ANGGARAN DASAR

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAANDengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan Kaum Marhaen. Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa Marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar di dalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugastugas kemasyarakatannya. Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut :

BAB INAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 11. Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI2. 3. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia BAB II

AZAS

Pasal 21. Esa 2. Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai azas perjuangan GMNI GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha

BAB III TUJUAN DAN SIFATPasal 31. GMNI adalah Organisasi Kader dan Organisasi Perjuangan yang bertujuan umtuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 2. GMNI adalah Organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan

BAB IV M O T T OPasal 4 GMNI mempunyai motto : PEJUANG PEMIKIR-PEMIKIR PEJUANG BAB V U S A H A

Pasal 51. Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI 2. Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan dan

keutuhan organisasi BAB VI

KEANGGOTAAN Pasal 61. Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui Azas, Tujuan, Sifat, Motto dan Usaha organisasi serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan 2. Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak-hak anggota : Hak bicara dan Hak suara Hak memilih dan Hak dipilih Hak membela diri. Hak mendapat perlindungan dari organisasi Kewajiban anggota: 1. 2. 3. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Disiplin Organisasi Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi Aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi. BAB VII SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI1. 2. GMNI di tingkat nasional dipimpin secara Kolektif-Kolegial oleh Presidium GMNI di tingkat provinsi dikoordinasi oleh Koordinator Daerah

3. 4.

GMNI di tingkat cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang GMNI di tingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pengurus Komisariat Pasal 9

PRESIDIUM1. Pimpinan tertinggi yang bersifat Kolektif-Kolegial dengan keanggotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga 2. 3. Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta kedalam Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya

kepada Kongres berikutnya 4. 5. Tugas dan wewenang Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pelaksana administratif kebijakan Presidium adalah Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris

Jenderal 6. 7. Tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Tata cara pengambilan keputusan dalam Presidium ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 10

KOORDINATOR DAERAH1. Badan Koordinatif tertinggi di tingkat daerah yang bersifat kolektif dan bertugas menjalankan kebijakan Presidium di daerah 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat daerah dan mewakili organisasi keluar serta

kedalam daerah yang bersangkutan 3. Tugas dan wewenang KORDA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 11

DEWAN PIMPINAN CABANG1. Pimpinan tertinggi di tingkat cabang dan memimpin kegiatan organisasi di wilayah cabang yang bersangkutan 2. Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh

kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya

3.

Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah

Tangga 4. Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 PENGURUS KOMISARIAT 1. Pengurus Komisariat adalah Pimpinan Organisasi di tingkat Komisariat 1. Berkewajiban menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat dan

mempertanggungjawabkan segala kebijakannya dalam Musyawarah Anggota Komisariat berikutnya 2. Tata cara pengambilan keputusan dalam Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB VIII

PERMUSYAWARATANPasal 13 Permusyawaratan organisasi terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kongres Kongres Luar Biasa Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Antar Cabang Konferensi Cabang Konferensi Cabang Khusus Rapat Kordinasi Antar Komisariat Musyawarah Anggota Komisariat Pasal 14

KONGRES1. Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi

2. 3. 4.

Diselenggarakan 1(satu) kali dalam 2(dua) tahun Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 2 (dua) tahun

berikutnya 5. 6. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris Jenderal dan Anggota Presidium Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan

Cabang 7. Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang

bersangkutan (in-absentia) 8. Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan

rehabilitasi keanggotaan 9. Menilai pertanggungjawaban Presidium

10. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya Pasal 15

KONGRES LUAR BIASA1. 2. Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 16

RAPAT KOORDINASI NASIONAL1. 2. 3. Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-Garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk

selanjutnya disahkan dalam Kongres 4. 5. 6. Memberikan rekomendasi kepada Presidium tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya

oleh Presidium

7. 8.

Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 17

FORUM KOORDINASI ANTAR CABANG1. 2. 3. 4. 5. Forum koordinasi antar cabang dalam satu provinsi Diselenggarakan minimal satu kali dalam enam bulan untuk keperluan koordinasi Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut daerah/wilayah bersangkutan Tata cara penyelenggaraan Forum Koordinasi Antar Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Dalam 2 (dua) tahun sekali dilaksanakan pemilihan pengurus KORDA yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3

DPC di wilayah yang bersangkutan Pasal 18

KONFERENSI CABANG1. 2. 3. 4. 5. 6. Badan musyawarah tertinggi ditingkat cabang Diselenggarakan satu kali dalam dua tahun Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 19

KONFERENSI CABANG KHUSUS1. 2. Pasal 20 Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Khusus Syarat-syarat Konferensi Cabang Khusus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

RAPAT KOORDINASI ANTAR KOMISARIAT

1. 2. 3.

Forum musyawarah koordinasi DPC dengan Komisariat-komisariat dalam suatu wilayah cabang Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijakan yang sedang dan akan

ditempuhnya 4. 5. Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Khusus Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Antar Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 21

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT1. 2. 3. 4. 5. Badan musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Merumuskan dan menetapkan tata cara rekruitmen calon anggota Merumuskan dan menetapkan program Komisariat Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Komisariat, serta memilih dan menetapkan pengurus

Komisariat periode berikutnya 6. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX ATRIBUTPasal 22 1. GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua

sisinya dan warna putih di tengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng di tengahnya serta tulisan GmnI di bawahnya 2. GMNI mempunyai lambang : Mars, hymne, dan panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan

Kongres 3. Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam peraturan intern Presidium yang diberlakukan

secara nasional

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASARPasal 23 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurangkurangnya 2/3 dari peserta yang hadir

BAB XI

KETENTUAN PERALIHANPasal 24 1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui

hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Kongres 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,

Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya 3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Dasar ini, masih memiliki masa

kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Dasar ini 4. Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat 3(tiga) di atas, diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian

tak terpisahkan 2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dalam Kongres GMNI XVI di Wisma Kinasih, Bogor Jawa Barat, pada

tanggal 20 Desember 2008 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Anggaran Rumah Tangga

BAB I

KEANGGOTAAN Pasal 1 1. Keanggotaan GMNI tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, latarbelakang, etnis, golongan

dan status sosial calon anggota 2. Calon anggota adalah mereka yang masih dalam masa perkenalan selama 1(satu) bulan terhitung sejak

tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa perkenalan dimaksud 3. Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang

selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan oleh Dewan Pimpinan Cabang 4. Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang

dihimpun oleh Komisariat untuk menjadi anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) 5. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada Presidium setiap 1 (satu)

tahun sekali Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Komisariat atau Dewan Pimpinan Cabang dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan organisasi lainnya 2. 3. 4. Tidak menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sejenis dan atau partai politik serta TNI-POLRI Umur maksimum calon anggota 25 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam peraturan intern berdasarkan kebijakan Dewan

Pimpinan Cabang masing-masing 5. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu

Tanda Mahasiswa 6. Setiap anggota yang berpindah tempat di luar wilayah cabang bersangkutan, wajib membawa surat

pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat 7. 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studynya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan

batas usia 30 tahun kecuali melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 tahun

Pasal 3

1.

Setiap anggota yang berpindah tempat di luar wilayah cabang bersangkutan, wajib membawa surat

pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat 2. 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studynya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan

batas usia 30 tahun kecuali melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 tahun Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA1. Hak suara dan Hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu 2. 3. Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan

maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi 4. 5. Melakukan pembelaan diri di dalam Kongres terhadap pemecatan sementara Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan

organisasi Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi 2. 3. 4. 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang Merekrut dan mengumpulkan calon anggota baru selama 1 (satu) tahun, minimal 3 (tiga) orang Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN1. Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal (3)

2.

