b 4I - Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia – …...... survey dan analisa terhadap mutu dan keamanan pangan; dan 7) perawatan . (3) FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-8-7) perawatan

Menimbang : a.

SALINAN

REPuJtTntt,',?55*u'o

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, pengawasan, dan pembubaranBadan Usaha Milik Negara, perlu mengatur kembaliPerusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2OO3 tentang Pendirian perusahaan Umum (perum)BULOG sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 20o3 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (perum)BULOG;

bahwa untuk menunjang kebijakan program pemerintah dibidang Logistik Pangan dan pembangunan nasionar, perlumelakukan pengembangan usaha dengan menambahtugas dan kegiatan usaha perusahaan Umum (PERUM)BULOG;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b serta untuk meraksanakanPasal 4I ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang perusahaan Umum (perum)BULOG;

Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun;

b.

c.

Mengingat : 1.

2. Undang -Undang

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

-2-und-ang-undang Nomor 19 rahun 2003 tentang Badanls-aha Milik Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor zo, Tambahan Lembaran NegaraNomor a297);

Peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2oo5 tentangPendirian, Pengurusan, pengawasan dan pembubaranBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 200s Nomor 117, Tambahan LembaranNegara Republik Nomor a556);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) BULOG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1' Perusahaan umum (perum) BULOG, yang selanjutnya

disebut Perusahaan, adarah Badan usaha-tvtilik Negarasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomoi 19Tahun 2oo3 tentang Badan usaha Milik N.gara, yangseluruh modalnya dimiliki negara berupa - kekayaainegara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,yang menyelenggarakan usaha logistik pangan sertausaha lainnya yang dapat menunjang tercapainyamaksud dan tujuan perusahaan.

2. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksidalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

3. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DewanPengawas untuk menilai perusahaan dengan caramembandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengankeadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidlngke,angan dan/atau dalam bidang teknis operasional

4. Pembubaran adalah pengakhiran perusahaan yangditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.

3.

5. Direksi

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PRESIDENREPU BLIK INDONESIA

-3-Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawabatas kepengurusan Perusahaan untuk t<epeniingan dantujuan Perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugasmelakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepadaDireksi dalam menjalankan kegiatan pengurusanPerusahaan.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia !an!dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimanidimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menladikewenangan daerah otonom.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/ atau diberikuasa untuk mewakili pemerintah silaku pemilik modalpada Perusahaan dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan.

Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyaikewenangan mengatur kebijakan sektoi peitanian.

BAB IIPENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Dasar Hukum pendirianpasal 2

P_erusahaan yang didirikan dengan peraturan pemerinta_hNomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian perusahaan Umum(Perum) BIJLpG sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian

f:ly:"n1"" lmum (p1um) BULoc, ditanjutkan berdirinyaberdasarkan Peraturan pemerintah ini.

Bagian

R E P u JrTo= t,',?Sf;

* . r, o

-4-Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan pemerintah ini, pemerintahmelanjutkan penugasan kepada perusahaan untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangkaketahanan pangan nasional berupar

-

a. pengamanan harga pangan pokok beras ditingkatprodusen dan konsumen;

b. pengelolaan cadangan pangan pokok berasPemerintah;

c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beraskepada golongan masyarakat tertentu; a"o

d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaantugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurrrf b,dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dengan peraturan pemerintah ini,Pemerintah memberikan penugasan kepada pemsahaanuntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalamrangka ketahanan pangan nasional berupara. pengembangan industri berbasis beras, termasuk

produksi padi/gabah serta pengolahan gabah danberas; dan

b. pengembangan pergudangan beras.Dalam rangka ketahanan pangan nasional, pemerintahdapat memberikan penugasan khusus kepadaPerusahaan untuk melakukan:a. pengamanan harga pangan lainnya;b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk

pangan lainnya;

c. penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya;d. pelaksanaan impor pangan rainnya dalam rangka

pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

(21

(3)

e. pengembangan

(41

#iDFRESIDEN

REPLI B LIK INDONESIA

-5-e. pengembangan industri berbasis pangan lainnya; danf. pengembangan pergudangan pangan lainnya.Perusahaan dapat melakukan penugasan yang diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk - melakuka'n hal_halsebagaimana dimaksud pada ayat (i), ayat (2), dan ayat(3), kecuali penugasan untuk melaks".rukr.r, i-po..P.enugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan oleh perusahaan berdasari<an penunjukanlangsung dari Pemerintah Daerah,

"""r"i denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ay"t 1+;,

a. apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), aya! (2), ayat (3), dan ayat (4) menurut kajiansecara linansial tidak menguntungkan, pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkantermasuk margin yang diharapkan sesuai dengantingkat kewajaran dengan penugisan yang diberikai;

b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain;c. Perusahaan dapat menggunakan darla internal

perusahaan, APBN/APBD, pinjaman, dan/ataupendanaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksudpa{a aylt (1), ayat (2), ayat (3), dan

"Vut t+), perusahaanberkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan danmempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan/atauPemerintah Daerah yang memberikan penugasan.Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pemerintahdiatur dalam Peraturan presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Perusahaan berwenan! penuh dan wajibmengelola dan mengusahakan aset perusahaan,termasuk menarik manfaat atas aset yang bersangkutan.

(s)

(6)

(71

(8)

(r)

(2) Dalam .

PRESIDENREPUBLII( INDONESIA

-6-(2) Dalam hal Perusahaan melaksanakan penugasan

sebagaimana dimal<sud dalam pasal 3 menggunakanbarang milik negara, penggunaan dan pemanfaatanbarang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Direksi menetapkan tarii pelayanan barang,jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana milik Ferusahaan.

BAB IIIANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian KesatuNama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 6

Perusahaan ini bernama perusahaan Umum (perum)BULOG atau disingkat perum BULOG.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta.

Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun dl luar wilayah NegaraRepublik Indonesia sebagaimana ditetapkan oieh Direksidengan persetujuan Dewan pengawas.

pasal 7

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidakterbatas.

(1)

(21

(3)

Bagian

q,D

(1)

t2t

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-7 -Bagian Kedua

Maksud, Ttrjuan, serta Kegiatan Usaha

pasal 8

Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turutmelaksanakan dan menunjang kebijakan dan programPemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang it<onomidan pembangunan nasional pada umumnya tirutama dibidang logistik pangan serta optimalisasi pemanfaatansumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barangdan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaanyang sehat.

D,alam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), perusahaan melakukan kegiatanusaha utama:

a. Produksi, yang meliputi:1) budi daya pangan beras dan pangan lainnya; dan2) industri berbasis pangan beras dan pangan lainnya

serta turunannya.b. Perdagangan, yang meliputi:

1) perdagangan hasil budi daya pangan beras danpangan lainnya; dan

2) perdagangan hasil industri berbasis pangan berasdan pangan lainnya serta turunannya.

c. Jasa, yang meliputi:1) pengelolaan dan pengembangan logistik;2) jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa

perawatan, dan jasa distribusi pangan beras danpangan lainnya;

3) pendidikan dan pelatihan di bidang pangan danlogistik;

4) penelitian dan pengembangan di bidang pangandan logistik;

5) pengelolaan dan pelaksanaan angkutan dandistribusi;

6) survey dan analisa terhadap mutu dan keamananpangan; dan

7) perawatan .

