RPJMN 2015-2019 ARAH PENGEMBANGAN … Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 1 Sumatera 359 747,13 667 2.076,56

RPJMN 2015-2019ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh:Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Kementerian PPN/Bappenas

Tarakan, 15-16 Desember 2014

ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019


ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

PERAN WILAYAH/PULAU DALAMPEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)

PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8

Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0

Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Slide - 3

Sumber: BPS

Pergeseran peran wilayah Kalimantan dalam pembentukan PDB Nasionalmengalami penurunan.

Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5

Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

REALISASI INVESTASI PMA 2010-2014(Nilai Investasi dalam US$)

No. Wilayah2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL %

Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi

1 Sumatera 359 747,13 667 2.076,56 695 3.729,29 1.181 3.395,35 990 2915.21 3.892 12.863,54 13,02 11,54

2 Jawa 1.973 11.498,77 2.632 12.324,54 2.807 13.659,92 6.059 17.326,38 5443 11619.88 18.914 66.429,49 63,27 59,58

3 Bali-NusaTenggara 372 502,66 474 952,65 477 1.126,55 932 888,87 673 1675.63 2.928 5.146,36 9,80 4,62

Slide - 4

3 Bali-NusaTenggara 372 502,66 474 952,65 477 1.126,55 932 888,87 673 1675.63 2.928 5.146,36 9,80 4,62

4 Kalimantan 254 2.011,45 331 1.918,85 355 3.208,65 849 2.773,40 645 3675.55 2.434 13.587,90 8,14 12,19

5 Sulawesi 80 859,10 146 715,26 187 1.507,03 343 1.498,16 359 1569.05 1.115 6.148,60 3,73 5,51

6 Maluku 10 248,89 31 141,54 19 98,77 94 321,23 71 97.09 225 907,52 0,75 0,81

7 Papua 28 346,77 61 1.345,14 39 1.234,47 154 2.414,16 102 1081.60 384 6.422,14 1,28 5,76

Jumlah 3.076 16.214,77 4.342 19.474,54 4.579 24.564,68 9.612 28.617,55 8283 2.2634.01 29.892 111.505,55 100,00 100,00

Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3

REALISASI INVESTASI PMDN 2010-2014(Nilai Investasi dalam miliar rupiah)

No. Wilayah

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL %

Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi

1 Sumatera 222 4.224,20 370 16.334,26 287 14.256,24 522 22.913,76 107 9.321,30 1508 67.049,76 30,46 16,82

2 Jawa 397 35.140,34 601 37.176,19 636 52.692,94 1.085 66.495,67 276 21.107,10 1911 212.612,24 38,61 53,35

Bali-NusaTenggara

Slide - 5

3 Bali-NusaTenggara

39 2.119,27 32 356,74 29 3.167,76 71 4.400,25 10 53,96 181 10.097,98 3,66 2,53

4 Kalimantan 149 14.575,58 198 13.467,39 183 16.739,69 305 28.713,61 64 7.703,90 899 81.200,17 18,16 20,37

5 Sulawesi 58 4.337,57 82 7.227,52 59 4.900,99 101 3.624,19 36 3.091,58 336 23.181,85 6,79 5,82

6 Maluku 2 0,00 4 13,57 4 323,89 7 1.114,91 1 53,71 18 1.506,08 0,36 0,38

7 Papua 8 229,31 26 1.425,02 12 100,51 38 888,21 13 242,80 97 2.885,85 1,96 0,72

Jumlah 875 60.626,27 1.313 76.000,69 1.210 92.182,02 1.045 128.150,60 507 41.574,35 4.950 398.533,93 100,00 100,00

Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3

ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH


ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:

Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan TimurIndonesia (KTI).

Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang manaselama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidakpernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH:

• Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaituSulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua;

• Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Slide - 7

ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH:

Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan TimurIndonesia (KTI).

Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang manaselama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidakpernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.

KERANGKA PAPARAN

Pembangunan Kawasan Strategis:Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Kawasan Perkotaan

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-PulauTerpencil

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerahdan Otonomi Daerah

MeningkatanProduktivitas danDaya Saing Daerah

Slide - 8

Pembangunan Kawasan Strategis:Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Kawasan Perkotaan

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-PulauTerpencil

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerahdan Otonomi Daerah

MembangunIndonesia dariPinggiran denganMemperkuatDaerah-daerahdan Desa

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHANDAN HINTERLAND

Slide - 9

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015 – 2019


TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015 – 2019

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019

Salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankanluasan hutan Kalimantan

