Buku Panduan PHPU Legislatif

Panduan Teknis Beracaradalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Panduan Teknis Beracaradalam Perkara



Penerbit

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi

2009

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi

Panduan Teknis Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi

xix + 78 hal; 10,5 x 15 cm

Cetakan pertama, Maret 2009

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Penerbit

Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352-9000, Faks. (021) 3520-177

PO. Box. 999 Jakarta 10000

Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dari Penerbit

Puji sukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, naskah ini dapat terbit pada saat yang

tepat menjelang Pemilihan Umum 2009 yang

akan dilanjutkan dengan persidangan perselisih-

an hasil Pemilu 2009 di Mahkamah Konstitusi

apabila terjadi sengketa hasil perolehan suara

peserta pemilu. Dengan terbitnya buku ini di-

harapkan dapat memudahkan dan mempercepat

berbagai pihak yang terkait dalam persidangan

perselisihan hasil pemilu tersebut di Mahkamah

Konstitusi. Salah satu ikhtiar yang dilakukan

untuk itu adalah bahwa buku ini memuat narasi

secara singkat, padat, dan dilengkapi dengan

berbagai alur gambar sehingga diharapkan lebih

mudah dan lebih cepat dipahami.

Hal ini dipandang penting mengingat

persidangan perselisihan hasil Pemilu Legislatif

di Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah

harus diputus dalam 30 hari kerja sehingga ke-

siapan semua pihak, baik Pemohon, Termohon,

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara



vi

Turut Termohon, dan Mahkamah Konstitusi

sendiri dalam penyelenggaraan persidangan

perselisihan hasil pemilu merupakan kebutuhan

bersama. Seiring dengan itu, kelancaran dan ke-

tertiban persidangan itu juga terkait erat dengan

kelancaran pelaksanaan kalender ketata-

negaraan yang telah menjadi konvensi negara

kita, terutama terkait pengucapan sumpah

anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Penerbitan buku ini mendapat dukungan

sepenuhnya dari berbagai pihak. Untuk itu kami

menyampaikan terima kasih kepada Ketua

Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Moh.

Mahfud MD., S.H. yang telah berkenan mem-

berikan pengantar dan memberikan arahan dan

bimbingan. Demikian pula kami menyampaikan

terima kasih kepada Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi, Bapak Prof. Abdul Mukthie Fadjar,

S.H., M.S. dan Hakim Konstitusi Bapak Maruarar

Siahaan, S.H. serta Bapak/Ibu Hakim Konstitusi

lainnya yang telah memberikan bimbingan dan

arahan dalam penyusunan buku ini. Kami juga

menyampaikan terima kasih kepada Tim

Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja




vii

dengan cermat sehingga buku ini dapat terbit

tepat waktu.

Akhirnya semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, 20 Maret 2009

Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi,

Janedjri M.Gaffar




viii




ix

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

PengantarKetua Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang

merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Per-

musyawaratan Rakyat, 9 November 2001.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945,

merupakan salah satu lembaga negara pelaku

kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

Mahkamah Agung.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sederajat

dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan




x

Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan,

dan Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah

Konstitusi merupakan salah satu wujud penguat-

an prinsip checks and balances antarlembaga

negara serta perlindungan hak konstitusional

warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

UUD 1945 telah mengatur secara limitatif

wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.

Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada

Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap UUD 1945; memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangan-

nya diberikan oleh UUD 1945; memutus pem-

bubaran partai politik; dan memutus perselisih-

an tentang hasil pemilihan umum. Adapun

kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945,

atau biasa dikenal dengan istilah impeachment.

Sejak awal keberadaannya pada 2003,

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga




xi

dari empat wewenangnya, yaitu menguji

undang-undang terhadap UUD 1945; memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum. Dalam konteks penanganan perkara

perselisihan pemilihan umum (PHPU), terhitung

sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi

telah pula memiliki wewenang untuk mengadili

perkara perselisihan pemilihan umum kepala

daerah (Pemilukada).

Adapun satu wewenang belum dijalankan

karena tidak ada permohonan yang masuk, yakni

memutus pembubaran partai politik. Dengan

alasan sama, satu-satunya kewajiban juga belum

dijalankan, yakni memberikan putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Ruang lingkup wewenang dan kewajiban

Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan

masalah ketatanegaraan dan politik. Dengan

demikian, penyelesaian sengketa masalah-

masalah ketatanegaraan dan politik diharapkan




xii

tidak lagi diselesaikan dengan menggunakan

kekuatan dan kekuasaan, melainkan diselesaikan

secara konstitusional, institusional, dan demo-

kratis dengan menggunakan mekanisme hukum

melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Mengingat keberadaannya yang dekat dengan

masalah-masalah konstitusi serta peranannya

menjaga dan mengawal konstitusi, maka

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Lembaga

Negara Pengawal Konstitusi.

Pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah

Konstitusi yang dilakukan oleh sembilan Hakim

Konstitusi, memerlukan dukungan secara formal

baik berkaitan dengan ketentuan beracara

maupun secara materiil mengenai subtansi

kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi.

Saat ini pelaksanaan kewenangan dimaksud

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

selanjutnya telah pula dijabarkan dalam

beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil

pemilihan umum, Hukum Acara Mahkamah




xiii

Konstitusi menegaskan bahwa proses penangan-

an perkara ini harus diselesaikan dalam waktu

cepat (speedy trial). Dalam penyelesaian

perselisihan pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan

DPD), Mahkamah Konstitusi memiliki waktu

penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja.

Sedangkan untuk pemilihan umum Presiden dan/

Wakil Presiden harus diselesaikan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karena

itu, untuk menyelesaikan perkara ini diperlukan

dukungan serta persiapan yang memadai.