(3)

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-8-7) perawatan kualitas dan sanitasi pangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksudpada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansialterhadap kegiatan usaha utama, perusahaan dapatmelaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasipemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimilikidan/atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkanoleh Menteri.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 9

Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yangdipisahkan dan tidak terbagi atas saham.Besarnya modal Perusahaan adalah sebesar RpRP9.847. 135.795.560,00 (sembilan triliun delapan ratusempat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima jutatujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enampuluh rupiah), yang terdiri dari:a. sejumlah Rp6.354.564.829.127,0O (enam triliun tiga

ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluhempat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribuseratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor344|KMK.O2|2OO4 tentang penetapan ModalPerusahaan Umum (perum) BULOG pada saatpendiriannya;

b. sejumlah Rp492.57O.916.433,00 (empat ratussembilan puluh dua miliar lima ratus tqiuh puluh jutasembilan ratus enam belas ribu empat iatus tigapuluh tiga rupiah) berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor l82|KMK.O6|2OLO tentangPenetapan Nilai Definitif Kekayaan Negara yang BelumDitetapkan Statusnya Sebagai penyertaan ModalNegara pada Perusahaan Umum (perum) BULOG padasaat pendiriannya;

(1)

(21

c. sejumlah

#",D

(s)

(4)


-9-c. sejumlah Rp3.000.O00.OOO.OOO,OO (tiga triliun rupiah)

berasal dari penambahan penyertaan modal ,reg"rayang bersumber dari Anggaran pendapatan danBelanja Negara Tahun Anggaran 2015 berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesia ke Dalam Modal perusahaan Umum ptrum)BULOG;

Setiap perubahan penyertaan modal negara dalamPerusahaan, baik berupa penambahan dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara maupun penguranganpenyertaan modal Negara ditetapkan dengan peraturanPemerintah.

Setiap penambahan penyertaan modal negara dalamPerusahaan berupa penambahan penyertaan modalNegara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dansumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat

Pengurusan perusahaan

Paragraf IPengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

pasal l0Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

Pasal l1(1)

t2l

(1)

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksidilakukan oleh Menteri.Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteridapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 12

Pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksiditetapkan oleh Menteri.Menteri dapat mendelegasikan kewenangan mengenaipembagian tugas dan kewenangan anggota Diieksisebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada DewanPengawas.

(2)

Pasal .

(1)

(21

(3)

(2t

PRESIDENREPU BLII( INDONESIA

- lo-Pasal 13

Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggotaDireksi berasal dari calon yang lulus seleksi melalui ujikelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim{-an/ gtau lembaga profesional yang dibentuk dan/atauditunjuk oleh Menteri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatanyang_ sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampumelaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus ujikelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud padlayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembalisebagaimana dimaksud pada ayat l2l wajibmenandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkanpengangkatannya sebagai anggota Direksi.

(l)

Pasal 14

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakanorang perseorangan yang mampu melaksanakanperbuatan hukum dan tidak pernah:a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit; dan

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksimerupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteriakeahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tlnggluntuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surattersebut disimpan oleh Perusahaan.

(s)

(4) Pengangkatan

(1)

(2t


- 11-

(41 Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bataldemi hukum terhitung sejak tanggal anggota Direksilainnya atau Dewan pengawas mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 15

Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuaidengan kebutuhan.

Dalam hal anggota Direksi lebih dari I (satu) orang, salahseorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahundan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi:a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan,mengangkat anggota Direksi untuk mengisikekosongan jabatan tersebut;

b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan Menteribelum mengangkat anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud dalam huruf a, DewanPengawas menunjuk salah seorang anggota Direksilainnya atau Menteri dapat menunjuk pihak lainsebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengantugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengananggota Direksi yang kosong;

c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksidisebabkan karena berakhirnya masa jabatan danMenteri belum mengangkat anggota Direksi baru,anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannyadapat diangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugasanggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dankewajiban yang sama dengan anggota Direksi yangkosong sampai dengan diangkatnya anggota Direksiyang definitif;

d. pelaksana .

PRESIDENREPLJ BLIK INDONESIA

_12_

d. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud dalam huruf b-dan huruf c]selain anggota Direksi yang masih menjabat,memperoleh gaji dan tunjangan atau fasilitas yangsama dengan anggota Direksi yang kosong, iia"ttermasuk santunan purna jabatan.

(21 Dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong:a. Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan,mengangkat anggota Direksi untuk' mengisikekosongan jabatan tersebut;

b. selama jabatan Direksi kosong dan Menteri belummengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimanadimaksud dalam huruf a, untuk sementaraPerusahaan diurus oleh Dewan pengawas atau pihaklain y4ng ditunjuk oleh Menteri dengan tugas,kewenangan, dan kewajiban yang sama;

c. dalam rangka melaksanakan pengurusansebagaimana dimaksud dalam huruf b, DewanPengawas dapat melakukannya secara bersama_samaatau menunjuk salah seorang atau lebih di antaramereka untuk melakukannya;

d. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karenaberakhirnya masa jabatan dan Menteri belummenetapkan penggantinya, semua anggota Direksiyang telah berakhir masa jabatannya dapat ditetapkanoleh Dewan Pengawas atau Menteri urrt,rkmenjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugasanggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dankewajiban yang sama; dan

e. pelaksana tugas anggota Direksi yang kosongsebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d,selain Dewan pengawas memperoleh gaji dantunjangan dan/ atau fasilitas yang sami dengananggota Direksi yang kosong, tidak termaiuksantunan purna jabatan.

Pasal .

(1)

(2)

(3)

(41

(s)


-13-pasal 18

Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri darijabatannya- dengan menyampaikan surat pengundurandiri kepada Menteri dan lembusan keiada DewanPengawas serta anggota Direksi lainnya.Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.

?.d"T lr"l ,surat pengunduran diri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektifkurang -dari 30 (tiga puluh) hari dari tafrgal suratpengunduran diri diterima, tanggal efektif pengundurandiri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suratpengunduran diri diterima Menteri.D..ala1 lul surat pengunduran diri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggi efektifpengunduran diri, anggota Direksi berhenti dengansendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanjgalditerimanya surat pengunduran diri.Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaid:Tg3: 30 (tjga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Direksi ya.rg m..rlgu.rdurkandiri berhenti dengan sendirinya pada hari fe-30 (tigapuluh) terhitung sejak tanggal surat pengunduran diriditerima Menteri.

(1)

(2)

Pasal 19

Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengananggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubun[ankeluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, b-aikmenurut garis lurus maupun garis ke samping, termasukhubungan yang timbul karena perkawinan.Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal .

(1)


-t4-Pasal 20

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkapsebagai:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain,badan usaha milik daerah, atau badan usaha milikswasta;

b. anggota Dewan Komisaris atau Dewan pengawas padaBadan Usaha Milik Negara;

c. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalaminstansi atau lembaga Pemerintah atau pemerintahDaerah;

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan; atau

e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Anggota Direksi yang merangkap jabatan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggalterj adinya perangkapan jabatan.

Dalam hal seseor€rng yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkat sebagaianggota Direksi, yang bersangkutan harusmengundurkan diri dari jabatan lamanya paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannyasebagai anggota Direksi.

Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri darijabatan lamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir denganlewatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

Pasal 21

Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik,calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepaladaerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/ atau wakil kepala daerah.

(2) Pengurus . . .

(21

(3)

(4t

(r)

(2)

(3)

(1)

(2)

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-15-Pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daEiah,kepala daerah, dan/atau wakil kepala daeiah dilaranguntuk diangkat menjadi anggota Direksi.D{am hal anggota Direksi menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonkepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/atau wakil kepala daerah, yang blrsangkutanberhenti dari jabatannya sebagai anggota Direksiterhitung sejak tanggal ditetapkan meniadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota

-legislatif,

calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakit kepala daerah.

Pasal,22

Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masajabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteridengan menyebutkan alasannya.

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa padakenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah

disepakati dalam kontrak manajemen;b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;c. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaandan/atau negara;

e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggotaDireksi Badan Usaha Milik Negara;

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau

g. mengundurkan diri.(3) Selain alasan pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, aemi kepentingandan tujuan Perusahaan, anggota Direksi aapatdiberhentikan oleh Menteri berdasarkan alasan lainnyayang dinilai tepat oleh Menteri.

(4) Rencana. . .

(41

(s)

(6)

(71

(8)

(e)


-16-Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberitahukankepada anggota Direksi yang bersangkri"n secara risanatau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf edan ayat (3) diambil setelah yang bersangklutan diberikesempatan membela diri.Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)disampaikan secara tertulis kepada Menteii atau pejabaiIang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empai belas)hari terhitung - sejak tanggal anggota direlsi yangbersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud faaaayat (4).

Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telahmelakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakberkeberatan atas rencana pemberhentiarnya pada saatdiberitahukan maka ketentuan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.selama rencana pemberhentian masih dalam proses,anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakantugas sebagaimana mestinya.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpadl lVat (2) huruf d dan huruf f merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 23

(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:a. meninggal dunia;b. masa jabatannya berakhir;c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; ataud. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Direksi berdasarkan peraturan pemerintah ini-danketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yangdilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota...

(1)


-17-(3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum atau setelah masajabatannya berakhir, kecuali karena meninggal dunia,

l"!"p bertanggunglawab terhadap tindakannya yangbelum diterima pertanggungiawabannya oleh Menteri.

Pasal 24

Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksiuntuk sementara waktu apabila anggota Oiretsi bertindakbertentangan dengan peraturan pemerintah ini, terdapatindikasi melakukan kerugian perusahaan, melalaikankewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagiPerusahaan.

Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentiansementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tatacara pengambilan keputusan Dewan pengawas.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayal (2) harus diberitahukan secara tertulis kepada yangbersangkutan disertai alasan yang menyeUabkaitindakan tersebut dengan tembusan kepada Menteri danDireksi.

P.emberitahuan _ sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan dalam jangka waktu paling lalrrra 2 (dua) harisetelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementaratersebut.

Anggota Direksi yang diberhentikan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak berwenangmenjalankan Pengurusan perusahaan dan mewakiliPerusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelahpemberhentian sementara sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri harus memutuskan mencabut

-atau

menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri.Dalam. hal jangka waktu 60 (enam puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetah lewat danMenteri. lidat dapat mengambil keputusan,pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

(21

(3)

(41

(s)

(6)

(71

Paragraf .

R E P rr J.T,: t,',35f;

* .., o-18_

Paragraf 2

Tlgas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Pasal 25

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitandengan Pengurusan perusahaan untuk

- kepentingan

Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan serta mewakili perusahaan di dalam dan/atau diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,dengan pembatasan sebagaimana diatur daram AnggaranDasar dan / atau ketentuan peraturan perundang-und.rrg".r.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 25, Direksi berwenang untuk:a. menetapkan kebijakan pengurusan perusahaan;

b- mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambilkeputusan atas nama Direksi atau mewakili perusahaandi dalam dan di luar pengadilan;

c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorangatau beberapa orang pekerja perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang 1ain,untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luarpengadilan;

d. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan perusahaantermasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tuadan penghasilan lain bagi pekerja perusahaanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminanhari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yangmelampaui kewajiban yang ditetapkan ketentuanperaturan perundang-undangan, harrrs mendapatpersetujuan terlebih dahulu dari Menteri;

e- mengangkat dan memberhentikan pekerja perusahaanberdasarkan peraturan ketenagakerjaan perusahaan danperaturan perundang-undangan ;

f. mengangkat. .

ob.

PRES IDENREPUBLII( INDONESIA

-19-

mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan,Kepala satuan Pengawasan Intern, dan jabatan strukturallainnya; dan

melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnyamengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaanPerusahaan, mengikat perusahaan dengan pihak laindan/atau pihak lain dengan perusahaan, serta mewakiliPerusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentangsegala hal dan segala kejadian, dengan pembatasansebagaimana diatur dalam Anggaran b"""i dan/atauketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26, Direksi wajib:

a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dankegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanserta kegiatan usahanya;

b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka panjangPerusahaan dan Rencana Kerja dan- enggaranPerusahaan serta perubahannya, dan menyampaikannyakepada Dewan pengawas dan Menterl untukmendapatkan pengesahan dari Menteri;

c. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenaiRencana Jangka Panjang perusahaan;

d. memberikan penjelasan kepada Menteri mengenaiRencana Kerja dan Anggaran perusahaan dalam halpersetujuan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaanmerupakan kewenangan Menteri;

e. memberikan penjelasan kepada Dewan pengawasmengenai Rencana Keda dan Anggaran perusahaandalam hal persetujuan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan merupakan kewenangan Dewan pengawas;

f. membuat risalah rapat Direksi;g. membuat laporan tahunan sebagai wujud

pertanggungjawaban pengurusandokumen keuangan sesuai denganperundang-undangan;

Perusahaan danketentuan peraturan

h. men5rusun .

l.

k.

h.

j.

r.


-20-

menyusun laporan keuangan berdasarkan StandarAkuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada AkuntanPublik untuk diaudit;menyampaikan laporan kepada Dewan pengawasmengenai penetapan anggota Direksi dan DewanKomisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaanpatungan;

menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenailaporan semesteran kepada Menteri;menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenailaporan triwulanan kepada Dewan pengiwas;

memberikan penjelasan yang berkaitan denganPengurusan Perusahaan apabila ditanyakan atau dimintaanggota Dewan Pengawas dan/atau Menteri;menyampaikan laporan tahunan termasuk laporankeuangan kepada Menteri untuk disetujui dan disahlan;memberikan penjelasan kepada Menteri mengenai laporantahunan;

memelihara risalah rapat Dewan pengawas, risalah rapatDireksi, laporan tahunan, dokumen keuanganPerusahaan, dan dokumen lain;menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, risalahrapat Dewan Pengawas dan risalah rapat Direksi, laporantahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain;men5rusun sistem akuntansi sesuai dengan StandarAkuntansi. Keuangan dan berdasarkin prinsippengendalian intern, terutama fungsi pengurusan,pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

memberikan laporan berkala menurut cara dan waktusesuai dengan ketentuan, serta laporan khusus danffopn lainnya setiap kali diminta olih Dewan pengawasdan/ atau Menteri;

menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkapdengan perincian dan tugasnya;menyusun dan menetapkan cetak biru (blue pint)organisasi Perusahaan;

Tenyus]ln indikator pencapaian kinerja Direksi untukdimintakan persetujuan Menteri; dan

n.

o.

p.

q.

v. menjalankan

S.

v.


-21 -

menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan pemerintah ini dan yangditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

pasal 2g

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajibmencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, danpengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, danpencapaian tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajibmematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungiawaban, serta kewajaran.Dalam mengurus Perusahaan Direksi melaksanakanarahan yang sewaktu-waktu dapat diberikan olehMenteri.

Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuaidengan Anggaran Dasar, keputusan

'Menieri, dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal 29

Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugas untukkepentingan dan usaha perusahaan s""uai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi _ atas kerugian perusahaan apabila yangbersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyauntuk kepentingan dan usaha perusahaan.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipatmembuktikan bahwa:

a. kemgian tersebut bukan karena kesalahan ataukelalaiannya;

b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai denganmaksud dan tujuan perusahaan;

(1)

(2)

(s)

(4)

(1)

(2)

(3)

c. tidak

(41

(s)

(1)


-22-c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

maupun tidak langsung atas tindakan pengurusanyang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulatau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luaryang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan sampai d-ngantindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukangugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yangkarena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkankerugian pada Perusahaan.

Pasal 30

Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari DewanPengawas jika:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka pendek;

b. mengadakan kerja sama dengan badan usaha ataupihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (&ild OperateTransferlBoT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransferlBowT), Bangun Serah Guna (Buitd. TransferOperatelBTO), dan kerja sama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu tertentu yang ditetapkan olehMenteri;

c. menerima atau memberikan pinjaman jangkamenengah atau jangka panjang, kecuali pinjamanyang timbul karena transaksi bisnis dan pinjamanyang diberikan kepada anak perusahaan, denganketentuan pinjaman kepada anak perusahiandilaporkan kepada Dewan pengawas;

d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet danpersediaan barang mati;

e. melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umurekonomis yang lazirn berlaku dalam industri padaumumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

f.menetapkan...

$-,D

(2t

(3)

(4)


-23-f. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di

bawah Direksi.

Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (l), Direksi menyampaikanpermohonan secara tertulis kepada Dewan pengawasdisertai dokumen yang diperlukan.Dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksi, DewanPengawas harus memberikan keputusan.Dalam hal Dewan Pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/ atau dokumentambahan dimaksud dari Direksi dalam jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Dewan Pengawas memberikan keputusan.

