Embed Size (px)
DESCRIPTION
a
Citation preview
ANGGARAN DASAR KOPERASI
BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA
Pasal 1
1. Badan usaha ini bernama KOPERASI SERBA USAHA “......................................”, dengan nama singkatan KSU .................................... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Syariah.
2. Koperasi berkedudukan di : ............................................ Magelang.Kelurahan : ............................Kecamatan : ............................Kota : MagelangPropinsi : Jawa Tengah
3. Daerah Kerja KSU ................................... diseluruh Indonesia.
BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP
Pasal 2
Landasan dan Azas
1. Koperasi Syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19452. Koperasi Syariah berazaskan Syariat Islam bersumber dari Al Qur’an dan Al-Hadits, diantaranya :
a. “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al-Maidah [5]: 2)
b. ”... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini" ...” (Shaad [38]:24)
c. “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (HQR Abu Daud dan Hakim)
d. “Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR.Al-Bukhari)
Pasal 3
Prinsip Pengelolaan
1. Koperasi Syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sebagai berikut :a. koperasi Syariah adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan
usaha yang halal, baik, sehat, serta bermanfaat.b. menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya
ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi Syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip pengelolaan koperasi, sebagai berikut :a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa atas modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem
bagi hasil;e. kemandirian;f. pendidikan perkoperasian;g. menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan
atau lembaga lainnya.
BAB III
TUJUAN DAN PERAN
Pasal 4
1. Koperasi Syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip prinsip Islam.
2. Koperasi Syariah berfungsi dan berperan :a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fatonah), konsisten dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip syariah Islam.
c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama dan melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan bekerja.g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
BAB IV
U S A H A
Pasal 5
Jenis Usaha
1. Usaha Koperasi Syariah , meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, jual beli dan tidak riba, perjudian (masyir), serta ketidak jelasan (ghoro)
2. Untuk menjalankan fungsi dan perannya, Koperasi Syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam SERTIFIKASI USAHA KOPERASI
3. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sbb :a. Bidang usaha Simpan Pinjamb. Bidang jasa (Service)c. Bidang perdagangan (Trading)d. Bidang Produksi (Manufaktur)
4. Untuk klasifikasi kegiatan usaha secara lengkap termuat dalam Aturan Rumah Tangga
Pasal 6
Ketentuan Usaha
1. Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah, harus sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Usaha-usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB V
PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM
Pasal 7
Pelayanan Unit Simpan Pinjam
1. Unit Simpan Pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh koperasi di bidang jasa keuangan, yang pengelolaannya harus dipisahkan dari Unit usahalainnya serta memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
2. Dalam melaksanakan usahanya, Unit Simpan Pinjam dapat menyelenggarakan usaha sebagai berikut:a. Menerima simpanan berjangka dan simpanan dari anggota,calon anggota,Koperasi lain dan
atau anggotanya.b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau
anggotanya.c. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.3. Pelayanan terhadap koperasi lain dan atau Anggotanya dilakukan berdasarkan kerjasama atau
kemitraan usaha. Ketentunan mengenai jenis, tata cara, persyaratan, administrasi dan lainnya mengenai simpanan berjangka dan simpanan serta pemberian pinjaman diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga (ART) dan peraturan khusus.
Pasal 8
Pemodalan Unit Simpan Pinjam
1. Koperasi menetapkan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam Koperasi primer sebagai modal tetap, yang besarnya minimal Rp.15.000.000,00 ( Lima Belas Juta rupiah )
2. Modal Tetap Unit Simpan Pinjam dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berkurang atau ditarik kembali oleh koperasinya
3. Untuk memperbesar Usahanya, maka Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi, dari :a. Anggota.b. Koperasi lain dan atau anggotanya.c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.e. Sumber lain yang sah.
4. Kelebihan atas dana yang dihimpun Unit Simpan Pinjam setelah melaksanakan kegiatannya, dapat ditempatkan dalam bentuk :a. Giro,deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan
lainnyab. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada koperasi lainc. Pembelian saham melalui pasar modal yang terdaftar di bursa efek di Indonesiad. Pembelian obligasi yang terdaftar pada bursa di Indonesia
5. Penempatan dana untuk pembelian saham, penerbitan obligasi dan sarana investasi lainnya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Musyawarah Anggota, karena menanggung resiko yang cukup tinggi
6. Untuk menjaga kesehatan Unit Simpan Pinjam, tidak diperbolehkan menghipotikkan dan atau menggadaikan harta kekayaannya
Pasal 9
Pinjaman
1. Dalam usaha pemberian pinjaman koperasi dapat menetapkan berbagai jenis pinjaman sesuai dengan kebutuhan.
2. Pinjaman hanya dapat diberikan pada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.3. Pinjaman diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari peminjam serta
kemampuan keuangan koperasi.4. Setiap pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman dan diperkuat
dengan jaminan.5. Jaminan pinjaman dapat berupa surat bukti kepemilikan barang, hak tagih, pernyataan kesediaan
tanggung renteng di antara anggota, atau usaha yang dibiayai dari pinjaman tersebut.6. Setiap permohonan pinjaman harus disertai bukti yang mendukung penggunaan pinjaman
tersebut.7. Batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggota, calon angota, anggota mitra muamalah
ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.
Pasal 10
Pengelola Unit Simpan Pinjam
1. Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus, akan tetapi Pengurus dapat mengangkat Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam.
2. Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan atau Badan Usaha, termasuk yang berbentuk Badan Hukum.
3. Pengelola atau Manajer Unit Simpan Pinjam diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus yang ditetapkan dalam surat perjanjian/kontrak kerja.
4. Dalam hal pengelola adalah perorangan wajib memenuhi persyaratan sbb :a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan, dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari petugas yang berwenang.
b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.c. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan-Pinjam
dan atau magang dalam usaha simpan pinjam.5. Dalam hal pengurus menjadi pengelola Unit Simpan , maka berlaku ketentuan sebagai mana
diatur dalam pasal 10 ayat (4) pada Anggaran Dasar (AD) ini.6. Apabila pengelola lebih dari satu orang, sekurang - kurangnya 50% dari jumlah pengelola wajib
mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam serta diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
7. Apabila Pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sbb :a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai.b. Memiliki tenaga menajerial yang berkualitas baik.
8. Persyaratan, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban Pengelola Unit Simpan Pinjam diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga ( ART ), peraturan khusus dan atau perjanjian / kontrak kerja.
Pasal 11
Cabang Unit Simpan Pinjam
(1) Untuk meingkatkan kualitas pelayanan Unit Simpan Pinjam, Koperasi dapat membuka ---
jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas --------
ditempat kedudukan koperasi atau di tempat lain.-------------------------------------------------
(2) Pembukaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam berskala daerah harus mendapat ---------
persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan UMK atas nama ------
Menteri Koperasi dan UKM.-------------------------------------------------------------------------
(3) Kantor Cabang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha ------
untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan ---
pemberian pinjaman.-----------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 6 dari 24
(4) Kantor Cabang Pembantu berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan ---------
kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai --------------
wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk ---
memutuskan pemberian pinjaman.------------------------------------------------------------------
(5) Kantor kas berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha --------
untuk menghimpun dana.-----------------------------------------------------------------------------
Pasal 12
Pengelolaan Kantor Cabang Unit Simpan Pinjam
(1) Pengelolaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dilakukan ---------
oleh Pimpinan Kantor Cabang, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan Pimpinan ---------
Kantor Kas dibantu oleh karyawan.-----------------------------------------------------------------
(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pengurus dengan ------------
perjanjian/kontrak kerja setelah mendengar saran dari Manajer Unit Simpan Pinjam.-------
(3) Persyaratan untuk diangkat menjadi Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantudan
kantor Kas adalah : -------------------------------------------------------------------------------
a. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan, ---------
magang dalam usaha simpan pinjam.------------------------------------------------------
b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau di hukum -
karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.-------------------------
c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.-----------------------------------------------------
(4) Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dalam ----------------
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus yang secara teknis -----------
operasional diatur dalam peraturan khusus.--------------------------------------------------------
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang ------
Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas diatur lebih ---------
lanjut dalam Aturan Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus dan atau ------------------
perjanjian/kontrak kerja.------------------------------------------------------------------------------
Pasal 13
Kerahasiaan
(1) Pengelola Unit Simpan Pinjam berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang -----------
berhubungan dengan Simpanan Berjangka dan Tabungan masing-masing -------------------
penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali ------------
dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan atau perpajakan.-----------
(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai Simpanan Berjangka dan ------------
Tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----------
diajukan oleh Pimpinan Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada
Pemerintah.----------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 14
PelaporanAnggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 7 dari 24
(1) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya wajib menyampaikan laporan keuangan --------
secara berkala (Triwulan) dan tahunan kepada Pemerintah, dengan ketentuan : -------------
a. laporan Triwulan (akhir bulan Maret,Juni,September dan Desember) ----------------
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya.-----------------------------------
b. laporan tahunan disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya.------------
(2) Laporan keuangan dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur - unsur: --------------------------
Neraca, Perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan yang memuat --------------
kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos - pos neraca dan perhitungan hasil usaha -----
serta laporan perubahan kekayaan bersih.----------------------------------------------------------
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 15
Ketentuan Umum
(1) Keanggotaan Koperasi Syariah terdiri dari Anggota Aktif, Anggota Alumni, dan ------
Anggota Mitra Muamalah -----------------------------------------------------------------------
(2) Yang dapat diterima menjadi anggota adalah pengurus, ustadz, karyawan, atau -------
santri karya yang masih aktif pada lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -
(3) Yang dapat diterima menjadi anggota alumni adalah alumni santri karya / mantan ----
karyawan pada lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -------------------------
(4) Yang dapat diterima menjadi anggota mitra muamalah adalah masyarakat umum -----
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam anggaran dasar dan -------
Aturan Rumah tangga. -------------------------------------------------------------------------
(5) Keanggotaan pada Koperasi Syariah tidak dapat dipindahtangankan ---------------------
(6) Persyaratan untuk menjadi anggota; hak dan kewajiban anggota lebih lanjut diatur ----
dalam Aturan Rumah Tangga ------------------------------------------------------------------
Pasal 16
Anggota Aktif
(1). Anggota Aktif adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi Syariah ---------
(2). Yang dapat diterima menjadi anggota aktif Koperasi Syariah ini adalah warga ---------
NegaraRepublik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : ---------------
a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ------------------
(dewasa, tidak dalam perwalian )-----------------------------------------------------------
b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan -----
simpanan wajib sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini------------------------
c. Telah menyetujui isi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga dan peraturan -------
peraturan perkoperasian yang berlaku-----------------------------------------------------
d. Pernah atau sedang aktif membina dan mengembangkan usaha usaha---------------
kerakyatan berdasarkan prinsip prinsip muamalah Islam sebagai wujud-------------
kepedulian terhadap masyarakat terutama golongan ekonomi lemah-----------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 8 dari 24
e. Tercatat sebagai pengurus, karyawan / santri karya, atau Ustadz pada lembaga ---
di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid yang dibuktikan dengan surat --------------
rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan. ------------------------------------------
f. Klasifikasi anggota Koperasi Syariah diatur di Aturan Rumah Tangga ----------
(3). Keanggotaan aktif Koperasi Syariah mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan -------
dengan catatan dalam buku daftar anggota----------------------------------------------------
(4). Seseorang yang masuk Anggota Koperasi Syariah harus : ---------------------------------
a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus atau mendatangi -------
langsung ke kantor kopontren --------------------------------------------------------------
b. Bilamana pengurus menolak permohonan dimaksud, maka yang berkepentingan -
dapat meminta pertimbangan Musyawarah Anggota------------------------------------
Pasal 17
Kewajiban Anggota
Setiap anggota aktif mempunyai kewajiban :-----------------------------------------------------------
a. Mematuhi Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga,. peraturan khusus dan ----------
keputusan Musyawarah Anggota.---------------------------------------------------------------
b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan -
oleh Musyawarah Anggota.----------------------------------------------------------------------
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah-------
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan -------
e. Menanggung kerugian Koperasi Syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur ----------
dalam Anggaran Dasar ini.-----------------------------------------------------------------------
Pasal 18
Hak Anggota
Setiap anggota aktif mempunyai hak :------------------------------------------------------------------
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Musyawarah ---------
Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------------
b. Memilih dan atau dipilih menjadi Anggota Pengurus atau Pengawas ---------------------
c. Meminta diadakannya Musyawarah Anggota sesuai dengan ketentuan yang ----------
diatur dalam Anggaran Dasar ini ---------------------------------------------------------------
d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Musyawarah --------------
Anggota baik diminta ataupun tidak diminta dengan cara yang hikmah dalam ----------
rangka amar ma’ruf nahi mungkar--------------------------------------------------------------
e. Mendapatkan pelayanan Koperasi Syariah yang sama antar -------------------------------
sesama anggota aktif-----------------------------------------------------------------------------
f. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi Syariah -------------------------
g. Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing ------
anggota aktif terhadap Koperasi Syariah -----------------------------------------------------
h. Mendapatkan Sisa Hasil penyelesaian pembubaran apabila -------------------------------
Koperasi dibubarkan baik atas kehendak anggota aktif maupun kehendak ---------------
pejabat ----------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 19
Berakhirnya Keanggotaan Aktif
(1) Keanggotaan aktif berakhir, bilamana anggota aktif : ---------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 9 dari 24
a. Meninggal dunia-------------------------------------------------------------------------------
b. Minta berhenti atas permintaan sendiri-----------------------------------------------------
c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan -----
d. Diberhentikan oleh pengurus karena :------------------------------------------------------
1). Tidak memenuhi syarat keanggotaan----------------------------------------------
2) Tidak memenuhi kewajban sebagai anggota.--------------------------------------
3). Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan------------------------------------
Pasal 20
Calon Anggota
(1) Orang yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan status keanggotaannya---------
diakui sebagai Calon Anggota-------------------------------------------------------------------
(2) Calon anggota adalah seorang yang :-----------------------------------------------------------
a. Belum melunasi simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran----------
dasar ini----------------------------------------------------------------------------------------
b. Belum dicatat dalam buku daftar anggota-------------------------------------------------
Pasal 21
Anggota Alumni
(1). Definisi anggota alumni adalah alumni santri karya / mantan karyawan pada ---------
lembaga di lingkungan Pesantren Daarut Tauhiid -------------------------------------------
(2). Anggota aktif yang berakhir status kekaryaannya pada lembaga di lingkungan ---------
Pesantren Daarut Tauhiid maka status keanggotaannya secara otomatis berubah -------
menjadi anggota alumni ------------------------------------------------------------------------
(3). Setiap anggota alumni mempunyai kewajiban -----------------------------------------------
a. Mematuhi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga, dan peraturan koperasi -------
syariah lainnya yang berlaku ---------------------------------------------------------------
b. Memiliki simpanan anggota Alumni yang besarnya diatur dalam --------------------
Aturan Rumah tangga ----------------------------------------------------------------------
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah -
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan --
(4). Setiap anggota alumni mempunyai hak untuk ---------------------------------------------
a. Menghadiri, dan menyatakan pendapat dalam Musyawarah Anggota, memiliki ---
hak suara, hak memilih Pengurus atau Pengawas, hak dipilih menjadi Pengawas -
dan Penasehat, namun tidak memiliki hak untuk dipilih menjadi Pengurus. --------
b. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar Musyawarah ---------
Anggota baik diminta ataupun tidak diminta dengan cara yang hikmah dalam -----
rangka amar ma’ruf nahi mungkar---------------------------------------------------------
c. Mendapatkan pelayanan Koperasi Syariah yang sama antar sesama anggota -------
d. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi Syariah ---------------------
e. Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing -
anggota luar biasa terhadap Koperasi Syariah -------------------------------------------
(5). Keanggotaan alumni mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan dengan catatan ------
buku daftar anggota alumni ---------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 10 dari 24
(6). Keanggotaan alumni berakhir, bilamana Anggota alumni :---------------------------------
a. Meninggal Dunia-----------------------------------------------------------------------------
b. Berhenti atas permintaan sendiri-----------------------------------------------------------
c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :----------------------------------------------------
1. Tidak dapat memenuhi syarat syarat keanggotaan alumni.------------------------
2. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota alumni -------------------------------
3. Terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merugikan koperasi syariah .----
(9) Permintaan berhenti sebagai anggota alumni harus diajukan secara tertulis -------------
kepada pengurus.----------------------------------------------------------------------------------
Pasal 22
Anggota Mitra Muamalah
(1). Definisi Anggota Mitra Muamalah adalah masyarakat pengguna jasa simpan ----------
pinjam di luar dari anggota aktif dan anggota alumni koperasi syariah -------------------
(2). Yang dapat diterima menjadi anggota mitra muamalah adalah : ---------------------------
a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing ( Yang memiliki Kartu Ijin ---
Masuk ) yang bertempat tinggal di Indonesia --------------------------------------------
