•  Jakarta,  19  Agustus  1974  •  Jabatan  :    

-­‐  Jan   2013   sd   Sept   2015   :   Kasi   Kepesertaan   Jamsos  Dalam  Hubungan  Kerja  

-­‐  Sept   2015   sd   Sekarang   :   Kasi   Penyelesaian  Perselisihan  secara  BiparHt  

•  Kantor  :  Jln.  Jend.  Gatot  Subroto  Kav.  51  Jakarta  Selatan  •  Rumah  :  Jln.  Sosial  56D,  JaHwaringin,  Bekasi  •  HP.    0821  258  20  400  •  Email  :  fersaragih@yahoo.com  

Riwayat Hidup Feryando Agung Santoso, SH, MH.

Pendidikan Formal

•  Sarjana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Univ.  Gadjah  Mada  Yogyakarta  

•  Magister  Hukum  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Pada  Program  Pascasarjana  Universitas  Indonesia  

Pengalaman Pekerjaan •  2000  sd  2005  :  Advokat    •  2005  sd  2009  :  Pengumpul  Bahan  /Staf  Perselisihan  •  2009  sd  2013  :  Mediator  HI    •  2013  sd  sekarang  :  Struktural  pada  Direktorat  

Penyelesaian  Perselisihan  HI.  •  Saksi  Ahli  Kasus  Pidana  Ketenagakerjaan  •  Tim  Penyusun  Peraturan  Pelaksana  UU  SJSN  dan  UU  

BPJS  •  Narasumber  :  Hubungan  Kerja,  Penyelesaian  

Perselisihan,  Jaminan  Sosial  •  dsb  

Disampaikan pada : Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Media Pekerja BUMN

BANDUNG, OKTOBER 2015

BINA HUBUNGAN

INDUSTRIAL

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.  Hubungan industrial adalah suatu sistem

hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD’45 (pasal 1 butir 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

2.  Tujuan hubungan industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk menjamin kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja.

CIRI-CIRI HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

1.   Kemitraan pekerja/buruh dan pengusaha secara kongkrit (mitra dalam proses produksi, mitra dalam keuntungan, mitra dalam tanggung-jawab)

2.   Terbentuk dan optimalnya peran serta fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan.

3.   Terlaksananya semua ketentuan peraturan perundang-undangan secara sadar, konsisten dan konsekuen di perusahaan.

4.   Mekanisme bipartit dan sosial dialog dilaksanakan secara efektif di perusahaan.

SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.   Serikat pekerja/serikat buruh 104 2.   Organisasi pengusaha 105 3.   Lembaga Kerjasama Bipartit 106 4.   Lembaga Kerjasama Tripartit 107 5.   Peraturan Perusahaan 108 6.   Perjanjian Kerja Bersama 116 7.   Peraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan 8.   Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

a.  Serikat Pekerja/Serikat Buruh b.  Lembaga Kerjasama Bipartit c.  Peraturan Perusahaan d.  Perjanjian Kerja Bersama

2.  Tingkat Makro (Di Luar Perusahaan) a.  Organisasi Pengusaha b.  LKS Tripartit c.  Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan d.  Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

1. Tingkat Mikro (Di Perusahaan)

SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

8

Pasal 27 (2) UUD 45

GLOBALISASI

Peraturan Per-UU-an

PENGANGGURAN

KESRA TK

IPOLEKSOSBUD

KUALITAS Knowld Skill Attitude

- HI HARMONIS - PENGEM. USAHA

TK PRODUKTIF

SARANA H I -  SP/SB -  ORGANISASI PENGUSAHA -  LKS BIPARTIT -  LKS TRIPARTIT -  PP, PKB -  PER – UU – AN -  LEMBAGA PPHI

Manager, Section Head

Pleno & BPH

KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN

Undang-undang Ketenagakerjaan

Perusahaan Karyawan

LKS Bipartit Serikat Pekerja PKB Peraturan

Perusahaan

Forum Bipartit

Meeting Rutin

Forum Silaturahmi (Informal Communication)

Olah Raga

5 menit meeting Remunerasi

Reward QCC

Kerohhanian

Koperasi Perumahan

Bakti Sosial Kerohanian Musik

Rekreasi Piknik Bazar

Family Day

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perbedaan pendapat yg mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau

gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau

serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan

PENYEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN

PENGUSAHA;

p  KURANG MEMPERHATIKAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH

p  MENGABAIKAN KEWAJIBAN SEBAGAI PENGUSAHA

p  KURANG MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

p  KURANGNYA MOTIVASI UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL

p  SDM/MENTALITAS

p  DLL

PEKERJA/BURUH;

p  KURANG MENGHORMATI HAK-HAK PENGUSAHA

p  MENGABAIKAN KEWAJIBAN SEBAGAI PEKERJA/BURUH

p  KURANGNYA PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

p  TIDAK MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL

p  SDM/LATAR BELAKANG PEND

p  DLL

1. PELAKSANAAN SARANA HI;

§  KEBERADAAN & FUNGSI LKS BIPARTIT §  KEBERADAAN & FUNGSI SP/SB §  PERATURAN PERUSAHAAN (PP) §  PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) §  PENYULUHAN/PENATARAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

