Asset Based Community Development:Strategi Pembangunan Di Era Otonomi Daerah:

Oleh: Adri PattonDosen FISIP Universitas Mulawarman

Abstract

Development contains the wide meaning as a multidimensional process includingimportant changes in social struct ure, attitude of society and national institutes andalso local as well as economic growth acceleration, social -economic gap reduction,and poverty eradication. So that, it has to be characterized by the community drivenwith the goals and targets, which can really measured not only in physical, but alsosocially. Reorientation in the development approach and strategies is needed in orderto meet the purposes of the development programs in the era of autonomy. Assetbased community development is an approach to community-based development,based on the principles of: Appreciating and mobilizing individual and communitytalents, skills and assets (rather than focusing on problems and needs), Community -driven development rather than development driven by exte rnal agencies.

Key words: development strategy, asset based community, autonomy.

Bila disimak kemajuan yang telah dicapai selama masa pemerintahan orde

baru yang berbasis pada pendekatan pertumbuhan ekonomi (growth oriented),

ternyata tidak cukup kuat memberikan pondasi bagi keberhasilan pembangunan

dalam jangka panjang. Kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan sebenarnya tidak

jauh berbeda dengan negara-negara dunia ketiga atau sedang berkembang lainnya,

dan pendekatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang memberikan hasil

yang cukup signifikan. Hal itu terbukti dengan tingginya angka pertumbuhan

ekonomi nasional yang mencapai 7 % pada tahun 1996. Situasi terbaik terjadi

antara tahun 1987-1996 ketika angka rata-rata kemiskinan berada di bawah 20 %, dan

yang paling baik adalah pada tahun 1996 ketika angka kemiskinan hanya mencapai

11,3%. Namun situasi demikian cepat berbalik, Indonesia mengalami puncak krisis

ekonomi pada tahun 1998-1999 dan penduduk miskin mencapai sekitar 24% dari

jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut sudah turun

menjadi 18%, dan diharapkan menjadi 14% pada tahun 2004 (data dikutip dari Dalle

Daniel Sulekale, 2003).

Salah satu faktor penyebabnya dapat disebutkan antara lain lantaran strategi

dan kebijakan pembangunan di era orde baru semata -mata dipacu dan diarahkan

untuk mengejar pertumbuhan, khususnya di sektor industri, karena pembangunan

diidentikkan dengan industrialisa si dan kurang memperhatikan aspek pemerataan.

Hasil-hasil pembangunan yang dicapai ternyata seperti pedang bermata dua, disatu

sisi keberhasilan secara fisik dan makro tetapi di sisi lain timbul kesenjangan,

kemiskinan, dan problem-problem sosial budaya yang tidak bisa diabaikan begitu

saja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa or ientasi pembangunan selama ini masih

pada taraf economic growth belum mencapai pada apa yang disebut dengan economic

development, sebab economic development ini hanya akan terwujud manakala hasil -

hasil pembangunan sudah meliputi aspek politik, social dan b udaya (Woro Astuti,

2000).

Tulisan ini tidak akan membahas secara detail mengenai perkembangan

strategi pembangunan, dan hasil -hasil pembangunan berikut kelebihan dan

kelemahannya dengan data-data yang rinci. Namun tulisan ini hanya salah satu dari

banyak tulisan lain yang berupaya untuk memaparkan suatu refleksi (introspeksi)

terhadap strategi pertumbuhan yang selama ini telah ditempuh dan kemudian

berupaya menegaskan kembali pentingnya reorientasi strategi pembangunan di era

reformasi dan otonomi daerah dewasa ini khususnya yang bersentuhan langsung

dengan masyarakat di Pedesaan.

Pembangunan vs Kesenjangan

Pembangunan mengandung makna yang luas sebagai suatu proses

multidimensi yang mencakup perubahan -perubahan penting dalam struktur sosial,

sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga

akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan

kemiskinan (lihat Todaro, 1977). Dengan demikian tujuan yang harus diperjuangkan

dari serangkaian proses pembangunan suatu negara bangsa seyogyanya bermuara

pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang menjangkau

baik dalam dimensi fisik maupun dimensi moral budaya. Namun sebagaimana

dipaparkan di atas, pembangunan yang berlangsung masih lebih banyak diarahkan

pada pertumbuhan ekonomi semata dan “mengorbankan” pemerataan.

