PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PASCA UU NOMOR 23 TAHUN 2014

OLEH :GUBERNUR SUMATERA

SELATANH. ALEX NOERDIN

NARASUMBER pada RAPAT KOORDINASI NASIONAL KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN KLHKJAKARTA, 24 FEBRUARI 2016

PETA KAWASAN SUMATERA SELATAN 2014(SK. NO. 866/Menhut-II.2014)

KONDISI KAWASAN HUTAN SUMSELLUAS KAWASAN SUMSEL 8.825.853,50 HA

LUAS KAWASAN HUTAN : 3,46 JUTA HEKTAR (BERDASARKAN SK MENHUT NO. SK.866/MENHUT-II/2014), TERDIRI DARI :

PERSENTASI PENUTUPAN VEGETASI HUTAN ALAM PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN

HUTAN KONSERVASI : 790.625 HA HUTAN LINDUNG : 577.326 HA HUTAN PRODUKSI TETAP : 1.927.435 HA HUTAN PRODUKSI KONVERSI : 171.513 HA

PANJANG BATAS KAWASAN HUTAN TETAP : 10.155 KM.

REALISASI PENATAAN BATAS : 9.245 KM (91 %).

REALISASI PENETAPAN KAWASAN HUTAN 7.546 KM (74 %).

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN TETAP :

KONSERVASI DARATAN SELUAS : 649.598 HA ( 49,24% DARI LUAS KAWASAN TERSEBUT.)

KONDISI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN SUMSEL TOTAL IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN : 1,48 JUTA HA, DENGAN

REALISASI UNTUK INVESTASI HUTAN TANAMAN KONDISI TAHUN 2014 SELUAS ± 584 RIBU HA (70,28% DARI TARGET SELUAS 831 RIBU HA).

KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TELAH DIKELOLA OLEH MASYARAKAT SELUAS ± 661.000 HA (38,65%) TERDIRI DARI :

TOTAL PERIZINAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN DILUAR KEHUTANAN SEJUMLAH 43 IZIN DENGAN TOTAL LUAS 13.132 HA, DENGAN RINCIAN : MIGAS 12 IZIN - LUAS : 932 HA; MINERBA 14 IZIN - LUAS : 10.874 HA, LAIN-LAIN : 17 IZIN - LUAS : 1.324 HA.

TELAH TERBENTUK KELEMBAGAAN KPH SEJUMLAH 19 UNIT DARI RENCANA SEJUMLAH 22 UNIT.

HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) : 42.605 HA HUTAN DESA (HD) : 14.740 HA ZONA TANAMAN KEHIDUPAN DALAM AREAL KONSESI HTI : 87.956 HA BELUM ADA LEGALITAS PERIZINAN : 515.699 HA.

Lanjutan

• Cakupan Wilayah DAS : 12 DAS/40 Sub DAS

• Luas lahan kritis : Kritis : ± 182.160 ha Sangat kritis : ± 12.814 ha

• Kelompok Tani Hutan (KTH) : Sudah teregistrasi : 303 KTH Belum teregistrasi : 202 KTH

• Jumlah IUIPHH : 190 unit• UPT KLHK : 7 UPT

Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Dalam UU No. 23/2014

Urusan Kehutanan

Urusan Pertambanga

nUrusan Kelautan

Menjadi Kewenangan

Provinsi

Kabupaten/Kota

Mendapatkan bagi hasil

PASAL 14 :Ayat (1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Ayat (2)Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota menjadi Daerah kewenangan kabupaten/kota

KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KEHUTANAN(UU NO 23 TAHUN 2014)

NO SUB URUSAN PROVINSI KABUPATEN

1 PERENCANAAN HUTAN

-

2 PENGELOLAAN HUTAN

Tata hutan KPH (kecuali KPH K) Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH) Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan

kayu – pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung

Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan

produksi Pengolahan hasil hutan bukan kayu Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000

m3/tahun) Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

3 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas kabupaten/kota

Perlindungan TSL yang tidak dilindungi Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah

penyangga

Pelaksanaan pengelolaanTAHURA kab/kota

4 PENYULUHAN Penyuluhan kehutanan provinsi Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

5 PENGELOLAAN DAS

Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

6 PENGAWASAN KEHUTANAN

-

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/MenLHK-II/2015 Tanggal 21 Mei 2015.

Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang berkaitan dengan Perizinan atau Non

Perizinan, dan Pelayanan Publik yang selama ini menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

1. Tanggung jawab pelaksanaan pengurusan kehutanan semakin luas, meliputi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga kawasan konservasi, dan pengelolaan wilayah DAS.

2. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tetapi tidak terlibat pada perencanaan.

3. Perlu pendanaan yang semakin besar untuk menjalankan organisasi yang cukup besar.

4. Kondisi kualitas SDM yang menangani urusan kehutanan belum memadai.

5. Kepentingan berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan semakin meningkat.

6. Berbagai bencana yang berhubungan dengan kehutanan (kebakaran hutan, banjir, dll) semakin sering terjadi.

7. Peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan hutan tingkat tapak belum ada.

Tantangan Umum :

TANTANGAN 5K 1.KEBAKARAN HUTAN & LAHAN yang

menjadi Isue Internasional2.KONFLIK LAHAN di Kawasan Hutan

Produksi & Konsesi (Inclave; Tapal Batas) pemicu Konflik Sosial

3.KEKRITISAN Kawasan Hutan Lindung (Gangguan Siklus Hidrologi, Banjir, Perubahan Suhu)

4.KEMISKINAN Masyarakat Sekitar Hutan (Menimbulkan Urbanisasi)

5.KURANG SINERGI Pengelola Lanskap

PELUANG1. Peningkatan kapasitas Pemerintah

Provinsi dalam pengurusan hutan dengan adanya pelimpahan P3D dari Kabupaten/Kota.

2. Rentang kendali pengurusan hutan lebih pendek, sehingga lebih mudah mewujudkan visi dan misi pembangunan kehutanan.

3. Luas kawasan hutan lebih dari 30% luas wilayah

PELUANG 5M 1.Menjalin Kerjasama Internasional

(Konsorsium Green Growth);2.Memperbesar Ruang bagi

Kegiatan Perhutanan Sosial;3.Merancang Program Pembayaran

Jasa Ekosistem; 4.Meningkat Pemberdayaan

Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan Olah Lahan Tanpa Bakar Mendukung Ketahanan Pangan;

5.Membangun Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap.

KEWENANGAN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN IZIN BIDANG KEHUTANAN SESUAI UU 23/2014

1. Melaksanakan Perizinan yang Sebelumnya sebagai Kewenangan Kabupaten/Kota; (yang sering Menimbulkan Konflik yakni: Pelepasan Kawasan Hutan, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

2. Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUPHKm (Hutan Kemasyarakatan), dan IUPHHK-HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang Areal Kerjanya sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mempertimbangkan Proses/Tahapan yang sudah ada

PERATURAN GUBERNUR YANG PRIORITAS

• Review Perizinan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kehutanan.

• TUPOKSI SKPD/KPHP/KPHL dan Personil, Perlengkapan Pendanaan dan Dokumentasi (P3D).

• Penyelesaian Konflik-Konflik antara Sektor Kehutanan, Pertambangan dan Energi, dan Perkebunan.

• Penyiapan Jaringan Data Geospasial untuk Mendukung One Map One Province.

• Kemitraan Pengeloaan Lanskap/Ekoregion Terpadu/Pembagian 3 (Tiga) Zonasi Utama

• PERDA KARHUTLAH dan Tata Kelola Hutan • Kelembagaan KPH danPengelolaan Lanskap.• Ruang Kelola Masyarakat di Kawasan

Hutan/Pendampingan Kegiatan Perhutanan Sosial.

PENYELESAIAN 4-KONFLIK PRIORITAS

1. Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dalam IUP Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau dalam Kawasan Hutan, dan Tumpang Tindih dengan IUP (Perkebunan).

2. Rehabilitasi/Kegiatan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara termasuk Penyelesaian Perbedaan antara Luas IUP dengan Kondisi Luas Eksisting (Eksisting>IUP).

3. Penyelesaian Status Desa Definitif yang Berada dalam Kawasan Hutan.

4. Penyelesaian Hak Ulayat/Hak Masyarakat Hukum Adat dan Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan untuk Penerbitan Tanda Bukti Hak.

UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLAH• Pemetaan DESA RAWAN KEBAKARAN• Konsolidasi Seluruh STAKEHOLDER (P4) • Penguatan/Pembentukan LEMBAGA Desa

Peduli Api (DPA)• Melakukan NEED ASSESMENT DPA • Evaluasi Kepatuhan SAPRAS

DAMKAR/GAKKUM • Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DPA Olah Lahan Tanpa Bakar (Lintas Sektoral SKPD)

• Konservasi GAMBUT & HCV (BRG)• Perkuatan SATGAS DAMKAR Manggala

Agni• Pemantauan Hutan/PATROLI

LANSKAP ZONA I HUTAN RAWA GAMBUT, HUTAN

PANTAI & MANGROVE (OGAN KOMERING ILIR; BANYUASIN; MUSI BANYUASIN)

LANSKAP ZONA III LOWLAND RAWA LEBAK & LAHAN KERING (OGAN ILIR; PRABUMULIH; PALI; MURA;

LUBUKLINGGAU; OKU; OKU TIMUR; PALEMBANG)

LANSKAP ZONA II DAS/TANGKAPAN AIR

KAWASAN BUKIT BARISAN SELATAN(EMPAT LAWANG; PAGARALAM; LAHAT;

MUARAENIM; MURATARA; OKUS)

KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP

DUKUNGAN STAKEHOLDERKONSORSIUM INGGERIS, NORWEGIA, BELANDA

RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG & DANGKU

YAYASAN BELANTARA RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG &, HSM BANTAYAN, HSM PADANG SUGIHAN, HUTAN LINDUNG PANTAI TIMUR OKI

IDH & BPDP-CPO FUND SUSTAINABLE PALM OIL LUMBUNG PASOK MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN

BPDP, SINAR MAS FORESTRY, UNDPREDD+

114 LOKASI DUKUNGAN DESA PEDULI API

GIZ BIOCLIME KONSERVASI BIODIVERSITAS KAWASAN MERANG

LAMA-I PROJECT DANIDA DENMARK

PENGUATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN PERUBAHAN IKLIM

PT. REKI RESTORASI EKOSISTEM MUSI BANYUASIN

WORLD BANK DALAM PROSES (WAKIL PRESIDEN BANK DUNIA SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL)

NEGARA-NEGARA UNI EROPAH

DALAM PENJAJAKAN (DUBES UNI EROPAH SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL)

KELEMBAGAAN KEMITRAAN P4KELEMBAGAAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH SOUTH SUMATRA)

TIM KOORDINASI KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP/ EKOREGION TERINTEGRASI & BERKELANJUTAN

Komite GERAKAN

DESA PEDULI API

Komite KEMITRAAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Komite RESTORASI EKOSISTEM

GAMBUT & HCV

Komite MEDIASI RESOLUSI KONFLIK

PUSAT DATA

PEMB. MASY

PERGUB/ PERDA

Restorasi GAMBUT &

HCV

EVALUASI SAPRAS DAMKAR

KONFLIK LAHAN

SATGAS DAMKAR

BAPPEDA DTPH, DKP BPMPD

Bakorluh BKP,DisnakNakertrans

Biro Hukum

Dinas PU Bina

Marga/ Pengairan/ Ciptakarya

BLH Disbun Dishut

Biro Tapem BPN

BPBD BKSDA

Kepala Unit Pelaksana Teknis Lanskap (UPTL) Unit MPA/ KTPA/ RPKDT

Unit Kemitraan

Pemberdayaan Masyarakat & Lingkungan

Unit Kelola

Jaringan Drainase/

Irigasi

Unit Mediasi Solusi Konflik Lahan

Unit Akslerasi

Perhutanan Sosial PHBM/

MPTS/ Bioenergi

Unit Model Pasokan Lumbung Sawit Berkelanjutan

KPH/ KPHP/ KPHL

MPA/ KTPA/ RPKDT

POKTAN/ KUBE

Pengelola CD/ CSR

Perusahaan

KUD/ Koperasi

Masyarakat Adat

LSM/ NGO/ OSM

KOORDINATOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Wakil Koordinator Wakil Gubernur Sumatera Selatan

DEWAN PENGARAH Ketua: Sekretaris Daerah Wakil Ketua: Asisten II

Anggota: Kepala SKPD Terkait

PENGUKURAN, PELAPORAN & VERIFIKASI

(Lembaga Independen)

KONSORSIUM PENDUKUNG

TRUST FUND

Sekretaris Eksekutif (SE) Wakil SE

PENDUKUNG

KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ BADAN

NASIONAL

SEKRETARIAT

PENDUKUNG

Koordinator Manajemen Lanskap Kab/ Kota antar Kabupaten/ Kota I,II,III,IV,V

Pendamping Kegiatan

BUPATI/ WALIKOTA LOKASI KEGIATAN

Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

(RADALKARHUTLAH) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 – 2018

KOORDINATOR GUBERNUR SUMATERA SELATAN

WAKIL KOORDINATOR

PANGDAM II SRIWIJAYA

WAKIL KOORDINATOR KAPOLDA SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS EKSEKUTIF Staf Khusus Gubernur Bd Perubahan Iklim