Penanganan perkara perselisihan umum

merupakan kesempatan kedua kalinya bagi

Mahkamah Konstitusi, setelah berhasil me-

laksanakan perintah undang-undang untuk

menangani peselisihan terkait Pemilu Legislatif

dan Presiden pada 2004. Namun penyelesaian

tersebut bukan tanpa kendala.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Mah-

kamah Konstitusi memandang perlu melakukan

berbagai langkah antisipasi agar penanganan

perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Presiden

pada 2009 berhasil dengan baik. Salah satu




xiv

bentuk antisipasi dimaksud adalah penyebar-

luasan informasi tentang prosedur beracara di

Mahkamah Konstitusi melalui penerbitan buku

panduan beracara ini. Mahkamah Konstitusi

berharap penerbitan buku panduan ini bisa

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum,

sehingga secara tidak langsung akan mendukung

terwujudnya mekanisme peradilan cepat,

transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 25 Maret 2009

Moh. Mahfud MD




xv

Daftar Isi

Dari Penerbit .................................. .v

Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi ...... ix

Daftar Isi .................................. xv

Daftar Singkatan ......................... ..... xvii

Daftar Lampiran ............................. ...xix

I. Pendahuluan .................................. 1

II. Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum, Pemohon, dan Termohon ......... 8

II.1. Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD .............................. 8

II.2. Permohonan PHPU Anggota DPR,

DPD, dan DPRD ................... ... 10

II.2.1. Materi Permohonan ......... 10

II.2.2. Dalil Permohonan............ 12

II.2.3. Sistematika Permohonan ... 13

II.2.4. Bukti Pendukung

Permohonan .................. 16

II.2.5. Saksi ........................... 20

III. Tata Cara Pengajuan Permohonan........ 21




xvi

III.1. Persyaratan Umum .................. 21

III.2. Tata Cara Mengajukan Permohon-

an dan Registrasi Perkara .......... 25

III.3. Tata Cara Mengajukan Per-

mohonan secara online ............. 29

IV. Persidangan dan Rapat

Permusyawaratan Hakim ................... 32

IV.1. Penjadwalan Sidang .................. 32

IV.2. Jenis dan Tahap Persidangan ........ 33

IV.3. Rapat Permusyawaratan Hakim .... 37

IV.4. Persidangan Jarak Jauh .............. 38

IV.5. Pemeriksaan Setempat ............... 40

IV.6. Sidang Pengucapan Putusan ......... 41

V. Putusan MK .................................. 42

V.1. Umum .................................. 42

V.2. Sidang Pembacaan Putusan .......... 43

V.3. Amar Putusan ........................... 43

V.4. Sifat Putusan ........................... 44

V.5. Pelaksanaan Putusan .................. 45

V.6. Akses Terhadap Putusan .............. 45

Lampiran .................................. 47




xvii

Daftar Singkatandan Akronim

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan

Umum

BRPK : Buku Registrasi Perkara

Konstitusi

DPD : Dewan Perwakilan Daerah

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

DPRA : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

DPRK : Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota di Aceh

e-mail : electronic mail

FH : Fakultas Hukum

KIP : Komisi Independen Pemilihan

(sebagai penyelenggara Pemilu

DPRA dan DPRK di Aceh)

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KPPS : Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara

KTP : Kartu Tanda Penduduk




xviii

Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilihan

Umum

Parpol : Partai Politik

Pemilu : Pemilihan Umum (Anggota

DPR, DPD, dan DPRD)

PHPU : Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum

PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

RPH : Rapat Permusyawaratan

Hakim

SIMPEL : Sistem Informasi Manajemen

Permohonan Elektronik

TPS : Tempat Pemungutan Suara

vicon : video conference




xix

Daftar Lampiran

1. Model Permohonan PHPU Anggota DPR dan

DPRD

2. Model Permohonan PHPU Anggota DPD

3. Model Permohonan PHPU Anggota DPRA dan

DPRK

4. Akta Penerimaan Berkas Permohonan

5. Check list Pemeriksaan Berkas

6. Daftar Bukti Perkara

7. Tanda Terima

8. Tanda Terima Permohonan Baru (online)

9. Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan

Berkas Permohonan

10. Akta Registrasi Perkara

11. Surat Panggilan Sidang

12. Surat Kuasa

13. Daftar Fakultas Hukum tempat Fasilitas

Video Conference

14. Alamat Mahkamah Konstitusi dan Nomor

Telepon Layanan




1

Bab IPendahuluan

Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan empat

kewenangan dan satu kewajiban kepada

Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan

yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi

adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.

Amanat yang disebut dalam Pasal 24C UUD

1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (UU MK). Selanjutnya teknis

pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Tata cara pengajuan permohonan yang di-

sajikan dalam buku Panduan Ringkas Beracara

dalam Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan

DPRD ini merujuk pada UUD 1945, UU MK,




2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penye-

lenggara Pemilu), Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU

Pemilu Legislatif), dan PMK Nomor 16 Tahun 2009

tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perselisihan hasil Pemilu pada hakikatnya

harus dibedakan dari pelanggaran pidana

Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu harus

diselesaikan oleh KPU berdasarkan laporan

Bawaslu/Panwaslu, sedangkan pelanggaran

pidana Pemilu harus ditangani dan diselesaikan

oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian,

kejaksaan, dan pengadilan umum (pengadilan

negeri atau pengadilan tinggi). Menurut Pasal

257 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, pelanggaran

pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan

suara Pemilu harus selesai sebelum KPU

menetapkan hasil Pemilu secara nasional.




3

Oleh karena itu, seharusnya perkara

peselisihan hasil Pemilu yang diajukan ke

Mahkamah Konstitusi bersih dari urusan-urusan

pelanggaran pidana Pemilu. Apabila pelanggaran

pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan

suara hasil Pemilu belum/tidak diselesaikan

sebelum penetapan KPU, maka Mahkamah

Konstitusi akan berpegang pada khittah-nya

sebagai Pengawal Konstitusi, yaitu mengawal

asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil yang

tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Perselisihan hasil Pemilu yang ditangani

Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang

timbul karena adanya perbedaan hasil

penghitungan suara dalam Pemilu. Perselisihan

hasil penghitungan suara tersebut adalah antara

hasil yang ditetapkan penyelenggara Pemilu

dengan penghitungan oleh Pemohon.

