Click here to load reader

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …eprints.ums.ac.id/49218/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf · Bhaskara dan A.A Bagus menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …eprints.ums.ac.id/49218/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf ·...

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten

Boyolali tahun 2006-2015)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

NOVIANTI HENDRIYANI

B 200130226

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

i

ii

iii

1

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun

2006-2015)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran

Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada

Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten

Boyolali, dengan sampel penelitian data laporan keuangan pemerintah Boyolali

pada tahun 2006-2015. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan

menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi

klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f dan

uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh

nilai sebesar 0,759 yang berarti bahwa 75,9% pendapatan asli daerah dipengaruhi

Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi, sedangkan 24,1%

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil uji hipotesis

menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah, sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah,

Jumlah Penduduk, Inflasi

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of Goverentment

Ekspenditure, Population, Inflation to District Own Source Revenue ( DOSR) in

Boyolali period 2006-2015.

The population used in this study at Boyolali, with sample financial

statement data Boyolali government in 2006-2015. The collected data were

analyzed using data analysis first conducted classical assumption test before

hypothesis test. Testing the hypothesis in this study using multiple regression

analysis with t-test, f-tets and the coefficient of determination.

The results showed that the coefficient of determination obtained a value

of 0,759 which means that 75,9% District Own Source Revenue ( DOSR) is

affected Goverentment Expediture, Population, and Inflation the balance of

24,1% is influenced by other variables outside the research. Hypotesis test results

showed that the Population have significant effect on District Own Source

Revenue ( DOSR ), while the Goverentment Expediture and Inflation have not

significant effect on District Own Source Revenue ( DOSR ).

2

Keyword: District Own Source Revenue ( DOSR ), Goverentment Expenditure,

Population, Inflation.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai kegiatan pembangunan nasional

diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah yang cenderung

masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Dengan

diberlakukannya Otonomi Daerah, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan

yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah

memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi (Zuwesty

2015). Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah

dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam

pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik. Untuk itu harus

didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari PAD.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah, mencerminkan tingkat

kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu

mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap

pemerintah pusat berkurang. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur

oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU

No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan salah

satu tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi PAD

tersebut masih belum cukup untuk membiayai pembangunan apabila dilihat dari

proporsi PAD terhadap APBD. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi PAD

diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi.

3

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas

pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang

dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat

merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Gde Bhaskara dan A.A

Bagus, 2014).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila

pemerintah telahmenetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa,

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah

dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang

dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan

pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah

suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian

(Mangkoesoebroto, 1998 dalam Sitaniapessy, 2013).

Adanya aktifitas penduduk pada perekonomian menyebabkan gejolak

ekonomi secara menyeluruh atas permintaan barang dan jasa yang berlebihan

biasanya disebut inflasi. Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak

ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan

berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila

inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak

pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun (Iwan Susanto, 2014).

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan Gde

Bhasakara dan A.A Bagus (2014), adapun perbedaan penelitiannya adalah pada

tempat penelitian. Gde Bhaskara dan A.A Bagus melakukan penelitian pada kota

Denpasar, sedangkan penelitian ini pada kota Boyolali. Dalam penelitian Gde

Bhaskara dan A.A Bagus menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pendapatan asli daerah meliputi PDRB, jumlah penduduk dan jumlah wisatawan,

sedangkan dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan asli daerah yang meliputi pengeluaran pemerintah,

jumlah penduduk, dan inflasi.

4

2. METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah di Dinas PendapatanPengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Badan Perencanaan Pengembangan

Daerah (BAPPEDA), dan data-data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Boyolali. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu data

Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (DPPKAD), data inflasi pada Badan Perencanaan Pengembangan

Daerah (BAPPEDA) dan data jumlah penduduk pada Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Boyolali dalam 10tahun mulai dari tahun 2006-2015. Pengambilan

sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu

pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Teknis analisis data yang

digunakan adalah regresi berganda.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut UU no 33 tahun 2014 adalah adalah

pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengolahan Kekayaan

`````Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD Yang Sah

b. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah menurut BPS adalah jenis output pemerintah

dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan

barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi)

ditambahnilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada

RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social

transfer in kind-purchased market production).

Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja

Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi,

dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

5

c. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah

geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah Penduduk = Penduduk Laki-laki + Penduduk Perempuan

d. Inflasi

Inflasi menurut BPS adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa

pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat,

maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga

barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan

demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap

nilai barang dan jasa secara umum.

IRt

100%

Dimana:

IHKt = Indeks Harga Konsumen Gabungan satu tahun dibagi 12

IHKt -1 = Indeks Harga Konsumen Gabungan tahun sebelumnya dibagi 12

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (multiple

regression). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi berganda. Karena dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan

hitungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara

variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2006). Analisis regresi

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel

independen yaitu produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah,

jumlah penduduk, dan inflasi terhadap variabel dependennya yaitu pendapatan asli

daerah.

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang

telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

PAD = 0 + 1PP + 2JP + 3IF+ i

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

6

0 = Intersep

1, 2, 3, 4 = Koefisien Regresi

PP = Pengeluaran Pemerintah

JP = Jumlah Penduduk

IF = Inflas

i = error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji

multikolineritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Maka,

dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov

terhadap data unstandardized residual adalah sebesar 0,619, dapat diketahui

bahwa semua p-value untuk data ternyata lebih besar dari =5% (p>0,05),

sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki

sebaran yang normal.

Uji Multikolinearitas

Nilai VIF pada hasil uji multikolinearitas model regresi untuk semua variabel

independennya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan

demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala

multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser.

Berdasarkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak ada

gangguan heteroskedastisitas, karena nilai p>0,05 atau tidak signifikan pada

=5%. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada

masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

7

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

a. Hipotesis 1 (Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh terhadap

Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji

t variabel Pengeluaran Pemerintahsebesar 0,655 lebih kecil dari t tabel sebesar

2,447, dan nilai sig. sebesar 0,537 lebih besar dari 5%, sehingga H1 ditolak artinya

Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

secara statistik signifikan.

b. Hipotesis 2 (Jumlah Penduduk Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji

t variabel Jumlah Penduduk sebesar 3,633 lebih besar dari t tabel sebesar 2,447, dan

nilai sig. sebesar 0,011 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima, sehingga H2

diterima artinya Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

secara statistik signifikan.

c. Hipotesis 3 (Inflasi Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel

Inflasi sebesar 0,175 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,447, dan nilai sig. sebesar 0,867

lebih besar dari 5%, sehingga H3 ditolak sehingga H3 ditolak artinya Inflasi tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini

menyimpulkan bahwa secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah. Sedangkan pengeluaran pemerintah dan inflasi tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

8

Keterbatasan

Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten Boyolali

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk jenis kabupaten/kota

yang lain, Dalam penelitian ini hanya terbatas menggunakan 3 variabel

independen saja seperti pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk dan inflasi,

Dalam penelitian ini hanya menggunakan periode 10 tahun karena kesulitan

dalam mendapatkan data, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat membuktikan

hipotesis yang telah dikemukakan.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sampel dalam penelitian lebih diperluas

karena sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten. Bagi

peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable independen penelitian..

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A.A Bagus Putu Widanta, G. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang

Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. E-

Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, ISSN: 2303-0178

Vol. 3, No. 5.

Abdullah, F. (16-19 September 2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara.

Adiputra, I. M., Dwiyantari, N. K., & Darmada, D. K. (16-19 September 2015).

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas

Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel

Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali). Simposium

Nasional Akuntansi 18 Medan.

Badan Pusat Statistik. Pengertian Inflasi https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/3

Badan Pusat Statistik. Pengertian Kependudukan

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12

Badan Pusat Statistik. Pengertian Pendapatan Domestik Regional Bruto

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52

9

Badan Pusat Statistik. Pengertian Pengeluaran Pemerintah.

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11

Engla Desnim Silvia, Y. W. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi,Investasi,

dan Inflasi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol.1 No.2.

Gitaningtyas, Y. K., & Taufik Kurrohman. (2014). Pengaruh Produk Domestik

Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa

Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Jember (UNEJ).

I Gusti Ayu Putri Wahyuni, M. S. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah

Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan

Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi

Universitas Udayana, 2337-3067.

I Made Tony Wirawan, S. A. (2015). Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB

Perkapita Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,

Vol.04, No.05: 2303-0178.

Iwan, & Susanto. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang

Tahun 1998 2012). Jurnal Ilmiah, FAKULTAS EKONOMI DAN

BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.

James Paul Alfred Renyaan, S. U. (2012). Effect of Fiscal Autonomy and

Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local

Government Of Papua Province). International Journal of Business and

Management Invention, Volume 1 No 1.

Kusnandar, & Dodik, S. (n.d.). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap

Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

Makdalena F Asmuruf, V. A. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah

Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong.

Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.5.

Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Manajemen,

Vol.5 No.2.

10

Sari, P. L. (2013). ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG

MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI

BALI. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, ISSN : 2089-3310 Vol 2

No 2.

Sipahutar, R. I., & Sutaryo. (24-27 Agustus 2016). Faktor-Faktor Penentu

Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. Simposium

Nasional Akuntansi XIX, Lampung.

Sitaniapessy, H. A. (April 2013.). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap

PDRB Dan PAD. Jurnal Economica, Vol 9, No.1.

Supartoyo, Y. H. (2013). The Economic Growth and The Regional

Characteristics: The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan

Perbankan,Terakreditasi-Sk: 66b/DIKTI/Kep/2011., Vol.16, No.1.

Undang-undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta, DirektoratJenderal

Otonomi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah.