ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

(Studi Kasus : Penambangan Emas dan Tembaga Batu Hijau Sumbawa PT. Newmont Nusa Tenggara)

Oleh :

1 Andi Rizki Nur Qalbi_19310856

2 Nanggar Dwi Raharjo_19310901

Sarmag Teknik Sipil Universitas Gunadarma

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) merupakan perusahaan patungan Indonesia yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership dan PT Pukuafu Indah (Indonesia). PTNNT menandatangani Kontrak Karya pada tahun 1986 dengan Pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Batu Hijau adalah tambang terbuka yang dilengkapi dengan sarana pengolahan dan pendukung. Produk berupa konsentrat tembaga yang mengandung sejumlah kecil emas, yang dikirimkan ke berbagai pabrik peleburan di Indonesia maupun di luar negeri untuk pengolahan selanjutnya.

Tambang Batu Hijau terletak di sebelah barat daya pulau Sumbawa, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, Indonesia. Lokasi Batu Hijau yang berjarak 81 km dari Mataram dapat dicapai dengan menggunakan pesawat ampibi (seaplane) perusahaan atau menggunakan transportasi laut berupa ferry umum dari pelabuhan Kayangan di pulau Lombok.

Pertambangan di Sumbawa yang dioperasikan oleh PTNNT termasuk salah satu tambang skala besar di Indonesia sehingga dominasinya tidak hanya terhadap perekonomian (PDRB) Kabupaten tersebut namun juga berdampak secara regional bagi

Propinsi NTB

Dampak positif adalah adanya perkembangan masyarakat dan ekonomi di sekitar lokasi penambangan yang meningkat dari waktu ke waktu. Dampak negatif antara lain diduga adanya pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengoperasian tambang mesel.

Sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran lingkungan tersebut dipandang perlu dilakukan langkah-langkah penelitian,pemantauan dan analisa secara ilmiah lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat final. Bagaimana dengan dampak multisektornya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat lokal? Terjadi friksi dan silang pendapat. PT NNT selalu mengklaim bahwa mereka telah melakukannya sesuai prosedur bahkan melampaui standard yang disyaratkan. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya berbagai penghargaan dan trophy oleh berbagai

Gambar 1 : Lokasi Pertambangan Batu Hijau

lembaga yang kredibel.Pada sisi lain kelompok-kelompok

pemerhati dan peduli lingkungan menyikapi secara kritis dan tanpa ragu menyatakan bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan AMDAL didalam praktek konstruksi (1997-1999) dan operasional Tambang Batu Hijau PT NNT (2000 – saat ini).

1.2 Rumusan MasalahDari uraian latar belakang di atas,

pokok permasalahan dari studi kasus ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pertambangan emas dan tembaga oleh PTNNT pada baik lingkungan maupun sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sekitar?

2. Apakah ada solusi untuk permasalahan yang diakibatkan pertambangan emas dan tembaga oleh PTNNT ?

2. LANDASAN TEORI2.1 Amdal

Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup di sini adalah aspek Abiotik, Biotik, dan Kultural. Dasar hukum AMDAL adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup".1. Dokumen AMDAL terdiri dari :

a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

2. AMDAL digunakan untuk:a. Bahan bagi perencanaan pembangunan

wilayahb. Membantu proses pengambilan

keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan

c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan kegiatan.

3. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

a. Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

b. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

c. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

2.2 Konsep Pembangunan BerkelanjutanKomisi Dunia untuk Lingkungan dan

Pembangunan (World Commision on Environment and Development) WCED (1988), insititusi yang pertama kali menggulirkan konsep pembangunan berkelanjutan mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjuta adalah “pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. WCED membagi dua kunci konsep utama dari definisi tersebut. Pertama, konsep tentang kebutuhan atau needs yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan. Kedua, konsep tentang keterbatasan atau limitation dari kemampuan

lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan: pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sepenting-pentingnya keragaman hayati bagi alam.

Pembangunan berkelanjutan terdiridari tiga tiang (pilar) utama yaitu

ekonomi, sosial,dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat satu sama lainnya. Hubungan dari 3 pilar tersebut digambarkan dalam Gambar 2 berikut.