Peradilan perselisihan hasil Pemilu merupa-

kan speedy trial. Artinya Perselisihan Hasil

Pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan

sederhana. Speedy trial dilakukan karena

perkara perselisihan hasil Pemilu menyangkut

suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga-




4

lembaga politik (hasil Pemilu) tidak segera

terbangun dengan stabil, akan mengakibatkan

terganggunya proses-proses kenegaraan.

Berdampingan dengan sifat speedy trial,

putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and

binding final dan mengikat. Putusan Mahkamah

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan

hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada

upaya hukum yang dapat ditempuh.




5




6

Alur Perkara PHPU

Catatan: Gambar menunjukkan adanya

3 desk/meja/panel.

Permohonanke MK

Lengkap

Dicatatdalam BRPK

PengumumanKPU

BelumLengkap

Lengkap

Perbaikanoleh Pemohon

SidangPemeriksaan

PelayananKonsultasi

Putusan/Ketetapan

MinutasiBerkas

Penyusunan Laporan

Pencatatan Pengolahan Data




7

Permohonanke MK

Lengkap

Dicatatdalam BRPK

Pemberitahuan

kepada KPU

BelumLengkap

Lengkap


Ket. dan Buktidari KPU

SidangPemeriksaan

RPH

Putusan/Ketetapan

MinutasiBerkas

Penyusunan Laporan

Pencatatan Pengolahan Data

Penyampaian Putusan kepada: Presiden KPU Pemohon Pihak terkait




8

Bab IIPerselisihan Hasil Pemilihan

Umum, Pemohon, dan Termohon

II.1.



Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum

(PHPU) Perselisihan yang dimaksud

adalah perselisihan antara

peserta Pemilu dan KPU

sebagai penyelenggara Pemilu

mengenai penetapan secara

nasional perolehan suara hasil

Pemilu oleh KPU; dan per-

selisihan antara peserta Pemilu

DPRA dan DPRK di Aceh dan KIP.




9

Para Pihak dalam Perkara:

Pihak lain selain Pe-

mohon yang memi-

liki kepentingan ter-

kait permohonan.

a.Perseorangan calon Anggota DPD peserta

Pemilu;

b.Partai politik peserta Pemilu; atau

c.Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peser-

ta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh

a.KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, dalam

perselisihan hasil penghitungan suara calon

Anggota DPRD provinsi dan/atau DPRA; atau

b.KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupa-

ten/kota di Aceh, dalam perselisihan hasil

penghitungan suara calon Anggota DPRD

kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh.

Komisi Pemilihan

Umum (KPU)

Pemohon

Termohon

Turut

Termohon

Pihak

Terkait




10

Peserta lain dalam Pemilu yang terpengaruh

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ikut menjadi

memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi

sebagai Pihak Terkait.

II.2.

Permohonan PHPU


II.2.1.

Materi Permohonan

Materi atau pokok permasalahan dalam

permohonan adalah penetapan perolehan

suara hasil Pemilu yang telah diumumkan

secara nasional oleh KPU yang memengaruhi:

a. terpenuhinya ambang batas perolehan

suara 2,5% (dua koma lima persen) untuk

partai politik;

b. perolehan kursi Partai Politik peserta

Pemilu di suatu daerah pemilihan;

c. perolehan kursi Partai Politik lokal

peserta Pemilu di Aceh;




11

d. terpilihnya calon Anggota DPD.




12

II.2.2.

Dalil Permohonan

Dalam permohonannya, Pemohon harus me-

nyampaikan dalil yang menjelaskan kebenaran

permohonan, yang antara lain berisi hal berikut.

a.

b.

Tempat terjadinya kesalahan

Adanya kesalahan penghitungan

suara yang tidak diikuti koreksi/

pembetulan oleh KPU, KPU pro-

vinsi, KIP Aceh, KPU kabupaten/

kota, atau KIP kabupaten/kota;

Pengadilan Negerisetempat tentang telah

terjadinya perbuatan/tindakpidana (jika telah terjadi tindak

pidana) Pemilu;

c.penghitungan suara.

P u t u s a n




13

Permohonan disusun dengan sistematika

meliputi:

II.2.3.

Sistematika Permohonan

a. identitas pemohon;

b. kesalahan hasil penghitungan suara yang

diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan

suara yang benar menurut pemohon.

Pemohon juga wajib menjelaskan siapa pihak

yang terpengaruh oleh kesalahan penghitung-

an suara tersebut;

c. permintaan untuk membatalkan hasil peng-

hitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan

permintaan menetapkan hasil penghitungan

suara yang benar menurut pemohon.

d. daftar calon ahli dan/atau saksi disertai

pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan

diterangkan terkait dengan alasan permohon-

an, serta pernyataan bersedia menghadiri

persidangan.




14

Identitas pemohon dalam permohonan

setidaknya terdiri dari:

n Nama

n Tempat Tanggal Lahir/Umur

n Agama

n Alamat lengkap

n Nomor telpon/faksimili/e-mail

n Pekerjaan

n Nama Parpol

n Nama Ketua Umum, atau nama

jabatan sejenisnya dari Parpol

n Nama Sekretaris Jenderal, atau

nama jabatan sejenisnya dari

Parpol

n Alamat lengkap kantor Parpol


a.1. bagi calon Ang-

gota DPD:

a.2. bagi Parpol pe-

serta Pemilu calon

Anggota DPR:




15

n Nama Parpol

n Nama Ketua Umum, atau nama

sejenisnya dari Parpol lokal

n Nama Sekretaris Jenderal, atau

nama sejenisnya dari Parpol lokal

n Alamat lengkap kantor Parpol

lokal


a.3. bagi Parpol lokal:

Penyebutan identitas dilampiri dengan alat

bukti yang sah, antara lain foto kopi KTP, kartu

pemilih, tanda bukti peserta Pemilu, serta

identitas lain yang sah sesuai kedudukan

Pemohon.




