbasis masyarakat, namun dalam waktu kedepan pastinya hal ini

lebih manjadi pokok perhatian Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Melihat dari pentingnya akan data yang dimaksud yang harus dikelola oleh lapisan elemen

masyarakat maka bagian daftar table ini juga akan menjadi bahan usulan ke pada masyrakat intuk depan

dan juga akan menjadi bahan baku dapat di sosialisasikan kepada masrakat yang mana bisa menentukan

menjadi batasan wewenang masyarakat dalam mengelola bidang persampahan, baik sampai dengan

lembaga dan kerjasama dengan pihak lain bersama sama dengan masyarakat untuk menyusun konsep

yang lebih matang lagi.


Bab 3| 108


TAHUN 2014Untuk sarana media sampai saat ini masih belum menyampaikan akan pentingnya mengenai

sampah bahkan sampai dengan sanitasi, namun pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih berperan aktif

dalam pelaksanaan pengutusan untuk delagsi perwakilan daerah dalam ajang pelaksanaan untuk duta

sanitasi yang beberapa waktu lalu di gelar di Ibu Kota Parovinisi Kalimantan Tengah tepatnya di Kota

Palangka Raya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dalam setiap kunjungannya ke wilayah kecamatan

lainya sampai di dalam daerah Untuk lebih jelas dalam komunikasi media ini akan dijelaskan dalam

gambar kegiatan penyuluhan atau sosilisi dalam penyuluhan yang pernah di ikuti oleh pemerintah daerah

Kabupaten Gunung Mas. Dalam komunakasi media ini juga dirasakan sangat perlu dimaksudkan agar

selalu mengingatkan kepada masyrakat untuk pentingnya akan sampah, dan dapat memilah jenis sampah

yang ada di sekitar lingkungannya.

Gambar 3.13

Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi Yang Pernah Di Ikuti


Dari grafik penyuluhan atau sosialisasi yang pernah dilaksanakan dalam menggerakan sosialisasi

mengenai persampahan prosentase terbesar adalah cendrung pada masalah sampah dan kebersihan

lingkungan mencapai 52 % karena dalam permasalahan teresebut banyak beberapa bagian di lingkungan

masyarakat cenderung lebih besar akan ketertiban dan peraturan di suatu lingkungan dalam penerapan

mengatasi masalah persampahan, sedangkan untuk air limbah dan jamban keluarga penyuluhan

sosialisasinya mencapai 6 %, dan untuk saluran dari kotor mencapai 14 %, masalah air bersih 11 %, untuk

lain – lainnya.

3.4.5 Peran Swasta

Peran swasta dalam penangana sampah di Kabupaten Gunung Mas untuk sampai dengan saat ini

masih belum ada, baik peran swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan sampai dengan

tingkat dunia usaha maupun LSM, sampai dengan sekarang ini belum tersentuh. Karena itu ini menjadi

salah satu catatan penting bagi pemerintah daerah terutama dalam agenda penyusunan peraturan

persampahan khususnya kedepan menjadi bahan masukan yang akan segera di bentuk oleh pemerintah

daerah setempat.Bab 3| 109


TAHUN 2014

Tabel 3.20

Peran Swasta Dalam Penyediaan Layanan Persampahan


No

Nama

Provider/Mitra

Potensial

Tahun Mulai

Operasi/

berkontribusi

Jenis

Kegiatan/Kontribusi

Terhadap Sanitasi

VolumePotensi

Kerjasama

1 - - - - -

2 Peran Swasta Dalam Layanan Persampahan

Belum Terbentuk

3 - - - - -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan

Untuk pendanaan dan pembiayaan dalam mengelola bidang persampahan yang ada di Kabupaten

Gunung Mas berdasarkan rancangan anggaran daerah tepatnya bersumber dari Dana Alokasi Umum

(DAU) pemerintah Kabupaten Gunung Mas.Sempai dengan saat ini ada beberapa SKPD yang terkait

yaitu Dinas Pekerjaan Umum, BLH, Bappeda, lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 3.21Rekapitulasi Realisasi Pendanaan Sanitasi Persampahan


No SUBSEKTORBelanja Sanitasi (Rp.) Rata2

pertumbuhan2010 2011 2012 2013 20141 Dinas PU-CK

Persampahan841.543.20

0795.490.000 1.003.510.500 1.195.420.000 1.857.560.000 1,20

2 BLH

Persampahan499.983.00

01.153.599.000 1.198.278.000 968.442.850 - 0,93

3 Bappeda Persampahan - - - 12.105.100 8.000.000 -

4 Pendanaan Investasi - - - - - -5 Pendanaan OM - - - - - -6 Perkiraan Biaya OM - - - - - -

Sumber : DPA SKPD Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan rekapitulasi realisasi pendanaan sanitasi untuk bidang persampahanterdapat 3 (Tiga)

SKPD yang terkait yang mana pelakasanaan teknis pekerjaan dalam persampahan di bawahi oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas,

sementara dalam pelaksanaan identifikasi dan montoring evaluasi sampai dengan Koordinasi dibawahi

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (BAPPEDA). Dalam hal tersebut

itu juga bidang persampahan sudah dilaksanakan mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sudah

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Untuk Badan Lingkungan Hidup dimulai dari Tahun 2010

sampai dengan Tahun 2013, sementara monitoring dan evaluasinya BAPPEDA baru di mulai Tahun 2013

Bab 3| 110


TAHUN 2014sampai dengan Tahun 2014, lebih jelasnya dapat dilihat pada untukTabel 3.22 realisasi dan potensi

retribusi sampah, sampai dengan permasalahan mendesak terkait dengan persampahan yang ada Di

Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 3.22Realisasi Dan Potensi Retribusi Sampah


No UraianBelanja Sanitasi (Rp.) Rata2

pertumbuhan2010 2011 2012 2013 20141 Retribusi Sampah a Realisasi retribusi 138.900.000 79.144.800 127.070.150 175.908.000 36.152.500 -0,54b Potensi retribusi 79.144.800 127.070.150 175.908.000 36.152.500 -0,54


Tabel 3,23Permasalahan Mendesak


No Permsalahan Mendesak

1 Perlunya Perluasan TPA yang ada sekarang ini

2 Perlunya Penambahan Sarana Angkutan

Persampahan

3 Perlunya Pelaksanaan Penyusunan Peraturan

Daerah Mengenai Pengelolaan Sampah Baik

Tingkat Swasta, Lembaga Masyrakat.

4 Sangat membutuhkan sarana dan prasana

persampahan di Seluruh Kecamatan yang ada di


Sumber : Analisa Kekurangan Data Yang ada

3.5 Pengelolaan Drainase Perkotaan

Secara umum kondisi drainase perkotaan di Kabupaten Gunung Mas untuk saat ini sebagian

besar berpasir dengan campuran tanah material sehingga dilihat dari sifat porus dalam menyerap air,

memberikan kemampuan drainase yang cukup baik. Walaupun demikian, untuk mengantisipasi

perkembangan yang ada di kota sejalan tingakt pertumbuhan suatu kota perlu dibuat laningan drainase

yang baik. Untuk saat ini di wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten gunung mas kondisi

drainase masih banyak yang belum dikelola secara teknis bahkan masih banyak saluran drainase tersebut

banyak kurang diperhatikan khususnya di wilayah kecamatan di luar ibu kota Kabupaten Gunung Mas

yaitu Kota Kuala Kurun, khususnya untuk drainase yang berada di kawasan lingkungan pemukiman Bab 3| 111


TAHUN 2014sampai dengan kawasan yang cukup padat penggunaan lahanya. Seperti yang kita ketahui akan

pentingnya saluran drainase tersebut adalah sebagai penampung saluran tadah hujan dan juga sebagai

resapan air.untuk kondisi drainase sangat banyak hal yang harus dibenahi dan peningkatan kembali

mengingat kondisi topograpi di Kabupaten Gunung Mas adalah perbukatan dan terjal dan kurang relative

datar.

Permasalahan prioritas untuk drainase perkotaan sampai sekarang ini peninjauan tersebut untuk

sekarang ini masih hanya sebatas dalam kota kuala kurun saja dan permasalahan yang menjadi

prioritasnya adalah disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Faktor almiah saluran itu sendiri karena adanya penggerusan dan terbawanya material saluran

oleh aliaran sehingga terjadi pendangkalandan sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya

penyempitan kapasitas dimensi saluran drainase.

2. Faktor perilaku masyrakat di sekitar saluran yang menimbulkan masalah yaitu :

a. Masyarakat membuang sampah kedalaman saluran drainase

b. Pembangunan fisik tidak memperhatikan sempadan saluran

c. Berkurangnya bidang resapan karena peribahan penggunaan lahan di daerah tangkapan air.

d. Pembangunan saluran yang kurang memperhatikan kemiringan dasar saluran

e. Belum adanya pelaksanaan program pemeliharaan secara rutin dan berkesinambungan

f. Belum adanya alokasi anggaran pengelolaan drainase perkotaan

Selain berfungsi sebagai penampung air hujan saluran – saluran yang ada juga dimanfaatkan

sebagai menampung buangan rumah tangga baik dari dapur, kamar mandi bahkan berfungsi juga sebagai

pembuangan tinja.Kondisi fisik saluran dibangun secara permanen (dari pasangan) dan lainnya berupa

saluran tanah. Untuk masalah genangan banjir masih ada di kota kabupaten sendiri khususnya Kota Kuala

Kurun dan masalah utama yang menyebabkan genangan tersebut adalahpada alam salah satu faktor

tingginya curah hujan, adanya pengendapan serat sumber dari manusia yaitu membuang sampah tidak

pada tempatnya (sembarangan). Ada juga beberapa saluran yang kondisinya tertutup oleh rerumputan

lebat yang masuk ke dalam saluran dan tidak diperhatikan dengan baik sehingga saluran tersebut

mengabat arus aliran air yang ada dalam saluran drainase.

Dalam permsalahan lainya juga untuk saluran drainase adalah terdapat tiga hal pokok masalahan

fisik drainase yaitu yang sampai sekarang ini masih dihadapi oleh pelaksan teknis di Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Saluran Sekunder yang masih kurang terawat

2. Lebih banyak sampah yang tertampung di saluran drainase

3. Saluran primer terjadi pendangkalan akibat sedimen terutama bagian hilir

3.5.1 Kelembagaan

Aspek legal formal terkait kebijakan yang ada mengenai pengelolaan drainase perkotaan saat ini

masih belum ada yang mengatur dalam upaya pengelolaan drainase perkotaan yang ada sampai dengan

saat ini adalah pelaksanaan pembangunan fisik drainase secara bertahap baik drainase perkotaan sampai

dengan drainase yang ada di kawsan lingkungan pemukiman, pendidikan dan daerah genangan terhadapa

banjir.

Dalam urusan bidang drainase perkotaan di Kabupaten gunung mas saat ini masih ditangani oeh

dinas teknis terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas khususnya di Bidang Bagian

Bab 3| 112

PEMANGKU KEPENTINGANPemerintah Kabupaten/Kota Swasta Masyarakat

PERENCANAANMenyusuntargetpengelolaandrainaseperkotaan skala kab/kota √Menyusunrencanaprogramdrainaseperkotaan dalamrangkapencapaiantarget √

√PENGADAANSARANAMenyediakan/membangunsaranadrainaseperkotaan √PENGELOLAANMembersihkansalurandrainaseperkotaan √Memperbaikisaluran drainaseperkotaan yangrusak √Melakukanpengecekankelengkapanutilitasteknisbangunan(salurandrainaseperkotaan) √

PENGATURANDANPEMBINAANMenyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk

penataan drainaseperkotaandi wilayahyangakandibangun√

Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan (sekunder) dengan sistem drainase sekunderdanprimer

√

Melakukansosialisasiperaturan,danpembinaandalamhal pengelolaan drainaseperkotaan √Memberikansanksiterhadap pelanggaranpengelolaandrainaseperkotaan √MONITORING DANEVALUASIMelakukanmonitoringdanevaluasiterhadapcapaiantargetpengelolaandrainaseperkotaan skala

kab/kota√

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainaseperkotaan

√

Melakukanmonitoringdanevaluasiterhadapefektivitaslayanandrainaseperkotaan,dan atau menampungserta mengelola keluhan atas kemacetanfungsidrainaseperkotaan

√


TAHUN 2014Cipta Karya dan Bina Marga. Sampai dengan saat ini pelaksanaan pekerjaan yang terkait maslaah drianse

dibedakan atas tiga jenis pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaannya yaitu sebagai berikut :

1. Drainase Galian Tanah

2. Drainase Tertutup

3. Drainase Pasangan Batu Belah

Untuk mendapatkan penjelasan secara rinci menegani data pemangku kepentingan masalah

darainase perkotaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas akan di jelaskan pada tabel daftar pemangku

kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase perkoktaan , yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.24

Daftar Pemangku Kepentingan Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan


Dalam daftar pemangku kepentingan yang ada berdasarkan uraian dari tabel diatas dapat dijelaskan

bahwa seluruh daftar pemangkunya berada di pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab sekaligus

dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan drainase perkotaan, pengadaan sarana, pengelolaan,

pengaturan pembinaan, monitoring dan evaluasi. Untuk itu harapan kedepan juga dalam bidang darainase

perkoataan dalam pemangku kepentingannya bisa berajalan bersama - sama dengan pihak sawasta dan

masyarakat. Selanjutnya juga dalam tabel berikutnya akan di jelaskan juga mengani daftar peraturan

terkait drainase perkotaan .

Tabel 3.25

Daftar Peraturan Terkait Drainase Perkotaan

Bab 3| 113

Substansi

Ketersediaan PelaksanaanEfektif

BelumEfektif

TidakEfektif

DRAINASE PERKOTAAN Target capaianpelayananpengelolaan

drainaseperkotaan di Kab/Kotaini Ada Taget pencapaian 50 %sampai dengan

Tahun 2019- - √ -

Masih belum ada penyusunan peraturan daerah terkait

KewajibandansanksibagiPemerintah - √ - - - -

KewajibandansanksibagiPemerintah Kab/Kotadalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainaseperkotaan

- √ - - - -

Kewajibandansanksibagimasyarakat danataupengembanguntuk menyediakansarana drainase perkotaan, danmenghubungkannya dengansistemdrainasesekunder

- √ - - - -

Kewajibandansanksibagimasyarakat untuk memeliharasaranadrainase

perkotaan sebagai saluran pematusan air hujan

- √ - - - -


TAHUN 2014Di Kabupaten Gunung Mas


Dalam daftar target capaian pelayanan drainase perkotaan pengelolaan ada tercapai sebesar 50 %

pada tahun 2019 sedangakan dalam penyusunan peraturan penyusunan daerah terkait masih belum ada

aturan yang mengikat dalam msalah peraturan drainase perkotaan tersebut, untuk dalam samlah drainase

perkotaan memerlukan langkah da;lam mengambil kebijakan dan menentukan bagian mana saja yang

menjadi prioritas kedapan dalam pelaksanaan pembangunan drainase perkotaan.

