5. Strategi Perumusan Tujuan Dan Sasaran

STRATEGI PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Bappeda dilakukan dengan menganalisa lingkungan internal (ALI) dan analisa lingkungan eksternal (ALE) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi setiap aktivitas proses perencanaan. Selajutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut dilakukan analisa SWOT sehingga diperoleh faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan.

5.1.

Kajian Lingkungan Strategis Untuk mendapatkan hasil suatu pembangunan yang baik sangat

diperlukan suatu proses penyusunan perencanaan yang matang. Salah satu tahap proses penyusunannya adalah dengan menjabarkan strategi dan program pembangunan itu sendiri. Dalam hal menentukan isu strategi

prioritas ini digunakan analisa SWOT terhadap lingkungan internal dan ekternal yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan visi dan misi Bappeda.

5.1.1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) Analisa Lingkungan Internal dilakukan dengan fokus mencermati terhadap lilngkungan internal Bappeda sendiri dalam menilai atau

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Bappeda, yaitu 1. Kekuatan (Strength) a. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor. b. Tersedianya tenaga perencanaan dengan kualifikasi yang baik. c. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal.

Renstra BAPPEDA Agam 2010 - 2015

1

d. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat 2. Kelemahan (Weakness) a. Sarana dan Prasarana belum memadai b. Kurangnya tenaga staf c. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. d. Kurangnya anggaran

5.1.2. Analisa Lingkungan Ekternal (ALE) Analisa Lingkungan Ekternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan Bappeda baik itu berupa peluang maupun tantangan yang juga akan mempengaruhi kinerja Bappeda, yaitu ; 1. Peluang (Opportunities) a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2005, peraturan-peraturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah. b. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. c. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 2. Tantangan (Threat) a. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah b. Adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. d. Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan

dokumen perencanaan pembangunan. 5.2. Asumsi Dari analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal diatas dilakukan perumusan asumsi melalui pembobotan faktor-faktor lingkungan internal (ALI) dan ekternal (ALE) sebagai berikut :


2

Tabel 5.1. Perumusan asumsi prioritas melalui pembobotan ALI & ALE. Bobot (B) Rating Skor (R) BxR

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Kekuatan (Sterngth) Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor Tersedianya tenaga perencanaan dengan kualifikasi yang baik Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat Kelemahan (Weakness) Sarana dan Prasarana belum memadai. Kurangnya tenaga staf. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. Kurangnya anggaran. Peluang (Opportunities) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, peraturanperaturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tantangan (Threat). Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah Adanya perubahan-perubahan peraturan perundangundangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan. Keterangan : Klasifikasi nilai rating ; 4 = sangat penting

Prioritas

0,20 0,10 0,15 0,05 0,20 0,05 0,15 0,10

4 3 3 2 3 4 3 3

0,80 0,30 0,45 0,10 0,60 0,20 0,45 0,30

I III II IV I IV II III

0,20 0,15 0,10 0,05

4 3 3 2

0,80 0,45 0,30 0,20

I II III IV

0,20 0,10 0,15 0,05

2 2 3 2

0,40 0,20 0,45 0,10

II III I IV

2 = cukup penting


3

3 = Penting

1 = tidak penting.

Dari perumusan melalui pembobotan ALI dan ALE diatas diperoleh asumsi faktor-faktor yang dominan mempengaruhi proses perencanaan sebagai berikut : a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2005, peraturan-peraturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah. b. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor. c. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. d. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. e. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. f. Sarana dan Prasarana belum memadai. g. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah. h. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. 5.2.1 Analisis SWOT dan Faktor Penentu Keberhasilan Untuk memperoleh formulasi strategi dan prioritas yang tepat, digunakan analisis SWOT, yang telah diawali dengan dengan

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, kemudian dilakukan pembobotan dari keterkaitan masing-masing strategi dengan Visi, misi dan nilai-nilai, seperti pada tabel 2 berikut: Tabel 5.2. Model Metriks Analisis SWOT Renstra Bappeda.