Lumbung energi nasional dengan pengembanganhilirisasi komoditas batu bara

Pengembangan industri berbasis komoditas kelapasawit, karet, bauksit, bijibesi, gas alam cair, pasir zirkondan pasir kuarsa

Pengembangan food estate

Slide - 11

Salah satu paru-paru dunia dengan mempertahankanluasan hutan Kalimantan

Lumbung energi nasional dengan pengembanganhilirisasi komoditas batu bara

Pengembangan industri berbasis komoditas kelapasawit, karet, bauksit, bijibesi, gas alam cair, pasir zirkondan pasir kuarsa

Pengembangan food estate

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019


SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH2015-2019

No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%)Tahun 2013

Peran PDRB Wilayah (%)Tahun 2019

1 Sumatera 23,8 24.6

2 Jawa 58,0 55,1

3 Kalimantan 8,7 9,63 Kalimantan 8,7 9,6

4 Sulawesi 4,8 5,2

5 Bali Nustra 2,5 2,6

6 Maluku Papua 2,2 2,9

Nasional 100,0 100,0

Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

Slide - 13

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 3 Kawasan Industri, 2Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasanpotensial lainnya. Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal dengan sasaran outcome :(a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggalsebesar 7,17 persen;(b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi9,65 persen; dan(c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggalsebesar 73,26.

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAHKALIMANTAN RPJMN 2015-2019 (1/5)

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 3 Kawasan Industri, 2Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasanpotensial lainnya. Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal dengan sasaran outcome :(a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggalsebesar 7,17 persen;(b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi9,65 persen; dan(c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggalsebesar 73,26.

Slide - 14

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019 (2/5)

Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, membangun 3 kotabaru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan optimalisasi peran4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. Pengurangan jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desa atau meningkatnyajumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa. Perkuatan 7 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atauPusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pengembangan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusatpertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorongpengembangan kawasan sekitarnya;

Slide - 15

Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, membangun 3 kotabaru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan optimalisasi peran4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. Pengurangan jumlah desa tertinggal sedikitnya 450 desa atau meningkatnyajumlah desa mandiri sedikitnya 180 desa. Perkuatan 7 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atauPusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pengembangan 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusatpertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorongpengembangan kawasan sekitarnya;


Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Kalimantan adalah:(1) Peningkatan :• proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota;• proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persendan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD;• Jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) sebanyak 5 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kotadi Wilayah Pulau Kalimantan;• Kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negarauntuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen:• Implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya padapendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

(2) Pembentukan kerjasama daerah diantara 5 daerah Kalimantan dalamrangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik;(3) Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsidan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Kalimantan.

Slide - 16

Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Kalimantan adalah:(1) Peningkatan :• proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota;• proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persendan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40 persen pada tahun 2019serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD;• Jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) sebanyak 5 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kotadi Wilayah Pulau Kalimantan;• Kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negarauntuk jenjang S1 sebesar 50 persen dan S2-S3 sebesar 10 persen:• Implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya padapendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

(2) Pembentukan kerjasama daerah diantara 5 daerah Kalimantan dalamrangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik;(3) Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsidan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Kalimantan.


Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulanganbencana di wilayah Kalimantan adalah kawasan pengembangan wilayahberisiko tinggi yaitu:• 4 (empat) PKN (Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, dan Kota

Tarakan) ,• 10 PKW (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas,

Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, KabupatenKotabaru, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten BaritoKuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Nunukan) yang memiliki indeksrisiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, KSN atau PKSN

Slide - 17

Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulanganbencana di wilayah Kalimantan adalah kawasan pengembangan wilayahberisiko tinggi yaitu:• 4 (empat) PKN (Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, dan Kota

Tarakan) ,• 10 PKW (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas,

Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, KabupatenKotabaru, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten BaritoKuala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Nunukan) yang memiliki indeksrisiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, KSN atau PKSN


SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

WilayahPertumbuhan Ekonomi (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019Kalimantan Barat 5,8 - 5,9 5,9 - 6,1 6,1 - 6,4 6,9 - 7,5 7,5 - 8,3Kalimantan Tengah 6,0 – 6,1 6,9 – 7,2 7,3 – 7,7 7,8 – 8,5 8,3 – 9,2Kalimantan Selatan 5,0 - 5,1 6,0 -6,3 6,6 – 7,0 7,3 – 7,9 8,2 – 9,2Kalimantan Timur 4,5 -4,6 5,5 - 5,7 5,5 -5,8 6,1 -6,6 6,7 – 7,4Kalimantan Utara 4,9–5,0 4,9 -5,1 5,8 - 6,1 6,1 - 6,7 6,6 – 7,3SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

WilayahTingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019

Slide - 18

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN 2015-2019

WilayahTingkat Pengangguran (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019Kalimantan Barat 2,6 – 2,5 2,5 – 2,4 2,4 – 2,3 2,3- 2,2 2,3 – 2,1Kalimantan Tengah 2,7 -2,6 2,6 – 2,5 2,5 – 2,3 2,4 -2,2 2,3 – 2,1Kalimantan Selatan 4,0 -3,9 3,9 – 3,8 3,8 – 3,6 3,7 – 3,4 3,6- 3,3Kalimantan Timur 8,5 – 8,3 8,2 – 7,9 7,9 – 7,4 7,5 -6,9 7,2 -6,5Kalimantan Utara 8,0 - 7,8 7,8 -7,5 7,4 -7,0 6,9 -6,4 6,6 -6,0

WilayahTingkat Kemiskinan (Persen)

2015 2016 2017 2018 2019Kalimantan Barat 7,9 – 7,8 7,6 – 7,3 6,8 – 6,4 6,0 – 5,5 4,7 – 4,3Kalimantan Tengah 5,7 – 5,6 5,4 – 5,2 4,8 – 4,5 4,2 – 3,9 3,3 – 3,0Kalimantan Selatan 4,1 – 4,0 3,9 – 3,8 3,5 – 3,3 3,1 – 2,9 2,5 -2,2Kalimantan Timur 5,0 – 4,9 4,8 – 4,6 4,2 – 4,0 3,7 -3,4 2,9 – 2,6Kalimantan Utara 7,2 – 7,0 6,6 – 6,4 6,0 – 5,7 5,4 -5,0 4,8 -4,4

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019


ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTANRPJMN 2015-2019

Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah StrategisWilayah Kalimantan


Arah dan Strategi Pengembangan Wilayah StrategisWilayah Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGANPUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

• Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, batubara, perikanan,pertanian pangan, karet, kelapa sawit, dan rotan• Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 3 KI, 2KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga• Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri• Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang pengolahan pertambangan mineral, batubara, karet, kelapa sawit, dan rotan• Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

Slide - 21

• Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, batubara, perikanan,pertanian pangan, karet, kelapa sawit, dan rotan• Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 3 KI, 2KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu, dengan kawasan penyangga• Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri• Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dibidang pengolahan pertambangan mineral, batubara, karet, kelapa sawit, dan rotan• Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGANPUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Strategi :

Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Kalimantan melalui percepatan pengembanganklaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yangdapat menciptakan kesempatan kerja baru;

Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses,bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan;

Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknikdan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautandan logistik;

Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhanekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) danpemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif.

Arah Kebijakan: percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan

memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah danpeningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.

Slide - 22

Strategi :

Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Kalimantan melalui percepatan pengembanganklaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yangdapat menciptakan kesempatan kerja baru;

Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses,bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan;

Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknikdan science dan techno park berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan-kelautandan logistik;

Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhanekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) danpemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif.

SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMIWILAYAH KALIMANTAN

KI LANDAK

• Industri Karet• CPO

Kawasan SASAMBA

Potensi: PertanianPangan, Kelapa Sawit

Kawasan KHATULISTIWA

Potensi: Perikanan, Kakao,Karet

Potensi PengembanganKEK Tarakan

• Industri Manufaktur

Slide - 23

KEK MBTK

• Industri Kelapa Sawit• Logistik

KI BATULICIN/PotensiPengembangan KEK Batulicin

• Industri Besi Baja• Industri pengilangan• industri bebasis metal

KI KETAPANG

• Industri Alumina

Kawasan DASKAKAB

Potensi: Rotan

Kawasan BATULICIN

Potensi: Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURKAWASAN STRATEGIS WILAYAH KALIMANTAN

No. Kegiatan Strategis Infrastruktur JangkaMenengah NasionalKereta Api1. Pembangunan jalur KA antara Balikpapan - SamarindaBandara1. Pengembangan Bandara Supadio2. Pembangunan Bandara Singkawang3. Pengembangan Bandara Samarinda Baru

No. Kegiatan Strategis Infrastruktur JangkaMenengah NasionalJalan1. Pembangunan Jembatan Tayan2. Pembangunan Jalan akses mendukung kawasan IndustriLandak3. Pembangunan Jalan akses mendukung kawasan IndustriKetapang4. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin kePelabuhan BatulicinPembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin RuasBatulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe

Slide - 24

Pelabuhan1. Pengembangan Pelabuhan Pontianak2. Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran3. Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy4. Pelabuhan Kuala Samboja5. Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan(Terminal Peti Kemas Kariangau)6. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir KualaSemboja (Kariangau)7. Pengembangan Pelabuhan Samarinda8. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagaipendukung Integrated Mining Development MEC CoalProject9. Pelabuhan Seibuku

Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin kePelabuhan Batulicin5. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin RuasBatulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe6. Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan7. Pembangunan Jembatan Kembar Mahakam8. Tol Samarinda – Balikpapan9. Tol Samarinda - Tenggarong

Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan PerdesaanWilayah Pulau Kalimantan


Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan PerdesaanWilayah Pulau Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAANWILAYAH KALIMANTAN

Arah Kebijakan:Menghubungkan keterkaitanfungsional antara pasar dan kawasanproduksi, melalui:1. Perwujudan konektivitas antarkota sedang dan kota kecil, danantar kota kecil dan desa sebagaitulang punggung (backbone)keterhubungan desa-kota2. Perwujudan keterkaitan antarakegiatan ekonomi hulu (upstreamlinkages) dan kegiatan ekonomihilir (downstream linkages) desa-kota dengan pengembanganagribisnis (agrowisata danagroindustri), melalui pusatkawasan transmigrasi, kawasanagropolitan dan minapolitan, sertakawasan pariwisata.3. Peningkatan kapasitas tata kelola,kelembagaan, dan masyarakatdalam peningkatan keterkaitankota-desa

Arah Kebijakan :Memperkuat keterkaitan kota –desa serta membangun kotaberkelanjutan dan berdaya saingberdasarkan karakter fisik,potensi ekonomi dan budaya lokal,melalui:1. Perwujudan Sistem PerkotaanNasional (SPN);2. Perwujudan Kota Layak Huniyang Aman dan Nyaman,melalui Pemenuhan StandarPelayanan Perkotaan (SPP)yang mudah diakses bagiseluruh kalangan masyarakatkota, termasuk kelompoklansia, disabel, wanita, anak;3. Perwujudan kota hijau yangberketahanan iklim danbencana;4. Pengembangan Kota Cerdasdan daya saing kota;5. Peningkatan kapasitas tatakelola pembangunanperkotaan.

Arah Kebijakan :Menguatkan desa dan masyarakatdesa serta pengembangan pusat-pusatpertumbuhan di perdesaan untukmendorong keterkaitan desa-kota danperdesaan berkelanjutan, melalui :1. Pemenuhan Standar PelayananMinimum sesuai dengan kondisigeografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan danpengembangan usaha ekonomimasyarakat Desa3. Pembangunan Sumber DayaManusia, peningkatanKeberdayaan, dan pembentukanModal Sosial Budaya MasyarakatDesa4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup Berkelanjutan,serta Penataan Ruang KawasanPerdesaan6. Pengembangan ekonomi kawasanperdesaan untuk mendorongketerkaitan desa-kota.

PERKOTAAN DESA DAN KAWASANPERDESAANKETERKAITAN KOTA - DESA

27

Arah Kebijakan:Menghubungkan keterkaitanfungsional antara pasar dan kawasanproduksi, melalui:1. Perwujudan konektivitas antarkota sedang dan kota kecil, danantar kota kecil dan desa sebagaitulang punggung (backbone)keterhubungan desa-kota2. Perwujudan keterkaitan antarakegiatan ekonomi hulu (upstreamlinkages) dan kegiatan ekonomihilir (downstream linkages) desa-kota dengan pengembanganagribisnis (agrowisata danagroindustri), melalui pusatkawasan transmigrasi, kawasanagropolitan dan minapolitan, sertakawasan pariwisata.3. Peningkatan kapasitas tata kelola,kelembagaan, dan masyarakatdalam peningkatan keterkaitankota-desa

Arah Kebijakan :Memperkuat keterkaitan kota –desa serta membangun kotaberkelanjutan dan berdaya saingberdasarkan karakter fisik,potensi ekonomi dan budaya lokal,melalui:1. Perwujudan Sistem PerkotaanNasional (SPN);2. Perwujudan Kota Layak Huniyang Aman dan Nyaman,melalui Pemenuhan StandarPelayanan Perkotaan (SPP)yang mudah diakses bagiseluruh kalangan masyarakatkota, termasuk kelompoklansia, disabel, wanita, anak;3. Perwujudan kota hijau yangberketahanan iklim danbencana;4. Pengembangan Kota Cerdasdan daya saing kota;5. Peningkatan kapasitas tatakelola pembangunanperkotaan.

