akuntabilitas LEGISLATIF

INSTRUMEN

AKUNTABILITAS NASIONAL

BIDANG LEGISLATIF

Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara

Deputi III Bidang Litbang Administrasi Pembangunan

Dan Otomasi Administrasi Negara

Lembaga Administrasi Negara

© 2011

INSTRUMEN AKUNTABILITAS NASIONAL

BIDANG LEGISLATIF

Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Deputi III Bidang Litbang Administrasi Pembangunan

Dan Otomasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara

© 2011

Instrumen Akuntabilitas Nasional Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara

2011

ii

INSTRUMEN AKUNTABILITAS NASIONAL

BIDANG LEGISLATIF

Penyusun:

Tim Pusat Kajian Hukum Adminstrasi Negara

Diterbitkan oleh : Lembaga Administrasi Negara

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat Telp. (021) 3868201 – 05, Ext. 142-145

Fax. (021) 3868208 http://www.lan.go.id

Instrumen Akuntabilitas Nasional.Bidang Legislatif – Jakarta : LAN, 2011 84 hlm.

ISBN :

http://www.lan.go.id/


2011

iii

SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Akuntabilitas secara universal bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna merespon tuntutan masyarakat yang menginginkan setiap lembaga pemerintah yang menggunakan dan melaksanakan anggaran, memberikan pertanggungjawabannya kepada pihak yang memberikan mandat terkait dengan program kegiatan dan anggaran yang dipergunakan tersebut. Tuntutan masyarakat yang lain adalah agar dibentuk suatu aturan atau kebijakan pemerintah yang bersifat nasional yang mewajibkan seluruh instansi/lembaga pemerintah memberikan pertanggungjawabannya pada tiap akhir tahun anggaran, hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Esensi diberlakukannya akuntabilitas nasional di Indonesia ini merupakan respon positif terhadap tuntutan masyarakat selama ini agar akuntabilitas dapat diterapkan pada semua instansi/lembaga, yang terdiri dari bagian, bidang, atau sektor, baik secara individu maupun secara organisasi. Oleh karena itu akuntabilitas nasional ini merupakan suatu sistem yang harus segera diterapkan dan diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berupa akuntabilitas nasional ini, diharapkan agar penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabel. Oleh karena itu, harapan kedepannya adalah setiap instansi/lembaga penyelenggaraan pemerintahan/negara dalam menjabarkan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan akuntabilitas nasional guna mewujudkan good governance.

Akuntabilitas nasional merupakan sistem yang mewajibkan seluruh instansi/lembaga pemerintahan atau lembaga non struktural lainnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang dikelola dan dihabiskan dalam melaksanakan program kegiatan yang direncanakan sebelumnya, dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria public accountability and responsibility.

Dengan demikian akuntabilitas nasional ini dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman dan instrumen bagi seluruh instansi/lembaga pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, sekaligus sebagai standar profesional yang harus diwujudkan oleh semua instansi/lembaga pemerintah dalam melaksanakan, menjabarkan, mengelola dan menghabiskan anggaran yang diterimanya. Dengan akuntabilitas nasional ini diharapkan agar seluruh instansi/lembaga pemerintah di Indonesia lebih akuntabel, sekaligus dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Saya menyambut baik dilakukannya penyusunan Instrumen Akuntabilitas Nasional dari beberapa Lembaga Penyelenggaran Negara yang merupakan operasionalisasi dari Pedoman Akuntabilitas Nasional yang telah disusun pada tahun 2010. Instrumen ini menyangkut 2 (dua) dimensi penyelenggaraan negara yaitu dimensi institusional dan dimensi individu dengan 4 (empat) aspek tinjauan, yaitu: Pertama, Apa cakupan isi atau muatan dari akuntabilitas yang diberikan; Kedua, Kepada siapa akuntabilitas tersebut diberikan; Ketiga, Adanya indikator yang jelas untuk mengukur akuntabilitas tersebut; dan Keempat, Adanya mekanisme yang jelas dan tegas untuk mengukur akuntabilitas tersebut. Salah satu pertimbangan yang mendasari adalah karena Lembaga Administrasi Negara beserta Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menjalankan tugas besar untuk mengubah mindset, culturalset, dan sistem manajemen aparatur negara melalui Kebijakan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya Instrumen Akuntabilitas Nasional ini diharapkan dapat memberi masukan dan dukungan terhadap keberhasilan Program Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas Pemerintah saat ini.


2011

iv

Akhirnya saya mengharapkan agar Instrumen Akuntabilitas Nasional ini tidak hanya dijadikan tambahan wawasan bagi aparatur negara dan aparatur pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah tetapi juga dapat menjadi pendorong terselenggaranya good governance dan clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jakarta, Desember 2011

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara

Drs. Panani, M.A.


2011

v

KATA PENGANTAR

Instrumen akuntabilitas Nasional bidang Legislatif yang tersaji dalam buku ini merupakan bagian dari buku pedoman akuntabilitas nasional. Instrumen ini dirancang menjadi panduan teknis bagi lembaga-lembaga pemeriksa untuk menyajikan akuntabilitas nasional.

Tujuan diberlakukannya akuntabilitas nasional di Indonesia ini adalah untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap adanya suatu akuntabilitas yang dapat diterapkan pada semua instansi/lembaga, baik secara individu maupun secara organisasi. Akuntabilitas nasional ini merupakan suatu sistem yang mewajibkan seluruh instansi/lembaga pemerintahan atau lembaga non struktural lainnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan kriteria public accountability and responsibility. Dengan akuntabilitas nasional ini diharapkan agar seluruh instansi/lembaga pemerintah di Indonesia lebih akuntabel, sekaligus dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Substansi yang termuat dalam akuntabilitas nasional ini, sedikit mencakup 4 (empat) dimensi/aspek, yaitu:

1) Apa cakupan isi atau muatan dari akuntabilitas yang diberikan;

2) Kepada siapa akuntabilitas tersebut diberikan;

3) Adanya indikator yang jelas untuk mengukur akuntabilitastersebut; dan

4) Adanya mekanisme yang jelas dan tegas untuk mengukur akuntabilitas tersebut.

Selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan akuntabilitas tersebut maka disusunlah buku instrumen akuntabilitas nasional yang diharapkan dapat menjadi instrumen bagi lembaga negara maupun individu (pejabat negara) dalam membuat laporan akuntabilitas.

Disadari bahwa Instrumen ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaannya.

Semoga Instrumen ini dapat memberi manfaat, baik bagi para pengambil keputusan dalam kebijakan akuntabilitas di Indonesia, serta bagi pembaca yang berminat terhadap materi ini. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2011

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara dan Otomasi Administrasi Negara Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.


2011

vi


2011

vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………........ i

SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA……………………........ iii

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………..…… v

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………..…….. vii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………..…… ix

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………… xi

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………………… xiii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang ………………………………………………………………. 1

B. Konsep Good Governance dan Akuntabilitasi Nasional ………….......... 7

C. Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif........................... 17

D. Instrumentasi Akuntabilitas Nasional...................................................... 29

E. Sistematika Instrumen Akuntabilitas Nasional …………………………… 32

BAB II TATA KELOLA AKUNTABILITAS NASIONAL LEMBAGA LEGISLATIF … 35

A. Akuntabilitas Tingkat Lembaga Legislatif ……………………………… 35

B. Akuntabilitas Tingkat Individu/Pejabat…………………………………….. 53

BAB III. PENUTUP ..................................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 63

LAMPIRAN ................................................................................................................. 87


2011

viii


2011

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Matriks Tipe Akuntabilitas ……………………………… ….………………… 15

Tabel 2 Mekanisme Akuntabilitas Pemerintah ………..……………………...……… 16

Tabel 3 Matriks Tipe Akuntabilitas ………............................................................... 21

Tabel 4 Mekanisme Akuntabilitas Pemerintah ……………………...…………......... 22


2011

x


2011

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Hubungan Unsur dalam Good Governance ….………………………… 11

Gambar 2 Cascading Instrumen Akuntabilitas Nasional ……………..…………..... 30

Gambar 3 Skematis Tatakelola Akuntabilitas Nasional ……………....................... 32


2011

xii


2011

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Isi Dokumen Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Lembaga ….…………………………………………………………….

67

Lampiran 2 Resume Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Lembaga 68

Lampiran 3 Isi Laporan dokumen Akuntabilitas Nasional Lembaga …………… 69

Lampiran 4 Alur Kegiatan Mekansime pelaksanaan Akuntabilitas Nasional ….. 70

Lampiran 5 Catatan Feedback dan Langkah Pemanfaatan Akuntabilitas Nasional Tingkat Lembaga ……………………………………………

71

Lampiran 6 Penilaian Pemangku kepentingan bidang Lembaga Legislatif … 72

Lampiran 7 Penghitungan Akuntabilitas Nasional Lembaga Pemeriksa …….. 73

Lampiran 8 Isi Dokumen Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu 74

Lampiran 9 Resume Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu….. 75

Lampiran 10 Isi Laporan Dokumen Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu …. 76

Lampiran 11 Alur Kegiatan Mekansime Pelaksanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu ……………………………………………………….

77

Lampiran 12 Catatan Feedback Dan Langkah Pemanfaatan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu ………………………………………….

78

Lampiran 13 Penilaian Pemangku Kepentingan Akuntabilitas Nasional Individual ……………………………………………………………..

79

Lampiran 14 Penghitungan Akuntabilitas Nasional Individual …………………. 80

Lampiran 15 SK Tim Pelaksana ……………………………….. …………………. 81


2011

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan dan pengukuran dinamika demokrasi di Indonesia

relatif tertinggal dibandingkan dengan bidang lain, seperti dinamika ekonomi

dan kependudukan. Berbagai analisis demokrasi dari berbagai perspektif

seringkali hanya berhenti pada deskripsi dan eksplanasi demokrasi secara

umum dan cenderung abstrak. Karena itu, publik tidak mengetahui dengan

jelas bagaimana keadaan tingkat demokrasi dalam sejarah Indonesia.

Demikian pula tidak diketahui bagaimana keadaan berbagai dimensi

demokrasi, misalnya akuntabilitas lembaga penyelenggara demokrasi dalam

suatu periode tertentu.

Kehidupan demokrasi di Indonesia kurang lebih terwujud dengan

adanya lembaga legislatif yang memegang kekuasaan untuk mengesahkan

undang-undang serta merupakan komponen dari lembaga tinggi negara

(Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR). Di Indonesia, lembaga legislatif

yang menjadi pelaksana tata kehidupan demokrasi dipegang oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah. kedudukan lembaga legislatif di Indonesia didasarkan pada

berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B,

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20

ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2),

serta Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan kehidupan demokrasi, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih


2011

2

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa

Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas

dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan

prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,

daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan

efektivitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan

lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan

sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin

akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur

Negara/pemerintah.

Selain itu, Pasal 73 ayat (5) Undang Undang Nomor 10 tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan

“DPR melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) kepada publik dalam laporan kinerja tahunan”. Sehingga dapat

digarisbawahi bahwa akuntabilitas menjadi suatu keharusan yang harus

dipenuhi oleh lembaga legislatif, baik secara individual maupun kelembagaan.

Reformasi di indonesia telah berjalan satu dekade lebih, namun hasil

yang ditorehkan oleh semboyan reformasi tersebut belum menunjukkan

adanya perubahan yang berarti khususnya dalam tubuh birokrasi di negara

ini. Semangat reformasi yang menginginkan tercapainya penyelenggaraan

pemerintahan yang terbebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) sama sekali belum dapat terwujudkan karena lemahnya pengawasan

dan minimnya peraturan yang mengatur tentang akuntabilitas lembaga

negara. Fenomena seputar pemerintahan yang mencerminkan betapa

bobroknya negeri ini tentunya menjadi agenda besar dan fokus dari reformasi

selanjutnya.

Penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek-praktek KKN

belum dapat terlaksana dengan baik yang dapat kita saksikan setiap hari di

televisi maupun di koran yang memberitakan kasus korupsi pejabat di negara


2011

3

ini setidaknya dapat membuka mata hati kita bahwa ternyata negara kita ini

belum sepenuhnya bebas dari jeratan KKN. Permasalahan ini sebenarnya

sudah ada sejak lama dan sudah mendarah daging ditubuh birokrat negeri ini.

Banyak pejabat di instansi pemerintah maupun BUMN yang dengan bangga

dan dengan santainya melakukan KKN salah satunya disebabkan karena

belum adanya aturan/pedoman pertanggungjawaban yang mendorong setiap

pejabat instansi pemerintah maupun lembaganya dalam melaporkan setiap

kegiatan maupun dalam penggunaan anggaran negara merupakan salah satu

faktor yang utama dari buruknya birokrasi di indonesia. Oleh karena itu, fokus

mengenai akuntabilitas penyelenggaraan negara atau yang nantinya disebut

sebagai akuntabilitas nasional menjadi kajian yang wajib diperdalam sehingga

akan tercipta penyelenggaran negara yang bebas dari unsur-unsur KKN.

Di Indonesia, prinsip akuntabilitas nasional ini secara eksplisit sudah

dinyatakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan dalam

Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa sebagai asas umum

penyelenggaraan negara, akuntabilitas nasional adalah merupakan asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat 2 (dua) hal yang positif dan

penting untuk dipahami yakni:

(1) Akuntabilitas nasional dapat ditetapkan secara formal sebagai asas

penyelenggara negara dan dimaknai sebagai upaya

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan dari program dan

kegiatan yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/lembaga

pemerintah kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi, dan

(2) Akuntabilitas nasional sedikitnya harus menyebutkan pelaku atau

siapa yang harus berakuntabel/harus mempertangungjawabkan dari

setiap lnstansi/lembaga atau pihak yang menjalankan fungsi


2011

4

pemerintahan termasuk legislatif, dan pimpinan dari instansi/lembaga

legislatif tersebut.

Dengan demikian akuntabilitas nasional ini nantinya dapat dijadikan

sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance. Undang-undang No.

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

KKN, ditunjang dengan peraturan yang mengatur tentang akuntabilitas

nasional, dapat dijadikan sebagai instrumen yang mengatur lebih detail

tentang bentuk akuntabilitas penyelenggara lembaga/instasi negara yang lain

baik secara eksplisit dalam konteks yang lebih luas (tidak hanya dalam

konteks penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari

KKN) dan mengatur tentang mekanisme akuntabilitas publik oleh semua

lembaga / instansi tersebut.

Selama ini, Implementasi akuntabilitas di Indonesia diatur dalam

inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) yang secara detail dalam opersionalnya diatur dalam keputusan

kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

AKIP sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Kepala LAN No.

