UNIT EKSPLANASI KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

DOSEN : AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI

FISIP – HI UNJANI CIMAHI

2011

2

• Kelompok Dalam Politik Luar Negeri • Teori-Teori Level Kelompok Dalam Politik Luar

Negeri • Teori Politik Birokrasi, Teori Proses Organisasi,

Teori Military Industrial Complex, & Teori Deliberasi.

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

KELOMPOK

KUMPULAN ORANG / ASOSIASI INDIVIDU

WADAHNYA BERUPA ORGANISASI / LEMBAGA / BADAN

MEMILIKI PROGRAM, KEGIATAN & TUJUAN ORGANISASI

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

KELOMPOK

KELOMPOK YG ADA DI DALAM PEMERINTAHAN / INNER CYRCLE / DISEKITAR PENGAMBIL KEBIJAKAN

KELOMPOK YG ADA DI LUAR PEMERINTAHAN / DI LUAR

INNER CYRCLE

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

KELOMPOK DI DALAM

PEMERINTAHAN

ORGANISASI BIROKRASI

DEPARTEMEN / KEMENTERIAN / LEMBAGA INTELIJEN , RULLING PARTY,

DLL

LEMBAGA KEPRESIDENAN

KELOMPOK MILITER / TENTARA

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

KELOMPOK DI LUAR

PEMERINTAHAN

PARTAI POLITIK OPOSISI

KOMPONEN CIVIL SOCIETY LAINNYA

PARLEMEN

ORMAS, LSM , MEDIA MASSA

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LUAR NEGERI

DIPANDANG SEBAGAI KEPENTINGAN POLITIK SUATU

KELOMPOK/ORGANISASI/LEMBAGA

DIGAMBARKAN SEBAGAI CERMINAN POLITIK KELOMPOK YG DOMINAN

DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LN

DIPAHAMI SEBAGAI HASIL TARIK MENARIK KEPENTINGAN ANTAR

KELOMPOK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DIPERSEPSIKAN SEBAGAI AKTOR YG PALING DOMINAN DLM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LUAR NEGERI DI NEGARA

DEMOKRATIS

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI RELATIF TERBUKA BAGI

SEMUA KELOMPOK

KELOMPOK DI DALAM & DI LUAR PEMERINTAHAN BEBAS SALING

MEMPENGARUHI DLM RUANG OPINI PUBLIK

PROSESNYA BIASANYA MELALUI MEKANISME DELIBERASI &

DIWACANAKAN DI DEPAN PUBLIK

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LUAR NEGERI DI NEGARA

OTORITER / MILITERISTIK /

SOSIALIS

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN LUAR NEGERI UMUMNYA TERTUTUP DAN AKSES BAGI KELOMPOK DI LUAR PEMERINTAHAN SANGAT TERBATAS

DIDOMINASI OLEH KELOMPOK ELIT, MILITER, PARTAI PENGUASA, & POLIT BIRO PARTAI KOMUNIS

BIASANYA DITENTUKAN SCR SEPIHAK OLEH KELOMPOK DLM PEMERINTAH

TANPA MEMPERTIMBANGKAN ASPIRASI KELOMPOK LAINNYA

KELOMPOK DALAM POLITIK LUAR NEGERI

POLITIK LUAR NEGERI

KELOMPOK

UNIT ANALISA UNIT

EKSPLANASI

TEORI POLITIK BIROKRASI /

BIROCRATIC POLITIC THEORY

INTI TEORI POLITIK BIROKRATIK

• Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri dipengaruhi oleh aktor aktor kelompok politik yang ada di sekitar para pengambil keputusan.

• Keputusan luar negeri ditentukan oleh proses tawar menawar, bargaining position, dan kompromi yang disertai kompensasi antar kelompok – kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

• Dalam proses pengambilan keputusan luar negeri, terjadi tarik menarik kepentingan antar kelompok yang pada gilirannya akan lahir konsensus yang dianggap paling realistis oleh semua pihak.

• Oleh karena itu, para penganut teori ini menyarankan agar supaya penstudi HI mencermati siapa kelompok pengambil keputusan? Bagaimana kepentingannya? Apa saja yang dilakukan dalam lobby? Dan apa saja kompensasi antar kelompok terkait?. Apabila ini dilakukan maka akan dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan merupakan permainan dari para birokrasi politik yang ada di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Mengapa politik luar negeri Indonesia Pada masa Orde Lama cenderung ke Timur / Sosialis?

BIROKRASI SOSIALIS

POLIT BIRO

PNI

PKI

Keputusan Indonesia Ke Timur

/ Sosialis

Mengapa politik luar negeri Indonesia Pada masa Orde Baru cenderung ke Barat?

Militer / TNI

Golkar

Birokrasi

Tim Ekonomi Mafia

Berkeley

Keputusan Indonesia Ke Barat

TEORI PROSES ORGANISASI /

ORGANIZATIONAL PROCESS THEORY

INTI TEORI PROSES ORGANISASI

• Proses Pengambilan keputusan luar negeri telah diatur berdasarkan SOP / Protap / mekanisme yuridis yang biasanya berlaku dalam suatu organisasi / lembaga / badan.

• Keputusan luar negeri lahir didasarkan pada aturan / mekanisme / alur / tingkatan organisasi yang biasanya terdapat dalam konstitusi dan UU luar negeri masing-masing negara.

• Setiap keputusan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebenarnya telah melalui proses yang berjenjang dan bertingkat di setiap badan / lembaga pemerintahan, mulai dari pejabat teknis, pejabat luar negeri, sampai dengan perdana menteri atau presiden,serta Parlemen.

Mengapa Indonesia Memutuskan Untuk Menyetujui Piagam Asean (Asean Charter)?

Keputusn Indonesia Menyetujui Piagam

Asean

•Dibahas di Kementrian Luar Negeri

•Dibentuk Tim Teknis di Kementrian Luar Negeri

•Dibahas dan diajukan kpd Pemerintah Oleh Menlu

•Dibahas di Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam oleh Presiden

•Presiden Memutuskan untuk Menyetujui Piagam Asean

•Dibahas oleh Komisi I DPR

•Dibentuk Panja Piagam Asean

•DPR secara paripurna / Pleno putuskan Meratifikasi Piagam Asean

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Proses Organisasional

Mengapa Indonesia menandatangani Perjanjian Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) dgn Singapura?

Keputusn Indonesia Tandatangani DCA

•Dibahas oleh Kementrian Pertahanan (Mabes TNI) dan Kementrian Luar Negeri

•Dibentuk Tim Perunding yang berdialog intensif dgn Singapura

•Presiden membahas DCA dgn jajaran Kemenkopolhukam

•Disepakati untuk menandatangani DCA dgn Singapura

•Meski marah dan timbulkan pro kontra, Komisi I DPR membahas DCA

•DPR secara Pleno meratifikasi DCA dgn Singapura

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Proses Organisasional

TEORI MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

/ TEORI MIC

INTI TEORI MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX

•TEORI INI LAHIR DAN BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT KETIKA MUNCUL PERANG DUNIA KEDUA DAN PERANG DINGIN, DIMANA KETIKA ITU MENGEMUKA BAHWA KETERLIBATAN AS DALAM PERANG DUNIA KEDUA DAN PERANG DINGIN DISEBABKAN OLEH DESAKAN / PENGARUH KELOMPOK INDUSTRIAWAN MILITER TERHADAP PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS

•TEORI INI MENYATAKAN BAHWA PERANG TERJADI KRN ADANYA PERSEKONGKOLAN ANTARA KOMUNITAS INDUSTRIAWAN SENJATA DGN PEMERINTAH /PENGAMBIL KEBIJAKAN AGR SPY SENJATA YG DIPRODUKSI DPT LAKU DI PASARAN

•PERANG YG MEMBUTUHKAN SENJATA TENTUNYA MENGUNTUNGKAN PARA PENGUSAHA SENJATA SHG BERHARAP AGR TERJADI PERANG DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA

•MENURUT TEORI MIC INI, SITUASI PERANG YG TERJADI DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA AKAN MENGUNTUNGKAN KOMUNITAS / KELOMPOK PENGUSAHA SENJATA SHG BERKEPENTINGAN AGAR SUPAYA PERANG TETAP TERJADI SHG SETIAP NEGARA MEMBUTUHKAN UTK MEMBELI SENJATA.

Mengapa Amerika Serikat

Melibatkan Diri Terjun

Dalam Perang di Vietnam?

Proses Pengambilan

Keputusan Luar Negeri

dipengaruhi oleh kelompok

/ komunitas pengusaha senjata /

kelompok bisnis militer

Amerika Serikat

Melibatkan diri dalam Perang di Vietnam karena

dorongan/pengaruh

pengusaha senjata AS

TEORI DELIBERASI

INTI TEORI DELIBERASI

• TEORI DELIBERASI AWALNYA BERASAL DARI RANAH / DOMAIN SOSIOLOGI, NAMUN PADA PERKEMBANGANNYA DIPAKAI SEBAGAI ALAT BANTU DALAM MENGANALISIS GEJALA / FENOMENA HUBUNGAN INTERNASIONAL.

• TEORI INI DIPERKENALKAN PERTAMA KALI OLEH JURGEN HABERMAS KEMUDIAN DIADOPSI OLEH PARA ILMUWAN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNTUK MENJELASKAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI SUATU NEGARA.

• MENURUT TEORI INI, PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DIAWALI OLEH ADANYA PERDEBATAN PUBLIK / WACANA PUBLIK DI MEDIA MASSA YANG DILONTARKAN OLEH UNIT/KELOMPOK DI DALAM PEMERINTAHAN KEMUDIAN DIRESPONS / DITANGGAPI OLEH UNIT / KELOMPOK DI LUAR PEMERINTAHAN.

• KELOMPOK MEDIA MASSA BIASANYA MEMAINKAN PERAN PENTING DALAM MENJADI KATALISATOR / JEMBATAN / CORONG UNTUK MEWACANAKAN PENDAPAT / IDE / GAGASAN DARI MASING-MASING KELOMPOK TERHADAP MATERI / ISI KEBIJAKAN YANG AKAN DIAMBIL.

• PROSES WACANA, POLEMIK, PERDEBATAN, DAN PRO KONTRA DI DEPAN PUBLIK ANTAR KELOMPOK POLITIK INILAH YANG KEMUDIAN DISEBUT DGN DELIBERASI. PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI DIAMBIL BERDASARKAN OPINI PUBLIK YN BERKEMBANG ANTAR KELOMPOK POLITIK.

Mengapa

Gus Dur Mengurungkan

gagasannya untuk

membuka hubungan diplomatik

dengan Israel?

Arena wacana

Utk Deliberasi

Kelompok di luar

pemerintahan

Kelompok di dalam

pemerintahan

Media massa

sbg katalisa

tor

Gus Dur Memutuskan untuk membata

lkan hubungan diplomati

k dgn Israel

Lembaga kepresiden, deplu, PKB,

dll

PK, PAN, Muhammadiy

ah, HTI, FPI, dll