ANALISIS PERBANDINGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM

DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-FILING DALAM

MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung Periode

2012-2017)

(SKRIPSI)

Oleh

FESA MARISA CINTIA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ii

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM

DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-FILING DALAM

MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung Periode

2012-2017)

Oleh

FESA MARISA CINTIA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan

antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-filing

dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi.

Peneliti menggunakan metode sampling jenuh pada penelitian ini. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdaftar di kantor

pelayanan pajak di provinsi lampung untuk tahun 2012 sampai dengan 2017.

Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 18 sampel. Hipotesis dalam penelitian ini

diuji meggunakan metode wilcoxon signed rank test untuk menguji apakah

terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan

sesudah dilakukannya program e-filing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah dilakukannya program e-filing.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sebelum, Sesudah, e-Filing

iii

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMPARISON OF TAX COMPLIANCE COMPLIANCE

BEFORE AND AFTER THE APPLICATION OF E-FILING PROGRAMS IN

REPORTING LETTER OF NOTIFICATION PRIVATE PERSON (Empirical

Study On Tax Service Offices In Lampung Province Period 2012-2017)

By

FESA MARISA CINTIA

This study aims to examine whether there are significant differences between

taxpayer compliance before and after the application of e-filing programs in

reporting the annual letter of notification of an private person.

The researcher used the saturated sampling method in this study. The population

used in this study is taxpayers registered in the tax service office in Lampung

province for 2012 to 2017. The samples obtained were 18 samples. The hypothesis in

this study was tested using the Wilcoxon signed rank test method to test whether there

were significant differences between taxpayer compliance before and after the e-

filing program.

The results showed that there was no significant difference between taxpayer

compliance before and after the e-filing program.

Keywords : Taxpayer Compliance, Before, After, e-Filing.

ANALISIS PERBANDINGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM

DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM E-FILING DALAM

MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung Periode

2012-2017)

Oleh

FESA MARISA CINTIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 11 Juli 1995,

dari pasangan Bapak Hi Idrus Jamal (Alm) dan Ibu Hj Lola

Zera, S.Pd. Penulis merupakan anak keempat dari empat

bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan mulai jenjeng Taman Kanak-kanak di TK. Pertiwi

Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2001, pendidikan sekolah

dasar di SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2007, lalu melanjutkan

pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 7 Kotabumi yang selesai

pada tahun 2010, dan pendidikan sekolah menengah Atas di SMA Negeri 3

Kotabumi yang selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Diploma III

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD). Pada tahun 2015

penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kedaton dan lulus pada bulan maret tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai

mahasiswa S1 Akuntansi pada bulan September 2016 melalui jalur Alih Program

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

ix

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah dan rahmat yang

begitu besar kepada penulis.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta, buyah Idrus dan Umi Lola.

Terimakasih kepada Umi dan Buyah yang telah mendidik, membesarkan ku

dengan penuh kesabaran dan pengorbanan yang sangat luar biasa, dan senantiasa

memberi dukungan rohani dan jasmani, serta do’a didalam setiap sujudnya, demi

keberhasilanku . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan di

dunia maupun di akhirat untuk Umi dan Buyah. Amin

Kakak-Kakakku tersayang

Ferie Irza Irawan, S.SI., M.H., M.Ak.

Febi Rendhi Habibi, S.Sos.

Fegi Irvan Adhitia, S.T.

Yang memberikanku semangat motivasi, dukungan dan moril serta Do’anya.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan

semangat, doa, dan dukungan tiada henti.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

x

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaumku

mengubah nasibnya sendiri

(Arra’du ayat 11)

“Jangan kamu membandingkan usahamu dengan usaha orang lain tetapi berilah

usaha terbaikmu untuk mencapai sesuatu yang kau harapkan.”

(Fesa Marisa Cintia)

xi

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah

Penerapan Program E-Filing Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang

Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung

Periode 2012-2017)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

xii

4. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Utama, terima

kasih atas bimbingan, arahan, dan waktunya selama ini sehingga penulis

bias menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., CA.selaku Pembimbing Pendamping,

terima kasih atas bimbingan, arahan, dan waktunya selama ini sehingga

penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Penguji

Utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun mengenai

pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.

7. Ibu Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., Akt.., selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat selama penulis

menjadi mahasiswa.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta

pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.

9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah

memberikan bantuan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh

pendidikan di Universitas Lampung.

10. Kedua orang tuaku tercinta, Buyah Hi Idrus Jamal (Alm) dan Umi Hj Lola

Zera, S.Pd. terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, perjuangan,

kasih sayang, support, sabar dan didikan, serta doanya.

11. Kakak-kakakku Kiay ija, Abang Eno, Uda Egi dan ketiga ayuk iparku

yang luar biasa menyayangiku, terima kasih atas kasih sayang dan

xiii

dukungannya selama ini. serta ponakan-ponakan binda tersayang terima

kasih atas kebahagiaan yang telah kalian berikan.

12. Terima kasih Noven Iriyadi Ibrahim, S.E. yang telah memberikan

semangat, doa, kebahagiaan dan selalu ada membantuku disaat apapun.

13. Sahabat terbaiku, Erentina, Tiay AY, Betik ati, mb Yuli, dan kory terima

kasih atas segala kebaikan kalian selama ini.

14. Teman-teman seperjuangan Konversi Akuntansi 2013, Aripuddin, Arifah,

Betik, Devia, Dimas, Dwinta, Dyah, Hurin, Icha, Indah mon , Meryza,

Mbak Aik, Melati, Riska, Ruri, Tria, Yogi, dan Mbak yuli. Terimakasih

tim sukses disetiap acara, baik seminar hingga kompre. Hidup

HIMAKON!