b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ------------------
c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melakukan Simpanan Anggota ------------
Mitra Muamalah sebagaimana diatur dalam Aturan Rumah Tangga --------------
d. Menyetujui Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan peraturan --------------
peraturan perkoperasian yang berlaku -----------------------------------------------------
(3). Setiap anggota mitra muamalah mempunyai kewajiban ------------------------------------
a. Mematuhi anggaran dasar, Aturan Rumah tangga, dan peraturan koperasi -------
syariah lainnya yang berlaku ---------------------------------------------------------------
b. Memiliki simpanan anggota mitra muamalah yang besarnya diatur dalam ----------
Aturan Rumah tangga ----------------------------------------------------------------------
(4). Setiap anggota mitra muamalah mempunyai hak untuk -------------------------------------
a. Mendapatkan layanan jasa simpan pinjam dari koperasi syariah ---------------------
b. Mendapatkan layanan khusus dari koperasi syariah -------------------------------------
c. Mendapatkan tanda keanggotaan mitra muamalah --------------------------------------
(5). Keanggotaan mitra muamalah mulai berlaku dan hanya dapat di buktikan --------------
dengan catatan buku daftar anggota mitra muamalah ---------------------------------------
(6). Keanggotaan mitra muamalah, bilamana Anggota mitra muamalah :---------------------
a. Meninggal Dunia-----------------------------------------------------------------------------
b. Berhenti atas permintaan sendiri-----------------------------------------------------------
c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :----------------------------------------------------
a. Tidak dapat memenuhi syarat syarat keanggotaan mitra muamalah.-------------
b. Tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota mitra muamalah -------------------
c. Terbukti melakukan tindakan kejahatan yang merugikan koperasi syariah .----
(7). Permintaan berhenti sebagai anggota mitra muamalah harus diajukan secara-----------
tertulis kepada pengurus.------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 11 dari 24
BAB VII
MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 23
Ketentuan Umum
(1) Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam-----------------
Koperasi Syariah .---------------------------------------------------------------------------------
(2) Musyawarah Anggota mempunyai wewenang, antara lain :--------------------------------
a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga.--------------------------
b. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas-------------------
c. Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha -----
Koperasi Syariah.-----------------------------------------------------------------------------
d. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan -
tugasnya termasuk laporan keuangan / neraca dan perhitungan hasil usaha.---------
e. Mengesahkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ---
Koperasi Syariah.-----------------------------------------------------------------------------
f. Pembagian Sisa Hasil Usaha----------------------------------------------------------------
(3) Musyawarah anggota paling sedikit diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun ---
dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau -------------
(4) Musyawarah anggota dapat diadakan atas :---------------------------------------------------
a. Permintaan tertulis dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota.--------------
b. Keputusan musyawarah pengurus ---------------------------------------------------------
Pasal 24
Keabsahan Musyawarah Anggota
(1) Musyawarah anggota sah apabila dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota aktif-----
(2) Jika musyawarah anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi -------------
ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) maka pengesahan musyawarah ----
dapat dilakukan dengan cara meminta persetujuan anggota aktif yang hadir dan -------
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.--------------------------------------
Pasal 25
Keputusan Musyawarah Anggota
(1) Keputusan Musyawarah Anggota sedapat mungkin diambil berdasarkan ----------------
musyawarah untuk mencapai mufakat.---------------------------------------------------------
(2) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan -
suara, dengan ketentuan sebagai berikut :-----------------------------------------------------
a. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak--------------------------------
b. Setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara -------------------------------------
c. Anggota yang tidak hadir, tidak dapat mewakilkan suaranya.-----------------------
(3) Setiap musyawarah Anggota, pimpinan musyawarah wajib membuat risalah -----------
musyawarah yang dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh ----
Pimpinan musyawarah ---------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 12 dari 24
(4) Berita Acara Musyawarah memuat hal-hal yang penting mengenai jalannya ------------
musyawarah, kesimpulan musyawarah, ketetapan musyawarah dan keputusan ---------
musyawarah. ---------------------------------------------------------------------------------------
(5) Hal-hal yang menyangkut ketetapan/keputusan musyawarah dituangkan dalam --------
bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah ---------------
(6) Selanjutnya ketetapan/keputusan tersebut menjadi dokumen koperasi yang -------------
tembusannya diberitahukan kepada anggota serta instansi terkait. -------------------------
Pasal 26
Undangan Musyawarah Anggota
Undangan, acara Musyawarah Anggota dan laporan pertanggung jawaban pengurus dan ------
pengawas harus disampaikan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -------------
musyawarah anggota diselenggarakan.------------------------------------------------------------------
Pasal 27
Musyawarah Anggota Luar Biasa
(1) Selain Musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Koperasi -------
Syariah dapat melakukan Musyawarah Anggota Luar Biasa apabila keadaan -----------
mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah --
Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas :-------------------------------------
a. permintaan tertulis dari 20 % jumlah anggota aktif --------------------------------------
b. keputusan musyawarah Pengurus secara tertulis dalam rangka -----------------------
mengembangkan koperasi syariah ---------------------------------------------------------
c. permintaan pengawas secara tertulis -------------------------------------------------------
(3) Musyawarah Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan -----------
wewenang musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ---------------
BAB VIII
P E N G U R U S
Pasal 28
Ketentuan Umum
(1) Pengurus Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh anggota aktif dalam Musyawarah ----
Anggota --------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata cara pemilihannya ------
diatur dalam Aturan Rumah Tangga.-------------------------------------------------------
(3) Pengurus merupakan pemegang kuasa Musyawarah Anggota.-----------------------------
(4) Pengurus sekurang kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sekurang-----
kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara-------------------------------------
(5) Yang dipilih menjadi pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat -------------
sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 13 dari 24
a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan memiliki sifat dan sikap -----
1. shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. ---------------
2. istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. ------------
3. tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. -
4. amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan --------------
kredibilitas. -------------------------------------------------------------------------------
5. fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. ----
6. ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan ----
awareness. --------------------------------------------------------------------------------
7. mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas. ------------------------------------
b. Memiliki pemahaman muamalah syariah, kelembagaan ekonomi syariah dan ------
perkoperasian----------------------------------------------------------------------------------
c. Mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan serta keterampilan kerja yang --
baik.---------------------------------------------------------------------------------------------
d. Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.------------------------------------
e. Sudah menjadi anggota koperasi syariah selama 2 (dua) tahun serta -----------------
memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan ---------
koperasi ----------------------------------------------------------------------------------------
(6) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir masa---
jabatannya, dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa --------
jabatan. ---------------------------------------------------------------------------------------------
(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota Pengurus harus mengangkat sumpah/janji --
yang tata cara dan pengaturannya di atur dalam Aturan Rumah Tangga.--------------
Pasal 29
Tugas dan Kewajiban Pengurus
(1) Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk :--------------------------------------------------
a. Memimpin organisasi dan Usaha Koperasi Syariah -------------------------------------
b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran ------------
pendapatan dan belanja Koperasi; ---------------------------------------------------------
c. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi syariah ---------
d. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Pengurus.--------------
e. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas --------
f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; --------------
g. memelihara daftar buku anggota dan pengurus ------------------------------------------
h. Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan ----------
keterangan yang diperlukan.----------------------------------------------------------------
i. Memfasilitasi anggota dalam mengembangkan secara partisipatif organisasi -------
dan kelompok-kelompok usaha anggota yang dibentuk menurut satuan -------------
wilayah dan atau aktivitas / pekerjaan / profesi anggota dan atau persamaan -------
kepentingan lainnya.--------------------------------------------------------------------------
j. Menanggung segala kerugian yang timbul diakibatkan kelalaian seseorang --------
atau beberapa orang anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. --------------
(2) Tugas pokok masing masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Aturan Rumah ----
tangga.----------------------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 14 dari 24
Pasal 30
Hak dan Wewenang Pengurus
Pengurus berhak dan berwenang, antara lain :----------------------------------------------------------
a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola (manajer dan karyawan) sesuai -----------
kebutuhan Koperasi Syariah---------------------------------------------------------------------
b. Pengurus dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan kepada pengelola-------
c. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai keputusan ------------
Musyawarah Anggota untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.----------------------------
d. Mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan ------------------------------------
e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota --
sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan Aturan Rumah tangga -------------
f. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai ----
dengan tanggung jawabnya dan keputusan Musyawarah Anggota ------------------------
Pasal 31
Pergantian Pengurus Sebelum Berakhir Masa Jabatan
(1) Bilamana anggota Pengurus berhenti / diberhentikan sebelum masa jabatannya --------
habis, musyawarah Pengurus dapat mengangkat pengganti sementara sampai ----------
dengan pelaksanaan musyawarah anggota.----------------------------------------------------
(2) Pelaksanaan musyawarah anggota untuk memilih dan mengangkat pengganti ----------
anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan selambat-lambatnya dilaksanakan------
1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. --------------------------------------------------
Pasal 32
Pemberhentian Pengurus
Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Musyawarah Anggota, apabila :----------------
1. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi dan atau------------
Anggotanya-----------------------------------------------------------------------------------------
2. Melanggar ketentuan Syariah berdasarkan keputusan Dewan Penasehat Syariah -----
atau tidak mentaati Undang Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya, ---
Anggaran Dasar, Aturan Rumah Tangga dan Keputusan Musyawarah Anggota.-----
3. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan ------------------
Koperasi Syariah----------------------------------------------------------------------------------
Pasal 33
Dana Operasional Pengurus
Pengurus menerima dana operasional karena pekerjaan dan tanggung jawabnya ----------------
berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota.---------------------------------------------------------
BAB IX
PENGAWAS
Pasal 34
Ketentuan Umum
(1) Pengawas Koperasi Syariah dipilih dari dan oleh anggota aktif dalam Musyawarah --
Anggota.--------------------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 15 dari 24
(2) Pemilihan Pengawas dilaksanakan secara demokratis, dan tata cara pemilihannya ----
diatur dalam Aturan Rumah Tangga.-------------------------------------------------------
(3) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat syarat---
sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------
a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata’ala dengan memiliki sifat dan sikap ------
1. shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas. ---------------
2. istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas. ------------
3. tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif. -
4. amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan --------------
kredibilitas. -------------------------------------------------------------------------------
5. fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif. ----
6. ri’ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan ----
awareness. --------------------------------------------------------------------------------
7. mas’uliyah yang mencerminkan responsibilitas. ------------------------------------
b. Memiliki pemahaman muamalah syariah, kelembagaan ekonomi syariah dan ------
perkoperasian terutama dengan fungsi pengawasan -------------------------------------
c. Mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan serta keterampilan kerja yang --
baik.---------------------------------------------------------------------------------------------
d. Tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.------------------------------------
e. Sudah menjadi anggota koperasi syariah selama 2 (dua) tahun serta -----------------
memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan ---------
koperasi syariah ------------------------------------------------------------------------------
f. Diutamakan adalah yang pernah menjadi pengurus koperasi syariah -----------------
(4) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir ----
masa jabatannya dapat dipilih kembali --------------------------------------------------------
(5) Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota, -----------------
