ANGGARAN DASARBADAN KERJASAMA ANTAR DESA

MITRA USAHA RAKYATKECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

BAB INAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, IDENTITAS DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

a. BKAD ( Badan Kerjasama Antar Desa ) adalah Pengelola PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LOKAL BERBASIS KAWASAN (P2SLBK) MANDIRI yang dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa Persiapan Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Sebelas.

b. BKAD dibentuk atas kesepakatan tiga desa yang dituangkan didalam MoU Kerjasama Antar Desa melalui Musyawarah Antar Desa ( MAD ) dan disahkan dengan Surat Keputusan Camat.

c. BKAD yang terbentuk dengan nama “MITRA USAHA RAKYAT” atau yang selanjutnya disebut sebagai BKAD MITRA USAHA RAKYAT.

d. Lembaga ini berkedudukan di Desa Tambakcemandi dan memiliki daerah kerja di Desa Tambakcemandi, Desa Kalanganyar, dan Desa Gisikcemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi JAWA TIMUR.

BAB IILANDASAN HUKUM

Pasal 2

a. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437)

b. Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 2005 tentang Desac. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 2009 Nomor: 914/62/042/2010d. Peratutran Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Propvinsi Jawa Timur.

e. SK Bupati Sidoarjo Nomor 188/802/404.1.3.2/2011 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Sharing APBD Kabupaten Sidoarjo untuk Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan

BAB IIIVISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

a. Visi BKAD MITRA USAHA RAKYAT adalah Meningkatkan Kesejahteraan rakyat menuju masyarakat mandiri.

b. Misi BKAD MITRA USAHA RAKYAT adalah Menumbuh - kembangkan potensi lokal yang lebih produktif dan berkualitas.

c. BKAD MITRA USAHA RAKYAT bertujuan mewujudkan kemandirian dan tanggung jawab masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam melalui pengembangan sumberdaya lokal yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan kerja, serta usaha – usaha pelestariannya.

BAB IVSIFAT, FUNGSI DAN PRINSIP

Pasal 4

BKAD MITRA USAHA RAKYAT bersifat pengembangan usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keterbukaan.

Pasal 5

BKAD MITRA USAHA RAKYAT melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip :a. Kebutuhanb. Efektifitasc. Efisiensid. Fleksibilitase. Manfaatf. Pemerataang. Keberlanjutan

Pasal 6

Dalam rangka pencapaian tujuannya BKAD MITRA USAHA RAKYAT berperan sebagai :a. Penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah di desa Kalanganyar, desa

Tambakcemandi dan desa Gisikcemandib. Ujung tombak pelaksanaan Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis

Kawasan (P2SLBK) Mandiri.

Dalam rangka pencapaian tujuannya BKAD MITRA USAHA RAKYAT berfungsi untuk :a. Meningkatkan kualitas pengurus menjadi lebih professional.b. Mengelola dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapisan bawah desa

Kalanganyar, desa Tambakcemandi dan desa Gisikcemandic. Memperluas Lapangan kerja.

BAB VSTRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

a. Struktur pengelola BKAD MITRA USAHA RAKYAT terdiri dari Pengurus BKAD dan Pengawas BKAD.

b. Untuk menjalankan usaha simpan pinjam di desa Kalanganyar, desa Tambakcemandi dan desa Gisikcemandi maka dibentuk Unit Pelaksana Kegiatan dan Usaha ( UPKu ) di masing – masing desa.

Pasal 8Pengurus BKAD

a. Pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT terdiri dari : [i] Ketua, [ii] Sekertaris, [iii] Bendahara, [iv] Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, [v] Bidang Pengembangan Sumberdaya Ekonomi, [vi] Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam.

b. Pengurus dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Antar Desa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya dan apabila dikehendaki dapat dipilih kembali maksimum untuk 2 (dua) periode berikutnya.

c. Pengurus baik secara perorangan maupun kolektif dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila nyata – nyata melakukan penyelewengan dan/atau melakukan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BKAD MITRA USAHA RAKYAT. Pemberhentian pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Antar Desa yang dapat diselenggarakan atas prakarsa pengurus dan/atau oleh masyarakat ketiga desa yang didasarkan pada bukti – bukti yang ada.

Pasal 9Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT

a.Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD).

b. Melakukan review data hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumberdaya lokal.

c.Menyusun usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran.

d. Melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan program yang telah di sepakati

e.Mendorong pendayagunaan sumberdaya alam (Natural Resources Development) yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

f. Meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam (Natural Resources Development) sehingga memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi bagi masyarakat.

g. Mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal (Economic Resources Development) melalui kerjasama usaha atau pemberian kredit lunak kepada usaha mikro.

h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pengembangan SDM (Human Resources Development).

i. Membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.

j. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan UPKu.

k. Menyampaikan pertanggungjawaban melalui forum MAD.

