a5bab-08---politik-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional1200902022141371759__9

7/22/2019 a5bab-08---politik-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional1__20090202214137__1759__9

http://slidepdf.com/reader/full/a5bab-08-politik-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional12009020221413717599 1/24

BAB 8

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI

DAN PENINGKATAN KERJA SAMA

INTERNASIONAL

Dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia dan

penyelenggaraan hubungan luar negeri sesungguhnya telah banyak hal

yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Penumbuhan penguatan citra

Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika

penduduk yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, perhatian

yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional,

penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang

tidak diskriminati, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebihmenjanjikan serta perlindungan !arga negara yang konsisten,

merupakan dasar"dasar kebijakan yang terus dikembangkan. #eluruh

pencapaian itu sesungguhnya menjadi aset penting bagi pelaksanaan

politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri

Indonesia. Di samping itu, kedudukan geo"politik yang strategis

dengan kekayaan sumber daya alam (#DA), populasi, proses

demokratisasi yang semakin baik merupakan kekuatan dan

keunggulan komparati sebagi potensi untuk membangun



kepemimpinan Indonesia di tataran global melalui inisiati dan

kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan

hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang.

I. Permasalahan yang Dihaa!i

Disadari bah!a penyelenggaraan politik dan hubungan luar

negeri dihadapkan pada beberapa permasalahan. Pertama, salah satu

perkembangan menarik dalam ormat hubungan internasional yang

baru itu adalah mengemukanya peranan negara adidaya dalam

percaturan politik internasional serta menguatnya kecenderungan

upaya pembentukan $ global governance%. &egara adidaya muncul

menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan

keamanan internasional.

Kedua, disadari bah!a peran strategis dan kepemimpinan

Indonesia di ka!asan Asia 'enggara juga mengalami pasang surut,

khususnya dalam keseimbangan dan kesetaraan di antara negara"

negara di ka!asan Asia 'enggara.

Ketiga, globalisasi, termasuk di bidang perdagangan dan HAM,

dan berbagai enomena lintas batas seperti terorisme, penyelundupanorang dan migrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun

politik, akan terus menjadi pertimbangan penting dalam hubungan

luar negeri. Di samping itu, dinamika hubungan internasional telah

memunculkan isu"isu baru yang saling berkaitan antara satu dan

lainnya, termasuk yang bersiat non konensional. #elain itu, masalah

ketidakseimbangan hubungan negara"negara maju dengan negara"

negara berkembang, khususnya dalam konteks hubungan perdagangan

dan ekonomi, secara umum masih terus mendominasi !arna pergaulan internasional. egagalan pertemuan World Trade

Organization (*'+) di ancun, Meksiko, mereleksikan situasi sulit

dan besarnya kesenjangan yang muncul dalam konteks ekonomi dan

perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia akan terus

mengupayakan terciptanya suatu sistem perdagangan multilateral yang

lebih adil, terbuka, tidak diskriminati dan dapat mendukung

kepentingan pembangunan di negara"negara berkembang. Pada saat

yang sama, Indonesia juga akan terus mendorong peningkatan

- " /



solidaritas dan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan

antarnegara berkembang.

Keempat , Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan

!ilayah, baik darat maupun laut, dengan negara"negara tetangganyayang perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam

mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap

keutuhan !ilayah dan kedaulatan. Masalah lintasbatas (border

crossing ) menuntut pelaksanaan kerangka kerja sama yang lebih

eekti untuk memasilitasi kegiatan masyarakat perbatasan dengan

negara"negara yang berbatasan darat, seperti Malaysia, #ingapura,

P&0, dan 'imor 1este. Pelaksanaan Border Diplomacy diharapkan

dapat meningkatkan atau mempercepat akselerasi pembangunan sosial

dan ekonomi ka!asan perbatasan agar dapat memperkecil

kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial dengan negara

tetangga yang berbatasan langsung, mengingat ungsi !ilayah

perbatasan sebagai jendela yang mereleksikan keadaan sosial"

ekonomi nasional.

Kelima, aksi"aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai

belahan dunia, termasuk di Indonesia akan menjadi ancaman dan

tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeriIndonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral Indonesia terus

dituntut untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara

seperti Australia, A#, 2epang, dan negara"negara tetangga Asia

'enggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara

dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga

berlaku di tingkat regional, misalnya, A#3A&, karena Indonesia perlu

mendorong berlanjutnya kerja sama kongkret antarnegara dalam

pemberantasan terorisme internasional. Masalah terorisme tidak dapat

dipisahkan dari isu radikalisme dan kemiskinan. +leh karena itu,

penanganan isu terorisme mesti menyentuh isu"isu kesejahteraan,

penciptaan kehidupan yang lebih baik, dan penyelenggaraan dialog

antaragama yang konstrukti. Dalam masalah kecenderungan

penggunaan kekerasan dan ancaman terorisme internasional,

masyarakat internasional memang memerlukan soliditas sikap dalam

memerangi tindak yang tidak manusia!i tersebut. &amun, pada saat

bersamaan masyarakat dunia juga dituntut untuk menekuni

kemungkinan akar permasalahan sesungguhnya yang menjadi pemicu

- " 4



utama menguatnya aksi"aksi kekerasan internasional de!asa ini.

5asionalitas dan keterbukaan pikiran masyarakat internasional

diharapkan akan membantu membuka jalan bagi tumbuhnya sikap

bersama yang tegas dan objekti dalam menghadapi bahaya terorisme

internasional. ompleksitas isu itu semakin diperumit olehkecenderungan menguatnya isu perlombaan senjata (arms race) di

antara negara"negara maju. #ikap saling curiga dan inkonsistensi

masyarakat internasional dalam menegakkan standar"standar objekti

bagi pengaturan persenjataan (arms control ) dan pelucutan senjata

(disarmament ) secara menyeluruh, khususnya senjata pemusnah

masal, merupakan kelemahan utama yang mungkin sulit untuk

diselesaikan dalam !aktu dekat ini.

Keenam, masalah kejahatan yang berbentuk trans-national

crime seperti illicit-trade, illicit drug , human trafficking atau people

smuggling merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia

yang memiliki posisi geograis yang strategis bagi suburnya

pertumbuhan jenis"jenis kejahatan lintas batas tersebut. +leh karena

itu, sebagai negara asal dan transit bagi operasi tindak trans-national

crime itu, Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan upaya dalam

menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu ormat kerja

sama dengan negara"negara tetangga secara komprehensi. 'antanganutama yang dihadapi dalam memberikan respon cepat terhadap jenis

kejahatan seperti ini adalah bagaimana membuat perjanjian ekstradisi

dengan beberapa negara kunci, baik secara bilateral maupun

multilateral dan mengembangkan kerja sama teknis dalam

pemberantasan terorisme, bajak laut, pencucian uang, cyber crime,

penyelundupan dan perdagangan manusia dan senjata serta lalu lintas

obat"obat terlarang (illicit drugdrug trafficing ).

