ALASAN INDONESIA DALAM KERJASAMA KEMITRAAN

STRATEGIS BIDANG PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA

TAHUN 2013

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana (S.Sos)

Oleh :

Dzikri Nurhabibi

NIM : 1112113000103

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016

PERI\TYATAA}I BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul :

ALASAI{ INDOI{ESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG

PARTWISATA DENGAIY YIETNAM PADA TAHTJN 2013

Merupakan karya asli saya yang diajukan qntuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Starata satu di Universitas IslamNegeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Semua sumber yang saya gunakan dalarn penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan karya orang lain maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universiatas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakartq 22 Desember 2016

Dzikri Nwhabibi

1.

3.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa

Nama

NIM

Program Studi

Mengetahui,

Ketua Program Studi

tn.^.

: Dzikri Nurhabibi

:1112113000103

: Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelasaikan penulisan skripsi dengan judul

ALASAN INDOI\TESIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG

DENGAN VIETNAM PADA TAHT]N 2013

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 16 Desember 2016

PARIWISATA

Menyetujui

Pembimbing,

A. Svaifuddin Zuhri. S.IP. LLMl Badrus Sholeh. MA

|{IP. 1 97102111999031002

PENGESAIIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

ALASAI\I INDONESIA I}ALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDAI\G

PARIWISATA DENGAI\I VIETNAM PADA TAHT]N 2013

Oleh:

Dzikri Nurhabibi1112113000103

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Itmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri runD Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28

Desember 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubtmgao Internasional.

Ketua,

Aa'lr '

Sekretaris,

Diterima dan dinyatakan memenuhi2016.

syaxat kelulusan pada tanggal 28 Desember

m

1.

Ketua Program Studi,

iv

ABSTRAKSI

Skripsi ini memaparkan tentang analisis kebijakan Indonesia untuk melakukan

kerjasama Indonesia dengan Vietnam di bidang pariwisata pada tahun 2013. Skripsi

ini memiliki tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi

keputusan Indonesia untuk melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata dengan

Vietnam pada tahun 2013.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

cara telaah pustaka dan juga wawancara untuk menmabah sumber. Dalam proses

penelitian, data yang penulis dapatkan diverifikasi, kemudian diklarifikasi serta

diolah dalam proses penelitian. Setelah itu penulis mengaitkan data yang didapatkan

dengan analsis kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti.

Dari hasil analisa menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti,

maka dapat disimpulkan ada dua faktor utama yang menjadi latar belakang Indonesia

dalam melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam. Dua faktor tersebut

melipiti faktor internal dan eksternal . Faktor internal meliputi sosial budaya,

ekonomi, dan letak geografis. Faktor eksternal meliputi tindakan aktor lain dan juga

kondisi regional di kawasan Asia Tenggara. Beberapa faktor ini digunakan sebagai

alasan bagi Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasmaa kemitraan startegis dalam

bidang pariwisata dengan Vietnam pada tahun 2013.

Keywords : Kerjasama, Rencana Aksi, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan

Nasional, ILO, Organisasi Internasional, ASEAN

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia nikmat dan kasih sayangnya saya

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ kerjasama Indonesia dan Vietnam

dibidang Pariwsata periode 2013-2015” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar

sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta. Solawat serta salam juga saya ucapakan kepada Nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis dedikasikan untuk Mamah dan Bapak tercinta. Kedua orang

yang paling berharga dalam hidup penulis, kedua orang yang hebat, tangguh dan

salah satu sumber keberkahan di dunia dan akhirat bagi penulis. Semoga Allah

senantiasa menyayangi mereka. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi

ini penulis juga mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai

pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung

penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada orang tua penulis, terima kasih bapak dan mamah H. Nahrowi Sukri

Kasim dan Hj. Maesaroh Muslih yang telah sabar dan selalu mendukung

penulis dalam menyelasikan masa studi. Kepada adik dan kakak penulis Asep

Abdul Sofyan, M.Kom., Eis Mulyanah, S.Pd.I. Taufiq Sholeh, S.E.I., Siti

Kholisoh, S.E.I dan si Bungsu Anjani Dewinta Fitri. Kedua keponakan yang

vi

penulis sayangi Adek Hifzhi dan kaka Izdihar. Untuk Emak, Tante Dewi,

Tante Dea, Teteh Ratna, dan Mamih Hj. Kokom. Penulis sayang kalian

Semua.

2. Kepada Pembimbing Skripsi penulis Bapak. Syaifuddin Zuhri, S.IP., L.M,

terimakasih telah memberikan bimbingan, nasihat dan motivasi serta

dukungan selama ini untuk menyelesaikan skripsi.

3. Dosen-dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, terimakasih untuk ilmu, nasihat, dan inspirasi yang diberikan selama

penulis menjalani masa studi.

4. Kepada Empok Maria Ulfah dan Bang Alvin, terima kasih bantuan dan

support selama penulis menyelasaikan tugas akhir, semoga Allah membalas

kebaikan kalian berdua.

5. Sahabat seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2012: Nurul

Minchah, Rikh Rezza Saudia, Chesa Helsin, Irma Radlautus Sofia, Dita

Kirana, Fathu Hidayat, Annisa Fachriyah, Ratna Widya,Nurul Isnaini, Sarah

Nur Anwar, Juliana Yusuf, Zaky, Bahrel Wahfi dan lainnya terimakasih untuk

doa, bimbingan, motivasi dan bantuannya baik secara moril maupun materil

selama ini.

6. Seluruh keluarga International Studies Club : Ka Pipit, Ka Dhani, Ka Nabila,

Ka fahmi, Ka bisti, Ka Ammar, Ka Andri, ka Acit, Sarah, Wiya, Kasim,

Faisal, Yusi, Bella, Yaqub, Astrid, Haykal, Ka Rani, Ka Desica, Ka Mahar,

vii

Maulida, Zhafir, Iqbal terimakasih atas bimbingan, dukungan dan doa yang

telah diberikan

7. Kepada Kepala Pusat Layanan Kerjasama Internasional Bpk. Rachmat

Baihky MA. Kepada Seluruh Staff PLKI, Sister Atik, Bunda Novi, Sister

Santi, Sister Indah, Bang Ari, Bang Furqon dan Kaka Iin, Ka Natasha, Ka

silvi, dan Alvin. Terima Kasih semua dukungan dan doa kalian.

8. Seluruh rekan Earth Hour Tangerang, Dimar, Yudi, Nisa, Danang, Nadar,

Sonia. Dan Juga Untuk Kakak Kakak di PT. Netciti Persada Onty Cherly,

Onty Nike, Bang Isal, Bang Fahmi, Bang Christ, Bang Ibnu dan lain lain.

9. Sahabat terbaik Valaks Fans Club, Ichsan, Upang dan Yudistira, untuk waktu

dan support kalian selama 24 Jam dalam seminggu selalu siaga mendengarkan

keluhaan, dan susah senang selama di kampus. Kalian Sahabat yang hebat.

10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala dukungan, doa, dan bantuan kalian mendapat imbalan dari

Allah SWT dan menjadi amal kebaikan

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK …………………………………………………………… iii

KATA PENGANTAR ……………………………………………. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………….. vii

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK …………………………………….. x

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. xi

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………… xii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang ……………………………………………. 1

B. Pertanyaan Penelitian ……………………………………. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………………. 6

D. Tinjauan Pustaka ……………………………………………. 7

E. Kerangka Pemikiran ……………………………………. 9

F. Metode Penelitian …………………………………… 14

G. Sistematika Penulisan ……………………………………. 15

BAB II Hubungan Bilateral Indonesia dan Vietnam

A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam ………. 18

B. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Vietnam di bidang Pariwisata 21

ix

1. Memorandum of Understanding di bidang Pariwisata Indonesia dan

Vietnam tahun 1994……………………………………………… 23

2. Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Badan

Administrasi Pariwisata Vietnam………………………………….. 24

3. ASEAN Tourism Forum …………………………………………… 27

BAB III KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA DAN

VIETNAM TAHUN 2013

A. Kerjasama Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Vietnam tahun

2012-2015 …………………………………………………………………. 29

B. Hasil Penerapan Kerjasama Komprehensif Terhadap Pariwisata

Indonesia dan Vietnam…………………………………………………. 32

C. Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam Pada Tahun

2013 ……………………………………………………………. 37

BAB IV Faktor Faktor Yang Menjadi Alasan Indonesia Melanjutkan

Kerjasama Dibidang Pariwisata Dengan Vietnam Pada Tahun 2013.

A. Faktor Internal …………………………………………. 43

1. Faktor Ekonomi ……………………………... 44

2. Faktor Sosial dan Budaya ………………………. 47

3. Faktor Geografis ……………………………….. 51

x

B. Faktor Eksternal ……………………………………………. 53

1. Faktor Tindakan Aktor Lain …………………………... 54

2. Faktor Kondisi Regional …………………………… 55

BAB V Kesimpulan …………………………………………………….. 59

Lampiran

Daftar Pustaka

xi

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.I Jumlah Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Vietnam .............. 4

Grafik I.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Vietnam ke Indonesia............... 5

Grafik III.1. Kedatangan Wisatawan Vietnam di Indonesia……………… 35

Grafik III.2 Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam……………….. 36

Grafik III.3. Kunjungan Wisatawan di ASEAN ………………………….. 41

Grafik. IV.1 Kedatangan Wisatawan Intra dan Ekstra ASEAN………….. 56

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.A. Foto Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh di Indonesia …………… 19

Gambar II.B.3. Logo ASEAN Tourism Forum ……………………………. . 27

Gambar III.A Penandatangan Kerjasama Kemitraan Komprehensif ……… 30

Gambar III.C. Kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia ……………….. 37

Gambar IV.1. Candi Borobudur …………………………………………… 48

Gambar. IV.2. Letak Geografis Vietnam………………………………….. 51

xiii

DAFTAR SINGKATAN

ATF ASEAN Tourism Forum

MoU Memorandum of Uunderstanding

ASEAN Association of South East Asian Nation

PoA Plan of Action

AEC ASEAN Economic Community

ILO International Labor Organization

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampirann 1 Teks Wawancara dengan Prof Jan Van Der Putten

Lampiran 2 PoA Kerjasama Kemitraan Komprehensif Tahun 2012

Lampiran 3 PoA Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam

Tahun 2013

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Setiap negara memiliki potensi yang diunggulkan. Keunggulan dalam satu

potensi tersebut dapat dijadikan oleh negara sebagai alat untuk mencapai

kesejahteraan, salah satunya pariwisata. Pariwisata dapat diandalkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Yoeti,

1996,40). Sektor pariwisata dapat dijadikan suatu kegiatan perekonomian yang

diandalkan dan menjadi prioritas bagi suatu negara. Terlebih bagi negara

berkembang yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata seperti

Indonesia dengan keindahan alam baik darat maupun laut.

Indonesia merupakan negara yang menyediakan destinasi wisata yang

lengkap. Beberapa tempat di Indonesia menjadi destinasi yang sudah mendunia

dan menjadi incaran para wisatawan. Bali, Lombok, Raja Ampat, Danau Toba

dan masih banyak lagi destinasi pariwisata di Indonesia yang menjadi tujuan para

wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Berdasarkan laporan World

Economic Forum (Travel and Tourism Competitiveness Report) yang dilansir

pada Mei 2015 lalu, posisi pariwisata Indonesia kini berada diperingkat 11 untuk

kawasan Asia Tenggara dan 50 besar dunia (World Economif Forum, 2015).

Apabila melihat pembangunan infrastruktur dan hal lain terkait peningkatan

pariwisata seperti bandar udara, stasiun kereta, perhotelan, dan akses jalan ke

2

tempat wisata, maka pariwisata Indonesia akan terus meningkat dan

diperhitungkan.

Pariwisata di Indonesia saat ini terus berkembang dengan mengangkat

potensi-potensi parwisata yang ada di Indonesia ke publik. Potensi tersebut

meliputi alam, budaya, kerajinan, kuliner, dan lain lain. Bila dilihat dari

perkembangannya, kepariwisataan di Indonesia dapat dibagai menjadi tiga bagian

atau periode penting; yaitu pada penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan

setelah Indonesia merdeka (Yoeti, 1996). Pariwisata di Indonesia terus

dikembangkan seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke

Indonesia.

Tak kalah dengan Indonesia, negara lain yang merupakan salah satu anggota

ASEAN Tourism Forum yaitu Vietnam. Negara ini merupakan negara di kawasan

Asia Tenggara yang patut diperhitungkan di bidang pariwisata. Beberapa destinasi

wisata di Vietnam seperti Ho Chi Minh, Hanoi, Sa Pa, Ha Lon, Hoi an, Hue,

Quang binh, Mui ne, dan lain-lain (Smith, 2016). Tempat-tempat tersebut

merupakan destinasi yang cukup dipertimbangkan untuk dikunjungi dengan

alasan sejarah danjuga kondisi alam yang menarik minat wisatawan untuk

berkunjung.

Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara yang memiliki hubungan

kerjasama bilateral yang baik. Hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam diawali

dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955, yang

selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI tanggal 10 Agustus 1964.

3

Pada tahun 1973, kedua negara menormalisasi hubungan yang sebelumnya sempat

merenggang semenjak tragedi G30S/PKI di Indonesia dengan menempatkan

kembali Duta Besar masing-masing di Jakarta dan Hanoi.

Hubungan antara kedua negara membaik ditandai pada bulan Mei 1993,

Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal di Ho Chi Minh City

(Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi, 2015). Indonesia dan Vietnam juga

pernah menandatangani kerjasama komprehensif untuk menyongsong abad 21,

perjanjian ini diabadikan dalam sebuah nota deklarasi kerjasama kemitraan

komprehensif antar kedua negara yang memiliki tujuan untuk memajukan

kepentingan-kepentingan mendasar dari kedua bangsa. Kerjasama ini juga

memiliki tujuan perdamaian, stabilitas, keamanan, kemakmuran dan

pernbangunan berkesinambungan di tingkat regional dan dunia (Treaty

Kementerian Luar Negeri RI, 2003).

Kerjasama antara kedua negara ini terus berkembang dengan baik, sehingga

pada tahun 2013 Indonesia dan Vietnam memutuskan untuk meningkatkan

kerjasama menjadi kemitraan strategis. Pada 27 Juni 2013, perencanaan kemitraan

strategis yang dicanangkan oleh kedua negara terfokus kepada beberapa sektor

untuk dimplementasikan pada periode 2013-2015 (The Goverment of Indonesia

and Vietnam, 2013). Ada beberapa sektor yang menjadi fokus kemitraan strategis

kedua negara seperti pertahanan dan keamanan, pendidikan dan pariwisata. Dalam

plan of action yang di tandantangani oleh kedua negara disebutkan secara spesifik

salah satu point kesepakatan yaitu mengenai kerjasama dibidang pariwisata (The

Goverment of Indonesia and Vietnam, 2013).

4

56000

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

2012 2013

Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam

Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam

Grafik I.I Jumlah Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Vietnam

Sumber :Ministry of Sport and Tourism Vietnam.

Grafik I.2 : Jumlah Kunjungan Vietnam ke Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada bulan Desember tahun 2013

Kementerian Pariwisata Vietnam memperkirakan wisatawan Indonesia yang

datang ke Vietnam berjumlah 5,206 orang. Namun jumlah ini melebihi perkiraan

39600

39650

39700

39750

39800

39850

39900

39950

40000

40050

40100

2012 2013

Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia

Kedatanagn Wisatawan Vietnam ke Indonesia

5

yang dilakukan oleh kementrian pariwisata Vietnam, jumlah kunjungan wisatwan

Indonesia ke Vietnam menembus jumlah meningkat jauh dari estimasi 70,390

orang (Ministry Culture Sport and Tourism Vietnam 2015). Sedangkan kunjungan

wisatawan dari Vietnam ke Indonesia mengalami pasang surut. Pada tahun 2011

ada 36.917 wisatawan Vietnam yang berkunjung ke Indonesia dan meningkat

menjadi 40.084 orang pada 2012. Kemudian penurunan terjadi yaitu pada 2013

dengan jumlah 39.770 orang dan meningkat kembali menjadi 44.621 orang pada

tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2016).

Bila dilihat dari data yang dipaparkan maka pada tahun 2013 wisatawan

Indonesia yang datang ke Vietnam lebih banyak dibandingkan wisatawan

Vietnam yang datang ke Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang

diadakan oleh kedua negara pada realisasinya lebih menguntungkan Vietnam dan

tidak sesuai dengan tujuan utama dari kerjasama kemitraan strategis yang

bertujuan untuk mencapai keuntungan di kedua pihak. Hal ini menjadi menarik

untuk di analisa, mengingat poin kerjasama dalam bidang pariwisata dimunculkan

kembali pada perpanjangan Plan of Action kerjasama kemitraan strategis

Indonesia dan Vietnam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah yang sudah dipaparkan, maka pertanyaan

penelitian untuk skripsi ini adalah: “Apa alasan Indonesia untuk terus

melanjutkan kerjasama pariwisata dalam kemitraan strategis dengan Vietnam?”

6

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari skripsi ini antara lain:

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui output dari kerjasama kemitraan strategis

Indonesia dengan Vietnam di bidang pariwisata.

b. Untuk mengetahui alasan Indonesiatetap melanjutkan kerjasama

kemitraan strategis dengan Vietnam.

2. Manfaat

a. Menambah literatur yang membahas mengenai kerjasama bilateral

dalam bidang pariwisata yang menekankan kepada soft diplomacy

yang diterapkan oleh kedua negara.

b. Memberikan informasi bagi pembaca mengenai hasil kerjasama kedua

negera dalam bidang pariwisata.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, artikel, jurnal,

dan skripsi, yang penulis jadikan acuan dalam mengerjakan skripsi mengenai

“AlASAN INDONSIA DALAM KERJASAMA STRATEGIS BIDANG

PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA TAHUN 2013”

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni Rasulung mahasiswi Ilmu Hubungan

Internasional Universitas Hassanudin. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan pada

tahun 2014 berjudul “ASEAN Tourism Forum dan Peningkatan Pariwisata

Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam” dalam skripsinya Rasulung

membahas mengenai peran ASEAN Tourism Forum dalam peningkatan pariwisata

7

di regional Asia Tenggara dan berfokus kepada tiga negara yang menjadi fokus

penelitianya yaitu, Indonesia, Thailand dan Brunei Darrussalam.

Dalam skripsi yang ditulisnya ia juga membahas peluang kerjasama dan

juga yang dilakukan antar negara di anggota ASEAN dengan ASEAN Tourism

Forum sebagai acuan kerjasama disektor pariwisata di kawasan ini. Skripsi ini

memiliki fokus yang sama dengan skripsi yang penulis tulis yaitu mengenai

kerjasama pariwisata, hal yang membedakan dengan skripsi yang penulis tulis

adalah mengenai kerjasama, skripsi yang penulis tulis akan lebih fokus membahas

mengenai kerjasama bilateral dalam bidang pariwisata antara Indonesia dengan

Vietnam.

Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu buku yang berjudul “Hubungan

Internasional di Asia Tenggara” buku yang ditulis pada tahun 2007 oleh Dr.

Bambang Cipto, MA membahas mengenai politik luar negeri Vietnam pada bab 7.

Dalam buku ini dibahas mengenai politik luar negeri Vietnam sejak masa perang

dunia hingga masa kini. Politik luar negeri Vietnam cenderung berubah dilihat

dari beberapa perubahannya dan keberpihakannya terhadap Uni Soviet hingga

Amerika Serikat. Politik Luar negeri Vitenam terlihat berubah signifikan.

Vietnam beranggapan bahwa saat ini dunia mulai menjadikan ekonomi sebagai

tolak ukur keberhasilan suatu negara.

Buku ini memberi referensi terhadap penulis untuk melanjutkan bagaimana

aplikasi kerjasama dilanjutkan dari sikap Vietnam yang berubah sikap menjadi

negara yang cenderung melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh

8

vietnam merupakan wujud nyata Vietnam untuk mendapatkan kepentingan dalam

bidang ekonomi. Skripsi yang penulis tulis memperlihatkan bagaimana Vietnam

menjalankan kerjasama yang baik dan terus meningkat dengan Indonesia pada

sektor pariwisata.

Tinjauan pustaka selanjutnya yang penulis ambil adalah sebuah skripsi yang

ditulis oleh Hudaf Mandhaga mahasiswa Ilmu Hubuungan Internasional

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini berjudul

“Intervensi Amerika Serikat Melalui Aliansi NATO di Libya Pada Tahun 2011”

Skipsi ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat melalui aliansi

NATO dalam Intervensi di Libya pada tahun 2011. Dalam penelitian ini

ditemukan bahasan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Libya sejak tahun

1951 berjalan cukup dinamis, namun memburuk ketika masa sesaat sebelum turun

nya Khadafi.

Skripsi yang ditulis oleh Hudaf Mandhaga menggunakan kerangka

pemikiran sebagaimana kerangka pemikiran yang penulis ambil untuk

menganalisa masalah kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam bidang pariwisata.

Dalam skripsi ini konsep kebijakan luar negeri digunakan oleh Mandhaga untuk

menganalisa kebijakan Amerika Serikat. Dalam skripsinya, Mandhaga

menggunakan Faktor internal dan eksternal dalam menjawab pertanyaan

penelitian yang diteli olehnya. Oleh Karena itu penulis rasa skripsi yang ditulis

oleh Mandhaga layak untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Hal ini akan

menarik karena penulis akan menggunakan konsep yang sama namun penulis

aplikasikan dengan kasus yang berbeda.

9

E. Kerangka Teoritis

1. Konsep Kerjasama

Ketika perang dunia terjadi baik perang dunia ke-1 maupun perang dunia

ke-2 negara menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai kepentingan.

Namun setelah perang berakhir keadaan berubah. Mencapai suatu kepentingan

tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan, melainkan dengan kerjasama. Hal

ini senada dengan apa yang pahami oleh liberalis. Liberal meyakini bahwa pada

umumnya manusia memiliki sifat positif, liberal juga menganggap bahwa individu

memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian individu dapat terlibat dalam

aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun internasional,

dengan demikian kerjasama akan tercipta dan konflik akan terhindarkan (Jackson

& Sorensen 2014, 175). Saat ini kondisi global telah berubah dan kerjasama

menjadi cara bagi negara untuk mendapatkan kepentinganya.

Sedangkan pengertian kerjasama internasional menurut K.J. Holsti memilik

arti sebagai berikut:

a. Kerjasama Internasional merupakan dua pandangan atau lebih, atau

kepentingan, atau nilai yang saling bertemu dan menghasilkan perjanjian

yang turut dipromosikan oleh semua pihak, yaitu pandangan dua atau

lebih, kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan mengahasilkan

sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak;

b. Kerjasama internasional juga merupakan suatu kebijakan yang ditentukan

oleh negara dengan tujuan membantu negara untuk mencapai kepentingan;

10

c. Kerjasama Internasional juga dapat dipahami sebagai kesepakatan aturan

resmi atau tidak resmi mengenai transaksi yang dilakukan di masa depan

yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara

untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti 1988, 652-653)

Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai konteks dan sektor, dalam

tatanan internasional yang menjadikan negara sebagai aktor maka kebanyakan

hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama langsung di antara dua

pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara

bersamaan. Konsep ini tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena

penelitian ini membahas mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh

Indonesia dan Vietnam.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu komponen yang penting dalam

hubungan internasional suatu negara.Dalam hubungan internasional, salah satu

actornya yaitu negara. Aktor negara dalam hubungan internasional sangat

memerlukan kepentingan nasional untuk dasar interaksinya dalam ruang lingkup

bilateral, regional atau global.

Negara layaknya manusia memiliki keinginan dan tujuan. Kepentingan

nasional suatu negara didapatkan oleh negara dengan berbagai cara baik dengan

perang, mengintervensi maupun dengan bekerjasama. Scott Burchiil mengatakan

bahwa kesadaran yang timbul dengan saling menghormati kepentingan orang lain

bahwa dengan melakukan kerjasama kebtuhan negaranya akan tepenuhi (Burchill

11

2005, 50). Dengan bekerjasama maka negara akan bersinergi satu dan lainya untu

mencapai tujuan negara.

Setiap negara juga memilki kepentingan nasional yang berbeda-beda.

Kepentigan itu meliputi bidang pertahanan, keamanan, kekayaan maupun

ekonomi suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat berupa upaya negara

untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi, sektor industri, dan juga segala

aspek yang melingkupi peputaran dalam hal ekonomi negaranya atau situasi

perekonomian global (Pap 1997, 34). Dengan keberagaman kepentingan nasional

ini maka negara memerlukan bantuan dari negara lain untuk mewujudkan

kepentingan yang ingin dituju.

3. Kebijakan Luar Negri

Kebijakan luar negeri merupakan perwujudan tindakan suatu negara untuk

mencapai kepentingan nasional negaranya. Kebijakan luar negeri merupakan

kumpulan dari beberapa sasaran yang dimplementasikan melalui kebijakan untuk

berinteraksi dengan negara lain yang berupa kebijakan dalam bidang politik,

ekonomi, sosial maupun militer. Kebijakan luar negeri juga dapat dilakukan

dengan berbagai cara, namun lazimnya kebijakan luar negeri diwujudkan dengan

tiga cara, yaitu melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi (Holsti 1992,

82).

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah kumpulan ide atau

tindakan pembuat keputusan yang dirancang secara khusus dengan tujuan untuk

menghasilkan dan mendorong perubahan kebijakan, sikap, atau keputusan suatu

negara. Holsti juga meyakini bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan

12

negara dengan maksud tertentu, kebijakan luar negeri ini dibuat dengan tujuan

untuk mengubah kondisi luar negeri dengan tujuan pencapaian kepentingan di

dalam negeri (Holsti 1992, 82).

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi besar dalam proses perumusan

kebijakan luar negeri, faktor-faktor tersebut antara lain faktor eksternal dan

faktor internal (Holsti 1992, 274).

a. Faktor internal meliputi :

1. Kepentingan Ekonomi, sosial dan keamanan. Tiga kepentingan

ini merupakan alasan bagi negara untuk memutuskan kebijakan

luar negeri.

2. Atribut Negara, ini merupakan kekhasan suatu negara. Atribut

negara meliputi beberapa hal diantaranya, luas negara, sistem

ekonomi dan juga populasi dari suatu negara.

3. Letak Geografis, kondisi geografis suatu negara memiliki

pengaruh yang sangat penting dari perumusan kebijakan luar

negeri, hal ini berpengaruh kepada kondisi keamanan dan

juga peluang kerjasama.

4. Struktur Pemerintahan, opini publik dan birokrasi. Tiga hal

ini memberikan pertimbangan bagi negara untuk menentukan

kebijakan luar negeri. Struktur pemerintahan dan birokrasi

menjadi alasan untuk menentuan sikap dalam kebijakan luar

negeri sedangkan opini publik sebagai kode etik (Holsti

1992, 274 -276).

13

b. Faktor Internal Meliputi :

1. Struktur Ekonomi Internasional, merupakan faktor yang

berperan dalam perumusan kebijakan luar negeri, hal ini

dapat menajdi perhatian ketika kebijkaan luar negeri

memiliki tujuan untuk bidang ekonomi suatu negara.

2. Kebijakan dan tindakan aktor lain, pembuat kebijakan dapat

menjadikan tindakan aktor lain sebagai peluang atau juga

sebagai dasar utama suatu kebijakan luar negeri dapat

diputuskan oleh negara.

3. Hukum internasional dan opini dunia, dalam memutuskan

kebijakan luar negari juga negara harus memperhatikan

hukum internasional yang sedang berlangsung dan juga

opini dunia terhadap kebijakan luar negeri yang akan

diputuskan.

4. Masalah Global dan Regional, hal ini dapat menjadi

pertimbangan bagi negara untuk menentukan kebijakan luar

negeri dengan memperhatikan kondisi global dan kondisi

regional yang menjadi landasan kebijakan luar negari suatu

negara (Holsti 1992, 274 -276).

Dalam penelitian ini tidak semua faktor internal dan eksternal penulis

gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa faktor internal yang

penulis gunakan meliputi faktor ekonomi, sosial dan budaya serta faktor

geografis.

14

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang pada umumnya dilakukan oleh peneliti dalam

melakukan suatu penelitin ada dua metode; metode kualitatif dan kuantitatif.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan, mengumpulkan,

hingga akhirnya mengolah data tersebut untuk berbagai tujuan dan kegunaan

(Sugiyono 2009, 70). Karena penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

dari penelitian tersebut maka metode yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan

yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut sebagai output dari penelitian yang

dilakukan.

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini. Penulis akan

mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer ataupun sekunder. Data-data

primer akan penulis dapatkan melalui wawancara kepada Profesor Jan Vander

Putten yang merupakan salah satu ahli Asutronesia di Universitas Hamburg

Jerman. Wawancara ini dibantu oleh saudari Maria Ulfah yang merupakan salah

satu mahasiswa magister jurusan bahasa dan budaya Asia Tenggara di Universitas

Hamburg Jerman. Untuk data yang bersifat sekunder penulis akan menggunakan

buku, jurnal online, website, e-book, artikel, dan buletin yang bisa di akses di

Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Pusat Universitas

Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Pelita Harapan serta

internet.

15

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan salah satu komponen penting dalam

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini

adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang tentang masalah yang

ditulis, kemudian disertakan dengan pertanyaan penelitian. Di dalam bab

ini juga dibahas mengenai kerangka teori, tinjauan pustaka yang

membahas mengenai perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan

sebelumnya, serta cara penelitian yang dilakukan dalam metode

penelitianya.

BAB II HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN

VIETNAM

Bab II mebahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan

Vietnam. Dalam bab ini dibahas mengeni sejarah hubungan Indonesia

dengan Vietnam. Kemudian bab ini juga membahas mengani kerjasama

pariwisata anata kementerian pariwisata di kedua negara. Selain itu bab

ini juga membahas mengenai MoU dan juga ASEAN Tourism Forum.

BAB III KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS

INDONESIA DAN VIETNAM TAHUN 2013

Bab ini merupakan bab yang akan membahas mengenai

kerjasama Kemitraan Stretegis Indonesia dan juga Vietnam pada tahun

2013. Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal terkait kerajasama ini

termasuk didalamnya terdapat plan of action. Selain itu dalam bab III

16

akan dibahas menegenai hasil yang didapatkan dari kerjasama

kemitraan Staregis Indonesia dan Vietnam yang disepakati pada tahun

2013.

BAB IV FAKTOR FAKTOR YANG MELANDASI

INDONESA MELANJUTKAN KERJASAMA DALAM BIDANG

PARIWISATA DENGAN VIETNAM PADA TAHUN 2013

Bab ini berisi tentang analisa penulis menggunakan teori

kebijakan luar negeri oleh KJ. Holsti. Dalam bab ini dibahas mengenai

dua faktor yang menjadi penyebeb Indonesia melakukan kerjasama di

bidang pariwisata dengan Vietnam. Dua faktor yang dijelaskan dalam

bab ini adalah faktor internal dan juga eksternal.

BAB V KESIMPULAN

Bab V merupakan bab yang akan berisi penutup dari penelitian

ini berupa kesimpulan. Bab ini akan memberikan kesimpulan dari

seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

Selain itu bab ini juga akan mempertegas kembali jawaban penulis atas

hasil penelitian yang didapat

17

BAB II

KERJASAMA INDONESIA DAN VIETNAM DALAM BIDANG

PARIWISATA

Bab ini merupakan bahasan secara umum bagaimana hubungan kerjasama

yang terjalin antara Indonesia dengan Vietnam. Bab ini terdiri dari tiga bagian.

Bagian pertama menjelaskan secara singkat sejarah hubungan bilateral antara

Indonesia dengan Vietnam dari berbagai sektor kerjasama. Pada bagian kedua,

pembahasan berfokus kepada kerjasama bilateral dalam bidang pariwisata antara

Indonesia dengan Vietnam, pada bagian kedua ini dibahas mengenai dua nota

kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara dan khusus membahas

mengenai kerjasama dalam bidang pariwisata. Pada bagian terakhir dalam bab ini

dibahas mengenai ASEAN Tourism Forum (ATF), dalam pembahasan bab ini

dijelaskan mengenai forum yang didirikan oleh ASEAN di bidang pariwisata dan

juga membahas mengenai tujuan dari forum tersebut serta membahas dampak dan

peran kedua negara terhadap ATF.

A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Vietnam

Kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara pada dasarnya dilakukan

sebagai jembatan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Begitu pula dengan

Indonesia, segala upaya yang dilakukakan oleh pemerintah dengan berdiplomasi

dan menjalin kerjasama baik ditingkat global maupun regional, baik berbentuk

18

bilateral atau mulitilateral, hal ini dilakukan semata-mata untuk membantu

mewujudkan kepentingan nasional Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia

2010, 2). Hal yang sama juga dipahami oleh Vietnam yang menganggap bahwa

saat ini Vietnam merasa ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan bangsa, dan saat

ini perang sudah dianggap bukan jalan yang tepat untuk mencapai kepentingan

nasional melainkan kerjasama yang dapat mewujudkan kepentingan nasional

antara kedua negera yang bekerjasama (Cipto, 2010).

Gambar II.A. Foto Ir. Soekarno dan Ho Chi Minh di Indonesia

Sumber : www.berdikarionline.com

Sejarah kerjasama bilateral Indonesia dimulai oleh kedua tokoh yang

berpengaruh bagi kedua negara yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi

Minh, hubungan diplomatik tersebut tepatnya terjalin sejak 30 Desember 1955

(Voice of Vietnam, 2015). Pada tahun 1959 Presiden Ho Chi Minh melakukan

kunjungan ke Indonesia, kedekatan terlihat sejak kedatangan presiden Ho dengan

penjemputan langsung ketika turun dari pesawat oleh Presiden Soekarno

(Hartono, 2016). Dalam kunjungan ini presiden Ho juga sempat berpidato di

19

hadapan anggota parlemen Indonesia (Hartono, 2016). Dari kejadian ini dapat

terlihat kedekatan kedua negara yaitu Indonesia dan Vietnam.

Indonesia dan Vietnam dalam perkembangan hubungannya pernah juga

mengalami kerenggangan satu sama lain. Kerenggangan hubungan antara kedua

negara sempat terjadi setelah tahun 1965, hal ini dipicu dengan kondisi Indonesia

dengan permasalahan komunis di dalam negeri dan berdampak kepada hubungan

dengan Vietnam yang merupakan negara komunis. Senada dengan apa yang

diutarakan oleh Prof Van Der Putten yang mengatakan:

“The Cold War has drifted them apart, Vietnam was communist, and

during Cold War Indonesia as we all know was Capitalist after 65. So

since then they have been set apart. But now after the economic revival of

Vietnam, they are looking for sources of income” (Putten, 2016).

"Perang Dingin telah membuat kedua negara terpisah, Vietnam adalah

komunis, dan selama Perang Dingin Indonesia seperti yang kita semua

tahu adalah kapitalis setelah 65. Jadi sejak itu mereka telah ditetapkan.

Tapi sekarang setelah kebangkitan ekonomi dari Vietnam, mereka mencari

sumber pendapatan "(Putten, 2016).

Dari apa yang dikemukakan Prof Van Der Putten bahwa Indonesia dan

Vietnam pernah mengalami kerenggangan. Namun masalah tersebut tidak terlalu

lama. Indonesia dan Vietnam mulai kembali erat dikarenakan kebangkitan

ekonomi Vietnam pada masa kebangkitan ekonomi Vietnam.

Vietnam dan Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang

memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan tersebut meliputi sisi sejarah, budaya,

etnis, dan latar belakang sejarah dalam meraih kemerdekaan. Kerjasama yang

dilakukan kedua negara dapat didasari oleh faktor kesamaan yang membuat kedua

negara merasa sejalan untuk melakukan kerjasama (Voice of Vietnam , 2015).

20

Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat mengupayakan kedamaian antar

negara dan juga mencegah adanya peperangan. Indonesia dan Vietnam juga giat

mengadakan kerjasama dan penandatangan nota kesepahaman antar kedua negara,

tercatat ada 47 nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara sejak

tahun 1978 sampai tahun 2016 (Kementrian Luar Negri RI, 2016).

Hubungan Vietnam dan Indonesia terus mengalami perkembangan dan

kedekatan. Presiden Vietnam Troung Tan Sang pernah mengemukakan

pendapatnya terkait hubungan Indonesia dan Vietnam, menurutnya :

“Indonesia adalah sahabat sejati Vietnam, baik di saat susah maupun pada

saat senang. Vietnam sangat menghargai ketulusan persahabatan dan

bantuan Indonesia kepada Vietnam, khususnya saat Vietnam mengalami

masa-masa yang sangat sulit setelah bersatunya kembali Vietnam Utara dan

Selatan, Vietnam juga sangat menghargai Indonesia, tidak hanya sebagai

negara terbesar di kawasan yang terus berkembang, tetapi Indonesia yang

terus menunjukkan peran dan kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu,

Vietnam mengharapkan hubungan kedua negara yang kini semakin dekat

dapat terus ditingkatkan di segala bidang” (Tabloid Diplomasi , 2011)

Pernyataan Presiden Vietnam Troung Tan Sang di atas juga di dukung dengan

kondisi kerjasama Indonesia dan Vietnam saat ini. Dan dari sumber-sumber yang

disebutkan di atas dapat dikatakan hubungan Indonesia dapat dikatakan cukup

baik walaupun pernah mengalami kerenggangan. Kunjungan dan kerjasama terus

dilakukan oleh kedua negara. Hingga akhirnya pada setelah tahun 2000 kerjasama

terus membaik dengan adanya kerjasama kemitraan komprehensif hingga

kerjasama kemitraan strategis yang sepakati oleh kedua negara.