4

Faktor Internal

Faktor Eksternal Peluang ( P) 1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005, peraturan-peraturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah. 2. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kekuatan (K) 1. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor. 2. Tersedianya tenaga perencanaan dengan kualifikasi yang baik. 3. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. 4. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat.

Kelemahan (L) 1. Sarana dan Prasarana belum memadai 2. Kurangnya tenaga staf 3. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. 4. Kurangnya anggaran

Strategi KP 1. Peningkatan efektifitas perencanaan program pembangunan. 2. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. 3. Peningkatan kerjasama antar daerah, antar instansi/lembaga dan masyarakat. 4. Peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Strategi LP 1. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan profesionalisme tenaga perencana pembangunan. 3. Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan. 4. Pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kelemahan ( L ) 1. Sarana dan Prasarana belum memadai 2. Kurangnya tenaga staf 3. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. 4. Kurangnya anggaran.

Faktor Internal

Faktor Eksternal Tantangan ( T ) 1. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah 2. Adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. 4. Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan.

Kekuatan ( K ) 1. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor. 2. Tersedianya tenaga perencanaan dengan kualifikasi yang baik. 3. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. 4. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat. Strategi KT 1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 2. Peningkatan jumlah dokumen pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan (e-gov). 4. Peningkatan konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan.

Strategi LT 1. Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana. 2. Penyempurnaan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan. 3. Penyiapan pedoman penunjang peraturan perencanaan pembangunan. 4. Peningkatan kepastian hukum dan penegasan pelaksanaan dokumen perencanaan (Perda, Perbup).


5

Hasil dari strategi KP, LP, KT dan LT kemudian dianalisis keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai yang menghasilkan faktor penentu keberhasilan (critical success faktor) dari strategi yang akan dikembangkan, seperti tercantum pada Tabel 3 berikut :

Tabel 5.3 : Analisis Faktor Penentu Keberhasilan ( FPK )Strategi Strategi KP 1. Peningkatan efektifitas perencanaan program pembangunan. 2. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. 3. ingkatan kerjasama antar daerah, antar instansi/lembaga dan masyarakat. 4. Peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi LP 1. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan profesionalisme tenaga perencana pembangunan. 3. Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan. 4. Pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Strategi KT 1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 2. Peningkatan jumlah dokumen pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan (e-gov). 4. Peningkatan konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan. Strategi LT 1. ingkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana. 2. Penyempurnaan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan. Vis i 3 4 2 3 Kterkaitan dengan Misi Nilai-nilai 2 3 1 2 3 2 3 1 2 4 4 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 Nilai urutan ( FPK ) 19 (VI) 24 (I) 10 (XV) 17 (VIII) 22 (III) 23 (II) 11 (XIV) 9 (XVI)

1 2 4 1 2

4 2 2 1 2

4 4 2 1

4 4 2 1

3 3 1 2

3 3 1 1

2 3 1 1

3 2 2 1

1 2 1 1

2 2 1 1

4

3

2

4

3

2

1

2

21 (IV) 13 (XII) 12 (XIII) 18 (VII) 16 (IX) 20 (V)

3 2 3

2 2 2

2 2 3

1 1 3

1 1 2

2 2 1

1 1 2

1 1 2

3 4

2 4

2 2

2 3

2 2

2 2

1 1

2 2


6

Penyiapan pedoman penunjang peraturan 3 perencanaan pembangunan. 4. Peningkatan kepastian hukum dan penegasan pelaksanaan dokumen 4 perencanaan (Perda, Perbup). Keterangan : Klasifikasi nilai keterkaitan :

3.

2 3

2 2

2 4

1 3

2 2

1 1

1 2

14 (X) 21 (IV)

4 = Sangat terkait 3 = Berkaitan

2 = Cukup berkaitan 1 = Tidak berkaitan

Berdasarkan

analisa

tersebut,

maka

didapat

faktor

penentu

keberhasilan (FPK) pencapaian visi dan misi sebagai berikut : a. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. b. Peningkatan profesionalisme tenaga perencana pembangunan. c. Peningkatan pembangunan. d. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana perencanaan

pelaksanaan program pembangunan.


7

Documents

5. Strategi Perumusan Tujuan Dan Sasaran