BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur
Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang
No.1 tahun 1974, dilengkapi dengan PeraturanPemerintah No.9 tahun
1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainya mengenai
perkawinan. Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan
perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik
berdasarkan hukum positip juga berdasarkan hukum agama (terutama
Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian
perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. penting
dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir
maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan
konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita- cita bangsa
Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat
nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan
demikian timbul hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur
hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang
Perkawinan merupakan peristiwa
ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaanya dan
lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975
sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
berlaku secara
nasional. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai,
sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang
serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun
sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang
Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan
luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri
dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat
An-Nissa ayat 1 yang artinya : Hai sekalian manusia bertakwalah
kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH
mengembangbikkan laki-laki fan perempuan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga
dan mengawasi kamu. Berdasarkan berhubungan dengan perkawinan,
haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagamana diajarkan dalam
agama. sementara itu menurut pandangan Negara, perkawinan mempunyai
hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila
pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur
lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.
Salah satu Pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Pasal
2 Undang-Undang Perkawinan dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu hanyalah
dilakukan menurut agama dan ayat ini, maka pengaturan mengenai
hal-hal yang
kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan
perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan
Pasal tersebut di atas, maka pelaksanaan menurut agama dan
kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk menentukan
sah tidaknya suatu perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sesuatu yang penting,
tetapi juga menjelaskan mekanisme sebagaimana pencatatan perkawinan
itu dilaksanakan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan
yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab
IV Bagian ke tiga alenia 1 Pasal 34, 35, 36 Undang-Undang No.23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adakalanya dalam
sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan
telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak
atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam keagama non
Islam, maka hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman dan
kerukunan hidup rumah tangga yang terbina dan bahkan dapat
menimbulkan perceraian. Persoalan yang ingin diangkat penulis yaitu
perceraian beda agama akibat salah satu pihaknya pindah agama (dari
agama Islam ke agama non-Islam) pada masa perkawinan. Hal tersebut
merupakan suatu persoalan yang sensitif karena terkait dengan
perkawinan beda agama. Salah satu kasus yang diangkat yaitu
perceraian beda agama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Tanjung
Karang yang berawal dari perkawinan seorang perempuan bernama Eni
Silistia disingkat ES yang kemudian berkedudukan sebagai penggugat
dengan seorang laki-laki bernama Hamid disingkat MD yang pada kasus
ini berkedudukan sebagai Tergugat. Penggugat dengan tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara Islam. Sebelum menikah penggugat
beragama Islam sedangkan tergugat beragama Hindu, namun untuk dapat
melangsungkan perkawinan di Indonesia, tergugat meninggalkan
agamanya dan memilih untuk memeluk agama Islam. Setelah perkawinan
berlangsung beberapa tahun, tergugat kembali menjalankan ibadah
menurut agama Hindu.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Apakah hubungan hukum pada kasus perceraian beda agama antara
MD dan ES masuk ke dalam konteks hukum perselisihan? 2.
Bagaimanakah pengaturan dalam pembagian harta bersama apabila salah
satu pihak berbeda agama (non-muslim)?
C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang
didasarkan pada asas hukum, prinsip, dan norma-norma yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori
hukum yang berkaitan dengan fakta yuridis yang relevan dengan
masalah hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. TITIK PERTAUTAN DALAM HUKUM PERSELISIHAN 1. Titik Taut Primer
Titik pertautan Primer adalah factor-faktor dan atau keadaan
keadaan yang menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum merupakan
hubungan hukum dalam konteks hukum perselisihan1. Indikator pada
titik pertautan primer yaitu : Golongan rakyat Agama Adat atau
hukum adat daerah asal Regio Kewarganegaraan
Indikator tersebut berlaku apabila terdapat perbedaan dari
setiap indikator pada masing-masing subjek hukum dalam suatu
peristiwa hukum
2. Titik Taut Sekunder Tugas menentukan hukum yang harus
digunakan itulah yang dinamankan titik pertautan sekunder. Oleh
sebab itu, titik pertautan yang kedua ini disebut juga dengan titik
taut penentu. Sebagai penentu, maka disini tugasnya sudah lebih
tegas yakni menunjuk pada
1
Eman Suparman, Hukum Perselisihan, Refika Aditama, Bandung,
2005, hlm. 52.