21

B. Kerjasama Bilateral Indonesia dan Vietnam dalam Bidang

Pariwisata.

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian

yang memiliki prospek yang cerah, hal itu dapat dilihat dari potensi yang sangat

memadai yang dimiliki oleh Indonesia. Kerjasama merupakan salah satu jalan

yang tepat untuk membantu mengembangkan pariwisata di Indonesia. Kerjasama

sendiri dilakukan oleh Indonesia secara intensif dengan berbagai pihak baik dalam

ataupun luar negeri. Kerjasama bilateral sudah dilakukan oleh Indonesia dengan

negara-negara lain di bidang pariwisata, tercatat di data kementerian luar negeri

memiliki total keseluruhan 59 negara mitra kerjasama dengan termasuk di dalam

nya 6 negara di kawasan Asia Tenggra termasuk Vietnam (Kementerian

Pariwisata, 2012).

Dalam bidang pariwisata Indonesia dan Vietnam memiliki hubungan yang

sangat baik. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kerjasama Internasional dari

Kementerian Pariwisata Vietnam Dinh Ngec Duc dalam seminar kerjasama

pariwisata Vietnam Indonesia di Hanoi pada hari rabu, 11 Maret 2013. Dalam

sambutan nya ia mengatakan :

"Vietnam dan Indonesia memiliki hubungan baik di segala sektor

termasuk pariwisata, kami telah memiliki perjanjian bilateral yang sudah

ditandatangani, dan mendapatkan komitmen untuk meningkatkan

kerjasama di bidang pariwisata"(Antara News, 2013)

Dalam sektor pariwisata, Indonesia dan Vietnam memiliki dua kerjasama

bilateral yang ditandangani oleh kedua negara (Kementerian Pariwisata, 2012).

Perjanjian yang pertama ditandatangnani oleh kedua negara pada tanggal 27 April

22

tahun 1994 dan kerjasama kedua ditandatangani 22 Februari 2016 (Kementerian

Pariwisata, 2012). Kerjasama tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk

meningkatkan pariwisata di kedua negara. Peningkatan yang dilakukan oleh kedua

negara berupa jumlah wisatawan, kualitas, standart, kualitas tenaga kerja dan lain

lain. Untuk lebih jelasnya penulis memaprkan sebagai berikut.

1. Memorandum of Understanding di bidang Pariwisata Indonesia dan

Vietnam tahun 1994.

Kesepakatan ini ditandatangani oleh Direktur Jendral Kementerian Pariwisata

Republik Indonesia yang diwakili oleh Andi Mappi Sammeng dan Vietnam

diwakili oleh Ketua Badan Administrasi Nasional Vietnam yaitu Qo Duang Trung

di Jakarta pada 27 April 1994 (Kementerian Pariwisata, 1994). Kerjasama ini

merujuk kepada sebuah kerjasama dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan juga

teknik yang telah ditandangani pada tahun 1990. Kerjasama ini diharapkan

dampat menjadi tindakan lebih lanjut terkait penerapan kerjasama Indonesia dan

Vietnam yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya kerjasama ini

diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di kedua

negara dan juga dapat mendorong berkembangnya pertumbuhan industri

pariwisata antara keduanya.

Kerjasama dalam bidang pariwisata yang disepakati oleh kedua negara

diwujudkan dengan penandatangan MoU oleh kedua negara. Dengan adanya MoU

yang disepakati oleh kdua negara maka Implementasi kerjasama oleh kedua

negara akan mudah untuk dilaksanakan. Memorandum of understanding dalam

23

kerjasama ini terdiri dari delapan bidang kerjasama terkait pariwisata yang

disepakati dan ditandangani oleh kedua negara. Delapan bidang kerjsama tersebut

tersebut meliputi :

a. Penelitian dan pengembangan sektor pariwisata kedua negara melalui

pertukaran informasi dan melakukan penelitian dalam bidang pariwisata oleh

kedua negara;

b. Melakukan kerjasama pelatihan dan pendidikan dengan meningkatkan

keahlian dalam sektor pariwisata oleh swasta maupun pemerintah di kedua

negara;

c. Mempromosikan kepariwisataan kedua negara serta mendorong masyarakat

untuk berwisata dengan transportasi udara maupun laut serta memberikan

kemudahan dalam pelaksanaanya;

d. Melakukan pertemuan secara intensif oleh kedua negara baik melalui

konferensi ataupun pameran di kedua negara;

e. Melakukan promosi di regional Asia Tenggara untuk menarik kunjungan

wisatawan;

f. Mendorong berbagai sektor terkait pariwisata di kedua untuk mempererat

kerjasama pariwisata (Treaty Kementerian Luar Negeri, 1994).

Kerjasama yang merupakan tindak lanjut dari kerjasama ekonomi sebelumnya

memiliki tujuan untuk peningkatan kekuatan ekonomi di kedua negara. Dengan

terwujudnya kerjasama ini maka akan membantu kedua negara untuk mencapai

kepentingannya.

24

2. Kerjasama Antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Badan

Administrasi Pariwisata Vietnam.

Kerjasama antara kementerian pariwsata Indonesia dan Badan Adminstrasi

Pariwisata Vietnam ini menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang

ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 22 Februari tahun 2006. Ada

sebuah Memorandum of Understanding pada kerjasama ini ditandangani oleh Dr.

Sapta Nirwandar selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata Indonesia dan

Vu Tuan selaku Wakil Ketua Badan Administrasi Pariwisata Vietnam

(Kementrian Luar Negeri RI, 1994).

Pada dasarnya kerjasama bilateral pariwisata yang ditandatangani pada

tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari kerjasama bilateral yang sebelumnya

telah disepakati pada tahun 1994. Pada Memorandum of Understanding yang

ditandtangani kedua pihak tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan

potensi pariwisata di kedua negara, ada tiga tujuan utama yang disepakati oleh

tiga negara pada kerjasama ini, tujuan tersebut diantaranya :

a. Peningkatan jumalah wisatawan di kedua negara;

b. Mendorong warga negara Indonesia dan vietnam untuk saling melakukan

kunjungan wisata;

c. Meningkatkan pertumbuhan secara sehat dalam industri kepariwisataan

dikedua negara (Kementrian Luar Negeri RI, 2006)

Dalam Mou yang disepakati oleh kedua negara ini terdapat lima ruang

lingkup yang menjadi fokus dalam kerjasama dalam bidang pariwisata ini,

lima ruang lingkup tersebut yaitu :

25

a. Ruang lingkup Penelitian Pengembangan, hal ini dilakukan dengan

saling melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam

bidang pariwisata, melakukan kerjasama antar sektor pariwisata, dan

melakukan riset dalam bidang pariwisata;

b. Ruang lingkup pendidikan dan pelatihan, kedua negara melakukan

pelatihan mengenai kepariwisataan berbasis manajemen dan

masyarakat, melakukan pertukaran pelajar, pertukaran staff hotel,

pertukaran pejabat dalam ruang lingkup sektor kepariwisataan,

menyelenggarakan seminar dan saling mengadakan kunjungan antar

institusi pendidikan di kedua negara guna meningkatkan sumber daya

manusia dalam bidang pariwisata;

c. Pemasaran Pariwisata dan Promosi, dalam ruang lingkup ini kedua

negara bekerjasama untuk memasarkan potensi wisata di kedua negara

untuk meningkatkan kunjungan wisata, saling mengahadiri acara

pariwisata di kedua negara dan melakukan pertukaran sumber pasar;

d. Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE), dalam hal

ini kedua negara melakukan pertukaran informasi kegiatan MICE di

negara masing-masing dan berpartisipasi dalam MICE di luar negeri.

e. Kerjasama antara sektor swasta, dalam ruang lingkup kerjasama ini

kedua negara diharapkan akan melakukan pertukaran kerjasama antara

asosiasi biro perjalanan, mendorong kerja sama antara asosiasi hotel

dan restoran di kedua negara dan mendorong para investor di kedua

negara (Kementrian Luar Negeri RI, 2006).

26

Melihat pemaparan mengenai kerjasama ini, kedua negara terlihat memiliki

kepentingan nasional yang sama dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan

ekonomi di kedua negara. Hal ini terlihat dari tujuan dan ruang lingkup kerjasama

yang disepakati kedua negara.

3. ASEAN Tourism Forum

Sejak awal berdirinya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN berkomitmen

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas negara anggotanya. Organisasi ini juga

mempersiapkan beberapa forum untuk mendiskusikan isu-isu kawasan Asia

Tenggara yang berpotensi untuk menimbulkan konflik (Emma P.Y Wong, 2014).

ASEAN juga membentuk beberapa forum untuk pengembangan dan kemajuan

negara anggotanya, salah satu forum yang dibentuk adalah forum untuk

membahas pariwisata, forum ini disebut ASEAN Tourism Forum (ATF).

Gambar II.B.3. Logo ASEAN Tourism Forum.

Sumber : www.atf2017.com/

Kawasan ASEAN merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan

pariwisata yang menjanjikan dengan destinasi dan potensi yang besar, hal ini

27

mendorong kementerian pariwisata negara anggota ASEAN untuk membentuk

suatu forum yang membahas untuk kelanjutan pertumbuhan dan peningkatan

kualitas serta potensi pariwisata di ASEAN.Pada tahun 1981, ASEAN Tourism

Forum (ATF) dibentuk dan pertama kali diadakan di Genting Highland, Malaysia.

ASEAN Tourism Forum dibentuk sebagai sebuah forum yang akan menjadi

kunci kesuksesan sektor pariwisata di negara-negara ASEAN. ATF merupakan

kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang berfokus kepada kerjasama

antar anggota ASEAN bidang pariwisata dan menjadikan ASEAN sebagai salah

satu tujuan wisata dunia (ASEAN Tourism Forum, 2016). ATF yang merupakan

sebuah forum kerjasama yang diharapkan akan memberikan peluang yang sangat

besar untuk negara anggota ASEAN dalam hal peningkatan pariwisata.

Forum yang didirikan pada tahun 1981 memiliki beberapa tujuan yang

disepakati oleh seluruh negara anggotanya. Tujan tersebut diantaranya:

a. Menjadikan ASEAN sebagai destinasi turis yang menarik dan

beraneka ragam tujuan wisata;

b. Menarik wisatawan untuk berkunjung ke ASEAN;

c. Mempromosikan wisata antar negara anggota ASEAN;

d. Memperkuat kerjasama antar sektor industri pariwisata di negara

anggota ASEAN (ASEAN Tourism Forum, 2016).

Sejak dibentuknya ASEAN tourism forum, setiap tahun negara anggota

ASEAN bergantian menjadi tuan rumah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara

untuk mempromosikan negara yang menjadi tuan rumah dalam forum ini. Dengan

28

begitu secara tidak langsung membantu untu meningkatkan kepariwisataan bagi

setiap negara anggotanya melalui forum yang terlaksana.

29

BAB III

KERJASAMA KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA DAN VIETNAM

TAHUN 2013

Bab ini merupakan bagian ketiga dari skripsi. Pada bagian ini penulis

menjelaskan mengenai kerjasama kemitraan strategis yang merupakan lanjutan

dari kerjasama kemitraan komprehensif yang telah ditandatangani sebelumnya.

Pada bagian pertama, penulis menjelaskan secara singkat mengenai kerjasama

kemitraan komprehensif yang ditandatangani pada tahun 2011 sebelum kerjasama

kemitraan strategis disepakati. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, berupa

paparan mengeni hasil dari kerjasama kemitraan strategis yang sedang berjalan

hingga tahun 2015. Setalah itu penjelasan dilanjutkan bagian selanjutnya, yaitu

menjelaskan mengenai latar belakang Indonesia menyepakati kerjasama kemitraan

strategis. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai data kunjungan wisatawan di

kedua negara dan juga mengenai penerbangan langsung yang merupakan hasil

dari kerjasama ini.

A. Kerjasama Kemitraan Komprehensif Indonesia dan Vietnam tahun

2012-2015.

Kerjasama kemitraan komprehensif merupakan kerjasama yang disepakati

sebelum ditandatanganinya kerjasama kemitraan startegis pada tahun 2013.

Kerjasama ini di tanda tangani pada 14 september tahun 2011 oleh kedua negara

dalam bentuk Plan of Action (PoA) (Treaty Kementerian Luar Negeri RI, 2003).

Kerjasama ini direncanakan akan dijalankan kedua negara pada tahun 2012

hingga tahun 2015.

30

Pada umumnya untuk mendapatkan hasil dari suatu kerjasama maka harus

dilakukan implementasi dari suatu kerjasama yang telah disepakati oleh kedua

pihak. Begitupula dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan

Vietnam. Dalam kerjasama kemitraan komprehensif terdapat sebuah Plan of

Action (PoA) yang disepakati oleh Indonesia dan Vietnam untuk menghasilkan

output dari kerjasama yang telah disepakati. PoA sendiri merupakan merupakan

sebuah outline yang berisi strategi yang akan dilaksanakan untuk melengkapi

sebuah proyek yang dalam hal ini adalah kerjasama antara Indonesia dan Vietnam

(Center for Democracy and Citizenship, 2012). Dengan adanya PoA implementasi

kerjasama antara kedua negara akan mudah untuk dapat direalisasikan karena

rencana sudah tersusun dengan strategis dan disepakati oleh kedua pihak.

Gambar III.A Penandatangan Kerjasama Kemitraan Komprehensif

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam terdapat

PoA yang ditandangani oleh kedua pihak. Butir-butir kerjasama tersebut tertulis

31

dalam dua buah PoA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. PoA ini

ditandatangani oleh Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan

Pam Binh Minh Selaku Menteri Luar Negeri Vietnam. PoA Ini ditandatangani

pada tanggal 14 September tahun 2011 (Treaty Kementerian Luar Negeri RI,

2003). PoA ini merupakan PoA kerjasama komprehensif yang ditandangani kedua

negara ini didalamnya terdapat lima point khusus yang berfokus kepada

pembahasan kerjasama di bidang pariwisata.

PoA kerjasama Kemitraan Strategis membahas banyak sektor kerjasama

yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Vietnam. Bebrapa hal yang difokuskan

secara komprehensif oleh kedua negara diantaranya kerjasama di bidang politik,

pertahanan dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, kerjasama pertanian,

perikanan dan kelautan, kerjasama perhubungan, kerjasama komunikasi dan

informasi, kerjasama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sumberdaya alam dan

gas serta kepariwisataan (Treaty kementrian Luar Negeri , 2011).

Pembahasan mengenai pariwisata dalam PoA ini dibahas secara khusus

dalam point 39 sampai point 43. Dalam empat point ini disepakati untuk kedua

negara dapat saling bertukar informasi mengenai pariwisata terutama dalam hal

pengembangan sektor sumberdaya manusia (Treaty Kementerian Luar Negeri RI,

2003). Beberapa hal yang dibahas dalam lima point kerjasama tersebut antara

laian :

1. Kedua negara dapat saling bertukar informasi mengenai pariwisata

terutama dalam hal pengembangan sektor sumberdaya manusia;

32

2. Menyelenggarakan program promosi bersama dengan mengadakan

festival dan kegiatan sejenisnya untuk mengembangkan pariwisata kedua

negara;

3. Pembukaan rute penerbangan yang mempermudah wisatawan kedua

negara untuk saling berkunjung;

4. Meningkatkan nilai investasi di kedua negara;

5. Mengadakan promosi pemasaran industri dan investasi pariwisata kedua

negara (Treaty Kementerian Luar Negeri RI, 2003).

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, kerjasama ini direncanakan akan

berlangsung hingga tahun 2015 dan telah di sepakati oleh kedua negara. Namun

pada tengah-tengah pelaksanaan dari kerjasama kemitraan komprehensif ini ada

PoA baru yang ditandatangani sebelum PoA ini berakhir. PoA tersebut

merupakan PoA kerjasama Kemitraan strategis.

B. Hasil Penerapan Kerjasama Komprehensif Terhadap Pariwisata

Indonesia dan Vietnam

Dalam hubungan internasional, kerjasama internasional merupakan suatu

yang penting. Kerjasama internasional merupakan suatu hubungan kerjasama

yang dilakukan oleh dua negara atau lebih negara merdeka. Kerjasama pada masa

sekarang merupakan bentuk lain dari usaha negara untuk mencapai kepentingan

nasional selain berperang kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara merupakan

kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara

akan memiliki dampak bagi negara yang menerapkan kebijakan atau terhadap

negara lain yang terkiat dengan kebijakan yang dilakukan.

33

Kerjasama Indonesia dan Vietnam dalam bidang pariwisata memiliki

tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua negara. Keuntungan tersebut

yang merupakan perwujudan dari kepentingan nasional yang akan dicapai oleh

kedua negara melalui kerjasama bilateral ini. Bila dilihat dari PoA kerjasama

kemitraan komprehensif yang disepakati oleh kedua negara, dapat disimpulkan

bahwa kerjasama dalam bidang pariwisata sedikitnya memiliki empat tujuan yang

akan dicapai oleh kerjasama ini, dan untuk melihat hasil dari kerjasama maka ada

beberapa point yang dapat dijadikan acuan sebagai hasil dari kerjasama kemitraan

yang didalamnya membahas mengenai pariwisata.

1. Penerbangan Langsung Indonesia dan Vietnam

Transportasi merupakan salah satu hal pendukung untuk meningkatkan

pariwisata. Transportasilah yang dapat menggerakkan banyak orang, dari suatu

negara ke negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain dan dari suatu kota ke kota

lain dan dari kota ke daerah pedalaman dan sebaliknya. Kemudahan transportasi

akan berdampak kepada banyaknya jumlah kunjungan wisatawan di suatu tempat

tujuan wisata. Tidak dapat disangkal lagi bahwa fungsi utama transportasi sangat

erat hubungannya dengan "accessibility". Maksudnya, frekuensi penggunaannya,

kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah

menjadi lebih dekat (Harun, 2008 ).

Penerbangan lansung merupakan output dari kerjasama pariwisata yang

dituliskan dalam PoA kerjasama kemitraan komprehensif Indonesia dan Vietnam.

