Ekonomi Kelembagaan

Ekonomi KelembagaanTeori Ekonomi Biaya TransaksiSalah satu alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan adalah ekonomi biaya transaksi.

Alat analisis ini sering digunakan untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan.

Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi (transaksi), berarti semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain; demikian sebaliknya.

Meskipun begitu, alat analisis ini dalam operasionalisasi masih mengalami beberapa hambatan.Hambatan tersebut dapat dipilah dalam tiga level:

Secara teoritis masih belum terungkap secara tepat definisi dari biaya transaksi itu sendiri.

Setiap kegiatan (transaksi) ekonomi selalu bersifat spesifik sehingga variabel dari biaya transaksi juga berlaku secara khusus.

Meskipun definisi dan variabel sudah dapat dirumuskan dengan baik dan jelas, masalah yang muncul adalah bagaimana mengukurnya.Pengukuran ini merupakan isu yang sangat strategis karena akan menuntun kepada akurasi sebuah analisis kelembagaan.Definisi dan Makana Biaya TransaksiSecara spesifik, biaya transaksi pasar dapat dikelompokkansecara rinci sebagai berikut:

Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit dapat diartikan sebagai biaya untuk pencarian dan informasi)

Biaya untuk mengeksekusi kontrak (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan).

Biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban yang tertuan dalam kontrak.Biaya transaksi manajerial meliputi:Biaya penyusunan (setting-up), pemeliharaan, atau perubahan desain operasional.

Biaya menjalankan organisasi:Biaya InformasiBiaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah.

Biaya transaksi politik yaitu, biaya penawaran barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif dan dapat dianggap sebagai analogi dari biaya transaksi manajerial.Biaya penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal dan informal.Biaya untuk menjalankan politik biaya ini adalah pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas kekuasaan

Dalam kerangka relasi antara perubahan teknis dan kelembagaan, North dan Wallis (1994) memandang biaya transaksi sebagai biaya untuk lahan, tenaga kerja, kapital dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk mentransfer hak-hak kepemilikan dari satu atau kelompok orang ke pihak yang lain.

Mburu dan Birner menganggap biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dari penciptaan dan implementasi kesepakatan kelembagaan. Oleh karena itu, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya atas lahan, tenaga kerja, kapital, dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk memindahkan (transaction) secara fisik input menjadi outputLiteratur ekonomi biaya transaksi mengidentifikasi tiga biaya yang sangat penting dalam proses pertukaran (Dietrich, 1994:21):

Biaya yang muncul atas seluruh perbedaan yang terjadi belakangan setelah hubungan kontrak diputuskan dan biaya perencanaan untuk menyelesaikan bagaimana persoalan perbedaan tersebut harus diselesaikan.

Biaya negosiasi dengan pihak lain berkenaan dengan rencana yang dibuat.

Biaya pembuatan rencana yang dalam implementasinya dapat ditegakkan oleh pihak ketiga apabila terjadi perselihan.Dari sudut pandang yang lain, biaya transaksi dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante) dan setelah kontrak (ex-post).

Biaya transaksi ex-ante adalah biaya membuat draf, negosiasi, dan mengamankan kesepakatan.

Biaya transaksi ex-post meliputi biaya-biaya sebagai berikut:Biaya kegagalan adaptasi ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan yang telah dipersyaratkan.Biaya negosiasi yang terjadi jika upaya bilateral dilakukan untuk mengkoreksi penyimpangan setelah kontrak.Biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan.Biaya pengikatan agar komitmen yang telah dilakukan dapat dijamin.Rasionalitas Terbatas dan Perilaku OportunistisDua asumsi perilaku ketika analisis biaya transaksi beroperasi adalah rasionalitas terbatas (bounded rationality) dan perilaku oportunis (opportunistic) [Williamson, 1981b: 1545], yang secara umum termanifestasikan dalam wujud menghindari kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk-bentuk perilaku strategis lain; untuk menjelaskan pilihan sistem kontrak dan struktur kepemilikan perusahaan.

Bounded-rationality sendiri merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan (Williamson, 1973:317).Konsep bounded-rationality ini didasarkan pada dua prinsip:

Individu atau kelompok yang terdiri atas beberapa individu, memiliki batas-batas kemampuan untuk memproses dan menggunakan informasi yang tersedia. Kapasitas komputasi yang terbatas ini eksis karena kesulitan dalam memahami dan memanipulasi data yang terlibat dalam suatu situasi biasa (trivial). Ringkasnya, informasi yang tersedia sangat kompleks untuk dikelola; danTidak mungkin menyatakan bahwa semua negara di dunia dan semua hubungan sebab-akibat yang relevan dapat diidentifikasi dengan bersandarkan kepada kejadian sebelumnya.

Implikasinya, setiap pelaku ekonomi akan selalu menghadapi informasi yang tidak lengkap atau dengan kata lain terjadi ketidakpastian informasi.Perilaku oportunistis adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi.Menurut Williamson (dalam Kherallah dan Kirsten, 2001:12-13), selalu akan terjadi trade-off antara biaya koordinasi dan hierarki di dalam organisasi, antara biaya transaksi dan pembuatan kontrak di pasar.Trade-off tersebut bergantung kepada besarnya biaya transaksi. Untuk memudahkan atau menyulitkan pembuatan kontrak tersebut, bentuk-bentuk kontrak biasanya ditentukan oleh tingkat dan sifat biaya transaksi yang eksistensinya dipengaruhi oleh keberadaan informasi yang tidak sempurna.Dengan cara pandang ini, inti dari ekonomi biaya transaksi tidak lain adalah biaya-biaya yang muncul berkenaan dengan informasi.Lebih dalam lagi, North (1990b:27) menolak asumsi adanya informasi yang sempurna dan pertukaran tanpa biaya (costless exchange) yang dibuat oleh model pasar persaingan sempurna.