Arah Kebijakan :Menguatkan desa dan masyarakatdesa serta pengembangan pusat-pusatpertumbuhan di perdesaan untukmendorong keterkaitan desa-kota danperdesaan berkelanjutan, melalui :1. Pemenuhan Standar PelayananMinimum sesuai dengan kondisigeografis Desa2. Penanggulangan kemiskinan danpengembangan usaha ekonomimasyarakat Desa3. Pembangunan Sumber DayaManusia, peningkatanKeberdayaan, dan pembentukanModal Sosial Budaya MasyarakatDesa4. Penguatan Pemerintahan Desa5. Pengelolaan Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup Berkelanjutan,serta Penataan Ruang KawasanPerdesaan6. Pengembangan ekonomi kawasanperdesaan untuk mendorongketerkaitan desa-kota.

PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGANKAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH KALIMANTAN

2015-2019

Slide - 28

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah TertinggalWilayah Pulau Kalimantan


Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah TertinggalWilayah Pulau Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN1. Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatanpembangunan daerah tertinggal;2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraanmasyarakat di daerah tertinggal, khususnya di kawasan perbatasan;3. Rendahnya jumlah ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik(guru) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis);4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar didaerah tertinggal perbatasan, khususnya di bidang pendidikan,kesehatan, telekomunikasi dan informasi, serta transportasi (darat,air, dan udara).5. Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada daerah tertinggal dikawasan perbatasan;6. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalampengembangan perekonomian di daerah tertinggal;7. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usahauntuk berinvestasi di daerah tertinggal.

Slide - 30

1. Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatanpembangunan daerah tertinggal;2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraanmasyarakat di daerah tertinggal, khususnya di kawasan perbatasan;3. Rendahnya jumlah ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik(guru) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis);4. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar didaerah tertinggal perbatasan, khususnya di bidang pendidikan,kesehatan, telekomunikasi dan informasi, serta transportasi (darat,air, dan udara).5. Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya pada daerah tertinggal dikawasan perbatasan;6. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalampengembangan perekonomian di daerah tertinggal;7. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usahauntuk berinvestasi di daerah tertinggal.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN

(1/2)

Arah Kebijakan: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan

dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakatyang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjangkonektivitas

Strategi :

Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkannilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan;

Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan;

Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tatakelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal;

Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik,terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi,serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, danperumahan di daerah tertinggal;

Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian,pendamping desa di daerah tertinggal;

Slide - 31

Strategi :

Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkannilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan;

Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusatpertumbuhan;

Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tatakelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal;

Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik,terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi,serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, danperumahan di daerah tertinggal;

Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian,pendamping desa di daerah tertinggal;

Strategi :

Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihakswasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasandalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;

Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatankapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangankesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasantransmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perludukungan semua sektor terkait;

Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunandaerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai programpembangunan lintas sektor.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN

(2/2)

Slide - 32

Strategi :

Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihakswasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasandalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;

Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatankapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangankesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasantransmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perludukungan semua sektor terkait;

Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunandaerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai programpembangunan lintas sektor.

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGALWILAYAH KALIMANTAN 2015 – 2019

Slide - 33

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAERAH TERTINGGAL WILAYAH KALIMANTAN

1. Pengembangan sekolah kecil di perbatasan;2. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);3. Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan;4. Pengembangan asrama sekolah;5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan;6. Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar;7. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan;8. Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, khususnya di Kabupaten Melawi dan kawasan perbatasan;9. Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas

Hulu, Bengkayang, Seruyan, dan Sekadau;10.Pengembangan jaringan irigasi;11.Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;12.Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;13.Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur,

sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sintang danSambas;

14.Pembangunan pasar kecamatan;15.Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan;16.Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan antarkota di kawasan timur dan timur wilayah

Kalimantan;17.Pengembangan pelabuhan pedalaman di Kalimantan;18.Pengembangan bandara perintis dan jalur keperintisan udara;19.Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat

pertumbuhan, yakni di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang, Kutai Barat,Nunukan, dan Malinau.