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan perkembangan usaha kepada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo dan pengawas BKAD MITRA USAHA RAKYAT secara berkala.

Pasal 10Pengawas BKAD

a. Pengawas BKAD MITRA USAHA RAKYAT terdiri dari: (i) Kasi Pembangunan Kecamatan Sedati, dan (ii) Kepala Desa dari desa Kalanganyar, desa Tambakcemandi dan desa Gisikcemandi Dalam pelaksanaan tugasnya, Kasi Pembangunan Kecamatan Sedati ditetapkan sebagai koordinator pengawas BKAD MITRA USAHA RAKYAT.

Pasal 11

Tugas dan tanggungjawab Pengawas BKAD MITRA USAHA RAKYAT

Rincian tugas dan tanggungjawab pengawas adalah:

a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya Program Pengembangan Sumberdaya Lokal Berbasis Kawasan.

b. Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan Program.

c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program secara berkala minimal satu bulan sekali.

d. Mengawasi penyusunan kegiatan dan anggaran serta penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Melakukan pembinaan kepada pengurus dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama dan kekompakan pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT .

BAB VITATA HUBUNGAN

Pasal 12Hubungan Pengawas BKAD dengan Pengurus BKAD Dalam penulisan usulan

a. Pengawas BKAD berhak mengarahkan agar kegiatan yang diusulkan BKAD MITRA USAHA RAKYAT tetap memiliki hubungan/dukungan terhadap pengembangan sumberdaya lokal. Arahan tersebut dapat dilaksanakan pada saat penyusunan skema dan pada saat MAD Perencanaan.

b. Otoritas yang dimiliki Pengawas BKAD MITRA USAHA RAKYAT sebatas pada mengarahkan dan mengusulkan, tidak boleh menentukan atau memaksa suatu kegiatan diangkat sebagai usulan BKAD.

c. Pengurus BKAD MITRA USAHA RAKYAT dan UPKu selalu berkonsultasi dengan Pengawas BKAD dan menerima arahan Pengawas BKAD sebagai masukan yang bersifat membangun.

Pasal 13Hubungan Pengawas BKAD dengan Pengurus BKAD Dalam Pengelolaan Usaha

a. Pengawas BKAD mengawasi pengelolaan usaha melalui pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan laporan keuangan secara berkala serta berhak memberikan masukan untuk peningkatan kinerja keuangan BKAD dan UPKu.

b. Pengawas BKAD tidak boleh mengintervensi pengurus BKAD dan UPKu dalam penyusunan sistem pengelolaan usaha seperti penentuan jasa administrasi, periode pinjaman, penentuan mitra/nasabah, penentuan jaminan, dan lain sebagainya, KECUALI Pengurus BKAD mengehendakinya.

c. Pengawas BKAD berhak meminta klarifikasi dari pengurus BKAD dan UPKu jika mendengar ada ketidakpuasan masyarakat dalam pengelolaan usaha BKAD dan UPKu.

d. Pengurus BKAD dan UPKu dapat berkonsultasi kepada Pengawas BKAD untuk meminta pertimbangan mengenai kelayakan calon mitra/nasabah dan pemecahan masalah kredit macet.

Pasal 14Hubungan Pengawas BKAD dengan Pengurus BKAD Dalam Pengelolaan Lembaga

a. Pengawas BKAD berhak memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan lembaga jika pengurus BKAD dan UPKu menghendakinya.

b. Apabila ada persoalan atau konflik yang berpotensi merusak kinerja lembaga, Pengawas BKAD boleh mengambil inisiatif untuk mengatasi konflik tersebut secara objektif.

c. Jika Pengawas BKAD menilai kinerja pengurus BKAD kurang baik, Pengawas BKAD boleh mengusulkan adanya restrukturisasi pengurus melalui MAD.

Pasal 15Hubungan BKAD dengan UPKu

Dalam Perencanaan Usaha:a. BKAD wajib mengetahui dan menyetujui rencana pengelolaan usaha (seperti jenis usaha

yang akan dilakukan, pola pengelolaannya, alokasi biayanya, mitra atau pengelola swakelola, jangka waktu, dan lain sebagainya).

b. UPKu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKAD dalam membuat perencanaan usaha.