Ketu!uh, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh !arga

negara Indonesia (*&I) di luar negeri seperti legalitas dokumen dan

pelanggaran hukum semakin memerlukan kepedulian dan

keberpihakan dalam rangka memberikan perlindungan yang sungguh"

sungguh. 6paya yang dilakukan selama ini masih jauh dari yang

diharapkan seperti munculnya berbagai persoalan mengenai tenaga

kerja Indonesia ('I) di luar negeri.

- " 7



Permasalahan tersebut diperkirakan akan terus membayangi

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam periode lima tahun

mendatang serta menyerap perhatian publik secara luas di Indonesia

II. Lang"ah#Lang"ah Ke$i%a"an an &asil#&asil yang

Di'a!ai

1angkah"langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan

pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional

antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam

rangka memperjuangkan kepentingan nasional8 melanjutkan

komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan

integrasi regional khususnya di A#3A&8 dan menegaskan pentingnya

memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan

perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. Dengan

demikian, diharapkan peran Indonesia semakin besar dalam hubungan

internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta secara

bertahap memulihkan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat

internasional.

#ejalan dengan hal tersebut, dalam mendorong kerja samauntuk menyeimbangkan kekuatan dari tatanan dunia diperlukan

perluasan ungsi jaringan dan peningkatan eektiitas kerja sama yang

ada demi membangun kembali solidaritas A#3A& di bidang politik,

ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas

A#3A& yang lebih solid serta peningkatan kerja sama internasional

dalam lingkaran konsentris yang lebih luas guna membangun tatanan

hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih seimbang.

e arah itu diperlukan pula upaya penguatan jaringan hubungan dan

kerja sama yang produkti antaraktor negara dan aktor nonnegara(masyarakat dan dunia usaha) maupun antaraktor nonnegara yang

menyelenggarakan hubungan luar negeri dan kerja sama internasional.

Peranan politik luar negeri dan kerja sama internasional terus

ditingkatkan untuk menuju Indonesia yang mampu mengembangkan

pilihan"pilihan dan menopang keinginan hidup damai, sejahtera, dan

bermartabat di tengah bangsa"bangsa lain dan mampu menghadapi

perubahan pergaulan internasional.

- " 9



:erbagai hasil yang dicapai dapat dicatat sebagai hasil dari

suatu kerja keras dan sungguh"sungguh untuk meningkatkan peran

Indonesia dalam politik luar negeri dan kerja sama internasional.

#ebagaimana diketahui bersama, peralihan pemerintahan berlangsung

aman dan damai melalui suatu pelaksanaan pemilihan umum secaralangsung. Proses demokratisasi yang tercermin pada rangkaian

pelaksanaan pemilu tahun /--7 itu, diakui sebagai tahapan paling

ambisius, rumit dan kompleks dalam sejarah proses pemilihan umum

di dunia. Pesta demokrasi itu membuat Indonesia mampu menyerap

perhatian masyarakat internasional dan memberikan legitimasi baru

sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

eberhasilan pesta demokrasi itu sekaligus menguatkan

modalitas Indonesia sebagai masyarakat muslim moderat yang mampu

menyerap arus perubahan positi sekaligus mempertahankan prinsip"

prinsip kehidupan utama masyarakatnya. #intesis Islam dan demokrasi

yang teradaptasi dengan baik memba!a energi baru yang dapat

digunakan Indonesia sebagai daya ta!ar tinggi (bargaining po"er )

dalam memprakarsai munculnya tatanan hubungan peradaban yang

lebih adil dan berimbang.

ehadiran dalam onerensi 'ingkat 'inggi ('') AP3 ;II,yang berlangsung pada <=>/- &oember /--7 di #antiago, ile,

merupakan a!al perjalanan luar negeri yang mengemban harapan

untuk menggunakan '' tersebut sebagai orum guna menegaskan

komitmen Indonesia terhadap agenda AP3 > sebuah komitmen yang

juga ditegaskan dalam orum '' A#3A& ke"<- (terkait dengan

agenda A#3A&), yang berlangsung di ?ientiane, 1aos, pada /=>4-

&oember /--7.

Pada kedua '' tersebut, delegasi 5I akti menyampaikan danmenegaskan pandangan dan posisi Indonesia terhadap setiap

permasalahan yang menjadi agenda utama pembahasan sehubungan

dengan upaya mempertahankan karakter AP3 sebagai orum kerja

sama ekonomi serta masalah percepatan integrasi A#3A&, khususnya

di bidang ekonomi dan perdagangan. #ecara umum, penegasan

komitmen dan posisi Indonesia pada agenda AP3 dan A#3A&

tersebut telah me!arnai pembahasan dan tercermin dalam Deklarasi

#antiago dan #$%#& 'rame"ork #greement sebagai hasil"hasilkesepakatan dari kedua ''.

- " @



husus di orum AP3, penegasan posisi dan komitmen

Indonesia sangat diperlukan karena terkait dengan agenda

pembahasan yang antara lain menyangkut isu pemberantasan

terorisme, komitmen untuk memerangi korupsi, di samping pemberian

prioritas pada liberalisasi perdagangan dan inestasi. #ecara khusus,ada beberapa hal yang diperjuangkan Indonesia yang terkait dengan

agenda tersebut.

<) mengupayakan agar isu asset tracing( return of proceed of

corruption( denial of safe haven dan mutual legal assistance

dapat tercermin dalam pernyataan terpisah para pmipin

ekonomi AP3 mengenai antikorupsi.

/) mendorong ditampungnya kepentingan Indonesia seperti #M3sdan trade sustainable use of diversity pada agenda AP3.

4) mendorong secara optimal pemanaatan skema kerja sama di

AP3 dalam bentuk proyek ataupun inisiati lain untuk

kepentingan Indonesia.

7) mendukung upaya AP3 mengenai asilitasi perdagangan dan

inestasi melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan

dan inestasi pada masa datang, termasuk peningkatan partisipasi s!asta dalam inisiati tersebut.

AP3 ;II berakhir dan ditandai dengan pengesahan $antiago

)ommitment and #P%) )ourse of #ction on 'ighting )orruption

Transparency( serta $antiago Declaration* One )ommunity( Our

'uture( yang secara umum telah menampung kepentingan Indonesia.

Diakui bah!a hasil"hasil '' AP3 #antiago belum

sepenuhnya menja!ab seluruh kepentingan Indonesia, misalnya isu

pemberantasan korupsi""khususnya menyangkut masalah ekstradisi""terlihat masih terdapat keengganan sejumlah anggota untuk

membahasnya secara detail pada tingkat bilateral. :elum lagi, dengan

perbedaan tingkat ekonomi yang masih tajam di antara anggota,

dirasakan ada upaya anggota tertentu untuk mengajukan proposal

yang hanya menguntungkan sekelompok anggota. 2uga, adanya upaya

memasukkan isu"isu nonekonomi untuk memperluas cakupan kerja

sama ke bidang nonekonomi.

- "



#esuai dengan komitmen di antara anggota untuk

menindaklanjuti hasil"hasil '', telah dilakukan beberapa upaya dan

rencana. #ehubungan dengan realisasi perdagangan, Pemerintah

melalui peran Departemen 1uar &egeri (Deplu) telah meminta seluruh

per!akilan 5I di orum ekonomi AP3 untuk dapat menjajaki berbagai peluang kerja sama program capacity building( financial( dan

assistance yang menjamin pelaksanaan perdagangan yang aman.

Pembicaraan bilateral juga telah dilakukan dalam rangkaian

agenda sela pertemuan '' (#antiago dan ?iantiane) dengan kepala

negara atau kepala pemerintahan negara sahabat. :eberapa di antara

kepala negara atau kepala pemerintahan itu berasal dari 2epang,

Australia, Amerika #erikat, anada, #elandia :aru, dan 5usia.

Pembicaraan dilakukan terutama untuk membahas peningkatan

hubungan bilateral dengan negara"negara tersebut, serta

mengupayakan pengertian mereka terhadap berbagai pembahasan

yang dihadapi di dalam negeri, sekaligus menyampaikan pandangan

Indonesia terhadap berbagai permasalahan global. Pembicaraan itu

juga memberikan penekanan perihal pentingnya tanggung ja!ab

bersama dan kerja sama internasional dalam menanggulangi

persoalan"persoalan ketimpangan dunia.

#ecara keseluruhan, para kepala negara dan kepala

pemerintahan dari negara"negara tersebut menyambut baik dan

mendukung berbagai langkah perbaikan dan reormasi yang dilakukan

Indonesia di dalam negeri. Mereka juga secara khusus menyatakan

komitmennya untuk, bersama"sama Indonesia, segera menindaklanjuti

kesepakatan kerja sama bilateral di berbagai sektor yang selama ini

dipandang belum menunjukkan kemajuan berarti. Masalah"masalah

pending juga dipandang strategis bagi kedua pihak, seperti tindak

lanjut perundingan pembentukan %conomic Patnership #greement

+%P#, dan nvesment .uarantee #greement +.#, antara Indonesia

dan 2epang.

Pembicaraan bilateral dengan para kepala negaraB pemerintahan

umumnya memang bermuara pada terjadinya kesepakatan untuk

melakukan upaya lanjut dengan mengealuasi kembali prospek kerja

sama, di sampng""beberapa diantaranya""kesepakatan mengadakan

pembicaraaan lebih lanjut guna merealisasikan prospek kerja samayang telah dijajaki. Pembicaraan itu juga, mengkoordinasikan instansi

- "



terkait untuk membahas program tindak lanjut hasil"hasil pokok ''

AP3 #antiago dan /oint 0inistrial $tatement( khususnya yang

berkaitan dengan kepentingan Indonesia.

Dalam pembicaraan dengan Presiden Amerika #erikat padatanggal /- &oember /--7, misalnya telah disampaikan kesepakatan

untuk melakukan peningkatan hubungan bilateral dalam bidang kerja

sama counter terrorism( pemulihan hubungan militer 5I"A#, kerja

sama di bidang energi, ekonomi dan inestasi di bidang pendidikan.

esepakatan tersebut ditindaklanjuti, antara lain dengan mengundang

kalangan pengusaha A# untuk menghadiri nfrastructur $ummit dan

berpartisipasi dalam pembangunan inrastruktur Indonesia.

'indak lanjut terhadap hasil pembicaraan bilateral kepalanegara juga dilakukan seusai pertemuan dengan Presiden ile

(menyangkut kerja sama bidang energi untuk merealisasikan ekspor

gas ke ile), Presiden 5usia (hubungan perdagangan dan kerja sama

industri pertahanan, antariksa, kedokteran, olah raga dan pendidikan,

energi, listrik, dan counter terrorism), Perdana Menteri Australia

(perluasan kerja sama di bidang ekonomi, terutama energi, inestasi

dan perdagangan). Dengan Presiden hina, kesepakatan yang terjadi

berupa penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan inestasidengan memperhatikan aspek komplementari dengan prioritas lain,

yaitu kerja sama 1&0. Dengan PM anada disepakati peningkatan

kerja sama perdagangan, terutama dibukanya kembali pasar Indonesia

untuk ekspor daging sapi dari anada, kerja sama di bidang kelautan

dan perikanan serta penigkatan inestasi anada dan berlanjutnya

inestasi P'. Inco di #oroako, #ula!esi #elatan. #ementara dengan

PM #elandia :aru dibicarakan kelanjutan proyek bantuan #elandia

:aru di Indonesia.

#ebagaimana '' AP3 di #antiago, kehadiran dalam orum

'' di ?ientiene juga dimanaatkan untuk mengadakan pertemuan

dengan para kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara"

negara A#3A&. :erkaitan dengan agenda pembahasan di orum '',

Indonesia setidaknya mengusung dua usulan, yakni tentang

peningkatan kerja sama bidang Polkam untuk disahkan #$%#&

)ommunity dan menyinkronkan #$%#& $ecurity )ommunity ke

dalam 1ientiene #ction Plan Program (?AP) sehingga keduanyadapat berjalan secara sinergis.

- " =



Dalam '' ini telah ditandatangani dan disahkan sebanyak //

dokumen, antara lain A#3A& $ecurity )ommunity Plan of #ction

(yang merupakan usulan Indonesia), A#3A& $ociocultural

)ommunity #ction Plan, serta A#3A& Declaration #gainst Trafficing

in Persons( Particularly Woman dan )hildren.

#ecara khusus, kehadiran Indonesia pada '' A#3A&

diharapkan mampu menjadi pemantik untuk meningkatkan kerja sama

antarnegara A#3A& dan negara mitra !icara yang telah disepakati

pada '' A#3A& ke"<-. Dampak yang diharapkan muncul adalah

tumbuhnya Ca ne" sense of activism di A#3A&. erminannya adalah

tingginya intensitas saling kunjung pada tingkat kepala negara dan

pemerintahan di antara anggota A#3A&. #elain itu, A#3A& kini

mampu mengorganisasi '' khusus dalam suasana darurat, dan

!aktu yang sangat singkat, seperti yang dilakukan pada !aktu ''

#A5# di :angkok (/--4), dan '' Pasca"gempa dan bencana

tsunami di 2akarta.

emajuan penanganan masalah"masalah HAM yang dahulu

menjadi salah satu sumber kelemahan utama (handicap) bagi

keutuhan pelaksanaan diplomasi Indonesia di luar negeri, kini telah

banyak berubah. Indonesia telah mampu meyakinkan masyarakatinternasional, terutama melalui peran P:: akan kesungguhan dan

komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air.

#ebagai apresiasi dari capaian Indonesia di bidang HAM,

Indonesia telah dipilih menjadi anggota omisi HAM P:: periode

/--7>/--@. :ahkan, !akil tetap 5I untuk 2ene!a, Makarim

*ibisono, terpilih secara aklamasi sebagai etua omisi HAM P::

untuk masa sidang HAM tahun /--9. eanggotaan dankepemimpinan itu diraih antara lain juga berkat usaha Indonesia yang

gigih dalam menyuarakan komitmen pemerintah dalam perlindungan

dan pemajuan HAM di berbagai orum. Di samping itu, dampak dari

kemajuan yang diperoleh dalam penanganan masalah"masalah HAM

di Indonesia adalah munculnya dorongan kuat untuk meningkatkan

kepemimpinan Indonesia dalam masalah HAM di ka!asan itu.

#ejauh ini, Indonesia bersama Eilipina dan 'hailand telah berhasil

memprakarsai terselenggaranya Workshop for an #$%#& 2egional

- " <-



0echanism on 3uman 2ights. 'ermasuk pula pembentukan Working

.roup for an #$%#& human 2ights 0echanism (nonpemerintah).

#ementara itu, terkait dengan perjanjian ekstradisi, Indonesia

telah memiliki kerja sama dengan negara"negara tetangga sepertiMalaysia, 'hailand, Philipina dan Australia, sedangkan perjanjian

ekstradisi dengan #ingapura masih berada dalam perintisan dan kedua

pihak bersepakat untuk mempercepat proses perundingan dan

perumusan perjanjian.

eberhasilan pengelolaan kebijakan politik luar negeri yang

telah dijalankan selama ini telah memberikan banyak peranan yang

menonjol kepada Indonesia. Peranan dan aktiitas diplomasi

Indonesia, paling tidak, ditandai oleh kemampuan untukmempertahankan integritas !ilayah kesatuan 5I dari kelompok"

kelompok pro"disintegrasi dengan membangun hubungan dan kerja

sama yang semakin baik dengan negara"negara tetangga. Di sisi lain,

arah interaksi yang diciptakan Indonesia telah membantu membangun

struktur hubungan baru yang belum pernah ada sebelumnya dengan

negara"negara tetangga di sebelah timur, khususnya Papua &iugini,

Australia, #elandia :aru, dan 'imor 1este. Prakarsa Indonesia untuk

membentuk $$outh"est Pacific Dialogue% yang melibatkan negara"negara seperti Australia, #elandia :aru, Papua &iugini, 'imor 1este,

dan Eilipina merupakan salah satu takaran keberhasilan yang layak

dicatat.

epemimpinan Indonesia di lingkungan A#3A&, sebagai

bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik

luar negeri kita, juga tercermin secara baik pada keberhasilan

menuangkan gagasan untuk membentuk komunitas A#3A& yang

dirumuskan dalam tiga rencana aksi bersama A#3A&, yaknikomunitas keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial

budaya.

'erkait dengan upaya penanggulangan terorisme internasional,

saat ini A#3A& telah memiliki <4 dokumen utama untuk memajukan

kerja sama di bidang pemberantasan terorisme internasional. Dalam

konteks ini, selain menjadi co-sponsor bagi 2egional 0inisterial

0eeting on )ounter-Terrorism di :ali (/--7) yang menghasilkan dua

Working .roups ( 4egal 'rame"ork dan 4a" %nforcement ), Indonesia

- " <<



bersama negara"negara anggota A#3A& lainnya telah membentuk

tiga lembaga utama bagi penanggulangan terorisme yaitu.

<) $outh %ast #sia 2egional )entre for )ounter-Terrorism

(#3A5"') di uala 1umpur8/) nternational 4a" %nforcement #cademy (I13A) di :angkok8

4) /akarta )entre for 4a" %nforcement )ooperation (213) di

Indonesia.

eberhasilan langkah"langkah yang telah ditetapkan itu sangat

penting bagi Indonesia. Ancaman aksi"aksi terorisme internasional ini,

khususnya yang terjadi di !ilayah Indonesia, memiliki dampak ganda

yang bersiat destrukti. Pertama, persepsi asing terhadap Indonesia

tidak akan berubah bah!a Indonesia tidak mampu melakukan

langkah"langkah preenti yang diperlukan (kebijakan anti"

terorismenya kurang keras) atau Indonesia tidak berdaya dalam

menjaga keamanan dan keselamatan orang"orang dari tindakan

terorisme tersebut. edua, prasangka bah!a Indonesia telah menjadi

sarang bagi para pelaku aksi terorisme internasional akan terus

berlanjut dan hal itu akan memba!a implikasi serius terhadap citramasyarakat muslim di Indonesia mengingat umumnya pelaku aksi

kekerasan terorisme itu adalah aktiis"aktiis muslim radikal.

Di samping itu, untuk menangani trans-national crime, A#3A&

telah mempunyai orum khusus melalui $enior Official 0eeting on

Trans &ational )rime (#+M') dan 0inistrial 0eeting on Trans

&ational )rime (MM') yang bersidang setahun sekali di ibu kota

negara anggota. *adah ini perlu lebih diberdayakan sebagai orum

diplomasi dan teknik dalam menangani masalah trans national crime.#aat ini di 2akarta telah berdiri satu pusat penanganan kejahatan trans

national atau Trans &ational )rime )entre ('&) yang merupakan

hasil kerja sama epolisian 5I dengan epolisian Australia (AEP)

yang berkedudukan di Mabes Polri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

politik luar negeri, beberapa capaian diplomasi Indonesia selama

tahun /--9, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut.

- " </



<. '' 'sunami di 2akarta, @ 2anuari /--9

'ujuan '' adalah untuk me!adahi perhatian masyarakat

internasional mulai dari tingkat pemerintah, 1#M, dan masyarakat

dalam membantu korban bencana tsunami di negara"negara di

#amudera Hindia. '' 'sunami dihadiri oleh negara A#3A&,

termasuk Indonesia sebagai tuan rumah dan sejumlah negara non

A#3A&. &egara"negara nonanggota A#3A& yang diundang di

antaranya adalah ina, orsel, Malade!a, 2epang, India, #ri 1anka,

Amerika #erikat (A#), 6ni 3ropa, anada, #elandia :aru dan

Australia. #elain itu, '' juga mengundang per!akilan *H+,

6&I3E, *orld :ank, dan ID:. #alah satu pembahasan dalam ''

itu adalah early "arning system. Output dari '' itu adalah !oint

declaration dana khusus yang akan dikelola oleh *akil husus

#ekjen P::. #elain itu, juga diharapkan dapat terbentuk satuan tugas

penanggulangan bencana di ka!asan.

/. #idang onerensi Peninjauan 6lang 'raktat &onprolierasi &uklir (&P'), />/ Mei /--9

omite 6tama I (nonprolierasi dan pelucutan senjata) yang

diketuai oleh Dubes 5I #udjadnan Parnohadiningrat pada sidang

tersebut telah berhasil melampirkan kertas kerja ("orking papers)

dalam 1aporan omite 6tama I kepada onerensi tersebut. Menurut

pengamatan banyak delegasi dan sejumlah kalangan, lembaga

s!adaya masyarakat merupakan sebuah kisah sukses (a success story)

dan kemenangan diplomatik yang mengesankan (a resoundingdiplomatic triumph) dari onerensi.

:agi Indonesia, sekali lagi, keberhasilan ini tidak hanya

memperlihatkan apresiasi masyarakat internasional terhadap

kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya di

bidang nonprolierasi dan pelucutan senjata nuklir, melainkan pula

sebagai bukti pengakuan internasional terhadap peranan Indonesia

dalam rangka ikut memelihara perdamaian dan keamanan

- " <4



internasional sebagaimana diamanatkan dalam 66D <=79 dan Piagam

P::.

4. onerensi Asia Arika, /->/7 April /--9 di Indonesia

Agenda utama AA /--9 adalah membahas dan kemudian

meluncurkan Declaration on the &e" #sian #frican $trategic

Partnership (&AA#P). Pada intinya, &AA#P berisi uraian mengenai

prinsip"prinsip dasar kemitraan baru AA, tujuan dan sasarannya, serta

substansi kerja sama. &AA#P mencakup aspek"aspek politik

(khususnya mengenai keadilan, perdamaian, dan stabilitas), ekonomi

(sekitar isu perkembangan dan pembangunan), sosial budaya

(terutama pemajuan hubungan sosial budaya), dan mekanisme kerja

sama selanjutnya. #elain dokumen &AA#P itu, dihasilkan pula

pernyataan bersama para menteri tentang rencana aksi &AA#P itu.

emitraan strategis baru AA diokuskan pada bentuk"bentuk kerja

sama konkret dan komplementer demi tercapainya perdamaian,

stabilitas, dan kemakmuran di kedua benua. 6ntuk itu, diupayakan

penguatan kerja sama antarorganisasi subregional dan regional di

kedua benua dalam mengimplementasikan proyek"proyek kerja sama

konkret. edua belah pihak bertukar pengalaman dari ka!asanmasing"masing dalam menangani berbagai isu politik, ekonomi, dan

sosial budaya.

#ebagai agenda tambahan pada AA /--9 juga dibahas

peluang"peluang dan kemungkinan kerja sama dalam bidang

penanggulangan bencana (disaster-relief ). Dengan terjadinya gempa

bumi dan tsunami yang dahsyat di Aceh dan negara"negara AA di

pantai #amudra Hindia, hal itu dirasakan perlu dan sudah sepatutnya

menggalang kerja sama di bidang penanggulangan bencana, gunamengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa di masa

depan. :erdasarkan &AA#P, kemitraan AA akan didasarkan pada tiga

pilar kemitraan, yaitu antarpemerintah, antarorganisasi subregional,

dan antarkelompok masyarakat (bisnis, akademisi dan masyarakat

madani).

- " <7



7. Pertemuan omisi :ersama 'ingkat Menteri ke"4 5epublik

Indonesia" 5epublik Demokratik 'imor"1este

Pertemuan omisi :ersama 'ingkat Menteri ke"4 5epublik

Indonesia"5epublik Demokratik 'imor"1este berlangsung di 2akarta pada tanggal 2uli /--9. Pada pertemuan tersebut, Delegasi 5I

dipimpin oleh Menteri 1uar &egeri 5I, Dr. &. Hassan *irajuda

sementara Delegasi 'imor"1este dipimpin oleh Menteri 1uar &egeri

dan erja sama 5D'1, Dr. 2ose 5amos Horta. Pertemuan omisi

:ersama 5I"5D'1 tersebut didahului dengan Pertemuan 'ingkat

Pejabat 'inggi (#+M) pada tanggal 2uli /--9.

omisi :ersama ini adalah sebagai salah satu !adah untuk

menyelesaikan masalah"masalah residual kedua negara dan untukmeningkatkan hubungan bilateral kedua negara di masa mendatang,

khususnya dalam kerangka C for"ard-looking relationship dan 5good

neighbourhood policy6 . Pada akhir pertemuan, telah berhasil

ditandatangani sebuah perjanjian antara 5I"'imor 1este, yaitu

perjanjian kerja sama kebudayaan dan pendidikan.

1angkah"langkah kebijakan yang telah dilakukan selama ini

adalah menggalang dukungan internasional, baik bilateral maupun

multilateral, dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (illegallogging ), pelestarian hutan, pencegahan kebakaran hutan,

pemeliharaan hutan sebagai sumber untuk pemberantasan kemiskinan

dan pencapaian MD0s, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

#ampai dengan saat ini telah ditandatangani berbagai kerja sama

bilateral di bidang kehutanan, antara lain sebagai berikut.

a. hinaF 0o7 on )ooperation n The 'ield of 'orestry 0o7

in )ombating llegal Trade of 'orest Products

b. Inggris F 0o7 on )ooperation to mprove 'orest 4a" %nforcement and .overnance and To )ombat

llegal 4ogging and the nternational Trade in

llegally 4ogged Timber and Wood Products

c. 2epang F /oint #nnouncement on the )ooperation n

)ombating llegal 4ogging and the Trade in

llegally 4ogged Timber and Wood Products

- " <9



d. orsel F /oint $tatement )oncerning the )all for

)ombating nternational Trade in llegally

3arvested 'orest Products

e. &or!egia F 4etter of ntent 2egarding )ooperation of

mprove 'orest 4a" 0aking and 4a" %nforcement to )ombat llegal 4ogging

. 36 F 'inancing #greement On %)-ndonesia '4%.T

+'orest 4a" %nforcement( .overnance Trade,

$upport Pro!ect

g. Malaysia F #greed 0inutes of 0eeting Bet"een 0inister of

0anpo"er of ndonesia and 0inister of 3ome

#ffairs 0alaysia of ndonesian 0igrant Workers

h. Australia F /oint Declaration on )omprehensive Partnership

Dalam kunjungan Presiden 5I ke luar negeri, antara lain, ke

Malaysia, #ingapura, Australia, #elandia :aru, 'imor 1este, Amerika

#erikat, ?ietnam, 2epang, Eilipina, dan ina telah dicapai beberapa

kesepakatan penting antara lain kerja sama bidang ekonomi, inestasi

dan perdagangan, lingkungan hidup, inrastruktur dan energi, politik

dan keamanan, serta pendidikan dan kebudayaan.

III. Tina" Lan%() yang Di!erl("an

Pemantapan politik luar negeri dan kerja sama internasional

terus ditingkatkan dan dijaga konsistensinya serta terus diarahkan

dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam proses

tindak lanjut tidak kecil tantangan yang akan dihadapi, terutama

terhadap penyelenggaraan diplomasi Indonesia. #ebagaimana telah

tertuang dalam 5encana erja Pemerintah 'ahun /--@, ProgramPemantapan Politik 1uar &egeri dan +ptimalisasi Diplomasi

Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik

luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi,

stabilitas politik dan persatuan nasional disamping memperkuat lagi

kinerja diplomasi Indonesia.

'erdapat dua hal dalam menyikapi peran akti diplomasi

Indonesia. Pertama, Indonesia sebagai bangsa akan mampu menarik

manaat, sekaligus menghindari kerugian, apabila mampu

- " <@



mendekatkan aktor domestik dengan aktor internasional (aktor

intermestik)F suatu hal yang tidak mudah di!ujudkan di negara yang

dalam banyak hal sangat nasionalistik. edua, peran akti diplomasi

tidak hanya memproyeksikan kepentingan nasional (diplomasi sebagai

ujung tombak), tetapi juga harus mampu mengomunikasikan perkembangan"perkembangan di dunia luar ke dalam negeri.

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan diplomasi total

diperlukan pendekatan integrati, yang mempersempit jarak antara

kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri, serta antara kebijakan

sektoral di bidang"bidang politik, hankam, ekonomi, dan sosial"

budaya. #ementara itu, baik pada tingkat internasional maupun pada

tingkat nasional (terutama sejak bergulirnya proses reormasi), sektor

politk dan hubungan luar negeri menjadi semakin banyak melibatkan

komponen bangsa dalam suatu sinergi dan memandang substansi

permasalahan secara integrati. Dalam peta politik domestik yang

sangat pluralistik setidaknya harus dibangun suatu strategi bersama,

suatu rencana yang disepakati oleh semua pihak, untuk

memperjuangkan kepentingan nasional. Artinya, ketika memasuki

arena politik luar negeri, semua komponen di dalam negeri adalah satu

kesatuan dalam menghadapi negara"negara lain. Di negara yang

paling liberal sekalipun, politik luar negeri umumnya bersiatGnonpartisanG, yaitu terdapat kebulatan pendapat dan sikap dalam

menghadapi dunia luar.

De!asa ini masyarakat internasional menghadapi tantangan

yang sangat serius karena beberapa tempat di dunia ini masih terus

menghadapi permasalahan yang disebabkan oleh antara lain

prasangka, kesalahpahaman, dan kurangnya toleransi antaragama yang

mendorong munculnya konlik. Dalam memahami hal tersebut,

berbagai upaya ditempuh oleh masyarakat internasional untuk

menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran internasional.

#alah satu upaya yang ditempuh adalah mendayagunakan interfaith

dialogue sebagai !ahana untuk meningkatkan saling pengertian dan

menciptakan budaya cinta damai (culture of peace). arakteristik

dunia yang majemuk, termasuk dalam hal agama, telah menyadarkan

kita mengenai perlunya mengedepankan dialog untuk membangun

sikap saling menghormati dan toleransi serta menghapuskan

- " <



ketidakperdulian (ignorance), sikap tidak toleran (intolerance) dan

radikalisme.

'ragedi pengeboman di 1ondon tanggal 2uli /--9 kembali

mengingatkan kita mengenai perlunya meningkatkan dan memperkuatkerja sama masyarakat internasional dalam menghadapi aksi

kekerasan, termasuk terorisme. Melalui penyelenggaraan nterfaith

Dialogue, Indonesia mengharapkan dapat memberikan kontribusi

kepada upaya masyarakat internasional dalam membangun

keharmonisan hubungan antaragama, sebagai bagian dari upaya global

untuk menciptakan culture of peace dan membangun harmoni

antaragama dalam masyarakat internasional.

#ebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia jugamenilai penting inisiati dialog antaragama yang dilakukan di tingkat

nasional, regional, dan internasional. Indonesia menilai bah!a

nterfaith Dialog merupakan !ahana yang tepat untuk

mengedepankan pesan"pesan damai yang diba!a oleh agama"agama

di dunia kepada masyarakat internasional yang merupakan kekuatan

khusus dalam upaya memelihara perdamaian global.

#eiring dengan makin berkembangnya tuntutan dan suasana

demokrasi di berbagai belahan dunia, suara masyarakat (atau entitasnonpemerintah secara umum) telah makin mendapatkan tempat dalam

pengambilan keputusan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan

dengan dukungan yang kuat dari masyarakatnya. Di sisi lain, de!asa

ini aktor"aktor nonnegara makin mempunyai peluang dan kesempatan

yang lebih besar terhadap akses ekonomi dan politik sehingga mereka

makin dapat memengaruhi pengambilan keputusan suatu

pemerintahan atau suatu negara. Peranan diplomasi tradisional (yaitu

diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah) tidak lagi dianggapsebagai satu"satunya instrumen utama untuk membentuk citra positi

suatu negara di dunia internasional. Aktiitas diplomasi tradisional

perlu dilengkapi dengan intensiikasi diplomasi publik. Pendekatan

diplomasi publik juga mengalami redeinisi dan ekstensiikasi, untuk

memenuhi berbagai tuntutan global yang makin kompleks.

#asaran utama dari kegiatan diplomasi publik adalah

penyebarluasan citra baik tentang bangsa dan negara kepada

masyarakat negara lain dan masyarakat internasional. itra baik suatu

- " <



bangsa ditentukan oleh dua aktor. Pertama adalah rumusan ideal

tentang nilai"nilai bangsa, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi

negara. edua adalah kondisi aktual yang terjadi di dalam negeri

negara tersebut. Aspek pertama bersiat normati, yang hampir seluruh

bangsa di dunia memiliki citra positi dalam konstitusi mereka, yangdiharapkan akan menjadi anutan dan alsaah hidup masyarakat.

#ementara aspek kedua bersiat aktual empirik, yang hal ini berkaitan

dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial budaya yang terjadi di

dalam negara tersebut.

edua unsur inilah yang disebarluaskan kepada masyarakat

internasional, dengan memanaatkan instrumen"instrumen yang

tersedia dalam diplomasi publik. Dalam konteks kepentingan nasional,

penyebarluasan citra baik bagi suatu bangsa merupakan bagian yang

tidak dapat dipisahkan dengan politik dalam negeri, politik luar

negeri, dan hubungan internasional negara bersangkutan. Hal ini

berkaitan pula dengan tingkat kesiapan dari aktor"aktor

nonpemerintah dalam negara tersebut untuk menjalankan peran

sebagai agent of diplomacy.

Pemerintah mencermati bah!a diseminasi inormasi mengenai

keberhasilan pembangunan dan upaya perbaikan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan

akan dapat membantu memperbaiki perspekti asing terhadap

Indonesia dan citra Indonesia di luar negeri. +leh karena itu, dalam

konteks meningkatkan pemahaman masyarakat internasional terhadap

kesatuan Papua dalam kerangka &5I, per!akilan 5I di luar negeri

telah melakukan pendekatan secara proakti dan berkesinambungan

untuk mengeliminasi dan menghambat lobby kelompok

proreerendum kepada pihak akademikBuniersitas dan organisasi

keagamaan khususnya pihak gereja di Australia. #osialiasasi

perkembangan terakhir Papua juga telah dilakukan untuk mencegah

internasionalisasi isu Papua dengan menjernihkan permasalahan yang

ada serta menjelaskan berbagai pembangunan yang telah dilakukan

atas !ilayah Papua, termasuk berbagai pembangunan yang telah

dilakukan di !ilayah Papua, khususnya pelaksanaan 66 +tonomi

husus dan Pemekaran Proinsi Papua.

#ejumlah langkah nyata untuk meminimalkan bahkan menolakinternasionalisasi persoalan Papua juga terus diintensikan. 6paya"

- " <=



upaya tersebut dilakukan di lingkup regional seperti dalam Pacific

sland 'orum( di lingkup multilateral seperti di :ank Dunia ataupun

bilateral dengan Pemerintah Arika #elatan, :elanda, Australia,

Amerika #erikat agar mereka lebih menga!asi kegiatan berbagai

organisasiB1#M (yang memperoleh bantuan dana dari pemerintahmasing"masing), terkait dengan kegiatan seminar dan aktiitas

organisasiBindiidu yang pro"separatisme di Papua.

#ecara khusus, Departemen 1uar &egeri melalui Per!akilan 5I

di *ashington telah akti melakukan diplomasi dan lobby kepada

pejabat pemerintahan A# (kalangan eksekuti) dan anggota ongres

A# untuk memperkuat dan memperluas jumlah anggota ongres A#

yang mendukung Indonesia. 'erbentuknya )onggresional ndonesia

)aucus bulan Eebruari /--7 merupakan salah satu keberhasilan upaya

diplomasi dan lobby Pemerintah Indonesia dalam menggalang

dukungan bagi Indonesia di kalangan anggota ongres A#. #entimen

Melanesia diharapkan akan dapat dihambat dengan mengedepankan

pemerataan pembangunan dan harmonisasi hubungan antarproinsi,

antaradat dan antarkelompok di Indonesia yang bersiat majemuk.

De!asa ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia antara lain

adalah meningkatnya persaingan memasuki pasar 3ropa :arat,terutama pascaperluasan keanggotaan 63 dan semakin kompetitinya

produk"produk ekspor negara"negara pesaing Indonesia, seperti ina,

'hailand, Malaysia, dan ?ietnam. 1ebih lanjut lagi, konsolidasi yang

dilakukan oleh 63, telah membuat negara"negara anggotanya me"

revie" beberapa perjanjian bilateral yang sebelumnya telah

ditandatangani dengan Indonesia. Hubungan bilateral juga ditengarai

oleh beberapa isu khusus, antara lain, penyelesaian tuntutan hukum

terhadap Hassan 'iro, penanganan kasus kematian Munir, serta

penyelesaian kerja sama keuangan 5I > 2erman, yang hingga kini

masih diupayakan jalan keluarnya melalui jalur diplomasi secara

intensi bersama"sama dengan instansiBdepartemen teknis terkait.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan regional di ka!asan

Asia 'enggara, Indonesia akan tetap menjadikan A#3A& sebagai

sokoguru pelaksanaan diplomasinya. 6ntuk memperkukuh sokoguru

diplomasi ini, Indonesia akan terus memperjuangkan ter!ujudnya

omunitas A#3A& (A#3A& ommunity) sebagaimana digariskandalam Bali )oncord 8 omunitas A#3A& ini merupakan andalan

- " /-



bagi terciptanya stabilitas politik dan kesejahteraan !arga Asia

'enggara di masa mendatang, yang diharapkan akan berdampak

positi pula bagi pembinaan stabilitas di ka!asan yang berdekatan.

erja sama politik dan keamanan A#3A& tetap merupakan prioritas utama Indonesia, selain kerja sama di bidang lainnya

mengingat lingkungan yang aman, damai, dan stabil memungkinkan

berkembangnya aktiitas perdagangan, inestasi dan pari!isata, serta

perekonomian pada umumnya sehingga tercapai kemakmuran yang

diharapkan bersama. Indonesia perlu menindaklanjuti kesepakatan

yang telah diambil pada '' A#3A& ke"= bulan +ktober /--4 di

:ali, mengenai pembentukan A#3A& 0aritime 'orum. Dalam hal ini

Indonesia berkepentingan untuk mengangkat isu"isu keamanan di

perairan secara seimbang dan tidak hanya terokus pada masalah"

masalah perompakan di laut dan bajak laut. &amun, Indonesia juga

mengangkat isu"isu kejahatan lain yang dilakukan di laut seperti

penyelundupan pasir, contra-band smuggling( illegal logging( marine

pollution( trafficking in persons( illegal fishing dan people smuggling .