(6) Pengawas dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh musyawarah pengawas.-------------
(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota Pengawas harus mengucapkan sumpah/------
janji Pengawas di hadapan Musyawarah Anggota yang tata cara diatur dalam ----------
Aturan Rumah Tangga.------------------------------------------------------------------------
Pasal 35
Tugas Pengawas
(1) Pengawas bertugas untuk :-----------------------------------------------------------------------
a Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan--------------------
pengelolaan koperasi -------------------------------------------------------------------------
b Mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi ---------
syariah dan unit usaha -----------------------------------------------------------------------
c Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan------------
kepada pengurus dan kepada Musyawarah Anggota.------------------------------------
d Menanggapi dan meneliti keluhan-keluhan yang disampaikan oleh anggota --------
mengenai penyelenggaran usaha-usaha koperasi.----------------------------------------
(2) Dalam hal syariah, Pengawas berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dewan -------
Syariah Nasional ----------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 16 dari 24
(3) Dalam hal tertentu, Pengawas dapat meminta bantuan jasa Audit kepada Akuntan -----
Publik dengan persetujuan Pengurus------------------------------------------------------------
(4) Biaya jasa Audit ditanggung oleh Koperasi Syariah dan dianggarkan dalam -----------
rencana anggaran dan belanja Koperasi Syariah,.---------------------------------------------
Pasal 36
Wewenang Pengawas
Pengawas berwenang untuk untuk :----------------------------------------------------------------------
1. Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti bukti lainnya yang--
ada pada Koperasi Syariah -----------------------------------------------------------------------
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.--------------------------------------------
3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.------------------------------
4. Menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan--
tugasnya. -------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 37
Kerahasian Hasil Pengawasan / Pemeriksaan
Selain kepada Pengurus dan Musyawarah Anggota, Pengawas dan mereka yang-----------------
melakukan pemeriksaan atas Koperasi Syariah harus merahasiakan hasil pengawasan / -------
pemeriksaan.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 38
Pergantian Pengawas Sebelum Berakhir Masa Jabatan
(1) Bilamana anggota Pengawas berhenti / diberhentikan sebelum masa jabatannya -------
habis, musyawarah Pengawas dapat mengangkat pengganti sementara sampai ---------
dengan pelaksanaan musyawarah anggota.----------------------------------------------------
(2) Pelaksanaan musyawarah anggota untuk memilih dan mengangkat pengganti ----------
anggota pengawas yang berhenti/diberhentikan selambat-lambatnya dilaksanakan -----
1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.---------------------------------------------------
Pasal 39
Uang Jasa Pengawas
Pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai dengan -----------
RAPB tahun berjalan yang sudah diputuskan oleh Musyawarah Anggota.------------------------
Pasal 40
Pengawasan Terhadap Pengelola
Dalam hal Koperasi Syariah mengangkat pengelola, maka pengawasan kepada ----------------
pengelola dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu waktu apabila diperlukan -------
sesuai keputusan musyawarah anggota.-----------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 17 dari 24
BAB X
PENASEHAT
Pasal 41
Ketentuan Umum
(1) Untuk kepentingan Koperasi Syariah , musyawarah anggota dapat mengangkat --------
Penasehat--------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Persyaratan dan tatacara pengangkatan anggota Dewan Penasehat diatur dalam---------
Aturan Rumah Tangga.------------------------------------------------------------------------
Pasal 42
Tugas, Wewenang, dan Hak Penasehat
(1) Penasehat syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan pertimbangan, saran, --
dan masukan kepada pengurus dan pengawas baik diminta atau tidak, dalam rangka --
memajukan koperasi syariah.--------------------------------------------------------------------
(2) Penasehat Syariah tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan imbalan jasa ------
sesuai dengan RAPB tahun berjalan yang sudah diputuskan Musyawarah Anggota.----
BAB XI
PENGELOLA
Pasal 43
(1) Pengelolaan usaha koperasi dilakukan oleh pimpinan unit usaha dengan dibantu -------
oleh beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui Perjanjian --------
Kerja yang dibuat secara tertulis ;---------------------------------------------------------------
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi pimpinan unit usaha diatur dalam anggaran -------
rumah tangga --------------------------------------------------------------------------------------
(3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unit usaha bertanggungjawab kepada --------
Pengurus --------------------------------------------------------------------------------------------
BAB XII
PEMBUKUAN
Pasal 44
(1) Koperasi Syariah wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.-----
(2) Tahun buku Koperasi Syariah mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31-----------
Desember.-------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Koperasi Syariah wajib pada setiap tahun buku mengadakan perhitungan hasil --------
usaha dan membuat laporan keuangan.---------------------------------------------------------
(4) Laporan Keuangan dimaksud dalam ayat ( 3 ) harus ditandatangani oleh semua --------
anggota pengurus.---------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 18 dari 24
(5) Pengurus dapat menentukan kebijakan sistem administrasi pembukuan Koperasi ------
Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----------------------------------------------
BAB XIII
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN
Pasal 45
Pada waktu kantor dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :----------------
1. Setiap orang yang berkepentingan untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta------------
Perubahannya tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinan atau petikannya-------------
dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.---------------------------------------------
2. Setiap anggota dan pejabat instansi yang berwenang dapat menelaah buku, catatan----
dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk-----------
mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos ---------------------
menyalin seperlunya.-----------------------------------------------------------------------------
BAB XIV
PERMODALAN
Pasal 46
Dana Usaha
(1) Yang dimaksud dana usaha adalah dana dana yang bersumber dari dan diusahakan----
oleh Koperasi Syariah ----------------------------------------------------------------------------
a. Modal Koperasi Syariah meliputi modal sendiri dan modal penyertaan.--------------
b. Dana Amanah----------------------------------------------------------------------------------
(2) Modal sendiri dapat berasal dari ----------------------------------------------------------------
a. Simpanan Pokok------------------------------------------------------------------------------
b. Simpanan Wajib-------------------------------------------------------------------------------
c. Cadangan---------------------------------------------------------------------------------------
d. Hibah--------------------------------------------------------------------------------------------
e. Donasi ------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Modal penyertaan dapat berasal dari :----------------------------------------------------------
a. Anggota.----------------------------------------------------------------------------------------
b. Koperasi lain dan atau anggotanya.---------------------------------------------------------
