SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

Pokok Bahasan :Pokok Bahasan :

Lembaga Negara LegislatifLembaga Negara Legislatif

Dosen Pengasuh :Dosen Pengasuh :MGS. M. Rizqi Al Fadli, S.IPMGS. M. Rizqi Al Fadli, S.IP

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pemerintahan – ADS Pemerintahan – ADS

Palembang - 2011Palembang - 2011

22

M P RM P R

33

Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat (disingkat MPRMPR) adalah ) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR Reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” diubah menjadi “Kedaulatan berada di Permusyawaratan Rakyat.” diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.ditentukan oleh UUD 1945.

Lembaga MPR diatur dalam Ps. 2 dan 3 UUD 1945 dan UU N0. Lembaga MPR diatur dalam Ps. 2 dan 3 UUD 1945 dan UU N0. 27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD

44

Tugas dan Wewenang Tugas dan Wewenang MPRMPR

1)1) Mengubah dan menetapkan Undang-Mengubah dan menetapkan Undang-Undang DasarUndang Dasar

Usul pengubahan pasal UUD 1945 diajukan Usul pengubahan pasal UUD 1945 diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPRdari jumlah anggota MPR

Sidang paripurna MPR dapat memutuskan Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.ditambah 1 (satu) anggota.

55

2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

dalam sidang paripurna MPRdalam sidang paripurna MPR Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyatWakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1)., Pasal 6A ayat (1).

3) Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas usulan DPR dengan pembuktian MKdalam masa jabatannya atas usulan DPR dengan pembuktian MK

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri Wakil Presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.anggota yang hadir.

66

4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi PresidenWakil Presiden menjadi Presiden

Jika MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden Jika MPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah janji di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR bersumpah janji di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah janji di tidak dapat mengadakan rapat, Presiden bersumpah janji di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.Mahkamah Agung.

5)5) Memilih Wakil PresidenMemilih Wakil Presiden Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannyajabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya

77

6)6) Memilih Presiden dan Wakil PresidenMemilih Presiden dan Wakil Presiden Apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, Apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang bersamaan, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari untuk memilih paripurna paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil PresidenPresiden dan Wakil Presiden

Dari dua pasangan calon pres/wapres yang Dari dua pasangan calon pres/wapres yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Pres/Wapres-partai politik yang pasangan calon Pres/Wapres-nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.dalam pemilihan umum sebelumnya.

88

KeanggotaanKeanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang

dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden (ps. 2 UUD diresmikan dengan keputusan Presiden (ps. 2 UUD 1945)1945)

Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPRsidang paripurna MPR

99

Hak dan Kewajiban Hak dan Kewajiban AnggotaAnggota Hak Anggota MPRHak Anggota MPR

Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945 Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Memilih dan dipilih.Memilih dan dipilih. Membela diri.Membela diri. Imunitas.Imunitas. Protokoler.Protokoler. Keuangan dan administratifKeuangan dan administratif

Kewajiban Anggota MPRKewajiban Anggota MPR Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan.kelompok, dan golongan. Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

1010

Alat KelengkapanAlat Kelengkapan1.1. PimpinanPimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.dalam sidang paripurna MPR.

2.2. Panitia Ad HocPanitia Ad Hoc Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan

paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.dan Kelompok Anggota MPR.

1111

Sidang MPRSidang MPR MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil PresidenPresiden

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUDmengubah dan menetapkan UUD

sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnyasidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:Putusan MPR sah apabila disetujui: sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir

untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil PresidenPresiden

sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.untuk memutus perkara lainnya.

1212

D P RD P R

1313

Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai Dalam konsep Trias Politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif (Ps. 20 UUD 1945 dan UU N0. lembaga eksekutif (Ps. 20 UUD 1945 dan UU N0. 27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD)27/2009 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD)

Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyatseluruh rakyat

1414

Fungsi DPRFungsi DPR DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan

pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.rakyat.

LegislasiLegislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undangselaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang

AnggaranAnggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.APBN yang diajukan oleh Presiden.

PengawasanPengawasan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan

atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.APBN.