Sebaliknya, ia melihat adanya biaya transaksi dalam pertukaran akibat adanya informasi yang tidak sempurna.

North menyatakan bahwa biaya mencari informasi merupakan kunci dari biaya transaksi, yang terdiri atas biaya untuk mengerjakan pengukuran kelengkapan-kelengkapan yang dipertukarkan dan biaya untuk melindungi hak-hak kepemilikan da menegakkan kesepakatan.Oleh karena itu, agar pertukaran atau perdagangan dapat terjadi dengan biaya transaksi yang murah, masing-masing pelaku ekonomi harus mengeluarkan sumber daya dalam tiga wilayah yang tergolong kegiatan kontrak (Poulton, et al., 1998:12):

Mengukur atribut yang dapat dinilai sehingga proses pertukaran/transaksi terjadi.

Melindungi hak-hak terhadap barang dan jasa yang telah dipertukarkan.

Meregulasi dan menegakkan kesepakatan.Dengan begitu faktor paling penting yang mempengaruhi besaran biaya transaksi adalah sifat hak-hak kepemilikan di dalam masyarakat.Ahli-ahli kelembagaan baru (new institutionalist) percaya bahwa perubahan kesepakatan kelembagaan mengenai hak-hak kepemilikan akan memiliki dampak terhadap pencapaian ekonomi.Bagi aliran kelembagaan baru, begitu pula teori-teori tindakan kolektif, pemapanan, dan penegakan hak-hak kepemilikan swasta adalah sangat vital dalam pembentukan biaya transaksi dan untuk menjamin keamanan yang dibutuhkan bagi investasi jangka panjang.New Institutional Economics sangat memberikan perhatian kepada masalah hak kepemilikan karena jika tidak adanya jaminan hak-hak kepemilikan atau kemampuan menegakkan hak kepemilikan dengan biaya rendah dapat menjadi penyebab utama keterbelakangan suatu negara.Biaya Transaksi dan Efisiensi EkonomiTantangan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin kompleks.

Hal ini akan tercapai bila desain pembangunan kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan, yakni melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan (Poulton et al., 1998:12-13).Besaran biaya transaksi juga dapat terjadi karena adanya penyimpangan dalam wujud:

Penyimpangan atas lemahnya jaminan hak kepemilikanPenyimpangan pengukuran atas tugas yang kompleks dan prinsip yang beragam.Penyimpangan intertemporal, yang dapat berbentuk kontrak yang timpang, responsivitas waktu nyata, ketersembunyian informasi yang panjang, penyalahgunaan strategis.Penyimpangan yang muncul karena kelemahan dalam kebijakan kelembagaan yang berhubungan dengan pembangunan dan reformasi ekonomi.Kelemahan integritas, yang dirujuk oleh James Wilson (1989) sebagai sovereign transactions (Williamson, 1998:76).Akar dari seluruh masalah ini adalah informasi yang kurang sempurna.Kontraktor berusaha untuk membuat keputusan rasional, yang didasarkan atas informasi, tetapi dibatasi oleh kesenjangan informasi yang tersedia.Oleh karena itu biaya kontrak yang telah diidentifikasi oleh North ditambahkan oleh Williamson dengan biaya adaptasi. Biaya adaptasi ini meliputi:Biaya yang ditimbulkan ketika kontrak yang sudah terjadi mengalami perpindahan ke situasi suboptimal di bawah kondisi yang diharapkan.Biaya negosiasi untuk mendapatkan skema kontrak yang lebih baik dari pihak lain; danBiaya rbitrasi atau pergi ke pengadilan apabila terjadi sengketa.Relatif pentingnya perbedaan biaya yang diasosiasikan dengan transaksi tergantung kepada sifat transaksi tersebut.

Williamson (1981b:1546) mengompilasi tiga sifat utama dari transaksi yaitu:

Frekuensi

Ketidakpastian

Spesifitas asetDeterminan dan Variabel Biaya TransaksiMengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya transaksi menjadi penting untuk diketahui.Seperti diungkapkan oleh Zhang (2000:208) faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya transaksi pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga hal:What: the identity of bundle of rights

Who: to identitiy of agents involved in the exchanges

How: the institutions, technical and social, governing the exchange and how to organize the exchanges

Dalam konteks variabel biaya transaksi pada level perusahaan, Strassmann (2002:7-8) mengklasifikasikan biaya transaksi dalam variabel-variabel berikut:Organisasi tenaga kerja dan penggunaMengolah informasiKoordinasi pemasokMemotivasi pelangganMengelola distributorMemuaskan pemegang saham dan peminjamFee, komisi, cukai dan pajakPenelitian dan pengembanganPemasaranPenjualManajemenIklanPelatihanBiaya-biaya teknologi informasiLaporan neraca keuangan yang telah diaudit

Dalam analisis ekonomi konvensional seluruh variabel tersebut dikategorikan sebagai biaya produksi.

Yang secara otomatis terpisah/tidak terkait dengan model kelembagaan yang di desain.

Hal ini justru makin mengaburkan cara penanganan perusahaan untuk mencapai efisiensi.