3. PERMASALAHAN3.1 Dampak Lingkungan

Limbah tailing dari hasil pertambangan ini menimbukan ancaman serius bagi

lingkungan, karena memiliki kandungan logam berat dan bahan kimia, antara lain arsenik, merkuri, kadmium, tembaga, selenium, perak, dll. Diperkirakan total 1.045 milyar ton akan dibuang ke laut pada saat masa operasi NNT berakhir. Menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah menyebabkan biaya produksi lebih rendah, tapi menimbulkan biaya ekologi tinggi. Logam-logam berat yang terkandung dalam limbah tambang akan tetap berada di laut dalam jangka waktu ratusan tahun menimbulkan kerugian bagi ekosistem.

Dampak dari pembuangan limbah tailing ke laut ini sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan di sepanjang Pantai Sagena hingga Talonang, yang mengeluhkan penghasilan mereka menurun karena ikan makin sulit dan jarak menangkap ikan makin jauh ke tengah laut. Selain itu, secara umum dapat dirasakan menurunnya kualitas air tanah akibat penambangan bijih dan pembuangan limbah, menurunnya kualitas air laut akibat pembuangan tailing dan penyaliran aliran dari bantuan.

3.1 Dampak Sosial BudayaPermasalahan sosial yang ditimbulkan

dari pertambangan ini adalah masyarakat sekitar makin dipinggirkan. Selama belasan tahun sejak periode konstruksi hingga periode operasi saat ini, mereka bosan menjadi penonton yang hanya bisa menelan air liur menyaksikan kemakmuran dan pameran kemewahan para karyawan, khususnya staff, yang berseliweran dengan mobil produk terakhir dan gaya hidup OKBnya. Entah kebetulan atau sudah merupakan “scenario terselubung”, para mapanis ini kebetulan sebagian besar bukan masyarakat lokal. Lebih dari satu dasawarsa mereka hanya menjadi penonton di kampung halamannya. Sebagai perusahaan multinasional kelas dunia papan atas, PT NNT menerapkan standar kerja dan kinerja tinggi didalam operasionalnya. Profesional dan keahlian  (skilled) menjadi kata-kata keramat untuk mengisi jabatan staf dan posisi kunci lainnya. Dua kata yang justru belum/tidak dimiliki oleh karyawan/pekerja

Gambar 2 : Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Seragin 1993)

lokal. Menjadi lumrah jika akhirnya jabatan staf dan posisi  vital dipegang oleh karyawan non lokal pada awal penyusunan dan pengisian struktur organisasi perusahaan.

 

3.1 Dampak EkonomiDari bidang ekonomi tidak apa

peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Banyak masyarakat lokal yang memang terserap dalam kegiatan pertambangan ini, namun posisi yang didapatkan hanyalah posisi bawahan.

Proporsi 60% : 40% lokal vs non lokal secara statistik memang terpenuhi. Tetapi layak diperdebatkan, berapa puluh persen dari yang 60% lokal membuat KTP lingkar tambang hanya dalam hitungan hari sebelum proses Job Post dibuka?

Parahnya, para pekerja yang didatangkan ini saat kontrak kerja berakhir tidak dikembalikan ke daerah asal (point of origin) mereka. Tetapi mereka di PHK di lingkar tambang, hal mana pada saat itu mereka telah dengan amat mudahnya memiliki KTP lingkar tambang. Jadilah mereka pencari kerja baru dan kompetitor laten para pekerja lokal yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan.

Belum lagi yang menjadi nelayan di daerah sekitar yang susah mendapatkan ikan karena pencemaran air sekitar. Untuk mendapatkan ikan yang agak besar, nelayan mesti pergi ke lokasi yang agak jauh ke arah selatan timur, hingga sekitar 60 km lebih jauh dan membutuhkan tambahan waktu 2-3 jam untuk berlayar ke sana, yang berarti membutuhkan tambahan bahan bakar hingga sekitar 10 liter solar. Selain itu, hasil tangkapan ikan juga menurun drastis. Dulunya tangkapan mencapai 40-60 kg, kini hanya berkisar antara 3-7 kg saja.

4. ANALISIS PERMASALAHANDari permasalahan yang disebutkan,

PTNNT dapat melakukan kegiatan yang meminimalisir dampak negatif, antara lain:

TailingPTNNT menerapkan sistem

Penempatan Tailing Laut Dalam / Deep-Sea Tailing Placement (DSTP) untuk menempatkan tailing di dasar laut dalam, di bawah zona laut yang produktif secara biologis. tailing mengalir melalui jaringan pipa darat sepanjang 6 km dan pipa laut sepanjang 3,4 km menuju tepi palung laut di Teluk Senunu dan tailing dilepaskan pada kedalaman 120 meter di bawah permukaan laut.