Dalam Pengelolaan Usaha dan Lembaga:

a. Setelah perencanaan usaha disetujui, UPKu memiliki wewenang penuh untuk mengelola usaha yang telah disetujui oleh BKAD.

b. UPKu memiliki wewenang penuh untuk menyusun dan melaksanakan pengelolaan lembaga.

c. BKAD berhak melakukan pengawasan dan memberikan saran terhadap pengelolaan usaha dan lembaga UPKu.

d. UPKu wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha dan lembaga kepada BKAD dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan setiap akhir bulan.

e. Jika ada konflik atau permasalahan yang dapat menghambat kinerja UPKu, BKAD mempercayakan sepenuhnya kepada UPKu untuk mengatasinya, tetapi BKAD berhak memberikan alternatif solusi.

f. Tetapi jika permasalahan tersebut dianggap kritis, untuk sementara BKAD dapat mengambil alih tugas dan tanggungjawab UPKu atas persetujuan Pengawas BKAD sampai dengan dibentuknya kepengurusan UPKu yang baru.

BAB VIIFORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

a. Musyawarah Desa (Musdes)1. Musyawarah Desa adalah forum pengambilan keputusan tingkat desa yang

dilaksanakan oleh Kepala Desa. 2. Musdes dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 periode kepengurusan yang bertujuan

untuk restrukturisasi kepengurusan UPKu.

b. Musyawarah Antar Desa (MAD) 1. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum pengambilan keputusan strategis

pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BKAD. 2. Forum penyampaian laporan perkembangan dan pertanggungjawaban serta

penyusunan rencana strategis pengembangan BKAD. Setelah berakhirnya program, MAD dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

c. Rapat Bersama Antara BKAD dengan UPKuRapat bersama ini dilakukan pada saat:1. Persiapan pelaksanaan MAD2. Persiapan penyusunan proposal usulan kegiatan dan proposal pencairan dana3. Persiapan pelaksanaan PSDM dan PSDA4. Ketika ada permasalahan penting yang tidak bisa diatasi sendiri oleh UPKu

d. Rapat Pengurus BKADRapat pengurus BKAD merupakan forum pengambilan keputusan Pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha, pergantian salah satu pengurus BKAD, serta penyelesaian terhadap penyelewengan atau hal-hal lain yang dapat merugikan BKAD.

e. Hak SuaraSemua Forum pengambilan keputusan memberikan hak pada satu orang untuk memiliki satu suara (one man one vote).

BAB VIII

SUMBER DANA DAN PEMBIAYAANPasal 17

Sumber Dana BKAD berasal dari :a. Pembiayaan kegiatan BKAD pada tahap awal pelaksanaan bersumber dari APBD

Kabupaten dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 75% dari dana program .

b. Penyertaan Modal, dari masyarakat perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BKAD dengan pihak yang bersangkutan

c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.d. Tambahan modal kerja yang di sisihkan dari; (i) Bagi hasil/jasa administrasi dan jasa

dari usaha kemitraan, (ii) laba usaha swakelola, (iii) bagi hasil Sisa Hasil Usaha UPKu.

e. Biaya awal Operasional BKAD bersumber dari APBD Kabupaten dalam bentuk Biaya Operasional Program (BOP) sebesar 15% dari dana BLM.

BAB IXKEGIATAN USAHA

Pasal 18

a. Mengembangkan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang berbasis pada potensi kawasan, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi yang bernilai ekonomis lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada rumah tangga hampir miskin.

b. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTM).

c. Pola pengelolaan usaha ekonomi produktif yang termasuk usaha fokus dan usaha pendukung dilaksanakan secara swakelola atau melalui kemitraan dengan pihak lain dengan pembagian keuntungan sebagaimana diatur dalam kesepakatan pengelolaan usaha.

BAB XPEMBUBARAN

Pasal 19

a. BKAD ini hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Antar Desa yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

b. Pembubaran dapat dilakukan jika ternyata menurut hasil penilaian musyawarah menunjukkan bahwa maksud dan tujuan BKAD tidak dapat dicapai lagi.

c. Hasil Musyawarah Antar Desa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembubaran BKAD

d. Kekayaan BKAD MITRA USAHA RAKYAT yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Ketiga Desa, yaitu desa Kalanganyar, desa Tambakcemandi dan desa Gisikcemandi sebagai Dana Pembangunan Desa.

BAB XPERUBAHAN

PASAL 20

a. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh keputusan Musyawarah Antar Desa.b. Jika terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar ini, maka perlu dibuatkan catatan

perubahan Anggaran Dasar.

BAB XIPENUTUP

Pasal 21

a. Hal – hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

b. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKANDALAM MUSYAWARAH ANTAR DESA PELAKSANAANPADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2011DI DESA : TAMBAKCEMANDIKECAMATAN : SEDATIKABUPATEN : SIDOARJOPROVINSI : JAWA TIMUR

KETUA BKAD MITRA USAHA RAKYAT

ULUL ARHAM M.AG

SEKERTARIS BKAD MITRA USAHA RAKYAT

M. IMAM MUGHOFAR