Anggaran Dasar IPI Pasca UU 43 tahun 2007

rahman's blog | Anggaran Dasar IPI Pasca UU 43 tahun 2007Copyright Abdul Saleh [email protected]://rahman.staff.ipb.ac.id/2010/11/22/anggaran-dasar-ipi-pasca-uu-43-tahun-2007/

Anggaran Dasar IPI Pasca UU 43 tahun 2007

(Oleh: Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.; Pustakawan Utama pada Perpustakaan IPB)

Entah mengapa saya tertarik membaca Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga IPI yang saya peroleh ketika menghadiri acara Rakerpus IPI ke XVI diMataram, NTB baru-baru ini. AD/ART yang saya baca ini adalah AD/ART hasilkongres IPI ke XI tahun 2009 di Batam. Biasanya saya membaca sepintas sajakarena saya sudah dapat menduga bagian mana yang berubah sesudah kongres.Namun kali ini saya membaca tuntas dari halaman judul sampai halaman terakhir.Ada yang menarik menurut saya pada perubahan AD/ART hasil kongres IPI ke XI diBatam ini sebut saja AD/ART baru. Pada AD/ART lama tidak ada definisi ataupengertian pustakawan. Misalnya pada AD/ART terbitan tahun 1999 tidak terdapatdefinisi pustakawan baik pada bagian AD maupun bagian ART. Pada AD/ARTterbitan 1993 pengertian pustakawan dijelaskan pada ART yaitu bahwa pustakawanadalah (a) Mereka yang memiliki kualifikasi ilmu perpustakaan, dokumentasi atauinformasi melalui pendidikan sekurang-kurangnya D-II; (b) Mereka yang mengabdidan atau bekerja di bidang perpustakaan, sesuai dengan persyaratan jabatanpustakawan; (c) Mereka yang menjabat Pustakawan berdasarkan SK Menpan no.18/MENPAN/1988; (d) Mereka yang sudah menjadi anggota IPI sebelum Kongres IPIke-6. Pada AD/ART baru atau terbitan 2010 pengertian pustakawan dijadikan salahsatu pasal pada Anggaran Dasar yaitu pada Bab Ketentuan Umum pasal 1 yangbunyinya dikutip persis (ditambah dengan kata serta pengembangan) dari pasal1 ayat 8 UU 43 tahun 2007 yang berbunyi: “Pustakawan adalah seseorang yangmemiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihankepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakanpengelolaan dan pelayanan serta pengembangan perpustakaan.” Saya kira maksudsidang kongres adalah untuk mempertegas bahwa Ikatan Pustakawan Indonesia(IPI) ini merupakan tempat berhimpunnya para pustakawan yang memenuhi syaratatau sesuai dengan definisi Undang-undang nomor 43 tahun 2007. Saya kira inikemauan dan semangat yang sangat berani karena dengan definisi ini anggota IPIakan berkurang secara signifikan. Mengapa? Ada beberapa alasan yangmenyebabkan anggota IPI menjadi berkurang dengan menerapkan definisi tersebut.Pertama, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa semua orang yangbekerja di perpustakaan mengaku dirinya pustakawan dan dapat menjadi anggotaIPI (lihat definisi pustakawan pada ART IPI 1993 dan pasal 1 ayat 1 AD/ART IPIterbitan tahun 2006). Dengan definisi baru ini maka banyak anggota IPI yangterpaksa menanggalkan keanggotaannya karena sesuai dengan definisi ini ia tidaklagi memenuhi syarat sebagai pustakawan. Kedua, dengan definisi ini maka yangdapat menjadi anggota IPI adalah jika dan hanya jika seseorang tersebut adalahpustakawan. Dosen dalam bidang ilmu perpustakaan tidak termasuk didalamnya.Sebab dosen tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan

page 1 / 3


pengelolaan dan pelayanan serta pengembangan perpustakaan. Betul,seorang dosen ilmu perpustakaan dapat saja memiliki kompetensi kepustakawananyang diperoleh melalui pendidikan. Namun ia tidak memenuhi syarat sebagaipustakawan karena ia tidak melaksanakan sekaligus tiga hal yang dipersyaratkanyaitu pengelolaan dan pelayanan serta pengembangan perpustakaan. Ketiga, sayakira ini juga berlaku untuk pustakawan yang sudah pensiun. Ia tidak lagi memenuhisyarat untuk disebut sebagai pustakawan sesuai dengan definisi tersebut. Sebab iatidak lagi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakanpengelolaan dan pelayanan serta pengembangan perpustakaan.