Mutu AirPTNNT menerapkan sarana

pengelolaan air terpadu untuk memastikan dampak minimum terhadap mutu air pada sistem air di daerah setempat. Selain itu, selama tambang beroperasi, tanaman asli setempat ditanam kembali sesegera mungkin pada lahan-lahan yang dibuka, untuk meminimalkan daerah lahan yang terbuka dan mencegah erosi yang dapat memengaruhi mutu air.

Reklamasi PTNNT membuka lahan untuk

penggalian tambang dan pembangunan sarana penunjang lainnya seperti pabrik, pelabuhan, pemukiman karyawan (townsite) dan jalan-jalan. Untuk meminimalisasi erosi dan sedimentasi PTNNT melakukan penanaman kembali (reklamasi) menggunakan tanaman dan tumbuhan asli yang tumbuh di tempat tersebut sesegera mungkin selama periode konstruksi berlangsung.

Hingga saat ini, PTNNT telah melakukan reklamasi lahan di areal tambang

Gambar 3 : Pipa Tailing

seluas lebih dari 670 hektar, termasuk 100 hektar reklamasi di areal penumpukan batuan sisa (waste rock dump). Penggunaan tanaman dan tumbuhan asli dalam program reklamasi ini diharapkan akan menghasilkan hutan yang sama sebagaimana sebelum adanya kegiatan penambangan.

Corporate Social Responbility ( CSR )Perusahaan tidak hanya mempunyai

kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban- kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Tanggung jawab sosial dan keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial merupakan suatu nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Keterlibatan sosial perusahaan di masyarakat akan menciptakan suatu citra yang sangat positif. Biaya sosial yang dikeluarkan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Kelestarian lingkungan, perbaikan prasarana umum, penyuluhan, pelatihan, dan perbaikan kesehatan lingkungan walaupun memerlukan biaya yang signifikan, namun secara jangka panjang sangat menguntungkan perusahaan, karena kegiatan tersebut menciptakan iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.

5. SOLUSI UNTUK MASA DEPANKerusakan lingkungan yang telah

dan sedang terjadi harus dikaji dan solusi harus dicarikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pada tingkat pemerintah, yang diperlukan adalah Amdal kawasan regional, seperti Rencana Kawasan Sumbawa yang yang dirumuskan sesuai kontak karya benar-benar diselenggarakan. Evaluasi terhadap Amdal yang telah dikeluarkan harus dilakukan untuk mengecek kalau ada pelanggaran, dan sangsi untuk pelanggaran itu harus ditetapkan. Sebuah Strategi

Pengelolaan Zona Terpadu direkomendasikan untuk pembangunan dan restorasi lingkungan. Untuk memperbaiki ekosistem penting, proses reklamasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Proses reklamasi lahan bukaan tambang menjadi prioritas utama, disamping melakukan penggalian batuan mineral ekonomis khususnya tembaga (Cu) dan emas (Au). Reklamasi di PT Newmont Nusa Tenggara merupakan suatu usaha penanaman kembali menggunakan tanaman dan tumbuhan asli yang tumbuh di lahan tersebut sesegera mungkin selama periode konstruksi berlangsung.

Dengan Program CSR PTNNT, perusahaan dapat lebih memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih memiliki akses pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan guna dapat bersaing dengan para pekerja dari luar. Masyarakat jangan hanya mau menjadi penonton ditanah sendiri, dan perusahaan jangan juga hanya mementingkan profit semata.

Di bidang ekonomi, harus dirumuskan untuk mengurangi dampak proyek yang buruk pada ekonomi kawasan sekitar. Kalau pertambangan dilanjutkan, penduduk bisa bekerja di sana, asalkan ada pelatihan perkerjaan dari PTNNT. Kalau proyek dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, PTNTT harus terpaksa menyediakan sarana dan fasilitas pendidikan sesuai yang tertuang dalam kesepakatan, supaya yang kehilangan mata pencaharian akibat pertambangan PTNTT bisa memasuki bidang pekerjaan lain.

Penyelesaian lain untuk meningkatkan ekonomi Serangan adalah untuk mengembalikan seluruh tanah kepada masyarakat Sumbawa supaya dapat digunakan untuk kegiatan produksi lagi. Pemerintah Daerah mengambil alih aset PTNTT tersebut. Kita dapat mengajukan ide untuk membuat taman rekreasi atau kebun binatang, Konsep Kemitraan Pilar Pelestarian dan Pengembangan Pulau Daerah Sumbawa.

6. PENUTUP