Pasal 31

(1) Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menterijika:

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kreditjangka menengah atau jangka panjang;

b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;c. mendirikan anak perusahaan dan/ atau perusahaan

patungan;

d. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaandan/atau perusahaan patungan;

e. melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anakperusahaan dan/atau perusahaan patungan;

f. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atauauali"stl;

(s)

g. mengadakan


-24-g. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau

pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi(KSO), Bangun Guna Serah (Build OperateTransfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build OwnTransfer/BOv,lf), Bangun Serah Guna (Buitd TransferOperate /BTO) dan kerja sama lainnya dengan nilaiatau jangka waktu melebihi yang ditetapkan Menterisebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) hurufb;

h. tidak menagih lagi piutang macet yang telahdihapusbukukan;

l.

J.

k.

l.

m. membentuk yayasan, organisasi, dan/atau

melepaskan dan menghapuskan aktiva tetapPerusahaan, kecuali aktiva tetap bergerak denganumur ekonomis yang lazim berlaku dalam industripada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;menetapkan cetak biru (blue printl organisasiPerusahaan;

menetapkan dan mengubah logo perusahaan;

melakukan tindakan lain dan tindakan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang belumditetapkan dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan;

perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan perusahaan yang dapatberdampak bagi Perusahaan;

pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetapdan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atauqerkumpulan baik yang berkaitan langsung maupuntidak langsung dengan Perusahaan; dan/ataupengusulan wakil dari perusahaan untuk menjadicalon anggota direksi dan/atau dewan komisaris padaperusahaan patungan dan/atau anak perusahaanyang memberikan kontribusi signifikan kepadaPerusahaan dan/atau bernilai strategis yangditetapkan Menteri.

o.

(2) Untuk.

(2)


-25-untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menterisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaMenteri disertai dengan tanggapan tertulis dari DewanPengawas dan dokumen yang diperlukan.Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Direksimenyampaikan permohonan secara tertulis kepadaDewan Pengawas disertai dokumen yang diperlukan.Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya permohonan dari Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan pengawasharus memberikan tanggapan tertulis.Dalam hal Dewan pengawas masih membutuhkanpenjelasan atau dokumen tambahan dari Direksi, DewanPengawas meminta penjelasan dan/atau dokumentambahan tersebut dari Direksi dalam waktusebagaimana dimaksud pada ayat (41.

Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapantertulis dan tidak meminta penjelasan d,an/ata.u dokumentambahan dari Direksi dalam waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), Direksi dapat *"ry"*paikanpermohonan tertulis kepada Menteri untuk memperolehpersetujuan tertulis tanpa tanggapan tertulis DewanPengawas disertai penjelasan mengenai tidak adatanggapan tertulis dari Dewan pengawas.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal diterimanya penjelasan dan/atau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapantertulis.

Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya penjelasan dan/Ltau dokumentambahan dari Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(5) Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis,Direksi menyampaikan permohonan kJpada Menteriuntuk memperoleh persetujuan tertulis disertaipenjelasan mengenai tidak ada tanggapan tertulis dariDewan Pengawas.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(9) Direksi...


-26-(9) Direksi wajib meminta persetqiuan Menteri untuk:

a. mengalihkan kekayaan perusahaan yang merupakanlebih dari 50 Yo (lima puluh persen) dari jumlahkekayaan bersih perusahaan dalam I (satu) transaksiatau lebih, dalam jangka waktu I (satu) tahun bukubaik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaanyang merupakan lebih dari 50 Vo (lilo;la puluh persen)dari jumlah kekayaan bersih perusahaan dalam i(satu) transaksi atau lebih baik, yang berkaitan satusama lain maupun tidak.

(lO) Pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminanutang seluruh atau sebagian aktiva yang merupakanbarang dagangan atau persediaan dan/ atau yang blrasaldari pelunasan piutang macet yang terjadi akibatpelaksanaan dari kegiatan usaha, sepanjang belumdicatat sebagai aktiva tetap perusaliaan tidakmemerlukan persetujuan Dewan pengawas atau Menteri.

(1)

(21

(3)

pasal 32

Berdasarkan usulan Dewan pengawas, Menteri dapatmenetapkan Direksi berwenang melakukan tindakansebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) tanpamendapat persetujuan tertulis dari Dewan pengawas.

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberianpersetujuan atas tindakan Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3l ayat (l) kepada DewanPengawas.

Jika diperlukan demi mehgamankan perusahaan, Menteridapat menetapkan pembatasan lain kepada Direksi.

Pasal 33

Dalam rangka melaksanakan pengurusan perusahaan,setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaansesuai -dengan kebijakan Pengurusan perusahaan yangditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

(1)

(2) Setiap

(2)

(3)

l4l

PRESIDENREPII BLIK INDONESIA

-27-Setiap tindakan anggota Direksi untuk dan atas namaDireksi dan/atau dalam rangka mewakili perusahaanharus dilakukan sesuai dengan kebijakan pengurusanPerusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat [t1 atausesuai dengan keputusan Direksi.Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakanPengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Direktur Utama berhak dan berwenangbertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakiliPerusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan.Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangank3re1q sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepidapihak ketiga, salah seorang anggota Direksi yang ditunjukoleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk danatas nama Direksi serta mewakili perusahaan.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili pirusahaan.

Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (5) tidak dilakukan, maka salah seorang anggotaDireksi yang paling lama menjabat berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan.

Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat lebih dari1 (satu) orang maka anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (6) yang tertua dalam usla ya.rgberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi sertamewakili Perusahaan.

(s)

(6)

(7)

Pasal 34

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakilatau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentudengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam suratkuasa.

Paragraf .

(1)

(2)


_28_

paragraf 3

Rapat Direksi

Pasal 35

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapatDireksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentangcara dan materi yang diputuskan.Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapatyang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruhf|BSota Direksi yang hadir, yang berisi hal yangdibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataanketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.S-alinan risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(9) disampaikan kepada Dewan pengawas untukdiketahui.

Pasal 36

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapathanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuisatertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seoranganggota Direksi lainnya.

Pasal 37

Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kalidalam sebulan.

Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu ataspermintaan tertulis dari seorang atau lebih anggotaDewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan halyang akan dibicarakan.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha Ferusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Direksi.

(s)

l4t

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4) Panggilan

l4t


-29-Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis olehanggota Direksi yang berhak mewakili perusahaan dandisampaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) harisebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebihsingkat jika dalam keadaan mendesak, tidak termasuktanggal panggilan dan tanggal rapat.Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusanyang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari % (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan tanpa panggilanrapat secara tertulis, rapat tersebut sah dan berhakmengambil keputusan yang mengikat apabila dihadirioleh seluruh anggota Direksi atau wakilnya.Dalam mata acara rapat lain-lain, rapat Direksi tidak!9.h."\ mengambil keputusan kecuali semua anggotaDireksi atau wakilnya yang sah hadir dan menyetqiuiagenda rapat yang menjadi mata acara rapat lain-lain.

Pasal 38

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan,rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yangkhusus ditunjuk oleh Direktur Utama.Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,salah seorang anggota Direksi yang ditunjuf oteh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang untukmemimpin rapat Direksi.Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) tidak dilakukan, anggota Direksi yang paiing lahamenjabat yang memimpin rapat Direksi.Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabatlebih dari 1 _(satu) orang, salah seorang dari anggotaDireksi tersebut yang tertua dalam uiia berwenangmemimpin rapat Direksi.

(s)

(6)

(7)

(8)

(1)

(21

(3)

(4)

(s)

Pasal .

(t)

(2t

(3)

(41


-30-Pasal 39

Keputusan dalam rapat Direksi diambil denganmusyawarah untuk mufakat.Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengansuara terbanyak biasa.

Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk anggotaDireksi yang diwakilinya.Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setqiusama banyaknya, keputusan rapat diambil yang sesuaidengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggungjawabsebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (21.

