Upload
ayu-nuswantari
View
8.835
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
Presentasi PKnHubungan Internasional dan Politik Luar Negeri
8. Pramesthi K.W (26)7. Nur Adiana A. (24)
9. Santika Anggara K. (29)10. Sekar Almira I.J (30)
PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya.
Daniel S.Papp
PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa, berkembang pula kebiasaan ataupun peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama.
Mochtar Kusumaatmadja
PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan negara-negara.
Hugo de Groat
KESIMPULAN PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Hubungan Internasional adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.
Prinsip Pelaksanaan Hubungan Internasional
a. Sovereignty :Setiap negara wajib mengakui persamaan derajat sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga semua pihak dapat menyelesaikan kepentingan – kepentingannya atas dasar persamaan dan tanpa adanya tekanan.
b. Reciprocity : hubungan timbal balik antara negara – negara
yang terlibat hubungan
c. Courtesy ( kepantasan ) : Masing – masing negara sepantasnya saling menjaga kehormatan negara – negara lain.
d. Pacta Sunt Servanda : Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian antarbangsa wajib untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
e. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Asas-asas dalam Hubungan Internasional
–Asas Kebangsaan (ekstrateritorial) warga negara tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya dimana dia berada –Asas Teritorial berlaku bagi semua
orang & barang yg berada di wilayahnya baik warga negara atau orang asing–Asas Kepentingan umum wewenang
negara melindungi & mengatur kepentingan masyarakat
Bentuk – bentuk hubungan Internasional
Perwakilan dan Perutusan
Perjanjian Internasional
Lembaga Regional dan Internasional
Lembaga Regional dan Internasional
- Pengertian Hubungan regional:Hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan (region) , bersifat law making treaty terbatas dan treaty contractContoh: NATO,ANZUS,Pakta Warsawa, MEE / EEC, APEC, ASEAN, Uni Eropa
- Pengertian Hubungan internasional:
Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional Negara tersebut.Hubungan itu diantaranya yaitu hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahan dan keamanan.
- Contoh: PBB, ASEAN, GNB
APEC
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum regional yang terbentuk oleh perubahan kondisi politik dan ekonomi dunia pada akhir dekade 1980, yang menciptakan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
Perwakilan dan PerutusanPERWAKILAN DIPLOMATIK
Perwakilan Diplomatik : lembaga kenegaraan diluar negeri yang bertugas dalam membina dan menyelenggarakan tugas-tugas hubungan politik dengan negara lain.Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps Diplomatik, yaitu (C.D):a. Duta besar (Ambassador)b. Duta (Ervoye Extraordinaire et ministre fleni to centiaire) dan menteri berkuasa penuh/Gerzantc. Menteri Residen (Minister Resident)d. Kuasa usaha (Charges d`affaires)
PERWAKILAN KONSULERDalam membina / Menyelenggarakan
hubungan yang Non-politis Duta Besar Dibantu Oleh Korps Consuler Yang Terdiri Dari:
1. Konsul Jenderal2. Wakil Konsul3. Agen Konsul 4. KonsulTugas pokok perwakilan konsuler, menjaga
duta memajukan kepentingan - kepentingan perdangangan, industri, pelayaran dan persetujuan-persetujuan dagang ekonomi lainnya.
Perjanjian Internasionala.Traktat:Perjanjian dua negara atau lebih yg sifatnya formal & sangat mengikatb.Konvensi :Perjanjian yg lebih khusus namun bersifat multilateral, tidak menyangkut kebijakan tingkat tinggi. c.Pakta: Traktat dalam arti sempit & memerlukan ratifikasid.Persetujuan (agreement):Perjanjian bersifat teknis/adminitratife.Protokol:Persetujuan yg melengkapi konvensif. Piagam (Statuta) :Himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional
g. Charter:Bentuk perjanjian internasional yang digunakan untuk membentuk badan- badan tertentu dan mengikat pihak- pihak yang terlibat
h. Covenant: Bentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan
i. Modus Vivensi: Dokumen yang mencatat hasil persetujuan internasional yang
bersifat sementaraj. Deklarasi (Declaration): Bentuk pernyataan internasional yang bertujuan memperjelas
adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru dan mengikat pihak- pihak yang terlibat
Macam-macam Perjanjian Internasional
1. Kerjasama Bilateral- Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara
saja, bersifat treaty contract- mis : Indonesia – Cina2. Kerjasama Multilateral- Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara
tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional, bersifat law making treaty
ASEANASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:•Filipina (negara pendiri)•Indonesia (negara pendiri)•Malaysia (negara pendiri)•Singapura (negara pendiri)•Thailand (negara pendiri)•Brunei Darussalam (7 Januari 1984)•Vietnam (28 Juli 1995)•Laos (23 Juli 1997)•Myanmar (23 Juli 1997)•Kamboja (30 April 1999)•Timor Leste
TUJUAN ASEAN1. Menjalin kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibidang
Ekonomi, sosial dan budaya2. Menjaga dan maningkatkan perdamaian dan stabilitas
keamanan Asia Tenggara3. Meningkatkan peran negara-negara ASEAN dalam kancah
internasional4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan
pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara5. Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang
pendidikan, profesi, dan teknik.6. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri,
perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup7. Memulihkan kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan
organisasi internasional dan regional
DASAR ASEAN
A. Saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa
B. Mengakui hak setiap bangsa dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing- masing
C. Penyelesaian pertengkatan dan persengketaan secara damai
D. Tidak menggunakan ancaman atau kekuatanE. Menjalankan kerjasama secara aktif
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Tujuan PBB:a. Memelihara perdamaian & keamanan duniab. Mengembangkan persahabatan antar bangsa
berdasar azas persamaan Hakc. Mewujudkan kerjasama internasional dalam
memecahkan masalah internasionald. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2 dalam
mencapai tujuan bersama
Asas PBB
a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua anggotab. anggota wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan
piagam PBBc. anggota menyelesaikan sengketa dengan damaid. Dalam hubungan internasional menghindari
anacaman & kekerasane. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan
piagam PBBf. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam
negeri suatau negara
BADAN-BADAN POKOK PBB
1. Majelis umum (General Assembly)2. Dewan keamanan (Security council)3. Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and
Sosial Council)4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)5. Mahkamah Internasional (International
Court of Justice)6. Sekretaris Jendral (Secretary General)
Organisasi-organisasi dibawah PBB1. UNESCO Pengetahuan &
budaya2. UNICEF Kesejahteraan
anak-anak3. FAO Makanan4. WHO Kesehatan5. ILO Perburuhan6. ITU Telekomunikasi7. UNHCR Pengungsi8. UPU Kesatuan Pos9. IPCC Perubahan Iklim10. UNEP Lingkungan
Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Bebas: Tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing atau blok-blok negaratertentu atau negara adikuasa (superpower)
Aktif:Aktif memberikan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan cara menghormati kedaulatan negara lain.
A.W Wijaya
Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Bebas:Bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana tercermin dalam pancasila.
Aktif:Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional tetapi bersifat aktif.
Mochtar Kusumaatmaja
Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Bebas:Bangsa Indonesia memiliki hak yang penuh untuk menentukan sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat termasuk dalam menentukan hubungan internasionalnya.
Aktif:Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kesimpulan
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Landasan Idiil
Pancasila
Landasan Struktural
UUD 1945
Pembukaan UUD 1945
Pasal 11
Pasal13
Landasan Operasional
Penjabaran Landasan Idiil dan Struktural
Ketetapan MPR
GBHN
Undang-undang
Keputusan Presiden
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Landasan Idiil
Pancasila
Sila Ke-2
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
2. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”
Landasan Struktural
UUD
1945
Alinea 1 dan
4
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
1. UUD 1945 Pasal 11”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”
2. UUD 1945 Pasal 13Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”Ayat 2: ”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”Ayat 3: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Landasan Struktural
UUD
1945
Pasal 11 dan 13
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1996 tentang
Kebijakan Politik Luar Negeri
Landasan Operasional
Ketetapan MPR
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
1. GBHN 19732. GBHN 19783. GBHN 19834. GBHN 19885. GBHN 19936. GBHN 19997. Program Pembangunan Nasional Tahun 20048. Subkebijakan Luar Negeri9. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Nasional
Landasan Operasional
GBHN
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentangHubungan Luar Negeri
Landasan Operasional
Undang-undang
Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Stuktur Organisasi
DeparemenLuar Negeri
Landasan Operasional
Keputusan
Presiden
Faktor Penyebab Indonesia memilih sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Faktor InternalLetak Geografis
Sejarah Perjuangan Bangsa
Kepentingan Nasional
Penduduk dan Kekayaan Alam
Faktor Eksternal
Adanya Blok Amerika dan Blok Uni Soviet
Timbulnya Konflik Regional
Prinsip pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif
Negara Indonesia melaksanakan politik damai.
Negara Indonesia bersahabat dengan semua bangsa.
Negara Indonesia memperkuat hukum Internasional dan Organisasi Internasional.
Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran nasional.
Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional.
Negara Indonesia berusaha menyongkong perjuangan bangsa yang masih terjajah melalui PBB.