16

II.2.4.

Bukti Pendukung Permohonan

Alat bukti pendukung harus disertakan dalam

pengajuan permohonan bersangkutan. Alat bukti

dalam PHPU terdiri atas:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. keterangan para pihak;

e. petunjuk; dan

f. informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik.

Alat bukti tertulis, antara lain terdiri dari:

a. Ketetapan KPU tentang Parpol peserta

Pemilu;

b. berita acara dan salinan pengumuman hasil

pemungutan suara Parpol peserta Pemilu dan

calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan

DPRK di TPS;

c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah

suara Parpol peserta Pemilu dan calon

Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan DPRK

dari PPK;




17

d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Parpol peserta Pemilu

dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA,

dan DPRK dari KPU kabupaten/kota;

e. berita acara dan salinan penetapan hasil

penghitungan suara Anggota DPRD kabu-

paten/kota;

f. berita acara dan salinan penetapan hasil

penghitungan suara Anggota DPRK;

g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari KPU provinsi;

h. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari KIP Aceh;

i. berita acara dan salinan penetapan hasil

penghitungan suara Anggota DPRD provinsi;

j. berita acara dan salinan penetapan hasil

penghitungan suara Anggota DPRA;

k. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari KPU atau dari KIP;

l. berita acara dan salinan penetapan hasil

penghitungan suara secara nasional Anggota

DPR, DPD, dan DPRD dari KPU;




18

m. salinan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap yang

memengaruhi perolehan suara partai politik

peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD,

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPRA,

dan DPRK; dan

n. dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti surat atau tulisan yang disebut di

atas adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan

langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu

yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk memudahkan pengelompokan bukti

dari para pihak, setiap alat bukti diberi kode

berupa huruf P untuk Pemohon; huruf T untuk

Termohon; dan Tk untuk Pihak Terkait.

Misalnya, bukti dari Pemohon secara ber-

urutan dimulai dari P-1 untuk alat bukti per-

tama; P-2 untuk alat bukti kedua; P-3 untuk alat

bukti ketiga; dan seterusnya.

Alat bukti yang diserahkan, harus dilengkapi

daftar alat bukti.




19

Alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di

atas diserahkan dalam rangkap 12 (dua belas);

setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup

dan dilegalisasi.




20

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar,

atau mengalami sendiri proses penghitungan

suara yang diperselisihkan. Saksi dalam

perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:

a. saksi resmi peserta Pemilu, dan

b. saksi pemantau Pemilu

yang bersertifikat.

Selain saksi di atas, yang diajukan oleh

Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat

memanggil saksi lain seperti Bawaslu/Panwaslu

atau Kepolisian.

II.2.5.

Saksi




21

Bab IIITata Cara

Pengajuan Permohonan

III.1.

Persyaratan Umum

Permohonan diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya

kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua

belas) rangkap.

Penetapan

oleh KPU

hasil Pemilusecara nasional

Petugas Penerima

Permohonan

Pengajuanpermohonan

ke MK3x24 jam kepada




22

Permohonan diajukan kepada Mahkamah

Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat

3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu secara nasional oleh KPU. Berikut ini

contoh cara menghitung tenggat pendaftaran

perkara.




23

Bagi Calon Anggota DPD dan Parpol lokal

peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh,

pengajuan permohonan dapat dilakukan

secara online melalui Sistem Informasi

Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL)

di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id;

dikirimkan melalui e-mail ke alamat

[email protected];

maupun melalui faksimili.

Meskipun demikian, berkas permohonan

asli tetap harus diterima Mahkamah

Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua

puluh empat) jam setelah berakhirnya batas

waktu pengajuan permohonan.




24

Kuasa Pemohon harus menunjukkan surat

penunjukan sebagai kuasa khusus yang

ditandatangani oleh:

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari

dewan pimpinan pusat atau jabatan

sejenis dari partai politik atau partai

politik lokal Peserta Pemilu yang

mengajukan permohonan; atau

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang

mengajukan permohonan.

Permohonan ditandatangani oleh:

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari

dewan pimpinan pusat atau jabatan se-

jenis dari Partai Politik atau Partai Politik

Lokal Peserta Pemilu atau kuasanya; atau

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu atau

kuasanya.




25

III.2.

Tata Cara Mengajukan Permohonan

dan Registrasi Perkara

Permohonan diserahkan kepada Petugas

Bagian Pendaftaran Perkara. Pada saat pengaju-

an permohonan, petugas akan memeriksa berkas

permohonan sesuai syarat kelengkapan.

Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi

permohonan bersifat terbuka; dapat diseleng-

garakan melalui forum konsultasi oleh calon

Pemohon dengan staf Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi.

PengumumanKPU

PelayananKonsultasi

Permohonanke MK




26

Permohonanke MK

BelumLengkap

Lengkap


Lengkap

Dicatatdalam BRPK




27

Jika terdapat kekuranglengkapan isi (dan

berkas) permohonan, Pemohon wajib me-

lengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua

puluh empat) jam.

Apabila kekurangan dimaksud tidak di-

lengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua

puluh empat) jam, Panitera akan melaporkan

hal tersebut kepada Majelis Hakim sebagai

bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Permohonan yang sudah tercatat dalam BRPK

dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi

kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat

3 (tiga) hari kerja. Pengiriman permohonan

kepada KPU disertai permintaan agar KPU

memberikan keterangan tertulis yang dilengkapi

bukti-bukti hasil penghitungan suara yang

dipersengketakan.




28

Keterangan tertulis KPU

sudah harus diterima Mah-

kamah Konstitusi paling

lambat 1 (satu) hari

sebelum hari persidangan.