239/IX/6/Y/2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan AKIP.

Ditinjau dari aspek kelembagaan sistem akuntabilitas berdasarkan

Inpres No. 7 Tahun 1999 ditugaskan kepada Lembaga Administrasi Negara

(LAN) untuk mengembangkan sistem AKIP dan Badan Pengawas Keuangan

Pembangunan (BPKP) ditugaskan untuk mengevaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam perkembangannya, Inpres No. 7 Tahun 1999 telah

ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

(Menpan) dengan membentuk Deputi Bidang Akuntabilitas pada tahun 2004

guna mengevaluasi LAKIP yang telah disusun instansi pemerintah pusat dan

daerah yang disampaikan kepada Presiden yang dalam hal ini adalah Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara.


2011

5

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa adanya perbedaan yang

mencolok dengan apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

yang lebih menekankan pada kinerja pada kerangka keuangan1 dengan unit

analisis pada kegiatan dan/atau program, akuntabilitas kinerja yang diatur

dalam Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang pedoman

penyusunan pelaporan AKIP merupakan pedoman yang diarahkan kedalam

perspektif manajemen dan dengan unit analisis pada tingkat organisasi

secara utuh atau menyeluruh.

Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, Sistem

AKIP sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

masih relatif belum menekankan pada akuntabilitas publik, melainkan lebih

lebih merupakan akuntabilitas administratif atau vertikal sehingga aturan yang

telah ada tersebut hanya mengatur tentang akuntabilitas administratif atau

vertikal saja, hal ini dapat diketahui dari isi aturan dalam Inpres No. 7 Tahun

1999. Namun sayangnya, terkait dengan akuntabilitas publik hanya diatur

mengenai aspek siapa yang harus menyajikan akuntabilitas tersebut, yaitu:

instansi pemerintah mencakup Kementerian, Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Markas Besar TNI, POLRI, dan sekretariat lembaga tinggi negara (DPR/MPR,

MA, BPK, dan lain-lain) dan itupun masih belum dinyatakan secara jelas.

Sehubungan dengan adanya komitmen pemerintah terhadap

akuntabilitas publik pada tahun 2007 telah ditetapkan PP No. 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada

DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) kepada Masyarakat, sebagai pengganti PP No. 56 Tahun 2001

tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1 Kinerja dalam kerangka penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran

sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55. Tinjauan lebih detail mengenai hal ini disajikan pada Bab II

khususnya dalam Tinjauan Kebijakan.


2011

6

Walaupun demikian, PP No. 3 Tahun 2007 tersebut hanya mengatur

tentang pertanggungjawaban dalam konteks pemerintahan daerah, namun

demikian jika dilihat dari aspek substansinya, maka penyampaian informasi

kepada masyarakat masih jauh dari harapan khususnya terkait dengan

substansi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut yang

hanya menekankan pada tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan bukan pada penyampaian tingkat kinerja yang sesungguhnya.

Dewasa ini, adanya peningkatan tuntutan dan harapan dari semua

pihak agar akuntabilitas nasional dapat segera diwujudkan agar semua

instansi pemerintah yang meliputi: Kementerian, LPNK, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Markas Besar TNI, POLRI, dan sekretariat

lembaga tinggi negara (DPR/MPR, MA, BPK, dan lain-lain), dapat

memberikan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh

penyelenggaraan negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi. Dengan demikian akuntabilitas nasional ini nantinya dapat

memberikan kewajiban mempertanggungjawabkan keuangannya dan

kinerjanya, pada semua instansi pemerintah yang lainnya seperti: eksekutif,

legislatif (DPR dan DPD); - yudisial (MK dan MA); auditif (BPK); moneter (BI);

lembaga negara non struktural (KY, KPK, KPPU, Komnas Ham, Ombusdman,

KPI), dan Kementrian, LPDK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten

/Kota, Markas Besar TNI, POLRI, dan sekretariat lembaga tinggi negara

(DPR/MPR, MA, BPK, dan lain-lain) serta kewajiban

mempertanggungjawabkan kepada publik terkait dengan program kegiatan

yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari berbagai uraian di atas, yang menjelaskan mengenai konsep,

kebijakan, dan implementasi / praktek yang menyangkut akuntabilitas di

Indonesia di lembaga legislatif, ditinjau dari aspek pihak pelaku (individu),

kelompok / organisasi/ lembaga pemerintah yang bertindak sebagai penerima

akuntabilitas tersebut, baik dari substansi, mekanisme, maupun kelembagaan

maka perlu dikembangkan suatu sistem akuntabilitas yang lebih

komprehensif, yang berupa akuntabilitas nasional.


2011

7

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya akuntabilitas nasional,

maka Pusat Kajian Hukum Adminsitrasi Negara, Lembaga Administrasi

Negara telah menyusun buku pedoman akuntabilitas nasional yang dilengkapi

dengan naskah akademik tentang akuntabilitas nasional. Selanjutnya dalam

rangka mengoperasionalkan pedoman tersebut, maka disusunlah instrumen

akuntabilitas nasional yang berisi pedoman teknis untuk pelaksanaan

akuntailitas nasional.

B. Konsep Good Governance dan Akuntabilitas Nasional

1. Good Governance

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Perubahan

paradigma administrasi publik ini membawa dampak yang cukup signifikan

dalam tatanan global baik dalam tatanan masyarakat maupun tatanan

pemerintah. Perubahan ini mengarah pada perubahan yang menuju ke

perbaikan tatanan pemerintahan maupun masyarakat sebagai pengendali

kekuasaan. (LAN, 2004)

Sementara itu United Nations Development Programme (UNDP)

mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and

administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut

definisi ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu economic,

political, dan administrative. Economics governance meliputi proses-proses

pembuatan keputusan (decision-making processes) yang memfasilitasi

aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara

ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity,

poverty dan quality of life. Political governance adalah proses-proses

pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan administrative

governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu

institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau

pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society

(masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-

masing (LAN, 2000 : 5).


2011

8

Konsep good governance sejak tahun 1991 dipromosikan oleh

beberapa agensi multilateral dan bilateral, seperti: JICA, OECD, GTZ (Keban;

2000, 52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain:

(1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah;

(2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang

berlaku; (3) partisipasi rakyat; (4) efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam

pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer; dan

(6) tata ekonomi yang berorientasi pasar OECD dan World Bank (LAN; 2000,

6) mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi

yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan

UNDP dalam workshop yang diselenggarakannya (Widodo; 2001, 24)

menyimpulkan “that good governance system are participatory, implying that

all members of governance institutions have a voice in influencing decision

making”. Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini (LAN; 2000, 7)

memberikan definisi good governance sebagai hubungan yang sinergis dan

konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society).

Lembaga Administrasi Negara (2000, 6) medefinisikan good

governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan

bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergisan”

interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan

masyarakat (society). Pada tataran ini, good governance berorientasi pada

2 (dua) hal pokok, yakni: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan

pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance

mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-

elemen konstituennya, seperti legitimacy, accountability, scuring of human

right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control;

Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan

efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini,


2011

9

good governance tergantung pada pada sejauh mana struktur serta

mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian good governance di atas, maka dapat

diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP

mengajukan karakteristik good governance (LAN; 2000, 7) sebagai berikut :

Participation; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun

atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi

secara konstruktif.

Rule of law; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa

pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.

Transparancy; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus

informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung

dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Responsive; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba

untuk melayani setiap stakeholders.

Consensus Orientation; Good governance menjadi perantara

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun

prosedur-prosedur.

Equity; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga

kesejahteraan mereka.

Effectiveness and effeciency; Proses-proses dan lembaga-lembaga

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

Accountability; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor

swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik


2011

10

dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada

organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut

untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Strategic vision; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif

good governance dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan

sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu, United Nations (Keban,2000:52) merumuskan

indikator good governance yang meliputi: (1) kemampuan, yaitu kemampuan

yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah,

termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif; (2) akuntabilitas

dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;

(3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber

informasi dari publik dan dari swasta; (4) perhatian terhadap pemerataan dan

kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi

kepada pasar. Lebih lanjut Anwar Suprijadi dalam Penerapan Tata

Pemerintahan Yang Baik (2007) mengatakan rujukan good governance

minimal mencakup empat prinsip utama yaitu: keterbukan (transparancy),

pertanggunggugatan (accountability), keadilan (fairness) dan

pertanggungjawaban (responsiblity). Implementasi kesemuanya sangat

dibutuhkan dalam kerangka good governance.

Nilai yang terkandung dari pengertian beserta karakteristik good

governance tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang universal karena itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang

sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi

legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode

pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan

terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa

saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor


2011

11

swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta

kepada institusi yang menjadi stakeholders lainnya. Disamping itu, institusi

governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya,

responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang

ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-

undanganan yang berlaku.

Melalui Penelitian di beberapa daerah, Kartiwa dalam Panji Santosa

(2008) merumuskan strategi reformasi birokrasi dalam mewujudkan Good

Governance di daerah. Menurutnya lebih dahulu dipetakan kendala dan

hambatan dalam upaya mewujudkan good governance yaitu (1) Kendala

politik (2) kendala sistem birokrasi serta (3) kendala sosial budaya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wujud good governance

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid yang bertanggung

jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang

positif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN;

2004, 18), sedangkan hubungan diantara ketiga unsur utama (domain)

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Hubungan Unsur dalam Good Governence

negara masyarakat

sektor swasta


2011

12

2. Akuntabiltas Nasional

Akuntabilitas Nasional adalah juga akuntabilitas sebagaimana yang

umum dikenal. Istilah ”nasional” yang mengikuti kata akuntabilitas dimaknai

sebagai upaya akuntabilitas seluruh instansi atau lembaga negara yang

mendapatkan mandat tugas dan fungsi dari seluruh peraturan perundangan-

undangan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini, setiap instansi atau

lembaga negara menyatakan dan menyampaikan kinerja instansi dan

pejabatnya, dengan ukuran-ukuran yang tegas dan jelas sehingga

pemangku kepentingan dapat ikut serta memahami kinerja instnasi atau

lembaga yang bersangkutan.

Secara teoritik, akuntabilitas nasional merupakan konsekuensi dari

implementasi good governance yaitu diselenggarakannya praktek

akuntabilitas. Oleh karena itu, berikut ini dijelaskan pengertian dan ruang

lingkup akuntabilitas yang menjadi dasar bagi akuntabilitas nasional. Secara

umum akuntabilitas adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau instansi

yang memiliki tanggung jawab menyampaikan hasil kerjanya dengan cara

yang dapat diukur dengan jelas, dimengerti dan dapat diterima oleh pemberi

tanggung jawab dan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu,

akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan instansi/lembaga pemerintah, dan

kaintannya dengan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Namun demikian

belum ada satu definisi tentang akuntabilitas yang bisa diterima oleh semua

pakar/ahli. Walaupun demikian Akuntabilitas telah disepakati sebagai strategi

untuk mengatasi penyimpangan kekuasaan sebagai awal dari terjadinya

praktek penyelenggaraan negara yang kotor dan KKN.

Sedangkan Chandler dan Plano (1982) mengartikan akuntabilitas

sebagai “refers to the instituation of checks and balances in an administrative

system”. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balances”

dalam sistem administrasi.

Selanjutnya, Jabra dan Dwivedi (1989) mengemukakan bahwa:

“Accountability is the foundamental prequisite for preventing the abuse of delegated power and for ensuring instead that power is directed toward


2011

13

the achievement of broadly accepted national goal with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity, and produce”.

Jabra dan Dwivedi (1989) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah

merupakan pondasi bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan

efektivitas proses itu tergantung pada bagaimana mereka yang berwenang

mempertanggungjawabkan dalam memenuhi tanggungjawab mereka secara

konstitusional dan legal. Pertanggungjawaban adalah merupakan prasyarat

pokok untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang

didelegasikan dan sekaligus untuk memastikan bahwa kekuasaan itu

diarahkan menuju pencapaian tujuan organisasi dengan derajat efisiensi,

efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan.

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, Jabra and Dwivedi (1995)

mengatakan:

“public service accountability involved the methods by which a public agency or a public official fulfils its duties and obligations, and the process by which that agency or the public officials is required to account for such actions”.

Hal ini dapat dimaknai bahwa akuntabilitas pelayanan publik meliputi

metode-metode yang dimiliki pejabat publik dalam memenuhi tugasnya

sesuai aturan serta proses tempat lembaga atau pejabat publik dapat diminta

untuk bertanggungjawab atas tindakannya.

Sedangkan, Schacter (2002) mendefinisikan akuntabilitas sebagai:

“government to explain and justify publicly the way its uses its power, and take prompt corrective action when things go wrong”.

Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan penjelasan dan

alasan pembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukan dalam menggunakan

kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan.

Pengertian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang makna

akuntabilitas itu sendiri. Artinya, akuntabilitas tidak sekedar mencakup

aktivitas untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan,

namun juga mencakup kegiatan melakukan koreksi terhadap tindakan yang

dinilai salah atau tidak tepat. Dengan demikian maka, akuntabilitas pada


2011

14

hakekatnya lebih sebagai siklus (cycle) yang terdiri atas sejumlah aktivitas

fungsional daripada sebagai sebuah aktivitas tunggal (single action),

(Schacter, 2000).

Aktivitas fungsional dalam akuntabilitas yang dimaksud oleh Schacter

(2000) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu: (1) informasi

(information), yaitu aktivitas fungsional untuk memberikan penjelasan

(menyampaikan informasi) atas tindakan (kebijakan) yang dilakukan dan

hasilnya, serta alasan-alasan yang menjadi pembenarnya; (2) tindakan

(action), yaitu aktivitas fungsional untuk menilai dan sekaligus mengajukan

tuntutan (demands) atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya

serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut; (3) tanggapan

(response), yaitu aktivitas fungsional untuk mengenali dan sekaligus

memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang (diajukan)

setelah informasi disampaikan, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila

dinilai memang ada kesalahan yang terjadi. Ketiga aktivitas fungsional ini

berhubungan dengan sebuah siklus yang terus-menerus berulang.

Secara tradisional, konsep akuntabilitas ini diberlakukan sebagai

subordinat dari sebuah konsep pertanggungjawaban. Kata accountability

dalam konsep ini pada dasarnya mengandung arti, penerima tanggung jawab

yang harus selalu siap untuk ‘calling to account’ atau menjelaskan

pertanggungjawaban (explanation of responsibility).