Adanya kesenjangan hasil -hasil pembangunan di era orde baru, antara lain

sebagaimana terekam dalam data versi Bank Dunia tahun 1993 memberi gambaran

bahwa hampir 75% dari value added industri Indonesia terkumpul di Jawa sedangkan

kepulauan di luar Jawa hanya mampu memproduksi 3 % dari seluruh industrial

output. Sementara itu konsentrasi industri sekitar 77 % berada di Jawa, di Sumatra

14 %, Kalimantan 6 % dan Sulawesi serta kawasan timur lainnya masing-masing

1 %. Penumpukan industri terbesar berada di Jakarta dan sekitarnya yaitu sebesar

53 % sementara di surabaya dan sekitarnya sebesar 16,4 % (The World bank Group,

1993) . Data ini sekiranya dapat memberikan gambaran d an mengingatkan kembali

agar masalah kesenjangan ini hendaknya mendapat perhatian yang serius bagi

pemerintahan pasca orde baru demi menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI.

Walaupun kesenjangan itu bisa diterima keberadaanya sebagai sesuatu yang

tidak dapat dihindari dalam setiap proses pembangunan, baik kesenjangan antar

negara, daerah maupun kelompok masyarakat tertentu, namun hendaknya perlu

menjadi fokus perhatian utamanya dalam menjaga keutuhan negara kesatuan RI.

Untuk meminimalisir kesenjangan perlu diketahui latar-belakang terjadinya

kesenjangan tersebut. Kesenjangan dapat saja diakibatkan karena faktor alamiah

(geographical inequalities ) yakni tidak meratanya distribusi sumber-sumber daya

alam sehingga berakibat pada ketidaksamaan tingkat kemakmuran masyarakat

yang ada disekitarnya. Di sisi lain kesenjangan juga dapat disebabkan karena

intervensi pembangunan dalam hal ini berupa kebijakan ( policy) pemerintah yang

kurang tepat. Seperti misalnya dengan mengadopsi konsep “ trickle down effect” yang

ternyata hanya semakin menambah ketergantungan masyarakat. Selanjutnya

penyebab kesenjangan yang lain adalah adanya perbedaan perlakuan antar manusia

itu sendiri yang bersumber dari perbedaan suku, kelas, jenis kelamin, kebudayaan,

agama, tingkat pendapatan dan juga akses untuk menikmati hasil - hasil

pembangunan. (sosio-economic inequalities).

Dengan demikian masalah kesenjangan sebenarnya sangat sulit untuk

dihindari sama sekali dan rupanya kecenderungan ini semakin tajam seiring dengan

pesatnya laju pembangunan. Ironis memang, tetapi itu kenyataan yang kita hadapi.

Phenomena kemiskinan ditengah-tengah lajunya pembangunan sudah bukan hal

baru lagi, khususnya di negara -negara sedang berkembang, dimana pembangunan

lebih diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan GNP dan mementingkan efisiensi

dengan mengedepankan industrialisasi. Konsekwensi logis dari pendekatan tersebut

sudah kita rasakan bersama dimana telah terjadi akumulasi kepemilikan asset pada

sebagian kecil pelaku bisnis besar, sementara pada sektor bisnis “akar rumput” justru

mengalami proses marginalisasi. Hal inilah yang kemudian ketika terjadi krisis

moneter di Indonesia mengalami kesulitan dalam proses pemulihan ekonominya.

Fenomena yang akhirnya membawa negara kita pad a arus reformasi

sebenarnya merupakan refleksi dari kurang berhasilnya kebijakan pembangunan yang

hanya mengedepankan pertumbuhan GNP melalui industrialisasi yang berbasis

impor. Sesungguhnya upaya untuk memacu proses industrialisasi sebagai bagian dari

proses pembangunan, dapat ditempuh melalui dua pendekatan (Bryan,C. and

White,G. :1987) yakni:

1. Merangsang sektor industri yang sedang tumbuh melalui peningkatanimpor teknologi barat guna meningkatkan produktivitas industri tersebut.2. Memobilisasi sektor tradisional dalam perekonomian untuk melayanitugas-tugas industrialisasi. Dengan asumsi bahwa lapisan masyarakat yanghidup di pedesaan merupakan angkatan kerja yang potensial sehingga perludikembangkan dan dimanfaatkan demi proses pertumbuhan danindustrialisasi.

Namun pendekatan yang kedua ini rupanya sering ditinggalkan dengan

berbagai pertimbangan yang lebih memandang bahwa pendekatan pertama

memberikan prospek hasil lebih nyata dalam kurun waktu relatif lebih singkat.

Sedangkan pendekatan kedua lebih dipandang tidak efisien dan membutuhkan waktu

yang relatif lama. Dari pengalaman yang diperoleh selama orde baru, pertumbuhan

ekonomi yang dicapai tersebut ternyata tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara luas dan hanya meningkatkan sosio -ekonomi segelintir orang yang

memang sudah kaya (Abdul wahab,1999). Selain itu, pengamat ekonomi A.S.Dillon

(2001) mengatakan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak

dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin

negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Bagaimana dengan strategi pembangunan di era reformasi ini? Nampaknya

semangat untuk melakukan reorientasi strategi dan pendekatan pembangunan lebih

serius. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya secara formal konsep ekonomi

kerakyatan dalam TAP MPR XVI tahun 1998 sehingga menjadi bagian dari

kebijakan ekonomi nasional. Selain itu di era reformasi ini juga memberikan peluang

bagi perubahan paradigma pemba ngunan nasional dari paradigma pertumbuhan

menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah

dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-

undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Orientasi Pembangunan di era Otonomi Daerah

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 ini

adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan

prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan

peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi se cara penuh kepada daerah

kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa

dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan

penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi

masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas

pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi

pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan

kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi

pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan

entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan (Mar diasmo, 2002). Orientasi

terhadap tuntutan dan kebutuhan publik ini sudah barang tentu menjadi sarana dalam

upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini memerlukan peran serta aktif

masyarakat, sebagaimana salah satu tujuan otonomi daerah adalah untu k

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

mempengaruhi kehidupan mereka (Mubyarto,2002).

Peningkatan partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam mengejar

ketertinggalan dan penghapusan kemiskinan. Sebagaimana dikatakan oleh HS.Dillon

bahwa paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini

adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila

“kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan” (HS.Dillon:

2001). Sependapat dengan pendapat tersebut, Mubyarto mengatakan bahwa untuk

membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian,

komitmen, kebijaksanaan, orga nisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap

yang tidak memperlakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi sebagai subyek.

“Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa -apa, melainkan orang yang

memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya” (Mubyarto: 2001).

Dengan pemahaman mendalam (bukan sekedar retorika) mengenai hakekat

pembangunan dan otonomi daerah, pemerintah Pusat maupun Daerah hendaknya

mampu merekonstruksi dan merealisasi program -program pengentasan kemiskinan

yang benar-benar fungsional dan bersifat result oriented (pencapaian tujuan yang

jelas). Memang hal ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, namun indikasi akan

tercapainya tujuan program minimal harus dapat diamati secara gradual tapi pasti.

Sayang, sekali lagi hasil yang dicapai sejauh ini masih belum mengindikasikan akan

tercapainya tujuan pembangunan khus usnya dalam pengentasan kemiskinan dan

pengangguran. Hal ini dapat disimak dari perkembangan tingkat kemiskinan di

Indonesia menurut BPS pada tahun 2002 mencapai 38,5 juta jiwa, atau bertambah

sebesar 1,4 juta jiwa dari tahun 2001. Tetapi data Bank Dunia b erdasarkan standar

internasional 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 17.000) menunjukkan jumlah penduduk

miskin Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% dari seluruh penduduk.