15. Teman baru seperjuangan skripsi Mba Susi, Mba Nadya dan Kak Ferry.

16. Seluruh Teman-teman KKN Kecamatan Merbau Mataram.

17. Seluruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang telah membantu dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga amal

perbuatan kalian semua akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis

menyadari masih banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, akan

tetapi sedikit harapan, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang

membacanya.

Bandar Lampung, 29 Maret 2019

Penulis,

Fesa Marisa Cintia

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL .......................................................................................... i

ABSTRAK ............................................................................................................. ii

ABSTRACT ......................................................................................................... iii

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ iv

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. v

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. vi

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ vii

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii

PERSEMBAHAN ................................................................................................ ix

MOTTO .................................................................................................................. x

SANWACANA .................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xvi

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xvii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 5

1.3 Batasan Masalah ..................................................................................... 5

1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................... 6

1.5 Manfaat Penelitian .................................................................................. 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasaran Teori .................................................................................... 8

2.1.1 Teori Kepatuhan ........................................................................... 8

2.1.2 Teori Legitimasi ........................................................................... 9

2.2 Pajak ....................................................................................................... 9

2.2.1 Fungsi Pajak ............................................................................... 11

2.2.2 Jenis Pajak .................................................................................. 11

2.2.3 Asas Pemungutan Pajak ............................................................. 13

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT) .................................................................. 13

2.3.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) ............................................ 14

2.3.2 Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) ................. 15

2.4 Pengguna e-filling ................................................................................ 16

2.5 Peraturan Penerapan e-Filing ............................................................... 17

2.5.1 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017

tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

................................................................................................ 17

2.5.2 Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 8

Tahun 2015 ................................................................................ 28

2.5.3 Electronic filling system (e-Filling) ........................................... 30

2.5.4 Penyampain SPT Tahunan secara e-Filling ............................... 30

2.5.5 Melaporkan SPT Tahunan dengan aplikasi e-Filling ................. 32

xv

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................................ 37

2.6.1 Pengertian Kepatuhan ................................................................ 37

2.6.2 Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh ................................... 38

2.7 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 39

2.8 Kerangka Pemikiran ............................................................................. 40

2.9 Hipotesis ............................................................................................... 41

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian ................................................................................... 42

3.2 Populasi dan Sampel ............................................................................ 42

3.2.1 Populasi ...................................................................................... 42

3.2.2 Sampel ....................................................................................... 43

3.3 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 43

3.4 Operasional Variabel Penelitian ........................................................... 44

3.5 Teknik Analisis Data ............................................................................ 45

3.5.1 Ukuran wajib pajak patuh .......................................................... 45

3.5.2 Statistik Deskriptif...................................................................... 46

3.5.3 Uji Normalitas ............................................................................ 46

3.5.4 Uji Beda...................................................................................... 47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data ............................................................................... 49

4.1.1 Analisis Deskriptif...................................................................... 49

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis ................................................................... 51

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif .............................................................. 51

4.2.2 Uji Normalitas .......................................................................... 52

4.2.3 Uji Beda ..................................................................................... 53

4.3 Pembahasan .......................................................................................... 55

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ............................................................................................... 57

5.2 Keterbatasan Penelitian ....................................................................... 58

5.4 Saran .................................................................................................... 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xvi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ..................................................................... 39

Tabel 4.1 Data Wajib Pajak ................................................................................... 49

Tabel 4.2 Pemilihan Sampel .................................................................................. 50

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif ................................................................................. 51

Tabel 4.4 Case Processing Summary ..................................................................... 52

Tabel 4.5 Test of Normality ................................................................................... 52

Tabel 4.6 Wilcoxon Signed Ranks Test .................................................................. 53

Tabel 4.7 Tingkat Kepatuhan ................................................................................. 54

Tabel 4.8 Paired Sampel T-Test ............................................................................. 53

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Tahapan e-filling ............................................................................... 32

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .......................................................................... 40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum

selalu digunakan dalam menjalankan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Pedoman serta hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, disebutkan bahwa tujuan

pemerintah negara Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

pendanaan yang besar. Salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan

kontribusi cukup besar adalah dari sektor pajak.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014) mendefinisikan pajak adalah iuran

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi

tersebut kemudian disempurnakan, menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-

nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk

membiayai public investment.

Peranan pajak dalam pembangunan berhubungan dalam pembangunan

nasional baik pada sektor swasta maupun umum. Pendapatan pajak dapat

menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pemerintah

2

dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, memperlancar roda

pemerintahan, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemajuan

kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, tanpa pajak sebagian besar

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan, besarnya kontribusi pajak dapat

menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara.

Perpajakan di Indonesia berjalan dengan dinamis melalui perubahan seperti

organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang

mengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara,

dengan adanya reformasi perpajakan diharapkan dapat menjangkau seluruh

lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif. Namun tingkat kesadaran

membayar pajak masyarakat indonesia terbilang cukup rendah karena masih

banyak orang yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya (Herawan dan

Waluyo, 2014).

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal pengggunaan teknologi

informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-

system. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi

perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Salah satu jenis e-system adalah e-

filing. Menurut website DJP, keunggulan dari sistem e-filing ini adalah go green,

yaitu melakukan penghematan kertas dengan sistem pelaporan pajak online, selain

itu dengan menggunakan sistem ini, dinilai lebih aman dan tepat karena

menggunakan sistem berbasis komputer. e-filing digunakan untuk mempermudah

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang, sebelum

adanya media elektronik e-filing, wajib pajak yang ingin melaporkan surat

pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat

3

Jenderal Pajak atau dikirim melalui kantor pos secara tercatat atau ketentuan lain

sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Program elektronik sistem perpajakan yang terdapat di Indonesia khusunya e-

filing sudah ada sejak tahun 2010 namun belum banyak yang menggunakannya.

Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat

Jendral Pajak dimana mengeluarkan peraturan Nomor PER-03/PJ/2015 tentang

penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Berdasarkan pasal 7 ayat (a) sampai

(e) yang menyatakan bahwa peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 13

Februari 2015.

Realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau

menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya

yang berada di kisaran 83%. Hal itu diungkapkan pada saat konferensi pers terkait

dengan perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-Perubahan tahun

anggaran 2017 di kementerian keuangan, oleh menteri keuangan Sri Mulyani di

Jakarta pusat, Selasa (2/1/2017). Pajak mencapai 91% ini pertama kali sejak 2

tahun terakhir yang hanya 83%, realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai

Rp 1.339,8 triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau

menghilangkan komponen tax amnesty tumbuh12,4%.

Penerimaan PPN 2017 mencapai lebih 100,6%, lebih dari 100%. Tahun 2016

PPn itu hanya 86%, 2016 gross negatif 2,7%, tahun 2017 itu tumbuh 16%. Ini

menunjukkan penerimaan perpajakan tren yang makin sehat, dan ini menopang

APBN. Penerimaan Bea dan Cukai, realisasinya di atas 100% dan menjadi

pertama kali sejak tiga tahun yang lalu, penerimaan bea dan cukai mencapai Rp

192,3 triliun atau 101,7% dari target Rp 189,1 triliun. Cukai sebesar Rp 153,3

4

triliun atau 100,1% dari target Rp 153,2 triliun, bea masuk Rp 35,0 triliun atau

105,1% dari target Rp 33,3 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 4,0 triliun atau

149,9% dari target Rp 2,7 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai, bea dan

cukai mencapai Rp 192,3 triliun atau 101,7%, ini capaian pertama sejak 3 tahun

yang lalu melebihi target APBN. (https://www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan data penerimaan perpajakan tahun 2017 menunjukkan adanya

peningkatan di sektor perpajakan yang merupakan penerimaan negara terbesar,

hal ini tidak meningkat dengan sendirinya namun ada berbagai langakah yang

dilakukan dapertemen perpajakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan,

tentunya agar target penerimaan pajak tersebut tercapai. Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) telah menyusun langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan

dalam bentuk program kerja strategis, salah satu yang ditempuh DJP adalah

penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak, saat ini DJP telah menyempurnakan cara pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau e-filing.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005

tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), e-

filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan atau pemberitahuan

perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Direktorat

Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik

melalui produk e-filing pada bulan Mei 2004.

5

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat

memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7

hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur.

Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melapokan SPTnya

dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya

yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib

Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik,

padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul

“Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah

Penerapan Program E-Filing Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang

Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung

Periode 2012-2017)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum

dan sesudah penerapan program e-Filing dalam melaporkan SPT tahunan orang

pribadi (OP).

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada objek penelitian sebatas Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) yang ada diprovinsi lampung yaitu KPP Pratama

Teluk Betung, KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP

6

Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP Pratama Kotabumi, selain itu

penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian ini hanya akan membahas seberapa besar pengaruh yang didapat

sebelum dan sesudah penerapan program e-filling yang terfokus pada wajib

pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi :

Untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT

tahunan orang pribadi (OP) sebelum dan sesudah program penerapan e-Filling.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang

berkepentingan., manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini

adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

bagi pemerintahan khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai

bahan evaluasi dalam membantu penerapan sistem yang lebih baik dan

efektif dalam pengembangan E-filling.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi

akademisi maupun yang membacanya yang bertujuan sebagai bahan

7

perbandingan ketika nanti akan melakukan penelitian atau yang mencari

bahan lain-lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang

psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses

sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (saleh,

2004). Menurut Lunenburg (2012) Teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan

terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan

partisipasi manajemen. Sedangkan, menurut H.C Kelman (1958) Compliance

diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu

imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin

dijatuhkan.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi

peraturan yang berlaku, sama halnya dengan penerapan program e-filing yang

dilakukan oleh direktorat jendral pajak untuk menggiring masayarakat agar

melaporkan SPT tahunan pajak orang pribadi secara online dan tepat waktu. Teori

kepatuhan menjelaskan bahwa dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi

diharuskan dapat bersikap taat dan patuh dalam peraturan yang berlaku

dilingkungan kerja, oleh karena itu wajib pajak merupakan kunci utama dalam

menghitung rasio kepatuhan dimana wajib pajak orang pribadi digunakan sebagai

9

alat ukur dalam rasio kepatuhan. Teori ini sesuai dengan apa yang akan diteliti

dimana kepatuahan merupakan hal utama dan sebagai pendukung penelitian.

2.1.2 Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan

yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan

dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). O’Donovan

(2000) berpendapat bahwa Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari

perusahaan dari masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung

keberlangsungan hidup suatu entitas. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi

atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari

bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai

masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan entitas untuk meyakinkan

bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

2.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umumSoemitro dalam (Resmi, 2014).”Definisi tersebut kemudian

disempurnakan, menjadi“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat

10

kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai

public investment.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat, yaitu: “Pajak sebagai

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Nurhidayah (2015), menyimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek

pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat

obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh

penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pohan (2014), ciri-ciri pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang

danperaturan-peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontrapretasi individual dari

pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

3. Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keungan Negara (budgetair),

baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pajak diperuntunkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

pemerintah dalam penyelenggraan pemerintah, yang bila dari

11

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai

public investment.

5. Pajak juga memiliki tujuan yang non budgetair yang merupakan

penjabaran dari fungsi mengatur.

2.2.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiscal, yaitu

suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana

secara optimal kekas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu

suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan

tertentu.

2.2.2 Jenis Pajak

Resmi (2014) menjelaskan bahwapajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga

jenis kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak

yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan (PPh).

12

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak lansung adalah adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifat, dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari wajib Pajak.

Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib Pajak. Contoh: Pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang

mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak

kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan atas

tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan

pedesaan.

13

2.2.3 Asas pemungutan pajak

Waluyo (2011) menyatakan terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh

penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik

penghasilan yang berasal dari dalam negri maupun dari luar negri. Setiap

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia

(wajib pajak dalam negri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang

diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari

indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa penggunaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu Negara.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pohan (2014) mendefinisikan surat pemberitahuan adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14

Menurut Diana dan Setiawati (2014) menjelaskan ada dua Surat pemberitahuan

yaitu :

1. Surat Pemeberitahuan (SPT) Tahunan, adalah Surat Pemberitahuan untuk

satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka

waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun pajak adalah

bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, adalah surat Pemberitahuan untuk

suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar

bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1

bulan kalender. SPT Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut

pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan

disetorkan dalam setiap masa.

2.3.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang (Pohan, 2014) :

a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak

atau Bagian Tahun Pajak.

b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.

c. harta dan kewajiban, dan/atau

15

d pembayaran dan pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau

pemumgutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

2.3.2 Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Menurut Diana dan Setiawati (2014), jenis Surat Pemberitahuan Tahunan

yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

a. 1770 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya

pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas).

b. 1770S (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya

pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib

Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu atau

lebih pemberi kerja, jadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak

melakukan pekerjaan bebas).

c. 1770SS (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan

besarnya pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat penghasilan hanya dari satu

atau lebih pemberi kerja, dan maksimum penghasilan adalah 60 juta

rupiah setahun).

d. 1721 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong oleh

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26).

16

e. 1771 (Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan besarnya

pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak oleh Wajib

Pajak Badan).

2.4 Pengguna e-Filing

Pengguna e-filing adalah Wajib Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi

atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana dan Setiawati, 2014). Setiap

Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal.

1. Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memilik

penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak, di Indonesia, setiap

orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

b. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

17

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.

c. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga

Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar

Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan,

jasa atau kegiatan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, oleh karena itu kepada

setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP (Diana dan Setiawati,

2014).

2.5 Peraturan Penerapan e-Filing

2.5.1 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang

Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat

Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

18

2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan

adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian

Tahun Pajak.

4. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah

Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

5. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen

elektronik.

6. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang

disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT

Normal maupun SPT Pembetulan.

7. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT

Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk

dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT

Pembetulan.

8. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan

untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.

19

9. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan

Direktorat Jenderal Pajak.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas

informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan

informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

autentikasi.

11. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi

angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat

Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat

Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses

penyampaian SPT Elektronik.

12. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status

SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.

13. Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang

menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi

elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau

penyelenggara sertifikasi elektronik.

14. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat

Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.

15. Saluran Suara Digital adalah sarana penyampaian SPT Elektronik

melalui interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat

20

Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol

papan kunci (keypad) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.

16. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama,

Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima

Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal

penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat

Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok

Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor

Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera

pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT

Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi

sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.

17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN

adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui

Modul Penerimaan Negara.

18. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi

perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke

KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

21

2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk

SPT Elektronik.

3. SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam

bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam

bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

c. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;

d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;

e. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau

f. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

4. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau

b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.

22

5. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:

a. Langsung.

b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman

surat; atau

d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

6. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:

a. laman Direktorat Jenderal Pajak;

b. laman Penyalur SPT Elektronik;

c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk

Wajib Pajak tertentu;

d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat

Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan

e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

1. Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang

disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:

a. menyampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dalam

satu file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui

pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau

23

b. mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib

Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk

menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang

disyaratkan sebagai berikut:

a. fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan;

b. bukti pembayaran;

c. Surat Kuasa Khusus;

d. surat keterangan kematian;

e. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;

f. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah

Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau

g. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang

bersifat wajib.

Pasal 4

1. Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu

penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

2. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua

24

puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu

Indonesia Bagian Barat.

Pasal 5

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua

puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu

Indonesia Bagian Barat.

2. Lembar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. SPT Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:

a. data elemen SPT Elektronik; dan

b. keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT

Elektronik,

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 6

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l), atas SPT

Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik

dinyatakan lengkap; atau

25

b. KPP mengembalikan SPT Elektronik beserta lembar penelitian dalam hal

SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 7

1. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas

SPT Elektronik yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa

ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan

huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan

tanggal penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau

b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.

2. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan

SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan

SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.

3. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan

bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

26

4. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian

SPT Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.

Pasal 8

1. Dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti

Penerimaan Elektronik.

2. Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap

sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Elektronik

tersebut telah lengkap.

3. Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan

penelitian kelengkapan SPT Elektronik.

4. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal SPT

Elektronik dinyatakan lengkap; atau

b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan

menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.

5. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan

SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan

SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.

27

6. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan

SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan

SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.

7. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian

SPT Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Elektronik yang telah

disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk SPT

Elektronik.

Pasal 10

Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT

dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian

dihitung sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:

a. secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;

b. melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;

c. melalui Penyalur SPT Elektronik;

d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat

Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan

e. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa

Formulir SPT Digital,

28

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jendral ini, Peraturan Direktur Jendral

Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan

elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2.5.2 Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia

/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan

kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor

SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluruh pejabat

dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT

Tahunan PPh.

1. ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP,

membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan

benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

29

2. ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Informasi

terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing, dapat

diperoleh melalui situs resmi DJP, menghubungi Kring Pajak 1500200,

menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

3. Bendahara Pemerintah wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21

(Fomulir 1721-A2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun kalender

berakhir. Sebagai contoh, untuk Tahun Pajak 2015, maka bukti potong agar

diterbitkan paling lambat tanggal 31 Januari 2016.

4. Setiap pimpinan unit kerja melakukan koordinasi dengan unit kerja DJP

tempat bendahara pemerintah terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga

pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing dapat

berjalan dengan lancar.

5. ASN/TNI/Polri, Bendahara Pemerintah, dan Pejabat yang tidak mentaati

peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dijatuhi hukuman sesuai

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

6. Setiap Instansi Pemerintah dihimbau untuk berkoordinasi dengan unit kerja

Direktorat Jenderal Pajak untuk pendaftaran e-Filing dan sosialisasi

pengisian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing.

7. Setiap pimpinan unit Direktorat Jenderal Pajak agar memfasilitasi

permohonan e-FIN dari Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah,

sekaligus memberikan sosialisasi pemanfaatan e-Filing.

30

2.5.3 Electronic Filing System (e-Filing)

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan

secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi (Diana dan Setiawati,

2014). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014,

tentang tata cara Penyampaian SPT secara elektronik (e-filing) bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss bahwa e-filing

adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian

Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara

elektronik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memanfaatkan jalur

komunikasi internet secara online dan realtime melalui website Direktorat

Jenderal (http://www.pajak.go.id).

2.5.4 Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing

Saat ini aplikasi e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak baru

dapat memfasilitasi pelaporan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir

lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service

Provider-ASP). Diana dan Setiawati (2014), menjelaskan Wajib Pajak dapat

menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangaan SPT Tahunan secara

elektronik (e-filing) melalui satu atau beberapa beberapa Perusahaan Penyedia

Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perusahan

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Berbentuk badan,

b. Memiliki izin usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP),

31

c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak, dan

d. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengakses aplikasi e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak

ketik alamat : efiling.pajak.go.id. atau lebih lengkapnya :

https://efiling.pajak.go.id/index.

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak

untuk menyediakan layanan e-Filing, yaitu :

http://www.pajakku.com

http://www.laporpajak.com

http://www.layananpajak.com

http://www.spt.co.id

32

2.5.5 Melaporkan SPT Tahunan dengan Aplikasi e-Filing

Tahapan melaporkan SPT tahunan dengan aplikasi e-filing menurut website

(http://erakini.com/efiling-pajak-online) adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Tahapan e-Filing

Penjelasan tahapan melaporkan SPT tahunan dengan aplikasi e-filing :

1. Meminta Electronic Filing Identification Number (e-FIN)

a. Mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat dengan ketentuan :

1. Menunjukkan asli kartu identitas diri atau kuasanya

2. Melampirkan fotokopi identitas diri dan kartu NPWP atau Surat

Keterangan Terdaftar

3. Melampirkan surat kuasa khusus bermeterai dan fotokopi identitas diri

Wajib Pajak apabila dikuasakan.

1. Meminta e-FIN

2. Registrasi

3. Aktivasi

4. Membuat SPT

5. Meminta Kode Verifikasi

6. Mengirim SPT

33

b. E-FIN diterbitkan paling lama satu hari kerja setelah permohonan diterima

secara lengkap dan benar.

c. Apabila tidak diaktivasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari, maka e-

FIN tidak dapat dipergunakan, sehingga wajib pajak harus mengajukan

permohonan kembali untuk memperoleh e-FIN yang baru.

d. Apabila e-FIN hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pencetakan ulang dengan syarat menunjukan asli kartu Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau bagi pengusaha

kena pajak dengan syarat menunjukan asli Surat Pengukuhan Kena Pajak

(SPPKP).

e. Wajib pajak yang usdah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri

melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi

(ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

f. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan memperoleh Sertifikasi digital

certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui ASP dimana wajib

pajak mendaftarkan diri.

g. Digital certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang

berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses

penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjang SPT Tahunan secara

elektronik (e-filling) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi

(ASP) ke Direktorat Jendral Pajak.

34

2. Registrasi

a. Mengisi form registrasi e-filing

formulir ini digunakan untuk melakukan pendaftaran Wajib Pajak menjadi e-

filer (Wajib Pajak yang melaporkan SPT melalui e-filing), untuk menjadi e-

filer, pastikan sudah memperoleh E-FIN dari KPP terdekat. Pengisian Form

Registrasi e-filing sebagai berikut :

1. Isi NPWP secara lengkap

2. Isi E-FIN yang diperoleh dari KPP

3. Isi nomor telepon selular

4. Isi alamat email yang valid dan aktif, untuk menerima pesan dari sistem

b. Isi password untuk login kedalam aplikasi e-filing dan ulangi sekali lagi,

c. Isi kode keamanan yang tertera pada Form registrasi,

d. Setelah semua diisi lengkap, sistem akan memberitahu apabila registrasi telah

berhasil, kemudian lanjutkan dengan mengecek balasan memalui email.

3. Aktivasi

a. Pada kotak masuk email pilih pesan yang berasal dari e-filing, kemudian ada

aktivasi yang berisi nomor identitas pengguna (username) dan juga nomor

kata sandi (password),

b. Pada email pengguna wajib pajak diberi petunjuk untuk mengaktifkan

terlebih dahulu dengan cara klik link tautan yang terdapat dalam pesan

tersebut,

c. Berikutnya, akan muncul konfirmasi bahwa aktivasi akun berhasil.

35

4. Membuat SPT

a. Login dengan akun e-filing, masukkan NPWP dan Password pada kolom

login yang telah dikirim via email.

b. Untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing, klik tombol e-filing.

c. Klik salah satu tulisan buat SPT (untuk memilih sesuai jenis SPT yang

digunakan).

d. Jawab Pertanyaan yang ada, misalnya (1) tidak melakukan usaha/pekerjaan

bebas (2) tidak pisah harta (3) ya, kurang dari 60 juta. Kemudian klik pada

SPT 1770SS atau sesuai dengan jenis SPT yang digunakan.

e. Isi data formulir, lalu pilih tahun pajak yang ingin dilaporkan, dan pilih

status SPT terdapat dua pilihan (1) normal dan (2) pembetulan, untuk status

SPT: jika belum pernah melaporkan SPT untuk tahun tersebut, pilih normal,

dan jika sudah pernah, dan sudah menerima tanda terima tetapi ingin

membetulkan, pilih pembetulan, kemudian klik berikutnya.

f. Lengkapi semua isian bagian pada formulir Pajak Pengahasilan, sesuaikan

dengan bukti potong A1/A2 yang dimiliki, setela selesai, klik berikutnya.

g. Isi bagian pada formulir Pengahasilan yang dikenakan PPh final dan yang

dikecualikan dari Objek Pajak, jika memiliki penghasilan yang dikenai PPh

final dan PPH yang tidak termasuk objek pajak, jka tidak ada, langsung klik

berikutnya.

h. Isi jumlah total harta dan kewajiban/utang yang dimiliki pada bagian harta

dan kewajiban. Isi sesuai keadaan sebenarnya, setelah itu klik berikutnya.

36

5. Meminta Kode Vertifikasi

a. Klik kode vertifikasi sebelum mengirimkan SPT, kode vertifikasi bisa

dikirim memalui email maupun nomor handphone.

b. Salin (copy) atau catat kode verfikasi yang masuk.

6. Mengirim SPT

a. Paste/tempel atau tulis 6 dijit kode verifikasi di kolom yang sudah

disediakan, selanjutnya klik kirim.

b. Semua tahapan telah berhasil dijalankan, bahwa telah selesai menyampaikan

SPT via e-filing,

c. Selanjutnya akan menerima tanda terima SPT elektronik via email.

Diana dan Setiawati (2014), menjelaskan mengenai alat kelengkapan e-filing

adalah sebagai berikut :

1. ASP atau Application Service Provider atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah

perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang

dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara

elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Surat Permohonan memperoleh e-FIN adalah surat yang diajukan oleh

Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan e-filing.

3. E-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas

yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada

Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan e-filing. E-FIN ini tidak

sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

37

4. Digital Certificate adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data

SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang

berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan

pembayaran secara online. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT

dalam bentuk encryption (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh

sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat

Jenderal Pajak) dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

tertentu pula.

5. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang

merupakan pengganti lembar manual.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan

Nurmantu Safri (2003), mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah Suatu

keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang perpajakan.

b. Kepatuhan material, yaitu yang meliputi kepatuhan formal yakni, wajib

pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi

dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai

38

ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 31 Maret. Apabila wajib pajak telah

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan

sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi

ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan

material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan

material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar

Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP

sebelum batas waktu berakhir.

2.6.2 Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur

berapa besar kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak.Untuk

itu dengan adanya penerapan sistem aplikasi e-SPT ini diharapkan dapat

berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun syarat-syarat

menjadi wajib patuh sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2

(dua) tahun terakhir,

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

39

c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Kamelia

(2008)

Analisis Pengaruh

Kepatuhan Wajib Pajak

Sebelum Dan Sesudah

Penerapan Program E-SPT

Dalam Melaporkan SPT

Masa PPN

Hasil penelitian dengan

menggunakan spearman rank

menunjukan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan

antara jumlah SPT masa PPN

yang diterima sebelum dan

sesudah penerapan program e-

SPT.

Pada uji wilcoxon match pairs

test, terdapat perbedaan antara

jumlah SPT masa PPN yang

diterima sebelum dan sesudah

penerapan program e-SPT.

2 Astusi

(2015)

Analisis Penerapan e-

filling Sebagai Upaya

Meningkatkan Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam

Penyampaian Surat

PemberitahuAN (SPT)

Tahunan pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama

penerapane-filing dinilai

mampu mengatasi

permasalahan yang terjadi

selama ini di antaranya adalah

antrian penyampaian SPT dari

wajib pajak yang memasuki

jatuh tempo pelaporan dan

petugas perekaman data SPT

40

Sumber : Kamelia (2008), Astute (2015) dan Akib dan Amdayati (2016)

2.8 Kerangka Pemikiran

Sebelum adanya program e-filing

Sesudah adanya program e-filing

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Gresik Utara di Kantor Pelayanan Pajak

yang jumlahnya terbatas

sehingga proses perekaman

menjadi lambat. Program e-

Filing memberikan banyak

manfaat baik pada Wajib

Pajak maupun aparatur Kantor

Pelayanan Pajak Pratama.

3 Akib dan

Amdayani

(2016)

Analisis Penerapan Sistem

e-filling Dalam

Menyampaikan Surat

Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi pada KPP Pratama

Kediri )

Tidak terdapat perbedaan

antara kepatuhan wajib pajak

yang menyampaikan SPT

Tahunan pph WPOP diKPP

Pratama Kedari sebelum dan

sesusah penerapan sistem e-

filling melalui website DJP

yang disebabkan karena

belum efektifnya penerapan

sistem e-filling tersebut.

KepatuhanWajib Pajak

Jumlah SPT Tahunan OP Yang diterima

Jumlah SPT Tahunan OP Yang diterima

41

2.9 Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa Kamelia yang

berjudul Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah

Penerapan e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN tahun 2008 yang digunakan

sebagai referensi oleh penulis. Hasil dari penelitiannya yaitu :

1. Terdapat perbedaan yang sigrifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum

dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN yang

diterima.