Suara blanko atau abstain dianggap setuju terhadap usulyang diajukan dalam rapat.

Dalam hal anggota Direksi tidak menghadiri rapat,anggota Direksi tersebut wajib memberikan pendipatuntuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadapkeputusan rapat dimaksud, dan apabila tidakmemberikan pendapat dianggap menyetujui keputusanrapat.

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Paragraf 4

Benturan Kepentingan Anggota Direksi

Pasal 40

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaanapabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antaraPerusahaan dengan anggota Direksi yangbersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepeniinganPerusahaan.

(s)

(6)

(71

(1)

(2) Dalam

(2)


-31 -

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (1), Perusahaan diwakili oleh salah seorang anggotaDireksi yang ditunjuk dari dan oleh anggota oGt<siselain anggota Direksi sebagaimana dimat<sua pada ayat(1).

Dalam hal benturan kepentingan menyangkut semuaanggota Direksi, perusahaan diwakili oleh DewanPengawas atau oleh seseorang yang ditunjuk oleh DewanPengawas.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan tidak ada Dewan pengawas, Menterimengangkat seorang atau lebih untuk mewakiliPerusahaan.

Dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan pengawasmempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan,Menteri menunjuk pihak lain untuk mewakiliPerusahaan.

(3)

(4)

(s)

Bagian Kelima

Pengawasan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan pengawas

Pasal 4 1

Pengawasan Perusahaan dilakukan oreh Dewan pengawas.

Pasal 42

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota DewanPengawas dilakukan oleh Menteri.

(2) Anggota Dewan pengawas dapat terdiri dari unsur pejabatdi bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri, danpimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian {ang kegiatannya berhubungan rangsungdengan Perusahaan.

(3) Pengangkatan

{iD

(3)

(1)


-32-Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsursebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengantetap memperhatikan persyaratan anggota DewanPengawas sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah ini.

Pasal 43

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawasmerupakan orang perseorangan yang mampumelaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau DewanPengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit; dan

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yangmerugikan keuangan negara.

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud padaayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota DewanPengawas merupakan orang perseorangan yang memilikiintegritas, dedikasi, memahami masalah manajemenPerusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsimanajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktuyang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yangditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dansurat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) batal demi hukum sejak tanggal anggota DewanPengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidakterpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 44

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehMenteri sesuai dengan kebutuhan.

(21

(3)

(4)

(1)

(2) Dalam

(l)

(2)


-33-(21 Dalam hal anggota Dewan pengawas lebih dari 1 (satu)

orang, salah seorang anggota Dewan pengawas diangkaisebagai Ketua Dewan pengawas.

pasal 45

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu)kali masa jabatan berikutnya.Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaanwaktunya dengan perlgangkatan anggota Direksi.

Pasal 46

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota DewanPengawas:

Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan jabatan,mengangkat anggota Dewan pengawas untuk mengisikekosongan jabatan tersebut;

dalam hal kekosongan jabatan anggota DewanPengawas disebabkan karena berakhirnya masajabatan dan Menteri belum mengangkai anggotaDewan Pengawas baru, anggota Dewan pengawasyang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkatoleh Menteri sebagai pelaksana tugas anggota DewanPengawas dengan tugas, kewajiban, dan kewenanganyang sama dengan anggota Dewan pengawas yangkosong sampai dengan diangkatnya anggota DewanPengawas yang definitif;pelaksana tugas anggota Dewan pengawassebagaimana dimaksud pada huruf b diberikanhonorarium dan tunjangan dan/atau fasilitas yangsama dengan anggota Dewan pengawas yang kosong,tidak termasuk santunan purna jabatan.

b.

c.

(21 Dalam hal jabatan seluruh anggota Dewan pengawaskosong:

a. Menteri dalam waktu paling lama 3O (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal terjadi kekosongan,mengangkat anggota Dewan pengawas untuk mengisikekosongan jabatan tersebut;

b. selama . . .

b.


-34-selama jabatan Dewan Pengawas kosong dan Menteribelum mengangkat anggota Dewan pengawas yangkosong sebagaimana dimaksud dalam huruf a,Menteri mengangkat seorang atau beberapa orangsebagai pelaksana tugas anggota Dewan Fengawasdengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang samadengan anggota Dewan Pengawas;

dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosongkarena berakhirnya masa jabatan dan Menteri belummengangkat penggantinya, semua anggota DewanPengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapatdiangkat oleh Menteri sebagai pelaksana tugasanggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan,dan kewajiban yang sama dengan anggota DewanPengawas;

pelaksana tugas anggota Dewan pengawassebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf cmemperoleh honorarium dan tunjangan dan/ataufasilitas anggota Dewan Pengawas, tidak termasuksantunan purna jabatan.

Pasal 47

Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkandiri dari jabatannya dengan menyampaikan suratpengunduran diri kepada Menteri dan tembusan kepadaanggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (1) sudah harus diterima oleh Menteri paling lama 3O(tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengundurandiri.Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektifkurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal suratpengunduran diri diterima, tanggal efektif pengundurandiri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal suratpengunduran diri diterima Menteri.

Dalam hal surat pengunduran diri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektifpengunduran diri, anggota Dewan Pengawas tersebutberhenti dengan sendirinya terhitung 3O (tiga puluh) harisejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri.

c.

d.

(1)

(2t

(3)

(4t

(5) Apabila .

(s)

(1)

(2)

(1)


-35-Apabila Menteri tidak memberikan keputusan sampaid91ggn 30 (tiga puluh) hari atau sampai dengan tanggalefektif yang diminta, anggota Dewan pengawas yangmengundurkan diri berhenti dengan sendirinya pada harike-3o (tiga puluh) terhitung sejak tanggal suratpengunduran diri diterima oleh Menteri.

Pasal 48

Antar anggota Dewan Pengawas dilarang memilikihubungan keluarga sedarah sampai dengan derajatketiga baik menurut garis lur.us maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karenaperkawinan.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salahseorang di antara mereka.

Pasal 49

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatanrangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan .benturankepentingan.

Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannyasebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitungsejak terjadinya perangkapan jabatan.

D,.alam hal seseorang yang menduduki jabatan yangdilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota DewanPengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diangkatsebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutanharrs mengundurkan diri dari jabatan lamanya palinglama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagaianggota Dewan Pengawas.

(2)

(3)

(4) Anggota .

(4)

-#",DPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA_36_

4"qg9,l Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diridari jabatan lamanya sebagaimana dimakiud pada ayat(3), jabatannya sebagai anggota Dewan

-penga*as

berakhir dengan lewatnya SO (tiga puluh) harisebagaimana dimaksud pada ayat (3).

pasal 50

Anggota -P9y." Pengawas dilarang menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota

-legi-slatif,

calon_ kepala daerah, calon wakil kepala daerah, -kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah.

l"1q"ry" partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala dalah,kepala

-daerah, dan/atau wakil kepala daerah dilaranjuntuk diangkat menjadi anggota Dewan pengawas.

Dalam hal .anggota Dewan pengawas menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota

-legiilatif,

calon kepala daerah, calon wakil kepala aaerah, -kepaladaerah,. dan/atau wakil kepala daerah, yu.rgbersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai

"rjgotiDewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadipelqu.gs partai politik, calon anggota legislatif, anggotalegislatif, calon kepala daerah, calon wakil-kepala daEiah,kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 5lAnggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelummasa -jabatannya berakhir berdasarkan keputusanMenteri dengan menyebutkan alasannya.P.emberhentian anggota Dewan pengawas sebagaimanadimaksud pada ayat (l) ditakukan berdasarkan alasanbahwa padakenyataannya, anggota Dewan pengawasyang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;b. tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan/atau

ketentuan peraturan pe.undang_undangan;c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan

dan/ atau negara;

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

d. melakukan

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

(e)


-37 -

d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ataukepatutan yang seharusnya dihormati sebagaianggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangmer.npunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau

f. mengundurkan diri.Selain alasan pemberhentian anggota Dewan pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DewanPengawas dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkanalasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri demikepentingan dan tujuan Perusahaan.