1515

Tugas dan WewenangTugas dan Wewenang Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat

persetujuan bersamapersetujuan bersama Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPDMenerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPRMembahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agamapendidikan, dan agama

Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presidenyang diajukan oleh Presiden

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBNMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh

DPD terhadap pelaksanaan undang-undangDPD terhadap pelaksanaan undang-undang Memberikan persetujuan kepada Presiden terhadap segala sesuatu kebijakan Memberikan persetujuan kepada Presiden terhadap segala sesuatu kebijakan

yang akan dilakukan Presiden (pemilihan menteri, Dubes, anggota BPK, KY, yang akan dilakukan Presiden (pemilihan menteri, Dubes, anggota BPK, KY, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Pernyataan Perang, Amnesti, Abolisi, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Pernyataan Perang, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Grasi, dll )Rehabilitasi, Grasi, dll )

1616

Sambungan ..Sambungan ..

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negaraditangani demi kepentingan bangsa dan negara

Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai ketentuan tersebut dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan paling lama 15 (lima belas) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganketentuan peraturan perundang-undangan

1717

HakHak Hak interplasiHak interplasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarabernegara

Hak angketHak angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.undangan.

1818

Sambungan ..Sambungan ..

Hak menyatakan pendapatHak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atasmenyatakan pendapat atas:: Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa

yang terjadi di tanah air atau di dunia internasionalyang terjadi di tanah air atau di dunia internasional Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angketTindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden

melakukan pelanggaran hukum baik berupa melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Presiden.

1919

Larangan dan Penyidikan Larangan dan Penyidikan Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat

negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.tangan.

2020

FraksiFraksi Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi,

tugas dan wewenang DPR, serta hak dan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRwadah berhimpun anggota DPR

Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. publik.

Setiap anggota DPR harus menjadi anggota Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. kursi DPR.

2121

Komposisi FraksiKomposisi Fraksi

Fraksi Jumlah Anggot

a

Ketua

Fraksi Partai Demokrat 148Mohammad Jafar Hafsah

Fraksi Partai Golongan Karya 107 Setya Novanto

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

94 Tjahjo Kumolo

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 57 Mustafa Kamal

Fraksi Partai Amanat Nasional 46 Asman Abnur

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 37 Hasrul Azwar

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 Marwan Ja'far

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 26Mujiyono Haryanto

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 Ahmad Fauzi

2222

Alat KelengkapanAlat Kelengkapan

1.1. PimpinanPimpinan Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua

dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRpertama di DPR

Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. kelima.

2323

2.2. Badan MusyawarahBadan Musyawarah Bamus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan Bamus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan

DPR yang bersifat tetap.DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. permulaan tahun sidang.

Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan MusyawarahMusyawarah

Secara garis besar Bamus bertugas menetapkan agenda DPR, Secara garis besar Bamus bertugas menetapkan agenda DPR, memberikan pendapat kepada pimpinan DPR, pengaturan memberikan pendapat kepada pimpinan DPR, pengaturan Komisi, pengaturan knsultasi pemerintah dan DPRKomisi, pengaturan knsultasi pemerintah dan DPR

2424

3.3. KomisiKomisi Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi

DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota

salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisiyang digeluti oleh komisi

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.anggota tiap-tiap fraksi.

2525

sambungan ..sambungan .. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah

mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undangpenyempurnaan rancangan undang-undang

Tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan Tugas komisi di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintahdengan Pemerintah

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan Tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; membahas dan termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;dengan ruang lingkup tugasnya;

2626

Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu :yaitu :

Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan

agraria.agraria. Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan

keamanan.keamanan. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan

pangan.pangan. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan

rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan

menengah), dan badan usaha milik negara.menengah), dan badan usaha milik negara. Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan

kebudayaan.kebudayaan. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan

lembaga keuangan bukan bank.lembaga keuangan bukan bank.

2727

4.4. Badan LegislasiBadan Legislasi DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. permulaan tahun sidang.

Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan mmemperhatikan keterwakilan perempuan menurut enurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksiperimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

2828

Sambungan ..Sambungan .. Badan Legislasi bertugas:Badan Legislasi bertugas:

menyusun rancangan program legislasi nasional; menyusun rancangan program legislasi nasional; mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional; mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional; menyiapkan rancangan undang-undang; melakukan pengharmonisasian, menyiapkan rancangan undang-undang; melakukan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota,; anggota,;

memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan; memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan; melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan

undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah; undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah; mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi

muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; panitia khusus;

memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;

dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undanganundangan

Badan Legislasi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai Badan Legislasi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.Tangga.