…dalam suatu sistem organisasi, pegawai bertanggung jawab pada organisasi atau pada orang lain (kelompok orang, atasan) untuk melaksanakan tanggung jawab yang diserahkan padanya. Hal ini berarti orang ini harus bertindak dalam konteks hubungan dengan organisasi/orang lain/kelompok/atasan yang dapat memaksa mereka untuk meminta penjelasan dari pegawai ini tentang apa yang sudah dilakukan dan mana yang belum dilakukan. Sehingga dalam kontek pertanggungjawaban orang ini harus bertanggung jawab akan kinerjanya, dan juga merupakan subyek atau penilaian, pengarahan, permintaan, informasi atas tindakan mereka (Thynne and Goldring, 1987, 8)

Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai “suatu cara melalui mana

individu dan organisasi melaporkan kepada pihak yang dianggap memiliki


2011

15

wewenang dan dituntut bertanggung jawab atas segala tindakannya (Edward

and Hulme 1996,8).

Konsep “Calling to Account” ini menegaskan bahwa Akuntabilitas

tidak sekedar upaya menyampaikan atau mengkomunikasikan

pertanggungjawaban atau hasil kinerja tetapi juga penting untuk merumuskan

pertanggungjawabannya dalam suatu formulasi yang dapat diukur/terukur

sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pemberi mandat dan

pemangku kepentingan lain.

Tabel 1

Matriks Tipe Akuntabilitas

No Dikemukakan

Oleh Tipe-Tipe Akuntabilitas

1. Jabra dan Dwivedi (1989)

(1) Administrative/Organization Accountability; (2) Legal Accountability; (3) Political Accountability; (4) Professional Accountability; dan (5) Moral Accountability.

2. Paul (1991)

dalam Salleh dan Iqbal (1995)

(1) Democratic accountability; (2) Professional accountability; dan (3) Legal accountability.

3. Yango (1991) dalam Salleh dan Iqbal (1995)

(1) Traditional or regularity accountability; (2) Managerial accountability; (3) Program accountability dan (4) Process accountability.

4. Greenwood dan Wilson (1989) dalam Fernanda (2002)

(1) Akuntabilitas hukum dan Perundang-undangan; (2) Akuntabilitas politik dan kelembagaan.

5. J.D Stewart (1984) dalam Fernanda (2002)

(1) Akuntabilitas kebijakan; (2) Akuntabilitas program; (3) Akuntabilitas kinerja; (4) Akuntabilitas proses; (5) Akuntabilitas hukum dan Perundang-undangan.

6. Mc Kenney dan Howard (1979) dalam Fernanda (2002)

(1) Akuntabilitas fiskal; (2) Akuntabilitas legal; (3) Akuntabilitas program; (4) Akuntabilitas proses; (5) Akuntabilitas hasil.

7. Schacter (2000) (1) informasi (information); (2) tindakan (action); (3) tanggapan (response).


2011

16

Secara umum akuntabilitas dapat digolongkan menjadi beberapa

jenis, beberapa pakar/ahli yang memberikan pemisahan/pengelompokan

secara tegas tentang jenis akuntabilitas. Uraian tentang jenis dan pengertian

masing-masing tipe ini telah dikemukakan dalam Buku Pedoman

Akuntabilitas Nasional. Dalam bagian ini disampaikan matrik dari jenis-jenis

yang disajikan oleh para ahli. Secara singkat jenis-jenis akuntabilitas yang

dikemukakan diatas dapat dikemukakan dalam matriks tabel 3 di atas.:

Sedangkan mekanisme akuntabilitas dijelaskan oleh Richard Mulgan

(2003) dalam bukunya “Holding Power to Account”, memberikan beberapa

gambaran tentang mekanisme akuntabilitas yang disampaikan dalam bentuk

matriks, tentang mekanisme akuntabilitas pemerintah sebagaimana tersebut

dalam tabel 3 dibawah ini, yang dilengkapi dengan memberikan contoh,

sebagai berikut:

Tabel 2

Mekanisme Akuntabilitas Pemerintah

Mekanisme

Siapa Kepada Siapa

Untuk Apa

Bagaimana Prosesnya Bagaimana

Pemilu

1. Politik partai

2. Individu (yang dipilih)

Pemilih Kinerja secara total

Kampanye

Partai politik

Diskusi

Amandemen

Media

Pemerintah

Birokrasi

Wartawan

Publik

Kinerja secara umum

Keputusan khusus

Laporan pers

Wawancara

Laporan dari informan

Informasi

Diskusi

Akses publik secara langsung

Birokrasi Publik Kebijakan miskin

Keputusan khusus

Prosedur pengaduan

Prosedur FOI

Anggaran dasar

Informasi

Diskusi (bukan FOI)

Amandemen (bukan FOI)


2011

17

Dari uraian dalam matriks tersebut di atas, selanjutnya dianalisis dari

aspek definisi, dan cakupan akuntabilitas, maka dapat ditarik menjadi 3 (tiga)

kesimpulan, yaitu:

1. Isu akuntabilitas lebih di tekankan pada perspektif agency daripada

hanya atasan (birokrasi) atau kepentingan politik;

2. Dalam hal kepada siapa akuntabilitas tersebut disampaikan, maka

perlu memperhatikan bahwa tugas dan bentuk yang berbeda

membutuhkan different accountability arrangement.

3. Akuntabilitas tidak hanya berlaku dalam konteks birokrasi, hirarki,

penjelasan formal, dan mekanisme control.

C. Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif

1. Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga legislatif setidaknya

terdiri dari 3 (tiga) substansi akuntabilitas ; politik, legal, dan profesional.

a. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik dapat dimaknai sebagai proses

pertanggungjawaban lembaga legislatif dari sudut pandang politik atas

keputusan, tindakan dan hasil kerja dalam kurun waktu tertentu (satu tahun,

misalnya). Beberapa hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

akuntabilitas politik ini antara lain :

1) Disusunnya laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing

daerah pemilihan atas kinerja satu tahun terakhir.

2) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan

tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.

3) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media

massa maupun media komunikasi personal.

4) Dalam hal penyebarluasan informasi kepada publik tersebut,

informasi harus memiliki akurasi dan kelengkapan yang dibutuhkan

oleh masyarakat.


2011

18

5) Adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah

keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

6) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

capaian kerja serta prestasi organisasi.

7) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang

representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol serta bersifat terbuka.

8) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan

kebijakan/undang-undang.

9) Visi dan pengembangan keorganisasian didasarkan pada konsensus

antara organisasi dengan masyarakat, baik konstituen maupun publik

secara keseluruhan.

10) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat

dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan

publik.

11) Meningkatnya arus informasi melalui kerjasama dengan media

massa, lembaga pemerintah lainnya, dan lembaga non-pemerintah.

12) Penyediaan informasi yang jelas tentang anggaran dan belanja

rumah tangga legislatif yang dapat diakses oleh masyarakat.

13) (dan seterusnya disesuaikan dengan pencapaian pelaksanaan tugas

dan fungsi lembaga).

b. Akuntabilitas Legal/Hukum

Akuntabilitas yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum

yang harus disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service

yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Akuntabilitas legal membawa

konsekuensi bahwa jika di masa yang akan datang pelaksanaan tugas dan

fungsi lembaga ternyata menyimpang dari tuntutan dan harapan masyarakat

serta menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, maka lembaga

tersebut dapat dituntut di muka pengadilan. Sehingga untuk lembaga

legislatif, hal-hal yang dinilai dari akuntabilitas legal ini di antaranya adalah:

1) Dirumuskannya Undang-Undang yang benar-benar

merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.


2011

19

2) Dihasilkannya penilaian atas kinerja Presiden dengan menjunjung

tinggi prinsip objektivitas dan netralitas dari kepentingan

pihak/kelompok manapun.

3) Disahkannya APBN dan undang-undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama tepat pada waktunya.

4) Dirumuskannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat

dan daerah sehingga mampu mendukung terlaksananya otonomi

daerah yang bertanggung jawab.

5) Diangkatnya anggota Komisi Yudisial yang memiliki kapabilitas yang

memadai sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang

berlaku.

6) Ditetapkannya hakim agung yang jujur dan adil serta sesuai dengan

yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

7) Dipilihnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang jujur, adil, dan

berkompeten serta sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

peraturan yang berlaku.

8) Dihasilkannya pertimbangan yang tepat dan seksama terkait dengan

pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden kepada pihak yang

tengah berperkara dengan hukum.

9) Diangkatnya duta besar yang tepat untuk ditempatkan di negara lain

sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang bersangkutan.

10) Dipilihnya anggota BPK yang jujur dan bertanggung jawab.



c. Akuntabilitas Profesional

Dalam akuntabilitas profesional, pelaksanaan tugas dan fungsi

kelembagaan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesi yang

mengutamakan efisiensi, dan efektivitas. Norma dan standar-standar tersebut


2011

20

harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat selaku pemberi amanah

representatif kepada lembaga legislatif. Hal-hal yang harus

dipertanggungjawabkan tercermin dari beberapa indikator, antara lain :

1) Dirumuskannya penetapan standar kinerja selama satu tahun.

2) Adanya kejelasan dari sasaran kinerja yang diambil, dan sesuai

dengan kepentingan/aspirasi publik, serta standar yang berlaku.

3) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,

dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar

tersebut tidak terpenuhi.

4) Konsistensi maupun kelayakan dari standar kinerja operasional yang

telah ditetapkan.

5) Dibuatnya prioritas dalam proses pencapaian hasil kinerja (misalnya

undang-undang mana yang harus terlebih dahulu disahkan).

6) Dilakukannya pelaporan hasil pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang dan APBN.

7) Adanya tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan DPD terkait

dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya.

8) Terciptanya kerjasama yang baik dengan Presiden dan DPD.

9) Dilakukannya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pengelolaan

keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

10) Terwujudnya pertimbangan dan persetujuan yang cepat dan tepat

kepada Presiden terkait dengan kondisi-kondisi situasional yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.

11) Terbangunnya sistem informasi manajemen yang menjadi wahana

untuk mempublikasikan segala bentuk laporan kinerja dan capaian

prestasi yang telah diraih.




2011

21

2. Akuntabilitas Individu

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-

Undang MPR, DPR, dan DPD, bahwa tiap-tiap anggota dewan legislatif

memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara politik dan

moral.

a. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik dimaksudkan untuk melakukan pengungkapan

(disclosure) yang selebar-lebarnya terkait dengan sejauh mana keberhasilan

ataupun kegagalan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban anggota legislatif,

terkhusus penyampaian hasil kerja kepada para konstituen yang telah

memilih dan memberikan amanah untuk menduduki posisi sebagai anggota

legislatif. Hal-hal yang perlu dilaporkan kepada publik/konstituen antara lain :

1) Tersusunnya konsensus dengan konstituen dan daerah pemilihan

2) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing

daerah pemilihan atas kinerja capaian satu tahun terakhir.

3) Tersusunnya rencana dan program kerja yang hendak dijalankan.

4) Penyebarluasan informasi mengenai program kerja, capaian, dan

prestasi melalui media komunikasi personal.

5) Dalam hal penyebarluasan informasi kepada publik tersebut,

informasi harus memiliki akurasi dan kelengkapan yang memenuhi

ekspektasi masyarakat konstituen.

6) Terbuka akses publik atas up date informasi terkait keberlangsungan

tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan/dikeluhkan oleh

masyarakat.

7) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil


8) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang


9) Adanya mekanisme dan media bagi masyarakat konstituen untuk

melakukan pengaduan terkait ketidakpuasan mereka terhadap suatu

masalah tertentu.


2011

22

10) Rencana kerja dan target capaian individu yang didasarkan pada

konsensus antara individu dengan masyarakat, baik konstituen

maupun publik secara keseluruhan.

11) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat


publik.

12) Penyediaan informasi yang jelas tentang anggaran dan belanja


13) Tersusunnya laporan terkait dengan anggaran (tentang sumber

pendapatan, berapa jumlah pendapatan, bagaimana

pengalokasiannya untuk daerah konstituen).

14) Melakukan kunjungan kerja ke daerah konstituen secara rutin dan

berkala.

15) Konsistensi maupun kelayakan dari standar kinerja operasional yang

telah ditetapkan.

16) Dibuatnya prioritas dalam proses pencapaian hasil kinerja.

17) (dan seterusnya disesuaikan dengan aspirasi dari daerah konstituen

masing-masing)

b. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral dipahami sebagai ketaatan terhadap amanah

rakyat (konstituen) terkait dengan pencapaian tujuan dari pemberian amanah

tersebut, pelaksanaan tugas tertentu dan meliputi aspek perilaku dari masing-

masing anggota legislatif untuk mengemban amanah tersebut. Yang tercakup

dalam akuntabilitas moral ini antara lain :

1) Melakukan tindak lanjut yang nyata atas aspirasi dan pengaduan dari

masyarakat.

2) Tidak melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan dan harga

diri masyarakat.

3) Tidak melakukan tindakan secara verbal yang menyimpang dari

konsensus yang telah disepakati dengan masyarakat konstituen.


2011

23

4) Pemenuhan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap

perilaku dan perikata.

5) Terbangunnya hubungan personal yang efektif dengan masyarakat

konstituen.

6) Melakukan penjelasan tentang alasan-alasan dari diputuskannya

suatu keputusan administratif.

7) (dan seterusnya disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan

kewajiban dari masing-masing individu anggota legislatif).

3. Mekanisme dan Bentuk Akuntabilitas Lembaga Legislatif

Adapun Mekanisme dan Bentuk Akuntabilitas Lembaga Legislatif

(DPR dan DPD), dan Pejabatnya (DPR dan DPD) di Lembaga Legislatif

adalah sebagai berikut:

a. Disclosure of Statement sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban

oleh Lembaga Legislatif

Disclosure of statement merupakan pemberian/pengungkapan

informasi-informasi penting yang terkait dengan kepentingan masyarakat

luas. Disclosure of statement ini harus ditulis dan disajikan dalam bentuk

penjabaran yang menyeluruh atas segala pencapaian pelaksanaan tugas dan

fungsi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Termasuk juga di dalamnya

harus menyediakan informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja

lembaga legislatif. Disclosure of statement harus disusun dalam bahasa-

bahasa yang mudah dimengerti.