3.5.2 Sistem dan Cakupan PelayananSistem cakupan pelayanan drainase perkotaan yang ada untuk sampai dengan saat ini ssitem yang

digunakan masih menggunakan sistem secara alami yaitu mengalir oleh gaya gravitasi dari daerah yang

tinggi ke daerah yang rendah melalui alur – laur alam dan saluran buatan sesuai dengan topografinya.

Sebagaian bentuk saluran yang terlayani dalam perkotaan adalah saluran terbuka umumnya terletak di

tepi pinggiran jalan, sedangkan saluran yang lain adalah merupakan saluran tertutup yang sebagian

terletak dijalan – jalan permukiman kota lama atau pusat kota. Aliran air pada saluran ini mengalir

menuju ke sungai Kahayan, anak sungai Kahayan dan daerah rendah yang berada di sekitar Kota Kuala

Kurun, bentuk saluran drainasetepi jalan yang ada sebagian berupa saluran terbuka dan terbuat dari

konstruksi batu belah serta tidak dilengkapi dengan steet inlet atau lubang pembuang tepi jalan, sebagian

saluran tertutup dengan dimensi yang umum relative kecil.

Untuk Kabupaten Gunung Mas Jumlah Rumah Tangga yang menyatakan pernah mengalami banjir

sebanyak 34,7 % dengan yang terbesar pada Klaster 2 yaitu sebesar 44,4 % dan yang terkecil pada Klaster

0 yaitu sebesar 3,8 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik presentase rumah tangga

yang mengalami banjir rutin.

Gambar 3.14

Grafik Presentase Rumah Tangga Yang Mengalami Banjir Rutin


Bab 3| 114


TAHUN 2014

Sumber : Kajian Studi EHRA Dinas Kesehatan Kabuapten Gunung Mas

Berdasarkan grafik prosentase rumah tangga yang mengalami banjir rutin di Wilayah Kabupaten

Gunung Mas menurut kajian studi EHRA sampai dengan sekarang ini berada nilai angka tertinggi berada

44,4 pernah mengalami banjir dan tingkat sedangnya mencapai angka 24,4 pernah mengalami banjir dan

angka terendah tidak mengami banjir mencapai 3,8. Namun besaran yang tidak pernah mengami banjir

mencapai 92,3 selebihnya tidak tahu tentang wilayahnya yang mengalami banjir.

Bab 3| 115


TAHUN 2014Diagram Sistem Sanitasi : Drainase Perkotaan

Produk Input A

(user interface)

B

Pengumpulan & Penampungan Pengolahan

awal Setempat

C

Pengangkutan/Pengaliran

D

(semi) Pengolahan Akhir Terpusat

E

Daur Ulang dan/ atau Pembuangan

Akhir

Bab 3| 116

Air Mandi

Jalan

Air Cuci Piring

Air Cuci pakaian

Sungai

Saluran Tersier dan sekunder

Sumur Resapan

Talang

Atap Rumah


TAHUN 2014

PETA JARINGAN DRAINASE DAN WILAYAH GENANGAN

DI KOTA KUALA KURUN

Bab 3| 117

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

III - 65


TAHUN 2014

Grafik 3.15

Keberadaan Saluran Drainase Lingkungan


Keberadaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Gunung Mas besaran prosentasenya untuk

sampai saat ini jenis drainase tertutup mencapai 8,10 % dan untuk saluran drainase terbuka mencapai 38,30

%, di wilayah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan saat ini lebih banyak tidak ada saluran drainase.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah genangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat

pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.26

Luas Wilayah Genangan


No

Nama Kecamatan/ Kelurahan

Wilayah Genangan

Luas Ketinggian Lama Frekuensi Penyebab

(Ha) (M) (jam/hari) (kali/tahun)

1 KecamatanKurun

KelurahanTampang Tumbang anjir

- - 24 jam 3 kali/tahun Di akibatkan tingginya atau naiknya debit besaran air sungai pada saat banjir musiman

KelurahanKurun - -

2 Kecamatan Tewah


III - 66


TAHUN 2014

KelurahanTewah - - 24 jam 3 kali/tahun 1. Dikarenakan adanya luapan anak sungai

2. Pendangkalan akibat aktivitas Penambangan emas tanpa izin (PETI)

3 Kecamatan Sepang

Kelurahan Sepang - - 24 jam 3 kali/tahun Di akibatkan tingginya atau naiknya debit besaran air sungai pada saat banjir musiman


Untuk luas wilayah genangan yang ada di Kabupaten Gunung Mas sampai dengan sat ini masih

belum diketahui luasan dan besaran tinggi genangannya adapun genangan air itu terjadi khususnya berad di

wilayah dataran yang rendah dan berad di sepanjang pinggiran sungai, untuk lama rata – rata gengang yang

terjadi mencapai 1 hari dengan itensitas waktu mencapai 24 Jam dan kejadian seperti itu terjadi 3 kali

setahun, adapun wilayah kejadian tersebut berada di 3 (Tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung

Mas, bebrtapa faktor mendasar adalah karena besarnya itensitas hujan yang terjadi serat besaran luapan

tinggi permukaan sungai yang disebabkan oleh kegiatan penambangan liar yang ada di pinggiran

sungai.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kondisi saran dan prasarana drainase di Kabupaten

Gunung Mas yaitu sebegai berikut.