Asisten II Setprov. Sumatera Selatan

BENDAHARA/ LOGISTIK Asisten IV Setprov. Sumatera Selatan

Kepala BPKAD Sumatera Selatan Karo Umum & Perlengkapan Setprov. Sumsel

SEKRETARIAT & HUMAS Kepala BAPPEDA Sumatera Selatan

Karo Humas dan Protokol Setprov. Sumsel

SUB KOORDINATOR SATGAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DPA Kadishut Sumsel Karo Ops Polda Sumsel Kasrem GAPO 044 Palembang Kadit Binmas Polda Sumsel Kadisbun Sumsel Kadis TPH Sumsel Kepala BLH Sumsel/ FPPLH Sumsel Kadis BPMPD Sumsel Kadis Kelautan dan Perikanan Sumsel Kadistamben Sumsel Sekretaris Bakorluh Sumsel Kadis Koperasi dan UKM Sumsel Kadisnaketran Sumsel Komite REG-HCV Sumatera

Selatan/ Tim Unsri Kepala BMKG Palembang Forum Masyarakat Sipil Sumsel ATC Fakultas Pertanian Unsri APHI Sumsel GAPKI Sumsel SKK Migas Wilayah Sumsel Perhepi Palembang/ TKPM Sanpala Aulia Cendekia IDH The Sustainable Trade Initiative Yayasan Belantara ZSL

SUB KOORDINATOR SATGAS PENEGAKKAN HUKUM

Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Kepala BLH Sumatera Selatan Kadisbun Sumsel Kepala BPMID Sumatera Selatan Kepala BPN Sumatera Selatan Kepala Biro Hukum Setprov Sumsel Kepala Biro Tapem Setprov Sumsel Kepala Satpol PP Sumsel Kepala BPKH Wilayah Palembang Kadishut SPORC/ Polhut Tim Patroli Karo Hukum Setprov. Sumsel

SUB KOORDINATOR SATGAS SIAGA DARURAT ASAP (SDA) Danrem GAPO 044 Palembang Kepala BPBD Sumsel Kadit Sabhara Polda Sumsel Dansat Brimob Polda Sumsel Danlanud Danlanal Palembang BKSDA/ Manggala Agni/ UPTPPIKHL

Wil. Sumsel Kepala UPTDKHL Dishut Sumsel Kadinkes Sumsel Kadishub & Inforkom Sumsel Kadis PU Bina Marga Sumsel Kadinsos Sumsel/ Tagana Tim SAR TMC BPPT PMI Sumatera Selatan Kwarda Pramuka Sumatera Selatan Pengurus/ Anggota Desa Peduli Api Tim DAMKAR Perusahaan ORARI RAPI

KEMENTERIAN/

BADAN/ LEMBAGA TINGKAT NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA RADALKARHUTLAH

Pendidikan Lingkungan/ Sosialisasi; Pelatihan;

Pemberdayaan Masyarakat; Pemantauan Hotspot; Evaluasi

Sosialisasi Gakkum; Evaluasi SOP Sapras &

SDM Damkar; Solusi Konflik Lahan; Patroli

Tugas

Pengamanan Teritorial; Operasi (Darat, Laut/

Perairan, Udara; Evakuasi; Kesehatan

Tugas

Tugas

KOMITE PENGARAH Sekretaris Daerah Sumatera Selatan

Kasdam I I Sriwijaya Karo Ops Polda Sumatera Selatan

Sumatera Selatan di Forum CoP_21 ParisWawancara dengan Leonardo diCaprio;

Pembicara di Forum Tokoh DuniaLeader Summit; Penandatangan MoU dengan IDH

PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa.

SPIRIT SRIWIJAYA

semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal yang saya berikan

dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak

tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka

HARAPAN1.Sektor kehutanan mampu

menyokong perekonomian daerah dan nasional.

2.Hutan mampu mendukung kelestarian lingkungan dan mengurangi terjadinya bencana.

3.Sektor kehutanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk pemgamanan hutan

THANK YOUROAD TO ASIAN GAMES 18 (180818)HEADING TOWARDS A GREEN SOUTH

SUMATRA