(Hidayatullah Muttaqin, 2003; HS.Dillon, 2002).

Tingkat kemiskinan ini ternyata d iperkuat dengan tingkat pengangguran yang

juga masih cukup tinggi dan cenderung naik. Meskipun pada tahun 2002

pertumbuhan ekonomi nasional telah mengalami peningkatan menjadi 3,7% dari

sebelumnya 3,3% pada tahun 2001, namun ternyata jumlah pengangguran ma sih

bertambah dari 37,1 juta orang tahun 2001 menjadi 38,5 juta orang pada tahun 2002

(BPS, 2003). Ini sekali lagi merupakan suatu bukti bahwa tidak ada jaminan

pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Demikian juga walaupun angka k emiskinan pada tahun 2003 mengalami

penurunan yakni 17,4% dari total populasi penduduk, atau turun 0,8% dibanding

2002, namun secara absolut jumlah penduduk miskin semakin bertambah (Ramesh

Subramaniam, 2004). Dikatakan pula bahwa semua kantong kemiskinan pada tahun

2003 masih belum banyak berubah dibanding tahun sebelumnya yang masih

terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali yang mencapai 57% dari populasi penduduk

kedua wilayah tersebut. Dari angka tersebut, sebesar 66% masyarakat miskin

terkonsentrasi di daerah pedesaan (Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI, 2004). Hal

ini dikarenakan tingkat upah di sektor pertanian, dimana sebagian besar rakyat

menggantungkan hidupnya, relatif masih rendah.

Tabel 1. perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran danTingkat Kemiskinan di Indonesia Th. 2001 – 2002

Tahun PertumbuhanEkonomi

Tingkat Pengangguran TingkatKemiskinan

2001 3,3 % 37,1 juta 18,5 %

2002 3,7% 38,5 juta 19,3 %

Sumber: BPS, 2003.

Dengan demikian, orientasi pembangunan di era otonomi daera h ini

hendaknya jangan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi (makro), namun

harus lebih pada penciptaan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat

memenuhi kebutuhan pokoknya ( community empowernment). Dalam hal ini sangat

diperlukan adanya komitment dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan

tetap menjaga konsistensi kebijakan di bidang ekonomi yang berbasis ekonomi

kerakyatan. Keterlibatan masyarakat melalui pendekatan empowernment dan adanya

komitmen dari semua pihak terutama pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses

pembangunan, oleh karenanya keduanya merupakan bagian dari proses dan definisi

pembangunan (Bryant,C. & White,L.G.,1987).

Asset Based Community Development

Sebagaimana dipaparkan di atas, tingkat kemiskinan yang tidak kunju ng

berkurang ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan atau strategi pembangunan yang

dalam prakteknya lebih banyak menempatkan rakyat sebagai obyek, belum benar -

benar sebagai subyek. Sektor pertanian dan kelautan yang menjadi penopang

sebagian besar rakyat Indonesia ternyata justru tidak dipacu sebagaimana halnya di

sektor industri. Mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan

sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh

ketergantungan pada impor (Sajogyo, 20 02). Sedangkan di sektor kelautan, perhatian

terhadap kehidupan kaum nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawaan pesisir

dirasa masih sangat rendah. Padahal kegiatan perikanan di kawasan pesisir mencapai

90 % dari kegiatan perikanan Indonesia (Nikiyullu w, 2000). Justru kebijakan

pembangunan seringkali mengakibatkan kaum miskin (petani dan nelayan)

termarjinalisasi dan harus kehilangan lahan garapannya demi sebuah proyek

pembangunan yang tidak disinergikan dengan kehidupan rakyat setempat. Sebagai

contoh proyek industri pariwisata di Jimbaran dan Kedonganan bali menggusur

perkampungan nelayan tanpa ada good will untuk melibatkan rakyat berpartisipasi

dalam pengembangan pariwisata disana (Sunaryo dalam Woro Astuti, 2000).