Bertempat tinggal di luar wilayah cabang yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahannya kepada

Dewan Pimpinan Cabang setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan 3. 4. Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang serta mendapat

persetujuan Presidium 5. 6. Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres Meninggal dunia BAB II PENGURUS Pasal 7

PRESIDIUM1. Kepengurusan Presidium bersifat Kolektif-Kolegial dan masing-masing anggota mempunyai kedudukan yang sederajat 2. Jumlah Pengurus Presidium ditetapkan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya

13 (tiga belas) orang 3. 4. Pengurus Presidium dipilih dan ditetapkan dalam Kongres Pengurus Presidium dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam 1. 2. 3. 5. Organisasi Peserta Pemilu dan Partai Politik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sejenis Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Kongres

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara Pengurus Presidium dilakukan pembagian tugas secara

fungsional melalui Tata Kerja Presidium yang ditetapkan dalam Rapat Presidium 6. Kepengurusan Presidium maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih

kembali 7. Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman kepengurusan seorang Pengurus Presidium maka

dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu 8. Pergantian Antar Waktu diputuskan melalui Rapat Presidium dan dipertanggungjawabkan pada Rapat

Koordinasi Nasional dan atau forum Kongres

9.

Pada masa akhir jabatannya, Presidium menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Kongres

10. Presidium dikoordinasi oleh seorang Ketua Presidium Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG1. 2. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya Dalam melaksanakan ayat (1), Presidium menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan

Presidium 3. Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Nasional (BALITBANGNAS), Lembaga-lembaga tingkat

nasional dan Komite-komite 4. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan

dalam RAKORNAS dan dipertanggung jawabkan di KONGRES 5. 6. Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan KONFERCAB atau KONFERCABSUS Bila dipandang perlu Presidium berwenang mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi

di bawahnya 7. 8. 9. Menyelenggarakan KONGRES dan RAKORNAS sesuai waktu yang ditetapkan Menegakkan disiplin organisasi Menyampaikan Progress Report dalam RAKORNAS

10. Menetapkan Koordinator Daerah (KORDA) berdasarkan Forum Koordinasi Antar Cabang (FORKORANCAB) Pasal 9

SEKRETARIAT JENDERAL1. 2. Dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipilih dalam Kongres Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, fungsi Sekretaris Jenderal dapat dilaksanakan oleh salah satu

Pengurus Presidium yang ditetapkan dalam Rapat Presidium 3. 4. Sekretaris Jenderal bertugas menggerakan fungsi administrasi organisasi secara nasional Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dapat membentuk Sekretaris-Sekretaris, yang diangkat

dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Presidium

5. 6.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas biro-biro yang berada di bawahnya Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Rapat Presidium Pasal 10

RAPAT PRESIDIUM1. 2. Pengambilan kebijakan Presidium dilakukan melalui Rapat Presidium Setiap keputusan dalam Rapat Presidium pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai

mufakat. 3. Apabila ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil menyangkut keselamatan/eksistensi

organisasi, maka dapat dilakukan penetapan berdasarkan suara terbanyak 4. Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada di luar ketetapan Kongres terlebih dahulu perlu

mendapat permufakatan RAKORNAS 5. 6. Rapat Presidium hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Pengurus Presidium Untuk kepentingan keselamatan/eksisitensi organisasi yang mendesak dimana ayat (5) diatas tidak

terpenuhi, maka rapat ditunda 3 x 60 menit. Apabila penundaan tersebut ternyata tidak memenuhi ayat (5), maka Rapat Presidium dianggap sah bila dihadiri +1 dari jumlah Pengurus Presidium dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Presidium berikutnya 7. Keputusan Rapat Presidium mengikat semua Pengurus Presidium Pasal 11

KOORDINATOR DAERAH1. 2. 3. Pembagian wilayah Koordinator Daerah ditetapkan oleh Keputusan Presidium berdasarkan provinsi Calon-calon Pengurus Koordinator Daerah diusulkan oleh DPC-DPC pada Forum Koordinasi Antar Cabang Jumlah anggota dan susunan Pengurus Koordinator Daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta Komite-Komite apabila diperlukan 4. Keanggotaan Koordinator Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat

dipilih kembali 5. 6. Masa kepengurusan Koordinator Daerah selama 2 (dua) tahun Dalam menjalankan tugasnya Koordinator Daerah bertanggungjawab kepada Presidium

7.

Syarat terbentuknya KORDA minimal terdapat 3 (tiga) DPC definitif di wilayah provinsi yang bersangkutan Pasal 12

TUGAS DAN WEWENANG1. Mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi di daerah provinsi yang diatur dalam Keputusan Presidium 2. Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam Keputusan

Presidium untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsinya 3. 4. 5. 6. Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar cabang di wilayah provinsinya Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang baru di wilayah provinsinya Bersama-sama DPC melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah Bersama-sama Presidium melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG1. Dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) Lembaga Perguruan Tinggi dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang, setelah dibentuk minimal 3 (tiga) Komisariat 2. 3. Dalam satu kota/kabupaten hanya ada satu DPC sesuai SK Presidium Dalam melaksanakan kebijaksanaan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada

Presidium 4. 5. 6. 7. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan dalam : Organisasi Partai Politik Peserta Pemilu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sejenis Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Kongres

1.

Pengurus pemangku sementara (caretaker) Dewan Pimpinan Cabang yang baru dibentuk oleh

Presidium bertugas menyiapkan Konferensi Cabang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan 2. Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun dan

kemudian dapat ditetapkan sebagai cabang definitif

3.

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua,

seorang Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara 4. Tata Kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Kerja Cabang, dalam melaksanakan

hasil-hasil Konferensi Cabang 5. Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman Pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka

dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu melalui Rapat Koordinasi Antar Komisariat. 6. Pada akhir masa jabatannya, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang mempertanggung jawabkan

segala kebijakannya dalam Konferensi Cabang Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG1. Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang 2. 3. Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konfercab/Konfercabsus Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susunan Pengurus Komisariat hasil Musyawarah

Anggota Komisariat 4. Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk melakukan pemecatan sementara terhadap anggota yang

dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan disiplin organisasi 5. 6. 7. 8. Mempersiapkan pembentukan Komisariat-Komisariat baru dalam wilayah cabang bersangkutan Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah cabangnya Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat Cabang Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk dan mengangkat

Biro-Biro, Koordinator Komisariat sesuai dengan kebutuhan Pasal 15

RAPAT-RAPAT DEWAN PIMPINAN CABANG1. Dalam menjalankan ketetapan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dapat membuat peraturanperaturan dan keputusan-keputusan cabang yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang 2. Setiap keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang, pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk

mencapai mufakat

3.

Penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dapat diambil jika keputusan tersebut menyangkut

keselamatan/eksistensi organisasi 4. Rapat Dewan Pimpinan Cabang hanya sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

pengurus Dewan Pimpinan Cabang 5. Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak dimana ayat (4) diatas tidak

terpenuhi, maka rapat ditunda 360 menit. Apabila penundaan tidak memenuhi ayat (4), maka Rapat Dewan Pimpinan Cabang dianggap sah, bila dihadiri n+1 dari anggota Dewan Pimpinan Cabang dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Dewan Pimpinan Cabang berikutnya 6. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua anggota cabang bersangkutan Pasal 16

PENGURUS KOMISARIAT1. Komisariat dapat dibentuk di setiap Fakultas/Akademi/Lembaga Perguruan Tinggi yang memiliki anggota minimal 10 orang 2. Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan

program operasional di tingkat komisariat 3. Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan

Cabang 4. Susunan Pengurus Komisariat terdiri dari seorang Komisaris, beberapa Wakil Komisaris, seorang

Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Biro

5. Pada Fakultas/Akademi/Universitas yang belum memiliki Pengurus Komisariat, dibentuk pemangkusementara (caretaker) Komisariat oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Komisariat 6. 7. Tata Kerja Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Rapat Kerja Komisariat Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pengurus Komisariat bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan

Cabang Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS KOMISARIAT1. 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di tingkat Fakultas/Akademi/Universitas Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal, dan iuran serta pengadaan tentang kebijakan nasional

organisasi kepada seluruh anggota di tingkat basis

3. 4. 5.

Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Mengupayakan pertemuan-pertemuan antar komisariat Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, Pengurus Komisariat dapat membentuk Biro-Biro

BAB IIIPERMUSYAWARATAN Pasal 18

KONGRES1. 2. Diselenggarakan Presidium dengan dibantu oleh kepanitiaan kongres yang dibentuk oleh Presidium Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Kongres dipersiapkan oleh Presidium untuk selanjutnya dibahas

dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres 3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang

terpilih 4. Kongres sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah cabang definitif Pasal 19

PESERTA KONGRES1. Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang definitif yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Presidium

2. Peninjau Kongres adalah Presidium, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional, dan Biro-Biro SekretariatJenderal, Koordinator Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Caretaker Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES1. 2. Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat

meminta Presidium untuk menjelaskan pokok persoalan. 3. Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal 1/2n+1 peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 DPC Definitif 2. Rancangan Materi, Acara, dan Tata Tertib Kongres Luar Biasa, disiapkan oleh Presidium untuk selanjutnya

ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa 3. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium, dan selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan

Sidang Terpilih 4. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui RAKORNAS melalui inisiatif Presidium dan atau

Dewan Pimpinan Cabang yang disetujui oleh 2/3 DPC Definitif 5. Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Pasal 22

RAPAT KOORDINASI NASIONAL1. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Presidium, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Presidium 2. Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal 15 ayat 1, maka DPC-

DPC dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bila disetujui minimal 2/3 DPC Definitif 3. 4. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia Rakornas Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Presidium, dan selanjutnya dipimpimpin oleh Pimpinan

Sidang Terpilih 5. 6. Rapat Koordinasi Nasional sah jika dihadiri oleh 2/3 DPC Definitif Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Nasional pada dasarnya diambil dengan mengutamakan

musyawarah untuk mufakat 7. Apabila ayat (6) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Koordinasi Nasional sah apabila disetujui oleh

minimal n+1 peserta yang hadir Pasal 23

FORUM KOORDINASI ANTAR CABANG

1.

Diselenggarakan oleh Koordinator Daerah dalam satu wilayah propinsi, dengan membentuk Kepanitiaan

yang dibentuk dalam Rapat Antar DPC-DPC 2. 3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib disiapkan oleh Panitia Forum Koordinasi Antar Cabang Ketetapan-ketetapan dalam Forum Koordinasi Antar Cabang pada prinsipnya diambil dengan

mengutamakan musyawarah untuk mufakat Pasal 24

KONFERENSI CABANG1. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang 2. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh

Pimpinan Sidang terpilih 3. 4. Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh 2/3 Komisariat Definitif Ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk

mufakat 5. Jika ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan dalam Konferensi Cabang dianggap sah jika disetujui

oleh minimal n+1 peserta yang hadir Pasal 25

KONFERENSI CABANG KHUSUS1. Konferensi Cabang Khusus hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan 2/3 Komisariat Definitif 2. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang, dan selanjutnya dipimpin oleh

Pimpinan Sidang terpilih 3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Konferensi Cabang Khusus disiapkan oleh Dewan Pimpinan

Cabang, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Cabang Khusus 4. Pelaksanaan Konferensi Cabang Khusus ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Antar Komisariat atas inisiatif

Dewan Pimpinan Cabang dan atau 2/3 Komisariat Definitif 5. 6. Ketetapan dalam Konferensi Cabang Khusus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang Khusus sah jika disetujui oleh n+1

jumlah peserta yang hadir

Pasal 26 RAPAT KOORDINASI ANTAR KOMISARIAT 1. 2. Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Cabang Apabila ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar pasal (20) ayat (1), maka