Tabel 3.27

Kondisi Sarana Dan Prasarana Drainase Perkotaan



No JenisPrasarana /

Sarana

Satuan Jumlah/

Kapasitas

Kondisi FrekuensiPemeliharaan

(kali/tahun)Berfungsi Tdkberfungsi


1 SaluranPrimer

- S.PrimerA 2.356m - Ya - -

- S.PrimerB - m - - - -

2 SaluranSekunder

- SaluranSekunderA1 690m - Ya - -

- SaluranSekunderA2 450m - Ya - -

- SaluranTersier 1972 m - Ya - -

3. BangunanPelengkap

- RumahPompa - unit - - - -

- PintuAir - unit - - - -


III - 67


TAHUN 2014

Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten Gunung Mas dari data yang

diperoleh panjang saluran primer 2.356 Meter, dan untuk saluran sekunder 690 Meter untuk saluran

sekunder A1, dan untuk saluran sekunder A2 sepanjang 450 meter, dan selebihnya saluran tersier 1972

Meter.

3.5.3 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyrakat yang ada di Kabupaten Gunung Mas terkait dengan drainase baik untuk

sampai dengan keterlibatan dalam partisipasi maupun sampai dengan pengelolaan sampai dengan saat ini

masih sangat kurang menjadi pokok perhatian karena ada beberapa hal juga hal tersebut terjadi masih

rendahnya kesadaran akan masyrakat fungsi dan manfaat akn drainase yang ada, walupun seringkali selalu

disampaikan namun masih kurang cukup informasi yang diterima. Keterlibatan masyrakat yang ada dalam

memperhatikan kondisi drianse lingkungan dapat diperhatikan oleh masyrakat sekitar hanya pada saat ada

pelaksanaan kerja bakhti gotong royong di kawasan lingkungannya masing – masing, namun dalam ikut

peran aktif dalam pengelolaan masih belum ada.

Tabel 3.28

Daftar Program/Kegiatan Drainase PerkotaanBerbasis Masyarakat


No

Nama

Program/Kegiatan Pelaksana/PJ Lokasi


**)

Penerima

manfaat***)Jumlah

Sarana

Kondisi SaranaSaatIni

****)

Berfungsi

Tidak

BerfungsiL P

1 - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - -

Total - - - - - - -

Sumber : Dinas Pekerkaan Umum Kabupaten Gunung Mas


III - 68


TAHUN 2014

Tabel 3.29

Pengelolaan Sarana DrainasePerkotaanoleh Masyarakat


NoJenisSarana Lokasi

Pengelolaan

Iuran KeteranganLembaga Kondisi

1

MASIH BELUM ADA PERATURAN DAERAH YANG DIBUAT DALAM MENGATUR PENGELOLAAN

SARANA DRAINASE PERKOTAAN OLEH MASYRAKAT

2



Komunikasi media hampir belum ada dilaksanakan menegani drainase baik komunikasi dan media

hanya saja bila terjadi bila terjadi masalah kebanjiran dan kerusakan lingkungan dalam suatu kawasan.

Terlebih lagi dalam komunikasi mengenai saluran drianse sampai saat ini hanya sebatas komunikasi antar

lingkungan masyarakat, sedangkan media masih belum ada hal – hal yang disampaikan kepada publik.

Gambar 3.16

Kegiatan Penyuluhan atau Sosialisasi

Yang Pernah Di Ikuti Pemerintah Kabupaten Gunung Mas


III - 69


TAHUN 2014

3.5.5 Peran Swasta

Peran swasta dalam penanganan drainase di Kabupaten Gunung Mas untuk sampai dengan saat ini

masih belum ada, baik peran swasta dalam penyediaan layanan pengelolaan drainase sampai dengan tingkat

dunia usaha maupun LSM, sampai dengan sekarang ini belum tersentuh. Karena itu ini menjadi salah satu

catatan penting bagi pemerintah daerah terutama dalam agenda penyusunan peraturan drainase khususnya

kedepan menjadi bahan masukan yang akan segera di bentuk oleh pemerintah daerah setempat, mulai

dengan hal pengelolaan, pengawasan, sampai dengan rencana dan pelaksanaan.

Ini juga menjadi bahan koreksi bagi pemerintah setempat adan juga hal yang segera akan di tindak

lanjuti setidak – tidaknya bisa merapatkan beberapa unsur lemen penting pemerintah agar bisa duduk

bersama memikirkan kembali pelaksanaan tentang drainase bisa dibahas dan menemukan jalan eluar dalam

meyatukan bebrbagai lembaga masyrakat setempat, dalam hal ini juga akan dapat di tunjukan data berikut

ini.

Tabel 3.30

PenyediaLayanan PengelolaanDrainasePerkotaan Yang Ada


Nama Provider/Mitra

Potensial

Tahunmulai operasi/

Berkontribusi

Jeniskegiatan/

Kontribusi Terhadap

1

2 MASIH BELUM ADA PERATURAN DAERAH YANG DIBUAT DALAM MENGATUR PENYDIAAN LAYANAN

3


3.5.5 Pendanaan Dan Pembiayaan

Dalam pendanaan dan Pembiayaan sanitasi perkomponen sampai dengan saat ini di Kabupaten

Gunung Mas yang menangani adalah Dinas Pekerjaan Umum, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya hal

tersebut di bidangi oleh Cipta Karya, dan hal itu masih belum bisa melaksanakan pemerataan jaringan

draianse di seluruh tempat namun membagi anggran yang ada dengan tepat sasaran dan bisa tepat guna.


III - 70


TAHUN 2014

Tabel 3.31

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Per Komponen Drainase Perkotaan


No SUBSEKTORBelanja Sanitasi (Rp.) Rata2

pertumbuhan2010 2011 2012 2013 2014

1 Dinas PU-CK

Drainase 1.639.509.350 859.995.763 2.015.660.000 - 6.294.600.000 2,8

2 Pendanaan Investasi - - - - - -

3 Pendanaan OM - - - - - -

4 Perkiraan Biaya OM - - - - - -


Dari penjelasan tabel yang ada diatas menunjukan bahwa kegiatan dalam drainase telah dilakukan

selama 4 (Empat) Tahun mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dan Pada Tahun 2014 sekarang

ini, hanya saja pelaksanaan sempat tidak terbiayai pada Tahun 2013, namun dari data diatas huga masih

belum ada dana untuk pendanaan OM sampai dengan perkiraan biaya OM. Selanjutnya dalam hal tersebut

juga akan disampaikan dalan tabel Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi yang juga memunujukan bahwa

sampai dengan ini masih belum ada realisasi dari hasil retribusi dan potensi retribusi untuk drainase,

mungkin memerlukan kajian kedepan dalam pengelolaan retribusi yang nantinya juga bisa segera menjadi

peraturan dalam suatu daerah

Tabel 3.32

Realisasi Dan Potensi Retribusi Drainase


No UraianBelanja Sanitasi (Rp.) Rata2

pertumbuhan2010 2011 2012 2013 2014

1Retribusi Drainase

a Realisasi retribusi - - - - - -

b Potensi retribusi - - - - - -



III - 71


TAHUN 2014

3.5.6 Permasalahan Mendesak

Tabel 3,23Permasalahan Mendesak


No Permsalahan Mendesak

1 Perlunya Peningkatan Drainase Untuk Wilayah Yang sering

Menjadi Genangan Banjir

2 Sangat Membutuhkan Besaran Biaya Bagi Drainase Agar Dapat

Melaksanakan Pembangunan Drainase Di Berbagai Tempat

3 Perlunya Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai

Pengelolaan Drainase Baik Tingkat Swasta, Lembaga Masyrakat.

4 Perlunya Peningkatan Pelaksanaan Pembanguan Draianse


III - 72


TAHUN 2014

3.6. Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi

Masyarakat kabupaten Gunug Mas menggunakan bermacam-macam sumber air minum,

memasak, mencuci dan gosok gigi yang aman digunakan seperti air botol kemasan, air isi ulang, air ledeng

dari PDAM, sumur pompa tangan, sumur gali terlindungi dan mata air terlindungi, akan tetapi ada juga yang

masih menggunakan air sungai, air waduk dan air hujan untuk air minum, memasak dan gosok gigi dari

ketersediaan air yang ada dimasyarakat berdasarkan data EHRA kabupaten Gunung Mas tidak pernah

kesulitan mendapatkan air 68,4%, kesulitan memenuhi kebutuhan air pada waktu beberapa jam saja

(2,5%) , kesulitan mendapatkan air bersih seperti biasa pada waktu satu sampai beberapa hari 12,7%,

sampai seminggu 2,1%, dan sampai lebih dari seminggu 10.8% . Penggunaan air dari sumber yang tidak

aman serta kerawanan air menyebabkan resiko kesehatan yang harus dialami tinggi. Apa lagi sebanyak 11%

langsung mengkonsumsi air tanpa pengolahan, dan 89% mengolah dengan cara merebus, ditambah kaporit

dan menggunakan filter keramik.

3.6.1 Pengelolaan Air Bersih

Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan hanya 6 (enam) kecamatan yang

sudah terlayani jaringan perpipaan PDAM itu pun hanya di kelurahan belum sampai kedesa-desanya.

