Surat permohonan Salinan Akta Notaris

Surat keterangan domisili partai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dari kelurahan

Lambang partai politik (berwarna)

Surat pernyataan sebagai pengurus partai politik disertai dengan fotocopy KTP

Surat keterangan terdaftar dari Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

Untuk mendaftarkan partai politik pemohon harus menyiapkan dokumen sebagai berikut :

ALUR pendirian badan hukumPARTAI POLITIK

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM

Mengisi formulir & Melampirkan dokumen seperti yang dijelaskan diatas

Petugas menerima berkas sesuai batas waktu

Petugas melakukan klasifikasi berdasarkan provinsi

Petugas menyiapkan tabulasi verifikasi tahap I/administratif

1berkas

45Hari

Jangka waktu pendaftaran hingga verifikasi, paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap

PENDAFTARANPARTAI POLITIK

UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 tentang Uji Materil Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik

DASAR HUKUM

ALUR PROSES

Bukti sah status kantor (sertifikat, perjanjian sewa-menyewa, atau pinjam pakai) tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

SK kepengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan

SK

f. Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal

g.Bukti Pembayaran Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Surat Permohonan b. Akta Notarisc. Surat Keterangan Tidak

Dalam Perselisihan Internald. Bukti Pembayaran Negara

Bukan Pajak (PNBP)

ALUR PENdirian badan hukumPARTAI POLITIK2

berkas

Setelah verifikasi tahap I petugas melakukan verifikasi tahap II/faktual

Bila disetujui, petugas menyiapkan draft SK Menkumham

Bila ditolak, petugas menyampaikan surat kepada Pemohon perihal penolakan

Hasil Verifikasi disampaikan kepada Menteri

Penandatanganan SK oleh Menteri Hukum dan HAM

SK disampaikan ke Pemohon dan Percetakan Negara untuk diumumkan dalam Berita Negara

Ditolak

Mekanisme PerubahanAD-ART Partai Politik3

Verifikasiberkas oleh Menteri Hukum dan HAM

Waktu pengesahan 14 hari sejak diterimanya persyaratan lengkap;

Ditetapkan dengan keputusan Menteri dan diumumkan dalam berita negara.

Verifikasiberkas oleh Menteri Hukum dan HAM

Waktu pengesahan7 hari sejak diterimanya persyaratan lengkap;

Ditetapkan dengan keputusan Menteri dan diumumkan dalam berita negara.

Pasal 13Permenkumham 37/2015

a.Surat permohonan b.Akta notarisc.Daftar hadird.Notulae.Dokumentasi

Pemohonmelampirkan :Mengajukan surat

permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan

Pemohonmelampirkan :

Pasal 5 ayat (3) UU 2/2011

Mekanisme PerubahanKepengurusan Partai Politik4

Mengajukan surat permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan

Pasal 23 ayat (2)UU 2/2011

30Hari

30Hari

berkas

14Hari

7Hari

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, Pengesahan tidak dapat dilakukan oleh Menteri

Pasal 8UU 2/2011 !

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, Pengesahan tidak dapat dilakukan oleh Menteri

Pasal 24UU 2/2011 !