Dengan adanya UU No. 22 tahun 199 9 sebenarnya memberikan angin segar

bagi pemupukan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Salah satu tujuan

diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam

pengambilan keputusan tentang hal -hal yang menyangkut diri merek a. Kewenangan

yang lebih besar diberikan kepada pemerintah propinsi, kabupaten maupun desa, agar

lembaga-lembaga ini lebih kreatif menyusun berbagai program pembangunan daerah

sesuai potensi daerah dan aspirasi masyarakatnya masing -masing. Asumsi yang

mendasarinya adalah bahwa pemerintah di daerah lebih mengetahui potensi dan

aspirasi yang dimiliki daerahnya. Dengan kedekatan ini diharapkan produk

kebijaksanaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat setempat

Kenyataan bahwa “daerah lebi h mengetahui potensi daerahnya masing -

masing”, mendorong untuk dilakukannya re -orientasi peran baik pemerintah pusat,

daerah, maupun desa dalam program -program penanggulangan kemiskinan. Program

penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah harus lebih mengandalkan

kreativitas dan prakarsa daerah dan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat yang

sebelumnya sangat dominan, harus berubah menjadi sekedar pemberi fasilitas,

pandangan dan pendampingan - pendampingan bagi program -program

penanggulangan kemiskinan (Mubyarto, 2002).

Hal ini merujuk pada esensi community based development yang

memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sehingga mereka akan lebih

bertanggungjawab untuk mendukung, memelihara, dan meningkatkan hasil -hasil

pembangunan secara berkesinambungan untuk kemaslahatan mereka bersama.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan akan dapat meningkatkan self-reliance yang dibutuhkan demi

akselerasi program-program pembangunan (Bryant C. & White, L.G., 1987).

Masyarakat yang sudah diberdayakan ini pada akhirnya akan tumbuh menjadi lebih

kreatif dan mandiri, sehingga negara akan menjadi maju. Sebagaimana di negara -

negara maju, disana peran entrepreneur society nya (masyarakat wirausaha dan

mandiri) sangat menonjol (Tjokroamidjojo, 1990).

Di negara sedang berkembang lainnya seperti di Afrika dan India, telah

banyak menerapkan model pembangunan yang disebut dengan pengembangan

masyarakat (community development). Inti gerakan dan pendekatan ini adalah untuk

membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam memperbaiki

kondisi kehidupannya baik materiil maupun non -materiil (Norman B. Schwartz,

1978). Meskipun dalam perkembangannya gerakan ini kemudian ditinggalkan dengan

alasan hasilnya tidak sepadan, namun kontribusi gerakan ini sangat bermanfaat dalam

meletakkan landasan bagi pembangunan entrepreneur society di kalangan masyarakat

“bawah”.

Di Amerika serikat sekitar pertengan dekade 90 an mengembangkan suatu

konsep pendekatan pembangunan yang dise but dengan community building

khususnya untuk rural area. Community building ini adalah suatu pendekatan yang

menyentuh setiap individu rumah tangga agar masing -masing dapat benar-benar

mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang dijalankan. Pendekat an ini

biasanya difokuskan mulai pada peningkatan hal -hal yang bersifat spesifik, seperti

meningkatkan kualitas sekolah di desa, perbaikan irigasi, dan lain -lain yang benar-

benar dapat melibatkan masyarakat untuk bersama -sama merancang, mengerjakan

dan mempertanggung jawabkan hasilnya. Selanjutnya berkembang hingga

membangun social capital (saling percaya, kesetiakawanan, moral, dll) diantara

warga sehingga tercipta suatu komunitas entrepreneur yang tidak meninggalkan nilai -

nilai etika dan moral dalam menge jar pendapatan ( James O. Gibson, G. Thomas

Kingsley, Joseph B. McNeely , May 01, 1997,

http://www.urban.org/url.cfm?ID=307016 )

Apa yang dilakukan di Amerika tersebut bukannya tidak pernah ada dalam

kehidupan keseharian masyarakat pedesaan Indonesia. Seperti gotong royong

memperbaiki tanggul, jalan, dan berbagai sarana umum lainnya secara sukarela.