Rencana pemberhentian anggota Dewan pengawasdiberitahukan kepada anggota Dewan pengawas yangbersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri ataupejabat yang ditunjuk.Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ddan ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan membela diri.Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (S)disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabatyang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama L4(empat belas) hari terhitung sejak tanggal anggota DewanPengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimanadimaksud pada ayat (41.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikantelah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidakkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saatdiberitahukan, ketentuan mengenai waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dianggap telah terpenuhi.selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksudpada ayat (4) masih dalam proses, anggota DewanPengawas yang bersangkutan wajib melaksanakantugasnya sebagaimana mestinya.Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksudpada ayat (21 huruf c dan huruf e merupakanpemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal


-38-Pasal 52

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:a. meninggal dunia;b. masa jabatannya berakhir;c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; ataud. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Dewan Pengawas berdasarkan peraturan pemerintahini dan ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dtermasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatanyang dilarang dan pengunduran diri.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atauSetelah masa jabatannya berakhir, kecuali karenameninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadaptindakannya yang belum diterimapertanggunglawabannya oleh Menteri.

Paragraf 2T\rgas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan pengawas

pasal 53

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan Pengawasan terhadap kebijakan pengurusandan jalannya Pengurusan pada umumnya mingenaiPerusahaan dan usaha perusahaan yang dilakukan olehDireksi, termasuk Pengawasan terhadap pelaksanaanRencana Jangka Panjang perusahaan, Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan, Anggaran Dasar, keputusanMenteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang_undangan; dan

b. memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentinganPerusahaan sesuai dengan maksud dan tujuanPerusahaan.

(1)

(2)

Pasal . . .

{iDPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-39-Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 53, Dewan Pengawas berwenang:

a. memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, memeriksa kasuntuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga,dan kekayaan Perusahaan;

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yangdipergunakan oleh Perusahaan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnyamengenai persoalan yang menyangkut pengelolaanPerusahaan;

d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akandijalankan oleh Direksi;

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawahDireksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadirirapat Dewan Pengawas;

f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris DewanPengawas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;

g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai denganketentuan Peraturan Pemerintah ini;

h. membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggapperlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan]- -

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalamjangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jikadianggap perlu;

j. melakukan tindakan Pengurusan perusahaan dalamkeadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganterhadap hal yang dibicarakan; dan

l. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnyasepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,keputusan Menteri, dan/ atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

PasaI


-40-Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 53, Dewan Pengawas wajib:a. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan

Pengurusan Perusahaan;

b. meneliti dan menelaah serta menandatangani RencanaJangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuaidengan ketentuan Peraturan pemerintah ini;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai Rencana Jangka panjang perusahaan sertaRencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

d. mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan,memberikan pendapat dan saran kepada Menterimengenai setiap masalah yang dianggap penting bagiPengurusan Perusahaan;

e. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadigejala menurunnya kinerja perusahaan;

f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporantahunan yang disiapkan Direksi serta menandatanganiIaporan tahunan;

g. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepadaMenteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;

h. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan DewanPengawas yang dimasukkan dalam Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan;

i.

j.k.

1.

m.

men5rusun indikator pencapaian kinerja Dewan pengawasuntuk dimintakan persetujuan Menteri;membentuk Komite Audit;mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpansalinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi;memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telahdilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepadaMenteri; dan

n. melaksanakan

(l)


-41 -

melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugasPengawasan dan pemberian nasihat, sepanjing tidakbertentangan dengan Anggaran Dasar, keputusan Menteri,dan/atau ketentuan peraturan perundang-pndangan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DewanPengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, keputusanMenteri, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsipprofesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,akuntabilitas, pertanggungi awaban, dan kewajaran.Dalam mengawasi Perusahaan, Dewan pengawasmelaksanakan arahan yang sewaktu-waktu dapatdiberikan oleh Menteri.

Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuaidengan Anggaran Dasar, keputusan Menteri, danketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikadbaik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usahaPerusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugian perusahaan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankantugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan.

Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggotaDewan Pengawas atau lebih, tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secaratanggung renteng bagi setiap anggota Dewan pengawas.

Anggota Dewan Pengawas tidak bertanggung jawab ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayai l2) apabiladapat membuktikan bahwa:

a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dankehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dansesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan;

(21

(s)

(1)

(21

(3)

(4)

b. tidak .

#",DPRESIDEN

REPII BLIK INDONESIA_42_

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsungmaupun tidak langsung atas tindakan pengurusanDireksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untukmencegah timbul atau berlanjutnya kerugiantersebut.

(5) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukangugatan ke pengadilan terhadap anggota DewanPengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada perusahaan.

pasal 58

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaantugas Dewan Pengawas dibebankan kepada perusahaan dansecara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

paragraf 3Rapat Dewan pengawas

Pasal 59

(1) Segala keputusan Dewan pengawas diambil dalam rapatDewan Pengawas.

(2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luarrapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota DewanPengawas setuju tentang cara dan materi yangdiputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan pengawas harus dibuat risalah

Pengawas dan seluruh anggota Dewanhadir, yang berisi hal yang dibicarakantermasuk pernyataan ketidaksetujuanPengawas jika ada.

(41 Asli risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan kepada Direksi untuk aGmpan d;;didokumentasikan.

rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat DewanPengawas yang

dan diputuskan,anggota Dewan

Pasal .

(1)

l2t


-43-Pasal 60

Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebutDewan Pengawas dapat mengundang Direksi.Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DewanPengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktuapabila diperlukan oleh Ketua Dewan pengawas,diusulkan oleh paling sedikit I / 3 (satu per tiga) darijumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaantertulis dari Menteri dengan menyebutkan hal yang akandibicarakan.

Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukanPerusahaan, di tempat kegiatan usaha perusahaan, ataudi tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6l

Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalamrapat hanya oleh anggota Dewan pengawas lainnyaberdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untukkeperluan itu.Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakiliseorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 62

Panggilan rapat Dewan Pengawas ditakukan secaratertulis oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh anggotaDewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua DewanPengawas dan disampaikan dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktuyang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, tidaktermasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.Dalam surat panggilan rapat harus dicantumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak disyaratkan apabila semua anggota DewanPengawas hadir dalam rapat.

(3)

(1)

(2)

(l)

(2)

(3)

(4) Rapat .


44-

Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari7z (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas atauwakilnya.

Dalam hal rapat Dewan Pengawas dilaksanakan tanpapanggilan rapat secara tertulis, rapat tersebut sah danberhak mengambil keputusan yang mengikat apabitadihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas atauwakilnya.

Dalam mata acara rapat lain-lain, rapat Dewan Pengawastidak berhak mengambil keputusan kecuali semuaanggota Dewan Pengawas atau wakilnya yang sah hadirdan menyetujui agenda rapat yang menjadi mata acararapat lain-lain.

Pasal 63

(1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua DewanPengawas.

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atauberhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin olehseorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjukoleh Ketua Dewan Pengawas.

Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukanpenunjukan, salah seorang anggota Dewan Pengawasyang ditunjuk oleh dan di antara anggota DewanPengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapatDewan Pengawas.

Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yangpaling lama menjabat yang memimpin rapat DewanPengawas.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lamamenjabat lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang darianggota Dewan Pengawas yang tertua dalam usiaberwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

Pasal 64

Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil denganmusyawarah untuk mufakat.

(4)

(s)

(6)

(21

(3)

(4)

(s)

(1)

(2) Dalam

(s)

(6)

(21

(3)

(41

(7)

(8)

(1)

(2)

PRES I DENREPUELIK INDONESIA

-45-Dalam hal keputusan tidak dapat diambil denganmusyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suaraterbanyak biasa.

Setiap anggota Dewan pengawas berhak untukmengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suarauntuk anggota Dewan pengawas yang diwakilinya.Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setujusama banyaknya, keputusan rapat diambil yang sesuaidengan pendapat ketua rapat dengan tetapmemperhatikan ketentuan mengenai tanggungjawatsebagaimana dimaksud dalam pasal ST ayat ej.suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usulyang diajukan dalam rapat.Dalam hal anggota Dewan pengawas tidak menghadirirapat, anggota Dewan pengawas wajib memberikanpendapat untuk menyetujui atau tidak menyetujuiterhadap keputusan rapat dimaksud, d.an apabila tidakmemberikan pendapat dianggap menyetujui keputusanrapat.

Anggota Dewan Pengawas yang tidak dapat menghadirirapat wajib mewakilkan kepada anggota Dewan pengawaslainnya.

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak{i}ritung dalam menentukan

- jumlah suara yangdikeluarkan dalam rapat.

Bagian Keenam

Rencana Jangka Panjang perusahaan

Pasal 65

Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana JangkaPanjang Perusahaan yang merupakan rencana strategisyang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yanghendak dicapai dalam jangka waktu S (lima) tahun.Rancangan Rencana Jangka panjang perusahaan yangtelah ditandatangani bersama oleh bireksi dan DewanPengawas disampaikan kepada Menteri untuk disahkanmenjadi Rencana Jangka panjang perusahaan.

Pasal. .

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

_46-

pasal 66

Rencana Jangka Panjang perusahaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 ayat (2) paling sedikit memuat:a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka panjang

Perusahaan sebelumnya;

b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan Rencana JangkaPanjang Perusahaan;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana JangkaPanjang Perusahaan;

d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan programkerja Rencana Jangka panjang perusahaan; dan

e. kebijakan pengembangan usaha perusahaan.

Bagian KetujuhRencana Kerja dan Anggaran perusahaan

Pasal 67

(l) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunandari Rencana Jangka panjang perusahaan.

(21 Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telahditandatangani bersama dengan Dewan pengawasdiajukan kepada Menteri paling lama 6O (enam fuluh)hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk mempirolehpengesahan.

(3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat -ft; disatrkan olehMenteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahunanggaran berjalan.

(4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan belum disahkan oleh Menteri dalam j*rgk"waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (S), rancanlanRencana Kerja dan Anggaran perusahaan tersebutdianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telahmemenuhi ketentuan tata cara penyusuna., RencanaKerja dan Anggaran perusahaan.

(5) Apabila. . .

(s)

#*DPRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-47-Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua)tahun berturut-turut, kewenangan Menteri untukmengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakankepada Dewan Pengawas.

Pasal 68

Perubahan terhadap Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan oleh Menteri.Usul perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan yang telah ditandatangani bersama denganDewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepadaMenteri untuk mendapat persetqiuan.

Persetqiuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari- sejaktanggal diterimanya usulan perubahan dari Direksi.Dalam hal rancangan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan belum mendapat pe.setquanMenteri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (3), rancangan perubahan Rencana Kerja danAnggaran Perusahaan dianggap sah untuk dilaksanakansepanjang telah memenuhi ketentuan tata carapenyusunan perubahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan.

Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan telah dilimpahkan kepada Dewan pengawas,kewenangan persetujuan perubahan Rencana ferja danAnggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan pengawas.

pasal 69

Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat:a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan

Perusahaan, dan program kerja/ kegiatan;b. anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran

program kerj a/ kegiatan;

(1)

(21

(3)

(41

(s)

c. proyeksi .


_48_

c. proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya;d. rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan pengawas;

dan

e. hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(21

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 70

Direksi w4iib menyiapkan laporan berkala yang memuatpelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran peruiahaan.

Laggran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi laporan triwulanan, laporan semesteran, danlaporan tahunan.

Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(2],, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikanlaporan khusus kepada Dewan pengawas dan/atauMenteri.

Iraporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3idisampaikan dengan bentuk, isi, dan tata carapenyusunan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 71

Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepadaDewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari seielahberakhirnya periode triwulanan tersebut.Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh semua anggota Direksi.Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatanganilaporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayai1Z1,harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(3)

Pasal

(1)

(21

(s)


-49-Pasal 72

Djreksi wajib menyampaikan laporan semesteran kepadaMenteri paling lama S0 (tiea puluh) hari seielahberakhirnya periode semesteran tersebut.Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditandatangani oleh semua anggota Direksi.Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatanganilaporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayai121,harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 73

Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah tahunbuku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikanlaporan tahunan termasuk laporan keuangan ya.rg t lahdiaudit kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksidan Dewan Pengawas.

Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan pengawastidak menandatangani laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannyasecara tertulis.Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)memuat paling sedikit:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhirtahun buku yang baru berakhir dan perhitungan labarugi dari tahun buku yang bersangkutan sertapenjelasannya, serta laporan mengenai hakPerusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuantermasuk tetapi tidak terbatas padapenghapusbukuan piutang.

b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugigabungan dari anak-anak perusahaan, di sampin--gneraca dan perhitungan laba rugi dari masing_masinganak perusahaan tersebut;

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaanserta hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selamatahun buku;

(1)

(2)

(3)

(4)

e. rlnclan

(1)

(21

(1)

(2)


50-

e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi kegiatan Perusahaan;

f. laporan mengenai tugas Pengawasan dan pemberiannasihat yang telah dilaksanakan oleh DewanPengawas selama tahun buku yang baru berakhir;

g. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan

h. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi danhonorarium serta tunjangan lain bagi anggota DewanPengawas.

Pasal 74

Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 73 ayat (a) hurr.rf a dibuat sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan.

Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya, harus diberikan penjelasan sertaalasannya.

Pasal 75

Direksi w4iib menyerahkan perhitungan tahunan kepadaauditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri atas usulDewan Pengawas untuk diperiksa.

Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternalterhadap perhitungan tahunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteriuntuk disahkan.

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunantidak dapat dilakukan.

Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkandalam surat kabar harian.

(3)

(4)

Pasal

{D

(1)

(21


-51 -

Pasal 76

Pengesahan laporan tahunan dan pengesahanperhitungan tahunan Perusahaan dilakukan olehMenteri.

Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yangdisediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggungr_enteng bertanggung jawab terhadap pihak yangdirugikan.

Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan daritanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)apabila terbukti keadaan tersebut bukan karenakesalahannya.

(3)

Pasal77

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal Z6 ayat (l)membebaskan Direksi dan Dewan pengawas dari tanggungjawab terhadap Pengurusan dan pengawasan yang -ielahdijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakantersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungantahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Satuan Pengawasan Intern

(1)

(2)

Pasal 78

Perusahaan wajib membentuk Satuan pengawasanIntern.

Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud padaSyat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal


-52-Pasal 79

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakanpemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan,menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannyapada Perusahaan, serta memberikan saran perbaikan;

b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasilpelaksanaan tugas Satuan pengawasan Internsebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada DirekturUtama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telahdilaporkan.

Pasal 80

Direktur Utama menyampaikan laporan hasilpemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 huruf b kepada seluruhanggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalamrapat Direksi.

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambillangkah yang diperlukan atas segala sesuatu yangdikemukakan dalam setiap laporan hasil pemerikiaanyang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 8l

Atas permintaan tertulis Dewan pengawas, Direksi wajibmemberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasilpelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 huruf b.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan pengawasan Internwajib menjaga kelancaran tugas satuan organGasi lain dalamPerusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing_maslng.

(1)

(2)

Bagian.

(1)

(21

(3)

(41


-53-Bagian Kesepuluh

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 83

Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yangbekerja secara kolektif dan berfungsi membantu DewanPengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawabkepada Dewan Pengawas.

Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Audit bertugas:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikanefektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitaspelaksanaan tugas auditor eksternal dan SatuanPengawasan Intern;

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yangdilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internmaupun auditor eksternal;

c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaansistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;

d. memastikan telah terdapat prosedur review yangmemuaskan terhadap segala informasi yangdikeluarkan Perrrsahaan ;

e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukanperhatian Dewan Pengawas serta tugas DewanPengawas lainnya; dan

f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan dan/atau yangditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 84

Dewan Pengawas dapat membentukmembantu tugas Dewan Pengawas.

komite lain untuk

(2) Pembentukan . .

(1)

(1)

(2t

(3)

(4t

(s)

(6)


-54-(2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

. Pasal 85

Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkanjumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan.Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai palingsedikit 2OVo (dua puluh persen) dari modal perusahaan. -

Dana cadangan sampai dengan jumlah 2O% (dua puluhpersen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakanuntuk menutup kerugian Perusahaan.Apabila dana cadangan telah melebihi jumtah 2Oo/o (d:uapuluh persen), Menteri dapat memutuskan agarkelebihan dari dana cadangan tersebut digunalan untukkeperluan Perusahaan.Direksi harus mengelola dana cadangan agar danacadangan tersebut mempiroleh laba dengan cara yangbaik dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalramperhitungan laba rugi.

Pasal 86

Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlahpenyisihan sebagai dana cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan oleh Menteri.Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh lababersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividendan/atau pembagian lain dalam bentuk tanliem untukDireksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan,atau penempatan laba bersih dalam dana cadanganPerusahaan yang dapat diperuntukan bagi perlua-anusaha Perusahaan.

(1)

(2t

Pasal .


-55-pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukumenunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutupdengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalampembukuan Perusahaan dan perusahaan dianggap tidakmendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belumseluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, danPerubahan Bentuk Badan Hukum perusahaan

Pasal 88

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum perusahaan ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, danperubahan bentuk badan hukum perusahaan dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pembubaran Perusahaan

(1)

(21

(1)

(2)

Pasal 89

Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan peraturanPemerintah.

Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perrrndang-undangan.

Pasal 90

Dalam hal Perusahaan bubar, perusahaan tidakmelakukan perbuatan hukum kecuali diperlukanmembereskan kekayaan perusahaan dalamlikuidasi.

dapatuntukproses

(1)

(2) Tindakan

PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-56-(21 Tindakan pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perrrsahaan;

b. penentuan tata cara pembagian kekayaanPerusahaan;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan Perusahaan hasil likuidasikepada Menteri; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalampelaksanaan pemberesan kekayaan Perusahaan.

Bagian Keempatbelas

Tahun Buku Perusahaan

Pasal 9 1

Tahun buku Perusahaan merupakan tahun takwim, kecualijika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Kelimabelas

Karyawan Perusahaan

Pasal 92

(1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaanyang pengangkatan, pemberhentian, hak dankewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkanperjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidangketenagakerjaan.

(21 Bagi karyawan Perusahaan tidak berlaku segalaketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yangberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal .


-57-Pasal 93

P11* hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggotaDireksi Perusahaan, Direksi pada Badan Usaha Milik Ne[aralain, atau Direksi anak perusahaan yang dahulu berstitusBadan Usaha Milik Negara, yang ber"a.rgkutan pensiunsebagai karyawan Perusahaan dengan pangkat tertinggi dalam!9rysahaa1, terhitung sejak tanggal diangkat menjadi anggotaDireksi, dan berhak atas hak pensiun tertinggi d-aIamPerusahaan.

Pasal 94

Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partaipolitik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calonkepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah,dan/ atau wakil kepala daerah.Dalam hal karyawan perusahaan menjadi penguruspartai politik, calon anggota legislatif, anggota

-tegistatiq

calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepaladaerah, dan/atau wakil kepala daerah, yangbersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannyi5sbagai karyawan terhitung sejak tanggal ditetapkanmenjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif,anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepaladaerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

(1)

(2)

Bagian Keenambelas

Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

pasal 95

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh perusahaanditetapkan oleh Menteri dengan mempeihatikan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(21


-58 -

Bagian Ketujuhbelas

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 96

Pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan yangmenggunakan dana langsung dari Anggaran pendapatandan Belanja Negara baik sebagian maupun seluruhnyadilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direksi Perusahaan menetapkan tata cara pengadaanbarang dan jasa bagi Perusahaan selain pengadaanbarang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan olehMenteri.

Bagian Kedelapanbelas

Penghasilan Direksi dan Dewan pengawas

Pasal 97

Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan DewanPengawas ditetapkan oleh Menteri denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan pengawasdilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiua,pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkatkesehatan Perusahaan.

selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud padaayat {2)' Menteri dapat pula memperhatikan faktor lainyang relevan.

selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksidan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri,anggota Direksi dan anggota Dewan pengawas dilarangmengambil keuntungan pribadi dari kegiatanPerusahaan.

Bagian


-59-Bagian Kesembilanbelas

Dokumen Perusahaan

Pasal 98

Direksi wajib mengelola dokumen Perusahaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenaidokumen Perusahaan.

Bagian Keduapuluh

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perusahaan

Pasal 99

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perusahaandilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalamPeraturan Menteri.

Bagian Keduapuluh Satu

Kepailitan

Pasal 100

Pengajuan permohonan untuk memailitkan Perusahaanke pengadilan hanya dapat dilakukan oleh MenteriKeuangan.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan ataukelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukupuntuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut,setiap anggota Direksi secara tanggung rentengbertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwakepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng ataskerr.gian tersebut.

(1)

(2)

Bagian

{iD


-60-Bagian Keduapuluh Dua

Ganti Kerugian

Pasal 101

Anggota Direksi dan semua karyawan perusahaan yangkarena tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian-bagiPerusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(1)

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31Desember 2O03 telah mencapai usia sekurang-kurangnya5O (lima puluh) tahun, serta memilih bekerja padaPerusahaan, yang diberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil pada tanggal I Januari 2004,memiliki hak pensiun bagi yang memiliki masa kerjapensiun sekurang-kurangnya 1O (sepuluh) tahun dintanpa hak pensiun bagi yang belum memiliki masa kerjapensiun sekurang-kurangnya 1 O (sepuluh) tahun;Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31Desember 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh)tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 1O (sepuluh) tahun serta memilih bekerjapada Perusahaan, diperbantukan pada perusahaansampai usia 50 (lima puluh) tahun untuk kemudiandiberhentikan dengan hormat sebagai pegawai NegeriSipil dengan hak pensiun; danPegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang pada tanggal 31Desember 2003 belum mencapai usia 50 (lima puluh)tahun dan belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun serta memilih bekerjipada Perusahaan, diberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipit tanpa hak pensiun.Pegawai Negeri Sipil LPND BULOG yang berdasarkanketentuan pada ayat (l) dan ayat (21, diberhentikandengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hakqgnsiun, masa kerjanya sebagai pegawai Negeri Sipil akandiperhitungkan oleh Perusahaan sebagai masi ke4apensiun pada saat yang bersangkutan memenuhi syaratpensiun berdasarkan Peraturan perusahaan.

(2)

(3)

(4)

(5) Pegawai

(s)

(6)

PRES IDENREPUELIK INDONESIA

-61 -

Pegawai Negeri Sipil LpND BULOG yang pada tanggal 31Desember 2oo3 yang masih tetap sebagai pegawaiNegeri

!_rpit dan bekerja pada perusahaan, merup"k"r, pegawaiNegeri Sipil di lingkungan Badan Kepegiwaian Negarayang diperbantukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kepegawaiandiatur oleh Badan Kepegawaian Negara dan DireksiPerusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-samasesuai lingkup bidang tugasnya masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan pelaksanaan dari peraturanPemerintah Nomor T Tahun 2003 tentang pendirianPerusahaan Umum (perum) BULOG (Lembaian NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor g) sebagaimana tEtandiubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2003tentang Perubahan atas peraturan pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 200s tentang pendirian perusahaan

YTr- (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oo3 Nomor 142) dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan d.alamPeraturan Pemerintah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturanPemerintah Nomor T Tahun 2oo3 tentang pendirianPerusahaan umum (perum) BULOG (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor g) sebagaimana tEtarrdiubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 6l rahun 2oo3tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun2003 tentang Pendirian perusahaan Umum (perum) BULOG(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2ooig NomorI42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar.


-62-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 17 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

Documents

b 4I - Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia – …...... survey dan analisa terhadap mutu dan keamanan pangan; dan 7) perawatan . (3) FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-8-7) perawatan