Laporan akuntabilitas yang tersaji dalam disclosure of statement

disajikan dalam bentuk documentary accountability, yakni pelaporan

akuntabilitas yang terstandarisasi secara bentuk, format, dan isinya. Untuk

selanjutnya laporan tersebut dipublikasikan atau dikirimkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan atas laporan akuntabilitas lembaga legislatif

(stakeholders). Publikasi melalui media cetak akan lebih efektif sebab seluruh

masyarakat dapat melihat, membaca, dan menganalisis lebih lanjut atas

laporan yang telah disusun tadi.


2011

24

Yang penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa dalam

disclosure of statement tersebut harus terdapat lembaran khusus sebagai

wadah feed back bagi si pembaca. Sehingga ketika pembaca merasa bahwa

ada beberapa hal yang di-disclose ternyata kurang akurat atau salah, maka si

pembaca tersebut dapat menuliskan/menyampaikan koreksinya atas

ketidakakuratan laporan disclosure tadi. Koreksi bisa dalam bentuk kritikan,

saran/masukan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh

lembaga legislatif. Pertanyaan-pertanyaan juga dapat diajukan oleh si

pembaca jika mereka kurang paham dengan apa yang disampaikan dalam

disclosure of statement tersebut. Untuk kemudian segala kritik, masukan, dan

pertanyaan tadi harus dijawab ataupun diklarifikasi oleh lembaga legislatif

selaku penyusun disclosure of statement.

b. Social Auditing (S.Aud) sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban

Pejabat Negara di Lembaga Legislatif (Anggota DPR, dan Anggota

DPD)

Social auditing adalah sebuah proses yang memungkinkan organisasi

untuk menilai dan mendemonstrasikan keberhasilan ataupun kegagalan

keorganisasiannya baik dalam aspek sosial, akonomi, maupun lingkungan.

Social auditing menyediakan penilaian atas pencapaian tujuan-tujuan non-

financial dari lembaga legislatif melalui proses monitoring yang tersistem dan

dijalankan secara rutin. Dilakukan monitoring atas kinerja lembaga legislatif

serta sangat menekankan sudut pandang para stakeholders-nya.

Social auditing ini harus mulai digerakkan dari tubuh lembaga

legislatif itu sendiri. Pihak eksternal selanjutnya melakukan verifikasi atas

keakuratan dan objektivitas laporan akuntabilitas yang telah disusun oleh

lembaga legislatif. Social audit lembaga legislatif setidaknya harus disusun

guna memberikan gambaran yang jelas kepada stakeholder terkait dengan :

1) Tujuan dan sasaran keorganisasian, meliputi apa yang hendak

dicapai dan dijalankan oleh lembaga legislatif sebagai sebuah

lembaga representasi rakyat.


2011

25

2) Action plan, yakni bagaimana lembaga legislatif mewujudkan tujuan

dan sasaran tersebut.

3) Indikator, yakni bagaimana mengukur proses pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi.

Proses audit sosial dalam lembaga legislatif menjadi alat

akuntabilitas yang vital untuk memahami, mengukur, memverifikasi dan

melaporkan terkait peningkatan dalam penyelenggaraan kehidupan

demokrasi di Indonesia. Social audit ini juga membantu untuk mengetahui

sejauh mana gap antara rencana yang hendak dicapai dengan kenyataan

pencapaian yang sesungguhnya, antara efisiensi dan efektivitas. Proses ini

tentunya akan sangat bernilai bagi para stakeholders, khususnya bagi rakyat

Indonesia, termasuk di dalamnya bagi kelompok marginal yang suara dan

aspirasinya kurang diperhatikan. Sehingga melalui social auditing dapat

terwujd penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga legislatif.

Dalam hal ini, penyampaian laporan akuntabilitas melalui mekanisme

social auditing dapat ditempuh lembaga legislatif melalui berbagai cara, yaitu:

1) Memobilisasi masyarakat dan melakukan klarifikasi/penjelasan

tentang mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang serta

peran yang diemban oleh lembaga legislatif.

2) Melakukan identifikasi stakeholders yang berkepentingan dengan

laporan akuntabilitas tersebut berdasarkan peran dan bidang-bidang

yang digeluti oleh stakeholders yang ada.

3) Mendefinisikan kembali berbagai indikator di atas agar dapat

dipahami dan diterima oleh stakeholder terkait.

4) Mengumpulkan data atas indikator-indikator (sebagaimana yang telah

disebutkan di atas)

5) Melakukan pertemuan rutin untuk mereview dan mendiskusikan

pelaksanaan indikator kinerja di atas.

6) Merangkum temuan-temuan di lapangan terkait pensikapan

stakeholder atas laporan akuntabilitas yang telah dibuat.


2011

26

7) Melakukan dialog dengan lembaga negara lainnya. Hal ini merupakan

bentuk dari accountable body representatives.

8) Mempublikasikan temuan-temuan dari proses social audit yang telah

dilakukan.

9) Public hearings (dengar pendapat)

Salah satu penyampaian laporan akuntabilitas melalui mekanisme

social auditing dapat ditempuh lembaga legislatif melalui Public Hearings.

Public hearings ini menjadi pertemuan akbar dengan seluruh

komunitas/stakeholders yang ada yang mana mereka memiliki tuntutan

terciptanya akuntabilitas lembaga legislatif. Public hearings ini menjadi

sebuah wahana yang cukup sulit untuk dijalankan, akan tetapi jika public

hearings ini benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka

akan menghasilkan temuan-temuan yang riil dan proses yang terjadi dalam

public hearings akan menjadi alat ukur yang efektif untuk

mempromosikan/membangun image lembaga legislatif sebagai lembaga yang

akuntabel.

Penyelenggaraan public hearing tidak mutlak dilakukan di ibukota

negara, akan tetapi sangat memungkinkan untuk diselenggarakan di daerah

pemilihan masing-masing. Sehingga dengan melakukan public hearing di

daerah, secara otomatis lembaga legislatif juga telah melakukan kunjungan

kerja ke daerah. Hal ini penting sebab dengan melakukan kunjungan kerja

yang di dalamnya terdapat proses public hearing, maka akan memunculkan

berbagai temuan-temuan riil. Temuan-temuan tersebut dapat dimanfaatkan

oleh lembaga legislatif untuk didiskusikan atau dikonsultasikan kepada publik,

khususnya konsultasi dengan para pakar dan teknokrat yang berkompeten di

bidang masing-masing.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diringkas bahwa mekanisme

Social Auditing (S.Aud) lembaga legislatif dapat dijalankan sedikitnya dalam 4

(empat) bentuk :

1) Public hearings,

2) Publikasi,


2011

27

3) Kunjungan kerja, dan

4) Konsultasi publik.

Keseluruhan mekanisme dan bentuk akuntabiltas yang telah

dijelaskan di atas juga dapat dijalankan untuk penyampaian akuntabilitas

secara individual. Yang membedakan hanyalah isi laporan akuntabilitas. Jika

dalam akuntabilitas organisasi mengemukakan indikator-indikator yang

diturunkan dari tugas dan fungsi lembaga legislatif, maka dalam akuntabilitas

individual harus disampaikan indikator yang diturunkan dari kewajiban

anggota legislatif (lihat contoh indikator di atas). Selain itu, dalam

mengemukakan akuntabilitas individualnya, masing-masing anggota legislatif

harus menyesuaikan indikator-indikator di atas sesuai dengan kerangka

representasi dari daerah yang diwakilinya (disesuaikan dengan tuntutan dan

aspirasi konstituen).

Yang tak kalah pentingnya adalah masing-masing anggota legislatif

harus benar-benar menjaga perilaku dan perikata mereka sebagai

perwujudan dari akuntabilitas moral. Sebab akuntabilitas moral tidak dapat

dinilai secara kuantitaif sebagaimana layaknya akuntabilitas politik, legal

maupun profesional. Akuntabilitas moral akan ternilai dengan sendirinya di

mata masyarakat melalui tindakan dan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh

masing-masing individu anggota legislatif. Sistem nilai dan adat istiadat yang

merupakan hukum tidak tertulis akan bekerja dengan sendirinya untuk

memberikan penilaian terkait perilaku dan perikata anggota legislatif.

4. Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga Legislatif

Dari segi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan lembaga

legislatif ini, prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh

pejabat (lembaga legislatif) berdasarkan Bentuk akuntabilitas nasional

lembaga legislatif oleh Pejabat Negara di Lembaga Legialatif (DPR, dan

DPD), ada 4 (empat) bentuk akuntabilitas yang diberikan, sebagai berikut: (1)

Kunjungan Kerja, (2) Publik Hearing, (3) Publikasi, (4) Konferensi Pers.


2011

28

Sedangkan dari segi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan ini, prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh

lembaga legislatif terkait dengan mekanisme akuntabilitas nasional lembaga

legislatif, berdasarkan Bentuk akuntabilitas nasional lembaga legislatif, oleh

pejabat negara sebagai berikut:

a. Publikasi sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban oleh Lembaga

Legislatif

Tujuan Kegiatan publikasi oleh lembaga legislatif ini, diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan/informasi masyarakat perihal tugas, fungsi,

kewenangan dan peran Lembaga Legislatif tersebut. Bentuk kegiatannya

adalah: menyampaikan iklan/informasi lewat media cetak, menyampaikan

iklan/informasi lewat media elektronik baik berupa iklan bergerak (dengan

skenario) maupun tidak (cetak/selebaran) dan visual/suara (radio), dan

sebagainya. Tujuan visualisasi/publikasi adalah: Memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Legislatif tersebut.

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas, fungsi, kewenangan,

dan peran lembaga legislatif tersebut. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas

nasional lembaga legislatif oleh Pejabat Negara.

b. Konferensi Pers sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban oleh

Pejabat di Lembaga Legislatif

Dalam rangka upaya untuk menyebarluaskan informasi internal,

khususnya mengenai kebijakan yang telah dibuat dan kegiatan yang

dilakukan terkait dengan kepentingan masyarakat dan pers. Oleh karena itu,

lembaga legislatif sebagai lembaga yang mempunyai tugas, fungsi,

kewenangan dan peran yang seringkali berhubungan dengan pihak lain yang

terkait, harus memberikan informasi kepada media cetak melalui jumpa pers,

terkait dengan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas, fungsi,

kewenangan dan perannya tersebut. Hal ini merupakan Bentuk akuntabilitas


2011

29

nasional lembaga legislatif oleh Pejabat Negara. (Anggota DPR dan DPD), di

Lembaga Legislatif.

Sedangkan untuk Mekanisme Akuntabilitas Nasional yang diberikan

oleh Lembaga Legislatif, adalah: Disclosure of Statements and Reports

(Pidato, Konferensi Pers) pencapaian program dan kegiatan yang telah

ditetapkan, dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai yang didasarkan pada

visi dan misi lembaga legislatif tersebut. Hal ini merupakan mekanisme

akuntabilitas nasional lembaga legislatif oleh Pejabat Negara.

D. Instrumentasi Akuntabilitas Nasional

Instrumentasi Akuntabilitas Nasional yang dimaksud dalam buku ini

adalah bagian dari pedoman akuntabilitas nasional yang memberikan

penjelasan langkah teknis dalam rangka melaksanakan, memanfaatkan, dan

mengukur akuntabilitas nasional di masing-masing instansi. Pada dasarnya,

setiap lembaga negara telah melaksanakan akuntabilitas dengan cara dan

pendekatan masing-masing. Namun demikian kebijakan akuntabilitas belum

semuanya mencakup akuntabilitas yang telah dilakukan tersebut. Oleh

karena itu, setiap lembaga negara, diharapkan dapat merumuskan dan

menetapkan kegiatan akuntabilitas yang telah dilakukan tesebut menjadi

bagian dari Akuntabilitas Nasional. Tatakelola Perumusan dan penetapan

inilah yang disebut dengan instrumentasi akuntabilitas nasional.

Secara konseptual, pancaran (cascading) instrumen akuntabilitas

nasional berangkat dari konsep penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga

terkait sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan

pembentukan lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan konsep

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dimiliki maka setiap lembaga

menghasilkan dan mempertanggungjawabkan hasil yang berupa output

(hasil) sesuai dimensinya, yaitu dimensi output untuk tingkat pertama, dimensi

outcome untuk tingkat kedua, dimensi benefit untuk tingkat ketiga dan

dimensi impact untuk tingkat tertinggi/ultimate output). Pada dasarnya output

itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: output produk (barang) yang


2011

30

bersifat tangible dan output kegiatan yang bersifat untangible. Kedua output

inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan subtansi, bentuk, mekanisme

serta sasaran yang dituju dalam akuntabilitas setiap lembaga seperti yang

diuraikan dalam Pedoman Akuntabilitas Nasional.

Gambar 2 Cascading Instrumen Akuntabilitas Nasional

Buku instrumen akuntabilitas nasional yang telah disusun bersifat

umum, oleh karena itu, perumusan detailnya perlu dilakukan oleh masing-

masing lembaga negara. Rumusan ini mencakup substansi, bentuk, dan

mekanisme serta sasaran yang dituju. Termasuk dalam perumusan tersebut

yang penting adalah desain Evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, dan

pemanfaatan umpan balik dari akuntabilitas yang dilakukan.

Secara umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman

Akuntabilitas Nasional, Lembaga Legislatif memiliki unsur penyelenggaraan

akuntabilitas sebagai berikut:

Akuntabilitas Nasional

Tugas dan Fungsi Lembaga berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan pembentuknya

Output Produk Output Kegiatan

Karakteristik Akuntabilitas Lembaga sesuai Tugas

dan Fungsinya

substansi bentuk mekanisme sasaran

Instrumen Akuntabilitas Lembaga sesuai Tugas dan Fungsinya


2011

31

a. Substansi: Substansi mencakup isi materi yang disampaikan dalam

akuntabilitas nasional. Di bidang Komisioner substansi lebih

berdasarkan standar profesionalisme dan moral. Namun demikian

disamping ketentuan profesionalisme, isi materi akuntabilitas bidang

Komisioner juga mencakup standar administrasi dan hukum.

b. Bentuk: Materi telah disusun berdasarkan standar yang dituangkan

dalam substansi di atas, selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan dalam bentuk tertentu. Untuk akuntabiltias

nasional bidang Komisioner, maka bentuk yang dinilai relevan adalah

penyusunan dokumen laporan, Publikasi dan konfrensi pers.

c. Mekanisme: Mekansime mencakup pola kegiatan dalam menyajikan

substansi dan bentuk akuntabilitas nasional yang sudah disusun. Untuk

bidang Komisioner mekanisme yang dinilai tepat adalah Pelaporan

atau disclosure (penyingkapan data dan fakta melalui penyampaian

atau penyajian laporan hasil serta proses).