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.------------------------------------------------------
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.---------------------------------------------
e. Sumber dana lainnya yang sah.-------------------------------------------------------------
(4) Dana Amanah dapat berupa :--------------------------------------------------------------------
a. Simpanan sukarela anggota------------------------------------------------------------------
b. Dana amanah perorangan atau lembaga----------------------------------------------------
Pasal 47
Simpanan Anggota
(1) Besarnya simpanan pokok adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ----
besarnya simpanan wajib ditentukan dalam Musyawarah Anggota.-----------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 19 dari 24
(2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus dapat--------------
mengijinkan anggota untuk membayar dalam waktu sebanyak-banyaknya 5 (lima) ----
kali angsuran bulanan.----------------------------------------------------------------------------
(3) Uang simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diminta kembali oleh----------
Anggota selama masih menjadi anggota.-------------------------------------------------------
(4) Pada waktu keanggotaan berakhir, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib --------------
merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif,------------
jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----------------------------------
(5) Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain Simpanan Pokok dan------------
Simpanan Wajib dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih menjadi-----------
anggota. Persyaratan dan tata caranya diatur dalam Aturan Rumah Tangga dan -----
Peraturan Khusus.---------------------------------------------------------------------------------
BAB XV
SISA HASIL USAHA
Pasal 48
Sisa Hasil Usaha
(1) Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) --------
tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya--------------------
termasuk pajak dan zakat dalam tahun buku yang bersangkutan.-----------------------------
(2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh setelah dikurangi zakat sebesar 2.5 % (dua koma ------
lima persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :--------------------------------------------
a. 30 % Dana Cadangan Koperasi.--------------------------------------------------------------
b. 30 % Anggota sebanding dengan jasa usahanya terhadap koperasi ( transaksi dan ---
partisipasi modal ) ------------------------------------------------------------------------------
c. 10 % Dana Pengurus dan Pengawas ---------------------------------------------------------
d. 10 % Dana Pengelola dan Karyawan---------------------------------------------------------
e. 20 % Dana Pendidikan, dana sosial dan pembangunan daerah kerja--------------------
(3) Pembagian dan prosentase sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal 38 dapat diubah ----
sesuai dengan keputusan Musyawarah Anggota.------------------------------------------------
Pasal 49
Dana Cadangan
(1) Cadangan adalah kekayaan Koperasi Syariah yang diperuntukan untuk menambah----
permodalan dan guna menutup kerugian Koperasi, sehingga tidak boleh-----------------
dibagikan kepada Anggota-----------------------------------------------------------------------
(2) Penggunaan dana cadangan untuk menutup kerugian Koperasi harus berdasarkan------
keputusan musyawarah anggota-----------------------------------------------------------------
(3) Musyawarah anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan setinggi tingginya---
75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan guna kepentingan usaha ---------
Koperasi Syariah dan sekurang kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari----------
jumlah cadangan harus disimpan pada Bank Pemerintah atau Bank Syariah ------------
dalam bentuk tabungan dan atau Giro----------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 20 dari 24
BAB XVI
TANGGUNGAN ANGGOTA
Pasal 50
(1) Apabila Koperasi Syariah dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan --
Koperasi Syariah tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan ---------------
kewajibannya, maka setiap anggota diwajibkan menanggung kerugian masing---------
masing terbatas pada Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang seharusnya telah ---
disetor oleh Anggota yang bersangkutan kepada Koperasi Syariah serta modal -------
penyertaan yang dimilikinya.--------------------------------------------------------------------
(2) Anggota aktif yang telah berhenti dari Koperasi Syariah, tidak menanggung -----------
kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskannya setelah keluar dari Koperasi ------
Syariah sepanjang belum melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.------------------
(3) Kerugian yang diderita oleh Koperasi Syariah pada akhir suatu tahun buku ditutup----
dengan uang cadangan.---------------------------------------------------------------------------
(4) Bilamana kerugian dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka------------------
Musyawarah Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian -------
dengan sisa hasil usaha tahun tahun yang akan datang apabila kerugian tidak ----------
diakibatkan oleh kelalaian Pengurus.-----------------------------------------------------------
BAB XVII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 51
Dasar Pembubaran
Pembubaran Koperasi Syariah dapat dilakukan berdasarkan :---------------------------------------
1. Keputusan Musyawarah anggota--------------------------------------------------------------------
2. Keputusan Pemerintah--------------------------------------------------------------------------------
Pasal 52
Keputusan Pembubaran
(1) Pembubaran Koperasi Syariah berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota-----------
didasarkan karena :--------------------------------------------------------------------------------
a. Jangka waktu berdiri Koperasi Syariah telah berakhir---------------------------------
b. Keberadaan dan kegiatan usaha Koperasi Syariah tidak dapat diharapkan.----------
(2) Keputusan pembubaran Koperasi Syariah atas keputusan Musyawarah Anggota -------
harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Musyawarah Anggota kepada para -----
kreditur dan pemerintah.--------------------------------------------------------------------------
(3) Selama pemberitahuan keputusan pembubaran Koperasi Syariah belum diterima ------
oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi Syariah belum berlaku baginya.--------------
Pasal 53
Pembubaran Oleh Pemerintah
Keputusan pembubaran Koperasi Syariah oleh Pemerintah dilakukan apabila :-------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 21 dari 24
(1) Terdapat bukti bukti bahwa Koperasi Syariah tidak memenuhi ketentuan Undang -----
Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya dan atau tidak melaksanakan --
ketentuan dalam Anggaran Dasarnya, atau----------------------------------------------------
(2) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang dinyatakan -
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang ------
tetap, atau ------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Koperasi Syariah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah ------
mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau ------------------------------------------------
(4) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan dan atau tidak melakukan ---------
kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut turut terhitung sejak ----
tanggal pengesahan Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Syariah.-----
Pasal 54
Penyelesaian Pembubaran
(1) Untuk kepentingan kreditur dan Anggota Koperasi Syariah terhadap pembubaran------
Koperasi Syariah harus dilakukan penyelesaian pembubaran Koperasi yang ------------
