Arah Pengembangan Wilayah dan Antarwilayah dalam Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disampaikan oleh Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah pada Rakorbangpus - 25 Nov 2014

Citation preview

  • ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN ANTAR WILAYAHBUKU III RPJMN 2015-2019KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALOleh:DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTDAJakarta, November 2014

  • Slide - *Sumber: BPSPergeseran peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)(Atas dasar Harga Berlaku)

    PULAU19871983198819931998200320082013Sumatera27,628,724,922,822,022,422,923,8Jawa50,653,857,458,658,060,057,958,0Kalimantan10,28,78,99,29,98,910,48,7Sulawesi5,54,24,14,14,64,04,34,8Bali dan Nusa Tenggara3,12,83,03,32,92,82,52,5Maluku dan Papua2,91,81,72,02,51,82,02,2Total100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

  • Slide - *PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen)Sumber: BPSPeran Wilayah Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 82 %

    Pulau19871983198819931998200320082013Jawa dan Sumatera78,282,582,381,48082,480,881,8Kalimantan dan Sulawesi15,712,91313,314,512,914,713,5Bali dan Nusa Tenggara3,12,83,03,32,92,82,52,5Maluku dan Papua2,91,81,72,02,51,82,02,2Jumlah100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

  • Slide - *REALISASI INVESTASI PMA (Nilai Investasi dalam US$)2010-2014REALISAI INVESTASI PMA 2010-2014 MASIH BERORIENTASI KE WILAYAH JAWA (berkisar hampir 60%)Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3

    No.Wilayah20102011201220132014 TOTAL%ProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasi1Sumatera359747,136672.076,566953.729,291.1813.395,359902915.213.89212.863,5413,0211,542Jawa1.97311.498,772.63212.324,542.80713.659,926.05917.326,38544311619.8818.91466.429,4963,2759,583Bali-Nusa Tenggara372502,66474952,654771.126,55932888,876731675.632.9285.146,369,804,624Kalimantan2542.011,453311.918,853553.208,658492.773,406453675.552.43413.587,908,1412,195Sulawesi80859,10146715,261871.507,033431.498,163591569.051.1156.148,603,735,516Maluku10248,8931141,541998,7794321,237197.09225907,520,750,817Papua28346,77611.345,14391.234,471542.414,161021081.603846.422,141,285,76Jumlah3.07616.214,774.34219.474,544.57924.564,689.61228.617,5582832.2634.0129.892111.505,55100,00100,00

  • Slide - *REALISASI INVESTASI PMDN (Nilai Investasi dalam miliar rupiah)2010-2014

    REALISAI INVESTASI PMDN 2010-2014 MASIH BERORIENTASI KE WILAYAH JAWA (berkisar 54%)Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3

    No.Wilayah20102011201220132014 TOTAL%ProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasiProyekInvestasi1Sumatera2224.224,2037016.334,2628714.256,2452222.913,761079.321,30150867.049,7630,4616,822Jawa39735.140,3460137.176,1963652.692,941.08566.495,6727621.107,101911212.612,2438,6153,353Bali-Nusa Tenggara392.119,2732356,74293.167,76714.400,251053,9618110.097,983,662,534Kalimantan14914.575,5819813.467,3918316.739,6930528.713,61647.703,9089981.200,1718,1620,375Sulawesi584.337,57827.227,52594.900,991013.624,19363.091,5833623.181,856,795,826Maluku20,00413,574323,8971.114,91153,71181.506,080,360,387Papua8229,31261.425,0212100,5138888,2113242,80972.885,851,960,72Jumlah87560.626,271.31376.000,691.21092.182,021.045128.150,6050741.574,354.950398.533,93100,00100,00

  • SASARAN DAN INDIKATOR KINERJAPENGEMBANGAN WILAYAH 2015-2019Keterangan:Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 7,5 %/tahunKebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 %kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRBSlide - *

    No.WilayahTarget Growth 2015-2019 (%/th)Peran PDRB Wilayah (%)2013Peran PDRB Wilayah (%)2019Kebutuhan Investasi (Trilyun Rp)Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Triyun Rp)1Sumatera 8,1 8,623,825,66.020 6.403766 7852Jawa5,7 6,258,053,010.597 11.3691.651 1.6923Bali Nustra8,4 8,92,53,02.444 2.597304 3114Kalimantan9,8 10,38,710,2778 82488 905Sulawesi9,0 9,54,85,41.340 1.422160 1636Maluku Papua11,4 12,02,22,8767 81878 80Nasional7,0 7,5100,0100,021.946 23.4323.046 3.121

  • SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH2015-2019Keterangan :Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

    Slide - *

    No.WilayahPeran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019

    1Sumatera 23,824.62Jawa58,055,13Kalimantan8,79,64Sulawesi4,85,25Bali Nustra2,52,66Maluku Papua2,22,9Nasional100,0100,0

  • ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH:Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAHSlide - *ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

  • MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESa(Agenda 3 dan 6 NAWA CITA)Slide - *PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS (PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA )PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAANPEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN PEMBANGUNAN DESAPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU- PULAU TERPENCILPENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

  • Slide - *SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND

  • PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA (Agenda 6 NAWA CITA)Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. Membangun 10 Kawasan Industri Baru di Luar Jawa. Membangun 22 Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)Pembangunan 100 Sentra Industri PerikananPercepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yg lamaMembangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 KmMembangun 24 pelabuhan baru, merenovasi yg lama, dan Terminal logistik tol lautPengadaan 10 armada ferry baru untuk penyeberangan Pendirian Bank Infrastruktur dan Bank Tanah mempercepat penyediaan lahanPengembangan SDM dan Iptek; Membangun BLK-BLK, SMK-SMK, PoliteknikMembangun Science dan Techno Park di 34 provinsi dan 100 techno park di Kabupaten/Kota berbasis pertanian dan perikanan rakyat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): memperkuat kinerja pemerintah lokal untuk membangun dan memelihara persepsi positif investor Target proses perijinan maks 15 hariPemberian insentif fiskal dan non fiskal.Slide - *

  • PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA (Agenda 6 NAWA CITA)Slide - *

  • Slide - *FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN BISNIS YANG PERLU DIATASI BERDASARKAN PERINGKATSumber : Survei pelaku usaha BIIU; diolah Bisnis Indonesia,2014

    PeringkatIndikatorSkor1Birokrasi dan Izin1.3772Keterbatasan Infrastruktur1.3393Kelengkapan Energi1.2144Keterbatasan SDM1.1735Kestabilan Politik1.1716Keterbatasan Pembiayaan1.095

  • FAKTOR PEMBIAYAAN ATAU PENDANAAN EKSPANSI BUKAN JADI ISU SENTRAL BAGI KALANGAN PEMBISNISData Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hingga Juli 2014 :

    Fasilitas kredit bank kepada pihak ketiga yang belum ditarik sebesar Rp. 1.399,16 triliun

    Nilai itu terdiri dari :-fasilitas kredit belum ditarik (yang sudah disepakati atau commited) sebesar Rp. 306,98 triliun-sisanya uncommited sebesar Rp. 755,16 triliunSlide - *

  • 13 KAWASAN INDUSTRI 2015-2019(Kementerian Perindustrian)Kawasan Industri Petrokimia berbasis gas di teluk Bintuni, Papua BaratKawasan Industri Bitung, Sulawesi UtaraKawasan Industri Palu, Sulawesi TengahKawasan Industri Morowali, Sulawesi TengahKawasan Industri Konawe, Sulawesi TengahKawasan Industri Buli-Halmahera Timur, Maluku UtaraKawasan Industri Bantaeng, Sulawesi SelatanKawasan Industri Batulicin, Kalimantan SelatanKawasan Industri Ketapang, Kalimantan BaratKawasan Industri Landak, Kalimantan BaratKawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera UtaraKawasan Industri Sei Mangke, Sumatera UtaraKawasan Industri Tanggamus, LampungSlide - *

  • SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA, 2015-2019Slide - *

  • KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (1/3)