2929

5.5. Badan AnggaranBadan Anggaran DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan

Anggaran pada permulaan masa keanggotaan DPR dan Anggaran pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. permulaan tahun sidang.

Jumlah anggota Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Jumlah anggota Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan mmemperhatikan keterwakilan perempuan menurut enurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksiperimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

3030

Sambungan ..Sambungan .. Badan Anggaran bertugas:Badan Anggaran bertugas:

membahas bersama Pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan membahas bersama Pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap fiskal dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;pada usulan komisi terkait;

membahas rancangan undang-undang tentang APBNmembahas rancangan undang-undang tentang APBN melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi

mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan

APBN; danAPBN; dan membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah

diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus diputuskan oleh komisi. Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasmenyampaikan hasil pelaksanaan tugas

3131

6.6. Badan Akuntabilitas Negara Badan Akuntabilitas Negara DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada

permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 tahun sidang. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang atas usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna usul fraksi DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.tahun sidang.

Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 Pimpinan BAKN terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk anggota BAKN berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan keterwakilan mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksitiap fraksi

3232

Sambungan ..Sambungan .. BAKN bertugas:BAKN bertugas:

melakukan penelaahan terhadap temuan hasil melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR;DPR;

menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi;menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; menindaklanjuti hasil pembahasan komisi menindaklanjuti hasil pembahasan komisi

terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; danpermintaan komisi; dan

memberikan masukan kepada BPK dalam hal memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.laporan.

3333

Sambungan ..Sambungan ..

Dalam melaksanakan tugas BAKN dapat meminta Dalam melaksanakan tugas BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negarayang mengelola keuangan negara

BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK BAKN dapat mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil kerja melakukan pemeriksaan lanjutan. Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkalaparipurna secara berkala

Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat dibantu oleh Dalam melaksanakan tugas, BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan, dan/atau peneliti.akuntan, ahli, analis keuangan, dan/atau peneliti.

3434

7.7. Badan Kehormatan Badan Kehormatan Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas)

orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidangpermulaan tahun sidang

Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan

Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatankeanggotaan Badan Kehormatan

3535

Sambungan ..Sambungan .. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas

pengaduan terhadap anggota karena:pengaduan terhadap anggota karena: tidak melaksanakan kewajiban;tidak melaksanakan kewajiban; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;keterangan apa pun;

tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;turut tanpa alasan yang sah;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atauanggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau

melanggar ketentuan larangan.melanggar ketentuan larangan. Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan

penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Badan Kehormatan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaankeanggotaan

3636

8.8. Badan Kerjasama Antar Parlemen Badan Kerjasama Antar Parlemen Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat

paripurna menurut perimbangan dan pemerataan paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidangkeanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang

P impinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua P impinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarahprinsip musyawarah

Pemilihan pimpinan BKSAP dilakukan dalam rapat Pemilihan pimpinan BKSAP dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BKSAPpenetapan susunan dan keanggotaan BKSAP

3737

Sambungan ..Sambungan .. BKSAP bertugas:BKSAP bertugas:

membina, mengembangkan, dan meningkatkan membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain;anggota parlemen negara lain;

menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;yang menjadi tamu DPR;

mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri; danDPR ke luar negeri; dan

memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.tentang masalah kerja sama antarparlemen.

3838

9.9. Badan Urusan Rumah TanggaBadan Urusan Rumah Tangga Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat

paripurna menurut perimbangan dan pemerataan paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidangkeanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang

Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) dijabat oleh Ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah BURT berdasarkan prinsip musyawarah

Pemilihan pimpinan BURT dilakukan dalam rapat Pemilihan pimpinan BURT dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURTpenetapan susunan dan keanggotaan BURT

3939

Sambungan ..Sambungan .. BURT bertugas:BURT bertugas:

menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR;menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR; melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR

dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;

melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kelengkapan MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugaskan oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah;

menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap anggota DPR; dansetiap anggota DPR; dan

menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.yang khusus diadakan untuk itu.

4040

10.10. Panitia KhususPanitia Khusus DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus

berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orangpaling banyak 30 (tiga puluh) orang

Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarahpanitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah

Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khususpenetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.kerja panitia khusus.