Namun, tidak demikian barangkali yang dipikirkan oleh sidang kongres ketikamerevisi AD/ART ini. Sebab hasil sidang kongres IPI Batam yang dituangkan dalamAnggaran Dasar pada pasal 16 ayat 2 disebutkan bahwa yang menjadi anggotabiasa adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili diIndonesia, yang berpendidikan dan berpengalaman di bidang perpustakaan,dokumentasi dan informasi. Jika demikian, apa manfaat definisi pustakawan padapasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar ini? Padahal jelas menurut UU 43 tahun 2007organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yangdidirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.Jika organisasi profesi yang dimaksud oleh UU 43 tersebut adalah IPI (sekali lagi jikaIPI yang dimaksud oleh UU 43), maka anggota IPI haruslah hanya dari kelompokpustakawan (pasal 34 UU 43 tahun 2007). Bahkan UU ini mewajibkan setiappustakawan untuk menjadi anggota organisasi profesi (pasal 34 ayat 3). Jadi jelaspasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar IPI bertentangan dengan pasal 34 Undang-undang43 tahun 2007. Saya kira ketidak sesuaian ini harus diperbaiki, setidaknya padakongres ke XII yang akan datang, sebab AD/ART hanya dapat diubah melaluikongres. Untuk mengakomodir keanggotaan pakar ilmu perpustakaan dari kalangandosen dan atau pensiunan pustakawan, Anggaran Dasar IPI dapat memasukkannyadalam anggota luar biasa atau anggota kehormatan. Namun perlu diingat bahwaanggota luar biasa atau anggota kehormatan hanya memiliki hak bicara saja dantidak mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih. Demikian juga anggotaluar biasa dan anggota kehormatan tidak mempunyai hak untuk menjadi pengurus.Jika anggota luar biasa ingin ikut aktif dalam aktifitas IPI, mereka dapat bekerjasebagai anggota sekretariat IPI. Atau jika ia menginginkan menjadi pengurus, makaia harus bekerja sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan.

Kembali pada bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasiprofesi, saya mencoba melakukan perbandingan. Tiga AD/ART organisasi profesiyang saya sempat baca adalah AD/ART Ikatan Dokter Indonesia (ID) dan AD/ARTPersatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan AD/ART Ikatan Apoteker Indonesia(IAI). Pada ketiga AD/ART tersebut tidak terdapat pasal yang menjelaskan definisiprofesi masing-masing, seperti definisi dokter pada AD/ART IDI atau definisi guru

page 2 / 3


pada AD/ART PGRI atau definisi Apoteker pada AD/ART Ikatan Apoteker Indonesia.Saya belum sempat membaca AD/ART organisasi profesi yang lain. Namun dengantiga organisasi profesi pembanding tersebut sebenarnya saya bisa menyimpulkanbahwa pustakawan belum percaya diri terhadap profesinya sehingga masihmemerlukan bantuan definisi dengan mengutip definisi pustakawan dariundang-undang. Saya kira kita para pustakawan harus berani menyatakan bahwapustakawan adalah profesi, terlepas dari profesi ini masih mengalami persoalan.Pustakawan sudah didefinisikan oleh Undang-undang. Dengan definisi ini jelasbahwa Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI adalah organisasi milik pustakawanyang anggotanya adalah pustakawan. Oleh karena itu hemat saya organisasi iniharus melakukan perubahan AD/ART sesuai dengan perkembangan dan tuntutanprofesi pustakawan yang diamanatkan oleh pasal 34 Undang-undang nomor 43tahun 2007 tentang Perpustakaan.

page 3 / 3

Documents

Anggaran Dasar IPI Pasca UU 43 tahun 2007