1angkah"langkah penting yang harus dilakukan ke depan adalah

implementasi dari 1ientiane #ction Programme +1#P,, yang disahkan

pada '' A#3A& ke"<- bulan &oember /--7 di ?ientiane, 1aos,terutama yang berkaitan dengan kegiatan jangka pendek (@ tahun) dari

#$%#& $ecurity )ommunity +#$),. #alah satu kegiatan ialah kerja

sama di bidang penanggulanganBpemberantasan terorisme dan

kejahatan lintasnegara lainnya. Dalam upaya tersebut diperlukan

adanya landasan hukum yang dapat mengatur kerja sama tersebut.

Dalam hal ini, perlu didorong pembuatan konensi A#3A& mengenai

penanganan terorisme dan ekstradisi, serta perlu mendorong negara

anggota A#3A& yang belum terdatar ('hailand dan Myanmar) untuk

meratiikasi traktat di bidang bantuan hukum (Treaty on 0utual 4egal

#ssistance).

Indonesia harus dapat mengambil manaat dari kerja samanya

dengan negara anggota A#3A&, dan dengan negara mitra !icara

seperti yang telah disepakati melalui berbagai dokumen, baik dalam

bentuk deklarasi bersama maupun Work Programme terutama dalam

hal pertukaran inormasi dan intelijen, kerja sama di bidang hukum,

kerja sama antarpenegak hukum dan pelatihan. Indonesia perlu terus berpartisipasi akti dalam pengaturan"pengaturan hubungan di

- " /<



ka!asan, untuk dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan situasi

keamanan yang kondusi melalui orum"orum seperti #$%#&

2egional 'orum( #$%#&9:( #$%#&9; dan #sia %urope 0eeting

+#$%0,.

#ebagai tindak lanjut, tahun /--@ mendatang, terdapat tiga

program pokok yang akan diselenggarakan, yakni pemantapan politik

luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, peningkatan kerja

sama internasional, dan penegasan komitmen perdamaian dunia.

Pertama, program pemantapan politik luar negeri dan

optimalisasi diplomasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi

bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional disamping memperkuat lagi kinerja diplomasi Indonesia. Dalam

program ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan pokok antara lain

adalah (<) merumuskan konsep pemberian respons yang lebih tegas,

isioner, dan berkualitas yang berkaitan dengan isu"isu internasional

yang strategis dalam setiap periode tertentu8 (/) meratiikasi berbagai

konensi internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional

dalam membangun demokrasi, keamanan, penerapan nilai"nilai HAM,

perlindungan anak dan perempuan, pelestarian lingkungan hidup, sertakedaulatan &5IF konsistensi dalam men!alankan proses

demokratisasi dapat meningkatkan citra ndonesia di dunia

internasional 8 (4) mempersiapkan dan menyelenggarakan hubungan

luar negeri serta memantapkan kebijakan luar negeri yang konsisten

dan produkti bagi kinerja diplomasi Indonesia8 (7) meningkatkan

promosi dan citra Indonesia di luar negeri8 (9) meningkatkan

perlindungan *&I dan :HI di luar negeri8 merumuskan kebijakan

diplomasi publik yang transparan, partisipati, dan akuntabel.

Kedua, program peningkatan kerja sama internasional bertujuan

untuk memanaatkan secara lebih optimal berbagai potensi positi

yang ada pada orum"orum kerja sama internasional terutama melalui

kerja sama A#3A&, dan antara negara"negara yang memiliki

kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Dalam pelaksanaannya,

beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah (<)

penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara

Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan,Polhukkam, '&I, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerja sama

- " //



dengan lembaga"lembaga mitra secara bilateral, regional dan

internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya

menjaga keamanan ka!asan, integrasi !ilayah, dan pengamanan

kekayaan sumber daya alam nasional8 (/) penyusunan kerangka kerja

yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan A#3A&$ecurity%conomic$ociocultural )ommunity8 (4) pemantapan kerja

sama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan

budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi

yang disepakati secara internasional termasuk 0illenium Development

.oals (MD0s)8 (7) asilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan

pendidikan yang berbasiskan inisiati masyarakat secara luas8

diplomasi kebudayaan dan pendidikan diharapkan dapat melengkapi

diplomasi politik, serta diproyeksikan untuk dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai kepentingan

yang berbeda dalam hubungan antarbangsa, serta membantu

perumusan titik"titik persamaan antara nilai"nilai yang berbeda8 (9)

asilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan

pemanaatan $ister )ity antara kota"kota dan proinsi di Indonesia

dengan kota"kota dan proinsiBdistrik di mancanegara yang sudah

berkembang dan maju. Aspek"aspek yang baik dalam pengelolaan

kota dan !arga kota di negara"negara demokrasi dapat menjadi pelajaran dalam pengelolaan kota secara eisien

Ketiga, program penegasan komitmen perdamaian dunia

bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum

internasional dan multilateralisme dalam hubungan internasional, serta

di lain pihak menentang unilateralisme dan agresi dalam

menyelesaikan permasalahan internasional. egiatan pokok yang

dilakukan dalam program ini, antara lain, adalah (<) peningkatan

komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reormasi danreitalisasi P:: termasuk di dalamnya De!an eamanan

Perserikatan :angsa":angsa (D P::) dengan menjadikannya lebih

demokratis dalam aspek keter!akilan dan prosedural8 (/) promosi dan

peningkatan peran secara akti di setiap orum internasional bagi

penyegeraan penyelesaiannya masalah Palestina secara adil melalui

P:: dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya

ikut menciptakan perdamaian dunia8 (4) peningkatan upaya

penanggulangan kejahatan lintasbatas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan, dan

- " /4



perdagangan manusia melalui kerja sama bilateral, regional, dan

multilateral yang dilakukan secara inklusi, demokratis dan sejalan

dengan prinisp"prinsip hukum internasional8 serta (7) partisipasi

dalam menciptakan perdamaian dunia.

Documents

a5bab-08---politik-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional1__20090202214137__1759__9

a5bab-08---politik-luar-negeri-dan-kerja-sama-internasional1200902022141371759__9