UPAYA PENCEGAHAN

UPAYA PENCEGAHAN

2. PELAKS. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN n  PELAKSANAAN UPAH MINIMUM n  PELAKSANAAN HAK CUTI n  PELAKSANAAN LEMBUR n  PELAKSANAAN BPJS n  PELASANAAN HAK THR n  PELAKSANAAN WAJIB LAPOR n  KEBERADAAN DISKRIMINASI n  DAN PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT KERJA

LAINNYA

3. KESEJAHTERAAN PEKERJA n  KOPERASI PEKERJA n  FASILITAS IBADAH DAN KANTIN n  SARANA OLAH RAGA DA REKREASI n  POLIKLINIK PERUSAHAAN n  PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KWALITAS

SDM n  BONUS, PREMI DLL

UPAYA PENCEGAHAN

Sikap Pengusaha :

p  Memberikan hak-hak pekerja; p  Memposisikan pekerja sebagai mitra dalam

mencapai kemajuan usaha; p  Pengusaha mengembangkan manajemen terbuka

dan menerima kehadiran Organisasi Pekerja; p  Pengusaha cepat tanggap terhadap keadaan upah

dan kesejahteraan pekerja, bahkan peraturan/ ketentuan yang sifatnya normatif harus dilaksanakan;

p  Pengusaha hendaknya menyediakan forum komunikasi dalam rangka musyawarah pengusaha dengan pekerja dan pekerja dengan pekerja lainnya menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sikap Pekerja/Buruh/Serikat Pekerja/Serikat Buruh : •  Melakukan pekerjaan dengan produktif •  Terutama pengurus SP/SB adalah para pekerja

yang komunikatif dan sedikitnya banyak memahami berbagai forum komunikasi untuk bermusyawarah dengan Pengusaha;

•  Sifat konfrontatif dihindarkan; •  Pandai menangkap aspirasi pekerja dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada Pengusaha;

•  Kreatif dan inovatif. Kepentingan pekerja tidak lepas dari kepentingan bersama dengan pengusaha.

Sikap Pemerintah : •  Membangun dan mendorong sistem hubungan

harmonis antara pekerja & pengusaha, melalui pendidikan & penyuluhan/ pembinaan lainnya;

•  Pembina dan pengayom dalam menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perbedaan pendapat tetapi harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•  Mendorong pengembangan kelembagaan kerjasama LKS Bipartit di perusahaan;

•  Penerapan peraturan perundangan, pengembangan PP & PKB serta peningkatan pendidikan & penyuluhan ketenagakerjaan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

2

"   SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH "   PENGUSAHA "   MASYARAKAT "   PEKERJA/BURUH

" HUBUNGAN KERJA " SYARAT-SYARAT KERJA " KEADAAN KETENAGAKERJAAN " PHK " ANTAR SP/SB " TANAH " DISKRIMINASI

LPPHI

PRINSIP PPHI

" MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT (BIPARTIT)

" BEBAS MEMILIH LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

" CEPAT, TEPAT, ADIL DAN MURAH

PRINSIP DASAR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HI

21

1.  Penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial a. Penyelesaian secara Bipartit, penyelesaian wajib (Pasal 3

dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 2/2004) b. Penyelesaian melalui Mediasi, Konsiliasi, (wajib Pasal 83,

UU No. 2/2004)

2.  Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Hukum Acara yang dipakai adalah Hukum Acara Perdata

Pasal 57 UU No. 2 tahun 2004

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perselisihan HI, sesuai UU No 2 Tahun 2004, penyelesaian dibagi 2 (dua), yaitu:

21

SEPAKAT 2 PIHAK

PERSELISIHAN KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK

B I P A R T I T

DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

ARBITER KONSILIASI MEDIASI

PENGADILAN PHI

MAHKAMAH AGUNG (KASASI)

PUTUSAN FINAL

PB PB

PB 30 HARI KERJA

Ps. 3 (2)

30 HARI KERJA

Ps 15, Ps 25,

Ps 40 (1)

50 HARI KERJA

Ps. 103

30 HARI KERJA

Ps 115

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU. NO. 2 TAHUN 2004

140 HARI

KERJA

P. PHK P. HAK PEMBATALAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pandangan Filosofis Pasal ayat 33 (2) dan (3) UUD 1945 : “cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung d i d a l a m n y a d i k u a s a i o l e h N e g a r a d a n dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Peningkatan mutu pelayanan masyarakat Memberikan kontribusi dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional Membantu penerimaan keuangan negara

Hubungan Industrial di BUMN Pasal 65 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 : -  Karyawan merupakan aset BUMN -  PHK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 87 UU No. 19 Tahun 2003 : (1)  Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang

pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2)  Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja.

PENUTUP 1.  Hubungan industrial yang harmonis antara manajemen

& pekerja tidak hanya u/ kepentingan perusahaan, tetapi juga secara Nasional;

2.  Hubungan Industrial yang Harmonis dapat dilakukan dengan berbagai upaya : - Taat ketentuan : PK, PP, PKB - Mengintensifkan mekanisme Bipartit & Dialog Sosial - Melakukan peningkatan kualitas SDM baik

manajemen maupun pekerja melalui Diklat HI, dll - Penegakan hukum

3. Hubungan industrial di BUMN merupakan representasi Negara dalam memperlakukan warga negaranya.