Kondisi ini terjadi karena perkembangan permukiman memusat pada wilayah-wilayah tertentu sehingga

sistem penyediaan air minum bersifat setempat serta mahalnya investasi jaringan perpipaan PDAM, untuk

daerah kecamatan yang belum terlayani jaringan perpipaan PDAM, Pemerintah daerah kabupaten Gunung

Mas melalui Dinas PU dengan Program Pembangunan Sistem Air Minum, Program Pengembangan

Pengelolaan Air Minum, Program Pembangunan Air Minum. Menyediakan sarana air bersih untuk

masyarakat berpenghasilan rendah dengan argument bahwa kelompok ini tergolong rentan dan perlu

mendapatkan perhatian pemerintah dalam penyediaan akses air bersih.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk juga banyak menggunakan air tanah, air sungai,

mata air dan air hujan. Berdasarkan Data EHRA kabupaten Gunung Mas Akses terhadap air bersih pada

rumah tangga sebanyak 31,1 % menggunakan Sumur Bor/Pompa Mesin, sebesar 9,3 % menggunakan

Sumur Bor/Pompa Tangan dan yang menggunakan PDAM hanya sebesar 4,7 %. Dan Sumber air untuk

minum terbanyak berasal dari air minum isi ulang yaitu sebesar 30,1 % dan yang terkecil berasal dari sumur

gali tidak terlindungi yaitu sebesar 1,3 %. Sedangkan sumber air untuk memasak terbanyak berasal dari

sumur pompa tangan yaitu sebesar 35,2% dan yang terkecil berasal dari mata air tidak terlindungi yaitu

sebesar 1,7 % dapat dilihat selengkapnya pada Gambar grafik 3.17.

Untuk Potensi air baku air minum terbesar adalah air sungai karena kabupaten Gunung Mas banyak

di lewati oleh sungai-sungai, tapi kendalanya saat ini sungai-sungai tersebut tercemar oleh kegiatan

pertambangan emas yang dilakukan masyarakat secara illegal itu terbukti dari hasil pengujian air sungai

yang dilakukan BLH ,sedangkan Air tanah yang diambil melalui sumur gali, sumur pompa tangan dan

pompa listrik masih digunakan oleh warga mengandung PH netral sebesar 6,5.


III - 73


TAHUN 2014

PDAM sebagai perusahaan Air Minum selalu mengadakan uji sampel untuk

menentukan kualitas air kepada pelanggan nya yang dilakukan rutin saat produksi,

sedangkan untuk jumlah pelanggan jaringan perpipaan PDAM kabupaten Gunung Mas

hanya mencapai 3142 atau hanya mampu melayani sekitar 30% dari total penduduk kabupaten Gunung

Mas hal ini disebabkan oleh PDAM kabupaten hanya mempunyai 6 (enam) unit IKK yang melayani 6

(enam) Kecamatan itupun hanya untuk lingkup kelurahan bukan desa . Untuk waktu pelayanan ke

konsumen PDAM kabupaten Gunung Mas hanya mampu melayani pelanggan untuk beberapa jam saja dan

pada Saat melakukan pelayanan kepada pelanggan PDAM kabupaten Gunung Mas mengalami kehilangan

air (UFW) sebesar 25% dari total produksi.

Untuk meningkat pelayanan produksi ke pelanggan PDAM harus Membangun IKK-IKK baru

yang masih belum ada di enam kecamatan dan penambahan Jaringan-jaringan perpipaan baru tapi

kendalanya disini untuk penambahan kapasitas produksi dan luasan jangkauan perpipaan PDAM

memerlukan dana Ivestasi yang besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh PDAM sendiri. Untuk itu

diperlukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Guunung Mas guna mempercepat

pembangunan jaringan Air bersih yang ada dikabupaten.


III - 65


TAHUN 2014

Peta 3.5 Peta Cakupan Layanan Air Bersih di kabupaten Gunung Mas


III - 66


TAHUN 20148. Gambar Grafik Sumber Air Untuk Minum dan Memasak

Grafik 3.17.

Sumber Air Untuk Minum dan Memasak

SistemPerpipaanNo Uraian Satuan Keterangan

1 Pengelolaan - PDAM Kabupaten Gunung Mas

2 Tingkat Pelayanan % 30%Dari seluruh penduduk Kabupaten

Gunung Mas

3 Kapasitas Produksi L/detik 57 L/s

4 Kapasitas Terpasang L/detik 80 L/s

5 Jumlah Sambungan Rumah (Total) Unit 3142 Juli 2014

6 Jumlah Kran Air Unit 3142

7 Kehilangan Air (UFW) % 25

8 Retribusi / Tarif (Rumah Tangga) Rp/m3 7.197 Harga pokok air Rp 7.197,-

9 Jumlah Pelanggan per Kecamatan

□ IKK Ibu Kota Kabupaten Kurun Pelanggan 1.621

□ Unit IKK Tewah Pelanggan 690

□ U n i t IKK Sepang Pelanggan 194

□ U n i t IKK tumban Miri Pelanggan 344

□ Unit IKK Tumbang Talaken Pelanggan 176

□ Unit IKK Kampuri Pelanggan 117


III - 67


TAHUN 2014Tabel 3.34.

Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Gunung Mas

Rencana pengembangan SPAM perpipaan untuk masing-masing Ibukota Kabupaten dan kelurahan

disekitarnya sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuala Kurun

Wilayah pelayanan IKK Kuala Kurun meliputi Satu kelurahan yaitu kelurahan Kurun dengan total

sambungan sebanyak 1.621 sambungan. Rencana pembangunan Pengadaan Pemasangan Pipa

Distribusi SPAM IKK Kuala Kurun.