selanjutnya disebut penyelesaian.---------------------------------------------------------------
(2) Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesai Pembubaran Koperai Syariah yang-------
selanjutnya disebut Penyelesai.------------------------------------------------------------------
(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota Tim Penyelesai----
ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Pemerintah-----------------------------------------
(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan “KOPERASI--
SYARIAH DALAM PENYELESAIAN”----------------------------------------------------
Pasal 55
Tim Penyelesai
(1) Penyelesai mempunyai hak, kewajiban dan wewenang antara lain :-----------------------
a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi ----------------
Syariah dalam penyelesaian.--------------------------------------------------------------
b. Mengumpulkan segala keterangan yang akan diperlukan-----------------------------
c. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus dan Pengawas---------
baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama.------------------------------------
d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan catatan arsip Koperasi-------
Syariah----------------------------------------------------------------------------------------
e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang----------------
didahulukan dari hutang lainnya.---------------------------------------------------------
f. Menggunakan sisa hasil kekayaan untuk menyelesaikan kewajiban ----------------
Koperasi Syariah.---------------------------------------------------------------------------
g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota---------------------------------
(2) Dalam masa penyelesaian, kewajiban pembayaran Koperasi Syariah yang harus--------
didahulukan adalah berdasarkan urutan sebagai berikut :------------------------------------
a. Gaji pegawai yang terutang------------------------------------------------------------------
b. Biaya perkara di Pengadilan-----------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 22 dari 24
c. Biaya Lelang-----------------------------------------------------------------------------------
d. Pajak Koperasi---------------------------------------------------------------------------------
e. Biaya kantor seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung-------------
f. Penyimpan dan atau penabung yang pembayarannya dilakukan secara---------------
berimbang untuk setiap penyimpan / penabung yang ditetapkan oleh Tim-----------
Penyelesai berdasarkan persetujuan Pemerintah.-----------------------------------------
g. Kreditur lainnya.------------------------------------------------------------------------------
(3) Tim Penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan---
dalam keputusan pembubaran Koperasi Syariah.--------------------------------------------
(4) Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan tugasnya-------------------
(5) Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota dibebankan-------
kepada Koperasi Syariah yang besarnya sebanyak 5% (lima persen) dari ----------------
jumlah sisa penyelesaian.-------------------------------------------------------------------------
(6) Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Pemerintah dibebankan kepada-----------
Pemerintah------------------------------------------------------------------------------------------
(7) Berita acara hasil penyelesaian disampaikan kepada pemerintah dan dengan------------
diserahkannya berita acara penyelesaian pembubaran Koperasi Syariah, maka tugas --
Tim Penyelesai berakhir.-------------------------------------------------------------------------
Pasal 56
Pengumuman Pembubaran
(1) Pembubaran Koperasi Syariah diumumkan oleh Pemerintah dalam berita Negara ----
dan biaya untuk itu ditanggung oleh Pemerintah---------------------------------------------
(2) Status Badan Hukum Koperasi Syariah dihapus sejak tanggal pengumuman------------
pembubaran Koperasi dalam Berita Negara.--------------------------------------------------
BAB XVIII
PEMBINAAN
Pasal 57
(1) Koperasi Syariah berada dibawah pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh -------
kuasa Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik--------------
Indonesia di Daerah tingkat Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota------------------------
(2) Pembinaan dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka memberikan bimbingan----
kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi Syariah.------------------------------------
(3) Terhadap Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan unit usaha lainnya, Pemerintah dalam--
pembinaannya mempunyai tugas sbb :---------------------------------------------------------
a. Memantau Perkembangan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dab unit usaha----------
lainnya secara berkala melalui laporan keuangan.---------------------------------------
b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik menyangkut organisasi-----------
maupun usahanya.----------------------------------------------------------------------------
c. Melakukan penilaian kesehatan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan unit-----------
usaha lainnya. ---------------------------------------------------------------------------------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
Halaman 23 dari 24
(4) Pelaksanaan pembinaan diatur oleh Pemerintah, sebagaimana tersebut dalam ayat (1)
tidak dimaksudkan ikut campur dalam urusan internal Koperasi Syariah , akan --------
tetapi untuk menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong ---
pertumbuhan dari permasyarakatan agar menjadi koperasi yang sehat, kuat, -----------
tangguh dan mandiri serta berakar pada masyarakat-----------------------------------------
(5) Koperasi Syariah apabila tidak memberikan kesempatan serta membantu kelancaran--
pemeriksaan yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3),------------
dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah berupa penghentian sementara --------
kegiatan usahanya sampai dengan penutupan Unit Simpan Pinjam Bagi Hasil dan ----
unit usaha lainnya.---------------------------------------------------------------------------------
BAB XIX
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 58
Koperasi Syariah didirikan sejak akta pendirian disyahkan Pemerintah untuk jangka ----------
waktu tidak terbatas.---------------------------------------------------------------------------------------
BAB XX
SANKSI – SANKSI
Pasal 59
(1) Setiap anggota yang melanggar Anggaran Dasar, Anggran Rumah Tangga, ------------
keputusan Musyawarah Anggota, peraturan khusus dan peraturan lainnya yang --------
berlaku dapat dikenakan sanksi secara bertahap dari mulai peringatan pertama, --------
kedua, ketiga, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.------------
(2) Musyawarah Anggota dapat memberhentikan pengurus dan pengawas yang tidak------
melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.--------
(3) Pengelola dan karyawan yang melanggar ketentuan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja--
sehingga mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Syariah dapat diberhentikan dan ----
penyelesaian kewajibannya atas kerugian yang diderita oleh Koperasi Syariah ---------
dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan---------------------------------------------
(4) Sanksi sanksi di maksud pada ayat (1), (2), dan (3) tidak menutup kemungkinan ------
dilakukan penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.----------------
BAB XXI
ATURAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal 60
Musyawarah Anggota menetapkan Anggaran Dasar , Aturan Rumah Tangga dan Peraturan --
Khusus yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam Anggaran Dasar Koperasi -----
Syariah serta hal-hal yang dianggap perlu dan belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini.-------Anggaran Dasar Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid
