ANALISIS PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH (Studi Kasus di

ANALISIS PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH

(Studi Kasus di Credit Union Kridha Rahardja Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :

Monika Shelly Ekowaty

NIM : 142114091

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2018

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh :


NIM : 142114091

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI


YOGYAKARTA

2018


ii


iii


iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu

mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan

kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

Jika kamu sedang dalam kesulitan, itu berarti Tuhan sedang menempamu

menjadi lebih kuat. Alasan lain, Ia tak ingin kamu menjauh dariNya. Jangan

paksakan waktumu. Karena semuanya, Dia jadikan Indah pada waktuNya.

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, Santa Monika dan Santo Yudas

Tadeus yang senantiasa memberkatiku selama mengerjakan skripsi,

Papaku Hadrianus Musdiyanto dan mamaku Hetty Siswanto,

Adikku tersayang, Regina Jelita Wulandari,

Venantius Gunawan Wibisono,

Sahabat dan teman-temanku.


v


FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:



dan diajukan untuk diuji pada tanggal 8 Mei 2018 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi

ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil

dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol

yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian

atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan

orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,

dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil

tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan

tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran

saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal

saya terima.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



vi

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Monika Shelly Ekowaty

Nomor Mahasiswa : 142114091

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:



Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan

kepada Perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam

bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan

secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk

kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan

royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Mei 2018



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan berkat kekuatan dan cinta kepada penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas

Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata

Dharma.

2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

3. Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA., selaku Ketua

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.

4. Drs. Gabriel Anto Listianto, MSA., Ak., selaku dosen pembimbing akademik

yang selalu memberikan arahan serta motivasi.

5. Nicko Kornelius Putra, S.E., M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan sekretariat Fakultas Ekonomi Universitas Sanata

Dharma yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan bagi

penulis.


viii

7. Stefanus Eri Kusuma, M.Sc., selaku Pengurus Credit Union Kridha Rahardja

(CUKR) yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di

CUKR dan memberi bantuan selama ini.

8. Segenap pengurus, manajemen TP, dan komite Credit Union Kridha Rahardja

terutama Pak Indra, Pak Mamik, Pak Sarwanto, Pak Rudi, Mbak Tyas, Mbak

Dewi dan Mbak Nurma, yang telah mengijinkan penulis melakukan

penelitian di Credit Union Kridha Rahardja dan bersedia menjadi

narasumber.

9. Kedua orang tuaku, Hadrianus Musdiyanto dan Hetty Siswanto yang selalu

memberikan cinta, dukungan dan doa.

10. Adikku tersayang, Regina Jelita Wulandari yang selalu menyemangatiku.

11. Venantius Gunawan Wibisono, yang selalu menyakinkanku untuk dapat

menyelesaikan skripsi.

12. Sahabat-sahabatku, Lita, Mami, Ganis, Irene, Lily, Sara, dan Lia yang

memberi warna pada hari-hari perkuliahanku dan memotivasiku untuk sukses

bersama kalian.

13. Sahabat gembengku Sugiati, terima kasih atas doa dan semangatnya.

14. Sahabat sedari kecilku Clara, terima kasih atas kasih dan semangatmu.

15. Teman-teman Brevet, kelas E MPAT, kelas B akuntansi, dan seluruh teman-

teman akuntansi 2014, terima kasih atas dinamika dan kebersamaannya.

16. Seluruh sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat


ix

mendukung penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 31 Mei 2018



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iv

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS ............................................................. v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ......................................................... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ..................................................................... vii

HALAMAN DAFTAR ISI ...................................................................................... x

HALAMAN DAFTAR TABEL .......................................................................... xiii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..................................................................... .xiv

HALAMAN DAFTAR SINGKATAN ................................................................. .xv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .................................................................. xvi

ABSTRAK .......................................................................................................... xvii

ABSTRACT ......................................................................................................... xviii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 5

C. Batasan Masalah ........................................................................................ 5

D. Tujuan Penelitian ................................................................................ 6

E. Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

F. Sistematika Penulisan ......................................................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 9

A. Kredit .................................................................................................. 9

1. Pengertian Kredit ......................................................................... 9

2. Tujuan Kredit ............................................................................. 10

3. Fungsi Kredit ............................................................................. 10

4. Unsur Kredit .............................................................................. 12


xi

B. Kolektibilitas Kredit ......................................................................... 14

1. Pengertian Kolektibilitas Kredit ................................................ 14

2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit .......................................... 14

C. PEARLS Monitoring System ............................................................ 15

D. Kredit Bermasalah ............................................................................ 16

1. Pengertian Kredit Bermasalah ................................................... 16

2. Penggolongan Kredit Bermasalah ............................................. 16

3. Delinquency Ratio / Rasio Kelalaian Pinjaman ........................... 17

4. Penyebab Kredit Bermasalah ..................................................... 18

5. Implikasi Tingginya Kredit Bermasalah bagi CU ..................... 21

6. Gejala Awal Kredit Bermasalah ................................................ 22

E. Peranan Arsip Dokumen Kredit ........................................................ 25

F. Pengelolaan Kredit Bermasalah ........................................................ 25

G. Referensi Peraturan Pengelolaan Kredit Bermasalah

(Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah) .. 26

1. Pengertian .................................................................................... 26

2. Tindakan Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Bermasalah .................................................................................. 28

a. Pembinaan Kredit Bermasalah ................................................ 28

1) Monitoring Kredit .......................................................... 28

2) Penagihan (Collection) .................................................. 31

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah(Restrukturisasi) ................. 33

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit) 39

H. Lembaga Keuangan Mikro ............................................................... 44

I. Credit Union ..................................................................................... 47

1. Pengertian Credit Union ............................................................ 47

2. Prinsip-prinsip Credit Union ...................................................... 49

J. Penelitian Terdahulu ......................................................................... 50

BAB III METODE PENELITIAN......................................................................... 53

A. Jenis Penelitian ....................................................................................... 53

B. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................................... 53


xii

C. Subjek dan Objek Penelitian ............................................................ 53

D. Data yang Diperlukan ...................................................................... 54

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 55

F. Teknik Analisis Data ....................................................................... 56

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................ 64

A. Lokasi Credit Union Kridha Rahardja ................................................ 64

B. Sejarah Credit Union Kridha Rahardja ............................................... 64

C. Visi dan Misi Credit union Kridha Rahardja .................................... 66

D. Kegiatan Utama Credit union Kridha Rahardja ............................... 67

E. Struktur Organisasi Credit union Kridha Rahardja .......................... 68

F. Produk Pinjaman Credit union Kridha Rahardja .............................. 74

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .............................................. 82

A. Deskripsi Rasio Kelalaian Pinjaman CUKR ....................................... 82

B. Deskripsi Data ......................................................................................... 85

1. Pembinaan Kredit Bermasalah ......................................................... 85

a. Monitoring Kredit .................................................................... 85

b. Penagihan (Collection) ........................................................... 91

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Restrukturisasi) .................... 94

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit) ... 100

C. Analisis Data dan Pembahasan ....................................................... 107

1. Analisis Data ..................................................................................... 107

2. Pembahasan ...................................................................................... 121

BAB VI PENUTUP ..................................................................................................... 150

A. Kesimpulan ............................................................................................ 150

B. Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 151

C. Saran ...................................................................................................... 151

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 155

LAMPIRAN ......................................................................................................... 158


xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penggolongan Kolektibilitas Kredit.............................................. 14

Tabel 2.2 Jadwal penagihan kredit lalai oleh Credit Union.......................... 32

Tabel 3.1 Tabel pembanding antara referensi peraturan dalam

pembinaan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR 58


penyelamatan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di

CUKR........................................................................................... 60


penyelesaian kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di

CUKR............................................................................................ 62

Tabel 5.1 Data kelalaian pinjaman dan rasio kelalaian pinjaman

CUKR sepanjang tahun 2017........................................................ 84

Tabel 5.2 Kewenangan persetujuan rescheduling......................................... 97

Tabel 5.3 Perkembangan ketersediaan DCR untuk melindungi pinjaman

lalai diatas 12 bulan (P1)............................................................. 102

Tabel 5.4 Perkembangan ketersediaan DCR untuk melindungi pinjaman

lalai 1-12 bulan (P2).................................................................... 102

Tabel 5.5 Perbandingan antara referensi peraturan dalam pembinaan

kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR................. 109

Tabel 5.6 Perbandingan antara referensi peraturan dalam penyelamatan


Tabel 5.7 Perbandingan antara referensi peraturan dalam penyelesaian



xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Pengelolaan Kredit Bermasalah................................ 26

Gambar 2.2 Formulir Kunjungan Lapangan............................................. 31

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Credit Union Kridha Rahardja............. 68


xv

DAFTAR SINGKATAN

BA Buku Anggota

CU Credit Union

CUBG Credit Union Bererod Gratia

CUKR Credit Union Kridha Rahardja

DCR Dana Cadangan Risiko

KOMBAS Komunitas Basis

LKM Lembaga Keuangan Mikro

PEARLS Protection, Effective financial structure, Asset quality, Rates

of return and cost, Liquidity, Signs of growth

PPAP Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

SHU Sisa Hasil Usaha

SPP Surat Permohonan Pinjaman

SUK Slip Uang Keluar

SUM Slip Uang Masuk

TP Tempat Pelayanan

WOCCU World Council of Credit Union


xvi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kartu Kunjungan............................................159

LAMPIRAN 1I Kartu Pinjaman.............................................. 161

LAMPIRAN III Surat Peringatan............................................. 162

LAMPIRAN 1V Jadwal Angsuran Pinjaman............................ 163

LAMPIRAN V Laporan Tunggakan Pinjaman....................... 164

LAMPIRAN VI Formulir Penghapusan Pinjaman................... 165

LAMPIRAN V1I Kronologi Pinjaman....................................... 167

LAMPIRAN VIII Rekap Charge-Off.......................................... 168

LAMPIRAN IX Transkrip Wawancara.................................... 169

LAMPIRAN X Surat Keterangan Penelitian.......................... 174


xvii

ABSTRAK




NIM: 142114091

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan kredit

bermasalah yang dilakukan oleh Credit Union Kridha Rahardja telah sesuai

dengan referensi peraturan pengelolaan kredit bermasalah. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi bagi Credit Union Kridha Rahardja

mengenai kesesuaian pengelolaan kredit bermasalah yang selama ini dilakukan

dengan referensi peraturan pengelolaan kredit bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

wawancara, dokumentasi dan observasi. Data dianalisis menggunakan teknik

deskriptif komparatif dengan cara membandingkan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan kredit bermasalah di CU Kridha Rahardja dengan referensi peraturan

pengelolaan kredit bermasalah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Credit Union Kridha Rahardja

belum sepenuhnya sesuai dengan referensi peraturan pengelolaan kredit

bermasalah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Kredit Bermasalah, Credit Union.


xviii

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF LOAN DELINQUENCY MANAGEMENT

(Case Study in Credit Union Kridha Rahardja Yogyakarta)


NIM: 142114091

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2018

This research aimed to discover whether the implementation of loan

delinquency management in Credit Union Kridha Rahardja has been in

accordance with the reference of loan delinquency management regulation.

Futhermore, this research was expected to provide information for Credit Union

Kridha Rahardja regarding the accordance of the implementation of loan

delinquency management with the reference of loan delinquency management

regulation.

This research was a qualitative research using a case study approach. The

data collection techniques in this research were interviews, documentation, and

observation. Data were analyzed using comparative descriptive technique by

comparing the implementation of loan delinquency management policy in CU

Kridha Rahardja with reference of loan delinquency management regulation.

Based on the result of this research, it can be concluded that the

implementation of loan delinquency management in Credit Union Kridha

Rahardja was not fully in accordance with the reference of loan delinquency

management regulation.

Keywords: management, loan delinquency, Credit Union.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa kini sedang dihadapkan

pada berbagai tantangan yang tidak ringan, yang berasal dari kondisi

perekonomian global maupun dalam negeri. Salah satu tantangan yang

berasal dari dalam negeri ialah pertumbuhan kredit yang masih rendah dan

diikuti dengan risiko peningkatan kredit bermasalah (www.kompas.com).

Salah satu lembaga yang banyak bergerak dibidang pemberian kredit ialah

credit union (CU).

Credit union merupakan sebuah lembaga keuangan mikro semi-

formal, yaitu koperasi yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota di

mana anggota adalah penabung, peminjam, dan sekaligus pemegang

saham (Sukoco, 2014:16). Menurut Credit union Counseling Office

(CUCO) dalam buku yang berjudul Apa yang Anda Ketahui tentang

Koperasi Credit union (1973:1), “Credit union/usaha bersama simpan

pinjam adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk bersama-sama

menabungkan uang mereka, kemudian uang tersebut dipinjamkan diantara

mereka sendiri dengan bunga yang ringan, untuk maksud produktif dan

kesejahteraan, dengan demikian kredit tersebut akan menguntungkan

anggota”.

Awal mula didirikannya Credit union berasal dari keprihatinan dan

keinginan Walikota Flammersfield, Jerman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen


http://www.kompas.com/

2

untuk membantu petani yang menjadi korban musibah cuaca buruk di

Jerman. Para petani tersebut meminjam uang dari rentenir demi bertahan

hidup. Raiffeisen meyakini prinsip menolong diri sendiri (self-help) dapat

membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu,

pada tahun 1864 Raiffeisen mendirikan Heddesdorf Credit union, dimana

dalam kegiatannya anggota harus bersama–sama mengumpulkan uang,

kemudian meminjamkannya kepada anggota lain (www.cubg.or.id).

Dalam pelaksanaan usahanya, credit union tidak mengutamakan

perolehan keuntungan bagi pihak pengelola. Keuntungan yang diperoleh

semata-mata ditujukan untuk kelangsungan usaha credit union itu sendiri,

yang fokus utamanya ialah memberdayakan masyarakat. Karena itu,

pelayanan credit union sebenarnya tidak hanya sebatas memberikan kredit

kepada anggota, namun juga mengarahkan anggota untuk dapat

memberdayakan dirinya guna meningkatkan kesejahteraannya sendiri

(www.cucoindo.org).

Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa credit union berperan

dalam membantu terselenggaranya ekonomi kerakyatan, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional yang merata. Hal ini

sejalan dengan UU No.25 tahun 1992 pasal 3 yang menyebutkan tujuan

koperasi ialah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


http://www.cubg.or.id/

http://www.cucoindo.org/

3

Menurut Mgr. Hieronymus Bumbun, OFMCap dalam Munaldus

(2012), gerakan yang dilakukan credit union demi mensejahterakan

masyarakat bukanlah tanpa tantangan. Terkadang ada anggota CU yang

tidak mau mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Mereka hanya ingin

mengeruk keuntungan dari CU dan kehilangan semangat kesetiakawanan.

Kredit-kredit dari CU tidak dilunasi sebagaimana mestinya. Staf dewan

pengurus CU perlu memiliki kebijakan dalam menghadapi mereka yang

tidak memenuhi ketentuan sebagai anggota.

Credit union Kridha Rahardja (CUKR) pada awalnya merupakan

salah satu Tempat Pelayanan (TP) dari credit union Bererod Gratia yang

berpusat di Jakarta. Saat ini pengelolaan CU Kridha Rahardja telah

diambil alih secara mandiri dan berkantor pusat di Bawen, Semarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus CU Kridha Rahardja

pada tanggal 2 September 2017, ketika belum dikelola secara mandiri,

rasio kredit bermasalah menunjukkan angka yang tinggi. Hingga saat ini

setelah pengelolaan diambil alih secara mandiri, rasio kredit bermasalah

masih menunjukkan angka yang tinggi karena merupakan “bawaan” dari

pengelolaan pada masa lalu.

Rasio kredit bermasalah atau rasio kelalaian pinjaman yang ideal

adalah kurang dari lima persen dari total piutang atau kredit beredar.

Ketika kredit lalai terjadi, terutama apabila rasionya tinggi, dampaknya

bagi CU akan sangat terasa. Implikasi kredit lalai bagi CU tersebut antara

lain ialah likuiditas (tersedianya dana segar) akan terganggu; pendapatan


4

bersih (Sisa Hasil Usaha) akan menurun; pertumbuhan modal lembaga

rendah; kemampuan menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada

anggota akan menurun; pelayanan kredit terganggu; moral atau semangat

kerja pegawai akan menurun ketika CU tidak mampu memberikan

kompensasi yang bersaing kepada mereka dan citra CU di masyarakat

akan menjadi buruk (Munaldus, 2016). Implikasi kredit lalai diatas jelas

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan CU yang pada akhirnya

menyebabkan kelangsungan usaha CU terancam.

Upaya-upaya menurunkan kredit lalai harus selalu menjadi fokus

utama pengurus dan manajer, karena sebesar 70-80% aset CU ialah berupa

kredit kepada anggota. Kredit itulah mesin utama yang menggerakkan CU,

karena akan memberikan penghasilan yaitu pendapatan kredit yang berupa

bunga, uang pangkal dan denda. Lalai dalam menangani hal ini, dapat

menjadi bencana bagi eksistensi CU (Munaldus, 2016).

Sebagai lembaga yang berperan besar dalam menunjang

perekonomian, kelangsungan usaha credit union harus terjaga. Untuk itu,

credit union harus memiliki kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang

baik guna mengurangi risiko kerugian yang dapat mengancam

kelangsungan usahanya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan

penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Kredit Bermasalah (Studi Kasus

di Credit union Kridha Rahardja Yogyakarta)”.


5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu:

Apakah pengelolaan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Credit Union

Kridha Rahardja telah sesuai dengan referensi peraturan pengelolaan

kredit bermasalah?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis akan membahas pengelolaan kredit

bermasalah yang dibagi menjadi tiga tindakan yakni pembinaan,

penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, dimana setiap tindakan

tersebut terdiri dari beberapa upaya. Untuk mengarahkan fokus penelitian,

penulis memberi batasan terhadap pembahasan masalah yang diteliti,

yaitu:

1. Tindakan penyelamatan kredit bermasalah terdiri dari upaya

restrukturisasi dan novasi. Upaya yang akan dibahas dalam penelitian

ini hanyalah restrukturisasi, dikarenakan upaya novasi cenderung

mengarah pada aspek keilmuan hukum.

2. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah terdiri dari upaya hapus buku

dan hapus tagih kredit, serta upaya litigasi dan non litigasi. Upaya yang

akan dibahas dalam penelitian ini terbatas pada hapus buku kredit,

dikarenakan upaya litigasi dan non-litigasi cenderung mengarah pada

aspek keilmuan hukum.


6

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah pengelolaan kredit bermasalah yang dilakukan oleh

Credit Union Kridha Rahardja telah sesuai dengan referensi peraturan

pengelolaan kredit bermasalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Credit union Kridha Rahardja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan

yang bermanfaat bagi pihak CUKR mengenai kebijakan pengelolaan

kredit bermasalah yang baik sehingga dapat menurunkan rasio kredit

bermasalah pada CUKR.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan,

terutama mengenai kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang baik

di dalam credit union, serta menambah pengetahuan dan pengalaman

baru mengenai dunia perkoperasian.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan

pengetahuan dan menjadi referensi baru bagi mahasiswa Universitas

Sanata Dharma.


7

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang,

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori – teori yang

mendukung proses penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian,

subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian,

data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum

perusahaan, sejarah berdirinya Credit union Kridha

Rahardja, struktur organisasi, dan data-data lain yang

diperoleh dari hasil penelitian mengenai perusahaan.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian,

analisis, serta pembahasannya.


8

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penulisan yang

menguraikan kesimpulan dari analisis data, keterbatasan

penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak Credit union.


9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin “credere” yang berarti percaya.

Dasar pemberian kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang

memberi kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup

memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik menyangkut

jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra-prestasinya (Tohar,

2000:87).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam buku

Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit yang ditulis oleh Raharjo

(2010:3), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga.

Menurut segi ekonomi, kredit adalah penundaan pembayaran dari

prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang,

maupun jasa keuntungan atau bunga yang diperoleh dari pemberi

kredit yang dianggap layak diperoleh kreditur dari debitur untuk

memelihara kelangsungan usaha dan memperluas usahanya. Disisi

lain, bagi debitur pembayaran bunga ini juga dianggap layak atas


10

pengorbanan atau biaya untuk memperoleh “modal” yang

digunakannya karena jasa pihak kreditur tersebut (Tohar, 2000:88).

2. Tujuan Kredit

Menurut Tohar (2000:89), tujuan kredit adalah untuk

memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan

kepada kreditur dengan aman tanpa hambatan. Tujuan kredit

mencakup 2 skope yang luas, yaitu dua fungsi pokok yang saling

berkaitan. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan tersebut adalah

profitabilitas, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa

keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga. Fungsi kedua ialah

safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar

tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2005:97-98), fungsi kredit adalah :

a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya

jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu

yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi

berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima

kredit.


11

b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan

beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu

daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka

daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah

lainnya.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh

debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi

berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus

barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah

barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya

bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang

yang beredar.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena

kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang

diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam

mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga

meningkatkan devisa.


12

f. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan

berusaha, terutama bagi nasabah yang modalnya terbatas.

g. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin

baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Jika sebuah

kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut

tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi

pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik

juga akan meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung

atau penyewaan rumah kontrakan atau jasa lainnya.

g. Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal kredit internasional, pemberian kredit oleh

negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

3. Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2015:84-85), unsur-unsur yang terkandung

dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah :

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit

yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-

benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

Kepercayaan ini diberikan karena sebelumnya sudah dilakukan

penelitian dan penyelidikan tentang nasabah.


13

b. Kesepakatan

Didalam kredit juga terkandung unsur kesepakatan antara

pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu

tertentu, yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit.

Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar

resikonya tidak tertagih. Demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau

jasa yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk

bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit

ini merupakan keuntungan utama bank.


14

B. Kolektibilitas Kredit

1. Pengertian Kolektibilitas Kredit

Menurut Siamat (2005:358), kolektibilitas merupakan gambaran

kondisi pembayaran pokok dan bunga kredit serta tingkat

kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam

surat-surat berharga maupun penanaman lainnya.

2. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Menurut Kasmir (2015:117), Bank Indonesia menggolongkan

kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1: Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Penggolongan

Kolektibilitas

Kredit

Kriteria

a. Lancar (pass)

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau

bunga tepat waktu

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan

agunan tunai (cash collateral)

b. Dalam Perhatian

Khusus (special

mention)

1) Terdapat tunggakan pembayaran

angsuran pokok dan/atau bunga yang

belum melampaui 90 hari

2) Kadang-kadang terjadi cerukan

3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap

kontrak yang diperjanjikan

4) Mutasi rekening reklatif aktif

5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

(substandard)



telah melampaui 90 hari

2) Sering terjadi cerukan

3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak

yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

4) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

5) Terdapat indikasi masalah keuangan

yang dihadapi debitur

6) Dokumen pinjaman yang lemah


15

d. Diragukan

(doubtful)




2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

4) Terjadi kapitalisasi bunga

5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk

perjanjian kredit maupun pengikatan

jaminan.

e. Macet (loss)




2) Kerugian operasional ditutup dengan

pinjaman baru

3) Dari segi hukum dan kondisi pasar,

jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai

yang wajar.

C. PEARLS Monitoring System

Pearls Monitoring System menggabungkan basis data relasional yang

kuat dengan metodologi yang telah terbukti untuk mengukur kinerja

keuangan dan efisiensi operasional. PEARLS memberi kepada manajer,

direktur, dan pengawas Credit union suatu laporan yang ringkas dan

mudah dibaca yang mengungkapkan tren kelembagaan serta

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga. PEARLS juga

menawarkan alat perencanaan bisnis strategis untuk membimbing manajer

dalam merencanakan masa depan dan menerapkan perubahan (World

Council of Credit Union [WOCCU], 2008:13).

Menurut Richardson (2009:1), setiap huruf dari kata PEARLS

mengukur bidang-bidang utama operasi CU: Protection (Perlindungan),

Effective financial structure (Struktur keuangan yang efektif), Asset

quality (Kualitas aset), Rates of return and cost (Tingkat pengembalian


16

dan biaya), Liquidity (Likuiditas) and Signs of growth (Tanda-tanda

pertumbuhan).

D. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Siamat (2005:358), mengartikan kredit bermasalah atau problem

loan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya

faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan

kendali debitur.

Sedangkan Biety dan Karen Cak (2008:14-15) menyebutnya sebagai

kredit lalai, yaitu kredit yang pembayaran angsuran (pokok dan bunga)

tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kredit. Kredit dilaporkan sebagai

lalai ketika angsuran pokok dan bunga tidak diterima; pada hari di mana

kredit tersebut akan dilaporkan sebagai lalai tergantung pada jadwal

angsuran kredit.

2. Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut Dunil (2005:263), istilah kredit bermasalah juga disebut

sebagai non performing loan (NPL) yang terdiri dari golongan kredit

dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan kredit

bermasalah menurut standar PEARLS untuk CU, dikategorikan dalam

dua kelompok yaitu kredit lalai >12 bulan dan kredit lalai 1-12 bulan

(Munaldus, 2016:59).


17

3. Delinquency Ratio / Rasio Kelalaian Pinjaman

Menurut Richardson dalam PEARLS Monitoring System yang

diterbitkan oleh WOCCU (2009:6), rasio kelalaian pinjaman

merupakan ukuran yang paling penting untuk mengetahui kelemahan

kelembagaan. Jika rasio kelalaian pinjaman tinggi, hal tersebut dapat

mempengaruhi semua bidang operasi credit union. Dengan

menggunakan formula PEARLS untuk mengukur kelalaian secara

akurat, credit union memperoleh informasi yang tepat mengenai tingkat

keparahan situasi sebelum krisis berkembang. Sasaran yang ideal ialah

mempertahankan rasio kelalaian pinjaman sebesar kurang dari 5% dari

jumlah pinjaman yang beredar. Munaldus (2014:179) mengungkapkan,

didalam PEARLS, rasio kelalaian pinjaman merupakan komponen A1,

yang tujuannya adalah untuk mengukur persentase total pinjaman lalai

diportofolio pinjaman, menggunakan kriteria saldo pinjaman yang lalai

bukan menggunakan akumulasi angsuran pokok yang tertunggak.

Keterangan: a = total saldo pinjaman lalai yang dicatat dipasiva, tidak

termasuk pinjaman lalai yang sudah dicharge-off yang

masih dalam masa penagihan.

b = total pinjaman beredar

Rumus = 𝑎

𝑏𝑥100%


18

4. Penyebab Kredit Bermasalah

Menurut Munaldus (2016:39-41), ada tiga penyebab tingginya

kredit lalai atau kredit bermasalah :

a. Penyebab yang Berasal dari Internal CU

1) Permohonan kredit sudah disetujui padahal penggalian data dan

informasi peminjam belum lengkap dan akurat, terutama terkait

kemampuan mengembalikan dan karakter calon peminjam.

2) Kepercayaan terlalu berlebihan kepada peminjam, terutama

apabila kredit sebelumnya selalu lancar, calon peminjam pandai

merayu/meyakinkan, atau calon peminjam berpenampilan bak

orang kaya. Staf kredit atau Loan Officer (LO) terkecoh.

3) Tidak ada mekanisme seperti biro kredit atau bank checking

untuk mengecek apakah seorang pemohon kredit meminjam di

tempat lain, seperti CU lain, bank, dealer, dan lain – lain. Track

record si calon peminjam tersebut ketika meminjam ditempat

lain, jika ada, tidak diketahui.

4) Jumlah staf kredit kurang. Karena core business CU adalah

simpanan dan kredit, staf yang mengelola core business ini

harus berjumlah 60% dari total staf CU.

5) Surat Permohonan Pinjaman (SPP) jarang di-update sehingga

SPP tidak dapat menggali banyak informasi tentang calon

peminjam.


19

6) Kebijakan kredit dan Standart Operating Procedures (SOP)

kredit kurang bagus dan/atau kepatuhan kepada kebijakan dan

SOP masih kurang.

7) Produk-produk kredit, misalnya desain produk, penetapan harga,

cara mengembalikan kredit belum sesuai dengan kebutuhan

anggota.

8) Sistem pelacakan kredit (loan tracking) masih lemah.

9) Pelatihan manajemen kredit belum mampu meningkatkan

kapasitas staf kredit atau LO secara optimal.

10) Salah menempatkan staf kredit atau LO pada posisi jabatannya.

11) Adanya konflik kepentingan pengurus, pengawas, atau

manajemen dengan cara melakukan intervensi agar permohonan

kredit dicairkan tanpa melalui proses yang benar.

12) Moral staf kredit atau komite kredit buruk. Misalnya, ada unsur

kecurangan atau fraud dalam proses pemberian kredit.

13) Kredit yang sudah cair tidak pernah dimonitor penggunaannya

atau tidak ada pendampingan kepada peminjam pasca-pencairan

sehingga pemberian kredit tidak berdampak pada peningkatan

kekayaan bersih atau aset-aset yang dimiliki oleh anggota.

14) Memberikan kredit berdasarkan kelipatan simpanan, padahal

tidak ada hubungan antara besarnya simpanan dan kemampuan

mengembalikan. Kemampuan mengembalikan dilihat dari

sumber pendapatan dan watak seorang peminjam.


20

15) Barang jaminan tidak ada, tidak sesuai nilainya, dan/atau

bermasalah ketika mau disita, karena administrasi atau aspek

legal tidak dipenuhi.

16) Penjamin hanya bersifat formalitas, tidak memiliki peran dan

tanggung jawab ketika peminjam yang dijaminnya macet.

b. Penyebab yang Berasal dari Peminjam (Anggota)

1) Peminjam tidak membuat rencana terlebih dahulu sebelum

mengajukan kredit.

2) Peminjam meminjam tidak sesuai dengan kemampuan

mengembalikan.

3) Sistem pengelolaan keuangan keluarga masih lemah.

4) Peminjam merasa kecewa dengan pelayanan kredit di CU, atau

mungkin calon peminjam tidak sabar mengikuti proses dan

prosedur kredit.

5) Watak anggota buruk atau tidak bertanggung jawab.

6) Peminjam tidak paham kebijakan dan SOP kredit.

7) Peminjam terkena musibah.

8) Rumah tangga peminjam berantakan.

9) Mata pencaharian tidak ada, tidak menentu, atau musiman.

c. Penyebab yang Berasal dari Faktor Eksternal

1) Bencana alam

2) Krisis ekonomi

3) Harga komoditas utama jatuh


21

4) Harga – harga barang kebutuhan melonjak

5) Regulasi pemerintah

5. Implikasi Tingginya Kredit Bermasalah bagi CU

Menurut Munaldus (2016:50-52), berikut ini adalah implikasi atas

terjadinya kredit bermasalah pada CU:

a. Likuiditas (tersedianya dana segar) akan terganggu, karena angsuran

pokok dan bunga tidak masuk. Jika kondisi ini diikuti dengan

penarikan simpanan dan pencairan kredit tinggi, pastilah kas akan

terkuras. Kegagalan menjaga dana likuid akan menjurus pada krisis

kepercayaan anggota. Anggota merasa bahwa menyimpan di CU

tidak aman.

b. Pendapatan bersih (Sisa Hasil Usaha [SHU]) akan menurun, karena

pendapatan bunga kredit pasti turun, sedangkan biaya-biaya tetap

seperti biaya modal, biaya operasional, penyusutan aktiva tetap, dan

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) terus keluar.

c. Pertumbuhan modal lembaga rendah. Yang termasuk modal lembaga

adalah dana cadangan umum, donasi dan hibah. Setiap tahun, CU

harus menyisihkan dana cadangan dari SHU. Semakin kecil SHU,

semakin kecil pula alokasi untuk penyisihan dana cadangan ini.

Akibatnya, pertumbuhan modal lembaga akan terganggu.

d. Kemampuan menyediakan layanan yang berkualitas kepada anggota

akan menurun. Untuk menyediakan pelayanan keuangan yang

berkualitas memerlukan berbagai sumber daya, seperti Sumber Daya


22

Manusia (SDM), uang, mesin-mesin, dan lain-lain. Apabila kredit

bermasalah tinggi, pendapatan akan menurun sehingga CU tidak

memiliki dana untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan.

e. Pelayanan kredit terganggu, sebagai akibat dari terganggunya arus

uang masuk.

f. Moral atau semangat kerja pegawai akan menurun, apabila CU tidak

mampu memberikan kompensasi yang bersaing kepada mereka.

g. Citra CU di masyarakat menjadi buruk. Masyarakat pasti tidak

percaya pada CU yang kredit bermasalahnya tidak terkendali. CU

dianggap bukan tempat yang baik untuk mempercayakan

pengelolaan uang mereka karena sewaktu-waktu bisa mati

mendadak.

6. Gejala Awal Kredit Bermasalah

Menurut Sutojo (1997:29), gejala umum kredit bermasalah yang

seringkali muncul adalah :

a. Penyimpangan dari Ketentuan Perjanjian Kredit

Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit oleh debitur

merupakan salah satu gejala awal yang wajib diamati bank karena

dibalik gejala itu sering kali tersirat berbagai macam hal yang dapat

menjuruskan kredit ke dalam kasus kredit bermasalah.

b. Penurunan Kondisi Keuangan Debitur

Gejala penurunan kondisi keuangan debitur erat hubungannya

dengan penyimpangan debitur dari ketentuan perjanjian kredit.


23

Gejala penurunan kondisi keuangan debitur korporasi atau

perusahaan dapat dideteksi, antara lain dari perkembangan pos-pos

neraca dan daftar laba/rugi mereka selama beberapa masa berurutan.

c. Penyajian Laporan Keuangan Secara Tidak Benar

Karena khawatir menurunnya kondisi keuangan mereka

diketahui kreditur, ada saja debitur yang menyembunyikan kesulitan

yang sedang mereka hadapi itu. Salah satu cara untuk

menyembunyikan penurunan kondisi keuangan yang sering

dilakukan debitur adalah menyampaikan laporan keuangan dan

bahan masukan lain yang telah direkayasa sebelumnya.

d. Menurunnya Sikap Kooperatif Debitur

Sikap kurang kooperatif debitur dapat berbentuk keengganan

mereka menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan bank.

Keengganan tersebut biasanya timbul karena debitur ingin

menyembunyikan sesuatu. Dalam kasus tertentu, menurunnya sikap

kooperatif debitur disebabkan karena mereka merasa tidak senang

atas sikap, tingkah laku atau cara kerja account officer yang

ditugaskan untuk menangani kredit. Dalam keadaan seperti itu, cara

penyelesaian terbaik adalah bank mengganti account officer yang

menangani kredit tadi dengan account officer lain yang lebih dapat

bekerja sama dengan debitur.


24

e. Penurunan Nilai Jaminan

Sebagian besar barang jaminan yang disediakan para debitur

tidak dapat dikuasai penuh oleh kreditur. Kebanyakan bank hanya

menguasai dokumen bukti kepemilikan barang jaminan. Oleh karena

dipergunakan untuk menjalankan operasi perusahaan, nilai barang

yang dijaminkan dapat berubah (naik atau turun) dari waktu ke

waktu sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan. Selain itu,

pada saat kesulitan dana, debitur dapat menjual barang yang telah

mereka jaminkan tanpa sepengetahuan kreditur. Besar kemungkinan

bahwa menurunnya nilai barang-barang yang dijaminkan debitur

kepada bank terjadi karena mereka mengalami kesulitan keuangan.

f. Frekuensi Pergantian Tenaga Ahli

Menurunnya kondisi usaha dan keuangan perusahaan akan

menimbulkan suasana kerja yang kurang menyenangkan bagi banyak

karyawan. Dalam keadaan seperti itu, banyak pejabat inti akan

mengalami tekanan batin yang berat sehingga mudah sekali tergoda

untuk mencari pekerjaan lain.

g. Problem Keluarga atau Pribadi

Beberapa contoh problem keluarga dan pribadi pemilik

perusahaan yang serius dan dapat mengakibatkan timbulnya kredit

bermasalah adalah perceraian, perkawinan baru, kematian,

pemborosan, sakit berkepanjangan, depresi mental dan kecanduan

obat bius.


25

E. Peranan Arsip Dokumen Kredit

Arsip dokumen kredit merupakan bahan masukan penting untuk

memantau trend perkembangan mutu kredit. Ketepatan berbagai macam

keputusan yang diambil pimpinan dipengaruhi oleh kelengkapan dan

ketelitian data yang terkumpul. Dokumen juga merupakan bahan masukan

yang berguna bagi staf baru, sehingga staf tersebut dapat segera mengikuti

perkembangan kondisi kredit yang penanganan selanjutnya diserahkan

kepadanya. Selain itu, arsip dokumen kredit juga diperlukan oleh auditor

internal untuk bahan masukan dalam menjalankan tugas audit mereka.

Dokumen juga menjadi sumber informasi yang baik untuk menilai

keseriusan masalah yang terjadi akibat kredit bermasalah, serta menjadi

dasar untuk penyusunan rencana penanganan lebih lanjut (Sutojo, 1997:9).

F. Pengelolaan Kredit Bermasalah

Pengelolaan kredit bermasalah tidak hanya membahas mengenai

bagaimana menangani kredit bermasalah ketika terjadi, tetapi juga

mengembangkan dan menerapkan strategi serta kebijakan manajemen

kredit dalam bisnis perbankan untuk mencapai tujuan keamanan, serta

pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan

kredit bermasalah sangat terfokus pada penguatan langkah-langkah dalam

mencegah dan meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, seiring dengan

penanganan kredit bermasalah yang telah terjadi agar sesuai dengan tujuan

disetiap tahapan bank (Dinh, 2014).


26

G. Referensi Peraturan Pengelolaan Kredit Bermasalah (Pembinaan,

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah)

Gambar 2.1: Bagan Pengelolaan Kredit Bermasalah

Sumber: Data diolah, mengacu pada Linggau (2010:164-165),

Suhardjono (2002:270), dan Hariyani (2010:41).

1. Pengertian Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Bermasalah

a. Pembinaan Kredit Bermasalah

Menurut Linggau (2010:164), pembinaan kredit adalah

tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah agar

mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian

kredit. Tindakan yang termasuk dalam pembinaan adalah

penagihan oleh petugas bank.

Selain itu menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:270),

pembinaan kredit ialah upaya pembinaan yang berkesinambungan

(mulai sejak pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas

termasuk pemecahan masalahnya) yang menyangkut penilaian

Pembinaan Penyelamatan Penyelesaian

Monitoring

(pemantauan)

Penagihan

Pengelolaan Kredit Bermasalah

Restrukturisasi Penghapusbukuan

Kredit

Memerlukan Dana

Cadangan Risiko


27

perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun

perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara

administratif maupun dilapangan (on the spot).

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Linggau (2010:165), penyelamatan kredit adalah

tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah

yang masih mempunyai prospek dalam usahanya dengan tujuan

meminimalkan kemungkinan kerugian bagi bank, menyelamatkan

kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha lainnya

yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

Tindakan yang termasuk dalam penyelamatan adalah

Restrukturisasi dan Novasi.

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Linggau (2010:165), penyelesaian kredit adalah

tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah

yang tidak memiliki prospek setelah usaha pembinaan dan

penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan

mencegah risiko bank semakin besar serta untuk mendapatkan

pelunasan kembali atas kredit bermasalah tersebut.

Menurut Hariyani (2010:41), apabila tindakan penyelamatan

kredit tidak berhasil, tindakan yang selanjutnya dapat dilakukan

ialah penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan

kredit macet (write-off). penghapusan kredit (write-off) terdiri atas


28

dua tahap, yaitu : a) Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat

atau conditional write-off b) Hapus tagih atau penghapusan secara

mutlak atau absolute write-off. Hapus buku dilakukan dengan cara

mengeluarkan semua portofolio kredit macet dari pembukuan bank,

namun bank tetap akan melakukan upaya penagihan kepada

debitur. Sedangkan dalam program hapus tagih, bank tidak lagi

melakukan penagihan kepada debitur. Menurut Dahlan M.

Sutalaksana dalam Hariyani (2010:144), penghapusbukuan kredit

macet pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank yang

bersangkutan mampu melaksanakannya, yaitu mempunyai

cadangan dalam jumlah yang cukup.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih belum

berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada

debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet

tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-

litigasi (diluar proses peradilan).

2. Tindakan Pembinaan, Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Bermasalah


1) Monitoring Kredit

a) Pengertian Monitoring Kredit

Menurut Rivai (2013:262), monitoring dapat

diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan


29

pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin

(early warning system) deviasi yang terjadi yang akan

membawa akibat turunnya mutu kredit (collectibility)

sehingga memungkinkan bank mengambil langkah-langkah

untuk tidak timbul kerugian.

Menurut Munaldus (2016:114), pemantauan perlu

dilakukan secara teratur untuk memastikan dana yang

diperoleh digunakan sesuai tujuan. Monitoring pasca-

pencairan pinjaman yang dilakukan secara teratur

merupakan kunci untuk mencegah kredit lalai. Kegiatan ini

juga bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kemajuan

anggota setelah menerima kredit. Apabila kondisinya

kurang baik, pihak CU dapat segera mencarikan solusi agar

masalah tidak berlarut-larut.

b) Proses Monitoring Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:143-144),

berikut ini proses pemantauan kredit:

i) On desk

(1) Melakukan verifikasi terhadap semua file dokumen

kredit nasabah, dalam hal ada atau tidaknya

penundaan atas pemenuhan persyaratan.

(2) Melakukan penelitian dan verifikasi atas

kekurangan-kekurangan yang ditemukan.


30

(3) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial

dalam pengadaan kas.

(4) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya

kondisi keuangan nasabah.

(5) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam

memenuhi kewajiban keuangannya.

ii) On site

(1) Melakukan kunjungan lokasi fisik, untuk melihat

kondisi dilapangan yang meliputi aspek usaha,

jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan

nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai

kemampuan manajemen nasabah, dan hal – hal lain

yang diperlukan untuk dicek secara fisik.

(2) Trade checking, yaitu pemantauan kondisi usaha

debitur dengan memanfaatkan informasi yang

berasal dari supplier, distributor, pesaing, asosiasi

industri, atau partner bisnis lainnya.

(3) Credit checking, yaitu pemantauan kredit dengan

memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan

kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang

diberikan oleh bank maupun bank lain.


31

c) Dokumen Monitoring Kredit

Menurut Munaldus (2016:115-116), perlu suatu

pencatatan dan dokumentasi atas semua kunjungan

pemantauan lapangan untuk memastikan kunjungan

berikutnya dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.

Dokumentasi atau catatan yang bagus sangat berguna untuk

membuat keputusan yang tepat. Berikut ini contoh formulir

yang harus diisi ketika Loan Officer atau Manajer TP

melakukan kunjungan lapangan kepada para peminjam.

Gambar 2.2: Formulir Kunjungan Lapangan

(Munaldus, 2016:115-116)

2) Penagihan (collection)

a) Pengertian Penagihan (collection)

Menurut Linggau (2010:171), collection merupakan

tindakan penagihan yang dilakukan oleh petugas kepada

debitur yang tidak melakukan kewajibannya membayar

angsuran sesuai dengan perjanjian.

Menurut Munaldus (2016:88), dalam praktiknya, ada

suatu strategi untuk mencegah terjadinya kredit lalai, yaitu


32

penjemputan atau penagihan angsuran pinjaman, atau didalam

manajemen kredit disebut collection. istilah collection merujuk

pada tindakan yang diambil oleh CU untuk mencegah kredit

lalai atau memulihkan/menagih pinjaman yang tidak dibayar

ketika sudah melewati tanggal jatuh tempo.

b) Jadwal Penagihan Kredit Bermasalah

Berikut ini jadwal penagihan kredit lalai yang

seharusnya dilakukan oleh credit union melalui pesan maupun

surat pemberitahuan (Association of Asian Confederation of

Credit unions, 2016:141):

Tabel 2.2: jadwal penagihan kredit lalai oleh Credit union

Jumlah

Hari

Tungga-

kan

Tindakan

1-7 hari Staf penagihan mengirimkan SMS

pemberitahuan kepada debitur.

8-14 hari Bagian pinjaman mengeluarkan surat

pemberitahuan pertama untuk debitur.

15-30 hari Bagian pinjaman mengeluarkan surat

pemberitahuan kedua, yang didalamnya

terdapat penjelasan atas ketentuan pembayaran

yang terlambat.

30 hari Surat pemberitahuan ketiga dikirimkan, dan

debitur diberi waktu 20 hari sejak tanggal

pengiriman untuk melunasinya. Bagian

pinjaman memasukkan total saldo kredit ke

dalam kelompok lalai 1-12 bulan, dan ke dalam

jadwal penagihan. Petugas penagihan akan

menindaklanjuti dengan menemui peminjam.


33

c) Dokumen Penagihan

Menurut Association of Asian Confederation of Credit

Unions (2016:141), surat pemberitahuan I-III perlu diberikan

kepada debitur yang melakukan penundaan pembayaran.

Selain itu menurut Linggau (2010:173), dalam proses

penagihan diperlukan beberapa dokumen berikut:

i) Kartu angsuran debitur, untuk mengetahui pola

pembayaran angsuran.

ii) Daftar debitur menunggak, untuk mempelajari jumlah

nominal tunggakan yang harus dibayar dan jumlah sisa

tunggakan debitur.

iii) Kartu debitur menunggak, untuk dijadikan catatan

tersendiri agar jika diwaktu mendatang tunggakan kembali

terjadi, strategi penagihan akan lebih mudah ditentukan.

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Restrukturisasi)

1) Pengertian Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Biety dan Karen Cak (2008:15), pinjaman yang

direstrukturisasi adalah pinjaman dimana persyaratan pelunasan

awal telah diubah karena perubahan dalam kondisi keuangan

peminjam.


34

2) Ketentuan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Biety dan Karen Cak (2008:15), restrukturisasi

hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap portofolio kredit.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU

Tanggal 19 September 2012, mengenai Pedoman Kebijakan dan

Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, kriteria

kredit yang dapat direstrukturisasi yaitu paling kurang:

a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau

bunga kredit;

b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan

mampu memenuhi kewajiban setelah kredit

direstrukturisasi; dan

c) Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi

kewajiban kredit setelah direstrukturisasi.

3) Analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi

Menurut Ledgerwood dalam Microfinance Handbook: an

Institutional and Financial Perspective (1999:247), Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) harus berhati-hati dalam melakukan

penjadwalan ulang atau pendanaan kembali kredit. Meskipun

pada akhirnya dilakukan untuk mendorong pelunasan kredit, hal

itu berisiko dan hanya dapat dilakukan jika LKM merasa bahwa

tanpa melakukan hal tersebut peminjam tidak akan pernah bisa

membayarnya. Menurut surat edaran kepada semua bank umum


35

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di

Indonesia, no 15/28/DPNP Jakarta, 31 Juli 2013, hal – hal yang

harus diperhatikan dalam melakukan analisis kredit yang akan

direstrukturisasi :

a) Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga

berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah

restrukturisasi kredit. Perkiraan tersebut hendaknya

didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio

keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan

kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya;

dan

b) Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan

proyeksi arus kas (projected cash flows) dan nilai tunai

(present value) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang

akan diterima.

c) Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan

penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku

bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga,

perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

siklus usaha dan kemampuan membayar debitur sehingga

debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran

pokok dan/atau bunga hingga jatuh tempo.


36

4) Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Suyatno (1995:115-116), upaya restrukturisasi

kredit bermasalah, dilakukan melalui:

a) Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu

kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

i) Memperpanjang jangka waktu kredit

ii) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula

angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6

bulan.

iii) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang

mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b) Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan adalah berupa

keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

i) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok

sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu

membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat

melebihi plafon yang disetujui.

ii) Penundaan pembayaran bunga

iii) Penurunan suku bunga

iv) Pembebasan bunga


37

v) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit

jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c) Penataan Kembali (Restructuring)

Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh

faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan

meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik

modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun

modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan dan

sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam rangka

restructuring adalah :

i) Tambahan kredit

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka

perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja,

demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan

maupun tambahan investasi.

ii) Tambahan equity

Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah,

sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu

dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

(1) Tambahan modal dari pihak bank, dengan cara

penambahan/penyetoran uang dan konversi utang

nasabah, baik utang bunga, utang pokok, atau

keduanya.


38

(2) Tambahan dari pemilik, apabila perusahaannya

adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal

dari pemegang saham maupun pemegang saham

baru atau kedua – duanya.

5) Pemantauan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP

Tanggal 31 Juli 2013, mengenai Pedoman Kebijakan dan

Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bank harus

memiliki prosedur tertulis untuk memantau kredit yang telah

direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk

melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian

kredit baru.

6) Dokumen Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Menurut Biety dan Karen Cak (2008:15), semua kredit

yang direstrukturisasi harus diungkapkan secara terpisah dari

portofolio pinjaman lancar. Manajemen harus mencatat dan

memelihara informasi berikut dalam file kredit debitur:

(1) Alasan untuk merestrukturisasi kredit.

(2) Perubahan spesifik dalam syarat atau kondisi kredit (syarat

yang ada dalam perjanjian kredit baru dibandingkan dengan

persyaratan yang disepakati semula).


39

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit)

1) Pengertian Penghapusbukuan Kredit

Menurut Hariyani (2010:143), Jika upaya penyelamatan

kredit dengan cara restrukturisasi tetap tidak berhasil dan

portofolio kredit pada bank tetap macet, maka bank dapat

menempuh cara penghapusan kredit macet (write-off). Menurut

Dahlan M. Sutalaksana dalam Hariyani (2010:144), dalam

konteks perbankan istilah write-off biasa ditujukan untuk

mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari

pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun

demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit

macet itu sebisa mungkin. Tindakan write-off dilakukan dengan

tujuan agar laporan keuangan terutama neraca tampak

konservatif. Menurut Hariyani (2010:41), program hapus buku

dan hapus tagih dilakukan untuk menurunkan rasio kredit

bermasalah sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Menurut Dunil (2005:268), dengan penghapusan kredit macet

yang bukan lagi merupakan produktif aset, berarti jumlah

produktif aset dalam akuntansi bank mengecil namun lebih bersih

atau lebih produktif.

2) Pengertian Dana Cadangan Risiko (DCR)


unions (2016:146), Dana Cadangan Risiko (DCR) ialah nilai yang


40

harus ditetapkan oleh CU secara wajar atas kerugian kredit yang

menjadi representasi yang adil bagi laporan keuangan sesuai

dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan

persyaratannya.

Pada lembaga keuangan bank, dana cadangan risiko disebut

sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yaitu

cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari

baki debet (nilai pokok kredit) berdasarkan penggolongan kualitas

aktiva produktif. PPAP berfungsi sebagai cadangan biaya

antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva

pada suatu neraca dalam laporan keuangan (Peraturan Bank

Indonesia No.13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif

dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank

Perkreditan Rakyat).

Menurut Sutojo (1997:201), salah satu aktiva produktif

bank adalah kredit yang telah disalurkan. Dengan adanya PPAP,

kerugian yang diderita bank karena munculnya kredit bermasalah

dapat ditutup oleh dana cadangan penghapusan aktiva bermasalah

itu, sehingga operasi usaha dapat berjalan terus.

3) Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan Risiko (DCR)

Munaldus (2016:7) menyebut dana cadangan risiko sebagai

penyisihan penghapusan piutang tak tertagih. Penyisihan

penghapusan piutang tak tertagih ini harus disisihkan setiap bulan


41

dan diakui sebagai kontra-aset, yang nantinya akan digunakan

untuk menghapusbuku pinjaman lalai (Munaldus 2016:51).

4) Rasio Ketersediaan Dana Cadangan Risiko (DCR)

Menurut Munaldus (2005:13), setiap kelalaian pinjaman

harus selalu diimbangi dengan tersedianya dana cadangan risiko

(DCR). Standar PEARLS mensyaratkan agar CU memiliki dana

cadangan risiko yang setara dengan 100% dari pinjaman lalai di

atas 12 bulan dan 35% dari pinjaman lalai 1-12 bulan. Misalnya,

pinjaman lalai diatas 12 bulan sebesar Rp 100.000.000,00 dan

pinjaman lalai 1-12 bulan sebesar Rp 500.000.000,00. Maka dana

cadangan risiko yang harus tersedia sebesar Rp 275.000.000,00

dengan rincian Rp 100.000.000,00 untuk pinjaman lalai diatas 12

bulan, dan Rp 175.000.000,00 untuk pinjaman lalai 1-12 bulan.

Untuk mengukur kecukupan dana cadangan risiko, digunakan

salah satu komponen didalam PEARLS, yaitu P (Protection) yang

terdiri dari 2 indikator berikut ini (www.aaccu.coop):

P1: Mengukur kecukupan dana cadangan risiko pinjaman

dibandingkan dengan total pinjaman lalai di atas 12 bulan.

Sasarannya ialah perlindungan 100% terhadap pinjaman

lalai di atas 12 bulan.

Rumus =DCR

Total saldo pinjaman lalai >12 bulanx100%


http://www.aaccu.coop/

42

P2: Mengukur kecukupan Dana Cadangan Risiko Bersih

dibandingkan Total Pinjaman Lalai dari 1-12 bulan.

S

Sasarannya ialah perlindungan 35% terhadap pinjaman

lalai dari 1 sampai dengan 12 bulan.

5) Ketentuan Penghapusbukuan Kredit

Menurut Dahlan M. Sutalaksana dalam Hariyani

(2010:144), penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada

dasarnya dapat dilakukan oleh bank sepanjang bank yang

bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai

cadangan dalam jumlah yang cukup. Pada credit union, kredit

yang harus dihapuskan ialah yang termasuk pada kelompok lalai

>12 bulan, dan dilakukan setiap kuartal (WOCCU, 2008:8).

Menurut Association of Asian Confederation of Credit unions

(2016:149), Setiap kredit berikut harus disampaikan kepada

dewan pengurus dan direkomendasikan untuk dihapusbukukan :

a) Peminjam tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa

dihubungi dalam waktu 90 hari.

b) Kredit yang macet selama 12 bulan dan tidak ada pembayaran

selama 3 bulan berturut-turut.

c) Peminjam dan penjamin telah dinyatakan bangkrut.

Rumus = DCR−Total saldo pinjaman lalai >12 bulan

Total saldo pinjaman lalai 1−12 bulanx100%


43

d) Peminjam meninggal dunia dan tidak ada harta miliknya. Jika

ada harta miliknya, petugas penagihan akan memastikan

keberadaannya untuk diperlakukan sebagai kewajiban dan

akan diklaim di pengadilan.

e) Ada ketimpangan saldo dalam kredit karena tidak ada

pembayaran yang dilakukan dan tidak ada tindakan apa pun

yang bisa dilakukan.

f) Kredit telah ditetapkan tidak dapat ditagih tanpa melihat

jumlah bulan yang bermasalah.

g) Kredit yang tagihannya sudah dialihkan ke agen penagihan

atau pengacara.

h) Kredit yang tidak bisa dilunasi dari penjualan barang jaminan

dan si peminjam tidak punya kemauan untuk membayar lagi.

i) Telah terjadi penipuan dan tidak ada kesempatan untuk

memperbaikinya.

6) Prosedur Penghapusbukuan Kredit

Menurut Association Of Asian Confederation Of Credit

unions (2016:149), berikut ini prosedur penghapusbukuan kredit:

a) Bagian penagihan akan membuat laporan tertulis tentang

kredit tak tertagih dan hal – hal yang perlu direkomendasikan

untuk penangguhan penagihan kepada dewan pengurus.

b) Sebelum diserahkan ke dewan pengurus, setiap kredit tidak

tertagih akan dikaji oleh komite kredit.


44

c) Keputusan penghapusbukuan oleh dewan pengurus akan

dicatat dalam notulen rapat dewan pengurus.

7) Pemantauan Kredit yang telah dihapusbuku


unions (2016:151-152), upaya penagihan atas kredit yang

dihapusbukukan harus tetap dilakukan. Kredit tidak tertagih

harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah ada

perubahan dalam kemampuan membayar dari peminjam.

Apabila kredit macet yang sudah dihapusbukukan dapat ditagih

kembali baik sebagian maupun seluruhnya, maka hasil itu akan

meningkatkan kembali cadangan penghapusan kredit yang akan

memperkuat posisi bank (Dunil, 2005:268).

8) Dokumen Penghapusbukuan Kredit


unions (2016:149), dokumen yang dibutuhkan dalam

penghapusbukuan kredit ialah laporan kredit tak tertagih dan

rekomendasi penghapusan kredit tak tertagih. Dokumen ini

berisi daftar kredit tak tertagih yang akan direkomendasikan

kepada pengurus untuk dihapusbukukan.

H. Lembaga Keuangan Mikro

Arsyad (2008:23) mengambil inti dari definisi Lembaga Keuangan

Mikro (LKM) yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi, yaitu


45

LKM sebagai penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan

juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan

berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank

komersial. Adams dan Fitchett (1992) dalam Arsyad (2008:26),

menekankan bahwa LKM pada umumnya merupakan sebuah kesatuan

dari tata kelola yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dibuat sesuai

kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal. Kelenturan ini dapat

tercapai karena jumlah aturan yang tidak terlalu banyak, ukurannya kecil,

ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar LKM beroperasi dalam

wilayah yang terbatas, atau pada ceruk pasar (market niche) tertentu

dimana dimungkinkan untuk mengenal peminjam secara pribadi (Ghate,

1988).

Menurut Ledgerwood (1999) dalam Arsyad (2008:84),

berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi

tiga bentuk:

1. Institusi Formal

Terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan

terikat oleh peraturan dan pengawasan pemerintah (baca: Bank

Sentral). LKM formal di Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga

kelompok (Arsyad, 2008:85):

a. Bank Komersial (bisa berupa bank milik pemerintah atau bank

swasta);

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);


46

c. Lembaga-lembaga keuangan non-bank.

2. Institusi Semiformal

Terdiri dari lembaga-lembaga yang tidak diatur oleh otoritas

perbankan tetapi terdaftar dan atau memperoleh izin dari otoritas atau

pemerintah daerah. Arsyad (2008:89) menyebutkan bahwa lembaga-

lembaga keuangan tersebut, yang ukurannya sangat bervariasi,

biasanya melayani klien yang memiliki keterkaitan profesi atau lokasi

geografis yang sama. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan

layanan dan produk yang secara umum berada di antara produk dan

layanan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan informal

dan formal. Desain produk simpanan dan pinjaman mereka seringkali

meminjam ciri-ciri kedua lembaga tersebut. LKM semiformal di

Indonesia dapat digolongkan menjadi tiga kelompok:

a. Koperasi;

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. Proyek atau program pemerintah.

3. Institusi Informal

Terdiri dari perantara yang beroperasi di luar kerangka peraturan dan

pengawasan pemerintah. LKM informal hadir dalam berbagai bentuk

dan tidak selalu dalam bentuk yang dapat disebut sebagai lembaga

keuangan (Arsyad, 2008:94). Berikut ini adalah contoh LKM

informal di indonesia:

a. Arisan (pemberi pinjaman perseorangan komersial dan non-


47

komersial);

b. Penjual eceran dan pemilik toko.

Sehubungan dengan struktur LKM, Bank Indonesia dan GTZ

(2000) menyatakan bahwa di kebanyakan negara, LKM semiformal

dan informal merupakan elemen yang utama. Namun pengaturan

keuangan mikro di Indonesia telah diarahkan pada institusi formal dan

institusi formal telah diatur untuk mengakomodasi LKM. Beberapa

lembaga keuangan disektor formal memberikan layanan keuangan

mikro. Untuk bank komersial, apabila bank tersebut melayani usaha

yang lebih kecil, petani, atau klien berpenghasilan rendah secara

umum, maka bank tersebut memiliki potensi untuk bergerak ke sektor

keuangan mikro (Arsyad, 2008:84-85).

I. Credit union

1. Pengertian Credit union

Credit union (CU) secara etimologis berasal dari dua kata yaitu

credit dan union. Kata credit dalam bahasa latin adalah credere yang

berarti “saling percaya”, sedangkan kata union (unio-unus) berarti

“kumpulan”. Jadi credit union adalah kumpulan orang-orang yang

saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk

menabungkan uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan

(dalam bentuk pinjaman) di antara sesama anggota untuk tujuan yang

produktif dan kesejahteraan bersama (Sukoco, 2014:15-16).


48

World Council of Credit union (WOCCU) dalam situs

resminya menjelaskan bahwa credit union adalah koperasi keuangan

yang dimiliki oleh nasabah/anggota, dikendalikan secara demokratis

oleh anggotanya, dan dioperasikan untuk tujuan memaksimalkan

manfaat ekonomi anggotanya dengan menyediakan layanan keuangan

dengan harga yang kompetitif dan adil. credit union telah memberikan

manfaat secara global, jika dilihat dari data bahwa sebanyak 68.000

credit union di 109 negara telah memperbaiki kehidupan dari

235.000.000 anggota.

Secara umum dipahami bahwa credit union (CU) adalah

lembaga keuangan mikro semi-formal, yaitu koperasi yang didirikan

dari, oleh, dan untuk anggota di mana anggota adalah penabung,

peminjam, dan sekaligus pemegang saham, dengan tujuan sebagai

berikut (Sukoco, 2014:16):

a. Mendorong pola hidup hemat,

b. Menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersaing, dan

c. Menyediakan berbagai pelayanan keuangan kepada anggotanya

untuk tujuan produktif demi kesejahteraan bersama dengan badan

hukum koperasi.

Sementara itu, Dewan Credit union Sedunia (World Council of

Credit union [WOCCU]) menegaskan bahwa secara hakiki Credit

union (CU) sebagai “not for profit, cooperative institutions”, yakni

lembaga koperasi yang utamanya bukan semata-mata untuk tujuan


49

mencari keuntungan, melainkan untuk bekerja sama mencapai

kesejahteraan hidup bersama. Bahkan sekarang hal ini semakin

dipertegas lagi menjadi “Credit union- not for profit, not for charity,

but for service”.

2. Prinsip – Prinsip Credit union

Menurut World Council of Credit union (WOCCU),

sebagaimana dikutip oleh Elias dalam buku Manajemen perkreditan

untuk Credit union (2006:5-8), ada sembilan prinsip yang dirumuskan

dan disepakati dalam forum CU, yakni :

a. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela, bagi semua orang yang

bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya tanpa

membedakan jenis kelamin, ras, politik, maupun agama.

b. Dikontrol secara demoratis oleh anggota, yang mempunyai hak

yang sama (satu anggota satu suara) dan berperan dalam

pengambilan keputusan tanpa dipengarui jumlah sahamnya.

c. Tidak diskriminatif karena CU tidak membedakan anggota dari

jenis kelamin, kebangsaan, ras, politik, maupun agama.

d. Pelayanan kepada anggota, diajukan untuk meningkatkan

ekonomi dengan mempertahankan asas dari, oleh, dan untuk

anggota.

e. Distribusi kepada anggota, mendorong sikap hemat dengan cara

menabung, dan penyediaan kredit serta pelayanan lainnya.


50

f. Membangun stabilitas keuangan, untuk membangun kekuatan

finansial, termasuk pembentukan cadangan yang memadai, dan

pengendalian internal yang memastikan pelayanan yang

berkesinambungan kepada seluruh anggota.

g. Pendidikan terus-menerus bagi seluruh anggota, pengurus,

pengawas, dan manajemen serta masyarakat luas tentang

ekonomi, sosial, demokrasi, prinsip kerja sama, saling membantu,

pengelolaan keuangan, hidup hemat, dan penggunaan kredit serta

bijaksana.

h. Kerjasama antar lembaga pada tingkat lokal, nasional, dan

internasional dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada

anggota.

i. Tanggungjawab sosial dalam menjunjung penggunaan manusia

dan hubungan sosialnya.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wangsit Supeno (Akademi

Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika) pada

tahun 2017, dengan judul Analisis Prioritas Penanganan Kredit

Bermasalah dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank

Perkreditan Rakyat, dimaksudkan untuk melakukan analisis lebih jauh

terhadap penanganan kredit bermasalah yang terjadi di Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), sehingga dampaknya diharapkan dapat menjaga stabilitas


51

indikator kredit yang sehat yaitu Rasio Non Performing Loan (NPL)

selalu berada di angka kurang dari 5%. Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini menunjukkan bahwa upaya prioritas penanganan kredit

bermasalah dalam memperbaiki kualitas kredit pada Bank Perkreditan

Rakyat, diantaranya ialah mengelompokkan setiap permasalahan debitur

baik yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan

pengelompokan tersebut dibuat skala prioritas mana debitur bermasalah

yang lebih mudah untuk ditangani dilihat dari sudut kemauan,

kemampuan dan kesempatan debitur, sehingga dapat diputuskan apakah

debitur masih bisa diselamatkan dengan cara Rescheduling,

Reconditioning atau Restructuring. Upaya selanjutnya yaitu menyiapkan

cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang mencukupi;

membentuk tim penyelesaian kredit bermasalah; dan melakukan tindakan

hukum atas debitur yang tidak kooperatif dan melanggar hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Giovini (Universitas Bina

Nusantara) pada tahun 2015, dengan judul Audit Operasional terhadap

Tata Kelola Kredit Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Pensiunan

Nasional Tbk. KCP Leuwiliang Bogor, bertujuan untuk menganalisis

apakah tata kelola terhadap kredit bermasalah pada Bank BTPN KCP

Leuwiliang Bogor sudah berjalan secara memadai. Metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner,

serta penelusuran dokumen. Pelaksanaan audit dan analisis yang

dilakukan melalui beberapa tahapan audit telah menghasilkan temuan


52

atas beberapa kelemahan bank dalam mengelola kredit bermasalah.

Kelemahan tersebut terdapat pada kegiatan sales support yang sedikit

menghambat proses visiting on the spot pada debitur. Namun kelemahan

tersebut tidak menurunkan performance pada tata kelola kredit

bermasalah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar

seluruh kegiatan penanganan atas kredit bermasalah pada Bank BTPN

KCP Leuwiliang Bogor telah dilakukan sesuai dengan Standard

Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan dan sudah didasari

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tingkat NPL

dibawah 0,6% per tahun.


53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi

kasus di Credit union Kridha Rahardja Yogyakarta. Studi kasus adalah

suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau

suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Ciri khas dari studi

kasus adalah adanya “sistem yang terbatas”, yaitu batasan dalam hal

waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus yang diangkat

(Herdiansyah, 2012:76).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Credit union Kridha Rahardja, Jl. Pertanian,

Gang Salak No.3, Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan

Maret 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak – pihak yang dijadikan sebagai

sampel dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian ialah

memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan untuk


54

melakukan penelitian. Subjek penelitian pada CU Kridha Rahardja

meliputi kepala tempat pelayanan atau kepala kantor, staf kredit,

pengurus dan manajer pusat Credit union Kridha Rahardja.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini meliputi kebijakan pengelolaan kredit

bermasalah yaitu pembinaan kredit bermasalah yang komponennya

terdiri dari monitoring kredit dan penagihan, penyelamatan kredit

bermasalah yang terdiri dari upaya restrukturisasi serta penyelesaian

kredit bermasalah yang terdiri dari upaya penghapusan kredit

bermasalah, beserta dokumen yang digunakan dalam seluruh

komponen tersebut.

D. Data yang Diperlukan

Data – data yang diperlukan didalam penelitian ini adalah :

1. Data mengenai sejarah dan gambaran umum Credit union Kridha

Rahardja

2. Struktur organisasi CU beserta deskripsi tugas tiap jabatan

3. Deskripsi rasio kelalaian pinjaman CU Kridha Rahardja

4. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang meliputi monitoring,

penagihan, restrukturisasi, dan penghapusbukuan kredit beserta

pembentukan dana cadangan risiko.

5. Dokumen yang digunakan dalam kebijakan pengelolaan kredit

bermasalah yang terdiri dari monitoring, penagihan, restrukturisasi,

dan penghapusbukuan kredit.


55

6. Dokumen kebijakan dan peraturan pengelolaan kredit bermasalah

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer, diperoleh melalui teknik:

a. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya

jawab secara langsung dengan kepala tempat pelayanan atau

kepala kantor, staf kredit, pengurus, dan manajer pusat Credit

union Kridha Rahardja.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai

pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit bermasalah yang telah

dilakukan oleh Credit union Kridha Rahardja beserta dokumen

yang digunakan dalam pengelolaan kredit bermasalah. Peneliti

akan membuat panduan wawancara dan mengajukan pertanyaan

terbuka (open-ended question) serta pertanyaan tertutup (close-

ended question) berdasarkan panduan tersebut.

b. Observasi

Menurut Jogiyanto (2004:89), observasi adalah teknik atau

pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara

mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan observasi tidak

berinteraksi langsung dengan obyek data, tetapi hanya

mengamati langsung kegiatan yang menjadi bahan penelitian.


56

2. Data Sekunder, diperoleh melalui teknik:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan

memeriksa dokumen serta catatan lain yang ada di CU Kridha

Rahardja. Melalui teknik ini, peneliti akan mengumpulkan Data

mengenai sejarah dan gambaran umum Credit union Kridha

Rahardja, struktur organisasi CU beserta deskripsi tugas tiap

jabatan, deskripsi rasio kelalaian pinjaman CU Kridha Rahardja,

dan dokumen terkait pengelolaan kredit bermasalah yang

dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu teknik yang mengemukakan

prinsip teoritis untuk dibandingkan dengan gambaran mengenai objek

penelitian dilapangan.

Setelah data terkumpulkan, penulis akan melakukan analisis

data. Namun sebelum melakukan analisis data, penulis akan

mendeskripsikan rasio kelalaian pinjaman CUKR sepanjang tahun 2017

untuk menggambarkan kondisi kelalaian pinjaman yang terdapat pada

CUKR.

Kemudian untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah

pengelolaan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Credit union

Kridha Rahardja telah sesuai dengan referensi peraturan pengelolaan


57

kredit bermasalah, akan menggunakan beberapa langkah teknik analisis

data sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit

bermasalah beserta dokumen yang digunakan oleh CU Kridha

Rahardja didalam seluruh komponen pengelolaan kredit bermasalah,

yaitu pembinaan kredit yang komponennya terdiri dari monitoring

kredit dan penagihan, penyelamatan kredit yang terdiri dari upaya

restrukturisasi dan penyelesaian kredit yang terdiri dari upaya

penghapusan kredit bermasalah.

2. Melakukan analisis data melalui perbandingan terhadap referensi

peraturan pengelolaan kredit bermasalah beserta dokumen yang

digunakan, dengan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dokumen

pengelolaan kredit bermasalah di CUKR. Untuk membantu dalam

membandingkan, akan digunakan tabel pembanding antara referensi

peraturan dengan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan dokumen

pengelolaan kredit bermasalah di CUKR. Setelah itu akan dilakukan

pembahasan dan apabila terdapat ketidaksesuaian, akan dilakukan

analisis penyebab.

3. Melakukan penarikan kesimpulan dan memberikan rekomendasi

perbaikan.

Berikut ini tabel pembanding antara referensi peraturan pengelolaan

kredit bermasalah dengan pelaksanaannya, pada tindakan pembinaan,

penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah:


58

Tabel 3.1 Tabel pembanding antara referensi peraturan dalam pembinaan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR

Referensi Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan

Kredit Bermasalah dan

Penggunaan Dokumennya di

CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

1. Monitoring

Kredit

a. Melakukan proses monitoring kredit:

1) On desk

a) Melakukan verifikasi terhadap semua file dokumen kredit

nasabah, dalam hal ada atau tidaknya penundaan atas

pemenuhan persyaratan.

b) Melakukan penelitian dan verifikasi atas kekurangan-

kekurangan yang ditemukan.

c) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam

pengadaan kas.

d) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi

keuangan nasabah.

e) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi

kewajiban keuangannya.

2) On site

a) Melakukan kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi

dilapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan

proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam

menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen

nasabah, dan hal – hal lain yang diperlukan untuk dicek

secara fisik.

b) Trade checking, yaitu pemantauan kondisi usaha debitur

dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari

supplier, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau

partner bisnis lainnya

c) Credit checking, yaitu pemantauan kredit dengan

memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan

kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang

diberikan oleh bank maupun bank lain.


59




CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

b. Memiliki dokumen formulir kunjungan lapangan, untuk

mencatat dan mendokumentasikan semua kunjungan lapangan

sehingga kunjungan berikutnya dapat dilakukan tepat waktu

dan tepat sasaran. Dokumentasi atau catatan yang bagus sangat

berguna untuk membuat keputusan yang tepat.

2. Penagihan

(Collection)

a. Melakukan penagihan dengan jadwal sebagai berikut:

1) Tunggakan kredit 1-7 hari, Staf penagihan mengirimkan SMS


2) Tunggakan 8-14 hari, Bagian pinjaman mengeluarkan surat

pemberitahuan pertama untuk debitur.

3) Tunggakan 15-30 hari, Bagian pinjaman mengeluarkan surat

pemberitahuan kedua, yang didalamnya terdapat penjelasan

atas ketentuan pembayaran yang terlambat.

4) Tunggakan 30 hari, Surat pemberitahuan ketiga dikirimkan,

dan debitur diberi waktu 20 hari sejak tanggal pengiriman

untuk melunasinya. Bagian pinjaman memasukkan total saldo

kredit ke dalam kelompok lalai 1-12 bulan, dan ke dalam

jadwal penagihan. Petugas penagihan akan menindaklanjuti

dengan menemui peminjam.

b. Memiliki dokumen penagihan yaitu:

1) Surat pemberitahuan 1-3

2) Kartu angsuran debitur, untuk mengetahui pola pembayaran angsuran.

3) Daftar debitur menunggak, untuk mempelajari jumlah nominal tunggakan yang harus dibayar dan jumlah sisa tunggakan debitur.

4) Kartu debitur menunggak, untuk dijadikan catatan tersendiri agar jika diwaktu mendatang tunggakan kembali terjadi, strategi penagihan akan lebih mudah ditentukan.

*indikator diperoleh berdasarkan referensi peraturan yang penulis paparkan pada bagian tinjauan pustaka


60

Sumber:

1. Monitoring Kredit

a. Proses monitoring kredit: Ikatan Bankir Indonesia (2014:143-144)

b. Dokumen monitoring kredit: Munaldus (2016:115-116)

2. Penagihan (Collection)

a. Jadwal penagihan: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:141)

b. Dokumen penagihan: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:141), Linggau (2010:173)

Tabel 3.2 Tabel pembanding antara referensi peraturan dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR




CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Restrukturisasi

1. Ketentuan Restrukturisasi

a. Melakukan restrukturisasi hanya satu kali untuk setiap portofolio

kredit.

b. Melakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit yang memenuhi

kriteria:

1) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau

bunga Kredit;

2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan

mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi;

dan

3) Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi

kewajiban kredit setelah direstrukturisasi.

2. Melakukan analisis terhadap kredit yang akan direstrukturisasi:

a. Membuat perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga

berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi.


61




CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Restrukturisasi

b. Memilih pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam

perhitungan proyeksi arus kas (projected cash flows) dan nilai

tunai (present value) dari angsuran pokok dan/atau bunga

yang akan diterima.

c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan

penyesuaian persyaratan kredit dilakukan dengan

mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar

debitur sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh

tempo.

3. Melakukan upaya restrukturisasi yang terdiri dari:

a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)

c. Penataan Kembali (Restructuring)

4. Melakukan pemantauan terhadap kredit yang telah

direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk

melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian

kredit baru.

5. Memiliki Dokumen restrukturisasi:

a. Daftar kredit yang telah direstrukturisasi, yang terpisah dari

portofolio kredit lancar

b. Dokumen yang berisi alasan untuk merestrukturisasi kredit c. Dokumen yang berisi perubahan spesifik dalam syarat atau

kondisi kredit (syarat yang ada dalam perjanjian kredit baru

dibandingkan dengan persyaratan yang disepakati semula).



62

Sumber:

1. Ketentuan restrukturisasi: Biety dan Karen Cak (2008:15), Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU, 19 September 2012

2. Analisis terhadap kredit yang akan direstrukturisasi: Surat Edaran Bank Indonesia, no 15/28/DPNP, 31 Juli 2013

3. Upaya restrukturisasi: Suyatno (1995:115-116)

4. Pemantauan restrukturisasi: Surat Edaran Bank Indonesia, no 15/28/DPNP, 31 Juli 2013

5. Dokumen restrukturisasi: Biety dan Karen Cak (2008:15)

Tabel 3.3 Tabel pembanding antara referensi peraturan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR




CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Penghapus-

bukuan Kredit

(charge-off/

write-off)

1. Memiliki kebijakan pembentukan Dana Cadangan Risiko (DCR)

yaitu melakukan penyisihan DCR setiap bulan dan mengakuinya

sebagai kontra-aset, yang nantinya akan digunakan untuk

menghapusbuku pinjaman lalai.

2. Memiliki rasio ketersediaan DCR yang ideal yaitu 100% dari

pinjaman lalai di atas 12 bulan (P1) dan 35% dari pinjaman lalai

dari 1 sampai dengan 12 bulan (P2).

3. Ketentuan Penghapusbukuan Kredit

a. Melakukan penghapusbukuan kredit apabila memiliki

cadangan dalam jumlah yang cukup.

b. Melakukan penghapusbukuan kredit setiap kuartal.

c. Melakukan penghapusbukuan terhadap kredit lalai lebih dari

12 bulan dan yang ditetapkan sesuai kriteria.

d. Melakukan penghapusbukuan kredit lalai sesuai prosedur:

1) Setiap bulan bagian penagihan akan membuat laporan

tertulis tentang kredit dan hal – hal yang perlu

direkomendasikan untuk penangguhan penagihan kepada

dewan pengurus.


63




CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Penghapus-

bukuan Kredit

(charge-off/

write-off)

2) Sebelum diserahkan ke dewan pengurus, setiap kredit

tidak tertagih akan dikaji oleh komite kredit. Laporan ini

akan disampaikan kepada dewan pengurus sebagai bagian

dari laporan bulanan.

3) Keputusan penghapusbukuan oleh dewan pengurus akan

dicatat dalam notulen rapat dewan pengurus.

4. Melakukan pemantauan kredit yang telah dihapusbuku dengan

mengevaluasi kemampuan membayar anggota secara berkala,

dan tetap melakukan upaya penagihan. Hasil penagihan kredit

yang telah dihapusbukukan dimasukkan kedalam saldo cadangan

penghapusan kredit.

5. Memiliki dokumen berisi daftar kredit tak tertagih yang akan

direkomendasikan kepada pengurus untuk dihapusbukukan.


Sumber:

1. Kebijakan pembentukan DCR: Munaldus (2016:7)

2. Rasio ketersediaan DCR: www.aaccu.coop

3. Ketentuan penghapusbukuan kredit: Dahlan M. Sutalaksana dalam Hariyani (2010:144), WOCCU (2008:8), Association of

Asian Confederation of Credit unions (2016:149)

4. Prosedur penghapusbukuan kredit: Association Of Asian Confederation Of Credit unions (2016:149)

5. Pemantauan kredit yang telah dihapusbuku: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:151-152), Dunil

(2005:268)

6. Dokumen penghapusbukuan kredit: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:149)



64

BAB IV

GAMBARAN UMUM CREDIT UNION KRIDHA RAHARDJA

A. Lokasi Credit union Kridha Rahardja

Credit union Kridha Rahardja terletak di Jl. Pertanian, Gang

Salak No.3, Karang Jambe, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta.

B. Sejarah Credit union Kridha Rahardja

Credit union (CU) Kridha Rahardja merupakan CU primer yang

dilahirkan oleh CU Bererod Gratia. Benih kelahiran CU Kridha

Rahardja sudah mulai tumbuh saat Rapat Anggota Tahunan (RAT)

CU Bererod Gratia yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari

2016. Forum tertinggi CU Bererod Gratia memutuskan “Tata Kelola

kemandirian Tempat Pelayanan (TP) adalah tata kelola keuangan dari

anggota oleh anggota untuk anggota dilaksanakan di TP masing-

masing”. Dari keputusan RAT tersebut maka TP di Jawa Tengah dan

Yogyakarta harus mulai membiayai diri sendiri dan melaksanakan tata

kelola keuangannya secara mandiri mulai tahun 2016.

Dilanjutkan kegiatan Organizational Development pada tanggal

5-8 Mei 2016, di Jakarta yang menetapkan pembentukan Komite

Wilayah Yogyakarta Bawen dan Wedi, disingkat JOWEDI sebagai

perpanjangan pengurus di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Komite JOWEDI ini berasal dari unsur pengurus dan penasihat dari

wilayah Jawa Tengah yaitu Rm. Antonius Sumarwan SJ, sebagai


65

koordinator, Wibowo Agung sebagai anggota bidang kredit dan Agung

K Noertjahjono sebagai anggota bidang diklat dan pemberdayaan.

Kemudian pada tanggal 26 Mei 2016, bertempat di Wisma Pojok

Yogyakarta, saat kegiatan Lokakarya Penguatan Organisasi Komite

JOWEDI memilih Indrayanto Prasetiyawan menjadi anggota komite

bidang keuangan dan kesekretariatan.

Kemudian pada tanggal 30 November 2016 di Wisma Realino

Universitas Sanata Darma, Komite JOWEDI bersama aktivis dan

pimpinan manajemen CU Bererod Gratia membuat Perencanaan

Kerja TP Yogyakarta dan Jawa tengah pada tahun 2017 sebagai

entitas yang mandiri sekaligus sinkronisasi Perencanaan Kerja Tempat

Pelayanan wilayah Jatabek.

Untuk penguatan rencana kerja yang telah ditetapkan, pada

tanggal 25 Januari 2017 di Wisma Realino Universitas Sanata Darma

dilakukan kegiatan Organizational Development bersama seluruh

aktivis, pengelola dan komite JOWEDI, yang difasilitasi oleh RD.

Fredy Rante Taruk. Pada Kegiatan ini secara mendalam akhirnya TP

Jateng dan Yogyakarta melebur menjadi Credit union yang mandiri

dengan nama CU Kridha Rahardja.

Kemudian pada tanggal 11 Februari 2017 di Wisma Syantikara

Yogya dilanjutkan rapat koordinasi seluruh pengurus CU Bererod

Gratia dengan Pengurus Pengawas transisi CU Kridha Rahardja untuk

penyelesaian administrasi dan mengagendakan TP Jawa Tengah dan


66

Yogyakarta menjadi CU primer yang mandiri pada RAT CUBG tb

2016 pada tanggal 19 Maret 2017 di Bogor di Hotel Grand USSU.

Akhirnya secara resmi CU Kridha Rahardja disahkan

pendiriannya pada tanggal 1 April 2017 dan menetapkan jajaran

pengurus dan pengawas pada kegiatan Strategic Planning tanggal 31

Maret - 1 April 2017 yang difasilitasi oleh RD Fredy Rante Taruk.

Pada tanggal 6 April 2017 secara resmi pengurus CU Kridha

Raharja mengajukan permohonan menjadi anggota Puskopdit BKCU

Kalimantan dan dikabulkan pada tanggal yang sama.

Kemudian pada tanggal 21 September 2017 diadakan rapat

pembentukan CU Kridha Rahardja yang dihadiri utusan dari

kementrian koperasi sekaligus pengesahan Pengurus transisi menjadi

Pengurus resmi CU Kridha Rahardja.

C. Visi dan Misi Credit union Kridha Rahardja

1. Visi Credit union Kridha Rahardja

Menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aman,

Terpercaya dan Berkelanjutan di Jawa tengah dan Yogyakarta.

Penjelasan Visi:

a. Aman

Lembaga yang dikelola secara professional dengan penuh

kehati-hatian.

b. Terpercaya

Lembaga yang menjadi pilihan utama anggota


67

c. Berkelanjutan

Lembaga yang berlangsung terus-menerus; berkesinambungan

melayani anggota

2. Misi Credit union Kridha Rahardja

Meningkatkan Kualitas Hidup Anggota Melalui Pemberdayaan

Berbasis Komunitas dan Pelayanan Keuangan yang Bermutu.

Penjelasan Misi:

a. Meningkatkan Kualitas hidup

Mendorong perubahan kualitas hidup anggota agar menjadi

lebih baik secara moral maupun fisik.

b. Melalui Pemberdayaan

Mengedepankan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan

kepada anggota.

c. Berbasis komunitas

Mengutamakan kelompok dalam komunitas anggota.

d. Pelayanan Keuangan yang bermutu

Memberikan pelayanan keuangan yang bertanggung jawab.

D. Kegiatan Utama Credit union Kridha Rahardja

1. Pendidikan

Menumbuhkan kesadaran anggota untuk membangun

kesejahteraan bersama dan meningkatkan kemampuan mengelola

keuangan.


http://cukridha.org/index.php/program-studi/kegiatan-pendidikan

68

2. Pemberdayaan

Menumbuhkan semangat kemandirian melalui pelatihan usaha

produktif kepada anggota.

3. Pelayanan Keuangan

Memberikan pelayanan keuangan yang bermartabat sesuai dengan

kondisi anggota dan memberikan perlindungan keuangan yang

pantas.

4. Penguatan Lembaga

Memperkuat tata kelola organisasi melalui pembangunan SDM

untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada Anggota.

E. Struktur Organisasi Credit union Kridha Rahardja

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Credit Union Kridha Rahardja


http://cukridha.org/index.php/program-studi/kegiatan-pemberdayaan

http://cukridha.org/index.php/program-studi/pelayanan-keuangan

http://cukridha.org/index.php/berita/berita

69

Berikut uraian tugas dan tanggungjawab tiap jabatan dalam struktur

organisasi CU Kridha Rahardja yang berkaitan dengan pinjaman:

1. Pengurus

a. Memastikan tujuan pinjaman dipahami dengan jelas sesuai

fungsinya melalui formulir/laporan pinjaman yang

transparan.

b. Menguji risiko-risiko pada setiap pinjaman yang berdampak

pada lembaga.

c. Meninjau, mengesahkan dan memperbaiki kebijakan

pinjaman CU Kridha Rahardja, serta memastikan pemberian

pinjaman yang aman dan menciptakan administrasi yang

sesuai.

2. Manajer Utama (Kantor Pusat)

a. Mereview dan menganalisa laporan kepala kantor untuk

disampaikan kepada pengurus.

b. Memperbaiki berbagai resiko terkait dengan pinjaman

beredar dan melaporkan temuan dan perbaikan untuk

disampaikan kepada pengurus.

c. Menetapkan/membuat strategi perbaikan dan mengarahkan

segenap kemampuannya agar pinjaman beredar sesuai atau

mendekati rasio pinjaman yang ideal.

d. Membuat laporan konsolidasi pinjaman seluruh tempat

Pelayanan.


70

e. Melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan

kebijakan pinjaman dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

diseluruh TP.

f. Merancang atau melakukan perbaikan prosedur operasional

pinjaman yang tepat (lebih baik).

g. Memastikan laporan yang sesuai terselesaikan dan

dilaporkan kepada pengurus.

h. Mengajukan, meninjau, mengawasi proses pinjaman

internal (pinjaman pengurus/pengawas/staf).

3. Tempat Pelayanan (TP)

Tempat pelayanan dikelola oleh manajemen tempat pelayanan,

yang terdiri dari kepala kantor, staf pengembangan usaha, staf

keuangan dan staf diklat-pemberdayaan.

a. Kepala Kantor

1) Mengupayakan dengan sungguh pelaksanaan kebijakan

pinjaman dilaksanakan dengan baik di setiap TP.

2) Mereview menyeluruh atau sebagian (sampling) setiap

permohonan pinjaman termasuk membuat cacatan

perbaikan untuk disampaikan kepada manajer dan

pengurus.

3) Menemukan berbagai resiko terkait dengan pinjaman

beredar dan melaporkan temuan-temuan kepada

Manajer untuk disampaikan kepada pengurus.


71

4) Mengusulkan perbaikan prosedur pinjaman untuk

keamanan kesehatan lembaga.

5) Meminimalisasi atau mengurangi resiko dengan

memastikan bahwa formulir permohonan pinjaman

diisi dengan lengkap, diisi sesuai prosedur

penyelidikan dan analisis Pinjaman 5C.

6) Membuat laporan konsolidasi pinjaman di tempat

Pelayanan

b. Staf Pengembangan Usaha

Sejak CU Kridha Rahardja resmi berdiri, istilah bagian

kredit diganti menjadi staf pengembangan usaha, yang

tugasnya ialah:

1) Melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan dengan sungguh sungguh.

2) Menindaklanjuti dan mereview semua pengajuan

pinjaman.

3) Menyelesaikan surat permohonan pinjaman,

melakukan penyelidikan yang menyeluruh,

menganalisa seluruh pinjaman, termasuk membuat

cacatan kepada pihak yang lebih berwenang untuk

mempermudah persetujuan pinjaman sesuai aturan

yang ditetapkan dengan melaksanakan analisa 5C.


72

4) Mengambil langkah atau keputusan sesuai dengan

kewenangan yang telah ditetapkan.

5) Membuat laporan pinjaman

c. Staf Keuangan

1) Melayani transaksi-transaksi keuangan secara berkualitas

sesuai pembukuan atau standar akuntansi.

2) Membuat laporan keuangan TP/KK serta meneruskan ke

Kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan sebelum

dikirim ke Kantor Pusat.

3) Melakukan pengecekan secara rutin dan seksama atas

keakuratan data yang di buat oleh komputer.

4) Membuat laporan perkembangan posisi keuangan CUBG

dan dilaporkan ke Kepala Kantor.

5) Melaksanakan pembayaran-pembayaran kepada pihak luar

CUBG untuk kelancaran operasional CUBG setelah ada

persetujuan dari Kepala Kantor.

6) Mengeluarkan uang yang akan di gunakan untuk

berbelanja aset-aset tetap (pembangunan kantor,

pembelian peralatan dll) dan berbagai keperluan lainnya.

7) Melakukan backup data keuangan TP/KK termasuk

didalamnya flash disk, CD, CDRW atau media lainnya.

8) Membuka akses seluas-luasnya untuk keperluan audit.


73

9) Membuat pembukuan dan perhitungan penyusutan aset-

aset tetap TP/KK.

10) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan atasan

sesuai kebutuhan lembaga.

11) Membuat laporan mingguan ke kantor pusat, dan

mengirimkan Dbcubis.

12) Pro aktif dalam melakukan perekrutan calon anggota

untuk perkembangan TP/KK.

d. Staf Diklat-Pemberdayaan

Pada saat penelitian ini dilakukan, belum terdapat sumber

daya manusia yang mengisi jabatan ini.

4. Komite Tempat Pelayanan

a. Membantu staf pengembangan usaha untuk mengetahui

risiko yang berhubungan dengan portfolio pinjaman

berjalan.

b. Membantu meminimalisir atau mengurangi risiko dengan

memastikan permohonan dilengkapi peminjam dan

mereview kelayakan penyelidikan dan analisis 5C.

5. Komunitas Basis (KOMBAS)

Komunitas Basis dibentuk untuk menjadi kepanjangan tangan

CUKR dalam mendukung pelayanan keuangan kepada anggota,

pendampingan kepada anggota maupun aktivitas pemberdayaan

anggota. Melalui KOMBAS yang aktif berkegiatan, KOMBAS


74

dapat mengetahui berbagai macam kendala maupun potensi

anggota.

6. Sedulur

Sedulur adalah anggota CUKR yang bersedia memberikan

waktu dan tenaga untuk mengembangkan CUKR, namun mereka

bukan pengurus, pengawas, manajemen dan komite TP. Sedulur

dapat direkrut dari pengelola KOMBAS yang sudah ada saat ini

maupun dari anggota yang belum bergabung dalam KOMBAS.

Secara ideal, tugas Sedulur ialah membantu CUKR dalam

melakukan penanganan kredit lalai; rekrutmen anggota baru dan

promosi pinjaman; pendidikan, pelatihan dan pendampingan usaha

anggota; serta penyediaan dan pengolahan data. Untuk sementara

ini, tugas Sedulur lebih diutamakan pada tugas yang pertama yaitu

membantu staf mengunjungi anggota yang lalai dan ikut melakukan

penagihan. Saat ini, memang belum banyak anggota CUKR yang

berperan aktif sebagai Sedulur.

F. Produk Pinjaman Credit union Kridha Rahardja

1. Ketentuan Umum Pinjaman

a. Syarat Pinjaman

1) Pinjaman, baru dapat diproses apabila seluruh data

persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

2) Pinjaman dapat diajukan apabila telah menjadi anggota

selama minimal 3 bulan dan sudah mengikuti Pendidikan


75

Wajib, kecuali pinjaman yang tidak melebihi jumlah Total

Simpanan (Utama, Agunan, Pundi Rahardja dan Saham).

3) Pinjaman harus diketahui oleh pihak suami/isteri jika

anggota sudah menikah; atau orangtua/keluarga terdekat,

jika anggota belum menikah.

4) Pinjaman Anggota yang melebihi Total Simpanan yang

dimaksud point 2, dapat diajukan oleh anggota yang sudah

menjadi anggota lebih dari 3 (tiga) bulan, telah mengikuti

Pendidikan Wajib dan Literasi Keuangan.

5) Simpanan yang dimaksud point 2 yang dijadikan jaminan,

akan diblokir (tidak dapat ditarik) sampai pinjaman lunas.

6) Pinjaman dibawah simpanan, jika menunggak lebih dari 2

bulan berturut-turut maka pada bulan ketiga simpanan

yang dijadikan jaminannya akan ditarik untuk melunasi

pinjaman.

7) Resiko pinjaman di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

wajib menyerahkan agunan tambahan sebagai jaminan.

Penilaian agunan ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.

8) Agunan yang dimaksudkan pada point 7 adalah Sertifikat

tanah (SHM) dan Buku pemilik kendaraan bermotor

(BPKB), dan Deposito Bank.

9) Jaminan yang dimaksudkan point 8 yang diserahkan harus

atas nama peminjam dan/atau atas nama keluarga inti


76

peminjam dan diikat dengan perjanjian ikat jaminan yang

ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan.

10) Segala macam biaya yang timbul akibat perjanjian kredit

dibebankan kepada peminjam.

11) Pinjaman yang dimohon hanya dapat dipergunakan atau

dikelola secara langsung oleh yang bersangkutan dan/atau

keluarga inti yang bersangkutan.

12) Semua produk pinjaman diikutsertakan dalam program

Jalinan.

13) BJP bagi peminjam lama sebelum ketentuan ini

ditetapkan, maka tetap berlaku sesuai dengan perikatan

perjanjian sebelumnya.

14) Balas jasa pinjaman yang dibayar oleh Anggota selain

untuk pendapatan lembaga juga dialokasikan untuk

penguatan lembaga.

b. Proses pengajuan pinjaman

1) Konsultasi atau wawancara kredit atas rencana pinjaman

dilakukan pada hari Senin & Selasa (diluar hari tersebut

digunakan untuk analisa pinjaman dan penagihan).

2) Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki

kemampuan membayar sesuai analisis kredit (analisa 5C)

dan plafon pinjaman yang berlaku.


77

3) Pinjaman sepenuhnya dilayani oleh staf Kredit, mulai dari

Pengambilan Formulir, Konsultasi, Survey, dan

diputuskan dalam rapat Kredit. Informasi keputusan kredit

segera disampaikan ke Anggota.

4) Analisa kelayakan pinjaman diutamakan dari TP dibuat

oleh staf kredit, diperiksa oleh Kepala kantor dan

diketahui oleh Komite TP/KK.

5) Apabila analisis kredit anggota tidak sesuai standar, maka

Kepala Kantor TP berhak untuk tidak melanjutkan proses

perkreditan, atau menawarkan solusi berupa penurunan

pinjaman sesuai kemampuan.

6) Proses verifikasi yang dilakukan oleh bagian Kredit dalam

waktu maksimal 7 hari kerja untuk pinjaman yang

menjadi kewenangan Tempat Pelayanan dan maksimal 21

hari untuk pinjaman yang menjadi kewenangan Kantor

Pusat.

7) Staf Bagian Kredit, wajib melakukan survei atas

pengajuan pinjaman di atas simpanan.

c. Pencairan pinjaman

1) Pencairan Pinjaman tunai tidak dapat diwakilkan dan wajib

didampingi pasangan bagi yang sudah menikah atau surat

pernyataan mengetahui dan menyetujui pengambilan

pinjaman atau diketahui orang tua bila belum menikah.


78

2) Pencairan pinjaman dapat dilakukan mulai tanggal 1 (satu)

sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

3) Dana Cadangan Resiko sebesar 1% dari jumlah pinjaman

yang dicairkan.

d. Pembayaran pinjaman

1) Pembayaran angsuran melewati tanggal perjanjian yang

disepakati, maka dikenakan denda 3% dari angsuran pokok

dan Balas Jasa Pinjaman (BJP) yang tertunggak, masa

toleransi 5 hari.

2) Apabila ada pelunasan pinjaman dengan Balas Jasa

Pinjaman Flat, akan dikenakan pinalti 5% dari saldo akhir.

3) Semua pinjaman dalam pola kebijakan Pengurus ini

mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan JALINAN

BKCU Kalimantan.

4) Pinjaman yang melebihi plafon JALINAN BKCU

Kalimantan wajib diasuransikan ke asuransi umum, yang

preminya ditanggung oleh anggota yang bersangkutan.

e. Jenis Pinjaman

1) Pinjaman Kawitan

Pinjaman Kawitan adalah pinjaman yang bertujuan

untuk memenuhi modal menjadi anggota atau

meningkatkan simpanan anggota atau pinjaman yang

diberikan untuk membantu anggota membiasakan diri


79

mulai menabung. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak

membayar angsuran, maka yang bersangkutan akan

dikeluarkan dari keanggotaan secara sepihak. Anggota

dapat mengajukan pinjaman lagi (untuk dibawa pulang)

apabila sudah 75% lunas. Pinjaman Kawitan untuk

memenuhi modal menjadi Anggota tidak diperlukan

penjamin atau jaminan. Masa pengembalian untuk Pinjaman

Kawitan paling cepat 5 bulan dan paling lama 36 bulan.

2) Pinjaman Kridha

Pinjaman Kridha adalah pinjaman untuk membantu

anggota memiliki usaha produktif dan membantu

meningkatkan usaha yang sudah dimiliki anggota.

Peminjam harus memiliki/menjaminkan Simpanan Saham,

Simpanan Agunan, Simpanan Utama, dan/atau Simpanan

Pundi Rahardja, minimal 30% dari Pinjaman yang diajukan.

Jangka waktu pinjaman minimal 3 bulan dan maksimal 60

bulan. Usaha peminjam dikunjungi dan dipantau

perkembangannya secara periodik oleh staf atau Aktivis CU

minimal 3 bulan sekali untuk menilai kelayakan usaha.

3) Pinjaman Kinahardjan

Pinjaman Kinahardjan adalah pinjaman untuk

memenuhi kebutuhan dasar hidup anggota yang TIDAK

menambah pendapatan anggota. Tujuan pinjaman untuk


80

keperluan Rumah tangga atau untuk memberikan solusi

terhadap kebutuhan keluarga. Jangka waktu pinjaman

minimal 3 bulan dan maksimal 60 bulan. Untuk

mendapatkan pinjaman ini anggota harus menjaminkan

Simpanan Saham, Simpanan Agunan, Simpanan Utama,

dan/atau Simpanan Pundi Rahardja, minimal 30% dari

Pinjaman yang diajukan.

4) Pinjaman Kreto

Pinjaman Kreto adalah Pinjaman untuk memfasilitasi

anggota Credit union Kridha Rahardja untuk memiliki

kendaraan motor maupun mobil—yang TIDAK menambah

pendapatan anggota. Jangka waktu pinjaman minimal 12

bulan maksimal 48 bulan untuk motor baru, dan anggota

harus sudah menjadi anggota selama minimal 1 bulan.

Jangka waktu pinjaman minimal 24 bulan, dengan

maksimal 60 bulan untuk Mobil baru dan maksimal 48

bulan untuk Mobil bekas. Untuk mendapatkan pinjaman

Kreto, anggota harus memiliki simpanan Agunan minimal

10% dari pinjaman yang diajukan. Pembelian kendaraan

Anggota merujuk pada instansi yang telah melakukan

kerjasama dengan CU Kridha Rahardja. BPKB kendaraan

yang dibeli dijaminkan kepada CU Kridha Rahardja hingga

pinjamannya lunas (setiap perpanjangan pajak kendaraan


81

diberikan surat keterangan sebagai pengganti syarat

administrasi). Kendaraan wajib diasuransikan dan biaya

asuransi menjadi beban anggota.

5) Pinjaman Pagriyan

Pinjaman Pagriyan adalah adalah Pinjaman untuk

memfasilitasi anggota Credit union Kridha Rahardja untuk

memiliki rumah—yang TIDAK menambah pendapatan

anggota. Pinjaman Perumahan diberikan selama total

Simpanan Agunan Tempat Pelayanan mencukupi atau

menggunakan maksimal total Simpanan Agunan. Lokasi

rumah yang akan dibeli harus berada di wilayah

pengembangan CU Kridha Rahardja. Jangka waktu

pinjaman ini maksimal 180 bulan.

6) Pinjaman Kencana

Pinjaman Kencana adalah pinjaman khusus bagi

anggota yang tidak memiliki pinjaman dengan tujuan

mendorong mereka yang telah menikmati hasil

simpanannya untuk turut berkontribusi mengembangkan

CU Kridha Rahardja. Jangka waktu pelunasan pinjaman ini

ialah 36 bulan.


82

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Rasio Kelalaian Pinjaman CUKR

Credit union Kridha Rahadja (CUKR) secara resmi disahkan

pendiriannya pada tanggal 1 April 2017. Sebelumnya, CUKR

merupakan salah satu Tempat Pelayanan (TP) dari Credit union

Bererod Gratia (CUBG) yang berpusat di Jakarta. Berdasarkan

informasi yang diterima dari pengurus dan manajemen TP CUKR

wilayah Yogyakarta, selama dikelola dalam naungan CUBG, rasio

kelalaian pinjaman jauh melebihi batas normal. Salah satu

penyebabnya ialah analisis terhadap calon peminjam yang kurang

memadai. Pada masa CUBG, Komunitas Basis (KOMBAS) belum

terbentuk sehingga banyak anggota yang terdaftar di CUBG tidak

didasarkan atas rekomendasi KOMBAS terlebih dahulu. Artinya

CUBG menerima seseorang untuk menjadi anggota tanpa terlebih

dahulu mengenali karakter orang tersebut. Analisa kurang memadai

apabila tidak didukung oleh rekomendasi atas calon anggota kepada

CUBG. Selain itu, perekrutan staf kredit untuk TP Yogyakarta tidak

dilakukan melalui prosedur seleksi tertentu. Syarat untuk menjadi staf

kredit hanyalah status pendidikan terakhir strata satu, dan

pencariannya dilakukan digereja. CUBG memberikan pelatihan bagi

staf-staf baru, namun pelatihan tersebut tidak serta merta menjadikan

mereka ahli dalam melakukan pekerjaannya dikarenakan bidang yang


83

menjadi tanggung jawab mereka tidak selalu sesuai dengan

pendidikan mereka. Hal ini menyebabkan proses analisa terhadap

calon peminjam kurang memadai mengingat kompetensi yang dimiliki

oleh staf kredit masih terbatas, dan kurang dilakukannya

pendampingan oleh kantor pusat CUBG. Konflik kepentingan juga

menjadi penyebab tingginya kelalaian pada masa itu. Beberapa staf

kredit mempermudah proses analisis bagi rekan maupun kerabatnya

yang ingin mengajukan pinjaman. Pengurus di kantor pusat tidak

mengetahui kasus penyelewengan tugas tersebut karena staf kredit

mengirimkan data calon anggota yang telah dimanipulasi. Penyebab

lain ialah, pada masa CUBG seorang peminjam tidak diwajibkan

untuk memberikan jaminan. Kebijakan yang berlaku pada masa itu

ialah apabila selisih antara simpanan dengan pinjaman anggota kurang

dari sepuluh juta, anggota tidak diwajibkan menyerahkan jaminan.

Ketika selisih antara simpanan dengan pinjaman lebih dari sepuluh

juta, anggota wajib menyerahkan jaminan. Itulah sebabnya CUKR

yang baru resmi berdiri pada tahun 2017 memiliki rasio kredit lalai

yang sangat tinggi.


84

Berikut ini data kelalaian pinjaman dan rasio kelalaian pinjaman

CUKR sepanjang tahun 2017:

Tabel 5.1: Data kelalaian pinjaman dan rasio kelalaian pinjaman

CUKR sepanjang tahun 2017.

Bulan

Kelalaian

1-12 bulan

(1)

Kelalaian

> 12 bulan

(2)

Total

Pinjaman

Beredar

(3)

Rasio Kelalaian

Pinjaman

(4=[(1)+(2)]/(3))

Januari 313.412.900 2.240.319.150 7.210.074.050 35,42%

Februari 248.930.050 2.202.426.000 7.260.876.082 33,76%

Maret 255.988.450 2.030.463.700 7.165.953.082 31,91%

April 290.750.450 2.017.636.700 7.251.271.979 31,83%

Mei 275.202.950 2.012.122.700 7.124.810.382 32,10%

Juni 319.674.700 2.014.796.650 7.282.481.182 32,06%

Juli 266.910.600 2.029.238.150 7.054.850.482 32,55%

Agustus 253.437.500 2.036.747.850 7.081.843.982 32,34%

September 259.680.000 2.001.387.150 7.099.402.782 31,85%

Oktober 234.724.500 2.006.711.650 7.302.827.982 30,69%

November 206.083.800 2.010.265.550 7.214.295.182 30,72%

Desember 193.523.300 1.900.674.900 7.084.238.932 29,56%

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rasio kelalaian

pinjaman pada CUKR sangat jauh dari batas ideal yaitu kurang dari

atau sama dengan 5%. Berdasarkan informasi dari pengurus dan

manajemen TP, hal ini disebabkan karena CUKR menanggung beban

kelalaian pada saat belum dikelola secara mandiri. Meskipun demikian,

tren rasio kelalaian pinjaman sepanjang tahun 2017 cenderung menurun

walaupun sesekali terjadi peningkatan yaitu pada bulan Mei, Juli, dan

November.


85

B. Deskripsi Data

Pada CUKR, seluruh kegiatan simpan pinjam anggota dikelola

menggunakan sistem yang memang diperuntukkan bagi credit union,

yaitu Sikopdit. Sikopdit terdiri dari beberapa menu yaitu transaksi,

laporan, proses data, data induk, setup data dan informasi. Laporan-

laporan yang dibuat menggunakan Sikopdit dapat langsung dicetak

menjadi dokumen CUKR.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang

dilakukan, kebijakan pengelolaan kredit bermasalah beserta dokumen

yang digunakan dalam setiap komponen pengelolaan kredit

bermasalah pada CUKR adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kredit Bermasalah

a. Monitoring Kredit

1) Kebijakan Monitoring Kredit

Dalam melakukan monitoring kredit secara on desk¸

CUKR tidak melakukan verifikasi terhadap file dokumen

kredit anggota terkait ada atau tidaknya penundaan atas

pemenuhan persyaratan. Seluruh persyaratan yang harus

dipenuhi oleh anggota sudah dipastikan lengkap sebelum

pinjaman disetujui. Apabila terdapat penundaan pemenuhan

persyaratan, pinjaman tidak akan disetujui.

CUKR melakukan identifikasi terhadap masalah-

masalah potensial dalam pengadaan kas anggota melalui


86

laporan keuangan anggota. Melalui data pemasukan dan

pengeluaran bulanan anggota, CUKR dapat mengidenfitikasi

potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pengadaan kas

anggota, yaitu apabila sumber pemasukan anggota minim

atau tidak tetap. CUKR akan memberi perhatian khusus pada

anggota tersebut dengan memperhatikan pola pembayaran

angsurannya.

Dalam mendeteksi kecenderungan memburuknya

kondisi keuangan anggota, CUKR melakukan pemantauan

terhadap pola pembayaran angsuran anggota yang terlihat

pada kartu pinjaman. Apabila anggota tidak melakukan

pembayaran angsuran secara tepat waktu pada setiap

bulannya, maka CUKR akan memberi perhatian khusus

terhadap anggota tersebut karena hal itu dapat menjadi tanda

bahwa kondisi keuangan anggota sedang memburuk.

Pemantauan terhadap pola pembayaran angsuran anggota ini

juga menjadi bahan penilaian CUKR terhadap kesediaan

anggota dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Anggota

yang seringkali terlambat, oleh CUKR akan dinilai kurang

bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Dalam hal monitoring secara on site, monitoring

melalui kunjungan langsung terhadap anggota dilakukan oleh

CUKR sekaligus pada saat penjemputan setoran ke lokasi


87

tempat tinggal maupun lokasi usaha anggota. Melalui

kunjungan tersebut staf akan memantau bagaimana kondisi

keuangan dan kondisi usaha anggota. Selain itu, CUKR akan

melakukan verifikasi atas penggunaan dana pinjaman,

terutama untuk jenis pinjaman produktif yang ditujukan

untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk jenis pinjaman

Rumah Tangga, CUKR biasanya memperoleh informasi

penggunaan dana pinjaman melalui tetangga anggota. CUKR

tidak hanya memastikan kesesuaian penggunaan dana

pinjaman setelah pinjaman dicairkan. Saat pinjaman

diajukan, CUKR juga telah melakukan survei atas harga atau

biaya yang terkait dengan tujuan pengajuan pinjaman oleh

anggota. Misalnya ada seorang anggota yang tujuan

pinjamannya ialah untuk membeli suatu alat, maka CU akan

melakukan survei atas harga alat tersebut. Apabila nominal

pengajuan pinjaman tidak sesuai dengan harga alat yang

sebenarnya, maka nominal pinjaman yang dicairkan hanya

sebesar harga atau biaya hasil survei. Setelah pinjaman

dicairkan, CUKR juga akan dilakukan pemantauan terhadap

kesesuaian tujuan pengajuan pinjaman dengan realisasinya.

Apabila cara pembayaran yang dipilih oleh anggota

ialah melalui transfer atau datang langsung ke TP, maka

CUKR tidak melakukan kunjungan terhadap anggota


88

tersebut. Begitu pula terhadap anggota yang memiliki usaha

dan pembayaran angsurannya dilakukan secara rutin atau

lancar, CUKR tidak melakukan pemantauan terhadap

usahanya.

Terhadap anggota yang memiliki usaha, CUKR

melakukan pemantauan melalui trade checking yaitu

pemantauan kondisi usaha anggota dcngan memanfaatkan

informasi yang berasal dari pemasok, distributor, pesaing

maupun rekan bisnis lainnya. Apabila calon anggota

memiliki usaha dan usaha tersebut melibatkan pemasok,

distributor maupun rekan bisnis lain, CUKR akan mencari

informasi mengenai rekan bisnis tersebut. Pemantauan

melalui trade checking ini dilakukan pada tahap survei

sebelum pinjaman disetujui atau ketika pinjaman sudah

tergolong lalai. Namun hal ini tidak selalu dilakukan terhadap

semua calon anggota maupun semua anggota yang telah lalai

karena menyesuaikan dengan situasi dan kesibukan

manajemen. CUKR akan menemui pemasok dan distributor

untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai

kondisi usaha yang dijalankan anggota, harga, dan informasi

lainnya. Namun berdasarkan pengalaman, beberapa anggota

terkadang melakukan “kenakalan” dengan meminta rekan

bisnisnya untuk memberikan informasi yang baik mengenai


89

dirinya dan usahanya ketika pihak CUKR berusaha menggali

informasi. Maka dari itu, pihak CUKR juga akan melakukan

pemantauan melalui pemasok lain untuk membandingkan

harga serta mencari informasi mengenai iklim usaha yang

bersangkutan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran

kondisi usaha anggota yang sesungguhnya, CUKR akan

mencari informasi melalui pesaing usaha anggota, karena

pada umumnya pesaing akan menceritakan keadaan buruk

anggota yang menjadi saingannya.

Terkait credit checking atau pemantauan kualitas

pinjaman anggota yang terdapat dilembaga keuangan lain,

lembaga keuangan credit union belum memiliki sistem untuk

memantau kelancaran pinjaman anggota dilembaga lain (bila

ada) setelah pinjaman dicairkan. Untuk CUKR sendiri,

selama ini pemantauan terhadap kualitas pinjaman anggota

dilembaga lain dilakukan pada tahap analisa kredit. Melalui

formulir survei, anggota diminta memberikan informasi

terkait pinjamannya dilembaga lain, yang dilampiri dengan

rekening koran atau laporan arus kas. Apabila pembayaran

angsuran anggota tersebut menggunakan sistem autodebet¸

pola pembayaran angsuran akan terlihat. Namun apabila

anggota membayar angsuran secara mandiri, tidak akan

terlihat pola pembayaran angsurannya. Lain halnya apabila


90

sebelumnya calon anggota sudah pernah meminjam di

CUKR. Kualitas pembayaran angsurannya yang terdahulu

dapat dilihat dari kartu pinjaman, dan informasi tersebut

dapat dijadikan dasar dalam melakukan persetujuan

permohonan pencairan. Namun setelah pinjaman dicairkan,

kualitas pinjaman anggota di lembaga lain tidak akan dapat

dipantau perkembangannya.

2) Dokumen Monitoring Kredit

CUKR memiliki dokumen kartu kunjungan yang

berfungsi untuk mendokumentasikan kegiatan kunjungan staf

kepada anggota. Dokumen ini berisi informasi mengenai

nama anggota, Nomor BA (Buku Anggota), alamat, nomor

telepon, wilayah kantor pelayanan, saldo pencairan, tujuan

pinjaman dan penjamin. Selain itu terdapat tabel yang berisi

kolom nomor, tanggal, agenda kunjungan, komitmen

anggota, tanda tangan anggota, saldo pinjaman dan paraf

kepala kantor. Kartu ini wajib dibawa saat staf melakukan

kunjungan lapangan untuk mengambil setoran anggota

maupun melakukan pemantauan. Tabel yang tersedia wajib

diisi sesuai kondisi dan kesepakatan yang dicapai dilapangan.

Informasi hasil kunjungan yang tercantum pada kartu ini

menjadi bahan bagi staf untuk melakukan pemantauan atas

kondisi anggota, dan menjadi dasar untuk pengambilan


91

keputusan atas tindakan selanjutnya. Namun kartu kunjungan

ini tidak selalu dibawa oleh staf saat melakukan kunjungan ke

lapangan karena alasan terlalu banyak anggota yang harus

dikunjungi dalam satu waktu, dan ada beberapa berkas lain

yang perlu dibawa sehingga staf merasa kerepotan jika harus

membawa seluruh kartu kunjungan. Setelah kembali dari

melakukan kunjungan, staf juga tidak melakukan pengisian

terhadap kartu kunjungan anggota yang tidak dibawa

tersebut.

b. Penagihan (Collection)

1) Kebijakan Penagihan (Collection)

Dalam hal mengingatkan kewajiban membayar

angsuran, CUKR tidak menggunakan surat pemberitahuan

untuk disampaikan kepada anggota sejak pinjaman jatuh

tempo sampai 30 hari, karena CUKR merasa cara itu kurang

efektif. CUKR memiliki program SMS (Short Message

Service) reminder di komputer, yang secara otomatis akan

mengirimkan SMS kepada anggota yang pinjamannya akan

jatuh tempo dalam 2 hari. Namun sudah sejak awal tahun

2017 SMS reminder ini tidak aktif. Selama SMS reminder

non aktif, pemberitahuan dilakukan secara manual melalui

sms maupun pesan whatsapp, yaitu pada saat mendekati jatuh

tempo, saat jatuh tempo atau satu hari setelah jatuh tempo.


92

Terdapat masa tenggang 5 hari setelah tanggal jatuh tempo

pembayaran angsuran. Apabila setelah masa tenggang habis

anggota belum membayar angsurannya, anggota akan

dikenakan denda dan masuk kedalam laporan kelalaian 1-12

bulan. Apabila anggota belum menanggapi pesan tersebut,

manajemen akan mengunjungi kediaman anggota untuk

melakukan penagihan dan menanyakan penyebab

keterlambatan pembayaran. Apabila anggota mengatakan

belum sanggup melakukan pembayaran dan anggota tersebut

memiliki simpanan yang cukup untuk menutupi nominal

angsuran, staf akan menawarkan kepada anggota untuk

menggunakan simpanan tersebut dan menggantinya

dikemudian hari. Akan dilakukan penarikan saldo simpanan

secara sepihak apabila anggota tidak dapat dihubungi dan

ditemui, namun staf akan tetap berusaha menghubungi

anggota untuk menutupi saldo simpanan yang ditarik

tersebut. Manajemen biasanya memberi mandat kepada ketua

Komunitas Basis (KOMBAS) disuatu daerah untuk

mengingatkan dan melakukan penagihan untuk kelalaian

yang baru. Kepala kantor memastikan pinjaman yang telat 1

atau 2 bulan tetap tertagih dan mendapat perhatian, meskipun

pinjaman yang kredit lalainya tinggi merupakan fokus utama

penagihan.


93

CUKR juga memiliki surat peringatan untuk melakukan

penagihan. Terdapat dua surat peringatan. Surat peringatan

pertama dikirimkan apabila anggota sulit ditemui. CUKR

jarang mengirimkan surat peringatan ke dua karena biasanya

anggota sudah dapat ditemui dan telah tercapai suatu

kesepakatan ketika staf melakukan penagihan langsung ke

lapangan.

2) Dokumen Penagihan

a) Surat peringatan 1 dan 2

Surat peringatan merupakan surat yang dikirimkan

oleh staf kepada anggota yang sulit ditemui. Surat ini

berisi saldo pinjaman anggota, jumlah bulan tunggakan,

rincian tunggakan pokok, bunga dan denda serta

permohonan CUKR kepada anggota untuk segera

membayar tunggakan tersebut. CUKR tidak akan

mengirimkan surat peringatan 1 dan 2 ini kepada anggota

apabila anggota masih dapat ditemui secara langsung.

b) Jadwal angsuran pinjaman

Jadwal angsuran pinjaman merupakan dokumen

yang dimiliki oleh tiap anggota sejak pertama kali

pinjaman dicairkan. Melalui jadwal angsuran pinjaman ini

staf dapat memantau tanggal jatuh tempo angsuran

anggota setiap bulannya.


94

c) Kartu Pinjaman

Kartu pinjaman merupakan dokumen yang diisi

setiap kali anggota melakukan pembayaran angsuran.

Dokumen ini dilengkapi identitas anggota beserta nomor

Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan dibuat setiap

periode satu tahun sampai pinjaman anggota lunas.

Terdapat tabel yang berisi data seperti tanggal, nomor slip,

jenis slip, kolom debet kredit, bunga, denda, saldo

pinjaman, dan nama penyetor.

d) Laporan Tunggakan Pinjaman

Laporan ini terdapat dalam Sikopdit. Kriteria yang

digunakan untuk menyaring data dalam laporan ini ialah

bulan. Staf dapat melihat informasi mengenai tunggakan

pinjaman yang terjadi pada setiap bulannya. Data yang

ditampilkan pada laporan ini ialah nomor SPP, nama

anggota, nomor anggota, tunggakan angsuran pokok dan

tunggakan bunga.

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Restrukturisasi)

a. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Istilah restrukturisasi kredit bermasalah yang terdiri dari

penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali

(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) disebut


95

sebagai rescheduling oleh CUKR. Istilah rescheduling pada

CUKR meliputi tindakan penurunan nominal angsuran yang

mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit, beserta

tindakan pembebasan bunga. CUKR tidak melakukan tindakan

penataan kembali (restructuring) karena aturan yang terdapat

pada credit union ialah tidak boleh memberikan tambahan kredit

bagi anggota yang belum melunasi pinjaman sebelumnya.

Rescheduling dilakukan melalui proses penawaran

langsung oleh staf kepada anggota yang memenuhi kriteria, atau

anggota juga berhak mengajukan sendiri permohonan

rescheduling beserta alasannya kepada manajemen, apabila

mereka mulai merasa kesulitan dalam membayar angsuran

sesuai perjanjian awal. Sebelumnya TP akan melakukan

identifikasi dan analisis apakah anggota tersebut memenuhi

kriteria. Anggota dikatakan memenuhi kriteria perlakuan

rescheduling apabila memiliki watak baik dan prospek usaha

yang baik namun mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajiban pembayaran angsurannya. Hal ini dapat dilihat dari

usaha anggota tersebut dalam membayar angsuran setiap

bulannya walaupun tidak sesuai dengan nominal pada

perjanjian. Apabila seorang anggota yang lalai tidak memiliki

watak yang baik, tindakan yang dilakukan ialah terus menerus

melakukan penagihan.


96

Identifikasi dan analisis diawali ketika disuatu bulan

seorang anggota melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai

dengan nominal yang tercantum dalam perjanjian. Staf akan

melakukan penagihan atas kekurangannya dibulan berikutnya

dan mulai memberi perhatian khusus terhadap pembayarannya

dibulan selanjutnya. Jika dibulan berikutnya kemampuan

membayar anggota tersebut masih sama, yaitu tidak sesuai

dengan nominal perjanjian awal, staf akan mulai menyusun

beberapa pilihan tindakan rescheduling yang dapat diberikan

kepada anggota tersebut dan melakukan perhitungan perkiraan

pengembalian pokok dan bunga kredit berdasarkan pada

kemampuan membayarnya saat itu. Setelah itu, staf akan

menemui anggota untuk menanyakan penyebab penurunan

nominal angsuran dan melakukan konfirmasi dengan

menanyakan kembali bagaimana kemampuan membayar

anggota saat itu. Proses rescheduling sama seperti menerima

pinjaman baru. Staf akan menggunakan berkas analisa dan

formulir survei yang lama untuk melakukan penyesuaian atas

kondisi dan kemampuan membayar anggota saat itu. Apabila

anggota mengatakan kesanggupannya membayar sudah tidak

dapat sesuai dengan perjanjian awal, dan berdasarkan hasil

analisis dan konfirmasi tersebut ternyata anggota memenuhi


97

kriteria, maka staf akan menawarkan beberapa pilihan

perubahan persyaratan (rescheduling) yang telah dibuat.

Proses tersebut mungkin memerlukan suatu negosiasi

antara staf dengan anggota. Setelah mendapat kesepakatan

dengan anggota, manajemen meninjau kewenangan dalam

menangani kasus tersebut. Berikut ini kewenangan persetujuan

rescheduling:

Tabel 5.2: Kewenangan persetujuan rescheduling

Selisih Simpanan

dengan Pinjaman

Pembebasan

Bunga

Wewenang

Persetujuan

50.000.000 Tidak ada Manajemen TP

Ada Manajer Pusat

50.000.000 Tidak ada Manajemen TP

Ada Pengurus

Apabila reschedule pinjaman anggota tidak mengandung

pembebasan bunga, TP dapat langsung melakukan eksekusi.

Namun apabila rescheduling memerlukan pembebasan bunga,

maka manajer TP harus membuat surat permohonan kepada

manajer kantor pusat untuk mengubah kondisi pinjaman anggota

pada sistem Sikopdit. Manajer TP Jogja sendiri biasanya hanya

mengajukan permohonan melalui telepon. Terdapat tiga kondisi

pinjaman anggota pada Sikopdit, yaitu lancar, ragu-ragu dan

macet. Ragu-ragu ialah pinjaman yang angsurannya tidak

dibayar penuh, dan macet ialah pinjaman yang lebih dari

setahun dan tidak ada angsuran masuk. Manajemen TP tidak

dapat melakukan transaksi rescheduling pinjaman langsung


98

melalui sistem apabila kondisi pinjamannya masih tergolong

lancar, sehingga manajer kantor pusat perlu merubahnya terlebih

dahulu.

Apabila rescheduling merupakan wewenang pengurus,

manajer TP harus menyampaikan surat permohonan

rescheduling beserta kronologi pinjaman anggota sejak awal

hingga terjadi kemacetan dan lampiran saldo tunggakan

anggota. Setelah itu pengurus akan melakukan rapat dan

membuat surat balasan kepada TP atas formulir permohonan

tersebut, yang berisi keputusan persetujuan. Surat tersebut

ditandatangani oleh beberapa pejabat berwenang. Setelah TP

mendapat surat balasan, TP perlu mengajukan perubahan

kondisi pinjaman kepada manajer kantor pusat. Setelah itu

eksekusi dapat dilakukan. Proses rescheduling sama seperti

mengajukan pinjaman pertama kali, yaitu anggota mengisi SPP

dan berkas perjanjian pinjaman, namun dengan persyaratan

kredit yang berbeda dari sebelumnya. Ketika eksekusi selesai,

berita acara per anggota dibuat oleh TP yang mengeksekusi dan

ditandatangani oleh komite wilayah dan pengurus. TP

Yogyakarta sendiri belum pernah melakukan rescheduling untuk

pinjaman besar yang merupakan wewenang pengurus.

Manajemen TP melakukan pemantauan khusus terhadap

anggota yang telah melalui proses rescheduling agar kelalaian


99

pinjaman tidak terulang lagi. Namun pemantauan hanya

dilakukan berdasarkan ingatan manajemen TP atas anggota yang

pernah melalui proses reschedule, karena data pinjaman anggota

yang telah direschedule tidak dipisahkan dari data pinjaman

anggota yang berstatus lancar dan tidak ada tanda khusus

dipencatatan bahwa seorang anggota sudah pernah direschedule.

Diakhir bulan juga tidak dibuat laporan secara tertulis atas

anggota-anggota yang telah direschedule. Yang membedakan

bahwa seorang anggota sudah pernah direschedule ialah berkas

pinjamannya. Anggota yang sudah pernah melalui reschedule

memiliki berkas pinjaman rangkap dua, karena berkas yang

lama digabungkan dengan berkas pinjaman setelah reschedule,

dan diurutkan menggunakan nomor urut berkas yang baru.

b. Dokumen Restrukturisasi Kredit Bermasalah

CUKR tidak memiliki laporan terpisah atas kredit yang

pernah direscheduling dan kredit lancar, dan tidak memiliki

formulir khusus untuk mencatat alasan dilakukannya

rescheduling serta perubahan spesifik atas syarat kredit yang

direschedule. Syarat kredit yang baru dicatat dalam perjanjian

kredit yang dibuat setelah pengisian SPP baru dan diarsipkan

bersama dengan berkas kredit sebelumnya.


100

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit)

a. Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan Risiko (DCR)

CU Kridha Rahardja melakukan pembentukan atas Dana

Cadangan Risiko (DCR) setiap bulan. Sumber dana pembentuk

DCR beserta persentase pengalokasiannya ditentukan sendiri

melalui kebijakan pengurus. DCR dibentuk dari empat sumber

dana, yang pertama ialah dari 1% jasa pelayanan atas setiap

nominal pencairan pinjaman yang dilakukan, yang kedua ialah

dari 0,5% atas total pencairan pinjaman selama satu bulan yang

disisihkan dari aset CUKR, yang ketiga berasal dari penyisihan

sebesar 60% atas selisih kenaikan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang

diperoleh setiap bulannya, dan yang keempat bersumber dari

hasil penagihan pinjaman anggota yang sudah dihapusbukukan.

Penghapusan pinjaman artinya pinjaman anggota dilunasi

menggunakan DCR yang tersedia, maka hasil penagihan atas

pinjaman yang telah dihapusbukukan dialokasikan untuk

meningkatkan DCR kembali.

Besarnya persentase penyisihan SHU untuk DCR tidak

tetap dari waktu ke waktu. Persentase penyisihan SHU

ditetapkan oleh pengurus melalui surat keputusan yang

disampaikan kepada TP. Pengurus menetapkan persentase

penyisihan tersebut berdasarkan pencapaian SHU. SHU

merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu


101

tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

(UU No.25/1992 tentang perkoperasian). Apabila SHU belum

mencapai target maka besarnya persentase penyisihan SHU

untuk DCR belum bisa ditentukan. Jika demikian maka TP yang

belum menerima surat keputusan dari pengurus tidak dapat

melakukan penyisihan SHU untuk DCR pada bulan yang

bersangkutan.

Setiap bulan CUKR selalu melakukan analisis terhadap

ketersediaan DCR melalui indikator PEARLS, dengan

membandingkan antara target dengan realisasinya. Indikator

PEARLS yang menunjukkan ketersediaan DCR ialah P1 dan P2.

Indikator P1 bertujuan untuk mengukur kecukupan dana

cadangan risiko pinjaman dibandingkan dengan total pinjaman

lalai di atas 12 bulan. Menurut indikator P1, CU harus memiliki

DCR yang setara dengan 100% dari pinjaman lalai di atas 12

bulan. Sedangkan indikator P2 bertujuan untuk mengukur

kecukupan Dana Cadangan Risiko Bersih dibandingkan Total

Pinjaman Lalai dari 1-12 bulan. Indikator ini mensyaratkan CU

untuk memiliki DCR yang setara dengan 35% dari pinjaman

lalai 1-12 bulan.


102

Berikut ini data perkembangan ketersediaan DCR CUKR

sepanjang tahun 2017:

Tabel 5.3: Perkembangan ketersediaan DCR untuk melindungi

pinjaman lalai diatas 12 bulan (P1)

Bulan DCR

(1)

Total Saldo

Pinjaman Lalai >

12 bulan

(2)

Rasio

(3=[(1)/(2)]x100%

Januari 6,75%

Februari 7,05%

Maret 7,82%

April 8,06%

Mei 8,24%

Juni 8,41%

Juli 8,40%

Agustus 8,62%

September 10,61%

Oktober 10,94%

November 11,10%

Desember 12,05%

Tabel 5.4: Perkembangan ketersediaan DCR untuk melindungi

pinjaman lalai 1-12 bulan (P2)

Bulan DCR

(1)

Total Saldo

Pinjaman

Lalai

1-12 bulan

(2)

Total Saldo

Pinjaman

Lalai > 12

bulan

(3)

Rasio

(4=

{[(1)-(3)]/(2)}

x100%

Januari 313.412.900 -666,55%

Februari 248.930.050 -822,42%

Maret 255.988.450 -731,13%

April 290.750.450 -637,98%

Mei 275.202.950 -670,88%

Juni 319.674.700 -577,27%

Juli 266.910.600 -696,37%

Agustus 253.437.500 -734,40%

September 259.680.000 -688,92%

Oktober 234.724.500 -761,36%

November 206.083.800 -867,17%

Desember 193.523.300 -863,81%


103

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa ketersediaan

DCR untuk melindungi pinjaman lalai lebih dari 12 bulan (P1)

masih belum mencapai target ideal namun secara umum telah

konsisten mengalami peningkatan. Sedangkan rasio ketersediaan

DCR untuk melindungi pinjaman lalai 1-12 bulan (P2) sangat

jauh dari target ideal dan belum menunjukkan peningkatan yang

konsisten karena saldo kelalaian pinjaman lebih dari 12 bulan

yang menjadi pengurang atas DCR masih sangat tinggi sehingga

menyebabkan hasil negatif.

b. Kebijakan Penghapusbukuan Kredit (charge-off/write-off)

Proses charge-off diawali dari pengurus dan kantor pusat

melihat ketersediaan DCR terlebih dahulu. Selanjutnya surat

perintah charge-off dikeluarkan oleh pengurus kepada kantor

pusat, dan kantor pusat akan meneruskan kepada tiap TP.

Kemudian TP akan melakukan identifikasi terhadap anggota

yang perlu untuk di charge-off dan mengajukan usulan nama-

nama anggota tersebut kepada komite dengan mengisi formulir

permohonan charge-off yang dilampiri dengan seluruh berkas

pinjaman anggota yang akan dicharge-off termasuk kronologi

pinjaman, yaitu penjelasan mengenai tindakan apa saja yang

telah dilakukan untuk menyelamatkan pinjaman tersebut. Jika

komite setuju, komite akan melakukan rapat dengan pengurus

dan manajer. Pengurus bisa saja menolak usulan charge-off yang


104

diberikan TP, apabila pengurus merasa anggota yang

bersangkutan masih bisa ditangani lebih lanjut. Berkas usulan

yang ditolak tersebut akan dikembalikan kepada TP. Hasil rapat

akan dicatat didalam notulen rapat. Apabila pengurus setuju, TP

dapat langsung melakukan eksekusi. Kasir akan membuat Slip

Uang Masuk (SUM) dan Slip Uang Keluar (SUK) untuk

masing-masing anggota yang di charge-off. SUM untuk

mencatat pelunasan piutang, dan SUK untuk mencatat

pengeluaran DCR. Setelah itu, kepala kantor akan melakukan

transaksi penghapusbukuan pinjaman anggota melalui Sikopdit.

Setelah eksekusi selesai, kepala kantor akan membuat berita

acara untuk disampaikan kepada pengurus.

Anggota yang dicharge-off adalah anggota yang sudah

tidak ada ditempat dan tidak bisa dihubungi dalam waktu 3

bulan, anggota yang tidak melakukan pembayaran pokok

maupun bunga selama lebih dari 12 bulan karena bangkrut dan

tidak memiliki jaminan, serta anggota yang meninggal dunia dan

tidak ada yang bertanggungjawab untuk melunasi pinjaman atau

anggota. Selama ini, karena DCR CUKR belum cukup untuk

melunasi seluruh pinjaman macet, maka CUKR memilih

pinjaman-pinjaman tertentu yang sangat perlu untuk

dihapusbukukan, dan menyesuaikannya dengan DCR yang

tersedia. Apabila anggota yang akan dicharge-off memiliki


105

simpanan dan jaminan, maka simpanan dan jaminan tersebut

akan digunakan untuk melunasi pinjaman terlebih dahulu,

kemudian sisa saldo tunggakan jika masih ada akan dilunasi

menggunakan DCR.

Menurut aturan, charge-off harus dilakukan secara berkala

yaitu setiap triwulanan. Namun CUKR belum bisa menerapkan

hal tersebut, sekalipun standar yang dimiliki oleh CUKR

mewajibkan charge-off berkala setiap triwulan. CUKR

melakukan charge-off atas pinjaman anggota hanya apabila

mendapat surat perintah dari pengurus. Charge-off terakhir

dilakukan pada tahun 2016.

CUKR tidak melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap

pinjaman yang telah dicharge-off. Apabila anggota yang akan

dicharge-off memiliki simpanan, simpanan tersebut akan

digunakan untuk melunasi pinjamannya lalu kemudian sisanya

akan dilunasi menggunakan DCR. Oleh karena itu anggota yang

telah dicharge-off sudah tidak lagi dianggap sebagai anggota

dan tidak akan dilakukan pemantauan atas pinjamannya yang

telah dicharge-off. CUKR hanya melakukan penagihan atas

pinjaman tersebut. Tidak ada jadwal penagihan tertentu untuk

pinjaman yang telah dicharge-off, tetapi hanya menyesuaikan

waktu yang dimiliki oleh manajemen. Menurut kepala kantor,

dengan jumlah personil manajemen yang terbatas, apabila


106

pinjaman yang telah dicharge-off dibuatkan jadwal penagihan

khusus, ditakutkan pinjaman lalai yang belum dicharge-off akan

terabaikan. Untuk penagihan pinjaman yang telah dicharge-off,

CUKR lebih memberdayakan aktivis/sedulur. Akan ada reward

untuk sedulur yang berhasil menagih pinjaman charge-off.

Berdasarkan informasi yang diterima, sejak charge-off

dilakukan pertama kali yaitu pada tahun 2014 saat CUKR masih

menjadi salah satu TP dari CUBG sampai dengan saat ini, belum

pernah ada pinjaman charge-off yang berhasil ditagih karena

kebanyakan pinjaman dicharge-off apabila anggota sudah tidak

bisa ditemui, ataupun meninggal dunia. Adapula kasus dimana

anggota yang dicharge-off masih diketahui keberadaannya

namun tidak memiliki jaminan dan ketika dilakukan penagihan

atas pinjamannya yang telah dicharge-off anggota tersebut

menghilang.

c. Dokumen Penghapusbukuan Kredit

1) Formulir penghapusan pinjaman

Dokumen ini digunakan sebagai surat permohonan

penghapusan kredit yang akan diserahkan kepada pengurus.

Isi dari dokumen ini ialah berbagai informasi mengenai

anggota seperti nama, saldo simpanan, saldo pinjaman,

kegunaan pinjaman, kondisi dan keberadaan anggota,

kunjungan yang pernah dilakukan, agunan beserta nilainya,


107

keputusan penghapusbukuan kredit dengan rincian nominal

kredit yang dihapus buku, jenis kredit, dan data lain.

Dokumen ini dilampiri dengan kronologi pinjaman yang

berisi informasi mengenai data pencairan pinjaman, kondisi

keuangan anggota pada waktu pencairan, awal penyebab

kemacetan, usaha yang telah dilakukan dalam mengatasi

kemacetan, usulan charge-off dan tindak lanjut penagihan.

Kronologi pinjaman dilengkapi dengan beberapa lampiran

yaitu fotokopi SPP, saldo simpanan, pinjaman dan tunggakan

terakhir, surat peringatan, kartu kunjungan serta kesepakatan-

kesepakatan yang dicapai.

2) Rekap charge-off

Dokumen ini berisi rekapitulasi data anggota yang

pinjamannya akan dihapusbukukan, yang meliputi nama

anggota, nomor BA (Buku Anggota), nomor SPP, tanggal

pinjaman, saldo pencairan, jaminan pinjaman, tanggal

pinjaman macet, saldo pinjaman saat macet, saldo simpanan,

nominal charge-off, dan alasan charge-off.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Data

Berikut ini analisis menggunakan tabel pembanding untuk

membandingkan referensi peraturan dan dokumen yang digunakan


108

dalam pengelolaan kredit bermasalah dengan pelaksanaan kebijakan

pengelolaan kredit bermasalah dan penggunaan dokumennya di

CUKR. Tindakan pengelolaan kredit bermasalah yang dibandingkan

terdiri dari pembinaan kredit bermasalah yang terdiri dari komponen

monitoring kredit dan penagihan, penyelamatan kredit bermasalah

yang terdiri dari komponen restrukturisasi dan penyelesaian kredit

bermasalah yang terdiri dari komponen penghapusbukuan kredit.


109

Tabel 5.5 Perbandingan antara referensi peraturan dalam pembinaan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR

Referensi Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Kredit

Bermasalah dan Penggunaan

Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

1. Monitoring

Kredit

a. Melakukan proses monitoring kredit:

1) On desk

a) Melakukan verifikasi terhadap

semua file dokumen kredit

nasabah, dalam hal ada atau

tidaknya penundaan atas


CUKR tidak melakukan verifikasi

terhadap semua file dokumen kredit

anggota dalam hal ada atau



√ Meskipun CUKR tidak

melakukan verifikasi terhadap

semua file dokumen kredit

anggota dalam hal ada atau


pemenuhan persyaratan dan

tidak melakukan penelitian

dan verifikasi atas

kekurangan-kekurangan yang

ditemukan, namun secara

fungsional CUKR telah

menjalankan kedua hal

tersebut, yaitu pada tahap

permohonan pinjaman.

Seluruh kelengkapan

pesyaratan sudah dipastikan

lengkap dan diverifikasi

sebelum pinjaman.

b) Melakukan penelitian dan

verifikasi atas kekurangan-


CUKR tidak melakukan penelitian

dan verifikasi atas kekurangan-


√

c) Identifikasi terhadap masalah-

masalah potensial dalam

pengadaan kas.

CUKR melakukan identifikasi

terhadap masalah potensial anggota

dalam pengadaan kas melalui

kunjungan ke lapangan.

√

d) Deteksi terhadap kecenderungan

memburuknya kondisi keuangan

nasabah.

CUKR melakukan deteksi terhadap

kecenderungan memburuknya


√


110



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

1. Monitoring

Kredit

e) Penilaian terhadap kesediaan

nasabah dalam memenuhi

kewajiban keuangannya.

CUKR melakukan penilaian

terhadap kesediaan anggota dalam


√

2) On site

a) Melakukan kunjungan lokasi fisik,

untuk melihat kondisi dilapangan

yang meliputi aspek usaha, jaminan

kemajuan proyek, mendeteksi

permasalahan nasabah dalam

menjalankan bisnisnya, menilai

kemampuan manajemen nasabah,

dan hal – hal lain yang diperlukan

untuk dicek secara fisik.

CUKR melakukan pemantauan

melalui kunjungan langsung

terhadap anggota sekaligus pada

saat penjemputan setoran angsuran.

√ CUKR tidak melakukan

pemantauan melalui

kunjungan langsung terhadap

anggota yang pembayaran

angsurannya lancar atau

anggota yang melakukan

pembayaran angsuran secara

mandiri melalui transfer

ataupun mendatangi kantor

CUKR.

b) Trade checking, yaitu pemantauan

kondisi usaha debitur dengan

memanfaatkan informasi yang

berasal dari supplier, distributor,

pesaing, asosiasi industri, atau

partner bisnis lainnya

CUKR tidak selalu melakukan

trade checking.

√

c) Credit checking, yaitu pemantauan

kredit dengan memanfaatkan

informasi yang berkaitan dengan

kelancaran utang piutang, baik

untuk fasilitas yang diberikan oleh

bank maupun bank lain.

CUKR belum melakukan

pemantauan kualitas pinjaman

anggota melalui credit checking.

√


111

Referensi Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan kredit


Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

2. Penagihan

(Collection)

b. Memiliki dokumen formulir kunjungan

lapangan, untuk mencatat dan

mendokumentasikan semua kunjungan

lapangan sehingga kunjungan berikutnya

dapat dilakukan tepat waktu dan tepat

sasaran. Dokumentasi atau catatan yang

bagus sangat berguna untuk membuat

keputusan yang tepat.

CUKR memiliki dokumen ini.

Namun staf CUKR tidak selalu

membawa dokumen ini saat

melakukan pemantauan terhadap

anggota.

√ Meskipun CUKR memiliki

dokumen ini, namun CUKR

tidak menggunakannya sesuai

fungsi.

a. Melakukan penagihan dengan jadwal

sebagai berikut:

1) Tunggakan kredit 1-7 hari, Staf

penagihan mengirimkan SMS


2) Tunggakan 8-14 hari, Bagian pinjaman

mengeluarkan surat pemberitahuan

pertama untuk debitur.

3) Tunggakan 15-30 hari, Bagian

pinjaman mengeluarkan surat

pemberitahuan kedua.

4) Tunggakan 30 hari, Surat

pemberitahuan ketiga dikirimkan, dan

debitur diberi waktu 20 hari sejak

tanggal pengiriman untuk

melunasinya. Bagian pinjaman

memasukkan total saldo kredit ke

dalam kelompok lalai 1-12 bulan, dan

ke dalam jadwal penagihan. Petugas

penagihan akan menindaklanjuti

dengan menemui peminjam.

CUKR tidak melakukan penagihan

sesuai jadwal dengan menggunakan

surat pemberitahuan.


melakukan penagihan sesuai

jadwal, namun CUKR telah

melakukan usaha

pemberitahuan dan penagihan

dengan fungsi yang sama

untuk mencegah kelalaian

pinjaman, yaitu melakukan

pemberitahuan kepada

anggota pada saat satu hari

sebelum jatuh tempo, saat

jatuh tempo dan satu hari

setelah jatuh tempo.


112


Sumber :

1. Monitoring Kredit

a. Proses monitoring kredit: Ikatan Bankir Indonesia (2014:143-144)

b. Dokumen formulir kunjungan lapangan: Munaldus (2016:115-116)



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

2. Penagihan

(Collection)

b. Memiliki dokumen penagihan yaitu:

1) Surat pemberitahuan 1-3

CUKR tidak pernah menggunakan

surat pemberitahuan I-III sebagai

media untuk memberi informasi

kepada anggota bahwa

pinjamannya telah jatuh tempo.

√ Meskipun tidak menggunakan

surat pemberitahuan, namun

secara fungsional CUKR telah

melakukan usaha

pemberitahuan melalui sms,

telepon, maupun pesan

whatsapp dan kunjungan

langsung.

2) Kartu angsuran debitur, untuk

mengetahui pola pembayaran

angsuran.

Pada CUKR, kartu angsuran debitur

disebut dengan kartu pinjaman.

√

3) Daftar debitur menunggak, untuk

mempelajari jumlah nominal

tunggakan yang harus dibayar dan

jumlah sisa tunggakan debitur.

Pada CUKR, daftar anggota yang

menunggak dicatat dalam laporan

tunggakan pinjaman pada sistem

Sikopdit.

√

4) Kartu debitur menunggak, untuk

dijadikan catatan tersendiri agar jika

diwaktu mendatang tunggakan kembali

terjadi, strategi penagihan akan lebih

mudah ditentukan.

CUKR tidak membuatkan kartu

khusus untuk anggota yang

menunggak. CUKR menggunakan

kartu pinjaman untuk melihat pola

pembayaran angsuran anggota dan

menjadikannya acuan apabila suatu

saat anggota melakukan kelalaian.


memiliki dokumen ini, namun

CUKR memiliki dokumen

yang dapat dijadikan acuan

apabila suatu saat anggota

anggota melakukan kelalaian,

yaitu kartu pinjaman.


113

2. Penagihan (Collection)

a. Jadwal penagihan: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:141)

b. Dokumen penagihan: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:141), Linggau (2010:173)


114

Tabel 5.6 Perbandingan antara referensi peraturan dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Restrukturisasi

1. Ketentuan Restrukturisasi

a. Melakukan restrukturisasi hanya satu

kali untuk setiap portofolio kredit.

CUKR hanya melakukan

restrukturisasi sebanyak satu kali

untuk setiap portofolio kredit.

√

b. Melakukan restrukturisasi kredit

terhadap kredit yang memenuhi

kriteria:

1) Debitur mengalami kesulitan

pembayaran pokok dan atau

bunga Kredit;

2) Debitur memiliki prospek usaha

yang baik dan diperkirakan

mampu memenuhi kewajiban

setelah Kredit direstrukturisasi;

dan

3) Menunjukkan itikad baik dan

bersedia untuk memenuhi

kewajiban kredit setelah

direstrukturisasi.

CUKR memberikan kebijakan

rescheduling bagi anggota yang

memiliki watak baik dan prospek

usaha yang baik, namun mengalami

kesulitas dalam memenuhi

kewajiban pembayaran

angsurannya.

√

2. Melakukan analisis terhadap kredit yang

akan direstrukturisasi:

a. Membuat perkiraan pengembalian

seluruh pokok dan/atau bunga

berdasarkan perjanjian Kredit

sebelum dan setelah restrukturisasi

Kredit.

CUKR melakukan perhitungan

perkiraan pengembalian pokok dan

atau bunga kredit berdasarkan

kemampuan anggota dalam

membayar angsuran, sebelum

melakukan rescheduling.

√


115



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Restrukturisasi

b. Memilih pendekatan dan asumsi

yang digunakan dalam perhitungan

proyeksi arus kas (projected cash

flows) dan nilai tunai (present value)

dari angsuran pokok dan/atau bunga

yang akan diterima.

CU tidak menggunakan pendekatan

dan asumsi tertentu dalam

memperhitungkan proyeksi arus kas

dan nilai tunai dari angsuran pokok

dan/atau bunga yang akan diterima,

karena dasar perhitungan ialah

kemampuan membayar anggota.

√ meskipun tidak menggunakan

pendekatan dan asumsi

tertentu, namun CUKR telah

menggunakan informasi

terkait kemampuan membayar

anggota sebagai dasar

perhitungan angsuran pokok

dan/atau bunga yang akan

diterima.

c. Analisis, kesimpulan, dan

rekomendasi dalam melakukan

penyesuaian persyaratan kredit

dilakukan dengan

mempertimbangkan siklus usaha dan

kemampuan membayar debitur

sehingga debitur dapat memenuhi

kewajiban pembayaran angsuran

pokok dan/atau bunga hingga jatuh

tempo.

Staf melakukan analisis apakah

pinjaman seorang anggota layak

untuk direscheduling dengan cara

melihat pola pembayaran

angsurannya dan melakukan

kunjungan untuk mencari informasi

terkait kemampuan membayar

anggota. Setelah melakukan

negosiasi dan tercapai suatu

kesepakatan, staf membuat

rekomendasi atas anggota yang

layak untuk mendapatkan

penyesuaian persyaratan kredit

berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar anggota

agar anggota mampu memenuhi

kewajiban pembayaran

angsurannya.

√


116




Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Restrukturisasi

3. Melakukan upaya restrukturisasi yang

terdiri dari:

a. Penjadwalan Kembali

(Rescheduling)

b. Persyaratan Kembali

(Reconditioning)

c. Penataan Kembali (Restructuring)

CUKR melakukan tindakan

penyelamatan kredit melalui

penjadwalan kembali

(Rescheduling) dan persyaratan

kembali (Reconditioning).

√ Tindakan penataan kembali

(Restructuring) tidak

dilakukan oleh CUKR karena

perbedaan aturan pada entitas.

4. Melakukan pemantauan terhadap kredit

yang telah direstrukturisasi guna

memastikan kesanggupan debitur untuk

melakukan pembayaran sesuai

persyaratan dalam perjanjian kredit baru.

Manajemen TP melakukan

pemantauan khusus terhadap

anggota yang telah melalui proses

rescheduling agar kelalaian

pinjaman tidak terulang lagi.

√

5. Memiliki Dokumen restrukturisasi:

a. Daftar kredit yang telah

direstrukturisasi, yang terpisah dari

portofolio kredit lancar.

CUKR tidak membuat daftar atas

kredit yang telah direscheduling.

√ Data kredit yang telah

direschedule digabung

bersama dengan kredit yang

berstatus lancar karena proses

rescheduling sama dengan

mendapatkan pinjaman baru.

b. Dokumen yang berisi alasan untuk

merestrukturisasi kredit.

CUKR tidak mendokumentasikan

alasan dalam melakukan

rescheduling terhadap suatu kredit.

√

c. Dokumen yang berisi perubahan

spesifik dalam syarat atau kondisi

kredit (syarat yang ada dalam

perjanjian kredit baru dibandingkan

dengan persyaratan yang disepakati

semula).

CUKR melakukan pencatatan

persyaratan baru atas kredit yang di

reschedule pada berkas perjanjian

kredit yang baru.

√


117

Sumber:

1. Ketentuan restrukturisasi: Biety dan Karen Cak (2008:15), Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU, 19 September 2012

2. Analisis terhadap kredit yang akan direstrukturisasi: Surat Edaran Bank Indonesia, no 15/28/DPNP, 31 Juli 2013

3. Upaya restrukturisasi: Suyatno (1995:115-116)

4. Pemantauan restrukturisasi: Surat Edaran Bank Indonesia, no 15/28/DPNP, 31 Juli 2013

5. Dokumen restrukturisasi: Biety dan Karen Cak (2008:15)


118

Tabel 5.7 Perbandingan antara referensi peraturan dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan pelaksanaannya di CUKR



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator

Penghapus-

bukuan Kredit

(charge-off/

write-off)

1. Memiliki kebijakan pembentukan

Dana Cadangan Risiko (DCR) yaitu

melakukan penyisihan DCR setiap

bulan dan mengakuinya sebagai

kontra-aset, yang nantinya akan

digunakan untuk menghapusbuku

pinjaman lalai.

CUKR telah menyisihkan DCR

setiap bulannya.

√

2. Memiliki rasio ketersediaan DCR

yang ideal yaitu 100% dari pinjaman

lalai di atas 12 bulan (P1) dan 35%

dari pinjaman lalai dari 1 sampai

dengan 12 bulan (P2).

Nilai DCR yang tersedia pada

CUKR belum setara dengan 100%

dari pinjaman lalai lebih dari 12

bulan dan 35% dari pinjaman lalai 1

sampai dengan 12 bulan.

√ Nilai DCR pada CUKR ialah

12,05% untuk P1 dan -863,81%

untuk P2. Penyebabnya ialah

saldo kelalaian pinjaman

terutama pinjaman yang

berumur lebih dari 12 bulan

yang merupakan salah satu

variabel perhitungan masih

sangat tinggi.

3. Ketentuan Penghapusbukuan Kredit

a. Melakukan penghapusbukuan

kredit apabila memiliki cadangan

dalam jumlah yang cukup.

Saldo DCR CUKR untuk pinjaman

lalai lebih dari 12 bulan belum

mencapai rasio yang ideal setiap

kali dilakukan penghapusan.

√ CUKR akan memilih beberapa

kredit anggota yang sangat perlu

untuk dihapusbukukan dan

menyesuaikan nominal hapus

buku tersebut dengan DCR yang

tersedia.

b. Melakukan penghapusbukuan

kredit setiap kuartal.

CUKR belum dapat melakukan

penghapusbukuan kredit lalai

secara berkala yaitu setiap kuartal.

√ CUKR belum memiliki DCR

yang cukup untuk

menghapusbukukan seluruh

kredit macet setiap kuartal.


119



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Penghapus-

bukuan Kredit

(charge-off/

write-off)

c. Melakukan penghapusbukuan

terhadap kredit lalai lebih dari 12

bulan dan yang ditetapkan sesuai

kriteria.

CUKR melakukan

penghapusbukuan atas kredit lalai

anggota yang memenuhi kriteria.

√

d. Melakukan penghapusbukuan

kredit lalai sesuai prosedur:

1) Setiap bulan bagian penagihan

akan membuat laporan tertulis

tentang kredit dan hal – hal

yang perlu direkomendasikan

untuk penangguhan penagihan

kepada dewan pengurus.

2) Sebelum diserahkan ke dewan

pengurus, setiap kredit tidak

tertagih akan dikaji oleh

komite kredit. Laporan ini

akan disampaikan kepada

dewan pengurus sebagai

bagian dari laporan bulanan.

3) Keputusan penghapusbukuan

oleh dewan pengurus akan

dicatat dalam notulen rapat

dewan pengurus.

1) Kepala kantor dan staf kredit

melakukan identifikasi terhadap

anggota yang perlu untuk di

charge-off dan mengajukan

usulan nama-nama anggota

tersebut kepada komite dengan

mengisi formulir permohonan

charge-off yang dilampiri dengan

seluruh berkas pinjaman anggota

yang akan dicharge-off termasuk

kronologi pinjaman.

2) Jika komite setuju, komite akan

melakukan rapat dengan

pengurus dan manajer.

3) Pengurus bisa saja menolak

usulan charge-off yang diberikan

TP, apabila pengurus merasa

anggota yang bersangkutan masih

bisa ditangani lebih lanjut. Hasil

rapat akan dicatat didalam

notulen rapat.

√


120


Sumber:

1. Kebijakan pembentukan DCR: Munaldus (2016:7)

2. Rasio ketersediaan DCR: www.aaccu.coop

3. Ketentuan penghapusbukuan kredit: Dahlan M. Sutalaksana dalam Hariyani (2010:144), WOCCU (2008:8), Association of Asian

Confederation of Credit unions (2016:149)

4. Prosedur penghapusbukuan kredit: Association Of Asian Confederation Of Credit unions (2016:149)

5. Pemantauan kredit yang telah dihapusbuku: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:151-152), Dunil

(2005:268)

6. Dokumen penghapusbukuan kredit: Association of Asian Confederation of Credit unions (2016:149)



Dokumennya di CUKR

Sesuai Tidak

sesuai Keterangan

Komponen Indikator*

Penghapus-

bukuan Kredit

(charge-off/

write-off)

4. Melakukan pemantauan kredit yang

telah dihapusbuku dengan

mengevaluasi kemampuan

membayar anggota secara berkala,

dan tetap melakukan upaya

penagihan. Hasil penagihan kredit

yang telah dihapusbukukan

dimasukkan kedalam saldo cadangan

penghapusan kredit.

CUKR tidak melakukan evaluasi

terhadap pinjaman yang telah

dicharge-off karena anggota yang

telah dicharge-off sudah tidak lagi

dianggap sebagai anggota. CUKR

hanya melakukan penagihan atas

pinjaman tersebut dan memasukkan

hasil penagihan atas kredit yang

telah dihapusbukukan kedalam

saldo DCR.


melakukan evaluasi terhadap

pinjaman yang telah dicharge-

off sesuai acuan, namun hal

tersebut tidak menjadi masalah

karena perbedaan karakteristik

dari entitas.

5. Memiliki dokumen berisi daftar

kredit tak tertagih yang akan

direkomendasikan kepada pengurus

untuk dihapusbukukan.

CUKR memiliki dokumen berisi

daftar kredit tak tertagih yang akan

direkomendasikan kepada pengurus

untuk dihapusbukukan.

√



121

2. Pembahasan


1) Monitoring Kredit

a) Proses Monitoring Kredit

i) On Desk

(a) Melakukan verifikasi terhadap semua file

dokumen kredit nasabah, dalam hal ada atau

tidaknya penundaan atas pemenuhan persyaratan.

CUKR tidak melakukan verifikasi terhadap

semua file dokumen kredit anggota untuk

meninjau atau tidaknya penundaan atas

pemenuhan persyaratan. Hal tersebut tidak sesuai

dengan referensi peraturan, namun secara

fungsional CUKR telah melakukan verifikasi

dengan memastikan kelengkapan seluruh

persyaratan anggota pada tahap permohonan

pinjaman. Apabila pada tahap permohonan

pinjaman didapati adanya penundaan atas

pemenuhan persyaratan, pinjaman tidak akan

dapat dicairkan.

(b) Melakukan penelitian dan verifikasi atas

kekurangan-kekurangan yang ditemukan.


122

CUKR tidak melakukan penelitian dan

verifikasi atas kekurangan yang ditemukan

karena seluruh persyaratan sudah dipastikan

terpenuhi sebelum pinjaman dicairkan.

(c) Identifikasi terhadap masalah-masalah potensial

dalam pengadaan kas.

Sesuai dengan referensi peraturan, CUKR

melakukan identifikasi terhadap masalah

potensial dalam pengadaan kas anggota melalui

analisa laporan keuangan anggota yang berisi

data pemasukan dan pengeluaran anggota.

Sumber pemasukan anggota yang minim atau

tidak tetap memberi tanda mengenai

kemungkinan terjadinya masalah dalam

pengadaan kas anggota sewaktu-waktu. Terhadap

anggota yang memiliki potensi masalah

pengadaan kas tersebut, staf akan memberi

perhatian khusus dengan memperhatikan pola

pembayaran angsurannya.


123

(d) Deteksi terhadap kecenderungan memburuknya


CUKR melakukan deteksi terhadap

kecenderungan memburuknya kondisi keuangan

nasabah, sesuai dengan referensi peraturan.

CUKR akan melihat ketepatan pembayaran

angsuran anggota melalui kartu pinjaman.

Anggota yang tidak melakukan pembayaran

angsuran secara tepat waktu atau bahkan tidak

melakukan pembayaran angsuran secara rutin

setiap bulannya, akan menjadi perhatian khusus

manajemen karena hal itu dapat menjadi tanda

bahwa kondisi keuangan anggota sedang

memburuk. Staf akan segera mencari informasi

dari anggota mengenai penyebab keterlambatan

pembayaran angsuran tersebut. Dengan

memantau kondisi keuangan anggota, CUKR

dapat mengantisipasi terjadinya kelalaian

pinjaman.

(e) Penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam



melakukan penilaian terhadap kesediaan anggota


124

dalam memenuhi kewajiban keuangannya

berdasarkan ketepatan pembayaran angsurannya.

Jika pembayaran angsuran anggota yang tercatat

dalam kartu pinjaman seringkali terlambat, maka

anggota dapat dinilai kurang bertanggungjawab

dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini juga

menjadi alat bagi manajemen untuk mewaspadai

terjadinya kelalaian pinjaman.

ii) On Site

(a) Melakukan kunjungan lokasi fisik, untuk melihat

kondisi di lapangan.

CUKR melakukan pemantauan melalui

kunjungan langsung terhadap anggota pada saat

melakukan penjemputan setoran. Dalam

kunjungan tersebut CUKR akan melakukan

pemantauan terhadap kondisi usaha dan keuangan

peminjam, serta melakukan verifikasi atas

penggunaan dana pinjaman terutama atas

pinjaman yang dimaksudkan untuk membantu

pengembangan usaha. Sedangkan untuk jenis

pinjaman Rumah Tangga, CUKR biasanya

memperoleh informasi penggunaan dana

pinjaman melalui tetangga anggota.


125

CUKR tidak melakukan kunjungan dalam

rangka pemantauan, terhadap anggota yang

melakukan pembayaran angsuran dengan cara

transfer melalui bank atau datang langsung ke TP.

Begitu pula terhadap anggota yang memiliki

usaha dan pembayaran angsurannya dilakukan

secara rutin atau lancar, CUKR tidak melakukan

pemantauan terhadap usahanya.

Hal ini tidak sesuai dengan referensi

peraturan, dimana seharusnya CU melakukan

pemantauan rutin secara merata terhadap seluruh

anggota baik anggota lalai maupun anggota yang

pinjamannya lancar. CUKR tidak melakukan

pemantauan melalui kunjungan langsung

terhadap anggota yang angsurannya disetorkan

sendiri secara rutin disebabkan karena kurangnya

jumlah tenaga kerja. Pemantauan kredit yang

tidak seimbang ini memberikan kemungkinan

bertambahnya kredit lalai karena anggota yang

angsurannya lancar sewaktu-waktu dapat

menunggak tanpa diketahui gejalanya oleh

CUKR.


126

(b) Trade checking

Apabila calon anggota memiliki usaha dan

usaha tersebut melibatkan rekan bisnis seperti

pemasok dan distributor, CUKR akan mencari

informasi mengenai rekan bisnis tersebut pada

tahap analisis sebelum pinjaman dicairkan atau

pada saat suatu kredit telah tergolong lalai.

Namun tidak sesuai dengan referensi peraturan,

karena hal tersebut tidak selalu dilakukan

terhadap calon anggota yang usahanya

melibatkan rekan bisnis, karena melihat dari

situasi dan kondisi kesibukan yang ada. Apabila

pemantauan melalui trade checking ini tidak

dilakukan secara merata, CUKR tidak dapat

mendeteksi kemungkinan terjadinya masalah

pada anggota yang memiliki usaha, yang akan

berakibat pada kelalaian pinjaman.

(c) Credit checking

CUKR sudah melakukan pemantauan kredit

dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan

dengan kualitas pinjaman anggota dilembaga lain,

namun hanya pada tahap analisa kredit. Sampai

saat ini, lembaga keuangan mikro seperti credit


127

union belum dapat melakukan pemantauan

kualitas pinjaman anggota di lembaga lain secara

berkala karena pada credit union belum terdapat

sistem seperti BI checking. BI checking yang saat

ini berganti nama menjadi SLIK (Sistem Layanan

Informasi Keuangan) belum mengakomodir

lembaga keuangan mikro, yang salah satunya

adalah credit union.

Pada tahap analisa kredit, melalui formulir

survei anggota diminta memberikan informasi

terkait pinjamannya dilembaga lain, yang

dilampiri dengan rekening koran atau laporan

arus kas. Namun pemantauan kualitas pinjaman

anggota melalui rekening koran tersebut tidak

sepenuhnya dapat membantu CUKR dalam

menganalisis anggota karena pola pembayaran

angsuran tidak akan terlihat apabila anggota

membayar angsurannya secara mandiri. Pola

pembayaran angsuran akan terlihat apabila

pembayaran angsuran anggota tersebut

menggunakan sistem autodebet. Selain itu,

terdapat kemungkinan anggota tidak jujur dalam

memberikan informasi bahwa ia memiliki


128

pinjaman di lembaga lain. Pemantauan kualitas

pinjaman anggota dilembaga lain melalui

formulir survei ini juga hanya dapat dilakukan

sebelum persetujuan pencairan, sehingga setelah

pinjaman dicairkan, pinjaman anggota dilembaga

lain tidak dapat dipantau lagi kualitasnya.

Dengan demikian praktik yang

terdapat pada CUKR belum sesuai dengan

referensi peraturan, namun disebabkan karena

belum terdapatnya sistem yang dapat

mengakomodir credit union dalam hal

pemantauan kualitas pinjaman anggota di

lembaga lain secara berkala.

b) Dokumen Monitoring Kredit

CUKR menggunakan kartu kunjungan yang

fungsinya sama dengan yang disebutkan dalam

referensi peraturan, yaitu untuk mencatat hasil

kunjungan yang dilakukan. Dokumen ini berisi

informasi mengenai nama anggota, Nomor Buku

Anggota, alamat, nomor telepon, wilayah kantor

pelayanan, saldo pencairan, tujuan pinjaman dan

penjamin. Selain itu terdapat tabel yang berisi kolom

nomor, tanggal, agenda kunjungan, komitmen anggota,


129

tanda tangan anggota, saldo pinjaman dan paraf kepala

kantor.

Tidak sesuai dengan referensi peraturan, meskipun

CUKR memiliki dokumen ini, namun staf tidak selalu

membawanya saat melakukan kunjungan dikarenakan

telalu banyak anggota yang dikunjungi dalam sekali

kunjungan dan ada berkas lain yang juga harus dibawa

sehingga staf merasa kerepotan. Setelah kembali dari

melakukan kunjungan, staf juga tidak melakukan

pengisian terhadap kartu kunjungan anggota yang tidak

dibawa tersebut. Dokumentasi kunjungan yang tidak

memadai dan tidak konsisten dilakukan terhadap

seluruh anggota menyebabkan pemantauan atas

anggota tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini

juga mempengaruhi ketepatan tindakan penanganan

yang akan dilakukan karena pengambilan keputusan

mengenai tindakan penanganan lanjutan tidak dapat

dilakukan berdasarkan dokumentasi pada kartu

kunjungan tersebut.


130

2) Penagihan (collection)

a) Jadwal Penagihan Kredit Bermasalah yang seharusnya

dilakukan CU

CUKR tidak melakukan pemberitahuan sesuai

jadwal hari yang disebutkan pada referensi peraturan

dan juga tidak menggunakan surat pemberitahuan

dalam hal mengingatkan anggota untuk membayar

angsurannya sejak pinjaman jatuh tempo sampai hari ke

30. CUKR melakukan pemberitahuan yaitu pada saat

pinjaman mendekati jatuh tempo, saat jatuh tempo atau

satu hari setelah jatuh tempo melalui sms, telepon,

maupun pesan whatsapp. CUKR merasa pemberitahuan

menggunakan surat kurang efektif. Apabila setelah

masa tenggang 5 hari berakhir dan anggota belum

menanggapi pemberitahuan tersebut, anggota akan

dikenakan denda dan masuk kedalam laporan kelalaian

1-12 bulan, dalam hal ini manajemen akan

mengunjungi kediaman anggota untuk melakukan

penagihan. Apabila anggota mengatakan belum

sanggup melakukan pembayaran dan anggota tersebut

memiliki simpanan yang cukup untuk menutupi

nominal angsuran, staf akan menawarkan kepada

anggota untuk menggunakan simpanan tersebut dan


131

menggantinya dikemudian hari. Penarikan saldo

simpanan dapat dilakukan secara sepihak apabila

anggota tidak dapat dihubungi dan ditemui. Meskipun

demikian, staf akan tetap berusaha menghubungi

anggota untuk menutupi saldo simpanan yang diambil

tersebut.

Walaupun jadwal penagihan yang dilakukan oleh

CUKR berbeda dengan referensi peraturan, namun

secara fungsional CUKR telah melakukan usaha

pemberitahuan dan penagihan dengan tujuan yang sama

dengan referensi peraturan. Selain itu CUKR telah

berusaha menutupi tunggakan angsuran anggota dengan

melakukan penarikan saldo simpanan sembari terus

melakukan penagihan kepada anggota untuk

mengembalikan saldo simpanan tersebut. Manajemen

biasanya juga memberi mandat kepada ketua

Komunitas Basis (KOMBAS) disuatu daerah untuk

membantu mengingatkan dan melakukan penagihan

terhadap kelalaian pinjaman yang baru tersebut. Hanya

saja, belum seluruh anggota di wilayah TP membentuk

KOMBAS, sehingga fungsi penagihan melalui

KOMBAS ini belum maksimal.


132

b) Dokumen Penagihan

CUKR tidak pernah menggunakan surat

pemberitahuan I-III sebagai media untuk memberi

informasi kepada anggota bahwa pinjamannya telah

jatuh tempo. Pemberitahuan hanya dilakukan melalui

sms, telepon, maupun pesan whatsapp, kemudian

apabila anggota belum menanggapi pesan tersebut,

manajemen akan mengunjungi kediaman anggota.

Meskipun tidak sesuai dengan referensi peraturan,

namun secara fungsional CUKR telah melakukan

pemberitahuan dan bahkan lebih baik lagi karena

melakukan kunjungan secara langsung. Untuk surat

peringatan, CUKR hanya mengirimkannya kepada

anggota apabila anggota sulit ditemui.

Selain itu menurut Linggau (2010:173), dalam proses

penagihan diperlukan beberapa dokumen berikut:

i) Kartu angsuran debitur, untuk mengetahui pola

pembayaran angsuran


memiliki dokumen dengan fungsi yang sama yaitu

kartu pinjaman. Dokumen ini diisi setiap kali

anggota melakukan pembayaran angsuran dan dibuat

setiap periode satu tahun sampai pinjaman anggota


133

lunas. Tanggal, nomor slip, jenis slip, kolom debet

kredit untuk mencatat nominal pinjaman yang

dicairkan dan nominal angsuran yang dibayarkan,

bunga, denda, saldo pinjaman, dan nama penyetor

dicatat dalam dokumen ini.

CUKR juga memiliki dokumen jadwal angsuran

pinjaman. Melalui jadwal angsuran pinjaman ini

staf dapat memantau tanggal jatuh tempo angsuran

anggota setiap bulannya. Dokumen ini akan

diberikan kepada anggota bersamaan dengan saat

pencairan pinjaman.

Dengan membandingkan antara jadwal angsuran

pinjaman dan kartu pinjaman anggota, staf dapat

melihat ketepatan pembayaran angsuran anggota dan

menggunakannya sebagai acuan untuk melakukan

tindakan penagihan/penyelamatan apabila kredit

tersebut bermasalah.

ii) Daftar debitur menunggak, untuk mempelajari

jumlah nominal tunggakan yang harus dibayar dan

jumlah sisa tunggakan debitur.

Pada CUKR, daftar anggota yang menunggak

dicatat dalam laporan tunggakan pinjaman pada

sistem Sikopdit. Staf dapat melihat informasi


134

mengenai tunggakan pinjaman yang terjadi pada

setiap bulannya. Data yang ditampilkan pada laporan

ini ialah nomor SPP, nama anggota, nomor anggota,

tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga.

Hal ini sesuai dengan referensi peraturan,

karena CUKR memiliki dokumen dengan fungsi

yang sama sekalipun memiliki nama yang berbeda.

Melalui dokumen ini, CUKR dapat memantau

nominal tunggakan yang harus dibayar setiap

angggota sehingga mempermudah untuk melakukan

penagihan.

iii) Kartu debitur menunggak, untuk dijadikan catatan

tersendiri agar jika diwaktu mendatang tunggakan

kembali terjadi, strategi penagihan akan lebih mudah

ditentukan.

CUKR tidak memiliki dokumen ini, namun

CUKR tetap dapat melihat pola pembayaran

angsuran anggota yang bisa dijadikan acuan apabila

suatu saat anggota melakukan kelalaian, yaitu

dengan melihat informasi pada kartu pinjaman.


135

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Restrukturisasi)

1) Ketentuan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sesuai dengan referensi peraturan, CUKR hanya

melakukan reschedule sebanyak satu kali kepada satu

orang anggota. Menurut CUKR, melakukan reschedule

lebih dari satu kali pada suatu portofolio kredit hanya

akan merugikan lembaga. Maka dari itu reschedule perlu

dilakukan dengan penuh pertimbangan agar kualitas

pinjaman anggota dapat membaik setelah melalui tahap

tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang

diungkapkan oleh Ledgerwood (1999:247), yakni LKM

harus berhati-hati dalam melakukan penjadwalan ulang

atau pendanaan kembali kredit. Meskipun pada akhirnya

dilakukan untuk mendorong pelunasan kredit, hal itu

berisiko dan hanya dapat dilakukan jika LKM merasa

bahwa tanpa melakukan hal tersebut peminjam tidak

akan pernah bisa membayarnya.

Dalam memilih anggota yang layak untuk

direscheduling, CUKR telah mengacu pada referensi

peraturan yaitu anggota yang direscheduling adalah

anggota yang memiliki watak baik dan prospek usaha

yang baik, namun mengalami kesulitan dalam memenuhi

kewajiban pembayaran angsurannya. Dengan demikian,


136

tujuan untuk mengembalikan kualitas pinjaman anggota

tersebut dapat terpenuhi dengan maksimal. Reschedule

yang dilakukan terhadap anggota yang berkarakter buruk

hanya akan merugikan CU karena tidak ada jaminan

bahwa kualitas pinjamannya akan membaik. Oleh karena

itu, apabila seorang anggota yang lalai tidak memiliki

watak dan prospek usaha yang baik, tindakan yang

dilakukan ialah terus menerus melakukan penagihan.

2) Analisis terhadap Kredit yang akan direstrukturisasi

Sesuai dengan referensi peraturan, sebelum

melakukan rescheduling CUKR akan melakukan

identifikasi dan analisis terhadap kredit yang akan

direscheduling. Staf akan melakukan pengamatan

terhadap anggota yang di suatu bulan melakukan

pembayaran angsuran tidak sesuai dengan nominal pada

perjanjian, sembari melakukan penagihan atas

kekurangannya. Pembayaran angsuran anggota tersebut

di bulan selanjutnya akan dipantau oleh staf, untuk

mengetahui bagaimana kemampuan membayarnya. Jika

dibulan berikutnya kemampuan membayar anggota

tersebut masih tidak sesuai dengan nominal perjanjian

awal, staf akan mulai menyusun beberapa pilihan

tindakan rescheduling yang dapat diberikan kepada


137

anggota tersebut dan melakukan perhitungan perkiraan

pengembalian pokok dan bunga kredit berdasarkan pada

kemampuan membayarnya saat itu.

CUKR tidak menggunakan pendekatan dan asumsi

tertentu dalam memperhitungkan proyeksi arus kas dan

nilai tunai dari angsuran pokok dan/atau bunga yang

diterima, karena dasar perhitungan ialah kemampuan

membayar anggota.

Setelah proses identifikasi dan analisis selesai, staf

akan menemui anggota untuk menanyakan penyebab

penurunan nominal angsuran dan melakukan konfirmasi

dengan menanyakan kembali bagaimana kemampuan

membayar anggota saat itu. Staf juga akan menggunakan

berkas analisa dan formulir survei yang digunakan saat

proses pengajuan pinjaman sebelumnya, untuk

melakukan penyesuaian atas kondisi dan kemampuan

membayar anggota saat itu.

Apabila anggota mengatakan kesanggupannya

membayar sudah tidak dapat sesuai dengan perjanjian

awal, maka staf akan menawarkan beberapa pilihan

perubahan persyaratan (rescheduling) yang telah dibuat.

Staf akan melakukan perhitungan perkiraan

pengembalian pokok dan bunga kredit berdasarkan hasil


138

analisa yang dilakukan melalui wawancara langsung

dengan anggota, namun tidak didasarkan pada rasio

keuangan dan proyeksi rasio keuangan anggota karena

perhitungan pada CU tidak serinci perhitungan pada

bank.

Setelah melakukan negosiasi dan tercapai suatu

kesepakatan berdasarkan perkiraan perhitungan

pengembalian pinjaman yang telah dihitung oleh staf,

apabila nominal yang akan direschedule besar maka staf

akan merekomendasikan reshceduling atas anggota

tersebut kepada pengurus.

Dengan demikian CUKR telah melakukan analisis,

kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan

penyesuaian persyaratan kredit dengan

mempertimbangkan kemampuan membayar anggota.

3) Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sesuai dengan referensi peraturan, CUKR melakukan

upaya penjadwalan kembali (Rescheduling) dan

persyaratan kembali (Reconditioning). Namun CUKR

tidak memberikan fasilitas penataan kembali

(restructuring) yang salah satunya berupa pemberian

tambahan kredit bagi anggotanya, karena aturan yang

terdapat pada Credit union ialah tidak boleh memberikan


139

tambahan kredit bagi anggota yang belum melunasi

pinjaman sebelumnya.

4) Pemantauan Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sesuai dengan referensi peraturan, Manajemen TP

melakukan pemantauan dengan memberi perhatian

khusus terhadap pola pembayaran angsuran anggota

yang telah melalui proses rescheduling. Pola pembayaran

angsuran angggota yang telah direschedule tersebut akan

dibahas dalam rapat rutin manajemen. Namun

manajemen tidak memisahkan data atas pinjaman yang

telah direschedule tersebut dengan pinjaman yang masih

berstatus lancar dan belum pernah melalui rescheduling.

5) Dokumen Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sehubungan dengan dokumen terkait dalam

restrukturisasi kredit bermasalah, menurut referensi

peraturan semua kredit yang direstrukturisasi harus

diungkapkan secara terpisah dari portofolio pinjaman

lancar.

Namun CUKR tidak membuat daftar kredit yang

direscheduling yang terpisah dari data kredit lancar.

Kredit yang direscheduling digabung dengan kredit lain

yang berstatus lancar, karena proses rescheduling kredit

sama seperti pengajuan pinjaman baru tetapi dengan


140

persyaratan yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang

membedakan anggota yang sudah pernah direschedule

dan belum ialah berkas pinjamannya. Anggota yang

sudah pernah melalui reschedule memiliki berkas

pinjaman rangkap, yaitu berkas lama dan berkas baru

saat setelah direscheduling.

Hal ini tidak sesuai dengan referensi peraturan,

karena CU tidak memiliki dokumentasi atas kredit yang

direscheduling untuk dijadikan sebagai acuan dalam

melakukan pemantauan. Pemantauan tidak akan

maksimal jika hanya mengandalkan ingatan manajemen

atas anggota yang pernah direscheduling dan bukti

melalui berkas pinjaman.

Selain itu tidak sesuai dengan referensi peraturan,

CUKR tidak melakukan pencatatan terhadap alasan

dilakukannya recsheduling terhadap suatu kredit.

Dokumentasi atas alasan melakukan rescheduling ini

dapat menjadi acuan bagi anggota dalam mengambil

tindakan apabila kredit tersebut kembali lalai, karena

memberi informasi kepada manajemen mengenai kondisi

anggota yang memicu tindakan rescheduling.

Proses rescheduling pada CUKR dilakukan seperti

saat mengajukan pinjaman pertama kali, yaitu dengan


141

mengisi SPP baru namun dengan persyaratan yang

berbeda dari pinjaman sebelumnya. CUKR melakukan

pencatatan atas syarat kredit yang telah direschedule

pada berkas perjanjian kredit yang baru. Berkas kredit

yang lama yaitu SPP dan perjanjian kredit diarsipkan

bersama dengan SPP dan perjanjian kredit yang baru.

Dengan demikian syarat yang baru dapat dibandingkan

dengan persyaratan awal yang tercantum dalam SPP dan

perjanjian kredit semula. Hal ini telah sesuai dengan

standar.

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit)

1) Kebijakan Pembentukan Dana Cadangan Risiko (DCR)

Sesuai dengan referensi peraturan, setiap bulannya

CUKR telah membentuk DCR yang dialokasikan dari

1% jasa pelayanan atas setiap nominal pencairan

pinjaman yang dilakukan, 0,5% atas total pencairan

pinjaman selama satu bulan yang disisihkan dari aset

CUKR, penyisihan sebesar 60% atas selisih kenaikan

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh setiap bulannya,

dan hasil penagihan pinjaman anggota yang sudah

dihapusbukukan. DCR pada CU tidak diakui sebagai


142

kontra-aset pada neraca, melainkan sebagai modal

lembaga karena DCR merupakan penguat lembaga.

2) Rasio Ketersediaan Dana Cadangan Risiko (DCR)

Tidak sesuai dengan referensi peraturan, saat ini

CUKR belum mampu mencapai target ideal rasio

ketersediaan DCR yaitu yang setara dengan 100% dari

pinjaman lalai di atas 12 bulan dan 35% dari pinjaman

lalai 1 sampai dengan 12 bulan. Rasio ketersediaan DCR

untuk bulan Desember 2017 yaitu P1 sebesar 12,05%

dan P2 sebesar -863,81%. Penyebab belum tersedianya

DCR yang ideal ialah saldo kelalaian pinjaman yang

menjadi komponen dalam penghitungan masih tinggi,

terutama saldo kelalaian pinjaman lebih dari 12 bulan.

Tingginya saldo kelalaian ini disebabkan karena

sebagian besar saldo kelalaian pinjaman berasal dari

masa pengelolaan dibawah CUBG. Namun jika dilihat

perkembangannya, P1 selalu mengalami peningkatan

sepanjang tahun 2017, hanya saja P2 belum

menunjukkan peningkatan yang konsisten karena saldo

kelalaian pinjaman lebih dari 12 bulan yang sangat tinggi

menyebabkan hasil negatif. Penyebab lain ialah,

besarnya persentase penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU)

sebagai salah satu pembentuk DCR tidak tetap dari


143

waktu ke waktu karena menyesuaikan nominal SHU

yang ada. Besarnya SHU dipengaruhi oleh besarnya

saldo pinjaman beredar dan pinjaman lalai. Apabila

pinjaman beredar meningkat, maka SHU akan naik dan

sebaliknya jika pinjaman lalai meningkat, nilai SHU

akan menurun. Ketika SHU lembaga bersaldo negatif

atau belum mencapai target, tidak dilakukan penyisihan

SHU untuk DCR sehingga menyebabkan penurunan

saldo DCR.

3) Ketentuan Penghapusbukuan Kredit bermasalah

Tidak sesuai dengan referensi peraturan, selama ini

CUKR belum memiliki DCR yang cukup untuk

melakukan penghapusan kredit lalai. Dalam melakukan

hapus buku kredit, CUKR akan melihat saldo DCR yang

ada kemudian memilih kredit tertentu yang memang

sangat perlu untuk dihapuskan dan disesuaikan dengan

saldo DCR yang ada tersebut, sehingga tidak seluruh

kredit macet dapat dihapusbukukan. Sekalipun tidak

sesuai dengan referensi peraturan, namun CUKR masih

berupaya untuk melakukan penghapusan kredit yang

menjadi prioritas.

CUKR telah melakukan penghapusbukuan terhadap

kredit lalai yang ditetapkan sesuai kriteria pada referensi


144

peraturan, yaitu atas kredit anggota yang sudah tidak ada

ditempat dan tidak bisa dihubungi dalam waktu 3 bulan,

anggota yang tidak melakukan pembayaran pokok

maupun bunga selama lebih dari 12 bulan karena

bangkrut dan tidak memiliki jaminan, serta anggota yang

meninggal dunia dan tidak ada yang bertanggungjawab

untuk melunasi pinjaman atau anggota.

Tidak sesuai dengan referensi peraturan, CUKR

belum dapat melakukan penghapusbukuan kredit lalai

secara berkala yaitu setiap kuartal karena saldo DCR

yang belum mencukupi. CUKR melakukan charge-off

atas pinjaman anggota hanya apabila pengurus

mempertimbangkan bahwa saldo DCR cukup untuk

melunasi pinjaman yang dihapusbukukan dan pengurus

memberikan surat perintah penghapusan pinjaman

kepada manajemen TP. Dampak yang muncul akibat

penghapusbukuan kredit yang tidak dilakukan secara

berkala ini ialah neraca lembaga tidak menunjukkan

keadaan yang sebenarnya karena nominal piutang yang

tercantum tidak seluruhnya merupakan piutang yang

produktif menghasilkan pendapatan, tetapi juga

mengandung piutang macet. Hal ini berpengaruh pada

buruknya nilai tingkat kesehatan CU.


145

4) Prosedur Penghapusbukuan Kredit Bermasalah

Sesuai dengan referensi peraturan, prosedur

penghapusbukuan kredit lalai pada CUKR diawali dari

proses identifikasi terhadap anggota yang perlu untuk

charge-off yang dilakukan oleh kepala kantor dan staf

kredit. Kepala kantor kemudian merekomendasikan

nama-nama anggota tersebut kepada komite dengan

mengisi formulir permohonan charge-off yang dilampiri

dengan seluruh berkas pinjaman anggota yang akan

dicharge-off termasuk kronologi pinjaman, yaitu

penjelasan mengenai tindakan apa saja yang telah

dilakukan untuk menyelamatkan pinjaman tersebut.

Apabila komite setuju, komite akan melakukan rapat

dengan pengurus dan manajer. Apabila pengurus merasa

anggota yang bersangkutan masih bisa ditangani lebih

lanjut, pengurus bisa saja menolak rekomendasi tersebut.

Setelah pengurus memberikan jawaban atas

rekomendasi, kepala kantor dan staf melakukan

penghapusbukuan kredit dan membuat berita acara.

Kepala kantor akan menyimpan berkas kredit yang

dihapusbukukan, dan melaporkannya dalam LKSB

(Laporan Keuangan dan Statistik Bulanan) setiap bulan

kepada pengurus.


146

5) Pemantauan Pelaksanaan Penghapusan Kredit

Bermasalah

Sesuai dengan referensi peraturan, CUKR tetap

melakukan upaya penagihan atas kredit yang telah

dihapusbukukan. CUKR memberdayakan aktivis/sedulur

dalam upaya ini dan akan memberikan reward bagi

sedulur yang berhasil menagih kredit tersebut. Namun

sejak charge-off pertama kali dilakukan yaitu pada tahun

2014 saat CUKR masih menjadi salah satu TP dari

CUBG sampai dengan saat ini, belum pernah ada

pinjaman charge-off yang berhasil ditagih karena

kebanyakan pinjaman dicharge-off apabila anggota

sudah tidak bisa ditemui, ataupun meninggal dunia.

Adapula kasus dimana anggota yang dicharge-off masih

diketahui keberadaannya namun tidak memiliki jaminan

dan ketika dilakukan penagihan atas pinjamannya yang

telah dicharge-off anggota tersebut menghilang.

Terkait evaluasi secara berkala terhadap kredit yang

telah dihapusbukukan, CUKR tidak melakukan hal

tersebut karena anggota yang telah dicharge-off sudah

tidak dianggap lagi sebagai anggota. CUKR hanya

melakukan penagihan atas kredit tersebut. Meskipun apa

yang dilakukan CUKR tidak sesuai dengan referensi


147

peraturan, namun hal tersebut tidak menjadi masalah

karena disebabkan oleh perbedaan karakteristik entitas.

Apabila kredit macet yang sudah dihapusbukukan

dapat ditagih kembali baik sebagian maupun seluruhnya,

maka hasil itu akan meningkatkan kembali cadangan

penghapusan kredit yang akan memperkuat posisi bank.

CUKR melakukan hal tersebut sesuai referensi peraturan,

hanya saja selama ini belum terdapat hasil penagihan

atas kredit yang telah dihapusbukukan.

6) Dokumen Penghapusbukuan Kredit Bermasalah

Sehubungan dengan dokumen terkait dalam

penghapusan kredit, menurut referensi peraturan

dokumen yang dibutuhkan dalam penghapusan kredit

ialah laporan kredit tak tertagih dan rekomendasi

penghapusan kredit tak tertagih. Dokumen ini berisi

daftar kredit tak tertagih yang akan direkomendasikan

kepada pengurus untuk dihapusbukukan.

Pada CUKR, dokumen ini disebut sebagai formulir

penghapusan pinjaman. Dokumen ini berisi berbagai

informasi mengenai anggota seperti nama, saldo

simpanan, saldo pinjaman, kegunaan pinjaman, kondisi

dan keberadaan anggota, kunjungan yang pernah

dilakukan, agunan beserta nilainya, keputusan


148

penghapusbukuan kredit dengan rincian nominal kredit

yang dihapus buku, jenis kredit, dan data lain yang akan

diserahkan kepada pengurus sebagai surat permohonan

penghapusan kredit.

Dokumen ini dilampiri dengan kronologi pinjaman

yang berisi informasi mengenai data pencairan pinjaman,

kondisi keuangan anggota pada waktu pencairan, awal

penyebab kemacetan, usaha yang telah dilakukan dalam

mengatasi kemacetan, usulan charge-off dan tindak

lanjut penagihan. Kronologi pinjaman dilengkapi dengan

beberapa lampiran yaitu fotokopi SPP, saldo simpanan,

pinjaman dan tunggakan terakhir, surat peringatan, kartu

kunjungan serta kesepakatan-kesepakatan yang dicapai.

Dengan adanya lampiran-lampiran tersebut, pengurus

akan lebih mudah dalam menilai kelayakan atas

penghapusbukuan suatu pinjaman sehingga pengurus

dapat mengambil keputusan persetujuan ataupun

penolakan penghapusan kredit secara tepat.

Berdasarkan formulir penghapusan pinjaman beserta

kronologi pinjaman, dibuat suatu rekap charge-off yang

berisi data pinjaman setiap anggota yang akan

dihapusbukukan yaitu nama, No. BA, No. SPP, tanggal

peminjaman, saldo pencairan, jaminan, tanggal pinjaman


149

macet, saldo pinjaman saat macet, saldo simpanan,

nominal charge-off, dan alasan charge-off.


150

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan,

maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kredit bermasalah yang

dilakukan oleh CUKR belum sepenuhnya sesuai dengan referensi

peraturan. Beberapa pelaksanaan kebijakan pengelolaan kredit bermasalah

di CUKR yang tidak sesuai dengan referensi peraturan ialah:

1. CUKR tidak melakukan pemantauan melalui kunjungan langsung

kepada seluruh anggota baik yang pinjamannya lalai maupun lancar.

2. CUKR tidak selalu melakukan trade checking kepada setiap anggota

yang memiliki usaha dan melibatkan rekan bisnis dalam usahanya.

3. CUKR belum melakukan pemantauan kualitas pinjaman anggota di

lembaga lain melalui credit checking, karena belum terdapat sistem

yang mengakomodir lembaga keuangan mikro dalam hal tersebut.

4. CUKR belum memaksimalkan fungsi kartu kunjungan untuk

mendokumentasikan hasil pemantauan lapangan atas anggota.

5. CUKR tidak memiliki dokumen yang berisi daftar kredit yang telah

direschedule serta tidak mendokumentasikan alasan dalam melakukan

rescheduling terhadap suatu kredit.

6. Rasio ketersediaan Dana Cadangan Risiko (DCR) yang tersedia pada

CUKR belum memenuhi standar PEARLS yang diterbitkan oleh

WOCCU yaitu setara dengan 100% dari pinjaman lalai lebih dari 12


151

bulan dan 35% dari pinjaman lalai 1-12 bulan. Hal tersebut

menyebabkan CUKR belum dapat melakukan penghapusan kredit

lalai setiap kuartal.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini ialah:

1. Belum terdapat standar baku mengenai pengelolaan kredit bermasalah

yang dikeluarkan oleh jaringan Credit Union seperti WOCCU (World

Council of Credit Union), ACCU (Association of ASEAN Confederation

of Credit Unions), dan INKOPDIT (Induk Koperasi Kredit) yang dapat

dijadikan sebagai standar pembanding.

2. Credit Union Kridha Rahardja belum memiliki standart operational

procedure (SOP) pengelolaan kredit bermasalah yang telah disahkan.

CUKR telah memiliki SOP penyelamatan kredit bermasalah, namun

sedang dalam proses penyempurnaan. Maka dari itu penulis tidak dapat

menggunakan SOP tersebut sebagai salah satu dokumen pembanding

dalam melakukan pembahasan.

C. Saran

1. Bagi Credit Union Kridha Rahardja

a. CUKR sebaiknya melakukan pemantauan melalui kunjungan

langsung kepada anggota secara merata, tidak hanya kepada

anggota yang pinjamannya telah lalai tetapi juga anggota yang


152

membayar angsuran secara lancar. Hal ini dapat mencegah

terjadinya kelalaian pinjaman karena CUKR telah mendeteksi hal-

hal yang bisa menjadi gejala penurunan kualitas pinjaman anggota

melalui kunjungan tersebut, dan menjaga komunikasi serta

hubungan dengan anggota agar tidak terputus.

b. CUKR perlu meningkatkan pemantauan melakukan trade checking

terhadap seluruh kredit anggota yang memiliki usaha, baik sebelum

pencairan pinjaman maupun saat kredit anggota sudah berjalan.

c. CUKR perlu meningkatkan usaha menagih kredit lalai berusia lebih

dari 12 bulan untuk menurunkan kredit lalai serta menarik anggota

baru untuk meningkatkan pinjaman beredar yang akan berpengaruh

pada pencapaian SHU. Kedua hal diatas selanjutnya akan

berpengaruh kepada penyisihan DCR sehingga dapat mencapai

rasio ketersediaan yang ideal. Apabila rasio ketersediaan DCR

mampu mencapai angka ideal, penghapusbukuan kredit lalai dapat

dilakukan secara berkala dan tingkat kesehatan CUKR menjadi

baik.

Ketiga hal diatas dapat dilakukan dengan meningkatkan

fungsi pemberdayaan sedulur untuk membantu pekerjaan staf.

Sebelumnya, CUKR perlu meningkatkan jumlah aktivis/sedulur.

Strategi yang bisa digunakan oleh CUKR untuk menarik para

anggota agar mau terlibat aktif menjadi aktivis/sedulur adalah

dengan menawarkan reward misalnya berupa balas jasa yang


153

langsung dimasukkan ke dalam saldo simpanan anggota, bagi

sedulur yang berhasil mencapai target dalam membantu CUKR

seperti melakukan pemantauan dan penagihan.

d. Karena pemantauan melalui credit checking belum dapat dilakukan

oleh lembaga keuangan mikro, maka CUKR dapat memperketat

penyelidikan mengenai pinjaman anggota dilembaga lain pada

tahap analisa kredit, melalui penggalian informasi melalui tetangga

di lingkungan tempat tinggal anggota, dan ketua Rukun Tetangga.

e. CUKR sebaiknya selalu membawa kartu kunjungan setiap kali

melakukan pemantauan melalui kunjungan kepada anggota, agar

seluruh hasil pemantauan terdokumentasi dengan baik dan dapat

dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan terhadap suatu

anggota.

f. CUKR perlu membuat dokumen yang berisi daftar kredit yang

telah direschedule, yang terpisah dari data kredit berstatus lancar

yang dilengkapi dengan alasan dilakukannya rescheduling, beserta

perubahan persyaratan yang dilakukan. Dokumen ini akan

memberikan informasi yang jelas terkait anggota mana saja yang

pernah melalui proses rescheduling atas kreditnya sehingga

mempermudah staf dalam melakukan pemantauan agar kelalaian

pinjaman atas kredit yang telah direschedule tersebut tidak terulang

kembali.


154

2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melihat pelaksanaan

pengelolaan kredit bermasalah di CUKR atas apa yang telah

disarankan pada penelitian ini, kemudian menganalisis efektivitasnya

dalam upaya pengelolaan kredit bermasalah untuk menurunkan rasio

kelalaian pinjaman.


155

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2008. Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan

Sustanabilitas. ANDI, Yogyakarta.

Association of Asian Confederation of Credit Unions. 2016. Panduan Mengelola

Kredit dalam Credit Union. BKCU Kalimantan, Pontianak.

Biety, Monnie dan Karen Cak Neiderkohr. 2008. Model Regulations for Credit

Unions. World Council of Credit Union.

Credit Union Counseling Office (CUCO). 1973. Apa yang Anda Ketahui tentang

Koperasi Credit Union. Jakarta.

Dinh, Thanh Nguyen. 2014. “Improving the Management of Non-Performing

Loans in Joint Stock Commercial Banks - The Case of the Bank for

Investment and Development of Vietnam (BIDV)– Quang Trung Branch”.

Berlin School of Economics and Law, Berlin. Diakses tanggal 5 April

2018.

Dunil, Z. 2005. Risk-Based Audit: Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum.

PT INDEKS Kelompok Gramedia, Jakarta.

Elias, Abat. 2006. Manajemen Perkreditan untuk Credit Union. Publikasi

Inkopdit, Jakarta.

Giovini, Tantri. 2015. “Audit Operasional Terhadap Tata Kelola Kredit

Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. KCP

Leuwiliang Bogor”. Universitas Bina Nusantara, Bogor. Diakses tanggal

15 Desember 2017.

Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit macet. PT Elex

Media Komputindo, Jakarta.

Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu

Sosial. Salemba Humanika, Jakarta.

Jogiyanto. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-

pengalaman. BPFE, Yogyakarta.

Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Kasmir. 2015. Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.


156

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan

Aplikasi. BPFE, Yogyakarta.

Ledgerwood, Joanna. 1999. Microfinance Handbook: an Institutional and

Financial Perspective. The World Bank, Washington,D.C.

Linggau, Bendi dan Dr. Hamidah. 2010. Bisnis Kredit Mikro: Panduan Praktis

Bankir Mikro dan Mahasiswa. Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Munaldus, dkk. 2012. Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran. PT Elex

Media Komputindo, Jakarta.

Munaldus, dkk. 2014. Kiat Mengelola Credit Union. Kompas Gramedia, Jakarta.

Munaldus. 2005. Mencegah Kredit Lalai di Credit Union.

Munaldus dan Karlena Yuspita. 2016. Beware the Beast Within : Strategi

Mencegah dan Mengendalikan Kredit Lalai Pemangsa Credit Union. PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Raharjo, Handri. 2010. Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit. Pustaka

Yustisia, Yogyakarta.

Richardson, David C. 2009. PEARLS Monitoring System. World Council of

Credit Unions, USA.

Rivai, Veithzal, dkk. 2013. Commercial Bank Management: Manajemen

Perbankan dari Teori ke Praktik. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan : kebijakan moneter dan

perbankan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,

Jakarta.

Sukoco, Lukas. 2014. Credit Union: Kabar Baik Bagi Semua Orang. Yayasan

Taman Pustaka Kristen Indonesia, Yogyakarta.

Supeno, Wangsit. 2017. “Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah dalam

Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat”.

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika,

Jakarta. Diakses tanggal 15 Desember 2017.

Sutojo, Siswanto. 1997. Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan

Kasus. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.


157

Suyatno, Thomas, dkk. 2007. Dasar – Dasar Perkreditan. PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

Tohar, M. 2000. Permodalan dan Perkreditan Koperasi. Kanisius, Yogyakarta.

World Council of Credit Unions. 2008. Technical Guide: Credit Union Regulation

and Supervision.

Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 tentang kualitas aktiva produktif

dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank

Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012,

mengenai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank

Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP Tanggal 31 Juli 2013, mengenai

Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan

Rakyat.

Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Credit Union Bererod Gratia. 2016. Sejarah Awal Credit Union. www.cubg.or.id.

Diakses tanggal 26 September 2017.

Firmansyah. 2016. BI : Kondisi Perekonomian Indonesia 2017 mengejutkan.

bisniskeuangan.kompas.com. Diakses tanggal 5 September 2017.

Siagian, Stevanus. Credit Union di Indonesia, Masihkah Memperjuangkan

Kebutuhan Anggota?. www.cucoindo.org. Diakses tanggal 11 September

2017.

www.aaccu.coop. Diakses tanggal 18 Maret 2018.



158

LAMPIRAN


159

LAMPIRAN I

Kartu Kunjungan


160


161

LAMPIRAN II

Kartu Pinjaman


162

LAMPIRAN III

Surat Peringatan


163

LAMPIRAN IV

Jadwal Angsuran Pinjaman


164

LAMPIRAN V

Laporan Tunggakan Pinjaman


165

LAMPIRAN VI

Formulir Penghapusan Pinjaman


166


167

LAMPIRAN VII

Kronologi Pinjaman


168

LAMPIRAN VIII

Rekap charge-off


169

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pembinaan Kredit Bermasalah

a. Monitoring Kredit

1) Apakah CUKR melakukan pemantauan terhadap kredit pasca-

pencairan secara berkala?

2) Apakah CUKR melakukan melakukan verifikasi terhadap semua

file dokumen kredit nasabah, dalam hal ada atau tidaknya

penundaan atas pemenuhan persyaratan? Bagaimana prosesnya?

3) Apakah CUKR melakukan penelitian dan verifikasi atas

kekurangan-kekurangan yang ditemukan? Bagaimana prosesnya?

4) Apakah CUKR melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah

potensial dalam pengadaan kas anggota? Bagaimana prosesnya?

5) Apakah CUKR melakukan Deteksi terhadap kecenderungan

memburuknya kondisi keuangan anggota? Bagaimana prosesnya?

6) Apakah CUKR melakukan penilaian terhadap kesediaan nasabah

dalam memenuhi kewajiban keuangannya? Bagaimana prosesnya?

7) Apakah CUKR melakukan kunjungan lokasi fisik untuk memantau

kondisi usaha, keuangan, maupun memastikan kesesuaian

penggunaan dana pinjaman dengan tujuan awal? Bagaimana

prosesnya?


170

8) Apakah CUKR melakukan pemantauan atas usaha anggota melalui

rekan bisnis seperti pemasok, distributor maupun pesaing?

Bagaimana prosesnya?

9) Apakah CUKR melakukan pemantauan atas pinjaman anggota

dilembaga lain?

10) Apakah CUKR melakukan pemantauan dini untuk mendeteksi

gejala-gejala yang menunjukkan penurunan kualitas kredit

anggota?

11) Dokumen apa saja yang digunakan terkait aktivitas pemantauan

ini?

b. Penagihan (Collection)

1) Apakah CUKR melakukan penagihan menggunakan surat

pemberitahuan terhadap debitur yang menunggak selama 30 hari

sejak tanggal jatuh tempo?

2) Bagaimana tindakan CUKR terhadap debitur yang tidak membayar

angsuran mulai dari hari 1-30 sejak tanggal jatuh tempo?

3) Dokumen apa saja yang digunakan dalam penagihan?

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Restrukturisasi)

a. Bagaimana tindakan CUKR terhadap anggota yang tidak mampu

ataupun tidak bersedia membayar angsuran sekalipun telah dilakukan

penagihan?


171

b. Apakah CUKR melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya

penanganan kredit bermasalah? Bagaimana prosesnya?

c. Jika ya, apakah restrukturisasi telah dilakukan terhadap debitur yang

memenuhi kriteria?

d. Apakah CUKR melakukan hal-hal berikut sebelum melakukan

restrukturisasi:

Membuat perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau bunga

kredit.

Memilih pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan

proyeksi arus kas (projected cash flows) dan nilai tunai (present

value) dari angsuran pokok dan/atau bunga yang akan diterima.

Melakukan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan

restrukturisasi kredit, dengan mempertimbangkan siklus usaha dan

kemampuan membayar debitur sehingga debitur dapat memenuhi

kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga hingga jatuh

tempo.

Meninjau tujuan dan penggunaan tambahan kredit yang diajukan

anggota.

e. Apakah CUKR melakukan pemantauan terhadap kredit yang telah

direstrukturisasi? Bagaimana prosesnya?

f. Dokumen apa saja yang digunakan dalam restrukturisasi kredit

bermasalah?


172

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penghapusbukuan Kredit)

a. Pembentukan Dana Cadangan Risiko

1) Apakah CUKR melakukan penyisihan Dana Cadangan Risiko

(DCR) untuk menutup kerugian atas kredit tak tertagih?

2) Apakah penyisihan DCR tersebut sudah dilakukan setiap bulan?

3) Dari manakah sumber dana penyisihan DCR tersebut?

4) Apakah ketersediaan DCR yang diukur melalui indikator P1 dan P2

pada PEARLS telah memenuhi standar ideal?

5) Apakah CUKR rutin melakukan analisis terhadap ketersediaan DCR

yang diukur melalui indikator P1 dan P2 pada PEARLS (tidak

kurang dari satu kali dalam satu bulan)?

b. Penghapusbukuan Kredit

1) Apakah CUKR memiliki DCR yang cukup setiap kali melakukan

penghapusbukuan kredit?

2) Apakah CUKR melakukan penghapusbukuan terhadap kredit lalai

lebih dari 12 bulan, dan yang ditetapkan sesuai kriteria?

3) Apakah CUKR melakukan penghapusbukuan kredit lalai setiap

kuartal (triwulanan)?

4) Bagaimana prosedur CUKR dalam melakukan penghapusbukuan

kredit bermasalah?

5) Apakah CUKR secara berkala memantau dan mengevaluasi kredit

yang telah dihapusbukukan untuk menentukan apakah ada perubahan

dalam kemampuan membayar? Bagaimana prosesnya?


173

6) Apakah CUKR tetap melakukan upaya penagihan atas kredit yang

telah dihapusbukuan?

7) Apakah hasil penagihan atas kredit yang telah dihapusbukukan

tersebut digunakan untuk meningkatkan saldo DCR?

8) Dokumen apa saja yang digunakan dalam penghapusan kredit?


174

LAMPIRAN X

Surat Keterangan Penelitian


Documents

ANALISIS PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH (Studi Kasus di