Slide - 34

1. Pengembangan sekolah kecil di perbatasan;2. Penyelenggaraan sekolah satu atap di daerah tertinggal dan perbatasan (SD, SMP, SMA/SMK);3. Pembangunan sekolah berasrama di daerah tertinggal dan perbatasan;4. Pengembangan asrama sekolah;5. Pengadaan sarana kesehatan keliling di wilayah terisolir dan perbatasan;6. Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar;7. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di wilayah terisolir dan perbatasan;8. Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU, khususnya di Kabupaten Melawi dan kawasan perbatasan;9. Pengembangan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI di Sintang, Nunukan, Kapuas

Hulu, Bengkayang, Seruyan, dan Sekadau;10.Pengembangan jaringan irigasi;11.Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi;12.Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen;13.Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur,

sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sintang danSambas;

14.Pembangunan pasar kecamatan;15.Pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi di desa-desa terisolir dan kawasan perbatasan;16.Pengembangan jaringan jalur kereta api lintas selatan antarkota di kawasan timur dan timur wilayah

Kalimantan;17.Pengembangan pelabuhan pedalaman di Kalimantan;18.Pengembangan bandara perintis dan jalur keperintisan udara;19.Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan penghubung nasional di kawasan perbatasan menuju pusat

pertumbuhan, yakni di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Sintang, Kutai Barat,Nunukan, dan Malinau.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan PerbatasanWilayah Kalimantan


Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan PerbatasanWilayah Kalimantan

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNANKAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN

Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup Eksploitasi SDA secara ilegal oleh pihak asing (illegal logging), ancaman over

exploitation, sementara taraf hidup masyarakat tertinggal dibandingkan dengannegara tetangga

Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, modatransportasi, dan pasar

Aspek Sosial Ketergantungan yang tinggi masyarakat perbatasan terhadap negara Malaysia,

bahan pokok dan energi Minimnya ketersediaan dan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan

hukum Terdapat 9 Outstanding Boundary Problem (OBP) Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan Lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan Rendahnya aksesibilitas telekomunikasi dan informasi yang berpotensi melunturkan

wawasan kebangsaan.

Slide - 36

Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup Eksploitasi SDA secara ilegal oleh pihak asing (illegal logging), ancaman over

exploitation, sementara taraf hidup masyarakat tertinggal dibandingkan dengannegara tetangga

Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, modatransportasi, dan pasar

Aspek Sosial Ketergantungan yang tinggi masyarakat perbatasan terhadap negara Malaysia,

bahan pokok dan energi Minimnya ketersediaan dan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan

hukum Terdapat 9 Outstanding Boundary Problem (OBP) Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan Lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan Rendahnya aksesibilitas telekomunikasi dan informasi yang berpotensi melunturkan

wawasan kebangsaan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANKAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN

Arah Kebijakan: Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan

negara tetangga

Strategi : Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Aruk-Paloh, Nanga Badau, Nunukan, danPKSN lainnya;

Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desadalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung denganpusat kegiatan ekonomi;

Membangun kedaulatan energi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan Kalimantan; Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terdepan dan

terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah sertapengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dansekolah berasrama;

Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokalberorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintasbatas tradisional dititik lintas batas (Kalimantan);

Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakatdalam menjaga kedaulatan.

Strategi : Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Aruk-Paloh, Nanga Badau, Nunukan, danPKSN lainnya;

Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desadalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung denganpusat kegiatan ekonomi;

Membangun kedaulatan energi dan telekomunikasi di wilayah perbatasan Kalimantan; Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa-desa terdepan dan

terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah sertapengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dansekolah berasrama;

Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokalberorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintasbatas tradisional dititik lintas batas (Kalimantan);

Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakatdalam menjaga kedaulatan.

Slide - 37

PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)KAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN

2015-2019

Slide - 38

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURKAWASAN PERBATASAN WILAYAH KALIMANTAN

1. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu;2. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;3. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa

Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri di wilayah perbatasan Papua;4. Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan

(SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatAsan;5. Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Pulau Kecil Terluar;6. Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal,

khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar;7. Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi

khususnya di desa-desa kecamatan perbatasan;8. Pembangunan pasar perbatasan;9. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong (CIQS Terpadu)10. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga-Badau (CIQS Terpadu)11. Pembangunan Jalan strategis perbatasan, jalan paralel perbatasan, jalan poros perbatasan

(Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung), (Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau -Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang), (Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim), (Bts Kalbar -Tiong Ohang - Long Pahangai), (Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang), (LongNawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim) dan ruas strategis lainnya

12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan dan Dermaga Penyeberangan Sebatik13. Pembangunan bandara Maratua, Sintang Baru14. Pembangunan Dry port untuk mendukung pintu gerbang aktivitas ekspor impor di kawasan

perbatasan Indonesia-MalaysiaSlide - 37

1. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu;2. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;3. Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa

Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri di wilayah perbatasan Papua;4. Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan

(SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatAsan;5. Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Pulau Kecil Terluar;6. Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal,

khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar;7. Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI,TVRI, dan telekomunikasi

khususnya di desa-desa kecamatan perbatasan;8. Pembangunan pasar perbatasan;9. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong (CIQS Terpadu)10. Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga-Badau (CIQS Terpadu)11. Pembangunan Jalan strategis perbatasan, jalan paralel perbatasan, jalan poros perbatasan

(Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung), (Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau -Bts Kec Sekayam - Bts. Kab. Sintang), (Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim), (Bts Kalbar -Tiong Ohang - Long Pahangai), (Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang), (LongNawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim) dan ruas strategis lainnya

12. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan dan Dermaga Penyeberangan Sebatik13. Pembangunan bandara Maratua, Sintang Baru14. Pembangunan Dry port untuk mendukung pintu gerbang aktivitas ekspor impor di kawasan

perbatasan Indonesia-Malaysia

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata RuangWilayah Kalimantan


Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata RuangWilayah Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH KALIMANTAN

Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: Struktur ruang wilayah Pulau Kalimantan melalui pengembangan kawasan perkotaan

nasional sebagai industri pengolahan, industri jasa hasil perkebunan, dan industri jasahasil pertambangan yang berbasis mitigasi bencana banjir

Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah,efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah

Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindungyang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantansebagai Paru-paru Dunia

Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentrapertanian tanaman pangan dan sentra perikanan

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan sebagaiberanda depan negara dan pintu gerbang internasional

Slide - 41

Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: Struktur ruang wilayah Pulau Kalimantan melalui pengembangan kawasan perkotaan

nasional sebagai industri pengolahan, industri jasa hasil perkebunan, dan industri jasahasil pertambangan yang berbasis mitigasi bencana banjir

Jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah,efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah

Kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindungyang bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantansebagai Paru-paru Dunia

Swasembada pangan dan lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentrapertanian tanaman pangan dan sentra perikanan

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan sebagaiberanda depan negara dan pintu gerbang internasional

Strategi : Perwujudan struktur ruang wilayah Pengembangan kawasan lindung Pengembangan kawasan budidaya Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG KALIMANTAN

PROVINSIKalimantan Barat Belum Perda

Kalimantan Tengah Belum Perda

Kalimantan Selatan Belum Perda

Kalimantan Timur Belum Perda

Kalimantan Utara Belum Perda

Slide - 42

Kalimantan Utara Belum Perda

Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah PerdaKalimantan Barat 12 2 2 2

Kalimantan Tengah 13 4 1 0

Kalimantan Selatan 11 6 2 1

Kalimantan Timur 10 6 4 4

Kalimantan Utara - - - -

TOTAL 46 18 9 7

Konsep Ideal Reforma Agraria Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat

petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitupenyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkankemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidangtanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembalipenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untukmemperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani;

Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan

lokasi pemberdayaan masyarakat; Pengembangan teknologi pertanian; Pengembangan jasa keuangan mikro; Interkoneksi UKM dengan industri.

REFORMA AGRARIA (1/3)

Konsep Ideal Reforma Agraria Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat

petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitupenyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkankemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidangtanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembalipenguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untukmemperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani;

Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan

lokasi pemberdayaan masyarakat; Pengembangan teknologi pertanian; Pengembangan jasa keuangan mikro; Interkoneksi UKM dengan industri.

Slide - 43

Tantangan Reforma AgrariaWalaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikanlokasi aset dan akses, namun mengingat: Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan

kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta

hektar dan 4,5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kotapada 34 provinsi;

Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan denganoptimal.


Tantangan Reforma AgrariaWalaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikanlokasi aset dan akses, namun mengingat: Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan

kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta

hektar dan 4,5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kotapada 34 provinsi;

Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan denganoptimal.

Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinatoruntuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya

masing-masing.

Slide - 44

Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi

pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam

mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakatdengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name byaddress);

Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untukmemastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasukmekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaancollateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakatmiskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagalbayar.

Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reformaagraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakatpenerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan;


Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi

pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam

mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakatdengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name byaddress);

Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untukmemastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasukmekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaancollateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakatmiskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagalbayar.

Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reformaagraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakatpenerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan;

Slide - 45

Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencanadan Resiko Bencana Wilayah Kalimantan


Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencanadan Resiko Bencana Wilayah Kalimantan

96.4

178 178 180.4

156.4 163.2

205.2190

178

148.4

179.2

134.8

159.2 160.4

132.4

173.2

100

150

200

250

INDEKS RISIKO BENCANAPUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN

0

50

100

Keterangan:Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH);Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING)Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU)

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA

WILAYAH KALIMANTANArah Kebijakan: Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah.

