1

PERAN PEMDA DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN SINERGI PUSAT-

DAERAH UNTUK MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING

OlehMenteri Dalam Negeri

(Gamawan Fauzi)

Jakarta, 28 April 2010

2

VISIMISI

PRESIDENNATIONAL SUMMIT

MUSRENBANGNAS

RPJMNCIPANAS

TAMPAKSIRING

INPRES 1/2010

INPRES 2/2010

THE BOTLENECKING

-PRO RAKYAT-EKONOMI

-JUSTICE FOR ALL-MDG’S

ACTION

33

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

UU 32/2004 Pasal 150

(2) Perencanaan pembangunan daerah disusun Pemerintahan Daerah Prov, Kab/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4

TUJUANPEMBENTUKAN

DAERAHOTONOM

MEWUJUDKANKESEJAHTERAAN

RAKYAT

MENINGKATKANPELAYANAN

UMUM

MENINGKATKANDAYA SAING

DAERAH

UU 32/2004

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

2

3

5

BEBERAPA LANGKAH/KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KETERPADUAN DAN SINERGI

PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

1. RAKOR DI CIPANAS & TAMPAKSIRING

2. TERBITNYA PP 19/2010

3. TERBITNYA INPRES 1/2010

4. MUSRENBANGNAS 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

6

MUSREN-BANGNAS

2010

Mengharmonisasikanprioritaspembangunantahunan pemerintah& daerah.

Mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD dengan program

dan kegiatan K/L

Memastikan pendanaan & penajaman sasaran

prog/kegiatan DEKON/ TP prov, kab/kota

Hasil Musrenbangnas yang akan ditetapkan

dlm RKP 2011 jadi pedoman

menyempurnakan rancangan RKPD 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

2 3

4

7

SASARANRKPD 2011

Penataan kelembagaan & peningkatan kemampuan

aparatur

Ciptakan iklim investasi yang kondusif

Bangun komitmen memberantas berbagai

pungutan liar

Koordinasikan pelaksanaan

program/kegiatan,

Tingkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

& hasil pembangunan daerah

Terapkan (SPIPISE), dan Selesaikan pembentukan unit

kerja (PTSP)

Tingkatkan Infrastruktur Wilayah

Tingkatkan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Prioritaskan program pro rakyat, justice for all & MDG’s

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG

BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING

88

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh

wilayah Indonesia

NKRI(PEMERINTAH)

berkewenangan

diterbitkan

PP 19/2010

9

KOORD BIN PENYE PEM UMUMWAS

TERBITNYA PP 19/2010 MENDORONG SINERGITAS PUSAT – DRH

PEM. PUSAT

PEM KAB/KOT & INSTANSI VERTIKAL

PEM KAB/KOT PEM KAB/KOT

GUB WKL PEM PUSAT

SINERGITAS PEM & PEMB

KB/KOT

KAPASITAS PEM KAB/KOT

SESUAI NSPK,

AKUNTABLITAS

• Kehidupan berbangsa & bernegara keutuhan NKRI

• Pancasila & Kehpan demokrasi

• Sttablts Pol• Etika & norma penyelengg.

Pem.

SINERGITAS/SINKRO-NISASI

PENYELENGG. PEMTH & BANGDAKEBERHASILAN PEM. & BANGDA

9

10

REVISI UU 32/2004RUU PILKADARUU PEMDES

RUU KEISTIMEWAAN DIY GRAND DESIGN PENATAAN DRH

SINKRONISASI UU SEKTOR DGN UU PEMDA

PENGUATAN PERAN GUBERNURPENGUATAN DPOD

MENGAWAL IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA & NAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

12

13

1414

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BERDASARKAN PP 19/2010 PASAL 3 AYAT (1)

Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu :

a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;

b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah propinsi yang bersangkutan;

1515

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

e. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;

g. Memelihara stabilitas politik;

h. Menjaga etika dan norma [penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan

i. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

1616

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ESENSI PP 19/2010 PASAL 3 AYAT (1)

a. Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan melalui peran gubernur melakukan fungi koordinasi;

b. Peningkatan kapasitas pemerintahan kabupaten/kota melalui peran gubernur melakukan fungsi pembinaan;

c. Dilaksanakannya norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui peran gubernur melakukan fungsi pengawasan;

1717

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

d. Terselesaikannya perselisihan antar Kabupaten/Kota, melalui peran gubernur melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan;

e. Terjaganya kehidupan berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya keutuhan NKRI;

f. Terciptanya dan terpeliharanya stabilitas politik yang dinamis;

g. Meningkatkan marwah/wibawa gubernur melalui legitimasi pemerintah pusat dengan dilantiknya gubernur oleh Presiden; dan

h. Dukungan forum Muspida kepada gubernur bagi kelancaran pembangunan.