Ket. dan Buktidari KPU/KIP

SidangPemeriksaan

Permohonan

Dicatatdalam BRPK

Pemberitahuankepada KPU/KIP




29

III.3.

Tata Cara

Mengajukan Permohonan secara Online

Prosedur pendaftaran perkara melalui

fasilitas SIMPEL adalah sebagai berikut:

a. Pemohon membuka laman (website)

Mahkamah Konstitusi di

www.mahkamahkonstitusi.go.id, kemudian

masuk ke fitur SIMPEL;




30

b. Pemohon melakukan pendaftaran dengan

mengisi formulir data diri Pemohon secara

lengkap. Formulir data diri Pemohon bisa

dibuka dengan meng-klik fitur Perkara

Online kemudian meng-klik fitur

Pendaftaran. Pada tahap ini Pemohon akan

memperoleh user name dan password;

c. Pemohon log in dengan cara memasukkan

user name dan password ke fitur log in;

d. Setelah log in ke dalam SIMPEL, silakan klik

fitur Perkara Online dan memilih menu

berikut ini:




31

Pendaftaran melalui SIMPEL, e-mail, atau

faksimili, dilakukan dalam tenggat 3x24 jam

setelah pengumuman KPU. Selanjutnya berkas

permohonan asli harus diterima Mahkamah

Konstitusi paling lambat 3x24 jam setelah ber-

akhirnya batas waktu pengajuan permohonan.

Permohonan Perkara;

Permohonan Pihak Terkait;

Pengajuan Saksi dan Ahli;

Penarikan Perkara;

Tambah Dokumen;

Risalah Sidang;

Putusan Sidang;

Jadwal Sidang;

Perkembangan Perkara.

e. Klik fitur print untuk memperoleh tanda bukti

telah melakukan pendaftaran.

f. Bukti pendaftaran harus disertakan saat

Pemohon menyampaikan asli berkas kepada

Mahkamah Konstitusi.




32

a. Selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

permohonan PHPU dicatat dalam BRPK,

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang

pertama.

b. Pemberitahuan hari sidang pertama diterima

Pemohon selambatnya 3 (tiga) hari kerja

sebelum hari persidangan.

Bab IVPersidangan dan

Rapat Permusyawaratan Hakim

IV.1.

Penjadwalan Sidang

Permohonan

BRPK

7 harikerja

Pemberitahuan disampaikan oleh juru pang-

gil melalui surat, telepon, atau faksimile.




33

IV.2.

Jenis dan Tahap Sidang Pemeriksaan

Pemeriksaan Pendahuluan

a. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan

dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Panel Hakim yang sekurangnya ter-

diri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi.

b. Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan

kejelasan materi permohonan.

c. Panel Hakim wajib memberi nasihat

kepada Pemohon untuk melengkapi dan/

atau memperbaiki permohonan apabila

terdapat kekurangan.

d. Pemohon diberi kesempatan melengkapi

dan/atau memperbaiki permohonannya

dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh

empat) jam.




34

Pemeriksaan Persidangan

a. Pemeriksaan Persidangan dilakukan

dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Panel Hakim atau oleh Pleno Hakim.

b. Pemeriksaan Persidangan dilakukan

setelah Pemeriksaan Pendahuluan se-

lesai; atau setelah Mahkamah menerima

perbaikan permohonan.

c. Tahapan dalam Pemeriksaan Persidangan

terdiri dari pemeriksaan:

jawaban Termohon;

keterangan Pihak Terkait;

pembuktian oleh Pemohon, Termohon,

Turut Termohon, Pihak Terkait; dan

kesimpulan.

d. Untuk kepentingan pembuktian, Mahka-

mah dapat memanggil KPU provinsi dan/

atau KIP Aceh, KPU kabupaten/kota dan/

atau KIP kabupaten/kota tertentu untuk

memberikan keterangan sebagai Turut

Termohon.




35

e. Apabila diperlukan, Mahkamah dapat me-

netapkan putusan sela.

f. alat bukti lain berupa informasi

dan komunikasi elektronik.

a. keterangan para pihak;

b. surat atau tulisan;

c. keterangan saksi;

e. petunjuk; dan

Mahkamah dalam memutus akan/dapat

mempertimbangkan Alat Bukti yang terdiri

dari:

d. keterangan ahli;




36

Setelah pemeriksaan sidang dianggap

cukup, Mahkamah Konstitusi mengadakan

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk

mengambil putusan. Rapat ini dilaksanakan

secara tertutup oleh Pleno Hakim.

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.

Artinya, segenap masyarakat bebas untuk mengikuti

jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi.




37

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

diselenggarakan setelah Pleno Hakim

melaporkan bahwa pemeriksaan perkara

dipandang cukup dan dapat segera diambil

putusan. RPH dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dilaksanakan secara tertutup.

b. Dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh)

orang hakim konstitusi.

c. Membahas rancangan putusan.

d. Pengambilan putusan dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat setelah

mendengar pendapat hukum para hakim

konstitusi.

e. Jika tidak tercapai mufakat bulat, peng-

ambilan putusan didasarkan pada suara

terbanyak.

Jika suara terbanyak tidak tercapai, maka

suara Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi

menentukan.

IV.3.

Rapat Permusyawaratan Hakim




38

Persidangan jarak

jauh dilakukan dengan

menggunakan teknologi

video conference (vicon).

Persidangan jarak jauh me-

liputi jenis persidangan

berikut ini.

a. Pemeriksaan pendahulu-

an.

b. Pemeriksaan persidang-

an (pembuktian).

IV.4.

Persidangan Jarak Jauh

Ruang ViconMK

RuangData

RuangVicon

Fakultas Hukum

PihakTerkait




39

Bagan di sam-

ping menunjuk-

kan tahap-tahap

s e b e l u m

penyelenggaraan

P e r s i d a n g a n

Jarak Jauh.