Komisariat-Komisariat dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Komisariat bila disetujui oleh minimal n+1 jumlah Komisariat definitif diwilayah cabang yang bersangkutan. 3. 4. 5. 6. Rapat Koordinasi Antar Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Komisariat definitif Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Rapat Koordinasi Antar Komisariat disiapkan oleh DPC Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang Khusus Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Koordinasi Antar Komisariat pada prinsipnya diambil dengan

mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat 7. Jika ayat (6) tidak dapat terpenuhi maka Ketetapan Rapat Koordinasi Antar Komisariat sah apabila disetujui

oleh minimal n+1 jumlah peserta yang hadir Pasal 27 MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT 1. 2. 3. Diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat Musyawarah Anggota Komisariat sah jika dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota Komisariat yang bersangkutan Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Musyawarah Anggota Komisariat disiapkan oleh Pengurus

Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Komisariat 4. Ketetapan-ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat, pada dasarnya diambil dengan musyawarah

untuk mufakat 5. Jika ayat (4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat sah bila disetujui oleh

minimal n+1 peserta yang hadir 6. DPC hadir dalam Musyawarah Anggota Komisariat sebagai Peninjau, Pengurus Komisariat sebagai Peserta

Kehormatan, dan utusan Komisariat lainnya sebagai undangan BAB IV PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 28 1. Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas

kepemimpinan dan pengabdian organisasi 2. 3. 4. 5. 6. Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Presidium Kaderisasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu : Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD Kaderisasi Tingkat Menegah disingkat KTM Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP

BAB V DISIPLIN ORGANISASIPasal 29 1. 2. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh

organisasi serta tindakan lainya yang menyimpang dari kebijakan organisasi 3. Dilarang menyebar luaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota

dan masyarakat pada umumnya 4. Larangan sebagaiman dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa

membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi Pasal 30 PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN 1. Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Pengurus Komisariat bersangkutan dan

secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang 2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Pengurus Komisariat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan

memperhatikan pandangan anggota 3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Presidium dengan

memperhatikan pandangan pengurus komisariat dan atau anggota 4. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Presidium dilakukan oleh Rapat Presidium, dibahas dan disahkan dalam

Rapat Koordinasi Nasional dan Kongres

Pasal 31 PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN 1. 2. 3. Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan dan Keputusan Organisasi Dewan Pimpinan Cabang dapat melakukan pemecatan sementara terhadap Anggota yang melakukan

pelanggaran disiplin 4. 5. Anggota yang mengalami pemecatan sementara dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah yang bersangkutan tidak dapat membela diri dalam Kongres BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 32 1. Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara anggota yang membahayakan

keutuhan organisasi 2. Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi Pasal 33

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA1. 2. 3. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan

organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki diatasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu B A B VII KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34 1. 2. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik B A B VIII KEUANGAN Pasal 35 1. Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan

usaha- usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

B A B IX HIERARKI PERATURAN ORGANISASIPasal 36 Tata urutan Peraturan Organisasi disusun secara hirarkis sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ketetapan Kongres Keputusan Rapat Koordinasi Nasional. Peraturan Presidium Keputusan Presidium. Instruksi Presidium. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Cabang Ketetapan Konferensi Cabang. Keputusan Rapat Koordinasi Antar Komisariat Peraturan Dewan Pimpinan Cabang.

k) l) m) n)

Keputusan Dewan Pimpinan Cabang. Instruksi Dewan Pimpinan Cabang. Ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat Keputusan Pengurus Komisariat. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Rumah Tangga menimbulkan perbedaan penafsiran,

dimusyawarahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional 2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan dan

Kebijakan Organisasi lainnya 3. Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, masih memiliki

masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini 4. 5. Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) adalah : Dewan Pimpinan Cabang melalui mekanisme Konferensi Cabang 1. Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Anggota Komisariat B A B XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 1. 2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga ini, disempurnakan kembali dalam Kongres XVI, di Wisma Kinasih, Bogor Jawa

Barat, pada tanggal 20 Desember 2008 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanggal : Wisma Kinasih Bogor Jawa Barat : 20 Desember 2008

Jam

: 05.22 WIB