Strategi :Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,melalui:a.penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kotab.integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.c.Penyusunanrencana kontinjensi menghadapi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui:a.Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat,b.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat,c.Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alamd.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar DAS Kapuas, Mahakam dan Barito.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui:a.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencanab.Peningkatan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahanc.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjird.Pengembangan Desa Tangguh Bencanae.Meningkatkan simulasi dan gladi kesiapsiagaan bencana.

Slide - 48

Strategi :Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,melalui:a.penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kotab.integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.c.Penyusunanrencana kontinjensi menghadapi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana,melalui:a.Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat,b.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat,c.Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alamd.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar DAS Kapuas, Mahakam dan Barito.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,melalui:a.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencanab.Peningkatan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahanc.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjird.Pengembangan Desa Tangguh Bencanae.Meningkatkan simulasi dan gladi kesiapsiagaan bencana.

PETA INDEKS RISIKO BENCANAWILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019

Slide - 49

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURPENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN KALIMANTAN

1. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase)Kota Malinau Kab. Malinau, Santui, Kintap dan Batu Licin, Jorong, Asam - Asam &Kintap, Kandang Jaya, Kota Sintang Kab Sintang, Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu

2. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota SamarindaKota Samarinda

3. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota SamarindaKota Samarinda

4. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan, Tala, Tanbu,5. Normalisasi Sungai Martapura

Slide - 50

1. Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase)Kota Malinau Kab. Malinau, Santui, Kintap dan Batu Licin, Jorong, Asam - Asam &Kintap, Kandang Jaya, Kota Sintang Kab Sintang, Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu

2. Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota SamarindaKota Samarinda

3. Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota SamarindaKota Samarinda

4. Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan, Tala, Tanbu,5. Normalisasi Sungai Martapura

Arah Kebijakan dan Strategi PengembanganTata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Wilayah Kalimantan


Arah Kebijakan dan Strategi PengembanganTata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Wilayah Kalimantan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHANDAN OTONOMI DAERAH WILAYAH KALIMANTAN

Arah Kebijakan wilayah Kalimantan:Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan daerah denganmempertimbangkan kelestarian alam dan konektivitas wilayah

Strategi :1. Penataan monitoring dana perimbangan terutama untuk daerah DBH sumber daya alam melalui kerjasama

antar tingkat pemerintahan untuk mendorong konektivitas wilayah.2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pencapaian SPM di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan

Tengah.3. Peningkatan kapasitas pemda terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah

berbasis sumberdaya alam, baik perkebunan maupun pertambangan.4. Peningkatan kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah dalam upaya pencapaian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah

sesuai karakteristik wilayah Kalimantan.6. Peningkatan proporsi belanja modal dalam percepatan pembangunan wilayah Kalimantan pada wilayah

perbatasan, tertinggal dan terluar.7. Peningkatan fasilitasi untuk pemerintah provinsi dalam rangka pembentukan kerjasama daerah-daerah

perbatasan dan konektivitas wilayah.8. Pengembangan inovasi pembiayaan lainnya baik dari BUMD maupun sumber lainnya (obligasi daerah)

untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.9. Pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak pada tingkat provinsi dan melakukan penyesuaian menjelang

Pilkada serentak nasional 2020.Slide - 52

Strategi :1. Penataan monitoring dana perimbangan terutama untuk daerah DBH sumber daya alam melalui kerjasama

antar tingkat pemerintahan untuk mendorong konektivitas wilayah.2. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pencapaian SPM di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan

Tengah.3. Peningkatan kapasitas pemda terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah

berbasis sumberdaya alam, baik perkebunan maupun pertambangan.4. Peningkatan kapasitas pengawasan internal pemerintah daerah dalam upaya pencapaian Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP).5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah

sesuai karakteristik wilayah Kalimantan.6. Peningkatan proporsi belanja modal dalam percepatan pembangunan wilayah Kalimantan pada wilayah

perbatasan, tertinggal dan terluar.7. Peningkatan fasilitasi untuk pemerintah provinsi dalam rangka pembentukan kerjasama daerah-daerah

perbatasan dan konektivitas wilayah.8. Pengembangan inovasi pembiayaan lainnya baik dari BUMD maupun sumber lainnya (obligasi daerah)

untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.9. Pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak pada tingkat provinsi dan melakukan penyesuaian menjelang

Pilkada serentak nasional 2020.

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Documents

RPJMN 2015-2019 ARAH PENGEMBANGAN … Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi 1 Sumatera 359 747,13 667 2.076,56