III - 74


TAHUN 2014

2. Kecamatan Tewah

IKK Tewah hanya melayani Kelurahan Tewah dengan total Sambungan 690 Sambungan.

Belum Ada Pengembangan pelayanan untuk melayani desa-desa terdekat karena masih

mahalnya investasi.

3. Kecamatan Sepang

IKK Sepang Hanya bisa melayani sebagian masyarakat sepang dengan total pelanggan 194, dan

sebagian besar penduduk sepang masih menggunakan sumur dangkal dan air sungai untuk

kebutuhan air minumnya. Rencana pembangunan Pengadaan Pemasangan Pipa Distribusi SPAM

IKK sepang.

4. Kecamatan Kampuri

IKK Kampuri juga Hanya melayani kelurahan Kampuri dengan total pelanggan 117 Sambungan

pelanggan, kebanyakan Penduduk masih menggunakan Air sungai sebagai sumber air dan sumur

bor..

5. Kecamatan Kahayan Hulu Utara

IKK Kahayan Hulu Utara hanya melayani Kelurahan dengan total Sambungan 344 Sambungan.

Belum Ada Pengembangan pelayanan untuk melayani desa-desa terdekat karena masih

mahalnya investasi.

6. Tumbang Talaken

IKK Tumbang Talaken juga Hanya melayani kelurahan Tumbang Talaken dengan total

pelanggan 176 Sambungan pelanggan, kebanyakan Penduduk masih menggunakan Air sungai

sebagai sumber air dan sumur dangkal..

3.6.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama berbagai pihak baik

pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat luas. Hal ini menjadi lebih penting lagi mengingat

perkembangan industrinya cukup tinggi, Khusus Industri rumah tangga seperti industri tempe,

tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu dikelola karena Limbah dari industri rumah tangga

tersebut menimbulkan bau yang tidak enak dan bahan kimia sehingga mengganggu lingkungan

sekitarnya, untuk industri rumah tangga di kabupaten gunung mas masih belum berkembang

seperti yang diharapkan sehingga untuk pabrik tahu atau tempe pun tidak ada terdapat ada di

kabupaten Gunung Mas tetapi hal tersebut tidak menutupi adanya pencemaran karena banyak

industri-industri besar yang terdapat di kabupaten Gunung Mas di bidang pertambangan dan

perkebunan yang mencemari lingkungan dan sungai-sungai yang ada di kabupaten Gunung


III - 74


TAHUN 2014

Mas itu berdasarkan data hasil uji Sungai yang ada di kabupaten Gunung Mas oleh dinas BLH

dengan nilai BOD nya diatas 1,2 mg/L.

Tabel 3.35Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten Gunung Mas

Jenis Industri RumahTangga Lokasi Jumlah industri RT

JenisPengolahan

Kapasitas(m3/hari)

- - - - -

- - - - -

- - - - -Dst

Untuk Tabel 3.35 Pengolahan Limbah Industri rumah tangga Kabupaten Gunung Mas tidak di isi karena data yang terkait dengan limbah industri rumah tangga dikabupaten Gunung Mas tidak ada data.


III - 74


TAHUN 2014

3.6.3. Pengelolaan Limbah Medis

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kabupaten Gunung Mas sudah

mendirikan Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) untuk melayani kesehatan masyarakat. Dalam

melaksanakan kegiatannya melayani masyarakat rumah sakit umum Kurun menghasilkan limbah

cair dan padat. Limbah rumah sakit tersebut dapat mencemari lingkungan penduduk di sekitar

rumah sakit dan dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam limbah rumah

sakit dapat mengandung berbagai jasad renik penyebab penyakit pada manusia termasuk demam

typoid, kholera, disentri dan hepatitis sehingga limbah harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan

(BAPEDAL, 1999).

Penanganan limbah medis di kabupaten Gunung Mas yang berasal dari rumah sakit dikelola

secara mandiri oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kurun. Rumah sakit bertanggung

jawab penuh untuk membangun dan mengelola air limbah medisnya sesuai dengan baku mutu

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah

Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. Pengawasan pengolahan limbah medis dilakukan oleh pihak

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam

pengawasan dan pemantauan pengelolaaan limbah medis rumah sakit.

RSUD kurun mengolah limbah padat medisnya sendiri dengan melakukan pembakaran di

incenerator. RSUD Kurun memiliki kapasitas IPAL 10.000 M3 dan menghasil 2 M3/ per hari

Sampah kering. Limbah medis yang dimusnahkan antara lain jaringan tubuh, jarum suntik,

ampul bekas, jarum infus, kateter, spuit, perban, sarung tangan dan masker.

Tabel 3.36Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Nama FasilitasKesehatan Lokasi Jenis Pengolahan Limbah Medis Kapasitas (m3/hari)

IPAL RSUD Kurun Limbah Cair Medis 10.000INCENERATOR RSUD Kurun Limbah Padat 2 M3

Dst

Sumber: RSUD Kurun

Documents

BAB III BPS Kabupaten Gunung Mas.doc