Penerbangan langsung Indonesia ke Vietnam dibuka pada akhir tahun 2012,

penerbangan ini merupakan penerbangan dengan rute Jakarta–Hanoi (Bisnis

34

Industri, 2014). Dengan adanya penerbangan langsung yang dibuka pada akhir

tahun 2012 membuka peluang yang menjanjikan bagi kedua negara.

Hal senada juga disampaikan oleh Duta Besar Vietnam untuk Indonesia

Nguyen Xuan Thuy mengatakan sebagai berikut:

“Indonesia dan Vietnam memiliki potensi besar untuk bertukar wisatawan

dengan mengunjungi berbagai macam destinasi wisata yang ada di

masing-masing negara, selain itu dengan dibukanya rute ini jumlah

wisatawan dari masing-masing negara terus meningkat sejak dibuka

penerbangan langsung dari Ho Chi Minh City ke Jakarta dan sebaliknya

pada akhir 2012 (Bisnis Industri, 2014)”.

Penerbangan langsung Indonesia Vietnam saat ini baru dioperasikan oleh

Vietnam Airlines yang bekerjasama dengan Garuda Indonesia, dalam hal ini

pengoperasian tetap berada di tangan Vietnam Airlines (Garuda Indonesia, 2016).

Adapaun penerbangan untuk ke Vietnam dari Indonesia ataupun sebaliknya dapat

ditempuh dengan sistem transit, maskapai yang melayani penerbangan ini antara

lain, Malayasia Airlines, Singapore Airlines, dan Thai Airlines (Pikiran Rakyat,

2015). Dengan adanya kemudahan transportasi ini diharapkan dapat menambah

kunjungan wisatawan di kedua negara.

2. Jumlah kunjungan Wisatawan di Kedua Negara.

Promosi pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

Vietnam dan Indonesia untuk mengembangkan kepariwisataan di kedua negara.

Salah satu tujuan dari promosi pariwisata ini yaitu untuk meningkatkan jumlah

wisatwan yang datang di kedua negara dari kedua negara. Pariwisata dan strategi

promosi mempunyai keterkaitan, karena dengan strategi promosi yang baik dan

cocok akan memberikan pengaruh yang baik bagi kepariwisataan dalam menarik

wisatawan yang berkunjung dan sebaliknya strategi promosi yang kurang

35

terhadap pariwisata akan berdampak pada menurunnya wisatawan yang

berkunjung (Widyasti, 2013, p. 22). Upaya promosi pariwisata yang dilakukan

oleh kedua negara antara lain dengan mengadakan pameran pariwisata dan juga

seminar (Wibowo, 2014).

Peningkatan jumlah wisatawan merupakan salah satu tujuan dari

kerjasama pariwisata yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan di suatu negara, maka akan memicu

peningkatan di beberapa aspek yang terkait dengan pariwisata. Pariwisata

menyangkut kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane 1994, 14). Hal

senada juga diungkapkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, dalam

Undang-undang ini dinyatakan bahwa kepariwisataan memiliki tujuan untuk

meningkatkan pendapatan nasional, kesejahteraan, kemakmuran serta memperluas

hubungan dengan negara lain, dan bila diamati ini semua adalah kepentingan

nasional Indonesia yang akan dicapai dalam kerjasama pariwisata.

Grafik III.1. Kedatangan Wisatawan Vietnam di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kedatangan wisatawan dikedua negara mengalami perubahan pada tahun

2012 dan 2013. Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan kerjasama

0

10000

20000

30000

40000

50000

2011 2012 2013 2014

Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia

Kedatangan Wisatawan Vietnam ke Indonesia

36

56000

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

2012 2013 2014 2015

Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam

Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam

kemitraan komprehensif yang diadakan oleh Indonesia dan Vietnam. Pada Grafik

di atas dapat dilihat kunjungan wisatwan Vietnam menurun pada tahun 2013.

Pada data dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 kunjungan wisatwan Vietnam di

Indonesia berjumlah 40.048 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 39.770

wisatawan.

Grafik III.3 Kedatangan Wisatawan Indonesia di Vietnam

Sumber : Ministry of Tourism Vietnam

Sedangkan pada data selanjutnya dapat dilihat peningkatan terjadi pada

kunjungan wisatawan Indonesia di Vietnam. Pada tahun 2012 ada 60.857

wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Vietnam dan jumlah wisatawan

meningkat menjadi 70.390. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang

mendapatkan keuntungan dengan bertambah jumlah wisatawan yang berkunjung

ke Vietnam.

37

C. Kerjasama Kemitraan Strategis Indonesia dan Vietnam Pada Tahun

2013.

Indonesia terus meningkatkan hubungan dengan Vietnam dalam

segala bidang. Dengan meningkatkan kerjasama bilateral berarti negara

secara fokus dengan partner kerjasamanya berfokus untuk mencapai tujuan

dalam kerjasama yang disepakati. Sama halnya dengan Indonesia dan

Vietnam, pada tahun 2013 peningkatan kerjasama Indonesia dan Vietnam

ditingkatkan dari kerjasama kemitraan komprehensif menjadi kerjasama

kemitraan Startegis.

Gambar III.C. Kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia

Sumber: www.antaranews.com

Kerjasma Kemitraan Strategis dilakukan oleh Indonesia dan

Vietnam setelah kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam, hal ini sejalan

38

dengan apa yang diungkapkan oleh Teuku Faizasyah staf khusus presiden

bidang hubungan internasional, Ia mengatakan :

“Kunjungan kenegaraan Presiden Truong Tan Sang diharapkan akan

semakin memperkuat hubungan bilateral antara RI dan Vietnam yang telah

dijalin dalam bingkai kemitraan. Berbagai MoU yang akan disepakati

diharapkan akan semakin memfasilitasi kerjasama konkret di bidang-

bidang yang disepakati” ( Denny Armandhanu, 2013)

Dengan adanya kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh

Presiden Vietnam maka keseriusan Vietnam dapat dilihat dalam hal ini.

Kerjasama kemitraan strategis Indonesia dan Vietnam ditandatangani di

Bali pada 7 Oktober 2013. Kerjasama ini ditandatangani oleh Menteri

Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar negeri

Vietnam Pham Binh Minh. Dalam kerjasama ini ada 18 rencana aksi yang

akan dilakukan oleh kedua negara secara Strategis (Treaty Kementerian

Luar Negeri RI, 2013).

Adapun PoA mengenai pariwisata tertulis pada Point J yang membahas

mengenai:

a. Melakukan aksi bersama dalam mempromosikan program

pariwisata melalui media, festival untuk meningkatkan jumlah

kunjungan wisatwan di kedua negara;

b. Meningkatkan informasi, dengan berbagi pengalaman terkait

kepariwisataan, sumber daya manusia, dan saling memasarkan

potensi pariwisata kedua negara (Treaty Kementerian Luar Negeri

RI, 2013).

39

1. Latar Belakang disepakatinya Kerjasama Strategis Indonesia dan

Vietnam tahun 2013.

Hubungan baik dengan negara tetangga perlu dilakukan untuk mempererat

hubungan kerjasama dan sebagai sebuah pencegahan akan terjadinya konflik.

Selain itu kerjasama juga akan mempermudah untuk pencapaian kepentingan

nasional dari setiap negara dengan melakukan tindakan yang berupa wujud dari

kerjasama yang akan membantu terwujudnya kepentingan nasional masing-

masing negara yang tentunya mementingkan kedua belah pihak yang

bekerjasama.

Indonesia merupakan negara yang memiliki peranan penting di kawasan

Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis, hubungan

kerjasama yang baik dengan negara anggota harus dimiliki untuk memanfaatkan

posisi dan peluang kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia maupun

negara-negara tetangga yang bekerjasama dengan Indonesia. Hal ini senada

dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Diplomasi dan Informasi

Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah seminar yang di

selenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 24 September

2014, yang mengatakan:

“Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi yang bagus di kawasan

Asia Tenggara, dengan posisi yang bagus ini Indonesia harus memiliki

hubungan yang harmonis dengan dengan negara di sekitarnya dalam bentuk

hubungan diplomatik berupa kerjasama yang akan menguntungkan

Indonesia”(Ratih Herningtyas, 2014).

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam merupakan salah

satu peran Indonesia memanfaatkan posisi yang baik di kawasan Asia Tenggara

40

dan akan membantu Indonesia untuk meningkatkan perekonomian sebagai

kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu hal senada juga di sampaikan terkiat kepentingan ekonomi

kedua negara dalam kerjasama kemitraan startegis Indonesia dan juga Vietnam.

Pernyataan ini di sampaikan oleh Presiden Vietnam, Truong Tan Sang di depan

Forum Badan Usaha Vietnam-Indonesia sehubungan dengan kunjungan-nya di

Indonesia pada bulan Juni tahun 2013. Ia mengatakan :

“Dua negara kita menggalang hubungan diplomatik selama kira-kira 60

tahun ini. Dalam waktu itu, hasil kerjasama bilateral sangat baik. Oleh

karena itu, kita telah meningkatkan hubungan ke kemitraan strategis

masing-masing dan di atas dasar itu di bidang ekonomi, perdagangan dan

investasi, kami sangat berharap supaya dalam waktu 5 tahun mendatang

berupaya meningkatkan angka yang kita capai menjadi dua kali lipat

terbanding dengan masa kini”(Voice of Vietnam, 2014)

Dalam kerjasama kemitraan Strategis pariwisata merupakan salah satu

bahasan yang dikonsentrasikan dalam kerjasama ini. Indonesia merupakan negara

yang sangat potensial di bidang pariwisata dan Vietnam merupakan sasaran yang

tepat bagi Indonesia untuk bekerjasama di bidang pariwisata. Bila dilihat dari data

pada diagram di bawah dapat dilihat bahwa wisatawan Intra-ASEAN memiliki

porsi yang besar yaitu sebanyak 44,7 % dan kerjasama dengan Vietnam

merupakan kebijakan yang tepat untuk menambah jumlah wisatawan.

41

Grafik III.3. Kunjungan Wisatawan di ASEAN

Adapun hal lain yang melatarbelakangi kerjasama pariwisata dengan

Vietnam adalah kesamaan budaya dan agama penduduk Vietnam dan juga

Indonesia. Penduduk Vietnam mayoritas beragama Budha, dan beberapa

penduduk Indonesia juga beragama Budha ditambah dengan adanya beberapa

tujuan wisata yang menarik bagi pemeluk agama Budha untuk dikunjungi di

Indonesia ataupun sebaliknya (Indonesia Investment , 2015).

42

BAB IV

FAKTOR FAKTOR YANG MENJADI ALASAN INDONESIA

MELANJUTKAN KERJASAMA DIBIDANG PARIWISATA DENGAN

VIETNAM PADA TAHUN 2013

Keputusan Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dengan Vietnam

menjadi kerjasama kemitraan strategis yang didalamnya terdapat beberapa point

khusus yang membahas mengenai kerjasama pariwisata, tidak terlepas dari

kepentingan Indonesia dalam kerjasama ini. Kepentingan Indonesia menjadi tolak

ukur atau landasan mengapa Indonesia masih melanjutkan kerjasama terutama

dalam membahas bidang pariwisata dengan Vietnam. Pada bab ini penulis

membahas beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Dalalm bab ini akan dibahas

faktor-faktor yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk melanjutkan kerjasama

ini.

Dalam menganlisa faktor-faktor ini, penulis menggunakan Konsep

Kebijakan Luar Negeri yang dijelaskan oleh K.J Holsti dalam bukunya

International Politics: A Framework for Analysis. Dalam bukunya Holsti

menjelaskan ada faktor-faktor yang digunakan oleh suatu negara untuk

mempertimbangkan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor yang dimaksud oleh K.J

Holsti adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pada bab ini akan dibahas

mengenai faktor internal yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk terus

melanjutkan kerjasama dan juga faktor eksternal.

43

Analisis ini akan dikaji dengan mengkaitkan data-data yang telah penulis

ungkapkan di bab sebelumnya, dan juga dengan menambah data dan sumber baru

untuk melengkapi analisa.

A. Faktor Internal

Kerjasama Internasional merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan

oleh dua negara atau lebih. Kerjasama internasional merupakan sebuah kebijakan

luar negeri bagi suatu negara yang memutuskan negara untuk melakukan

kerjasama dengan negara lain baik hubungan bilateral maupun multilateral.

Hubungan antar negara pada dasarnya harus mampu memenuhi kebutuhan

rakyatnya. Tidak semua negara bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat

yang bermukim di daerah itu, sehingga harus dicukupi dari tempat lain yang

hampir selalu menyangkut kepentingan negara lain. Setiap negara tentu memilki

potensi yang dapat dikatakan sebagai kelebihan suatu negara, dan juga negara

memiliki kekurangan, dan salah satu fungsi kerjasama adalah untuk menyalurkan

kelebihan dan menutupi kekurangan dari suatu negara dengan kontribusi dari

negara yang bekerjasama (Wulandari, 2012).

Menurut K.J Holsti ada dua hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri

suatu negara. Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai faktor internal

yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama pariwisata

dengan Vietnam. Faktor internal merupakan kondisi domestik Indonesia yang

menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan luar negeri. Pada pembahasan

ini penulis akan menjelaskan tiga faktor internal yang mempengaruhi kebijakan

44

luar negeri Indonesia untuk melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam,

tiga hal tersebut meliputi :

1. Faktor Ekonomi

Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam bidang ekonomi

dengan Vietnam yaitu dalam kerjasama perikanan dan perdagangan.

Menjaga hubungan yang baik dalam bidang ekonomi dengan Vietnam

dengan cara perpanjang kerjasama dalam bidang pariwisata adalah salah

satu cara yang dilakukan oleh Indonesia. Ekonomi merupakan salah satu

karekateristik yang memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan luar

negeri, hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan

suatu egara (Gorman, 1991). Terutama bagi negara yang memilki

kepentingan nasional untuk meningkatkan perekonomian di negaranya.

Sudut pandang ekonomi akan dilihat sebagai peluang untuk mencapai

kepentingan nasional.

Vietnam merupakan salah satu negara yang dukungan ekonomi

bagi negaranya berasal dari sektor perikanan. Vietnam merupakan negara

yang memilki garis pantai sekitar 3000 km, yang memiliki potensi

perikanan. Selain itu potensi ikan air tawar maupun payau menjadikan

Vietnam sebagai negara yang meenggunakan sektor perikanan sebagai

salah satu sumber pendapatan Vietnam (Voice of Vietnam, 2012). Pada

tahun 2010, nilai ekspor perikanan Vietnam mencapai US$ 4,9 miliar, dan

tahun 2011 mencapai US$ 6,1 miliar, pada tahun 2012, nilai ekspor

perikanan diperkirakan tumbuh sebesar 10,6% mencapai rekor US $ 6,8

45

miliar pada tahun 2012 (Vietnam, 2012). Dengan kesuksesan Vietnam

dalam bidang perikanan menjadi alasan untuk Indonesia bekerjasama

dengan Vietnam. Dengan kerjasama ini akan meningkatkan perekonomian

di bidang perikanan. Vietnam yang merupakan salah satu dari sepuluh

eksportir produk perikanan di dunia, sehingga Indonesia ingin

bekerjasama terutama di bidang perikanan dengan Vietnam sehingga

Indonesia dapat belajar teknik perikanan (Lestari, Puji, 2012). Peningkatan

kerjasama dalam bidang perikanan merupakan salah satu konsentrasi

kerjasama yang difokuskan dalam kerjasama komprehensif Indonesia dan

Vietnam sesuai dengan yang disepakati pada point 26 dalam kerjasama

kemitraan komprehensif dengan Vietnam.

Selain hubungan baik kerjasama dalam bidang perikanan,

Indonesia dan Vietnam juga memiliki hubungan yang baik dalam sektor

perdagangan. Hubungan kerjasama perdagangan yang baik mendukung

stabilitas perekonomian kedua negara. Nilai perdagangan RI-Vietnam

pada tahun 2008 mencapai US$ 2,52 milyar dan tahun 2009 mencapai

US$ 2,18 milyar dengan surplus di pihak Indonesia, pada delapan bulan

pertama tahun 2010 volume perdagangan mencapai US$ 1,863 milyar

(Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2010). Peningkatan kerja sama

perdagangan yang sangat berarti, hingga mencapai lebih dari 50% volume

perdagangan dari tahun 2010–2011, dan bahkan menargetkan akan

mencapai lebih dari USD5 milIar pada tahun 2015 mendatang (Badan

Kerjasama Parlemen DPR RI, 2012). Dalam plan of action kerjasama

46

Vietnam, kedua negara memiliki target perdagangan langsung dengan

angka yang cukup tinggi, dengan menargatkan di angka USD 10 Miliar

pada tahun 2018 (The Goverment of Indonesia and Vietnam, 2013). Selain

itu jumlah perdagangan Indonesia dan Vietnam terus meningkat dengan

surpluse di pihak Indonesia (Kementrian Luar Negeri RI, 2014). Oleh

karenan itu hubungan baik dalam bidang perdagangan tetap dijaga oleh

Indonesia karena perdagangan merupakan salah satu point dalam PoA

kerjasama komprehensif Indonesia dan Vietnam.

Selain perdagangan dan perikanan hal lain yang menguntungkan

Indonesia antara lain terbukanya lapangan kerja baru dalam bidang

pariwisata. Salah satu alat ukur untuk mengukur stabilitas ekonomi suatu

negara adalah dengan melihat penurunan angka kemiskinan dan juga

pengangguran (International Labour Organization, 2015). Pada tahun 2011

sebanyak 98 juta orang yang bekerja secara langsung di bidang Travel and

Tourism, bidang pariwisata memperkerjakan 6 kali lebih banyak dari

manufaktur otomotif yang hanya 20 juta orang, dari industri kimia global

yakni 22 juta orang, dari industri pertambangan global yakni 23 juta orang,

industri komunikasi global yakni 49 juta orang dan dari industri jasa

keuangan global yakni 65 juta orang (Yahya, 2015). Dengan

memperpanjang point kerjasama dalam bidang pariwisata pada kerjasama

kemitraan strategis maka akan membuka peluang yang baik bagi Indonesia

untuk masalah penanganan pengangguran dengan adanya lapangan kerja

baru dalam bidang pariwisata melalui kerjasama dengan Vietnam hal ini

47

sesuai dengan point 37 dalam kerjasama kemitraan strategis yang

membahas bidang pariwisata kedua negara dengan tujuan menambah

sumberdaya manusia baru yang mumpuni dalam bidang pariwisata.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan ada banyak keuntungan

dan peluang yang didapatkan Indonesia, oleh karena itu faktor ekonomi

yang dalam hal ini kerjasama perikanan, perdagangan dan terbukanya

lapangann baru bagi penduduk Indonesia dalam bidang pariwisata dapat di

peroleh Indonesia dengan menjaga hubungan baik dengan Vietnam salah

satunya dalam bidang pariwisata. Hal ini dapat melandasi diperpanjangnya

kerjasama di bidang pariwisata dan menjadi pertimbangan bagi Indonesia

walaupun pada tahun pertama pelaksanaan kerjasama kemitraan

Komprehensif jumlah wisatawan Vietnam justru menurun.

2. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu faktor yang

membuat Indonesia terus melakukan perpanjangan kerjasama dalam

bidang pariwisata dengan Vietnam. Indonesia dan Vietnam merupakan

negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara

banyak negara yang memilki kesamaan sejarah, sosial, budaya dan juga

kesamaan persaudaraan (DPR RI, 2013).

Dengan adanya kesamaan sosial dan budaya yang dimiliki oleh

kedua negara akan menjadikan sebuah potensi bagi Indonesia untuk

meningkatkan jumlah wisatawan Vietnam yang sempat menurun pada

awal pelaksanaan kerjasama kemitraan komprehensif.

48

Gambar IV.1. Candi Borobudur

Sumber : National Geographic

Mayoritas agama penduduk Vietnam adalah Budha (Vietnam,

Voice of, 2013). Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dengan

adanya situs Budha terbesar di dunia yang berada di Magelang Jawa

Tengah yang tidak jauh dari Yogyakarta. Dengan adanya Situs Candi

Borobudur, potensi yang dimiliki situs ini dapat meningkatkan jumlah

wisatawan vietnam yang datang ke Indonesia. Hal ini senada dengan apa

yang disampaikan oleh Prof Van Der Putten seorang Professor

Austronesia dari Universitas Hamburg Jerman yang mengatakan:

“To cooperate that we do something that is interesting for tourists.

What do people like? OK, they like certain landmarks, natural

landmarks. So you could sell trips to Halong Bay, very scenic

group of islands, together with trip to Bali or trip Yogyakarta and

visiting several Buddhist temples around Yogyakarta”

49

“Untuk bekerja sama yang kita lakukan adalah menarik perhatian

wisatawan. Apa yang orang suka? OK, mereka suka landmark

tertentu, landmark alami. Jadi Anda bisa menjual perjalanan ke

Halong Bay, kelompok yang sangat indah dari pulau-pulau,

bersama-sama dengan perjalanan ke Bali atau perjalanan

Yogyakarta dan mengunjungi beberapa kuil Buddha di sekitar

Yogyakarta”

Hal senada juga di sampaikan oleh Konsul Jenderal RI untuk Ho

Chi Minh, Jean Anes ia mengatkan :

Potensi turis Vietnam sangat besar, ada hampir 80 persen

penduduk Vietnam yang beragama Budha ingin ke Candi

Borobudur untuk wisata religi (Tempo , 2016).

Dari pernyataan yang dikemukakan di atas, dapat dilihat Indonesia

masih memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan oleh Indonesia

sebagai daya tarik bagi wisatawan Vietnam untuk berkunjung. Dengan

pertimbangan kesamaan agama ini dapat dijadikan Indonesia untuk tetap

melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata dengan Vietnam karena

adanya situs agama Budha yang menjadi tujuan utama wisatawan Vietnam

dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Borobudur.

Selain budaya, ada kesamaan lain yang dimiliki oleh Indonesia dan

Vietnam yaitu kesamaan sejarah. Indonesia dan Vietnam merupakan

negara di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaannya melalui

perjuangan. Kesamaan ini yang melandasi kedekatan Presiden Indonesia

pertama Ir. Soekarano dan Ho Chi Minh yang dimulai pada tahun 1955

(DPR RI, 2013). Kedekatan ini juga melandasi kerjasama dibidang lain

termasuk pariwisata untuk dikembangkan dengan dasar kesamaan sejarah.

50

Hal senada juga dikatakan oleh Dubes Vietnam untuk Indonesia Hoang

Anh Tuan,ia mengatakan:

“Banyak masyarakat Vietnam mengunjungi Jakarta, Surabaya, Bali,

dan banyak tempat lainnya di Indonesia, ia juga menuturkan bahwa

banyak kemiripan antara Vietnam dan Indonesia, selain sama-sama

merdeka pada 1945, dapat dilihat di Surabaya banyak bangunan

bersejarah yang bentuknya seperti ada di Vietnam, hal ini menjadi

alasan tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung dan menjadi

alasan bagi kedua negara untuk terus mempererat kerjasama

dibidang pariwisata”(Republika, 2016).

Selain terkait kedekatan presiden Soekarno dan Ho Chi Minh. Pernyataan

lain yang mendukung juga dikemukakan oleh Prof Van der Putten yang

mengatakan:

“In Central Vietnam there is Cham kingdom, which is - speaking people

who had ties since the 4th century with Java and other regions in

Indonesia. So there is a very old historical ties after the so-called Chinese

conquest of Vietnam. there are historical ties culturally between Cham

and Java, but they’re growing apart because of historical development”.

"Di Vietnam Tengah ada Cham kerajaan, yang berbicara orang-orang

yang memiliki hubungan sejak abad ke-4 dengan Jawa dan daerah lain di

Indonesia. Jadi ada ikatan sejarah yang sangat tua setelah disebut

penaklukan Cina Vietnam. ada ikatan sejarah budaya antara Cham dan

Jawa, tapi mereka tumbuh terpisah karena perkembangan sejarah ".

Dengan adanya kesamaan sejarah ini dapat menjadi daya tarik

sendiri bagi wisatawan asal Vietnam untuk berkunjung. Hal ini yang

menjadi alasan bagi Indonesia untuk terus melanjutkan kerjasama dalam

bidang pariwisata dengan Vietanm. Dalam kerjasama kemitraan strategis

yang disepakati oleh kedua negara, pada point ke 37 kedua negara untuk

sepakat melakukan promosi dan pameran pariwisata. Dengan adanya

kesamaan ini maka menjadi peluang bagi Indonesia untuk

51

mempromosikan hal ini dan dapat disimpulkan hal ini sebagai alasan

Indonesia tetap melanjutkan kerjasama pariwisata dalam kerjasama

kemitraan strategis.

3. Faktor Geografis

Selain faktor ekonomi, sejarah dan kebudayaan, faktor geografis

juga merupakan alasan bagi Indonesia untuk tetap melakukan kerjasama

dengan Vietnamn. Kondisi geografis negara juga merupakan penentu yang

menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan

internasional (Lestari, Puji, 2012). Dengan mengetahui kondisi geografis

suatu negara akan memetakan kerjasama apa yang akan cocok di bangun.

Gambar. IV. 1. Letak Geografis Vietnam

Sumber : National Geographic

Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki letak

geografis yang bagus dan banyak memiliki potensi di berbagai bidang.

52

Dari kondisi geografi, Vietnam merupakan salah satu negara di kawasan

Asia Tenggara.Vietnam merupakan negara republik yang terletak di

bagian timur semenanjung Indo-cina, dengan ibukota Hanoi. Secara

astronomis, Vietnam terletak antara 23 LU – 29 LU dan 105 BT – 109 BT.

Luas Negara Vietnam 1.650 kilometer dari utara ke selatan dan memiliki

garis pantai yang sangat panjang sekitar 3000 kilometer (World Atlas,

2012).

Menurut Daldjoeni dalam bukunya, geografi politik adalah suatu

analisis geografis dari gejala politik, sangat diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan dari masing-masing negara tersebut, Vietnam dan Indonesia

sebagai suatu negara yang bertetangga (Daldjoeni, 1991). Kebijakan

nasional suatu negara ditentukan oleh posisi, wilayah, sumber kekayaan,

batas wilayah (Daldjoeni, 1991).

Berbicara masalah jarak, Indonesia dan Vietnam merupakan negara

bertetangga yang tidak begitu jauh jaraknya untuk ditempuh, durasi

waktu penerbangan Jakarta ke Ho Chi Minh dapat ditempuh dengan

waktu terbang tiga jam bahkan waktu tempuh ini lebih cepat dibanding

waktu tempuh Jakarta ke Papua yang memakan waktu penerbanagn

sekitar empat jam (Garuda Indonesia, 2016).

Pertimbangan jarak yang tidak terlalu jauh maka akan

memungkinkan bagi para wisatawan dari kedua negara untuk berwisata

dengan pertimbangan jarak, biaya dan waktu. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Prof. Van Der Jan yang mengatakan :

53

“.........also another factor is the location between Vietnam and

Indonesia was very close, It will also detriment the cooperation”

(Putten, 2016).

“ dan juga faktor lain adalah lokasi antara Vietnam dan Indonesia

yang sangat dekat, hal tersebut juga menentukan kerjasama (Putten,

2016).

Dengan pertimbangan ini salah satu tujuan kerjasama untuk

menambah kunjungan wisatawan di kedua negara dapat terwujud.

Dengan adanya pertimbangan jarak ini maka dapat dijadikan potensi bagi

Indonesia untuk mempromosikan wisata menarik dengan jarak yang

dekat sehingga akan memicu bertambahnya kunjungan wisatwan dari

Vietnam ditambah dengan telah dibukanya rute penerbangan langsung di

kedua negara sebagai hasil dari kerjasama kemitraan komprehensif.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari sisi luar negara yang

menentukan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini faktor eksternal merupakan

sebuah faktor yang berasal dari luar Indonesia dan juga Vietnam. K.J Holsti

menjelaskan ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar

negeri. Faktor–faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri

diantaranya, sistem ekonomi internasional, masalah regional maupun global,

Hukum internasional opini dunia dan juga tindakan aktor lain. Namun pada

bagian ini penulis mengambil faktor tindakan aktor dan juga faktor masalah

regional dalam kasus kerjasama pariwisata karena penulis anggap dua faktor ini

memiliki pengaruh penting terhadap kasus ini.

54

1. Faktor Tindakan Aktor Lain

Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan

kesejahrteraan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Hal tersebut bisa

dilihat dari potensi yang dimiliki suatu negara, termasuk potensi pariwisata.

Pada masa globalisasi saat ini, pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor

industri yang berkembang dalam dalam cakupan internasional, pariwisata

saat ini juga dirasa telah berkembang dan memiliki prospek yang

menjanjikan untuk dikembangkan (Budi, 2013).

Secara global, pariwisata dianggap sebagai salah satu aspek penting

dalam perekonomian dunia. Saat ini banyak negara yag mulai fokus

terhadap pengembangan parwisata dinegaranya. Pariwisata merupakan

sektor yang memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian

negara dan juga dunia.

Salah satu faktor yang menjadi alasan untuk Indonesia tetap

melanjutkan kerjasama dalam bidang pariwisata pada kerjasama kemitraan

startegis adalah dampak positif yang dihasilkan oleh kerajasama ini.

Dampak positif ini disampaikan oleh aktor lain diluar kedua negara yang

bekerjasama yaitu Vietnam dan Indonesia. Dampak positif yang akan

didapatkan dari perkembangan pariwisata dalah terbukanya lapangan kerja

yang baru dari sektor pariwisata dan juga meningkatkan pendapatan negara

(International Labour Organization, 2009). Dalam peningkatan sektor

pariwisata, ILO memiliki peran yang penting bagi Indonesia. Menrut ILO

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang cukup banyak,

55

bila sektor pariwiwsta ditingkatkan dengan baik maka akan membuka

peluang kerja yang baru, oleh karena itu ILO membantu dengan mendirikan

sekolah pariwisata di Bali untuk mencetak insan yang mumpuni di bidang

pariwisata (International Labour Organization, 2009).

Dalam hal ini dapat dilihat peranan dan beberpa pernyataan ILO

terhadap pariwisata dan juga dukungan ILO untuk kemajuan pariwisata di

Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan sebagai tindakan aktor lain yaitu ILO

karena ILO merupakan aktor diluar kerjasama antara Indonesia dan juga

Vietnam. Dengan dukungan ILO untuk mengembangkan sektor pariwisata

di Indonesia maka dukungan ini dapat dijadikan sebagai alasan oleh

Indonesia untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang pariwisata dengan

Vietnam.

2. Faktor Kondisi Regional

Faktor lain yang menjadi alasan bagi Indonesia untuk melanjutkan

kerjasama dalam bidang parwisata dengan Vietnam adalah kondisi regional

kedua negara. Di kawasan Asia Tenggara telah terbentuk perhimpunan

kerjasama negara negara Asia Tenggara yakni Associaton Southeast Asian

Nations (ASEAN). ASEAN telah didirikan sejak tahun 1967 oleh 5 negara

Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura di

Bangkok, Thailand (ASEAN Tourism Forum, 2016). Sejak ASEAN

didirikan pada tahun 1967 oleh lima negara pendirinya, ASEAN terus

berkembang dan terus giat membentuk berbagai forum untuk mencapai

Visi bersama ASEAN yaitu untuk hidup damai bersama dan mencapai

56

stabilitas di kawasan hingga ASEAN kemudian membentuk ASEAN

Community (ASEAN, 2014).

ASEAN Community terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN Political-

Security Community, ASEAN Economic Community, (AEC) and ASEAN

Socio-Cultural Community (ASEAN, 2015). Di ASEAN sendiri sektor

Pariwisata termasuk bagian dari AEC, pariwisata merupakan sektor

penting yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi

negara dan sebagai inetegrasi sosial dan budaya. Dan dalam hal ini

ASEAN memberikan wadah dan dukungan bagi negara anggota ASEAN

termasuk Indonesia dan Vietnam untuk bersama meningkatkan ekonomi di

kawasan Asia Tenggara melalui sektor pariwsiata. Dengan dukungan dan

wadah yang diberikan oleh ASEAN peluang kerjasama dan potensi

pariwisata akan lebih mudah untuk meningkat.

Grafik. IV.1 Kedatangan Wisatawan Intra dan Ekstra ASEAN

Sumber : www.asean.org

-

20.000,0

40.000,0

60.000,0

80.000,0

100.000,0

120.000,0

2010 2011 2012 2013

Intra ASEAN

Ekstra ASEAN

Total

57

Dampak nyata yang dapat dilhat dari dukungan ASEAN dalam

sektor pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan. Kunjungan

wisatwan di Kawasan Asia Tenggra yang cukup tinggi dan terus

meningkat di setiap tahunya. Secara keseluruhan pada tahun 2010 total

wisatawan yang berkunjung ke ASEAN baik intra ASEAN maupun ekstra

ASEAN berjumlah 73.752 orang kemudian meningkat drastis pada tahun

2013 menjadi 102.199. orang.

Selain itu ASEAN juga memiliki forum yang secara khusus

membahas mengenai pariwisata yang ada di kawasan Asia Tenaggara.

Forum ini merupakan forum yang diadakan secara tahunan yang disebut

dengan ASEAN Tourism Forum (ATF). ATF merupakan kerjasama yang

didalamnya terdapat 10 negara anggota ASEAN yang bekerja sama antar

pemerintah dan juga dengan melibatkan pihak swasta dengan tujuan untuk

peningkatan kerjasama dan melakukan kolaborasi yang saling

menguntungkan dalam menghadapi persaingan global di bidang

pariwisata. Dengan kerjasama ini diharapkan potensi wisata ASEAN dapat

dengan mudah diketahui oleh dunia dan menjadi tujuan wisata dunia

(Budi, 2013). Dengan adanya ATF yang intens diadakan setiap tahun

dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk turut serta dalam

meningkatkan pariwisata dengan mengadakan kerjasama dengan negara

angota ASEAN secara multilateral atau bilateral seperti dengan Vietnam.

Dengan kondisi seperti ini dan juga dukungan dari ASEAN yang

cukup intens untuk Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara maka

58

hal ini dapat dijadikan sebagai faktor eksternal untuk Indonesia untuk terus

melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam sebagai salah satu cara

untuk meningkatkan kepariwisataan di Indonesia dengan menjadikan ini

peluang dan pilihan yang tepat untuk bekerjasama dengan Vietnam dalam

bidang pariwisata untuk kemajuan pariwisata Indonesia.

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia dan Vietnam merupakan kedua negara di Asia Tenggara yang

memiliki hubungan baik sejak 60 tahun yang lalu. Hubungan diplomatik yang

baik ini sudah lama terjalin bahkan sejak masa Presiden RI pertama Ir. Soekarno

dengan Ho Chi Minh. Dengan hubungan yang baik ini banyak terbentuk

kerjasama antar kedua negara, termasuk kerjasama dalam bidang pariwisata.

Indonesia memulai hubungan kerjasama dalam bidang pariwisata dengan

Vietnam sejak masa pemerintahan Orde Baru. Kerjasama tersebut terjalin hingga

pada tahun 2013 terbentuk kerjsama kemitraan strategis antara Indonesia dan

Vietnam yang didalamnya terdapat beberapa point yang khusus membahas

pariwisata. Sebelum kerjasama ini ditandatangani sudah ada sebelumnya

kerjasama Kemitraan Komprehensif yang didalamnya juga membahas beberapa

point khusus terkait pariwisata. Dalam penelitin ini, fokus penulis terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi perpanjangan kerjasama ini. Karenan bila mengacu

pada data jumlah wisatawan Indonesia lebih banyak yang datang ke Vietnam

dibanding wisatawan Vietnam yang datang ke Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk melanjutkan kerjasama dengan

Vietnam dalam bidang pariwisata memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan

nasional Indonesia selain tujuan mendasar untuk mendapatkan keuntungan di

kedua belah pihak. Bila menjadikan data jumlah wisatawan Indonesia yang datang

60

ke Vietnam maka kunjungan wisatawan Indonesia tentu lebih banyak dibanding

wisatawan Vietnam yang datang ke Indonesia. Bila melihat faktor ini tentu

kerjasama ini terlihat lebih unggul dipihak Vietnam.

Menurut K.J Holsti ada dua faktor berupa faktor internal dan juga

eksternal yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kasus

ini dua faktor internal yang menjadi alasan perpanjangan kerjasama pariwisata

Indonesia dan Vietnam adalah faktor geografis, budaya, dan juga faktor ekonomi.

Dilihat dari faktor eknomi, Vietnam merupakan negara yang unggul di bidang

perikanan, akan sangat menjanjikan bagi perkembangan perikanan Indonesia bila

melakukan kerjasama dengan Vietnam, dalam hal ini kerjasama di bidang

pariwisata akan mempererat hubungan Indonesia dan juga Vietnam untuk

bekerjasama di bidang lain. Selain itu, perdagangan Indonesia dan Vietnam juga

terus membaik dan meningkat setiap tahun, dan Indonesia selalu surpluse. Dengan

kondisi yang baik seperti ini kerjasama di bidang pariwisata akan menambah

harmonis hubungan Indonesia dan Vietnam. Selain itu jumlah tenaga kerja juga

mempengaruhi peningkatan ekonomi suatu negara. Dengan berkurang nya

pengangguran suatu negara maka menandakan adanya peningkatan di bidang

ekonomi. Pada data ditampilkan bahwa kerjasama pariwisata membuka lahan baru

untuk tenaga kerja dan juga memberikan sumbangsih untuk pengurangan

pengangguran di Indonesia.