Baik substansi, bentuk dan mekanisme akuntabilitas bidang Komisioner

sebagaimana diuraiakan di atas, disajikan melalui proses tatakelola yang

sistematis dan terlembaga. Secara skematis tatakelola Akuntabilitas nasional

di Lembaga Legislatif mencakup kegiatan:


2011

32

PELAKSANAAN AKUNTABILITAS

(SUBSTANSI, BENTUK DAN MEKANISME

PEMANFAATAN UMPAN BALIK

EVALUASI DAN DATABASE

BERKELANJUTAN

PERENCANAAN AKUNTABILITAS

Keterangan:

LPPD : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah EKPOD : Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah EDOB : Evaluasi Daerah Otonom Baru

Gambar 3

Skematis Tatakelola Akuntabilitas Nasional

E. Sistematika Instrumen Akuntabilitas Nasional

Buku ini terdiri dari tiga bab yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II

tetang Instrumen akuntabilitas nasional Lembaga Legislatif, dan bab III

penutup. Masing masing bab menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penyusunan instrumen

akuntabilitas nasional, uraian mengenai konsep good governance dan

akuntabilitas nasional, maksud instrumentalisasi akuntabilitas nasional

dan sistematikan dokumen instrumen akuntablitas nasional ini.

PERENCANAAN

LEMBAGA JANGKA

PANJANG, MENENGAH

DAN TAHUNAN

PERENCANAAN

NASIONAL

PENILAI STAKEHODERL

DAN SHAREHOLDER

HASIL LPPD, EKPOD

EDOP, DAN LKPJ, DLL


2011

33

2. BAB II Akuntabilitas Lembaga Legislatif

Pada bab ini dibahas mengenai instrumen akuntabilitas nasional pada

lembaga Legislatif yang menyajikan Pendahuluan lembaga Legislatif

mencakup dasar hukum akuntabilitas lembaga Legislatif, subtansi

akuntabilitas lembaga Legislatif, mekanisme dan bentuk akuntabilitas

lembaga Legislatif, dan kepada siapa harus diakuntabilitaskan.

Dilanjutkan langkah persiapan, Pelaksanaan, Pengukuran dan

pemanfaatan umpan balik.

3. BAB III Penutup

Pada bab ini disampaikan penutup dan saran saran yang perlu dilakukan

untuk keberlanjutan akuntabilitas nasional yang dilakukan di Lembaga

Legislatif.


2011

34


2011

35

BAB II

TATA KELOLA AKUNTABILITAS NASIONAL

LEMBAGA LEGISLATIF

Tatakelola Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif adalah kegiatan

yang dilakukan atau perlu dilakukan oleh Lembaga Legislatif dalam

melaksanakan akuntabilitas nasionalnya. Kegiatan ini terdiri dari 4 kegiatan,

yaitu : (a) Persiapan, (b) Pelaksanaan, dan (c) Pemanfaatan umpan balik.

Tata kelola ini dilaksanakan baik untuk akuntabilitas nasional pada tingkat

lembaga maupun pada tingkat individu.

A. Akuntabilitas Tingkat Lembaga Legislatif

Akuntabilitas tingkat Lembaga Legislatif adalah akuntabilitas lembaga

legislatif dan lembaga di dalam lingkup dan atau di bawah koordinasi dan

tanggung jawabnya. Masing-masing Lembaga Legislatif melakukan

akuntabilitas dengan tatakelola yang terdiri dari Perencanaan akuntabilitas

nasional, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan Umpan balik. sebagai berikut:

1. Perencanaan Akuntabilitas Nasional

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Lembaga Legislatif dalam

melaksanakan akuntabilitas nasional adalah melakukan perencanaan

akuntabilitas Lembaga. Dokumen perencanaan ini dimaksudkan agar setiap

instansi memberikan pernyataan dengan tegas dan jelas di setiap awal tahun,

tentang apa yang akan dipertanggungjawabkan, bagaimana

mempertanggungjawabkan, bagaimana kinerjanya diukur keberhasilan dan

kegagalannya, bagaimana ukuran ini dapat dipahami oleh stakeholders

termasuk mereka yang tidak bergerak di bidang Legislatif, serta bagaimana


2011

36

stakeholders Lembaga Legislatif dan non terlibat dan memberikan masukan

dalam rangka perbaikan kinerja berdasakan akuntabilitas yang disampaikan.

Ini adalah pernyataan akuntabilitas (accountability statement) yang akan

disajikan kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

Dokumen perencanaan akuntabilitas bukanlah dokumen

perencanaan program kerja atau kegiatan dari instansi. Dokumen

perencanaan akuntabilitas dapat menjadi salah satu program atau kegiatan

dalam dokumen perencanaan progam kerja atau kegiatan instansi. Dokumen

perencanaan ini akan menjadi komitmen dari instansi untuk pada akhir tahun

melakukan akuntabilitas berdasaran data evaluasi kegiatan dan keuangan

yang telah dilaksanakan.

Di dalam dokumen perencanaan akuntabilitas lembaga legislatif

sedikitnya terdiri dari komponen:

a. Rencana tahapan kegiatan, menyagkut kegiatan perencanaan,

penyusunan tim akuntabilitas, evaluasi kegiatan, penyampaian

akuntabilitas ke pemberi mandat baik secara organisasi maupun individu

terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam

menggunakan anggaran dan melaksanakan mandat.

b. Substansi akuntabilitas Lembaga Legislatif tersebut;

c. Tolok ukur/standarisasi keberhasilan dan kegagalan beserta penjelasan

cara membaca dan mengukurnya;

d. Strategi konsolidasi terkait dengan akuntabilitas pada tingkat pelaksanan

sampai tingat lembaga.

a. Mekanisme akuntabilitas Lembaga Legislatif;

b. Bentuk akuntabilitas Lembaga Legislatif;

e. Jadwal Waktu dilaksanaan akuntabilitas (mulai dari penyususnan

akuntabilitas tingkat instansi dan tingkat individu oleh lembaga legislatif)

c. Pembiayaaan kegiatan akuntabilitas;


2011

37

d. Sumberdaya yang dimanfaatkan;

e. Organisasi Pelaksana.

Dokumen perencanaan ini ditulis dengan format dan pedoman

sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Dalam dokumen perencanaan ini

dilampirkan resume perencanaan akuntabilitas sebagaimana terlampir dalam

lampiran 2.

2. Pelaksanaan Akuntabilitas Nasional

Tahap pelaksanaan akuntabilitas nasional di Lembaga Legislatif

terkait dengan implimentasi perencanaan yang telah disusun di awal tahun.

Pada tahap pelaksanaan ini, sumberdaya dan anggaran yang telah

disediakan untuk program akuntabilitas nasional di arahkan untuk

menyelenggarakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Bentuk akuntabilitas nasional dari Lembaga Legislatif adalah laporan

atau disclosure. Bentuk ini disajikan melalui penyusunan dokumen

akuntabilitas yang berisi pelaporan terkait dengan capaian tugas pokok dan

fungsi lembaga. Pada dasarnya adalah substansi dokumen akuntabilitas

disesuaikan dengan pernyataan (accountabilty statement) yang dinyatakan

dalam perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam peraturan

perundangan yang ada. Laporan pertanggung jawaban lembaga Legislatif

pada prinsipnya harus memuat laporan yang berisikan mengenai laporan

kegiatan dan laporan keuangan. Ringkasan eksekutif merupakan salah satu

bentuk akuntabilitas bagi lembaga yang mengambarkan secara umum untuk

kinerja lembaga dilihat dari dimensi kegiatan dan alokasi anggaran. Laporan

kegiatan disusun berdasarkan perencanaan strategis yang di susun oleh

lembaga legislatif. Sementara laporan keuangan disusun berdasarkan mata

anggaran yang telah dialokasikan ke dalam program-program yang

terangkum dalam perencanaan strategis. Adapun Mekanisme Akuntabilitas

Lembaga Eksekutif adalah Disclosoure (Pelaporan) yang meliputi:


2011

38

1) Laporan kegiatan

Dokumen perencanaan strategis yang dibuat dijadikan sebagai tolak

ukur untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dalam hal ini perencanaan stategik menjadi kunci utama penyusunan draft

laporan akuntabilitas organisasi. Berikut penjelasan mengenai perencanaan

strategis :

Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Untuk mewujudkan Rencana Stratejik tentu perlu ditunjang oleh Visi

dan Misi yang rasional. Dari visi dan misi kemudian dapat dirumuskan Tujuan

dan Sasaran organisasi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

untuk mencapai visi misi tersebut.

Selanjutnya untuk menjelaskan pelaksanaan dari rencana statejik

maka perlu di susun laporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah

kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan

kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi organisasi.

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian

yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan

berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja ini paling tidak ada 4 aspek yang

akan dibahas, yaitu diantaranya:


2011

39

a. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);

b. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);

c. Keuangan;

d. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

2) Laporan Keuangan

Disamping laporan kegiatan setiap lembaga wajib membuat laporan

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Laporan keuangan tidak terlepaskan dari kegiatan yang direncanakan oleh

lembaga. Pada prinsipnya lembaga legislative wajib melaporkan seluruh

penggunaan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab dalam hal

penggunaan anggaran. Bentuk laporan keuangan disesuaikan dengan format

yang direkomendasikan oleh badan pemeriksaan keuangan.

3. Substansi Akuntabilitas Lembaga Legislatif terdiri dari:

a. Akuntabilitas Organisasi

Dalam Akuntabilitas lembaga legislatif ini, yang harus dipenuhi oleh

lembaga legislatif setidaknya terdiri dari 3 (tiga) substansi akuntabilitas ;

politik, legal, dan profesional.

1) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik dapat dimaknai sebagai proses

pertanggungjawaban lembaga legislatif dari sudut pandang politik atas

keputusan, tindakan dan hasil kerja dalam kurun waktu tertentu (satu tahun,

misalnya). Beberapa hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

akuntabilitas politik ini antara lain :

a) Disusunnya laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing

daerah pemilihan atas kinerja satu tahun terakhir.

b) Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan

tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.


2011

40

c) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media

massa maupun media komunikasi personal.

d) Dalam hal penyebarluasan informasi kepada publik tersebut,

informasi harus memiliki akurasi dan kelengkapan yang dibutuhkan

oleh masyarakat.

e) Adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah

keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

f) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil


g) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang


h) Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan

kebijakan/undang-undang.

i) Visi dan pengembangan keorganisasian didasarkan pada konsensus

antara organisasi dengan masyarakat, baik konstituen maupun publik

secara keseluruhan.

j) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat


publik.

k) Meningkatnya arus informasi melalui kerjasama dengan media

massa, lembaga pemerintah lainnya, dan lembaga non-pemerintah.

l) Penyediaan informasi yang jelas tentang anggaran dan belanja


m) dan seterusnya disesuaikan dengan pencapaian pelaksanaan tugas

dan fungsi lembaga.

2) Akuntabilitas Legal/Hukum

Akuntabilitas yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum

yang harus disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service

yang memang dituntut oleh seluruh masyarakat. Akuntabilitas legal membawa

konsekuensi bahwa jika di masa yang akan datang pelaksanaan tugas dan

fungsi lembaga ternyata menyimpang dari tuntutan dan harapan masyarakat


2011

41

serta menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, maka lembaga

tersebut dapat dituntut di mula pengadilan. Sehingga untuk lembaga legislatif,

hal-hal yang dinilai dari akkuntabilitas legal ini di antaranya adalah,

a) Dirumuskannya Undang-Undang yang benar-benar

merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

b) Dihasilkannya penilaian atas kinerja Presiden dengan menjunjung

tinggi prinsip objektivitas dan netralitas dari kepentingan

pihak/kelompok manapun.

c) Disahkannya APBN dan undang-undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan, dan agama tepat pada waktunya.

d) Dirumuskannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah sehingga mampu mendukung

terlaksananya otonomi daerah yang bertanggung jawab.

e) Diangkatnya anggota Komisi Yudisial yang memiliki kapabilitas yang

memadai sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang

berlaku.

f) Ditetapkannya hakim agung yang jujur dan adil serta sesuai dengan

yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

g) Dipilihnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang jujur, adil, dan

berkompeten serta sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam

peraturan yang berlaku.

h) Dihasilkannya pertimbangan yang tepat dan seksama terkait dengan

pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden kepada pihak yang

tengah berperkara dengan hukum.

i) Diangkatnya duta besar yang tepat untuk ditempatkan di negara lain

sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang bersangkutan.

j) Dipilihnya anggota BPK yang jujur dan bertanggung jawab.

k) (dan seterusnya disesuaikan dengan pencapaian pelaksanaan tugas



2011

42

3) Akuntabilitas Profesional

Dalam akuntabilitas profesional, pelaksanaan tugas dan fungsi

kelembagaan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesi yang

mengutamakan efisiensi, dan efektivitas. Norma dan standar-standar tersebut

harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat selaku pemberi amanah

representatif kepada lembaga legislatif. Hal-hal yang harus

dipertanggungjawabkan tercermin dari beberapa indikator, antara lain :

a) Dirumuskannya penetapan standar kinerja selama satu tahun.

b) Adanya kejelasan dari sasaran kinerja yang diambil, dan sesuai

dengan kepentingan/aspirasi publik, serta standar yang berlaku.

c) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi,

dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar

tersebut tidak terpenuhi.

d) Konsistensi maupun kelayakan dari standar kinerja operasional yang

telah ditetapkan.

e) Dibuatnya prioritas dalam proses pencapaian hasil kinerja (misalnya

undang-undang mana yang harus terlebih dahulu disahkan).

f) Dilakukannya pelaporan hasil pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang dan APBN.

g) Adanya tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan DPD terkait

dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainnya.

h) Terciptanya kerjasama yang baik dengan Presiden dan DPD.

i) Dilakukannya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pengelolaan

keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

j) Terwujudnya pertimbangan dan persetujuan yang cepat dan tepat

kepada Presiden terkait dengan kondisi-kondisi situasional yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.


2011

43

k) Terbangunnya sistem informasi manajemen yang menjadi wahana

untuk mempublikasikan segala bentuk laporan kinerja dan capaian

prestasi yang telah diraih.

l) (dan seterusnya disesuaikan dengan pencapaian pelaksanaan tugas


b. Akuntabilitas Individu

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-

Undang MPR, DPR, dan DPD, bahwa tiap-tiap anggota dewan legislatif

memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara politik dan

moral.

1) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik dimaksudkan untuk melakukan pengungkapan

(disclosure) yang selebar-lebarnya terkait dengan sejauh mana keberhasilan

ataupun kegagalan atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban anggota legislatif,

terkhusus penyampaian hasil kerja kepada para konstituen yang telah

memilih dan memberikan amanah untuk menduduki posisi sebagai anggota

legislatif. Hal-hal yang perlu dilaporkan kepada publik/konstituen antara lain :

a) Tersusunnya konsensus dengan konstituen dan daerah pemilihan

b) Tersusunnya laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing

daerah pemilihan atas kinerja capaian satu tahun terakhir.

c) Tersusunnya rencana dan program kerja yang hendak dijalankan.

d) Penyebarluasan informasi mengenai program kerja,capaian, dan

prestasi melalui media komunikasi personal.

e) Dalam hal penyebarluasan informasi kepada publik tersebut,

informasi harus memiliki akurasi dan kelengkapan yang memenuhi

ekspektasi masyarakat konstituen.

f) Terbuka akses publik atas up date informasi terkait keberlangsungan

tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan/dikeluhkan oleh

masyarakat.


2011

44

g) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil


h) Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang


i) Adanya mekanisme dan media bagi masyarakat konstituen untuk

melakukan pengaduan terkait ketidakpuasan mereka terhadap suatu

masalah tertentu.

j) Rencana kerja dan target capaian individu yang didasarkan pada

konsensus antara individu dengan masyarakat, baik konstituen

maupun publik secara keseluruhan.

k) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat


publik.

l) Penyediaan informasi yang jelas tentang anggaran dan belanja


m) Tersusunnya laporan terkait dengan anggaran (tentang sumber

pendapatan, berapa jumlah pendapatan, bagaimana

pengalokasiannya untuk daerah konstituen).

n) Melakukan kunjungan kerja ke daerah konstituen secara rutin dan

berkala.

o) Konsistensi maupun kelayakan dari standar kinerja operasional yang

telah ditetapkan.

p) Dibuatnya prioritas dalam proses pencapaian hasil kinerja.

q) (dan seterusnya disesuaikan dengan aspirasi dari daerah konstituen

masing-masing)

2) Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral dipahami sebagai ketaatan terhadap amanah

rakyat (konstituen) terkait dengan pencapaian tujuan dari pemberian amanah

tersebut, pelaksanaan tugas tertentu dan meliputi aspek perilaku dari masing-

masing anggota legislatif untuk mengemban amanah tersebut. Yang tercakup

dalam akuntabilitas moral ini antara lain :


2011

45

a) Melakukan tindak lanjut yang nyata atas aspirasi dan pengaduan dari

masyarakat.

b) Tidak melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan dan harga

diri masyarakat.

c) Tidak melakukan tindakan secara verbal yang menyimpang dari

konsensus yang telah disepakati dengan masyarakat konstituen.

d) Pemenuhan standar etika dan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap

perilaku dan perikata.

e) Terbangunnya hubungan personal yang efektif dengan masyarakat

konstituen.

f) Melakukan penjelasan tentang alasan-alasan dari diputuskannya

suatu keputusan administratif.

g) (dan seterusnya disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan

kewajiban dari masing-masing individu anggota legislatif).

4. Mekanisme dan Bentuk Akuntabilitas Lembaga Legislatif

Seluruh indikator yang ada di masing-masing substansi akuntabilitas

di atas selanjutnya harus disusun dalam format yang sistematis dan melalui

mekanisme penyampaian laporan akuntabilitas berikut ini :

a. Disclosure of Statement

Disclosure of statement merupakan pemberian/pengungkapan

informasi-informasi penting yang terkait dengan kepentingan masyarakat

luas. Disclosure of statement ini harus ditulis dan disajikan dalam bentuk

penjabaran yang menyeluruh atas segala pencapaian pelaksanaan tugas dan

fungsi, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Termasuk juga di dalamnya

harus menyediakan informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja

lembaga legislatif. Disclosure of statement harus disusun dalam bahasa-

bahasa yang mudah dimengerti.

Laporan akuntabilitas yang tersaji dalam disclosure of statement

disajikan dalam bentuk documentary accountability, yakni pelaporan

akuntabilitas yang terstandarisasi secara bentuk, format, dan isinya. Untuk

selanjutnya laporan tersebut dipublikasikan atau dikirimkan kepada pihak-


2011

46

pihak yang berkepentingan atas laporan akuntabilitas lembaga legislatif

(stakeholders). Publikasi melalui media cetak akan lebih efektif sebab seluruh

masyarakat dapat melihat, membaca, dan menganalisis lebih lanjut atas

laporan yang telah disusun tadi.

Yang penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa dalam

disclosure of statement tersebut harus terdapat lembaran khusus sebagai

wadah feed back bagi si pembaca. Sehingga ketika pembaca merasa bahwa

ada beberapa hal yang di-disclose ternyata kurang akurat atau salah, maka si

pembaca tersebut dapat menuliskan/menyampaikan koreksinya atas

ketidakakuratan laporan disclosure tadi. Koreksi bisa dalam bentuk kritikan,

saran/masukan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh

lembaga legislatif. Pertanyaan-pertanyaan juga dapat diajukan oleh si

pembaca jika mereka kurang paham dengan apa yang disampaikan dalam

disclosure of statement tersebut. Untuk kemudian segala kritik, masukan, dan

pertanyaan tadi harus dijawab ataupun diklarifikasi oleh lembaga legislatif

selaku penyusun disclosure of statement.

b. Social Auditing

Social auditing adalah sebuah proses yang memungkinkan organisasi

untuk menilai dan mendemonstrasikan keberhasilan ataupun kegagalan

keorganisasiannya baik dalam aspek sosial, akonomi, maupun lingkungan.

Social auditing meneydiakan penilaian atas pencapaian tujuan-tujuan non-

financial dari lembaga legislatif melalui proses monitoring yang tersistem dan

dijalankan secara rutin. Dilakukan monitoring atas kinerja lembaga legislatif

serta sangat menekankan sudut pandang para stakeholders-nya.

Social auditing ini harus mulai digerakkan dari tubuh lembaga

legislatif itu sendiri. Pihak eksternal selanjutnya melakukan verifikasi atas

keakuratan dan objektivitas laporan akuntabilitas yang telah disusun oleh

lembaga legislatif. Social audit lembaga legislatif setidaknya harus disusun

guna memberikan gambaran yang jelas kepada stakeholder terkait dengan :


2011

47

1) Tujuan dan sasaran keorganisasian, meliputi apa yang hendak

dicapai dan dijalankan oleh lembaga legislatif sebagai sebuah

lembaga representasi rakyat.

2) Action plan, yakni bagaimana lembaga legislatif mewujudkan tujuan

dan sasaran tersebut.

3) Indikator, yakni bagaimana mengukur proses pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi.

Proses audit sosial dalam lembaga legislatif menjadi alat

akuntabilitas yang vital untuk memahami, mengukur, memverifikasi dan

melaporkan terkait peningkatan dalam penyelenggaraan kehidupan

demokrasi di Indonesia. Social audit ini juga membantu untuk mengetahui

sejauh mana gap antara rencana yang hendak dicapai dengan kenyataan

pencapaian yang sesungguhnya, antara efisiensi dan efektivitas. Proses ini

tentunya akan sangat bernilai bagi para stakeholders, khususnya bagi rakyat

Indonesia, termasuk di dalamnya bagi kelompok marginal yang suara dan

aspirasinya kurang diperhatikan. Sehingga melalui social auditing dapat

terwujd penguatan akuntabilitas dan transparansi lembaga legislatif.

Dalam hal ini, penyampaian laporan akuntabilitas melalui mekanisme

social auditing dapat ditempuh lembaga legislatif melalui berbagai cara, yaitu:

1) Memobilisasi masyarakat dan melakukan klarifikasi/penjelasan

tentang mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang serta

peran yang diemban oleh lembaga legislatif.

2) Melakukan identifikasi stakeholders yang berkepentingan dengan

laporan akuntabilitas tersebut berdasarkan peran dan bidang-bidang

yang digeluti oleh stakeholders yang ada.

3) Mendefinisikan kembali berbagai indikator di atas agar dapat

dipahami dan diterima oleh stakeholder terkait.

4) Mengumpulkan data atas indikator-indikator (sebagaimana yang telah

disebutkan di atas)

5) Melakukan pertemuan rutin untuk mereview dan mendiskusikan

pelaksanaan indikator kinerja di atas.


2011

48

6) Merangkum temuan-temuan di lapangan terkait pensikapan

stakeholder atas laporan akuntabilitas yang telah dibuat.

7) Melakukan dialog dengan lembaga negara lainnya. Hal ini merupakan

bentuk dari accountable body representatives.

8) Mempublikasikan temuan-temuan dari proses social audit yang telah

dilakukan.

9) Public hearings (dengar pendapat)

Public hearings ini menjadi pertemuan akbar dengan seluruh

komunitas/stakeholders yang ada yang mana mereka memiliki tuntutan

terciptanya akuntabilitas lembaga legislatif. Public hearings ini menjadi

sebuah wahana yang cukup sulit untuk dijalankan, akan tetapi jika public

hearings ini benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka

akan menghasilkan temuan-temuan yang riil dan proses yang terjadi dalam

public hearings akan menjadi alat ukur yang efektif untuk

mempromosikan/membangun image lembaga legislatif sebagai lembaga yang

akuntabel.

Penyelenggaraan public hearing tidak mutlak dilakukan di ibukota

negara, akan tetapi sangat memungkinkan untuk diselenggarakan di daerah

pemilihan masing-masing. Sehingga dengan melakukan public hearing di

daerah, secara otomatis lembaga legislatif juga telah melakukan kunjungan

kerja ke daerah. Hal ini penting sebab dengan melakukan kunjungan kerja

yang di dalamnya terdapat proses public hearing, maka akan memunculkan

berbagai temuan-temuan riil. Temuan-temuan tersebut dapat dimanfaatkan

oleh lembaga legislatif untuk didiskusikan atau dikonsultasikan kepada publik,

khususnya konsultasi dengan para pakar dan teknokrat yang berkompeten di

bidang masing.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diringkas bahwa mekanisme

social auditing lembaga legislatif dapat dijalankan dalam bentuk :

1) Public hearings,

2) Publikasi,



2011

49


Keseluruhan mekanisme dan bentuk akuntabiltas yang telah

dijelaskan di atas juga dapat dijalankan untuk penyampaian akuntabilitas

secara individual. Yang membedakan hanyalah isi laporan akuntabilitas. Jika

dalam akuntabilitas organisasi mengemukakan indikator-indikator yang

diturunkan dari tugas dan fungsi lembaga legislatif, maka dalam akuntabilitas

individual harus disampaikan indikator yang diturunkan dari kewajiban

anggota legislatif (lihat contoh indikator di atas). Selain itu, dalam

mengemukakan akuntabilitas individualnya, masing-masing anggota legislatif

harus menyesuaikan indikator-indikator di atas sesuai dengan kerangka

representasi dari daerah yang diwakilinya (disesuaikan dengan tuntutan dan

aspirasi konstituen).

Yang tak kalah pentingnya adalah masing-masing anggota legislatif

harus benar-benar menjaga perilaku dan perikata mereka sebagai

perwujudan dari akuntabilitas moral. Sebab akuntabilitas moral tidak dapat

dinilai secara kuantitaif sebagaimana layaknya akuntabilitas politik, legal

maupun profesional. Akuntabilitas moral akan ternilai dengan sendirinya di

mata masyarakat melalui tindakan dan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh

masing-masing individu anggota legislatif. Sistem nilai dan adat istiadat yang

merupakan hukum tidak tertulis akan bekerja dengan sendirinya untuk

memberikan penilaian terkait perilaku dan perikata anggota legislatif.

5. Mekanisme penyajian akuntabilitas Nasional

Mekanisme penyajian akuntabilitas nasonal di lembaga Legislatif

sesuai dengan stakeholder dan share holder yang terkait adalah : profesional

yaitu para pelaku dan ahli bidang Legislatif, politik yaitu DPR.

Mekanisme penyajian akuntabilitas yang bentuknya adalah laporan

dapat diakukan melalui 4 cara, yaitu:

a. Public hearings,

b. Publikasi,


2011

50

c. Kunjungan kerja, dan

d. Konsultasi publik.

Kegiatan yang terkait dengan mekanisme ini didokumentasikan

secara tertulis agar menjadi sistematikan yang dapat dikembangkan

dikemudian hari. Pola pencatatan terhadap mekanisme ini dapat dibuat

seperti pada lampiran 4.

6. Pembiayaan dan sarana prasarana.

Dalam pelaksanaan penyajian akuntabilitas nasional di Lembaga

Legislatif, maka dukungan pembiayaan serta sarana prasarana serta SDM

sangat menentukan keberhasilan dari penyelenggaraan akuntabilitas. Oleh

karena itu, maka diperlukan alokasi khusus yang ditetapkan dalam

perencanaan akuntabilitas nasional dan dialokasikan pada saat pelaksanaan.

7. Organisasi

Salah satu elemen lain yang penting dalam pelaksanaan akuntabilitas

adalah organisasi pelaksana. Suatu tim khusus yang dibentuk untuk

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akuntabilitas nasional ini

sangat penting. Organisasi ini mencakup herarki dari gubernur Bank

Indonesia sampai tingkat operasional. Kewenangannya adalah mengawal

pelaksanaan perencanaan akuntabilitas nasional dan melakukan monitoring

terhadap pelaksanaannya.

Sedangkan Bentuk akuntabilitas lembaga legistif secara lembaga meliputi:

a. Konferensi Pers

Dalam rangka upaya untuk menyebarluaskan informasi intern

lembaga legislatif khususnya mengenai kebijakan atau kegiatan yang

dilakukan kepada masyarakat dan pers. Maka lembaga legislatif sebagai

lembaga yang berperan memberikan informasi kepada media cetak melalui

jumpa pers.


2011

51

b. Publikasi

Kegiatan publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan/informasi masyarakat perihal kegiatan lembaga legislatif

tersebut. Tujuan publikasi ini adalah :

1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan

lembaga legislatif.

2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas pokok, fungsi

dan kewenangan lembaga legislatif.

3) Untuk mendapatkan input informasi dari masyarakat mengenai

pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif

yang dianggap masyarakat tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan-

nya.

Secara matrik mengenai mekanisme dan bentuk akuntabilitas

lembaga legislatif ini baik oleh lembaga maupun secara individu dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

MEKANISME DAN BENTUK AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF, DENGAN SKOR PENILAIANNYA Secara (Lembaga / Organisasi)

No. Lembaga

MEKANISME SUBSTANSI (Skor) BENTUK

REP

PAR

DIS

RAT

SAud

ADM

LEG

POL

PRO

MOR

Lap

Pid

Pub

PH

KP

KK

Prl

KPs

1.

Legislatif

V 1 4 5 2 3 V V V V

Keterangan:

- REP : Reporting (Pelaporan), - PAR : Participation (Partisipasi), - DIS : Disclosure of Statements and

Reports (Pidato, Konferensi Pers), - RAT : Rating System (Sistem

Peringkat), - SAud : Social Auditing (Audit Sosial), - ADM : Akuntabilitas Administrasi, - LEG : Akuntabilitas Legal, - POL : Akuntabilitas Politik, - PRO : Akuntabilitas Profesional, - MOR: Akuntabilitas Moral,

- Lap : Pelaporan, - Pid : Pidato, - Pub : Publikasi, - PH : Public Hearing, - KP : Konsultasi Publik, - KK : Kunjungan Kerja, - Prl : Perilaku, - KPs : Konferensi Pers.


2011

52

Sedangkan Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif (Level Pejabat

Negara/Individu) sbb:

MEKANISME DAN BENTUK AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF, DENGAN SKOR PENILAIANNYA secara (Individu)

No. Jabatan MEKANISME

SUBSTANSI BENTUK

REP

PAR

DIS

RAT

SAud

ADM

LEG

POL

PRO

MOR

Lap

Pid

Pub

PH

KP

KK

Prl KPs

1. Legislatif V 2 3 5 1 4 V V V V V

8. Pemanfaatan Umpan Balik

Pemanfaatan umpan balik merupakan rangkai penting dari kegiatan

akuntabilitas. Tahapan ini dilakukan setelah atau pada proses penyampaian

akuntabilitas kepada stakeholder yang disertai dengan adanya umpan balik

berupa 3 kemungkinan:

a. Adanya petanyaan – pertanyaan yang kurang mendapatkan

penjelasan secara memuaskan dari dokumen akuntabilitas yang telah

disusu atau dari penjelelasan narasumber.

b. Adanya sanggahan atau penolakan terhadap data serta kesimpulan

yang telah disajikan dalam laporan akuntabilitas karena adanya data

lain yang dimiliki oleh pihak lain.

c. Adanya dukungan dan pengkuatan terhadap data serta kesimpulan

yang telah disajikan dalam laporan akuntabilitas.

Ketiga kemungkinan umpan balik tersebut perlu didokumentasi dan

digunakan sebagai data untuk dianalisis akurasi dan kemanfaatanya.

Identifikasi ini dapat disusun dalam lampiran 4.

Pemanfaatan umpan balik dilakukan dengan tujuan untuk 3 alasan,

yaitu:


2011

53

a. Untuk bahan / data bagi evaluasi sistem akuntabilitas nasional yang

dikembangkan di Lembaga Legislatif

b. Untuk perbaikan dan respon cepat (quick respon) atas ketidak

puasan dan ketidak percayaan terhadap laporan akuntabilitas atau

penyajian akuntabilitas, sedemikian rupa sehingga ketidak puasan

dan ketidak percayaan dapat segera di perbaiki (quick recovery).

c. Untuk memberikan kepastian akan akurasi data, analisis da

kesimpulan atas laporan akuntabilitas nasional yang telah disusun

dan memberikan kemungkinan untuk perbaikan atau pemberian

catatan dalam laporan akuntabilitas nasional.

B. Akuntabilitas Tingkat Individu/Pejabat

Akuntabilitas legislatif tingkat individu adalah akuntabilitas yang

disampaikan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang harus disampaikan

kepada masyarakat yang menjadi konstituen anggota legislatif yang

bersangkutan. Selainkepada konstituen, keterwakilan kepentingan daerah

pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif juga harus tersentuh oleh

laporan akuntabilitas tersebut. Sehingga masing-masing anggota legislatif

benar-benar mampu memberikan peran dan kontribusi yang nyata bagi dapil

yang diwakilinya,

Secara keorganisasian, lembaga legislatif harus menyampaikan

laporan akuntabilitas mereka kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai

dengan apa yang termuat dalam Pasal 68 Undang-Undang MPR, DPR, dan

DPD bahwa “DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan

sebagai lembaga negara”. Sehingga segala bentuk laporan

pertanggungjawaban harus berprinsip “pangkal dan ujung pipa” adalah

kepada rakyat Indonesia. Oleh karena hal inilah maka sebagaimana yang

disebutkan di atas bahwa lembaga legislatif harus melakukan publikasi

melalui media baik cetak maupun elektronik. Hal ini dalam tujuan agar

publik/rakyat benar-benar dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang telah


2011

54

dilaporakan dan dipertanggungjawabkan dan apa-apa saja yang menurut

rakyat belum dipertanggungjawabkan oleh lembaga legislatif.

Sedangkan secara individu, laporan akuntabilitas haruslah

disampaikan kepada masyarakat yang menjadi konstituen anggota legislatif

yang bersangkutan. Selainkepada konstituen, keterwakilan kepentingan

daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif juga harus

tersentuh oleh laporan akuntabilitas tersebut. Sehingga masing-masing

anggota legislatif benar-benar mampu memberikan peran dan kontribusi yang

nyata bagi dapil yang diwakilinya.

Masing-masing anggota legislatif ini melakukan akuntabilitas dengan

tatakelola yang terdiri dari Perencanaan akuntabilitas nasional, Pelaksanaan,

dan Pemanfaatan Umpan balik. sebagai berikut:

1. Perencanaan Akuntabilitas Nasional tingkat Individu

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Pejabatn di lingkungan

lembaga Legislatif dalam melaksanakan akuntabilitas nasional adalah

melakukan perencanaan akuntabilitas. Dokumen perencanaan ini

dimaksudkan agar setiap pejabat memberkan pernyataan dengan tegas dan

jelas di setiap awal tahun, tentang apa yang akan dipertanggung jawabkan,

bagaimana mempertanggung jawabkan, bagaiamana kinerjanya diukur

keberhasilan dan kegagalannya, bagaimana ukuran ini dapat dipahami oleh

pimpinan dan stakeholder serta bagaimana kinerja individual tersebut

memberikan manfaat bagi kemajuan lembaga Legislatif.

Dokumen perencanaan akuntabilitas bukanlah dokumen

perencanaan program kerja atau kegiatan dari instansi. Dokumen

perencanaan akuntabilitas dapat menjadi salah satu program atau kegiatan

dalam dokumen perencanaan progam kerja atau kegiatan instansi. Dokumen

perencanaan ini akan menjadi komitmen dari pejabat yang bersangkutan

untuk pada akhir tahun melakukan akuntabilitas berdasaran data evaluasi

kegiatan dan Legislatif yang telah dilaksanakan.

Di dalam dokumen perencanaan akuntabilitas individual sedikitnya

terdiri dari komponen:


2011

55

a. Evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, berserta permasalahannya.

b. Substansi akuntabilitas

c. Tolok ukur / standartisasi keberhasilan dan kegagalan beserta

penjelasanan cara membaca dan mengukurnya

d. Mekanisme akuntabilitas

e. Bentuk akuntabilitas

f. Jadwal Waktu dilaksanaan akuntabilitas

g. Pembiayaaan kegiatana akuntabilitas

h. Sumberdaya yang dimanfaatkan

Dokumen perencanaan ini ditulis dengan format dan pedoman sebagaimana

terlampir dalam lampiran 6. Dalam dokumen perencanaan ini dilampirkan

resume perencanaan akuntabilitas sebagaimana terlampir dalam lampiran 7.

2. Pelaksanaan Akuntabilitas Nasional

Tahap pelaksanaan akuntabilitas nasional tingkat individu terkait

dengan implimentasi perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Pada

tahap pelaksanaan ini, sumberdaya dan anggaran yang telah disediakan

untuk program akuntabilitas nasional di arahkan untuk menyelenggarakan

kegaitan:

a. Bentuk akuntabilitas nasional dari pejabat di lingkungan lembaga

Legislatif adalah laporan atau disclosure. Bentuk ini disajikan melalui

penyusunan dokumen akuntabilitas yang berisi pelaporan terkait

dengan capaian tugas pokok dan fungsi lembaga. Pada dasarnya

adalah substansi dokumen akuntabilitas disesuaikan dengan

pernyataan (accountabilty statement) yang dinyatakan dalam

perencanaan sesuai dengan tugsa pokok dan fungsi dalam peraturan

perundangan yang berlaku.

b. Penyajian dalam bentuk uraian dan anailsis Legislatif perlu

disederhanakan sehingga nampak jelas, hasilya selama ini.


2011

56

c. Mekanisme penyajian akuntabilitas Nasional

Mekanisme penyajian akuntabilitas nasonal tingkat individu di

lembaga Legislatif sesuai dengan stakeholder dan share holder yang

terkait adalah : Pimpinan, profesional yaitu para pelaku dan ahli

bidang Legislatif, politik yaitu DPR pada tingkat gubernur dan eselon

1 dan publik masyarakat pengguna uang dan pengguna jasa

perbankan.

Mekanisme penyajian akuntabilitas yang bentuknya adalah laporan

dapat diakukan Mekanisme penyajian akuntabilitas yang bentuknya

adalah laporan dapat diakukan melalui 4 cara, yaitu:

1) Public hearings,

2) Publikasi,



Kegiatan yang terkait dengan mekanisme ini didokumentasikan

secara tertulis agar menjadi sistematikan yang dapat dikembangkan

dikemudian hari. Pola pencatatan terhadap mekanisme ini dapat

dibuat seperti pada lampiran 3.

Kegiatan penyerahan laporan dilakukan kepada konstituen melalui

mekanisme yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk publikasi melalui Media Massa dilakukan dengan

menyajikan informasi yang lebih singkat dan dengan menggunakan

bahasa yang komuikatif dengan tetap bersumber dari laporan

akuntabilitas yang telah disusun. Hal yang penting diperhatikan

adalah kemampuan pembicara dalam forum yang expose oleh media

massa tersebut dan juga setting acara atau framming yang

dikembangkan.

Dalam kegiatan Kunjungan kerja, dan Konsultasi public ini, perlu

dipersiapkan adalah terkait dengan substansi dari kunker dan

konsultasi publik termasuk membuat isu strategis yang dibutuhkan


2011

57

oleh publik saat itu. Dalam beberapa hal, detail dan teknis kurang

diperlukan dalam penyampain seperti ini.

3. Pembiayaan Dan Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan penyajian akuntabilitas nasional tngkat individu di

Lembaga Legislatif, maka dukungan pembiayaan serta sarana prasarana

serta SDM sangat menentukan keberhasilan dari penyelenggaraan

akuntabilitas. Oleh karena itu, maka diperlukan alokasi khusus yang

ditetapkan dalam perencanaan akuntabilitas nasional dan dialokasikan pada

saat pelaksanaan.

Sedangkan mekanisme penyajian akuntabilitas lembaga legistif secara

Individu meliputi:

a. Konferensi Pers

Dalam rangka upaya untuk menyebarluaskan informasi intern

lembaga legislatif khususnya mengenai kebijakan atau kegiatan yang

dilakukan kepada masyarakat dan pers. Maka lembaga legislatif sebagai

lembaga yang berperan memberikan informasi kepada media cetak melalui

jumpa pers.

b. Publikasi

Kegiatan publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan/informasi masyarakat perihal kegiatan lembaga legislatif

tersebut. Tujuan publikasi ini adalah :

1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan

lembaga legislatif.

2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas pokok, fungsi

dan kewenangan lembaga legislatif.

3) Untuk mendapatkan input informasi dari masyarakat mengenai

pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif


2011

58

yang dianggap masyarakat tidak sesuai dalam pelaksanaan kegiatan-

nya.

Secara matrik mengenai mekanisme dan bentuk

akuntabilitaslembaga legislatif ini baik oleh lembaga maupun secara individu

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

MEKANISME DAN BENTUK AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF, DENGAN SKOR

PENILAIANNYA Secara (Lembaga / Organisasi)

No. LEMBA

GA

MEKANISME SUBSTANSI (Skor) BENTUK

R

E

P

P

A

R

DI

S

RA

T

S

A

ud

A

D

M

LE

G

P

O

L

P

R

O

M

O

R

La

p

Pi

d

Pu

b

P

H

K

P

K

K

Prl K

Ps

1. Legislat

if

V 1 4 5 2 3 V V V V

Keterangan: - REP : Reporting (Pelaporan), - PAR : Participation (Partisipasi), - DIS : Disclosure of Statements and

Reports (Pidato, Konferensi Pers), - RAT : Rating System (Sistem

Peringkat), - SAud : Social Auditing (Audit Sosial), - ADM : Akuntabilitas Administrasi, - LEG : Akuntabilitas Legal, - POL : Akuntabilitas Politik, - PRO : Akuntabilitas Profesional, - MOR: Akuntabilitas Moral,

- Lap : Pelaporan, - Pid : Pidato, - Pub : Publikasi, - PH : Public Hearing, - KP : Konsultasi Publik, - KK : Kunjungan Kerja, - Prl : Perilaku, - KPs : Konferensi Pers.

Sedangkan Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif (Level Pejabat

Negara/Individu) sbb:


2011

59

MEKANISME DAN BENTUK AKUNTABILITAS LEMBAGA LEGISLATIF, DENGAN SKOR

PENILAIANNYA secara (Individu)

4. Pemanfaatan Umpan Balik

Sebagaimana halnya pada akuntabilitas lembaga, pemanfaatan

umpan balik merupakan rangkai penting dari kegaitan akuntabilitas. Tahapan

ini dilakukan setelah atau pada proses penyampaian akuntabilitas kepada

pimpinan dan stakeholder yang disertai dengan adanya umpan balik berupa 3

kemungkinan:

a. Adanya petanyaan – pertanyaan yang kurang mendapatkan penjelasan

secara memuaskan dari dokumen akuntabilitas yang telah disusu atau

dari penjelelasan narasumber.

b. Adanya sanggahan atau penolakan terhadap data serta kesimpulan

yang telah disajikan dalam laporan akuntabilitas karena adanya data

lain yang dimiliki oleh pihak lain.

c. Adanya dukungan dan pengkuatan terhadap data serta kesimpulan

yang telah disajikan dalam laporan akuntabilitas.

Ketiga kemungkinan umpan balik tersebut perlu didokumentasi dan

digunakan sebagai data untuk dianalisis akurasi dan kemanfaatanya.