Namun aktivitas tersebut justru merupakan nilai-nilai yang kini banyak dilupakan

atau ditinggalkan seiring dengan dinamika pembangunan yang semakin mengikis

nilai-nilai kebersamaan (atau disebut sebagai social capital). Kejujuran, sukarela,

kesetiakawanan justru semakin memudar. Wakil -wakil rakyat yang sedianya

mengayomi dan memperjuangkan aspirasi rakyat justru mencari keuntungan pribadi

dengan mengatas namakan rakyat, sudah menjadi fakta di berbagai daerah.

Pemerintah otonom yang sedianya lebih berorientasi untuk kesejahteraan rakyat

justru dalam beberapa kebijakannya mengabaikan aspirasi dan cenderung membebani

rakyatnya. Beberapa contoh konkrit dapat dikemukakan seperti di Kabupaten

Pasaman, Sumbar, memiliki Perda No 14/2000 yang mengenakan retribusi kepada

pasar, grosir, dan pertokoan sebesar Rp 5.000 per hari. Adapun di Kabupaten

Pariaman melalui Perda No 2/2000 dikenakan retribusi bagi masyarakat yang menjual

ternak. Bahkan, di Kabupaten Cirebon, ada perda yang memberlakukan pungutan

kepada pengamen, di Bengkulu diberlakukan pungu tan kepada masyarakat yang

mengambil sayuran di hutan (Kompas, 26 Agustus 2003). Bahkan di era otonomi

daerah ini, beberapa proyek pembagunan daerah dan desa ternyata juga masih kurang

memperhatikan dan melibatkan masyarakat local. Sebagai contoh proyek

CERD/Community Empowerment for Rural Development (penguatan masyarakat

untuk pembangunan desa) di Kalimantan Selatan (Kalsel), yang didanai utang luar

negeri (loan) Asian Development Bank (ADB) dinilai telah gagal dari tujuan awal.

Karena itu, masyarakat desa yang menjadi lokasi proyek tersebut melakukan protes

kepada ADB dan menyerukan agar segera ada perubahan. Para petani yang

berinisiatif memonitor proyek CERD itu menemukan fakta, proyek yang tujuannya

memberdayakan warga itu ternyata hanya dijalankan pem borong, mengabaikan

partisipasi warga, tidak transparan, dan banyak diselewengkan (Kompas, 27 maret

2003).

Kemanakan arah pembangunan ini sebenarnya akan dibawa? Akankah

pengentasan kemiskinan hanya menjadi retorika abadi di tengah gempitanya situasi

politik yang selalu memanas semenjak reformasi digulirkan? Hal ini tentunya perlu

direnungkan dalam hati dan pikiran seluruh komponen bangsa yang menghendaki

perbaikan negeri ini. Pengakuan dan perlakuan terhadap masalah -masalah rakyat

(public affair) dan kepentingan rakyat (public interest) sudah waktunya terealisasi

dalam bentuk kebijakan dan program –program pembangunan yang dapat menyentuh

masyarakat di “akar rumput”. Tujuan ini dapat terealisir dengan adanya komitmen

pemerintah untuk menerapkan asset based community development yakni suatu

pendekatan yang berdasar pada community based development dengan lebih menggali

dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya ( resources), keahlian (skills), serta

asset yang dimiliki masyarakat di daerah. Pendekatan ini (1) tidak lagi hanya

berorientasi pada problem atau kebutuhan yang dihadapi masyarakat saja, tetapi lebih

fokus kepada bagaimana mendayagunakan potensi, sumberdaya, keahlian, dan asset

yang ada untuk mengatasi problem dan memenuhi kebutuhan mereka; (2) pe ndekatan

ini lebih bersifat community driven daripada external agency driven; (3) berusaha

menggali kembali dan memelihara social capital sebagai asset terpenting dalam

pembangunan; (4) melalui pendekatan partisipatoris akan memperkuat civil society

(masyarakat madani) yang merupakan keinginan setiap warga bangsa ( disarikan dari

Gord Cunningham and Alison Mathie , 2002). Barangkali konsep Asset Based

Community Development ini sejalan dengan gagasan Profesor Mubyarto mengenai

Ekonomi Pancasila yang menawark an revitalisasi moral ekonomi Indonesia

(Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002). . Namun sejauh ini gagasan Ekonomi

Pancasila tersebut masih berada dalam tataran konsep yang sarat nilai -nilai etika,

moral, ide, dan ideologi. Untuk itu perlu dilakukan usaha -usaha lebih lanjut agar

konsep Ekonomi Pancasila tersebut menjadi lebih operasional dan dapat manjadi

landasan moral pengambilan kebijakan.

Berdasarkan asset based community development ini, Pemerintah sebaiknya

tidak lagi membiayai proyek-proyek pembangunan dengan pinjaman luar negeri,

terutama yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan, perbaikan kapasitas

pemerintahan, termasuk perbaikan sistem hukum untuk mengurangi korupsi

sebenarnya bukanlah langkah yang tepat, kecuali untuk mengirimkan pegawai

pemerintah yang melakukan studi ke luar negeri.

Sebagaimana pendapat Ekonom Umar Juoro (Cides, 2003), Proyek -proyek tersebut

semestinya dibiayai oleh sumber dalam negeri yang sebenarnya cukup tersedia. Lebih

baik meminjam dari dalam negeri seperti melalui pener bitan Surat Utang Negara

jangka pendek (T-bills) yang dapat menyalurkan dana yang tidak produktif untuk

kegiatan pembangunan daripada meminjam dana dari luar negeri yang bukan saja

administrasinya rumit tetapi juga daya serapnya rendah dan penggunaannya ju ga

kurang efektif. Menurutnya pemerintah daerah semestinya menaruh perhatian lebih

besar pada upaya menghapuskan kemiskinan di daerahnya. Dana yang tersedia

sebaiknya dipergunakan untuk proyek -proyek yang mengatasi kemiskinan secara

langsung di daerah bersangkutan dan sebisa mungkin memfasilitasi berkembangnya

kegiatan ekonomi terutama investasi yang menciptakan kesempatan kerja.

Dengan demikian masyarakat yang dahulu hanya menjadi obyek

pembangunan, dapat sedikit demi sedikit turut memikirkan sendiri baga imana cara

terbaik untuk mengatasi masalah mereka dengan menyadari apa saja yang mereka

miliki dan dapat digunakan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Disinilah hakekat pembangunan yang sesungguhnya.

Penutup

Berdasarkan refleksi atau introspe ksi terhadap kebijakan dan strategi

pembangunan dewasa ini, sudah barang tentu pemerintah di era reformasi dan

otonomi daerah ini perlu mengkaji dengan seksama dan melakukan reorientasi secara

sungguh-sungguh dan konsekwen. Sudah waktunya rakyat mendapat p erhatian yang

benar-benar menyentuh aspek kehidupan riil mereka. Program -program

pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan harus bersifat

community driven dengan target dan sasaran yang dapat benar -benar terukur tidak

hanya secara fisik tetapi juga secara sosial.

Untuk itu perlu dilakukan kebijakan pembangunan antara lain: partisipasi

aktif masyarakat khususnya di pedesaan disertai pengembangan sumberdaya

manusia, peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif per tenaga kerja dan

pemerataan jangkauan pada asset produktif (misalnya di bidang pertanian, teknologi,

dan pembiayaan, diversifikasi pertanian dalam arti luas), pengembangan lembaga

keuangan pedesaan yang mandiri, pengembangan kelembagaan sosial pedesaan dan

pengembangan prasarana pedesaan, dan lain-lain. Kebijakan ini perlu didukung

dengan pelaksanaan secara konsekuen kebijakan -kebijakan yang memihak pada

masyarakat miskin misalnya untuk lahan pertanian hanya boleh dimiliki oleh petani

Indonesia. Untuk paket deregulasi tahun 1993 yang membolehkan penguasaan lahan

100 % oleh perusahaan swasta dan bahkan swasta asing harus ditinjau kembali.

Perusahaan swasta dan asing hanya boleh menguasai pabrik pengolahan, dan petani

diberi hak untuk dapat membeli saham perusahaan pengolahan untuk membina

keterkaitan dan kerja sama. Hanya dengan penerapan kebijakan ini kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan dan harus didukung oleh

program jaring pengaman social (disarikan dari tulisan Sajogyo, 2002). Dengan

demikian pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ek onomi

yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan,

dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat banyak

pada urutan pertama.

Pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi pada industri -industri besar

yang berbasis impor tidak akan pernah mampu menghasilkan kehidupan warga

bangsa yang lebih baik sebagaimana hakekat pembangunan yang sesungguhnya.

Pembangunan yang bertumpu pada keman dirian masyarakat dengan mengoptimalkan

potensi sumberdaya, keahlian, dan asset yang dimiliki ( asset based community

development) adalah yang utama. Sekian.

Referensi:

Abdul Wahab, Solichin, Ekonomi Politik Pembangunan , (PT.danar wijaya &Brawijaya University Press, Malang , 1999).

Bryan,C. dan White,G., Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang ,(LP3ES, Jakarta,1987).

Dalle Daniel Sulekale, Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi daerah,Jurnal Ekonomi Rakyat , II - No. 2 - April 2003.

Gord Cunningham and Alison Mathie, Asset-Based Community Development --An Overview, (Paper presented in the ABCD Workshop, organized by Synergos in

Bangkok, Thailand, on Februay 21, 2002).

Hidayatullah Muttaqin, Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan(PEI-Online : 20/10/2003)

HS. Dillon, Paradigma ekonomi yang Pro Kaum Miskin dan Pro Keadilan: Belajardari Kesalahan masa Lalu, Juni 2001.

H.S. Dillon, Tingkat Kemiskinan akan meningkat. (Kompa s, 21 januari 2002)

James O. Gibson, G. Thomas Kingsley, Joseph B. McNeely , Community BuildingComing of Age. ( http://www.urban.org/url.cfm?ID=307016 , May 01, 1997)

Juoro, Umar, Kemiskinan dan Pinjaman Luar Negeri , Cides On-line, 2003.

Mardiasmo, Otonomi Daerah sebagai Upaya memperkokoh Basis PerekonomianDaerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, I - No. 4 - Juni 2002.

Mubyarto, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca KrisisEkonomi,. (BPFE, Yogyakarta, 2001).

-----------, Penanggulangan kemiskinan di jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah,Jurnal Ekonomi Rakyat , Th. I - No. 9 - November 2002.

Mubyarto & Daniel W. Bromley, A Development Alternative For Indonesia .(Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002).

Nikiyulluw, Victor PH., Pemberdayaan masyarakat Nelayan dalam PerspektifOtonomi Daerah, (Makalah diprsentasikan pada Seminar Nasional Kelautan,Surabaya, 2000).

Ramesh Subramaniam, dalam Ekonomi & Bisnis pada 2003, Media Indonesia, 29April 2004

Sajogyo, Pertanian dan kemiskinan, Jurnal Ekonomi Rakyat , I-No.1, Maret, 2002.

Schwartz, Norman B., Community Development and Cultural Change in latinAmerica, Annual Review of Anthropology , 1978.

Sunaryo, Bambang, Optimalisasi pengelolaan Potensi Kelautan . (Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kelautan, Surabaya, 2000).

Todaro, Michael P., Economic Development in the Third World . (Longmans,London, 1977).

Tjokroamidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan . (Haji Mas Agung,Jakarta,1990)

Woro Astuti,S.J., Mencari Format Baru Pembangunan Sosial -Ekonomi MasyarakatNelayan, Neptunus, 7-No.2, 91-102, 2000.

BPS, 2003

Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI, 2004

The World Bank Group, 1993.

Kompas, 27 Maret 2003

----------, 26 Agustus 2003