2. Jumlah sampel (N) yang digunakan berjumlah 12 sampel (jumlah

sebelum dan sesudah SPT Masa PPN yang diterima), dengan tingkat

continuity corrected (kelanjutan koreksi) untuk melihat seberapa besar

pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak PPN Masa, dalam

penelitian ini pengaruhnya sebesar 1,000

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum

dan sesudah dilakukannya program e-Filing.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada

di provinsi lampung yaitu : KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Tanjung

Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP

Pratama Kotabumi. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar

perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi

sebelum dan sesudah penerapan program e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak

yang ada di provinsi lampung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

berupa data sekunder yang di ambil dari masing-masing kantor pelayanan pajak

yang ada diprovinsi lampung yaitu KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama

Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, KPP Pratama

Metro, KPP Pratama Kotabumi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakterisktik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Adapun

populasi pada penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) yaitu: KPP Pratama Teluk Betung, KPP Pratama Tanjung

43

Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, KPP Pratama Metro, KPP

Pratama Kotabumi.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini

merupakan seluruh kantor pelayanan pajak yang terdapat diprovinsi lampung.

Dimana kantor pelayanan pajak yang menyediakan data yang dibutuhkan peneliti

yaitu data dari 2012-2017. Serta kantor pelayanan pajak yang telah menerapkan

program e-filing minimal ditahun 2015, diantaranya : KPP Pratama Teluk Betung,

KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, KPP

Pratama Metro, KPP Pratama Kotabumi. Adapun penentuan metode yang

digunakan adalah sampling jenuh, dimana metode ini merupakan teknik

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau

penelitian yang ingin membuat generalisasi kesalahan yang sangat kecil.

3.3 Teknik Pengumpilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data

yang diukur dalam skala angka (numerik). Penelitian ini menggunakan data

sekunder. Menurut Sugiyono (2013), data sekunder merupakan sumber data

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat oleh pihmak lain). Adapun teknik pengumpulan data yang

digunakan untuk penelitian ini antara lain:

44

1. Studi Lapangan

a. Obsevasi (Pengamatan)

Indrianto (2002), menjelaskan obsevasi adalah penelitian mengumpulkan

bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data

dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan

dengan judul skripsi dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih

lengkap, maka penulis perlu melakukan wawancara kepada pihak yang

mewakili berbagai tingkatan dalam objek yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan,

membaca, dan memahami buku, literature, catatan perkuliahan, artikel,

data dari internet, ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang

relevan dengan permasalahan.

3.4 Operasional Variabel Penelitian

Untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya program

e-filing dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi pada kantor pelayanan

pajak pratama kedaton, ditetapkan beberapa variable untuk diteliti yang terdiri :

1. E-filing adalah aplikasi (program komputer)yang dikembangkan oleh dirjen

pajak yang digunakan untuk penyampaian SPT dan penyampaian

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang

dilakukan secara online dan real time.

45

2. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam melaporkan SPT

tahunan dalam sifat patuh atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Ukuran Wajib Pajak Patuh

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3

juni 2003 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditetapkan

berdasarkah hal-hal sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

dalam 2 (dua) tahun terakhir,

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut;

c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu

penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

46

Dapat disimpulkan bahwa huruf (a) sampai dengan (e) merupakan syarat atau

ukuran kepatuahan wajip pajak yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan

Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003. Adapun rumus untuk mencari %

(Persentase) Tingkat kepatuhan adalah sebagai berikut :

(

)

3.5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganlisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

Ghozali (2016), mendefinisikan statistik deskriptif memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan

distribusi).

3.5.3 Uji Normalitas

Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) menjelaskan uji normalitas data merupakan uji

distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak,

sehingga dapat digunakan dalam analisis parametik. Apabila data tidak

berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunaakan analisis parametik

melainkan menggunakan analisis non-parametik. Untuk mendeteksi normalitas

47

data dapat dilakukan dengan menguji metode Shapiro-wilk test. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini

berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila Asymptotic

sig > tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah

95% atau = 5%. Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila Asymptotic sig <

tingkat keyakinan.

3.5.4 Uji Beda

Pengujian ini ditentukan dari hasil uji normalitas yang dilakukan dan sampel

penelitian yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam uji beda adalah saling

berhubungan dan jika hasil uji normalitas menu jukan sampel berdistribusi normal

maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametik (Paired

Sampel T-Test). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non-parametik (Wilcoxon Signed

Rank Test). Hasil uji pada sampel dikatakan signifikan jika nilai Asymptotic sig

lebih kecil dari tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 5%

ata 0,05. Sebaliknya, dikatakan tidak signifikan ketika nilai Asymptotic sig lebih

besar dari tingkat keyakinan.

a. Paired Sampel T-Test

Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel

yang berpasangan. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah

sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang

berbeda pada situasi sebelum dan sesudah proses (Santoso,2001). Paired

sampel t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan

48

untuk menguji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata

sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengembilan

keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji paired sampel t-

test adalah sebagai berikut :

Jika probabilitas (Asymp.Sig)<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika probabilitas (Asymp.Sig)>0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

b. Wilcoxon Signed Rank Test

Wicoxon signed rank test merupakan uji non parametric yang digunakan

untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang

berbeda (Pramana, 2012). Wilcoxon signed rank test digunakan apabila

data tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk

menerima atau menolak Ho pada uji wilcoxon signed rank test adalah

sebagai berikut :

Jika probabilitas (Asymp.Sig)<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika probabilitas (Asymp.Sig)>0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan

antara sebelum diterapkanya program e-filing dengan sesudah diterapkanya

program e-filing pada 6 (enam) kantor pelayanan pajak yang ada di provinsi

lampung. terdapat 18 sampel penelitian dari tahun 2012 sampai dengan tahun

2017. Penelitian ini menggunakan model perhitungan dengan rasio kepatuhan

dalam menghitung e-filing. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model rasio

kepatuhan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Terdapat 7 sampel penelitian yang mengalami penurunan pada tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt tahunan menggunakan e-filing

dengan rata-rata penurunan sebesar 97.57% dan ada 11 sampel penelitian

yang mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 10.73%..