Identifikasi ini dapat disusun dalam lampiran 10.

No JAB

ATA

N

MEKANISME

SUBSTANSI BENTUK

R

E

P

P

A

R

DI

S

R

AT

S

Au

d

A

D

M

LE

G

P

O

L

P

R

O

M

O

R

La

p

Pi

d

Pu

b

P

H

K

P

K

K

Prl K

Ps

1. LEGI

SLAT

IF

V 2 3 5 1 4 V V V V V


2011

60

Pemanfaatan umpan balik dilakukan dengan tujuan untuk 3 alasan,

yaitu:

a. Untuk bahan / data bagi evaluasi sistem akuntabilitas nasional yang

dikembangkan di Lembaga Legislatif

b. Untuk perbaikan dan respon cepat (quick respon) atas ketidak puasan

dan ketidak percayaan terhadap laporan akuntabilitas atau penyajian

akuntabilitas, sedemikian rupa sehingga ketidak puasan dan ketidak

percayaan dapat segera di perbaiki (quick recovery).

c. Untuk memberikan kepastian akan akurasi data, analisis da kesimpulan

atas laporan akuntabilitas nasional yang telah disusun dan memberikan

kemungkinan untuk perbaikan atau pemberian catatan dalam laporan

akuntabilitas nasional dan pelaksanaan jabatan selanjutnya.


2011

61

BAB III

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas nasional Lembaga Legislatif merupakan

wujud transparansi dan tanggung jawab Lembaga Legislatif secara

keseluruhan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sebagaimana disebutkan di awal buku ini, bahwa pelaksanaan akuntabilitas

nasional pada dasarnya adalah juga upaya untuk melakukan penataan

keseluruhan lembaga negara sedemikian rupa sehingga memiliki tatakelola

yang baik (good governance). Oleh karena itu, buku instrumen akuntabilitas

nasional ini, adalah juga salah satu dari upaya tersebut.

Buku ini telah disusun untuk menjadi referensi Lembaga Legislatif

maupun pejabat di dalamnya agar dapat melaksanakan akuntabilitas

nasional, selain itu terkait dengan: akuntabilitas manajerial, legal,

administrasi, politik dll, peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang akuntabilitas lembaga yang disampaikan melalui sekretariat dari

masing-masing Lembaga Legislatif yang selama ini dilaksanakan, baik

model/mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya masih tetap berlaku

seperti yang dilaksanakan selama ini. Namun demikian buku pedoman ini

akan dapat memiliki manfaat bila komitmen terhadap akuntabilitas nasional

telah dikembangkan dan dilakukan dengan benar baik dari segi

perencanaan, mekanisme maupun pemanfaatan umpan balik. Semoga

demi perbaikan bangsa dan negara, buku ini dapat menjadi pijakan untuk

membangun akuntabilitas nasional di bidang komisioner.

Buku terkait Instrumen pedoman akuntabilitas nasional ini

termasuk Akuntabilitas Lembaga Legislatif ini, hanya merupakan bagian

dari Pedoman Akuntabilitas Nasional yang telah disusun sebelumnya.


2011

62


2011

63

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barker, R.S. 2000.”Government Accountability and Its Limits”, Electronic Journals of Departement of State, Volume 5 Number 2.

Esman, J.M. 1995. Management of Development : Perspective and Strategies, Kumairan Press, Inc.

Etzioni, S. 1975. “Administrative Accountability” dalam Public Administration Review (PAR), Number 35, May/June.

Fernada, D. 2002. “Sistem Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” Journal Desentralisasi Volume 1 Nomor 1, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, LAN, Jakarta.

Heady, F. 1995. Public Administration : A Comparative Perspective, 5 th, ed. New York : Marcel Decker Inc.

Jabbra, J. G. dan Dwidevi, O. P. 1989. Public Service Accountability, Connecticut : Kumairan Press, Inc.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, Jakarta.

------------------------------------------, 2004. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Mertins, Jr., H. (ed.). 1979. Professional Standars and Ethics. Washington, D.C. : ASPA Publisher.

UNDP. 1997. Reconceptualising Governance, Discussion Paper 2, New York.

Whittaker, J.B. 1995.The Government Performance and Result Act of 1993, : A Mandate For Strategic Planning And Performance Measurement, Educational service institute, Arlington, Virginia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Dari Korupsi.


2011

64

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat.


2011

65

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001, Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Komisi Penyiaran Indonesia.

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/Y/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


2011

66


2011

67

LAMPIRAN 1 Isi Dokumen Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Lembaga

Halaman Halaman judul Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah penting Bab I Pendahuluan a. Diskripsi tugas pokok dan fungsi serta

prioritas program dan keberhasilan yang ditetapkan

b. Tujuan dan Manfaat c. Dasar hukum Bab II Evaluasi akuntabilitas nasional Lembaga Legislatif

tahun sebelumya

Bab III Ukuran dan pengukuran kinerja Lembaga Legislatif a. Indikator kinerja IKU dan IKK yang akan

disajikan

b. Indikator keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan (Output, Outcome, dan Dampak) dan ketepatan sasaran

c. Indikator keberhasilan penggunaan anggaran Bab IV Rencana Pelaksanaan a. Rencana Bentuk akuntabilitas b. Rencana Mekanisme c. Jadwal kegiatan d. Organisasi Pelaksana e. Pembiayaan dan sarana prasarana Bab V Pembahasan a. Mekansime penerimaan umpan balik b. Rencana pemanfaatan umpan balik c. Bab Vi Penutup Lampiran (bila ada)


2011

68

LAMPIRAN 2 Resume Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Lembaga

No Tugas pokok fungsi dan Indikator

keberhasilan

Satuan pengukuran

Rencana capaian kinerja

Standar capaian

Cara memahami

capaian kinerja

Umpan Balik

1

2

3

Dan seterusnya


2011

69

LAMPIRAN 3 Isi Laporan dokumen Akuntabilitas Nasional Lembaga

Halaman Halaman judul Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah penting Bab I Pendahuluan a. Diskripsi tugas pokok dan fungsi serta prioritas

program dan keberhasilan yang ditetapkan

b. Tujuan dan Manfaat c. Dasar hukum Bab III Ukuran dan pengukuran kinerja Lembaga Legislatif a. Kinerja Lembaga Legislatif berdasarkan

Indikator kinerja IKU dan IKK

b. Capaian pelaksanaan program, kegiatan (Output, Outcome, dan Dampak) dan ketepatan sasaran

c. Capaian penggunaan anggaran d. Standar pengukuran dan cara memahami hasil

pengukuran

Bab IV Hasil capaian a. Capaian kinerja lembaga berdasarkan Iku dan

IKK serta kaitan indikator makro

b. Capaian pelaksanaan program, kegaitan dan ketepatan ssaran

c. Capaian penggunaan anggaran d. Permasalahan yang dihadapi f. Peluang dan pengembangan yang perlu

dilakukan

Bab VI Penutup Lampiran (bila ada)


2011

70

LAMPIRAN 4 Alur Kegiatan Mekansime pelaksanaan Akuntabilitas Nasional

Mekanisme stakeholders Lokasi Waktu/

jadwal

Desain

acara

Penanggung

jawab

Pertemuan

Nasional di

Daerah di

Siaran Pers

Nasional di

Daerah di

Leaflet,

poster

Nasional di

Daerah di


2011

71

LAMPIRAN 5 Catatan Feedback dan Langkah Pemanfaatan Akuntabilitas Nasional

Tingkat Lembaga

Bidang umpan balik

Sumber umpan balik

Isi

Catatan signifikansi isi umpan

balik

Tindak lanjut

perbaikan

Tindak lanjut pada organisasi

ke

Bentuk laporan

Data capaian

Penyajian data

Analisis

Kesimpulan

Implikasi

Pelaksanaan

Kepanitiaan

Desain acara

Dll


2011

72

LAMPIRAN 6 Penilaian Pemangku kepentingan bidang Lembaga Legislatif

Komponen

Akuntabilitas

Nasional

Profesional Moral Hukum Administrasi

Nilai* Nilai x

50

(bobot)

Nilai Nilai x

20

(bobot)

Nilai Nilai x

20

(bobot)

Nilai Nilai x

10

(bobot)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator

mikro

Legislatif

Indikator

makro

Legislatif

Capaian

perencanaan

pelaksanana

kegiatan

tahunan

Capaian

penggunaan

anggaran

Tatakelola:

Perencanaan

Pelaksanaan

Umpan Balik

(kolom genap untuk nilai 2,4,6,,8,) *. Nilai diisi dengan pemberian score 1 bila

dinilai tidak tepat; 2 bila dinilai kurang tepat karena ada catatan dan 3 bila

dinilai tepat

(kolom ganjil 3,5,7,9) Kolon nilai x bobot adala nilai dikalikan besar masing-

masing bobot


2011

73

LAMPIRAN 7 Penghitungan Akuntabilitas Nasional Lembaga Legislatif

Komponen Akuntabilitas

Nasional

Bobot

Total Skor *

Nilai total

(bobot x total skore)

1 2 3 4

Indikator mikro legislatif 25

Indikator makro legislatif 30

Capaian perencanaan pelaksanana kegiatan tahunan

15

Capaian penggunaan anggaran

15

Perencanaan 5

Pelaksanaan 5

Umpan Balik 5

TOTAL

*. Total skor diambil dari total pejumlahan kolom ganjil (3,5,7,9) dari tabel 6.

Total nilai di reklasifikasi untuk pembagian 3 kelas menjadi Akuntabel,

akuntable dengan catatan dan tidak akuntabel


2011

74

LAMPIRAN 8 Isi Dokumen Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu

Halaman Halaman judul Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah penting Bab I Pendahuluan d. Diskripsi tugas pokok dan fungsi serta


e. Tujuan dan Manfaat f. Dasar hukum Bab II Evaluasi akuntabilitas nasional individu tahun

sebelumya

Bab III Ukuran dan pengukuran kinerja d. Indikator kinerja IKU dan IKK yang akan

disajikan

e. Indikator keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan (Output, Outcome, dan Dampak) dan ketepatan sasaran

f. Indikator keberhasilan penggunaan anggaran Bab IV Rencana Pelaksanaan g. Rencana Bentuk akuntabilitas h. Rencana Mekanisme i. Jadwal kegiatan j. Organisasi Pelaksana k. Pembiayaan dan sarana prasarana Bab V Pembahasan d. Mekansime penerimaan umpan balik e. Rencana pemanfaatan umpan balik f. Bab VI Penutup Lampiran (bila ada)


2011

75

LAMPIRAN 9 Resume Perencanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu

No Tugas pokok

fungsi dan Indikator

keberhasilan

Satuan pengukuran

Rencana capaian kinerja

Standart capaian

Cara memahami

capaian kinerja

Umpan Balik

1

2

3

Dan seterusnya


2011

76

LAMPIRAN 10 Isi Laporan Dokumen Akuntabilitas Nasional Tingkat Individu

Halaman Halaman judul Kata Pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Istilah penting Bab I Pendahuluan g. Diskripsi tugas pokok dan fungsi serta


h. Tujuan dan Manfaat i. Dasar hukum Bab III Ukuran dan pengukuran kinerja e. Kinerja Lembaga Legislatif berdasarkan

Indikator kinerja IKU dan IKK

f. Capaian pelaksanaan program, kegiatan (Output, Outcome, dan Dampak) dan ketepatan sasaran

g. Standart pengukuran dan cara memahami hasil pengukuran

Bab IV Hasil capaian e. Capaian kinerja lembaga berdasarkan Iku

dan IKK serta kaitan indikator lembaga

f. Capaian pelaksanaan program, kegaitan dan ketepatan ssaran

g. Permasalahan yang dihadapi l. Peluang dan pengembangan yang perlu

dilakukan

Bab VI Penutup Lampiran (bila ada)


2011

77

LAMPIRAN 11

Alur Kegiatan Mekansime Pelaksanaan Akuntabilitas Nasional Tingkat

Individu

Mekanisme stakeholders lokasi Waktu/

jadwal

Desain

acara

Penanggung

jawab

Laporan

pimpinan

Nasional di

Daerah di

Siaran

Pers

Nasional di

Daerah di

Leaflet,

poster

Nasional di

Daerah di


2011

78

LAMPIRAN 12 Catatan Feedback Dan Langkah Pemanfaatan Akuntabilitas Nasional

Tingkat Individu

Bidang umpan balik

Sumber umpan balik

Isi Catatan signifikansi isi umpan

balik

Tindak lanjut

perbaikan

Tindak lanjut pada organisasi

Bentuk

laporan

Data

capaian

Penyajian

data

Analisis

Kesimpulan

Implikasi

Pelaksanaan

Dll


2011

79

LAMPIRAN 13 Penilaian Pemangku Kepentingan Akuntabilitas Nasional Individual

Komponen

Akuntabilitas

Nasional

Profesional Moral Hukum Atasan

Nilai* Nilai x

50

(bobot)

Nilai Nilai x

20

(bobot)

Nilai Nilai x

20

(bobot)

Nilai Nilai x

10

(bobot)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator

mikro

Indikator

makro

Capaian

perencanaan

pelaksanana

kegiatan

tahunan

Capaian

penggunaan

anggaran

Tatakelola:

Perencanaan

Pelaksanaan

Umpan Balik

(kolom genap untuk nilai 2,4,6,,8,) *. Nilai diisi dengan pemberian score 1 bila

dinilai tidak tepat; 2 bila dinilai kurang tepat karena ada catatan dan 3 bila

dinilai tepat

(kolom ganjil 3,5,7,9) Kolon nilai x bobot adala nilai dikalikan besar masing-

masing bobot


2011

80

LAMPIRAN 14 Penghitungan Akuntabilitas Nasional Individual

Komponen Akuntabilitas

Nasional

Bobot

Total Skor *

Nilai total (bobot xtotal skore)

1 2 3 4

Indikator mikro 25

Indikator makro 30

Capaian perencanaan pelaksanana kegiatan tahunan

15

Capaian penggunaan anggaran

15

Perencanaan 5

Pelaksanaan 5

Umpan Balik 5

TOTAL

*. Total skor diambil dari total pejumlahan kolom ganjil (3,5,7,9) dari tabel 6.

Total nilai di reklasifikasi untuk pembagian 3 kelas menjadi Akuntabel,

akuntable dengan catatan dan tidak akuntabel


2011

81

SK TIM PELAKSANA


2011

82


2011

83


2011

84

Documents

akuntabilitas LEGISLATIF