Hal lain yang juga masih merupakan faktor Internal adalah faktor

geografis. Kondisi geografis secara jarak antara Indonesia dan Vietnam tidak

terlalu jauh. Salah satu keuntungan dan alasan bagi Indonesia adalah kondisi jarak

61

yang yang tidak terlalu jauh akan mempemudah wisatawan untuk berkunjung

ditambah dengan penerbangan langsung yang merupakan output dari kerjasama

pariwsata yang sebelumnya ditanda tangani.

Faktor lain yang menurut KJ. Holsti mempengaruhi kebijakan luar negeri

suatu negara adalah faktor Eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang

mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negari yang datang dari pihak luar.

Dalam kasus ini dua faktor faktor eksternal yang mempengaruhi adalah tindakan

aktor lain dan juga faktor masalah regional.

ILO merupakan bagian dari Persatuan Bangsa Bangsa yang memiliki

konsentrasi di bidang tenaga kerja. ILO sendiri telah memberikan respon terhadap

perkembangan ketenagakerjaan dalam bidang pariwisata di Indonesia. Salah satu

hal yang dilakukan oleh ILO adalah dengan membuat sekolah pariwisata di Bali

untuk mempersiapkan tenga kerja yang mumpuni di bidang pariwisata. Selain itu

menurut ILO Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak akan

memberikan perubahan perekonomian yang signifikan bagi perekonomian

Indonesia dengan mengembangkan sektor pariwisata dan menambah tenaga kerja

di bidang tersebut. Hal ini dapat dijadikan salah satu faktor bagi Indonesia untuk

melanjutkan kerjasama pariwisata dengan Vietnam dengan alasan perekonomian

dan peningkatan jumlah tenaga kerja.

Dalam sektor pariwisata, ASEAN memiliki fokus sendiri untuk

meningkatkan potensi pariwisata. Pariwista merupakan salah satu bagian dari

AEC, pariwisata merupakan sektor penting yang memegang peranan penting

dalam pembaguanan ekonomi negara dan sebagai inetgrasi sosial dan budaya. Di

62

kawasan Asia Tenggara juga terdapat ATF yang merupakan wadah bagi negara

anggota di kawasan ini untuk bekerjasama dan meningkatkan kepariwisataan di

ASEAN. Dengan support dari ASEAN ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia

untuk menigkatkan kepariwisataan termasuk dengan bekerjasama dengan

Vietnam.

Pada akhirnya kerjasama di bidang pariwista layak untuk dilanjutkan

karena kerjasama ini berdampak baik bagi Indonesia walaupun dari segi jumlah

kunjungan wisatawan Vietnam lebih disuntungkan dari Indonesia. Selain itu

hubungan Indonesia yang sudah harmonis dan akan membantu untuk

mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Kerjasama Parlemen DPR RI. (2012). Diplomasi Parlemen Indonesia di

Asia Tenggara. Jakarta: DPR RI.

Burchill, S. (2005). Theories of Internatioanl Relation. New York : Palgrave

Macmillan.

Cipto, D. B. (2010). Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Daldjoeni. (1991). Dasar-Dasar Geografi Politik. Bandung: Citra Aditya.

DPR RI. (2013). Strategic Pairing Indonesia and Vietnam. Jakarta: DPR RI.

Gorman, P. T. (1991). Understanding Global Issues. California: Cole

Publishing Company.

Harun, D. R. (2008 ). Posisi Transportasi dalam Kepariwisataan .

Holsti, K. (1992). International Politics A Framework for Analysis 6th. New

Jersey: Simon and Schuster Company.

International Labour Organization. (2009). Implikasi Krisis Ekonomi Global

Terhadap Lapanagan kerja Pariwisata. Desember: Organisasi Perburuhan

Internasional.

International Labour Organization. (2015). Memperkuat daya saing dan

produktivitas. Jakarta: ILO Jakarta.

Holsti, K. (1988). Politik internasional Jilid II Terjemahan M Tahrir Azhari.

Jakarta: Airlangga.

Holsti, K. (1992). Politik Internasional:Suatu Kerangka Analisa. Bandung :

Bina Cipta.

xv

Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). Pengantar Studi Hubungan Internasional

Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2010). Diplomasi Indonesia 2010. Jakarta:

Kemenlu Indonesia.

Kementrian Luar Negeri RI. (2014). Buku Diplomasi Indonesia 2014. Jakarta:

Kementrian Luar Negeri RI.

Badan Kerjasama Parlemen DPR RI. (2012). Diplomasi Parlemen Indonesia di

Asia Tenggara. Jakarta: DPR RI.

Emma P.Y Wong, N. M. (2014). A Model of ASEAN Collaboration in

Tourism. . Journal of University of New South Wales, Australia .

Kementrian Pariwisata. (2012). Kerjasama Perjanjian Bilateral bidang

Pariwisata. Jakarta: kementrian Pariwisata.

Papp, D. S. (1997). Contemporary International Relation: Framework and

undertanding. boston: Ally and bacon.

Pettiford, j. S. (2009). International Relation: Perspectives and Theme.

England: Pearson Education Limited.

Spillane, J. (1994). Pariwisata Indonesia (Siasat Ekonomi dan Rekayasa.

Yogyakarta: Kanisius.

Rosenau, J. (1969). Lingkage Politics : Essay on the Converage of National and

International System. New York : The Free Press.

Stokes, J. (2007). How To Do Media and Cultural Studies: Panduan Dalam

Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya. Yogyakarta: Bentang.

Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .

Bandung : Alfabeta.

Yoeti, O. A. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.

Lestari, P. (2012). Motivasi Indonesia Bekerjasama denngan Vietnam di Sektor

Perikanan. Pekan Baru: Universitas Riau.

xvi

Lestari, P. (2012). Skripsi: Motivasi Indonesia Bekerjasama dengan Vietnam

dibidang Perikanan 2010. Pekan Baru, Riau: Universitas Riau.

Plan of Action ndonesia and Vietnam . (2013). Ho Chi Minh

Widyasti, F. R. (2013). Strategi Promosi Wisata Pada Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung . Yogyakarta:

Universitas Neger Yogyakarta.

The Goverment of Indonesia and Vietnam. (2013, october 6). Plan of Action

In period of 2014-2018 for the implementation of the startegic partnership between

the republic of Indonesia and the socialist republic of vietnam. Plan of Action . Bali.

Jurnal dan Dokumen

Ratih Herningtyas, S. A.-B. (2014, September 29). Punya Posisi Strategis, Indonesia

Harus Mampu Jaga Hubungan Baik Dengan Negara Lain.Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta Diakses pada 1 November 2016.:

(http://www.umy.ac.id/punya-posisi-strategis-indonesia-harus-mampu-jaga-

hubungan-baik-dengan-negara-lain%E2%80%8B.html)

Center for Democracy and Citizenship . (2012, Januari). Creating a Plan Action.

Public Achievment : Diakses pada 27 Oktober 2016,

(http://inside.augsburg.edu/publicachievement/files/2012/12/ActionPlan.pdf)

Emma P.Y Wong, N. M. (2014). A Model of ASEAN Collaboration in Tourism. .

Journal of University of New South Wales, Australia .

xvii

Treaty Kementrian Luar Negeri RI. (2003). Basis Data Perjanjian Internasional.

Basis Data Perjanjian Internasional. Diakses pada 10 Oktober

2016(http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1868_VNM-2003-0022.pdf)

Kementrian Pariwisata. (1994, april 27). Memorandum saling penegrtian Indonesia

dengan vietnam. Kementrian Pariwisata RI Diakses pada 18 September

2016(file:///C:/Users/cs-pc/Downloads/Documents/Vietnam_2.pdf)

Kementrian Luar Negri RI. (2016). Treaty Kementrian luar Negeri RI.Basis Data

Perjanjian Internasional: Diakses pada 25 Oktober 2016

(http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=1

44&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1)

Yahya, A. (2015, April 29). Bappenas. Kementreian BPN/ Bappenas: diakses pada 6

Desember 2016

http://musrenbangnas.bappenas.go.id/files/pramus/penutupan/1.%20Paparan%2

0Menteri%20Pariwisata.pdf

Website

Arisandy, Y. (2014, Juni 25). Indonesia-Vietnam peringati 60 tahun hubungan

diplomatik. Antara. Diunduh pada 20 November 2016

(http://www.antaranews.com/berita/503480/indonesia-vietnam-peringati-60-

tahun-hubungan-

diplomatik?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news)

xviii

ASEAN Tourism Forum. (2016). about ASEAN Tourism Forum.ASEAN Tourism

Forum. Diunduh pada 24 Oktober, 2016. (http://atf2016.com/Objectives.php)

ASEAN Tourism Forum. (2016). ASEAN Tourism Forum. Diakses pada Juni 17,

2016, (http://atf2016.com/Objectives.php)

Badan Pusat Statistik. (2016, october 11). Badan Pusat Statistik. Badan Pusat

Statistik : Diakses pada11 Oktober 2016.:

(https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1388)

Bisnis Industri. (2014). Industri. Bisnis Industri: Diakses pada. 15 November

2016. http://industri.bisnis.com/read/20140902/98/254519/vietnam-berencana-

tambah-penerbangan-langsung-ke-indonesia

Demografi Indonesia . (2010, Juni 18). Keadaan Geografis Indonesia. Demografi

Indonesia. Diakses pada 10 November 2016 (

http//www.demografiIndonesia.html)

Denny Armandhanu. (2013, Juni 26). Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Vietnam

Sambangi Indonesia. Viva. Diakses pada 1 Desember 2016

http://www.viva.co.id/prancis2016/read/423983-tingkatkan-kerja-sama-

presiden-vietnam-sambangi-indonesia

xix

Detik News. (2016, April 10). Warga Vietnam Mayoritas Berbahasa Indonesia.Detik

News. Diakses pada 1 Desember

2016.(http://www.deliknews.com/2016/04/10/warga-vietnam-mayoritas-

berbahasa-indonesia)

Garuda Indonesia. (2016, Desember 2). Garuda Indonesia.,Booking Ticket Garuda.

Diakses pada 20 November 2016. (https://booking.garuda-

indonesia.com/plnext/garudaindonesiaDX/FlexPricerAvailability.action;jsessio

nid=bHnYNXtcQPQGE5KeElgihxgSlRi-PgXaEtFt3jNPdD2Az_CKOhnp!-

1119785090!234775790!1481096133468?B_LOCATION_1=CGK&E_LOCA

TION_1=SGN&B_DATE_1=201612140000&DATE_RA)

Hartono, R. Persahabatan Bung Karno Dan Ho Chi Minh. Berdikari Online: diakses

pada 6 Desember 2016 http://www.berdikarionline.com/persahabatan-sukarno-

dan-ho-chi-minh/

Indonesia Investment . (2015). Industri Pariwisata Indonesia. Indonesia Investment:.

Diakses 15 November 2016 (http://www.indonesia-

investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051)

KBRI Hanoi Vietnam. (2016, Maret 30). kementrian luar negri Republik Indonesia .

Diakses 27 April 2016. (http://kemlu.go.id/id/berita/berita-

perwakilan/Pages/Jaring-Wisatawan-Vietnam,-Indonesia-Kembali-Gelar-Sales-

Mission-di-Hanoi.aspx)

xx

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi. (2015). Kdutaan Republik Indonesia di

Hanoi . Diakses 26 Juni 2016.

(http://www.kemlu.go.id/hanoi/id/Pages/Vietnam.aspx)

kompas. (2016). Kompas.Travel Kompas. Diakses pada 10 November 2016

http://travel.kompas.com/read/2016/09/11/152700927/menelisik.upaya.indonesi

a.menggaet.wisatawan.vietnam

Ministry Culture, Sport and Tourism Vietnam . (2015, November 1). Vietnam

Tourism.Diakses pada 1 April 2016, from

(http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/9761)

Pikiran Rakyat. (2015). Festival Wonderful Indonesia di Ho Chi Minh City, Orang

Vietnam Ingin Terbang Langsung ke Bali. Diakes pada 6 Desember 2016,

(http://www.pikiran-rakyat.com/wisata/2016/10/01/festival-wonderful-

indonesia-di-ho-chi-minh-city-orang-vietnam-ingin-terbang

Republika. (2016, September 2). Republika News. Indonesia Jadi Negara Tujuan

Wisatawan Vietnam: Diakses pada 26 November 2016

(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/09/03/ocwnsm382-

indonesia-jadi-negara-tujuan-wisatawan-vietnam)

Tabloid Diplomasi . (2011, September 21). Tabloid Diplomasi . Indonesia sahabat

sejati Vietnam: Diakses pada 18 Oktober 2016

xxi

(http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/159-september-2011/1217-

presiden-vietnam-indonesia-sahabat-sejati.html)

Tempo . (2016, Oktober 1). Orang Vietnam Ingin Terbang Langsung ke Lokasi

Wisata. Tempo. Diakses pada 10 November

2016.(https://m.tempo.co/read/news/2016/10/01/296808839/orang-vietnam-

ingin-terbang-langsung-ke-lokasi-wisata)

Vietnam, I. (2012, Sepatember 12). Tentang Vietnam. from Vietnam : Investasi

Perdagangan dan Pariwisata. Diakses pada 13 Oktober 2016

(http://www.informasi-vietnam.com/2012/09/tentang-vietnam.html)

Vietnam, Voice of. (2013, Juni 23). Agama di Vietnam. Voice of Vietnam. Diakses

pada 20 Oktober 2016 (http://vovworld.vn/id-id/Kotak-Surat-Anda/Agama-

agama-di-Vietnam/159125.vov)

Vietnam, Voice of. (2013, Juni 27). Kunjungan Presiden Vietnam di Indonesia. Voice

of Vietnam. Diakses pada 10 November 2016 (http://vovworld.vn/id-id/Ulasan-

Berita/Kunjungan-Presiden-Vietnam-Truong-Tan-Sang-di-Indonesia-yang-

meningkatkan-hubungan-Vietnam-Indonesia/163316.vov)

Voice of Vietnam . (2015). Masa 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Vietnam

. VOV .

xxii

Voice of Vietnam. (2012, April 26). Voice of Vietnam ., from Vietnam menghadiri

Pekan Raya Hasil Perikanan Eropa ke-20 di Belgia. Diakses pada 8 Desember

2016 ( http://vovworld.vn/id-id/Berita/Vietnam-menghadiri-Pekan-Raya-Hasil-

Perikanan-Eropa-ke20-di-Belgia/81459.vov)

Wibowo, A. (2014, Desember 4). Indonesia-Vietnam jajaki kerjasama pariwisata.

Anatara News. Diakses pada 17 November 2016

(http://www.antaranews.com/berita/467474/indonesia-vietnam-jajaki-

kerjasama-pariwisata)

World Atlas. (2012, Januari 20). Vietnam. World Atlas:. Diakses pada 6 Desember

2016

(http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/vietnam/vnland.htm)

World Economif Forum. (2015). World Economic Forum. Diakses pada 4 April 2016

(http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-

2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/)

Lampiran 1

Teks Wawancara

Pembuat Soal wawancara : Dzikri Nurhabibi

Pewawancara : Maria Ulfah, S. Sos. Mahasiswi Austronesia,

Universitas Hamburg German

Narasumber : Prof. Jan Van Der Putten, Prof Bidang Austronesia

Universitas Hamburg, Jerman

WaktuWawancara : Selasa, 6 Desember 2016. Pukul 14.00Waktu

Hamburg

What, do you think, are the underlying factors that encourage the two nation

states to establish cooperation in the sector of tourism?

There are very old ties historically. In Central Vietnam there is Cham kingdom,

which is -- speaking people who had ties since the 4th century with Java and other

regions in Indonesia. So there is a very old historical ties after the so-called

Chinese conquest of Vietnam --

And also, The Cold War has drifted them apart, Vietnam was communist, and

during Cold War Indonesia as we all know was Capitalist after 65. So since then

they have been set apart. But now after the economic revival of Vietnam, they are

looking for sources of income. They might be looking also at more similarities

than differences - political differences - that drift them apart. This part of

Southeast Asia there have quite a few commonalities, but on the other hand,

because of all kinds of political contingencies, they have differences. So there are

underlining factors, commonality of history, a growing opportunity and

accelerating globalization - looking for outside sources of income so you’re

looking for tourism, production of all kinds of agricultural stuffs, like coffee and

tea. Vietnam is of course a good coffee producer, Indonesia as well. But I think

tourism has a better perspectives than the other.And also another factor is the

location between Vietnam and Indonesia was very close, It will also detriment the

cooperation.

In the case of Indonesia and Vietnam tourism, what factors do you think will

significantly strengthen the relations?

Again, certain similarities. What we have to look at is what are their assets. One

asset is cultural diversities. In Vietnam, what is always suppressed is the ethnic

diversities - in Indonesia too, by the way. Because in economic factors, one is

cheaper than 500. Because then it becomes chaos and difficult to manage. That

has been for a while now. And especially Indonesia is looking at -- the diversity as

an asset, rather than the hampering factor of the economy. So they are selling

Indonesia, let’s say, as a very multilingual, multiethnic country. Vietnam has

similar ethnic diversity but there is one ethnic group that for a long time has

dominated the rest, and I think it’s still dominating and it very much pushing to

the side, fossilizing the other ethnic groups, they are in the islands of Vietnam.

But they are also selling this ethnic diversity as an asset, to attract people, “come

look at our ethnic people.” So one thing is ethnic diversity.

Second is, of course, to cooperate that we do something that is interesting for

tourists. What do people like? OK, they like certain landmarks, natural landmarks.

So you could sell trips to Halong Bay, very scenic group of islands, together with

trip to Bali or trip Yogyakarta and visiting several Buddhist temples around

Yogyakarta. So, certain cooperation could also extend sales, and they should be

effective. If you really cooperate, you will have many choices for the tourists.

Is there any similarities in the culture, history, ethnic, religion in social aspects?

It’s always doubled, because they are different nations. Two different nations

always want to bring forward their differences because they want to develop

nationalism. But on the other hand, you’re part of the same region, so you have

many similarities. As I’ve said, there are historical ties culturally between Cham

and Java, but they’re growing apart because of historical development. And I

think now, especially in this globalizing world, as part of ASEAN, they could be

looking more at similarities than differences. But of course in Vietnam it’s a little

bit difficult because the political regime is quite conservatives. That is one of the

reasons why they are looking more at “OK, we are apart from the others”, so they

stress more on peculiarities rather than similarities.

Do you think that religion taking part in this cooperation? For example, in

Indonesia the majority is Muslim but in Vietnam the majority is not Muslim.

It depends on what you want from the religion. If you want to attract people for

halal tourism, for example, then it will be much easier to develop that in Indonesia

than Vietnam. But, again, the Chams, they are Muslim group that extends from

Vietnam to Cambodia. I know, in Cambodia they are supported by Malaysians

and they are developing a Malaysian type of Islam; so if Vietnam also wants to

attract halal tourism from either Indonesia, or Middle East, then that would be a

good prospect to develop it there. Other parts of religion, I don’t think Vietnamese

will have problem to come to Indonesia because of religion; Indonesians going to

Vietnam could be, but you could also look for the halal restaurants there in big

cities. Of course, the same problem or issue if you go to Thailand or Myanmar or

any other non-Muslim mainland Southeast Asian states, except perhaps Malaysia.

So, how about the heritage, perhaps for Vietnamese to visit Indonesian temples, is

it religious tourism?

I don’t think so. There are temples in Vietnam, but these temples are either

Buddhist monasteries, but not too many, because they are not like Thai

Buddhism. There are Hindu, again, that is in the Cham area. And many Christians,

so there are churches. But I don’t think there will be many people who visit

monuments in Indonesia or the other way around, because the Cham temples are

not that well-known, and you have bigger, nicer ones in Indonesia. So I think,

maybe Vietnamese want to visit the temples in indonesia. And maybe, again these

Chams, they develop a certain positive self-confident culture in Vietnam, the

Chams -- but I haven’t heard of any groups of Cham people coming to Indonesia.

Based on the data that Nahrowi gather in his research, he sees that the number of

Vietnam tourists who come to Indonesia is lower than Indonesian tourists that

come to Vietnam. So what do you think the aspects that influence this issue?

I haven’t done any research, but I would say that Vietnamese people are still not

looking at Indonesia as tourism destination, so they rather look at China maybe,

though they have difficult relationship with China. Perhaps, even more, they look

at US, and to certain extent to Europe. They don’t look at other nations in

Southeast Asia. Indonesians, they don’t have a very big diaspora and they tend to

visit nearby countries, so I think that is one big reason. I guess when Vietnamese

want to go abroad, they go abroad with their family and they stay for a longer

time, while Indonesians are like “OK, we have 2 days off, let’s go to KL. We’ve

been 10 times to KL and Singapore, now we go to Hanoi, because we haven’t

been there. So it’s time for our city trips.” Among Indonesians, it becomes very

popular.

So, do you have perhaps any suggestion, opinion, or comment about this interview

for him?

No. I know too little about his research to do any suggestion, so I don’t know. I

think it’s interesting to look at these two nations in Southeast Asia. One thing that

might be interesting, especially from the perspective of Indonesia is that there is a

growing sense of “we are Southeast Asians” or “we are part of ASEAN” because

one thing is the paper identity, if you go to Singapore, if you go to KL, you go to

Thailand, you don’t need a visa, right? So you just hop on, you don’t need to pay

fiscals anymore, so you just go on AirAsia flight form Surabaya and you go

straight to Manila, for instance, or Saigon, or other places. And with that, there is

a growing identity as “we are part of a bigger whole, not only Indonesia, but yeah,

there is bigger unit, which the identity is forging; being someone in Southeast

Asia”, and this, I think, is very new, it’s growing. Madonna is staging is

Singapore, let’s go to Singapore to see Madonna, so you book a trip for two days

just for that. Of course she also has a concert in Japan or America, but that’s much

further away, but Singapore is so close by. And this notion that it’s so close-by

has something to do with AirAsia because it has increased the mobility

enormously in Southeast Asia. And you get a sense of these distances are much

smaller, and much easier. In the old days, of course, you have to apply for a visa,

or firstly you buy a passport which is very hard in Indonesia. So this whole sense

is speeding up the mobility; and with that, there comes a certain sense of

Southeast Asian identity. The growing identity from the national identity become

the regional identity. Then, we would start competing, right? Of course, there’s

always, “I’m Javanese and I’m Indonesian.” But now, “I’m Javanese” is like “OK,

I was born in Jakarta” or “I was born in Surabaya” or “I was born in Semarang”

but my parents are from Kalimantan; so am I a Javanese? No. First of all, “I’m an

indonesian,” and then second, “I’m Southeast Asian,” and maybe “I’m a little bit

of Kalimantan.” This different parts of identities, they are shifting. And it’s

interesting. And for tourism, tourism is not just about shopping, or looking at

buildings or something like that, it’s part of a lifestyle; lifestyle has something to

do with identity, whether you feel good at home, or you feel relaxed, what kind of

personalities you put in yourself. For example, you come to Germany to study, 20

years ago, it’s almost unthinkable. I mean this is something special, and imagine

you have thousands of people going abroad. And it’s not just indonesians, of

course it’s everybody, it’s good to have foreign experience, it’s good for your

language.

Thank you very much.

You’re welcome.

~ . {;,. \' .... -- "~_.,..,.

~4-: ~~

REPUBLIK INDONES

RENCAINA AKSI P ~ERIODE 2012-2015

BAGI IMPLEMENTA.SI DEKLARASI

ANTARA REPUBLIK IND,ONESIA

DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM

TENTANG KERANGKA HUBUNGAN PERSAHABATAN DAN KEMITRAAN KOMPIR1EHENSIF

MEMASUKI ABAD KE-21

Dengan tekad untuk memperkuat hubungan persahabatan tradisional kerjasama komprehensif antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam dan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, menuju sebuah kemitraan strategis;

Didorong oleh tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama dalam Deklarasi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam Tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Komprehensif Meniasuki Abad Ke-21 (selanjutnya disebut Deklarasi Indonesia-Viet Nam) yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi;

l ' ' #'

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam sepakat untuk merealisasikan Rencana Aksi periode 2012-2015 (selanjutnya disebut Rencana Aksi) untuk m~engimplementasikan Deklarasi Indonesia Viet Nam sebagai berikut:

A. Kerjasama Politik

1. Terus mendorong saling pengertian dan saling dukung bagi komitmen kedua negara dalam asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah kedua negara;

2. Mendorong saling kunjung tingkat tinggi; antar Kementerian dan lembaga pada berbagai tingkatan serta hubungan antara masyarakat guna lebih memperkuat hubungan bilateral;

3. Membentuk Komisi Bersama Kerjasama Bilateral (JCBC) yang dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri kedua negara yang akan diseleng'garakan dua tahun sekali dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. JCBC akan menjadi forum untuk meninjau ulang dan memandu perkembangan kerjasama

bilateral di berbagai bidang sekaligus untuk bertukar pandangan mengenai permasalahan bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Kedua pihak oleh karenanya sepakat untuk mengoptimalkan peranan Pertemuan Konsultasi Bilateral Bersama untuk tingkat Pejabat Tinggi ( SOM JCM) dengan cara, diantaranya, menyelenggarakan SOM JCM setiap tahun dan secara bergantian di Indonesia dan Viet Nam. SOM JCM akan mengkoordinasikan persiapan- persiapan yang diperlukan untuk kesuksesan penyelenggaraan JCBC;

4. Untuk memajukan kerjasama antara kedua parlemen di antaranya dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Nasional Republik Sosialis Viet Nam yang ditandatangani di Jakarta pad a tanggal 1 Maret 201 0;

5. Mendorong penguatan kerjasama dan koordinasi antar-parlemen dalam organisasi- organisasi parlemen internasional seperti Uni Antar-Parlemen (IPU), Majelis Antar-Parlemen ASEAN (AIPA), Pertemuan Kem1itraan Parlementer Asia- Eropa (ASEP), Forum Parlementer Asia- Pasifik (APPF), Majelis Parlementer Asia (APA) dan Forum Para Anggota Perlemen Asia- Pasifik untuk Pendidikan (FASPPED);

6. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lebih lanjut dalam upaya menuju pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 melalui, diantaranya, mendorong pelaksanaan secara efektif Piagam ASEAN dan Roadmap Masyarakat A SEAN, seraya terus meningkatkan sentralitas A SEAN dalam arsitektur regional yang terus berkembang; terus menegakkan dan mempromosikan asas- asas yang telah diakui secara umum dan secara internasional telah dijunjung dalam instrumen- instrumen Politik ASEAN dan norma- norma regional seperti Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAG) di Asia Tenggara, Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC);

7. Melanjutkan kerjasama dalam mendorong perdamaian, keamanan dan keselamatan navigasi di Laut China Selatan, antara lain dengan bekerjasam1a dengan Negara-negara Anggota ASEAN lainnya dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk memastikan pelaksanaan secara menyeluruh dan efektif dari DOC sejalan dengan Pedoman lmplementasi DOC yang telah disepakati, dan penyelesaian akhir tata laku regional di Laut China Selatan;

8. Mempromosikan multilateralisme secara terus- menerus, memperkuat peranan vital dan kontribusi Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, penyelesaian sengketa secara damai, perlucutan senjata dan non-proliferasi senjata- senjata pemusnah massal, dan pembangunan berkelanjutan, serta menjamin keikutsertaan dan keterwakilan negara- negara berkembang dalam proses pembuatan keputusannya. Saling mendukung pencalonan masing- masing sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan- pemilihan selanjutnya dan, pada prinsipnya, menyediakan

dukungan bersama untuk pencalonan masing-masing di masa mendatang pada forum multilaterallainnya sesuai dengan semangat ASEAN;

9. Saling mendukung pada forum- forum regional dan internasional. Sehubungan dengan hal ini, Viet Nam telah sepakat untuk memberikan dukungannya bagi kesuksesan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011 dan Kerjasama Ekonomi Asia- Pasifik (APEC) pada tahun 2013;

10. Bekerjasama memajukan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara negara- negara berkembang dalam berbagai kerangka kerjasama seperti Gerakan Non-Biok (NAM), Kelompok 77 dan Cina, Kemitraan Strategis Baru Asia- Afrika (NAASP) dengan maksud untuk memajukan peranan dan kemampuan kerangka kerja ini untuk menyelesaikan permasalahan dan isu global; bekerja bersama dan dengan negara-negara ASEAN lainnya mempromosikan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat dalam kerangka kerjasama regional seperti APEC, Pertemuan Asia- Eropa (ASEM) dan Forum Kerjasama Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC);

11. 1Menyelesaikan perjanjian delimitasi Zona Ekslusif Ekonomi antara kedua negara dalam waktu dekat dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan kelautan serta penegakan hukum laut masing-masing.

B. Kerjasama Pertahanan dan Keamanan

12. Mendorong kerjasama antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Viet Nam dengan mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Penguatan Kerjasama antara Pejabat- Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Terkait yang ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010, dengan cakupan kerjasama meliputi pertukaran kunjungan antara instansi Pertahanan dan Angkatan Bersenjata, konsultasi berkala mengenai permasalahan pertahanan yang menjadi perhatian bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran intelijen militer, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, dan bidang- bidang kerjasama lainnya yang telah disepakati bersama;

13. Memperkuat hubungan intelijen bilateral antara Badan lntelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) dan General Department of Intelligence Kementerian Pertahanan Viet Nam;

14. Meningkatkan lebih jauh kerjasama intelijen dalam bidang yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama antara Badan lntelijen Negara (BIN) dan General Department of Intelligence Kementerian Keamanan Publik Viet Nam untuk mendukung deteksi dini dan peringatan dini terhadap terorisme, radikalisme, dan kejahatan transnasional demi perlindungan keamanan dan keselamatan nasional;

15. Mendorong hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, diantaranya, Organisasi Polisi Kriminal lnternasional (INTERPOL) dan Kepala- Kepala Polisi

ASEAN (ASEANAPOL) dalam menghadapi permasalahan keamanan non­tradisional seperti terorisme, penyelundupan, peredaran obat terlarang, perdagangan manusia, kejahatan ekonomi internasional, pencucian uang', kejahatan dunia maya, dan kejahatan- kejahatan transnasional dan terorganisasi lainnya melalui pelaksanaan perjanjian- perjanjian kerjasama yang sudah ada, terutama Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Mencegah dan Memerangi Kejahatan dan mendorong bidang-bidang kerjasama lain sesuai hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing-masing negara;

16. Mengembangkan kerjasama Kepala- Kepala Lembaga Keamanan ASEAN (MACOSA) dan Konferensi Masyarakat lntelijen ASEAN (A/CC);

17. Meningkatkan kerjasama saling berbagi pengalaman dan peningkatan kapasitas dengan cara mengintensifkan pertukaran pelatihan dan pendidikan di antara lembaga kepolisian, termasuk pelatihan bahasa Indonesia dan Vietnam, pelatihan untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, pelatihan pada Pusat Jakarta untuk Kerjasama Penegakan Hukum (JCLEC), pendidikan pada Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Rl (Sespim Polri). Kerjasama semacam itu hendaknya dilaksanakan dalam kerangka kerja persetujuan kerjasama keamanan diantara kedua negara;

18. Membangun kerjasama keamanan maritim dan peningkatan kapasitas yang lebih erat melalui saling berbagi informasi dan pengalaman terbaik serta pelaksanaan patroli laut yang terkoordinasi.

C. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

19. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi, llmiah, dan Teknis (JCESTC), khususnya dalam sektor- sektor industri kecil dan menengah ( SM/s) dan kerjasama teknis dengan maksud untuk menjajaki konsep, pendekatan, dan modalitas baru pada berbagai area kerjasama. Dalam hal ini, kedua pihak berkomitmen untuk meneruskan penyelenggaraan JCESTC berkala secara dua tahunan sesuai kesepakatan bersama, khususnya JCESTC ke-6 di Indonesia tahun 2011/2012 dan JCESTC ke-7 di Viet Nam tahun 2013/2014;

20. Mendorong pencapaian nilai perdagangan dua arah hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 dengan cara mendorong lebih jauh keterlibatan sektor swasta kedua negara yang lebih besar, diantaranya dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan promosi perdagangan bersama, pertukaran informasi, dan pertemuan bisn is;

21. Mendorong pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian Perdagangan Beras antara Kementerian Perdagangan Indonesia dan Kementerian lndustri dan Perdagangan Viet Nam. Mempercepat pembentukan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama dalam bidang Kopi Robusta dan

Komisi Bersama Kopi Robusta. Mendorong lebih jauh perdagangan dua arah untuk produk- produk pertanian, seperti lada, beras, dan produk- produk industri seperti alas kaki, kerajinan tangan, makanan dan minuman, produk farmasi, dan kosmetika;

22. Meningkatkan arus investasi dua arah dengan cara memajukan pertukaran, kontak di antara lembaga- lembaga otorita pengelolaan investasi kedua negara dan asosiasi- asosiasi bisnis untuk mempercepat proyek- proyek pada bidang yang potensial; menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat bisnis untuk mempromosikan perdagangan dan investasi langsung; dan mendorong pelaksanaan Persetujuan lnvestasi Komprehensif ASEAN;

23. Meningkatkan kerjasama bilateral pemrosesan dan penyulingan mineral dan batubara dengan cara memfasilitasi dan mendorong investasi sektor swasta di kedua negara;

24. Memperluas dan memperdalam kerjasama pada tingkat bilateral, regional dan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran kedua negara; dan untuk meningkatkan kemitraan ekonomi bcrdasarkan asas kesetaraan, saling menguntungkan, saling melengkapi, dan kemajemukan; mempercepat program- program kerjasama tiga pihak antara kedua negara dan negara ketiga, baik dengan entitas ekonomi maju ataupun berkembang; dan meningkatkan kerjasama mempromosikan ekonomi karbon rendah dan hijau;

25. Mendorong pertukaran keahlian, pengalaman, dan praktek- praktek terbaik tentang pelaksanaan kemitraan publik- swasta.

D. Kerjasama Pert:anian, Kehutanan, Ke/autan, Perikanan, dan Administrasi Pertanahan

26. Mempercepat pelaksanaan mekanisrh'e yang sudah ada dalam melanjutkan kerjasama di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan maksud untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, bantuan teknis, produktivitas dan diversifikasi, pengelolaan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas pada bidang-bidang dimaksud;

27. Melaksanakan Penelitian Bersama mengenai teknologi produksi padi hibrida ataupun teknologi dan industri pembibitan (sebagaimana disebutkan dalam Catatan Perterr.uan antara Menteri Pertanian Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Viet Nam tertanggal 23 Oktober 2008);

28. Memperbaharui Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pertanian dengan tujuan menyediakan kerangka kerja hukum untuk kerjasama lebih jauh dalam bidang pertanian;

29. Mendorong pertukaran informasi terkait bidang pertanian; dan membentuk kerjasama gabungan untuk produksi, pemrosesan, dan penjajakan pasar untuk produk-produk pertanian seperti beras, lada, teh, karet, dan lainnya;

30. Mengintensifkan kerjasama kehutanan, termasuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan terkaitnya, mencegah kebakaran hutan dan meningkatkan pengelolaan :kayu;

31. Mempercepat pengimplementasian Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam tentang Kerjasam1a Kelautan dan Perikanan yang telah ditandatangani di Ha Noi pad a tanggal 27 Oktober 2010 dengan melaksanakan Pertemuan Komisi Teknis Bersama tentang Kerjasama Kelautan dan Perikanan secara tahunan pada tanggal dan tempat yang telah disepakati bersama;

32. Mendorong pelaksanaan kerjasama gabungan dalam hal keamanan produk perikanan, kendali mutu, dan jaminan sebagaimana ditetapkan dalam komunike bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Sosialis Viet Nam;

33. Mendorong kerjasama pemulangan awak kapal penangkap ikan dan nelayan, yang ditangkap dan/ atau ditahan karena melakukan praktek penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan ilegal (IUU fishing) di yurisdiksi pihak lain, ke negara asalnya. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan pemulangan akan ditanggung oleh negara asal awak kapal dan nelayan dimaksud . Kedua pihak akan mempertimbangkan pemulangan semacam itu berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan juga semangat persahabatan dan kemanusiaan;

34. Mendorong kerjasama dalam bidang pelestarian kelautan, pulau- pulau kecil, dan pengelolaan zona pesisir terpadu;

35. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dalam bidang administrasi pertanahan dan pertukaran pengalaman, delegasi, dan informasi yang saling menguntungkan antara instansi- instansi administrasi pertanahan Pemerintah kedua negara untuk pengembangan administrasi pertanahan yang efektif dan berkelanjutan.

E. Kerjasama Perhubungan

36. Mendorong maskapai-maskapai penerbangan kedua negara untuk meningkatkan pelayanan penerbangan antara Indonesia dengan Viet Nam dan sebaliknya dengan Memorandum Saling Pengertian yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2004;

·'.

37. Mendorong kerjasama dalam bidang perhubungan laut, termasuk penyediaan pelayanan kapal muatan barang dan menjamin keselamatan bagi kapal- kapal yang berlayar diantara kedua negara; pembagian pengalaman dalam hal keselamatan dan keamanan maritim dan pengembangan pelabuhan laut; dan pelatihan sumberdaya manusia pada sektor kelautan.

F. Kerjasama lnformasi dan Komunikasi

38. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang informasi dan komunikas' dalam kegiatan- kegiatan seperti pertukaran informasi dan pengalaman dalam manajemen sektoral negara; kerjasama dalam pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia; pertukaran informasi peluang bisnis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ; mendorong kerjasama dalam bidang pos dan telekomunikasi, penyiaran (khususnya penyiaran televisi dan radio publik dan pertukaran pengalaman dalam bidang penyiaran digital);

G. Kerjasama Pariwisata

39. Mengimplementasikan program- program kerjasama pariwisata jangka pendek untuk periode 2011- 2013 berdasarkan Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Pariwisata yang telah disepakati diantara kedua Pemerintah;

40. Meningkatkan pembagian informasi dan pengalaman, khususnya dalam bidang pariwisata terkait pengembangan sumberdaya manusia;

41. Menjajaki kemungkinan menyelenggarakan program- program promosi pariwisata bersama, termasuk yang bertemakan Jejak Peradaban pada media massa dan festival-festival pariwisata;

42. Merancang rute - rute yang menghubungkan tujuan- tujuan pariwisata diantara kedua negara sehingga akan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung;

43. Menyelenggarakan secara periodik pameran - pameran, acara- acara perdagangan- investasi- pariwisata secara bergiliran pada salah satu negara dengan maksud untuk mempromosikan pemasaran industri pariwisata di kedua negara.

H. Kerjasama 1/mu Pengetahuan dan Teknologi

44. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; merundingkan dan memfinalisasi Perjanjian Kerjasama llmiah dan Teknis; dan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama llmu Pengetahuan, Teknologi, dan lnovasi antara Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Sosialis Viet Nam;

45. Mendorong kerjasama ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi, khususnya dalam bidang- bidang (i) Pangan dan Pertanian, (ii) Energi, termasuk energi alternatif dan energi terbarukan, (iii) Teknologi lnformasi dan Komunikasi, (iv) Kesehatan dan Kedokteran, (v) Teknologi Transportasi, (vi) Teknologi Pertahanan, (vii) Bahan Lanjutan, (viii) Peringatan Bencana Alam (Gempa bumi, Tsunami, Topan), (ix) Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan lklim, (x) bidang- bidang kerjasama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi lainnya yang disepakati bersama, untuk ditentukan kemudian;

46. Mendorong kerjasama penelitian bersama; peningkatan kapasitas bersama melalui program pertukaran ahli; pelatihan bersama, seminar dan lokakarya; dan penerbitan bersama pada bidang- bidang kerjasama yang telah disepakati.

I. Kerjasama Eksplorasi Minyak dan Gas

47. Memperkuat dan mendorong kerjasama antara PERTAMINA dan PETROVIETNAM dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas;

48. Memelihara dan memfasilitasi kerjasama tripartit antara PERTAMINA, PETROVIETNAM, dan PETRONAS untuk mengimplementasikan eksplorasi minyak dan gas bersama di blok Randugunting (di Indonesia), blok- blok 10 dan 11-1 Conson JOC (di VietNam), dan blok SK305 (di Malaysia);

49. Mendiskusikan realisasi minat investasi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di kedua negara.

50. Mulai melaksanakan kajian dan penelitian di area-area yang telah disetujui untuk menjajaki kemungkinan melakukan unitisasi;

51. Meningkatkan kerjasama dalam bidang- bidang operasional perminyakan dan pencegahan resiko terkait lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan- kegiatan industri minyak dan gas.

J. Kerjasama Pendidikan

52. Menyelesaikan Memorandum Saling Pengertian Ke-rjasama dalam Bidang Pendidikan Tahun 2005 dan memperbaharui Memorandum Saling Pengertian ini untuk periode baru 2011- 2015.

53. Meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Viet Nam dalam bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik.

K. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerjasama Kesejahteraan Masyarakat

54. Meningkatkan kerjasama antara Kementerian- Kementerian Tenaga Kerja kedua negara untuk melakukan pertukaran kebijakan dan pengalaman, melakukan kunjungan studi, dan mengimplementasikan proyek- proyek terkait dalam bidang- bidang manajemen tenaga kerja, bimbingan karir, dan pendidikan kejuruan melalui kerangka kerjasama bilateral dan multilateral;

55. Menugaskan kedua Kementerian yang bertanggungjawab bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara untuk mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerangka kerjasama bilater~l dan multilateral.

L. Kerjasama Kesehatan

56. Mengintensifkan lebih lanjut lagi kerjasama bilateral, regional, dan internasional yang sudah ada dalam bidang kesehatan;

57. Mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Kesehatan kedua negara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan darurat yang menyangkut kesehatan, pemberantasan penyakit m·enular seperti flu burung, dan perbaikan kesehatan umum.

M. Kerjasama Teknis

58. Memperkuat kerjasama teknis diantara kedua negara, khususnya dalam melaksanakan program-program peningkatan kapasitas dalam berbagai bidang dalam kerangka kerjasama Selatan- Selatan. Program-program peningkatan kapasitas itu akan termasuk pembagian pengalaman dan pengetahuan dalam bentuk pelatihan, pendidikan, pengiriman para ahli, dan program-program lainnya yang menjadi kepentingan bersama;

59. Mendorong keikutsertaan Viet Nam dalam berbagai progJaro kerjas~m,s

teknis yang akan diadakan di Indonesia selama tahun 2012 - 2015, ~d~n

sebaliknya.

Naskah Rencana Aksi ini akan berlaku pada tanggal penanda~toganan.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 14 S~e.otembel 2011, da,::tm Banftsa Indonesia, Bahasa Vietnam dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal perbedaan pena·tskan ,atas Rencana Aksi ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.

Untuk dan Atas Nama

Pemerintahn epublik lndoneslla

Signed

awa

Untuk dan Atas Nama

P~emerfntah Republik Sosialis Viet Nam

Signed

Pham Binh Minh

~nteri Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

P.LAN OIF ACTION IN THE PERIOD OF 201 2-201 5

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DECLARATION

BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE SOCIALIST REPUBLIC OIF VIET NAM

ON THE !FRAMEWORK OF IFRIENDL Y AND COMPREHENSIVE PARTNERSHIP

ENTERING THE 21 5T CENTURY

With the determination to strengthen the traditional relations of friendship and comprehensive cooperation between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam and with the desire to raise these relations to a higher level, towards a strategic partnership;

Encouraged by the aims which were agreed upon in the Declaration between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century (hereinafter referred to as the Indonesia - Viet Nam Declaration) signed on 26 June 2003 in HaNoi;

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam agreed to realize the Plan of Action in the period of 2012-2015 (hereinafter refe rred to as the Plan of Action) for implementing the Indonesia -VietNam Declaration with the following details:

A. Political Cooperation

1. To continuously promote mutual understanding and support for t'he two countries' commitment to the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity of both countries;

2. To promote the exchange of high-level visits; visits of Ministries and agencies at various levels as well as people-to-people contacts to further streng:then bilateral relations;

3. To establish a Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) co-chaired by the Minister for Foreign Affairs of the two countries that will be held biennially and alternately in Indonesia and Viet Nam. The JCBC will serve as the forum to review and g:uide the development of bilateral cooperation in various fields as well as to exchange views on bilateral, regional and international issues of mutual interest. The two sides therefore agreed to optimize the role of the Joint Bilateral Consultation Meeting at the Senior Officials level (SOM JCM) by, among others,

convening it annually and alternately in Indonesia and Viet Nam. The SOM JCM will coordinate the preparations needed for the successful convening of the JCBC;

4. To promote cooperation between the two parliaments by, among others, implementing the Memorandum of Understanding (MoU) between the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam signed in Jakarta on 1 March 201 0;

5. To encourage the strengthening of inter-parliamentary cooperation and coordination within international parliamentary organizations such as the Inter­Parliamentary Union (IPU), the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), the Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting (ASEP), the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), the Asian Parliamentary Assembly (APA) and the Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education (FASPPED);

6. To further enhance coordination and collaboration in working towards the establishment of ASEAN Community by 2015 through, inter alia, promoting the effective implementation of the ASEAN Charter and Roadmap for ASEAN Community, while continuing to enhance ASEAN centrality in the evolving regional architecture; to continue to uphold aDd promote commonly and internationally recognized principles enshrined in ASEAN Political instruments and regional norms such as the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia, the Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) and the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC);

7. To continue the cooperation in promotion of peace, security and safety of navigation in the South China Sea, inter alia, to work together with other ASEAN Member States and China to ensure the full and effective implementation of the DOC in conjunction with agreed Guidelines for the Implementation of the DOC, and the eventual conclusion of a regional code of conduct in the South China Sea;

8. To continuously promote multilateralism, reinforce the vital role and contributions of the United Nations (UN) in maintaining and promoting international peace and security, peaceful settlement of disputes, disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction, and sustainable development, as well as ensuring greater participation and representation of developing countries in its decision­making processes. To mutually support' the respective candidatures for the UNSC non-permanent seat in the future elections and, in principle, to provide mutual support for the respective candidatures in other multilateral fora in line with the spirit of ASEAN;

9. To support each other in regional and international fora. In this connection, Viet Nam has agreed to lend its support toward the success of Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2011 as well as Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in 2013;

10. To cooperate in promoting closer cooperation and coordination among developing countries within such frameworks as the Non-Aligned Movement (NAM), the Group of 77 and China, the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) with a view to enhancing the roles and ability of these frameworks in solving global problems and issues; to work together and with other ASEAN

countries in promoting closer cooperation and coordination within reg ional frameworks such as APEC, the Asia-Europe Meeting (ASEM) and the Forum for East Asia Latin America Cooperation (FEALAC);

11. To work for a conclusion of an agreement on Exclusive Economic Zone delimitation between the two countries at the earliest possible and to ensure maritime safety and security as well as law enforcement at sea respectively.

B. Defense and Security Cooperation

12. To promote cooperation between the two Ministries of Defense of Indonesia and Viet Nam by implementing the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam on Strengthening of Cooperation between Defense Officials and its Related Activities signed in Ha Noi on 27 October 201 0, with such scope of cooperation as exchange of visits between Defense and Armed Forces agencies, regular consultation on defense issues of common concern, education and train ing, military intelligence exchange, cooperation in science and technology in defense industry, and other areas of cooperation as mutually agreed;

13. To strengthen bilateral intelligence relations between Indonesian Armed Forces Strategic Intelligence Agency (Badan lntelijen Strategis - BAIS) and the General Department of Defense Intelligence of the Ministry of Defense of Viet Nam;

14. To further enhance intelligence cooperation in the area of common concern and interest between the State Intelligence Agency of Indonesia (Badan /ntelijen Negara - BIN) and the General Department of Intelligence of the !Ministry of Public Security of Viet Nam to support early detection and early warning against terrorism, radicalism and transnational crimes for the protection of national security and safety;

15. To encourage relations with international agencies, among others, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL) in addressing non-traditional security issues such as terrorism, smuggling, drug-trafficking, trafficking in persons, international economic crimes, money laundering, cyber crime, and other transnational organized crimes through implementing existing cooperation agreements, notably the 2005 MoU on Cooperation on Preventing and Combating Crimes and promote other areas of cooperation where appropriate and in accordance with the national laws and regulations of the respective countries;

16. To develop cooperation in the ASEAN Chiefs of Security Agencies (MACOSA) and the ASEAN Intelligence Community Conference (AICC);

17. To enhance cooperation on sharing experiences and capacity building through 1

1 intensifying exchange of training and education among police, including training of Indonesian and Vietnamese languages, training on preventing and combating transnational crimes, training for Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), education for Indonesian National Police Leadership School (Sespim POLRI). Such cooperation should be conducted within the framework of agreements on security cooperation between the two countries;

18. To establish closer maritime security cooperation and capacity building through sharing of information and best practices as well as conducting coordinated maritime patrol.

C. Economic and Development Cooperation

19. To consolidate the Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC), especially in the sectors of small and medium industries (SMis) and technical cooperation with a view to exploring new concepts, approaches and modalities of various areas of cooperation. In this respect, both sides are committed to continuing to hold regular JCESTC on the biennial basis as mutually agreed, namely the 6th JCESTC in Indonesia in 2011/2012 and the ih JCESTC in Viet Nam in 2013/2014;

20. To boost the two-way trade value to US$ 5 billion in 2015 by means of further encouraging greater involvement of private sectors of the two countries, among others through promoting joint trade promotion activities, information exchange and business meetings;

21. To encourage the implementation . of the MoU on Rice Trade between the Ministry of Trade of Indonesia and the Ministry of Industry and Trade of Viet Nam. To expedite the establishment of the MoU on Cooperation in the field of Robusta Coffee and Joint Committee on Robusta Coffee. To further promote the two-way trade in agricultural products, such as pepper, rice as well as industrial products such as footwear, handicrafts, food and beverage, pharmaceutical products, .and cosmetic;

22. To increase the two-way investment flows through enhancing exchanges, contacts between the two countries' investment management authorities and business associations to expedite projects in the potential fields; creating more conducive conditions for business community to promote trade and direct investment; and promoting the implementation of the ASEAN Comprehensive Investment Agreement;

23. To enhance the bilateral cooperation on mineral and coal processing and refinery through facilitating and encouraging private sector investment in both countries;

24. To expand and deepen cooperation at bilateral, regional and international levels to promote economic growth, sustainable development and prosperity of the two countries; and to enhance economic partnership under the principles of equality, mutual benefit, complementarities and diversity; to expedite programs of the tri-party cooperation between the two countries and a third country, developed or emerging economies; and to enhance cooperation in promoting low-carbon and green economy;

25. To encourage the exchange of expertise, experience and best practices regarding the implement:ation of public-private partnership.

E. Transportation Cooperation

36. To encourage airlines of the two countdes to enhance the exercising of flight services between Indonesia and Viet Nam vice versa in accordance with the MoU signed on 13 February 2004;

37. To promote cooperation in the area of maritime transportation, including providing freighter services and ensuring safety for ships trading between the two countries; sharing experiences in maritime safety and security and developing seaports; and training human resources in maritime sector.

F. Information and Communication Cooperation

38. To enhance bilateral cooperation in the fields of information and communication with such activities as exchanging information and experience in sectorial state management; cooperating in training and human resource development; exchanging information in business opportunities in the field of Information and Communication Technology (ICT); as well as encouraging cooperation in the field of post and telecommunication, broadcasting (especially TV and radio public broadcasting and knowledge and experience exchange in the field of digital broadcasting);

G. Tourism Cooperation

39. To implement short-term programs on tourism cooperation for the period of 2011-2013 according to the signed MoU on Tourism Cooperation between the two Governments;

40. To enhance information and experience sharing, especially in the field of tourism related human resource development;

41. To seek the possibility of organizing joint tourism promotional programs, including programs themed the Trail of Civilization on mass media and at tourism festivals;

42 . To design routes connecting tourism destinations of the two countries so as to increase the number of tourists;

43. To organise periodically exhibitions, trade-investment-tourism events on rotation basis in each country in order to promote the marketing of tourism industry of the two countries.

H. Science and Technology Cooperation

44. To enhance bilateral cooperation in the field of science, technology and innovation (STI); to timely negotiate and finalize the Agreem,ent on Scientific and Technical Cooperation; as well as an MoU on STI Cooperation between the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science and Technology of the Socialist Republic of Viet Nam;

45. To encourage cooperation in STI, particularly in the fields of (i) Food and Agriculture, (ii) Energy, including alternative energy and renewable energy,

(iii) Information and Communication Technology, (iv) Health and Medicine, (v) Transportation Technology, (vi) Defense Technology, (vii) Advance Material, (viii) Natural Disaster Warning ·(Earthquake, Tsunami, Typhoon), (ix) Environment Protection and Climate Change, (x) Mutual STI agreed areas to be determined in the future;

46. To encourage joint research cooperation; joint capacity building by program exchange of experts; joint training, seminar and workshops; and joint pubtication of the areas of cooperation agreed.

I. Oil and Gas Exploration Cooperation

47. To strengthen and promote the cooperation between PERTAMINA and PETROVIETNAM in the oil and gas exploration and production;

48. To maintain and facilitate the tripartite cooperation between PERTAMINA, PETROVIETNAM and PETRONAS to implement the joint oil and gas exploration in the Randugunting block (in Indonesia), 10 and 11-1 blocks Ganson JOC (in Viet Nam), and block SK305 (in Malaysia);

49. To discuss the realization of investment interests in exploration and exploitation of oil and gas of both countries;

50. To start conducting study and research in agreed areas to explore the possibility of unitization;

51. To enhance cooperation in the fields of petroleum operation and prevention of environmental risks caused by oil and gas industry activities.

J. Education Cooperation

52. To conclude the 2005 MoU on Cooperation in the Field of Education and to renew this MoU for a new period of 2011-2015;

53. To enhance cooperation between Indonesia and Viet Nam in the field of diplomatic education and training.

K. Human Resource Development and Social We/fares Cooperation

54. To enhance cooperation between the Ministries of Labour of the two countries to exchange policies and experiences, study visits and implement relevant projects in the areas of labour management, career guidance and vocational training through bilateral and multilateral channels;

55. To task the two Ministries responsible for social welfare of the two countries to foster closer coordination and cooperation in policy planning for development and social welfare through bilateral and multilateral channels.

L. Health Cooperation

56. To further intensify the existing bilateral, regional and international cooperation in the field of health;

57. To encourage closer coordination and cooperation between the Ministries of Health of the two countries on solving emergency issues regarding health, combating infectious diseases such as avian flu and improving public health.

M. Technical Cooperation

58. To strengthen technical cooperation between the two countries, particularly on conducting capacity building programs in various fields within the framework of South-South Cooperation. Such capacity building programs will include sharing experiences and knowledge in the form of training, education, dispatching experts, and other programs of common interest;

59. To promote participation of VietNam in various technical cooperation programs held in Indonesia in 2012-2015, and vice versa.

This Plan of Action will come into force from the date of signing.

Done in Jakarta on 14 September 2011, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Pran· of Action, the English text shall prevail.

For the Government of

th.e Repu~O! Indonesia

Signed

~ .1 hl I ' \__J Dr.W.M. ·~· "Natalegawa

Minister f . · ore1gn Affa1rs

,, . .

For the Government of

the Socialist Republic of VietNam

Signed

Pham Sinh Minh

Minister of Foreign Affa irs