hukum yang mana atau hukum siapa yang akan digunakan pada
hubungan hukum yang terjadi2. B. HUKUM PERSELISIHAN ANTAR AGAMA
Hukum antar agama selalu dikaitkan dengan pribadi seseorang, sama
halnya dengan hukum antar golongan. Persoalan-persoalan antar agama
sesungguhnya baru akan muncul ke permukaan manakala objek dari
suatu hubungan hukum secara spesifik berada dalam lingkup
pengaturan kaidah-kaidah agama3. Oleh karena itu suatu perbuatan
hukum dapat dikategorikan sebagai hukum antar agama apabila
perbuatan hukum itu melibatkan dua subjek hukum atau lebih yang
berlainan agama, serta akibat hukumnya dapat
memungkinkan dua agama yang berlainan tersebut memiliki peluang
yang sama untuk mengatur persoalan tersebut. Mochtar
Kusumaatmadja menyebutnya sebagai bidang-bidang hukum yang
sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual
masyarakat.4 Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum antar agama ini
bersifat netral karena dilihat dari segi kultural. Oleh karena itu
factor agama dari hubungan hukum bersifat netral dilihat dari segi
kultural dan tidak melahirkan kompetensi hukum antar agama.
Sehingga siapapun pelaku hubungan hukum serta atas agama akibat
yang hukum yang tidak
ditanggungnya
berdasarkan
dianutnya
mempengaruhi kaidah-kaidah agama tersebut. Dalam bidang-bidang
hukum kekeluargaan, perkawinan, warisan, dan perceraian bukan hanya
perbedaan golongan rakyat yang menyebabkan perbedaan hukum yang
berlaku, melainkan perbedaan agama juga menyebabkan adanya
kompetensi hukum antar agama.2 3
Ibid, hlm. 55 Ibid, hlm. 41 4 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan
Hukum dalam Tata Hukum Indonesia, Airlangga, Bandung, 1989, hlm.
6
Artinya meskipun hubungan hukum itu dilakukan oleh dua orang
yang berasal dari dua golongan rakyat yang sama tetapi agama yang
dianutnya berbeda, maka dalam hal ini terdapat suatu masalah hukum
yang harus diselesaikan dengan hukum antar agama.
C. PENGERTIAN DAN SAHNYA PERKAWINAN 1. Menurut Undang-undang No.
1 Tahun 1974 Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan
jelaslah tersebut perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir
atau ikatan batin saja.5 Sahnya suatu perkawinan menurut peraturan
perundang-undangan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.
1 Tahun 1974 yang menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya
itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan adalah
perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib agama Islam,
Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata hukum masing-masing bukan
berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut
oleh kedua mempelai atau keluarganya. Perkawinan sah terjadi jika
perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut
tata tertib salah satu agama, agama calon suami atau agama calon
istri, bukan perkawinan yang5
Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,
Alumni, Bandung, 2010, hlm. 62
dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut calon suami-istri
atau keluarganya. Apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan
menurut tata tertib agama Islam, maka perkawinan yang dilakukan
setelahnya yang menggunakan tata tertib agama yang berbeda
akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah6.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Sejak berlakunya Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 sahnya suatu perkawinan menurut agama di Indonesia
merupakan suatu syarat yang mutlak. Apabila suatu perkawinan tidak
dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dapat dikatakan
perkawinan tersebut tidak sah walaupun perkawinan itu telah
dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Berlaku
juga pada perkawinan yang menggunakan adat-istiadat atau aliran
kepercayaan yang bukan agama sebagai dasar pelaksanaan perkawinan.7
Menurut hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat
kediaman mempelai, masjid, atau Kantor Urusan Agama, dengan Ijab
dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua
belah pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar
oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Mengenai
syarat-syarat yang harus ada pada wali nikah dari mempelai wanita
adalah : y y Beragama Islam Sudah dewasa (Baliq)
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju,
Bandung, 2007, hlm. 25 7 Ibid, hlm. 27
6
y
Berakal sehat dan berlaku adil
Menurut Imam Hanafi, wali bukan merupakan suatu syarat dalam
perkawinan oleh karena wanita yang sudah dewas dan berakal sehat
boleh mengawinkan dirinya tanpa adanya wali apabila perkawinannya
dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan menurut Imam SyafeI dan
Imam Hambali, perkawinan yang dilakukan tanpa kehadiran wali adalah
tidak sah. Sesuai dengan hadist yang dimana Nabi Muhammad Saw.
mengatakan Janganlah wanita mengawinkan wanita yang lain dan jangan
pula wanita itu mengawinkan dirinya sendiri, oleh karena wanita
yang berzinah adalah mengawinkan dirinya sendiri.8 Selanjutnya
mengenai syarat-syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah adalah
: y y y y Beragama Islam Sudah dewasa (Baliq) Berakal sehat Dapat
mendengar, melihat, dan memahami tentang akad nikah y Berlaku
adil
Dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan secara signifikan
mengenai syarat sahnya dua orang saksi dari keturunan sedarah,
sehingga dimungkinkan untuk saudara dan kerabat mempelai wanita
menjadi saksi dalam akad nikah. Tetapi dalam prakteknya jarang
sekali ditemukan kedua saksi berasal dari kerabat atau pun saudara
dari mempelai wanita.
8
Ibid, hlm. 29
D. PERCERAIAN 1. Menurut BW BW mengenal istilah perceraian
sebagai pembubaran perkawinan. BW mengatur tentang pembubaran
perkawinan ini dalam tiga bagian yaitu: y y Pembubaran perkawinan
pada umumnya (pasal 199) Pembubaran perkawinan setelah pisah meja
dan pisah ranjang (pasal 200-206b) y y Perceraian perkawinan (pasal
207-232a) Pisah meja dan ranjang (pasal 233-249); hukum adat dan
hukum Islam maupun undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai
hal ini Jika suami-istri pisah ranjang baik karena alasan-alasan
yang tercantum dalam pasal 233 maupun atas permohonan kedua belah
pihak dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh
tanpa perdamaian maka masing-masing dari mereka dapat menghadapkan
pihak lain ke muka pengadilan untuk memohon agar perkawinan mereka
dibubarkan. Tetapi permohonan ini dapat ditolak apabila salah satu
pihak melakukan perlawanan terhadap permohonan itu atau menyatakan
bersedia untuk berdamai dengan pihak pemohon. 2. Menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Undang-undang No. 1 tahun
1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian hanya dapat
ditempuh di muka sidang pengadilan setelah pengadilan yang
berwenang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Untuk melakukan perceraian kedua belah pihak harus mempunyai
alasan bahwa kedua suami-istri tidak akan dapat kembali rukun. Tata
cara perceraian diatur dalam pasal 29 ayat (1)-(3) dan gugatan
perceraian
diajukan ke pengadilan. Mengenai tata cara pengajuan gugatan
diatur di dalam pasal 40 ayat (1) dan (2). 3. Menurut Kompilasi
Hukum Islam Menurut hukum Islam perkawinan dapat putus karena
kematian, dan perceraian (Talak,khuluk, fasakh, akibat syiqaq dan
pelanggaran talik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada
Istri yaitu talak satu, talak dua, talak tiga. Penjatuhan talak
dapat dilakukan dengan cara lisan atau dengan tulisan bagi mereka
yang tuna wicara. Menurut para Ulama talak tidak dapat diucapkan
sembarangan karena sifat talak adalah sakral sehingga memiliki
akibat langsung walaupun diucapkan tanpa keinginan yang
sesungguhnya. Alasan bagi suami untuk dapat mengucapkan talak
kepada istri adalah sebagai berikut : y y y y y Berbuat zina Nusyuz
(keluar rumah secara mencurigakan) Mabuk Berjudi Berbuat sesuatu
yang mengganggu ketentraman dalam berumah tangga y Serta
sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan untuk dapat membina rumah
tangga yang rukun dan damai Dalam hukum Islam apabila suami telah
menjatuhkan talak tiga dan mengakhiri perkawinan dengan istri maka
suami mempunyai kewajiban sebagai berikut : y y Pemberian yang
pantas berupa uang atau barang Memberi nafkah hidup, pakaian dan
tempat kediaman bagi mantan istri y Melunasi mas kawin (apabila
belum lunas)
y
Serta memberi belanja untuk mengurus anak dan pendidikan anak
sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
Hal-hal yang dikemukakan di atas adalah tata cara perceraian
yang dilakukan suami terhadap istri, sebaliknya istri dapat pula
mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan agama,
dengan alasanalasan sebagai berikut : y Suami telah melanggar talik
talak atau perjanjian lain yang diucapkan dalam akad nikah y
Khuluk, istri meminta cerai dengan membayar uang iwadl (talak ini
sering disebut talak tebus) y Fasakh, istri mengajukan permintaan
cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dll),
suami miskin atau suami hilang y Syikak, Istri mengajukan
perceraian karena antar suami istri selalu terjadi
pertengkaran.
BAB III
OBJEK PEMBAHASAN
A. KASUS POSISI Pada tanggal 22 April 1986, Hamid disingkat MD
dan Eni Silistia disingkat ES melangsungkan perkawinan. Sebelum
perkawinan MD beragama Hindu Bali, tetapi meninggalkannya dan
memilih untuk memeluk agama islam demi melangsungkan perkawinan
dengan ES. Awalnya, perkawinan mereka
berlangsung dengan rukun, tenteram dan damai, sehingga telah
dikaruniai tiga orang anak, yaitu: (1) Widya Anik, usia 20 tahun,
(2) Ahmad Rizal, usia 14 tahun, (3) Kadek Kustanti, usia 5 tahun.
Sekitar bulan Februari 2006 keharmonisan rumah tangga mereka mulai
goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena: (1)
suaminya (MD) kembali menjalankan ibadah menurut agam Hindu Bali;
(2) suami cemburu terhadap istrinya tanpa sebab yang jelas; (3)
suami tidak mau, enggan, dan jarang bersilahturahmi dengan keluarga
istrinya; (4) suami lebih mementingkan keluarganya, berbuat tidak
adil atau berat sebelah dalam perhatian terhadap keluarga istrinya
dan sering bertindak tanpa kompromi. ES sebagai istri, telah
berusaha bersikap sabar terhadap perilaku suaminya guna
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan suatu saat
suaminya akan mengubah sifat dan perilakunya. Namun ternyata tidak
ada perubahan perilaku dan bahkan menyakiti hatinya, sehingga
timbul pertengkaran yang memuncak pada tanggal 12 April 2006,
ketika itu MD membawa pisau. Untuk menyelamatkan dirinya, ES pergi
dan pindah ke rumah orang tuanya. Sejak pertengkaran itu, ES dan MD
telah pisah ranjang atau hidup terpisah dan juga sudah tidak ada
lagi hubungan lahir dan batin. Bahkan, MD tidak lagi memberi nafkah
atau apa pun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 4 Mei 2006, ES mengajukan
gugat
cerai terhadap MD ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA
Tanjung Karang. Penggugat dalam surat gugatan mengajukan (petitum)
primair dan subsidair. Dalam tuntutan primair, dimohonkan agar
hakim mengamnil keputusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan
penggugat; Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus
karena perceraian; Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak
penggugat dan tergigat bernama KAR sekarang berumur 5 tahun, kepada
penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau
berumur sekurang-kurangnya 12 tahun; Membebankan biaya perkara
kepada pengugat. Kemudian apabila majelis hakim berpendapat lain,
penggugat dalam tuntutan subsidair memohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
B. FAKTA DI PERSIDANGAN Di persidangan penggugat mengajukan dua
alat bukti surat dan didukung oleh dua orang saksi. Ada dua macam
alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, yaitu: (1) Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat (bukti Pg. 1); (2) Kutipan
akta nikah (bukti Pg.2). Sebaliknya , tergugat tidak mengajukan
alat bukti apapun di persidangan. Foto copy dari kedua surat itu
sudah diperiksa keasliannya oleh majelis hakim. Berdasarkan kedua
alat bukti surat itu dapat diketahui tentang identitas penggugat
yang telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat sesuai
dengan akta nikah yang diterbitkan pada tanggal 29 April 1986
(vide, bukti Pg.2). keterangan dari dua orang saksi yang diajukan
saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh
penggugat dalam surat gugatan. Kedua orang saksi itu masih saudara
kandung penggugat. Saksi pertama adalah kakak kandung penggugat dan
saksi kedua adalah adik kandung penggugat.
Fakta yang diperoleh dari kedua orang saksi tersebut, antara
lain yaitu:
Orang tua penggugat awalnya tidak menyetujui hubungan antara
penggugat dan tergugat karena berbeda agama, namun setelah tergugat
memeluk agama Islam akhirnya disetujui; Saksi mengetahui hubungan
antara penggugat dan tergugat tidak harmonis ketika bertemu
penggugat di rumah orang tuanya dan menerima laporan dari
p-enggugat bahwa tergugat telah kembali memeluk agama Hindu Bali
dan mempunyai tempat sembahyang agama Hindu Bali dirumahnya. Bahkan
mempengaruhi penggugat agar mengikutinya dan juga melarang ketiga
anaknya menjalankan ibadah agama Islam seperti sholat dan mengaji;
Tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat untuk
didamaikan, tetapi tidak tercapai karena tergugat tetap akan
memeluk agama Hindu Bali. Berkenaan dengan keterangan kedua orang
saksi tersebut, baik penggugat maupun tergugat membenarkan dan
tidak membantahnya. Selanjutnya dalam kesimpulan, penggugat tetap
pada gugatannya untuk bercerai dari tergugat dan mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian pula dengan tergugat
dalam kesimpulan menyatakan bersedia bercerai dengan penggugat.
C. PERTIMBANGAN HUKUM Alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan
hukum bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan adalah sebagai
berikut: Bahwa berdasarkan bukti berupa Jurnal Yudisial
Vol-I/No
03/Desember/2007 186 foto copy KTP (bukti Pg.1) atas nama
penggugat, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung karang; Bahwa berdasarkan bukti
diatas dihubungkan dengan keterangan saksi terbukti penggugat dan
tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 22 April
1986 dan belum pernah bercerai; Bahwa telah ditemukan fakta-fakta
di persidangan sebagai berikut:
(i)
rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis,
sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan +- sejak
bulan Februari 2006;
(ii)
penyebab ketidakharmonisan karena tergugat telah keluar dari
agama Islam dan saat ini telah kembali ke agama Hindu Bali, bahkan
Tergugat telah melarang anak-anaknya sholat dan belajar
mengaji;
(iii)
penggugat dan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2
bulan, yaitu sejak bulan April 2006 sampai sekarang.
-
Bahwa usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat telah
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan telah pula memberikan
kesempatan kepada keduanya untuk melakukan upaya perdamaian di luar
persidangan melalui upaya mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;
-
Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah
pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,
dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tetap
dipertahankan dan tidak diceraikan niscaya tidak akan dapat
terlaksana dengan baik, bahkan akan menambahkan semakin beratnya
beban penderitaan, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan
dapat diwujudkan;
-
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf
(f) dan Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, alasan
perceraian telah terbukti, karenanya gugatan patut dikabulkan
dengan menfasakh perkawinan antara penggugat dan tergugat;
-
Bahwa terhadap gugatan penggugat pada petitum ketiga tentang hak
pengasuhan anak telah dicabut olehnya sendiri dalam persidangan,
maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena
dicabut;
-
Bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan segala
peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan hukum islam
yang
bersangkutan dengan perkara ini. Pertimbangan hukum di atas
melandasi keputusan majelis hakim yang amarnya berbunyi sebagai
berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Mengabulkan gugatan penggugat;
Memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat ; Menyatakan gugatan
penggugat petitum 3 tentang hak asuh anak penggugat dan tergugat
yang ke-3 selesai karena dicabut; Membebankan kepada penggugat
untuk membayar biaya perkara.
BAB IV ANALISIS KASUS
A. HUBUNGAN HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM PERSELISIHAN PADA KASUS
PERCERAIAN BEDA AGAMA Untuk menentukan bahwa suatu peristiwa hukum
termasuk hubungan hukum dalam konteks hukum perselisihan yaitu
dengan menentukan titik taut primer. Indikator yang menentukan
titik taut primer dalam kasus perceraian antara MD dan ES adalah
perbedaan agama. Dengan terpenuhinya titik taut primer tersebut,
maka peristiwa hukum yang terjadi pada kasus perceraian MD dan ES
termasuk dalam hubungan hukum pada konteks hukum perselisihan.
Agama merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari
keberlangsungan suatu perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam undang-undang No. 1 Tahun
1974 secara tegas menunjukkan kepada hukum agama sebagai syarat
keabsahan suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat
(1) UU No. 1/1974 yaitu : (1) Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu."
Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan hukum Islam dalam
mengatur perkawinan antar umat muslim, harus dijadikan pedoman
dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara perkawinan. Ketentuan
hukum Islam yang mengatur perkawinan antara lain terdapat dalam
kitab suci Al-Quran, Hadis Rasul, dan Kompilasi Hukum Islam
Indonesia. Perkawinan menurut hukum Islam dapat ditinjau dari
aspek hukum, sosial, dan agama yaitu : Ditinjau dari aspek hukum,
perkawinan merupakan suatu perjanjian. Ditinjau dari aspek agama,
sebagaimana diatur dalam Al-Quran surat An Nisaa Ayat (3), berbunyi
: .. jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinlah
sekarang saja. Perkawinan menurut agama Islam adalah lembaga yang
suci yang melibatkan nama Allah dalam upacara perkawinan. Menurut
Al-Quran surat An Nisaa, ayat (21), dinyatakan perkawinan adalah
perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata miitsaaghan
ghaliizhan. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mengubah
kedudukan dan status perempuan di masyarakat. Ketentuan-ketentuan
dalam Al-Quran kemudian diatur lebih lanjut ke dalam Kompilasi
Hukum Islam. Dalam pasal 2 KHI ditegaskan bahwa perkawinan menurut
hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsagan
Ghalisdzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Karena, perkawinan merupakan lembaga yang suci
yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah,
mawaddah, warahmah. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila tidak
ada halangan pada masing-masing mempelai. Halangan tersebut berupa
larangan perkawinan. Dalam pasal 44 KHI dengan tegas ditentukan
bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi pria Islam
menurut Pasal 40 Huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam prakteknya,
masyarakat menafsirkan ketentuan dalam Undangundang No.1 Tahun 1974
bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum agama
masing-masing dalam konteks perkawinan beda agama, yaitu dilakukan
upacara perkawinan menurut masing-masing agama.
Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang perkawinan beda
agama. Sebagian besar ulama membolehkan pria muslim menikah dengan
wanita dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Tetapi pakar
fikih dari madzhab Hanafi, SyafiI, dan sebagian ulama Malikiah
berpendapat makruh hukumnya perkawinan antara pria muslim dan
wanita ahli kitab. Pendapat yang lebih tegas dikemukakan secara
formal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional
II tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 menetapkan fatwa yang intinya
menyatakan haram suatu perkawinan antara wanita Islam dan pria
non-Islam, begitu juga dengan pria Islam dan wanita non-Islam, atas
dasar pertimbangan mashlahat. Demikian pula, pendapat dari
organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia. Keputusan dari Bahtsul
Masail Nahdhatul Ulama (BMNU) dalam muktamar NU tahun 1962 dan
Muktamar Muktabarah tahun 1968
menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah.
Muhammadiyah dalam Muktamar Tajrih Muhammadiyah di Malang tanggal
11-16 Februari 1989 menetapkan bahwa perkawinan antara orang Islam
dan orang yang bukan Islam adalah haram. Ketetapan itu didasarkan
pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan akademik dan sosiologis.
Menurut pertimbangan akademik adalah kalangan ahli kitab ialah
Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sudah
tidak ada lagi setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. pertimbangan
sosiologis ialah potensi terjadinya pemurtadan muslimah yang
dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Perkawinan beda agama
merupakan hal yang prinsip dalam hukum Islam. Oleh karena itu,
dapat dimungkinkan, sebelum perkawinan kedua mempelai beragama
Islam, tetapi setelah menjalani perkawinan salah satu mempelai
memeluk agama non-Islam. Berkenaan dengan hal itu, menurut Pasal
116 Huruf k KHI dengan tegas ditentukan peralihan agama atau murtad
yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga
sebagai penyebab atau alasan terjadinya perceraian.
Jika hal itu terjadi, maka akibat dari perceraian terhadap
anak-anak, menurut Pasal 105 KHI ditentukan : Pemeliharaan anak
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka perkawinan antar umat Islam
merupakan ketentuan yang mengikat, sehingga harus ditegakkan dengan
konsekuen dan konsisten di dalam kasus-kasus hukum perkawinan yang
terjadi di Pengadilan Agama Islam. Dalam hal ini, sudah menjadi
ketentuan agar hakim-hakim di pengadilan agama untuk menggunakan
ketentuanketentuan dalam KHI, sebagaimana telah dituangkan dalam
instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991, tanggal 10
Juni 1991. Sementara itu, peraturan hukum yang mengatur tentang
penegakkan hukum Islam. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan
tidak membedakan orang, dalam hal ini adalah hukum Islam yang
bersumber dari Al-Quran, hadis Rasul, peraturan-peraturan hukum,
yurisprudensi atau putusan hakim agama Islam, doktrin atau pendapat
dari para Ulama. Asas-asas dalam hukum acara di atas bersifat
khusus bagi peradilan agama yang menjadi pedoman dan pegangan bagi
hakim-hakim peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara.
Berdasarkan asas-asas, peraturan hukum Islam, dan doktrin yang
telah diuraikan di atas dapat digunakan sebagai pisau analisis
terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang
Nomor. 159/Pdt.g/2006/PA.Tnk. sebagaimana akan diuaraikan di bawah
ini. Putusan hakim untuk mengabulkan permohonan (petitum) penggugat
untuk bercerai dengan tergugat sudah tepat, karena berdasarkan
doktrin dan peraturan Hukum Islam yang dituangkan dalam KHI
diterapkan, bahwa peralihan agama
atau murtad dapat menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam
rumah tangga sehingga dapat menjadi penyebab atau alasan terjadinya
perceraian. Kasus ini juga membuktikan kekhawatiran dari
muhammadiyah tentang permurtadan terhadap muslimah terjadi dalam
praktek di masyarakat. Suatu gugatan tidak dapat ditambah selama
persidangan, namun dapat dikurangi atau dicabut. Dalam perkara ini,
penggugat telah mencabut petitum ketiga, yaitu permintaan agar
majelis hakim menetapkan hak pengasihan dan pemeliharaan anak
bernama KAR yang masih berumur lima tahun kepada penggugat sebagi
ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau
sekurang-kurangnya 12 tahun. Hal ini dapat dibenarkan dari segi
hukum acara perdata. Jika ditinjau dari segi hukum Islam pencabutan
itu beresiko karena menurut KHI pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jika ibunya
diberikan hak mengasuh, maka diharapkan tidak terjadi permutadan.
Apabila, ternyata ayahnya yang telah memeluk agama Hindu Bali telah
melarang anaknya untuk sholat dan mengaji. Pencabutan atas petitum
itu, terkesan bersifat kompromi antara penggugat dan tergugat,
karena dari ketiga orang anak mereka, dua orang telah berusia
diatas 12 tahun, sehingga menurut KHI dapat menentukan sendiri,
apakah akan ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan yang berusia
lima tahun tidak dimintakan, hal ini dapat diartikan seolah-olah
ayahnya yang akan diberi hak pemeliharaan. Majelis hakim
sesungguhnya dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan
asas atau prinsip dan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam hal
pemeliharaan anak. Apalagi dalam gugatan itu penggugat secara
tersurat memohon apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Permohonan semacam ini lazim disebut
dengan ex aequo et bono yang berarti, majelis hakim diberi wewenang
untuk memutus perkara secara adil, patut, dan wajar.
Menurut Sudargo Gautama, apabila ada pihak yang menghendaki
penyelesaiaan sengketa secara ex aequo et bono, maka
penyelesaiannya tidak berdasarkan ketentuan hukum, melainkan
berdasarkan apa yang adil dan patut (alsgoede mannen naar
bilijkheid). Dalam kasus atau perkara perceraian ini, penggugat
mengharapkan majelis hakim dapat melakukan pilihan (optional),
yaitu berpedoman pada ketentuan Undang-undang atau peraturan hukum
Islam tentang perkawinan atau jika memiliki pendapat yang berbeda
diharapkan dapat memutuskan berdasarkan keadilan, kepatutan, dan
kewajaran. Oleh karena itu, opsi untuk memeriksa secara ex aequo et
bono diajukan, tetapi sayangnya tidak digunakan. Pemeriksaan atas
perkara ini sudah mengacu pada hukum acara peradilan agama. Majelis
hakim telah mencoba untuk mendamaikan, namun karena peralihan agama
atau permutadan menurut hukum Islam dalam KHI dan doktrin dari para
ulama merupakan prinsip dan syarat yang berat untuk dilanggar.
Pengenaan biaya peradilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 89
UU 7/1989. Putusan hakim dalam perkara ini lebih bersifat kompromi.
Khususnya berkenaan dengan status pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz. Memang betul, pihak penggugat permohonan atau tuntutannya
yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu, menurut majelis hakim
tidak perlu diberikan putusan. Dengan demikian, putusan dapat
diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Seolah-olah ada
kompromi tidak hanya antara penggugat dan tergugat, tetapi juga
dari pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan terhadap hak
pemeliharaan anak, karena pencabutan dilakukan ketika proses
pemeriksaan sedang berlangsung. Akibat dari tindakan pencabutan
petitum itu akan berdampak psikologis bagi anak tersebut. Secara
tersirat, tergugat menginginkan agar anaknya yang bungsu, agar
dapat dipengaruhi untuk ikut memeluk agama Hindu Bali. Posisi anak
menjadi objek kepentingan dari orang tuanya. Anak itu dapat
mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman
agama yang berbeda-beda. Hal ini jelas bertentang dengan
kepentingan yang terbaik bagi anak.
Ditinjau dari aspek hukum Islam, sejak awal para ulama telah
mensinyalir unsur perpindahan agama dalam perkawinan digunakan
sebagai factor permutadan. Dalam hal ini, para ulama telah
memperkirakan tentang larangan perkawinan yang berbeda agama dan
dampaknya terhadap anak. Oleh sebab itu jika terjadi perpindahan
agama dalam perkawinan menjadi salah satu syarat terjadinya
perceraian. Konsekuensi yuridisnya, hukum Islam menentukan hak
pemeliharan anak mengikuti ibunya. Maksudnya, agar kepentingan anak
tetap terpelihara oleh ibunya. Apalagi dalam perkara ini
perpindahan agama oleh tergugat yang menjadi factor penyebabnya.
Keadilan dalam perspektif Islam menurut Husein Muhammad,
merupakan gabungan antara nilai moral dan sosial yang
menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, dan
kesederhanaan. Nilai moral ini menjadi inti visi agama yang harus
direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu,
keluarga, anggota komunitas, maupun penyelenggara Negara. Keadilan
secaa umum didefenisikan sebagai menempatkan sesuatu secara
proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya. B. PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA APABILA SALAH SATU PIHAK BERBEDA AGAMA (NON-MUSLIM)
1. Menurut BW Jika kita melihat kembali BW maka di situ dikatakan
bahwa perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan
didaftarkan perceraian itu dalam register catatan sipil.
Pendaftaran perceraian itu harus dilakukan di tempat di mana
perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak
atau salah satu dari mereka. Pihak suami istri yang menang karena
gugatannya diterima dikabulkan diperbolehkan menikmati segala
keuntungan dari apa yang telah dijanjikan
dalam perkawinan itu oleh pihak orang yang lain, termasuk
keuntungan yang dijanjikan kedua belah pihak secara timbal balik
(Pasal 222). Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah
langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali
pihak yang lain telah wafat (Pasal 224). Jika suaimi atau istri
yang menang, tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya
hidupnya, maka pengadilan negara dapat menentukan sejumlah
tunjangan untuk itu dari harta kekayaan pihak yang lain (Pasal
225). Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya
suami atau istri (Pasal 227). Setelah keputusan perceraian
berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa
dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas
anak-anak itu (Pasal 229).
2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut UU No 1/1974
apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum
terhadap anak, bekas suami/istri, dan harta bersama. Akibat hukum
terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak
atau ibut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan
keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak
kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka
pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
Akibat hukum terhadap bekas suami, pengadilan dapat mewajibkan
kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan
suatu kewajiban kepada bekas istri (Pasal 41 abc). Akibat hukum
terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu
hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain
(Pasal 37). Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau
harta pencarian ini, undang-undang rupanya menyerahkan kepada para
pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan
berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat
mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. 3. Menurut
Kompilasi Hukum Islam Apabila terjadi perceraian antara suami dan
istri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah
dibebankannya kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya,
yaitu : Memberi mutah yang pantas berupa uang dan barang Memberi
nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam
masa idah Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya
sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri Melunasi mas kawin,
perjanjian talik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan
berlangsung dahulunya. Mutah adalah pemberian suami kepada istri
yang dicerainya (Cerai talak) agar istri dapat terhibur. Pemberian
itu dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasaan menurut
keadaan dan kemampuan suami. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran
: kepada wanita-wanita yang diceraikan (agar suami memberi) mutah
menurut cara yang maruf sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa
Selama bekas istri belum habis waktu tunggunya (idah) maka suami
wajib memberi bekas istrinya biaya hidup, pakaian dan tempat
kediaman, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran : dan berikan
rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa
yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluannya).
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa selama bekas istri masi
dalam masa idah bekas suami wajib memberinya biaya hidup berupa
pakaian dan tempat kediaman. Selanjutnya bagi bekas istri yang
mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan sampai anakanak
itu dewasa dan dapat mandiri, bekas suami wajib memberi biaya hidup
dan pendidikannya. Kewajiban bekas suami tersebut tidak perlu
dilakukannya sebagai kewajiban jika si anak mempunyai harta untuk
bekal hidup dan pendidikannya. Selain kewajiban bekas suami
tersebut, masih ada kewajiban lagi ialah membayar mas kawin jika
belum dilunasi dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas
istrinya ketika mereka dahulu
melangsungkanperkawinannya. Apabila hal-hal tersebut tidak
dilaksakan suami, maka istri berhak mengajukan gugatan kepada
pengadilan agama.
BAB V KESIMPULAN
Alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak
terjadi di masyarakat. Pada akhirnya pasangan suami isteri yang
memilih untuk membawa kasus ini kepengadilan dengan harapan status
hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya
agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim
akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan
putusan hakim. Meski secara hukum Islam perkawinan mereka telah
fasakh (batal). Hakim akan memberikan peertimbangan hukumnya
berdasarkan pemeriksaan selama persidangan. Walaupun dalam
pelaksaanan perbuatan murtad jarang dijadikan alsaan utama suatu
perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan
lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk
memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus
dan sulit didamaikan. Perbuatan murtad itu sendiri jika dilakukan
setelah perkawinan (perkawinan berlangsung lama dan menghasilkan
keturunan), maka apabila telah terbukti di pengadilan bahwa salah
satu pihak suami istri telah murtad maka hakim dapat menjatuhkan
perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun apabila murtad
dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat
dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum
dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan
perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan
tersebut dapat di fasakhkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung
Karang telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa
yang digugat/dituntut oleh penggugat, yang menjadi pertimbangan
Hakim adalah bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat,
keterangan saksi dari orang yang masih ada hubungan keluarga dengan
penggugat serta keterangan dari penggugat dan tergugat sendiri.
Putusan
Hakim
Pengadilan
Agama
Tanjung
Karang
Nomor
159/Pdt.G/2006/PA.Tnk. telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai putusan
perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah No.9
Tahun 1975. Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa
untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hakim
menjadikan penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang No.1 Tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : antara suami istri
terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Tinta Mas
Indonesia, 1994 Eman Suparman, Hukum Perselisihan, Refika Aditama,
Bandung, 2005. Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan
Perkawinan Di Indonesia, Jakarta : Djambatan, 1995. Hilman
Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan
Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003 Mochtar
Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Tata Hukum Indonesia,
Airlangga, Bandung, 1989. Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan
Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2010, Wahyono Darmabrata,
Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Jakarta: Rizkita,
2002