    Slide - *

    No.Kawasan IndustriKebutuhan Infrastruktur1Kawasan industri Teluk Bintuni- Luas:2.344 ha- Fokus:Industri pupuk dan petrokimia- Kebutuhan TK: + 51.500 PLTU 300 mwAkses jalan sepanjang 25 km dari jalan lintas provinsi ke kawasan industriPelabuhan trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 dwtPembangunan perumahan untuk pekerjaPembangunan rumah sakit untuk pekerjaSekolah kejuruan dan akademi komunitas2Kawasan industri Bitung (status KEK Bitung)- Luas: 534 ha- Fokus: Industri agro dan logistik- Kebutuhan TK: + 900.000 Penyelesaian pembangunan PLT panas bumi Lahendong V daya 1 x 20 mwPenyelesaian pembangunan PLT uap Kema daya 2 x 25 mwPenyelesaian pembangunan PLT gas Likupang daya 3 x 25 mwPenyelesaian pembangunan gardu induk Paniki 150 kv dan Tanjung Merah 150 kvPeningkatan kapasitas sumber air Tendeki 1.259,05 liter/detikPeningkatan fisik ruas jalan nasiolan Girian Kema sepajang 5 kmPembangunan jalan nasional akses ke tol Manado Bitung dari pintu tol km 28,5 ke KEK sepanjang 5 kmPeningkatan jalan tol Bitung Minut Manado sepanjang 43 kmPengembangan reklamasi seluas 247 haPengembangan perumahan untuk pekerjaPembangunan politeknik kelapa dan perikanan3Kawasan industri Palu (status KEK Palu)- Luas: 1.500 hs- Fokus: industri rotan dan agro industri lainnya- Kebutuhan TK: + 165.000 Jalan layang nasionalJalan lingkar luar (moda transportasi barang) 4,5 kmPeningkatan pelabuhan Pantoloan dan terminal peti kemasGudang logistikGedung trading centerBalai latihan kerja 3 in 14kawasan industri Morowari- Luas: 1.200 ha- Fokus: industri ferronikel- Kebutuhan TK: + 80.000 Pembangkit listrik tenaga batubara 250 350 mwPembuatan transmisi listrik ke lokasi kawasan industriPembuatan situ/waduk 1.000 1.200 liter/detikPelebaran dan peningkatan jalan dari Bungku ke lokasi kawasan industri (40 km)Pelebaran dan peningkatan jalan dari bandara ke lokasi kawasan industrik (5 km)Dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk memperlancar perizinan pelabuhan dan bandaraPembangunan perumahan untuk pekerjaPembangunan rumah sakit untuk pekerjaPendirian politeknik pertambangan dan industri logam di kawasan industri MorowaliPendirian pusat inovasi industri (berbasis nikel)

  • Slide - * KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (2/3)

    No.Kawasan IndustriKebutuhan Infrastruktur5Kawasan industri KonaweLuas: 5.500 haFokus: Industri ferronikelKebutuhan TK : + 18.200 Pembangunan jembatan di dalam kawasanKomunikasi 1.100 sstPembangunan perumahan untuk pekerjaPembangunan rumah sakit untuk pekerja6Kawasan Industri Buli, HaltimLuas: 300 haFokus: industri ferronikelKebutuhan TK: + 10.000 Pembangunan pembangkit listrik (PLTU) 2 x 110 mwPeningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (alternatif jalan provinsi) kurang lebih 8 kmPembangunan jalan akses pelabuhan pabrik 1 kmPembangunan jalan akses pabrik town site 2 kmPembangunan pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14.000 dwt dan 35.000 dwt sepanjang 2,5 km7Kawasan industri BantaengLuas: 3.000 haFokus: industri ferronikelKebutuhan TK: + 163.200Pembangunan pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000 20.000 dwtPembangunan perumahan untuk pekerjaPembangunan rumah sakit untuk pekerja8Kawasan industri BatulicinLuas: 530 haFokus: industri besi bajaKebutuhan TK: + 10.000 Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km dari jalan lingkarPelabuhan dermaga dengan jeti 750 m kedalaman 22 m9Kawasan industri KetapangLuas: 1.000 haFokus: industri aluminaKebutuhan TK: + 10.000Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasanPeningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar 20 kmPengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasan dan untuk bongkar muat industri10Kawasan industri LandakLuas: 306 haFokus: Industri pengolahan karetKebutuhan TK: 33.600Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2 km dan gardu indukPembuatan waduk (embung) pengolahan kebutuhan air industri dari sungai MandorJalan tembus dari kawasan industri menuju ke palabuhan Pontianak 34 km

  • Slide - * KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (3/3)

    No.Kawasan IndustriKebutuhan Infrastruktur11Kawasan industri Kuala TanjungLuas: 1.000 haFokus: Industri aluminaKebutuhan TK: + 113.250Jalan utama (volume 97.125 m2)Jalan lingkungan (volume 271.950 m2)Pembangunan jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan Kuala Tanjung (22,15 km)

    12Kawasan industri Sei MangkeiLuas: 2.002 haFokus: Industri pengolahan CPOKebutuhan TK: +83.300Pembangunan jalur KA KEK Sei Mangkei Sepur Simpang (2,9 km)Peningkatan rel jalur KA Gunung Bayu Perlanaan (4,15 km)Penambahan kelengkapan mesin dan peralatan pusat inovasi13Kawasan industri TanggamusLuas: 3.500 haFokus: Industri maritimKebutuhan TK: + 104.800Pembangunan energi listrik power plantPeningkatan jalan menuju kawasan industri maritim (lebar 8 m, panjang 10 km)Peningkatan pengembangan pelabuhan jeti di kawasan industriPebmangunan balai latihan kerja

  • DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)2015-2019Slide - *

  • PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAHUntuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus(Rp Miliar)*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol**) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub InternasionalSlide - *

    NoKEKJalanRel KAPelabuhanListrikGasAir BersihBandaraTotal1Sei Mangkei6626246791362.010354.1462Tanjung Lesung 4.804 *)2802.1587.2423Palu 1.785250394632.5374Bitung4.550 *)1.115 **)26155.7065Morotai35320422841508136Mandalika102202.0672.1897Tanjung Api-api2886.3757715.1821.34313.959TOTAL12.5446.9993.0195.4242.0103.0222.30835.326Rata-rata Investasi5.047

  • PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAANDI LUAR JAWA

    Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Baru (PKN);Kawasan perkotaan Padang dan sekitarnya Kawasan perkotaan Palembang dan sekitarnya, Kawasan perkotaan Banjarmasin dan sekitarnyaKawasan perkotaan Manado dan sekitarnya, Kawasan perkotaan Mataram dan sekitarnyaPercepatan Pembangunan 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.

    Mengembangkan 39 pusat pertumbuhan baru tingkat lokal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mendorong terwujudnya keterkaitan kota dan desa.

    Slide - *

  • PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (Penguatan Keamanan dan Peningkatan Kesejahteraan) Penguatan Keamanan Perbatasan mencegah illegal logging, illegal fishing, human trafficking, illegal drugs trade. Penguatan pelayanan imigrasi (custom, quarantine, sequrity) terpadu di PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas)Penegasan batas wilayah negara di darat dan di laut (pra investigation, refixation, maintanance)

    Peningkatan Kesejahteraan masyarakat mengurangi kesenjangan (Gap) tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dg tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga;Pengembangan perekonomian masyarakat lokalPemenuhan prasarana dan sarana dasar rakyat: Pendidikan dan kesehatanMembangun aksesibilitas transportasi darat, sungai, laut, dan udara melalui pelayanan perintisanSlide - *

  • PEMBANGUNAN DESA(Menuju Desa Berdaulat dan Mandiri) Mengawal Imlementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa Menjalankan kebijakan baru untuk membebaskan desa yang berada di kantong-kantong hutan dan perkebunanMemastikan redistribusi negara melalui: dana desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD/APBD), dan redistribusi lahan secara efektifMembuka akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, perkebunan, perikanan) untuk kemakmuran rakyat.Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola share holding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.Slide - *

  • PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU- PULAU TERPENCIL Mengentaskan sekitar 75 Kabupaten tertinggal untuk menjadi daerah maju.Pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan;Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah.Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah, mulai dari integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;Slide - *

  • PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

    Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, melalui: penerapan implementasi desain besar penataan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah, peningkatan harmonisasi peraturan perundangan pemerintah daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan antar peraturan pemerintah daerah; penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat; Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, melalui: peningkatan sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas DPRD, peningkatan sistem pelayanan publik pemerintah daerah, peningkatan konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, melalui: peningkatan local taxing power, peningkatan potensi penerimaan daerah, peningkatan belanja modal pembangunan, peningkatan implementasi penganggaran SPM yang berkualitas, peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, penataan arah kebijakan dana transfer, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer;Penataan Daerah Otonom Baru untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal.Penguatan demokrasi lokal, melalui: peningkatan Pilkada yang damai, efisien dan bersih.

    Slide - *

  • TERIMA KASIH

    *******