4141

PersidanganPersidangan

Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya

Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) masa persidanganpersidangan

Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantianbergantian

4242

Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan

dengan cara musyawarah untuk mufakatdengan cara musyawarah untuk mufakat Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak. diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan

apabila memenuhi kuorum. apabila memenuhi kuorum. Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu

perdua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) perdua) jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan jumlah fraksi, kecuali dalam rapat pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat. terhadap pelaksanaan hak menyatakan pendapat.

Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. jam.

Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR. cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

4343

Sekretariat Jenderal DPRSekretariat Jenderal DPR Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur Sekretariat Jenderal DPR-RI merupakan unsur

penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRPimpinan DPR

Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPRdengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR

Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas PNS. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris PNS. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan PresidenJenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden

4444

D P DD P D

4545

Dewan Perwakilan DaerahDewan Perwakilan Daerah (disingkat (disingkat DPDDPD) adalah ) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap setiap provinsiprovinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Jumlah anggota baru mengucapkan sumpah/janji. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR. anggota DPR.

Sistem perwakilan teritorial Sistem perwakilan teritorial (territorial representation (territorial representation atau atau regional representation)regional representation);;

4646

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya.

Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. kelembagaannya yang juga jauh dari memadai.

Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru inilembaga baru ini

4747

FungsiFungsi DPD memiliki fungsi:DPD memiliki fungsi:

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentudengan bidang legislasi tertentu

pemberian pertimbangan kepada DPR atas pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang tentang anggaran rancangan Undang-undang tentang anggaran pendapata dan belanja negara dan pendapata dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agamadengan pajak, pendidikan, dan agama

Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.tertentu.

4848

Tugas, Wewenang dan Tugas, Wewenang dan HakHak

Tugas dan wewenang DPD antara lain:Tugas dan wewenang DPD antara lain: Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.tersebut.

Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.agama.

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badananggota Badan Pemeriksa KeuanganPemeriksa Keuangan

4949

Sambungan …Sambungan …

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBNAPBN

Anggota DPD juga memiliki hak Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

5050

Alat KelengkapanAlat Kelengkapan1.1. PIMPINANPIMPINAN

terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD.

Pimpinan DPD bertugas antara lain ; memimpin sidang DPD Pimpinan DPD bertugas antara lain ; memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja pimpinan; menjadi juru bicara DPD; menyusun rencana kerja pimpinan; menjadi juru bicara DPD; melaksanakan dan memasyarakatka keputusan DPD; melaksanakan dan memasyarakatka keputusan DPD; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD; mewakili DPD di pengadilan; keputusan DPD; mewakili DPD di pengadilan;

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah: Ketua: Irman Gusman (Sumatera Barat)Ketua: Irman Gusman (Sumatera Barat) Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta)Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta) Wakil Ketua: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara)Wakil Ketua: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara)

5151

2.2. Panitia MusyawarahPanitia Musyawarah Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD

dan merupakan alat kelengkapan DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah bertugas menetapkan Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. Apabila jadwal dan acara persidangan. Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara tersebutmenetapkan jadwal dan acara tersebut

5252

2.2. Panitia MusyawarahPanitia Musyawarah Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD

dan merupakan alat kelengkapan DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. yang bersifat tetap.

Panitia Musyawarah bertugas menetapkan Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan acara persidangan. Apabila jadwal dan acara persidangan. Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan mengadakan rapat untuk menetapkan jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat jadwal dan acara, pimpinan DPD dapat menetapkan jadwal dan acara tersebutmenetapkan jadwal dan acara tersebut

5353

3.3. Panitia KerjaPanitia Kerja Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan

merupakan alat kelengkapan DPD yang merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. bersifat tetap.

Keanggotaan panitia kerja ditetapkan Keanggotaan panitia kerja ditetapkan olehsidang paripurna DPD pada permulaan olehsidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang permulaan tahun sidang terakhir dari masa keanggotaan DPDterakhir dari masa keanggotaan DPD

5454

Sambungan ..Sambungan ..

a.a. Tugas panitia kerja dalam pengajuan Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang- undang adalah rancangan undang- undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan mengadakan persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu rancangan undang-undang tertentu

b.b. Tugas panitia kerja dalam Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat menyusun pandangan dan pendapat DPDDPD

5555

Sambungan ..Sambungan ..c.c. Tugas panitia kerja dalam pemberian Tugas panitia kerja dalam pemberian

pertimbangan adalah: pertimbangan adalah: melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan melakukan pembahasan dan penyusunan pertimbangan

DPD mengenai rancangan undang- undang tentang DPD mengenai rancangan undang- undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dengan pajak, pendidikan dan agama;

menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota BPK yang diajukan DPRyang diajukan DPR

d.d. Tugas panitia kerja di bidang pengawasan Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah:adalah:

melakukan pengawasan atas pelaksanaan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang bidang tertentuundang- undang bidang tertentu

membahas hasil pemeriksaan BPK. membahas hasil pemeriksaan BPK.