Diajukan kepada MKRIdengan tembusan kepada

Fakultas Hukum tempat Vicon

Pemohon dan/atau Termohonatau Kuasanya mengajukanpermohonan Persidangan

Jarak Jauh

Permohonan Persidangan Jarak Jauh memuat alasan

(a) para Pihak sulit d hadirkan langsung

nformasi sulit untuk disampaikan secara

langsung

i , atau (b) i

Mahkamah Konstitusi memberitahukan

pelaksanaan sidang kepada Pemohon dan Fakultas Hukum tempat Vicon

Persidangan Jarak Jauhdilaksanakan

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan

urgensi Persidangan Jarak




40

Pemeriksaan Setempat, atas dasar Putusan Sela

yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, dilakukan

untuk memeriksa alat bukti yang tidak bisa

dihadirkan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi

di Jakarta maupun di lokasi peralatan video

conference. Dengan demikian, Pemeriksaan

Setempat/Persidangan Setempat dilakukan di

tempat beradanya alat bukti bersangkutan.

IV.5.

Pemeriksaan Setempat

RPH menunjuk (setidaknya)

satu Hakim Konstitusi dan Petugas MK

untuk melakukan pemeriksaan setempat

Panitera menjadwalkan sidang;dan memberitahukan kepadaPemohon dan Pihak lain.

Persidangan Setempatdilakukan sebagaimana

persidangan di Mahkamah Konstitusi




41

a. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Per-

musyawaratan Hakim (RPH) diucapkan dalam

sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang ter-

buka untuk umum.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai per-

mohonan atas perselisihan hasil Pemilu

Anggota DPR, DPD dan DPRD diputuskan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

permohonan dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi.

IV.6.

Sidang Pengucapan Putusan

SidangPemeriksaan

RPH

Putusan/Ketetapan




42

Bab VPutusan Mahkamah Konstitusi

V.1.

Umum

Pe r m o h o n a n

PHPU Anggota DPR,

DPD, dan DPRD wajib

diputus paling lambat

30 (tiga puluh) hari

kerja sejak per-

mohonan dicatat

dalam BRPK.

Salinan Putusan

Mahkamah Konsti-

tusi disampaikan

kepada Pemohon,

KPU, Presiden, dan

Pihak Terkait




43

apabila Pemohon dan/

atau permohonannya tidak meme-

nuhi syarat sebagaimana ketentuan

Pasal 74 UU MK. (syarat dimaksud

lihat pada bagian Permohonan

PHPU).

Permohonan tidak

dapat diterima

Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

dapat menyatakan:

V.2.

Sidang Pembacaan Putusan

V.3.

Amar Putusan

Putusan yang telah diambil dalam Rapat Per-

musyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang

pleno terbuka untuk umum.




44

apabila permohonan

tidak terbukti beralasan.

Permohonan di-

tolak

V.4.

Sifat Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang per-

selisihan hasil Pemilu bersifat final, yaitu

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang

dapat ditempuh.

apabila permohonan

terbukti beralasan; dan selanjutnya

Mahkamah Konstitusi membatalkan

hasil penghitungan suara yang di-

umumkan oleh KPU serta menetapkan

hasil penghitungan suara yang benar.

Permohonan di-

kabulkan




45

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang

perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD,

dan DPRD wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU

provinsi, KIP, dan KPU kabupaten/kota.

V.5.

Pelaksanaan Putusan

V.6.

Akses Terhadap Putusan

Masyarakat yang menginginkan informasi

terkait Putusan Mahkamah Konstitusi bisa

mengakses melalui laman (website)

w w w. m a h k a m a h k o n s t i t u s i . g o . i d . ;

mendapatkan informasi dengan langsung

menghubungi Bagian Risalah dan Putusan

Mahkamah Konstitusi; atau melalui media

cetak.




46

Lampiran




48




49

Jakarta, .........................

Nomor : .......................Lamp : .......................Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor .... tanggal ...... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

I. a. Nama : ..................................d. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor Faksimili : ..................................

II. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor Faksimili : ..................................

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atasnama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ......,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikankuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada)semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..................., yang berkedudukandi ....................... dengan alamat ....................., nomor telepon/HP .........................,nomor faksimili ......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindakuntuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -------------- PEMOHON.

--LOGO/KEPALA SURAT--

ModelPermohonan

PHPU-DPR/DPRD

Lampiran 1




50

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepadaKetua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan KomisiPemilihan Umum Nomor .... Tahun .......

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............. selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.

Komisi Pemilihan Umum Daerah .............. berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH(Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum keMahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jamsejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasionalsebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskankemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentangPedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

Lampiran 1




51

IV. POKOK PERMOHONANPada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-UndangNomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai ..................menurut KPU sebesar ............... suara atau setara dengan ........% (................per seratus).

2. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPRsebesar ......... kursi; DPRD Provinsi ................ sebesar ......... kursi; DPRDKabupaten ......... sebesar ........ kursi; DPRD Kota .............. sebasar ............kursi;

(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengankebutuhan Pemohon.)

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagaiberikut:

IV.1.Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%.Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima

per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai.......... sebesar ....... suara atau setara dengan ....... per seratus.

Bahwa perolehan suara sah secara nasional Partai ......... berdasarkanpengumuman secara nasional oleh KPU ........... sebesar ............. suaraatau setara ........% (..................... per seratus) adalah salah dan tidakberdasar. Adapun perolehan suara Partai .............. yang benar adalah.............. suara atau setara ......% (............... per seratus).

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar denganmembandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suaramenurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suarayang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaandimaksud disertai alat bukti.)

Lampiran 1

Jumlah Suara Jumlah Suara dalam Persen No. Nama Partai Menurut

KPU Menurut

Pemohon Menurut KPU Menurut

Pemohon 1 2 3 4 5 6 7 dst.




52

IV.2. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR.(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan

membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehansuara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakandisebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebabterjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..............tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan PerwakilanRakyat yang merugikan Pomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ............................ dan seterusnya (jika ada).1. Dapil ..................... (DPR)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehansuara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan ............ yangdiumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:

2. Dapil ..................... (DPR)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

IV.3. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRDProvinsi .................Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............

tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Jumlah Suara Perolehan Kursi No. Nama Partai Menurut

KPU Menurut

Pemohon Menurut

KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 1




53

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi .............. yangmerugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umumanggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untukperolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi ................ dariDaerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:

IV.4. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRDKabupaten/Kota .................Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............

tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota .................yang merugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRD Kabupaten/Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor................ tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan


KPU Menurut

Pemohon Menurut

KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 1




54

umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untukperolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ................dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:

2. Dapil ..................... (DPRD Provinsi)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor

............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untukPemilihan Umum ............ Daerah Pemilihan ................ yang diumumkanpada hari ............. tanggal .................... pukul ................... WIB.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai ...................

sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya................. suara, bukan ................ suara.

2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan ........ %(.. per seratus) dan melebihi ambang batas 2,5% (dua koma limaper seratus) sehingga Partai .................. berhak mengikuti pembagiankursi Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai denganrekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.

4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnyaPartai .................... mendapatkan ............. kursi.

5. ...............................................................................- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan

putusan ini


KPU Menurut

Pemohon Menurut

KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 1




55

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskanpermohonan ini secara adil.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON, KUASA HUKUM,1. Nama (tanda tangan) 1. Nama (tanda tangan)2. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

Lampiran 1




56


ModelPermohonanPHPU-DPD

Jakarta, .........................


Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Nama : ..................................Tempat, Tanggal Lahir/Umur : ..................................Agama : ..................................Pekerjaan : ..................................Jabatan : ..................................Kewarganegaraan : ..................................Alamat : ..................................Nomor Telepon/HP : ..................................Nomor faksimili : ..................................

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi ............... pesertaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ............. tanggal ..................memberikan Kuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada),Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....................., selanjutnyadisebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di .................... dengan alamat....................., nomor telepon/HP ....................., nomor faksimili ......................,baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PemberiKuasa selanjutnya disebut ------------------------------------------------------PEMOHON.Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPD Provinsi ............... kepada Ketua MahkamahKonstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor.... Tahun .......

Lampiran 2




57

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.

Komisi Pemilihan Umum Daerah ............ berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.


memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkanberkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....

Lampiran 2




58

tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suaraPemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi sebesar ......... suara.

(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar denganmembandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurutPemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperolehcalon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDTahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi.............. yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:



............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum anggota DPR, DPD, dan DPRD .................... Tahun 20....... secaranasional untuk DPD Provinsi ............. yang diumumkan pada hari .............tanggal .................... pukul ................... WIB.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara yang benar untuk ........................ sesuai dengan

rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.

Jumlah Suara No. Nama Calon

Anggota DPD Menurut KPU Menurut

Pemohon 1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 2




59

2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya.................... menempati urutan .......... dan berhak menjadi AnggotaDPD Provinsi............


putusan ini




PEMOHON, KUASA HUKUM,

(tanda tangan) (tanda tangan) .................... ....................

Lampiran 2




60

Jakarta, .........................


Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth,Ketua Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

I. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor faksimili : ..................................

II. a. Nama : ..................................b. Pekerjaan/Jabatan : ..................................c. Kewarganegaraan : ..................................d. Alamat : ..................................e. Nomor Telepon/HP : ..................................f. Nomor faksimili : ..................................

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atasnama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ........,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikankuasa kepada:1. ....................................2. ....................................3. .................................... dan seterusnya (bila ada)Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..............................., selanjutnyadisebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ....................... dengan alamat.........................., nomor telepon/HP ........................., nomor faksimili......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas


ModelPermohonanPHPU-DPRA/

DPRK

Lampiran 3




61

nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ---------------------------------PEMOHON.Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU) Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh kepadaKetua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan KomisiPemilihan Umum Nomor .... Tahun .......

terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON.

Komisi Pemilihan Umum Daerah ........... berkedudukan di ........... selanjutnyadisebut ------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON.


memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.)II. KEDUDUKAN HUKUM

(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujukpada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan HasilPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.)III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN


Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan MahkamahKonstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan

Lampiran 3




62

berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ......tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkanpermohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....tahun 2009 pukul ......(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)IV. POKOK PERMOHONANPada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:1. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Aceh

sebesar ......... kursi;2. Perolehan kursi Partai ........... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR

Kabupaten/Kota ............ di Aceh sebesar .......... kursi.(poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengankebutuhan Pemohon.)

Rincian dalil Pemohon, terkait pokok permohonan tersebut adalah sebagaiberikut:

IV.1.Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRA.(Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan

membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehansuara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakandisebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebabterjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ..............tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikanPomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada).1. Dapil ..................... (DPRA)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum AnggotaDPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehansuara dan kursi Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan ............ yangdiumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul ..........WIB, yaitu sebagai berikut:

Lampiran 3




63

2. Dapil ..................... (DPRA)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

IV.2. Perolehan kursi Partai ........ di satu atau beberapa Dapil untukDPRK ..............Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............

tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tahun 2009 secara nasional yang merugikan Pomohon di ...........Daerah Pemilihan sebagai berikut:1. Dapil ...........................2. Dapil ...........................3. Dapil ...........................4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada)1. Dapil ..................... (DPRK)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggotaDPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suaradan kursi Anggota DPRKabupaten/Kota ................ dari Daerah Pemilihan............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul.......... WIB, yaitu sebagai berikut:


KPU Menurut

Pemohon Menurut

KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 3


KPU Menurut

Pemohon Menurut

KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.




64

2. Dapil ..................... (DPRK)(silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)



............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untukpemilihan Anggota DPRA/DPRK .................... untuk Daerah Pemilihan................ yang diumumkan pada hari ............. tanggal .................... pukul................... WIB.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :1. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai dengan

rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya ..................suara, bukan ............... suara.

2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnyaPartai .................... mendapatkan ............. kursi.


putusan ini




PEMOHON, KUASA HUKUM,1. Nama (tanda tangan) 1. Nama (tanda tangan)2. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

Lampiran 3




65

AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN___ /PAN.MK/____/___

Pada hari ini . tanggal pukul . telah diterimaBerkas Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilu yang diajukan oleh............................. sebagai PEMOHON.

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapan administratifnyaberdasarkan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untukdilengkapi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak Pemohonmenerima pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi (BRPK), dan akan diterbitkan Akta Registrasi.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

(...................................)

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

Model 2/APBP.4

Lampiran 4




66

CHECK LISTPEMERIKSAAN BERKAS

Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umumyang diajukan oleh Partai Politik ........................

Model 03/CLPasal 29, Pasal31 angka 1 hurufa, Pasal 31 angka2 UU MK

Jakarta, ...........Kepala Sub Bagian Registrasi

(...................................)Catatan

HASIL PEMERIKSAAN

HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI

KETERANGAN

NOMOR HAL-HAL YANG DIPERIKSA LENGKAP BELUM LENGKAP TIDAK ADA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Permohonan Tertulis (12

Rangkap) Asli/Copy 2. Bahasa Indonesia 3. Tanda Tangan

Pemohon/Kuasa

4. Surat Kuasa (12 Rangkap) 5. Nama dan Alamat

Pemohon/Kuasa

6. Alat Bukti (12 Rangkap) 7. Soft Copy (Disket)

..............

..............

Kabag.

Biro APP

Panitera

Lampiran 5




67

Jakarta, .....................

DAFTAR BUKTI PERKARA

No. Kode Bukti Jenis Bukti Keterangan

1

P-1

Fotocopy dengan Nasegel

2

P-2


3

P-3


4

P-4


5

P-5


6

P-6


7

P-7


8

P-8


9

P-9


10

P-10


Demikian agar dapat dimaklumi

Hormat Kami,

............................... ...................................

Lampiran 6

HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI

KETERANGAN

BELUM LENGKAP TIDAK ADA

(4) (5) (6) (7) Asli/Copy




68

TANDA TERIMANo.......,0/PAN.MK/_/20__


Jakarta, .................Yang Menerima, Yang MenyerahkanNama Jelas : .................................Tanggal/Jam : .................................Tanda Tangan : ................................. (...................................)

No. Jenis Yang Diterima Banyaknya Keterangan

Masing-masing 12 eks

Perkara Nomor :

Diajukan:

Kuasa Hukum:

Lampiran 7




69

TANDA TERIMAPermohonan Baru

Nomor Permohonan Online : .......................................................................Jenis Perkara : .......................................................................Pokok Perkara : .......................................................................Pemohon : .......................................................................Alamat : .......................................................................Nama Jalan : .......................................................................Kota : .......................................................................Provinsi : .......................................................................Kode Pos : .......................................................................


1 Simpan formulir ini baik-baik, tunjukkan kepada penerima berkas perkara ketika anda melakukan konfirmasi di Kepaniteraan MKRI.

2

Fomulir ini bukan merupakan akta registrasi melainkan sebagai bukti pengajuan permohonan online yang memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP) setelah pemohon melakukan pendaftaran di Kepaniteraan (Gedung MKRI, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, 10110, telpon: 35202173, 3520787

Lampiran 8

Keterangan masing 12 eks Perkara Nomor :

Diajukan:

Kuasa Hukum:




70

AKTA PEMBERITAHUANKEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

___ /PAN.MK/__/_____

Pada hari ini .......... tanggal ............... pukul .............. telah diterima BerkasPermohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRDdiajukan oleh ................................... sebagai PEMOHON.

Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat(1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, berkas Permohonan tersebut tidak lengkap.

Sehubungan dengan itu, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapiberkas permohonan tersebut dalam tenggat 1 X 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Jatuh tempo penyerahan berkas sebagaimanadimaksud pada hari ........ tanggal ............ jam ................


Panitera

*Coret yang tidak sesuai (...................................)


Model 6/APKP.4Pasal 32 ayat (2) UU MK

Lampiran 9




71

AKTA REGISTRASI PERKARA___ /PAN.MK/_______

Pada hari ini . tanggal pukul telah dicatatdalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) perihal permohonan Perselisihantentang Hasil Pemilihan Umum dengan nomor:

____/PHPU.___/____diajukan oleh:

................................................................................. sebagai PEMOHONterhadap

Komisi Pemilihan Umum .......................................... sebagai TERMOHON

Perkara tersebut akan segera ditetapkan hari sidangnya dalam waktu palinglambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi dan kepada Pemohon akan segera diberitahukan mengenai ketetapantersebut.


Panitera

(...................................)


Model 5/ARP.4Pasal 33 UUMK

Lampiran 10




72

Nomor : ......... /PAN.MK/......... /........ Jakarta, .......................................Lampiran : -Perihal : Panggilan Sidang Yth. .............................................

Yang memberikan Kuasa kepada.................................................

di-................................................

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atasperintah Hakim, dengan ini memberitahukan kepada:

.......................................... --------------------- sebagai Pemohon;

Yang memberikan Kuasa kepada ..................................................

dalam perkara permohonan .............. yang telah didaftar dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi Nomor ....... /.......-......./......., untukmenghadap pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang akandiselenggarakan pada

hari : ...........................................tanggal : ...........................................jam : ...........................................tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka

Barat Nomor ......., Jakarta Pusatacara : Pengucapan Putusan

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1)Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para pihak, Saksi, danAhli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.Demikian panggilan ini disampaikan melalui Juru Panggil MahkamahKonstitusi Republik Indonesia.

Panitera

(...................................)

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUB

Documents

Buku Panduan PHPU Legislatif