2. Penelitian ini tidak menunjukan hasil yang signifikan atau tidak terdapat

perbedaan antara sebelum diterapkannya program e-filing dengan sesudah

diterapkannya program e-filing dengan tingkat signifikansi sebesar 0,157 nilai

ini menunjukan lebih besar dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05.

Dengan kata lain, wajib pajak kurang merespon dalam pelaporan

menggunakan e-filing dikarenakan kurangnya pengetahuan diprogram

tersebut dan kurangnya sosialisasi oleh pihak kantor pelayanan pajak

sehingga masyarakat kurang paham terhadap program e-filing hal ini juga

58

didasari karena kurangnya pendidikan masyarakat dan keterbatasan koneksi

di wilayah tertentu sehingga sulit untuk mengakses e-filling.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu model perhitungan e-filing yaitu

dengan rasio kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan peneliti ingin

memfokuskan pada tingkat kepatuahan wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian ini hanya menggunakan kantor pelayanan pajak yang ada diprovinsi

lampung yang berjumlah 6 kantor pelayanan pajak. Hal ini dikarenakan

keterbatasan peneliti yang tidak bisa menjangkau seluruh kantor pelayanan

pajak atau KPP yang ada di bawah naungan kantor wilayah direktorat jenderal

pajak bengkulu dan lampung.

3. Penelitian ini hanya terfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melaporkan

spt tahunan dari tahun 2012-2017.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan pada

penelitian ini, ada beberapa saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu model

perhitungan dalam menghitung e-filing.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian

dengan tidak terbatas hanya di provinsi lampung saja.

59

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah model uji analisis data agar

lebih bervariatif dari penelitian ini atau penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan

Terkini. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Astuti, Inne Nidya. 2015. “Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Gresik Utara”. Universitas Negeri Surabaya.

Desmayanti, Esy. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan

Fasilitase-Filing oleh Wajib Pajak sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa

secara Online dan Realtime (Kajian Empiris di Wilayah Kota Semarang)”.

Universitas Diponegoro. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.Vol.1, No. 1,

2012.

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Nomor: KEP-88/PJ/2004 tentang

Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

http://pajakonline.com/engine/peraturan/index.php?dok=1&catid=6100&tag

=1003

Direktorat Jenderal Pajak. (2005). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

secara elektronik (e-Filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

http://www.pajak.go.id/ppajak.php?id=9334

Direktur Jenderal Pajak. 2011. Peraturan Nomor: PER-39/PJ/2011 tentang Tata

Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang

Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS Secara e-Filing

Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak

https://www.online-pajak.com/id/peraturan-dirjen-pajak-39pj2011

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau

1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak.

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=148

Direktorat Jenderal Pajak . 2014. Per-01/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian

Surat Penyampaian dan/atau Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan

Secara Elektronik (e-Filing) melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS

21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Herawan, Lavenia dan Waluyo (2014).“Analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi perilaku wajib pajak terhadap penggunaane-filing (Studi di

Wilayah KPP PratamaKosambi)”. Jurnal. Ultima Accounting, Vol.6 No.2,

2014.Universitas Multimedia Nusantara.

http://erakini.com/efiling-pajak-online/diakses pada tanggal 27 februari 2018

https://multisite.itb.ac.id/ditkeu/wp-content/uploads/sites/22/2014/02/Sosialisasi

e-filing-bagi-Bendahara.pdfdiaksespadatanggal 27 februari 2018

http://efiling.pajak.go.id/, 27 februari 2018

https://www.kemenkeu.go.id)diakses pada tanggal 26 Februari 2018

Indriantoro, Nur dan Praktikum Metode Riset Bisnis. Jakarta Supomo, 2002, “

Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama,

Yogyakarta.

Kamelia, Siti Hawa. 2008.”Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesadah

Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN”.Jurnal,

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah. Jakarta.

Kelman HC. Compliance, identification, and internalization: Three processes of

attitude change. Journal of Conflict Resolution. 1958.

Laihad, Risal C.Y. 2013. “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan

E-Filing WajibPajak di Kota Manado”.Jurnal.Fakultas Ekonomi, Jurusan

Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.

Lunenburg. (2012). Compliance Theory and Organizational Efektiveness.

International Journal Of Scholarly Academic Intellectual Diversity

Lupiyoadi dan Ikhsan. 2015.: Salemba Empat.

Maha, I Wayan H D dan Naniek Noviari (2016).“Faktor-faktor yang berpengaruh

pada intensitas perilaku dalam penggunaae-filing oleh wajib pajak orang

pribadi”.Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Udayana, Bali.

Maryani, Ay. 2016. ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filling:

(Studi Pada Uin Syarif Hidayatullah Jakarta)”. Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9

(2), Oktober 2016 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 161 –

172.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Nurhidayah, Sari. 2015.”Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap

Kepatuhan Wjib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel

Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”. Jurnal, Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta.

Nurmantu, Safri, Drs., Msi. “Pengantar Perpajakan”. Jakarta, Kelompok Yayasan

Obor, 2003.

O'Donovan.2000. Environmental Disclosure in the Annual Reports: Extending the

Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. Accounting,

Auditing and Accountability Journal.

Pohan, Chairil Anwar, 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia

Teori dan Kasus, Jakarta :MitraWacana Media.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Cara

Efiling Pajak Online 2017 Lengkap Gambar Perlangkah Diakses Tanggal 1

Maret 2018.

Saleh, A.E. (2004), Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif , Jakarta : Kencana.

Santoso, Singgih, 2001, SPSS Versi 10. Mengolah Data Statistik Secara

Profesional, penerbit PT Elek Media, Komputindo Kelompok Gramedia,

anggota IKAPI, Jakarta.

Suchman, M. C.: 1995, ‘Managing Legitimacy: Strategic and Institutional

Approaches’, Academy of Management.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta. Jk

Waluyo.2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.