5656

4.4. Panitia Perancang UUPanitia Perancang UU PUU dibentuk oleh DPD dan merupakan PUU dibentuk oleh DPD dan merupakan

alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

Keanggotaan PPUU ditetapkan oleh sidang Keanggotaan PPUU ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang,permulaan tahun sidang,

Panitia Perancang Undang-Undang Panitia Perancang Undang-Undang dipimpin oleh pimpinan Panitia Perancang dipimpin oleh pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang. Undang-Undang.

5757

Tugas PPUUTugas PPUU merencanakan dan menyusun program serta urutan merencanakan dan menyusun program serta urutan

prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; anggaran;

membahas usul rancangan undang-undang membahas usul rancangan undang-undang melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang undang-undang

Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam Melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang undang-undang

melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undangrancangan undang-undang

5858

5.5. Badan KehormatanBadan Kehormatan BK dibentuk oleh DPD dan BK dibentuk oleh DPD dan

merupakan alat kelengkapan DPD merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. yang bersifat tetap.

Keanggotaan BK ditetapkan oleh sidang Keanggotaan BK ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang,permulaan tahun sidang,

BK dipimpin oleh pimpinan BKBK dipimpin oleh pimpinan BK

5959

Sambungan ..Sambungan .. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas

pengaduan terhadap anggota karena:pengaduan terhadap anggota karena: tidak melaksanakan kewajiban;tidak melaksanakan kewajiban; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;keterangan apa pun;

tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;turut tanpa alasan yang sah;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atauanggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau

melanggar ketentuan larangan.melanggar ketentuan larangan. Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan

penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik DPD. Badan Kehormatan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik DPD. Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa lembaga lain. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaankeanggotaan

6060

5.5. Panitia Urusan Rumah TanggaPanitia Urusan Rumah Tangga PURT dibentuk oleh DPD dan PURT dibentuk oleh DPD dan

merupakan alat kelengkapan DPD merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. yang bersifat tetap.

Keanggotaan PURT ditetapkan oleh Keanggotaan PURT ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan sidang paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD dan pada setiap masa kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang, permulaan tahun sidang,

PURT dipimpin oleh pimpinan PURTPURT dipimpin oleh pimpinan PURT

6161

BURT bertugas:BURT bertugas: Membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan Membantu pimpinan DPD dalam menentukan kebijakan

kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD; anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD;

membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan membantu pimpinan DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPDdilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD

membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPDmenyusun kebijakan anggaran DPD

melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia MusyawarahMusyawarah

menyampaikan laporan kinerja dalam sidang menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk ituparipurna DPD yang khusus diadakan untuk itu

6262

Panitia Urusan Rumah Tangga membuat Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi masalah, baik yang inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah sebagai bahan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga pada masa keanggotaan Tangga pada masa keanggotaan berikutnyaberikutnya

Panitia Urusan Rumah Tangga dapat Panitia Urusan Rumah Tangga dapat meminta penjelasan dan data yang meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal diperlukan kepada Sekretariat Jenderal DPDDPD

6363

PersidanganPersidangan Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus

dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnyasidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya

Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota negara serta rapat di daerah dan tempat lain negara serta rapat di daerah dan tempat lain sesuai dengan penugasan DPD. sesuai dengan penugasan DPD.

Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan Sebelum pembukaan tahun , anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantianbergantian

6464

Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan

dengan cara musyawarah untuk mufakatdengan cara musyawarah untuk mufakat Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan Apabila cara pengambilan keputusan tidak tercapai, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak. diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan

apabila memenuhi kuorum. apabila memenuhi kuorum. Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 Kuorum terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2

(satu perdua) jumlah anggota sidang(satu perdua) jumlah anggota sidang Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2

(dua) kali dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua) kali dengan tenggang masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. (dua puluh empat) jam.

Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD. cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD.

6565

S E L E S A IS E L E S A I