Upload
sampurnapatren
View
11
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pembangunan pasca 2015
Citation preview
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL PASCA 2015
DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN/ SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)
OKTOBER 2012
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL
PERKEMBANGAN MDGs
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN MDGs
• BAGI NEGARA BERKEMBANG:
Mendorong Perdebatan dan Polemik, tetapi tidaknyata-nyata mempengaruhi resource allocation
• BAGI NEGARA DONOR:
Menguatkan akan pentingnya melihat keberhasilan denganindikator yang terukur, dalam bidang yang diminati, jikabantuan ingin terus berlanjut
Source: Richard Manning. 2010. The Impact and Design of the MDGs: Some Reflections. Institute of
Development Studies (IDS) Bulletin 41.1
3
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERKEMBANGAN MDGS
• “It is a lot to ask of one legally toothless document, silent on the necessary steps to achieve its declared goals, to dramatically and observably change the course of global development -- however grand the signatories”
• “It is impossible to say with any certainty what was the impact of the MDGs”
• May well have played a role in increasing aid flows
• Weak available evidence, limited impact on policies in developing countries
Source: Charles Kenny and Andy Sumner. 2011. More Money or More Development: What Have the MDGs Achieved?
CGD Working Paper 278
4
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
STRATEGY PEMBANGUNAN GLOBAL KEDEPAN PASCA MDGs
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGY KEDEPAN
1. Menggunakan indikator MDGs yg sekarangdalam rangka menyelesaikan Pekerjaan Rumahyg belum selesai
Getting the job done
2. Mempertajam Indikator MDGs Saat Ini
Kemiskinan menggunakan 2 US $ PPP/hari
Malnutrition
Umur Harapan Hidup
Buta Huruf dan Pendidikan Menengah
Kesenjangan gender pada anak2 pra sekolah
6
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGY KEDEPAN
3. Menyusun Indikator Baru
Menambah Indikator Baru dalam rangkamelengkapi indikator yg ada
Indikator Penggunaan energi alternatif
Pelayanan Kesehatan Dasa
Perluasan Bidang
Human settlement Development
Ketahanan Pangan
Renewable Resources
Social Justice
7
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MDGs VERSI 2
8
Post-2015 Goals, Targets,
and Indicators
Background Paper
Paris, April 9-11, 2012
Barry Carin and Nicole
Bates-Eamer. CIGI.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9
Source: Oxfam. The 11 dimensions of the
social foundation are illustrative and are
based on governments’ priorities for Rio+20.
The nine dimensions of the environmental
ceiling are based on the planetary boundaries
set out by Rockström et al (2009b)
Contribution from
Oxfam:
“The Doughnut”
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
ISU KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMISKINAN SECARA GLOBAL
1995-2000, 75% orang miskin berada di Low Income Countries
2012-2015, 75 % orang miskin berada di Middle Income Countires
Phenomena Urban
Inequality flat, tetapi banyak negaramembaik
11
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TRENDS IN NUMBER OF LIC AND MIC COUNTRIES
Source: Andy Sumner. June 2012. Where Do The World’s Poor Live? A New Update. IDS WP 393
12
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
LOCATION OF PEOPLE LIVING BELOW $1.25 A DAY
millions
Source: Andy Sumner. June 2012. Where Do The World’s Poor Live?
A New Update. IDS WP 393
13
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
POVERTY IS URBANISING
Urban poverty
as a % of total poverty
Source: IFAD 2011
14
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA NASIONAL, PERDESAAN, DAN PERKOTAAN
15
18
.20
17
.42
16
.66
15
.97 1
7.7
5
16
.58
15
.42
14
.15
13
.33
12
.49
12
.36
11
.96
21
.1
20
.23
20
.11
19
.98 2
1.8
1
20
.37
18
.93
17
.35
16
.56
15
.72
15
.59
15
.12
14
.46
13
.57
12
.13
11
.68 1
3.4
7
12
.52
11
.65
10
.72
9.8
7
9.2
3
9.0
9
8.7
8
Maret Sept Maret
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nasional Desa Kota
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 16
INEQUALITY DI BEBERAPA NEGARA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17
Lebih banyak negaramengalami
perbaikan distribusipendapatan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
STRATEGY PENANGGULANGANKEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINANGLOBAL
Konsensus Politik Global:
Economic Growth, Social Equality, and Environmental Sustainability
Bapak Presiden RI
“The Agenda should promote Equitable Development, Sustainable Growth with Equity, and strengthened global partnership”
Zero Global poverty Rate by Mid 21st century
19
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BIGGEST ECONOMIES IN 1998 AND 2008 BY GDP (PPP) Rank 1998 Country Rank 2008 Country
1 USA 1 USA
2 Japan 2 China
3 China 3 Japan
4 Germany 4 India
5 France 5 Germany
6 UK 6 Russia
7 India 7 UK
8 Italy 8 France
9 Brazil 9 Brazil
10 Russia 10 Italy
11 Mexico 11 Mexico
12 Spain 12 Spain
13 Canada 13 Korea
14 Korea 14 Canada
15 Turkey 15 Turkey
16 Australia 16 Indonesia
17 Indonesia 17 Iran
18 Netherlands 18 Australia
Source: Juha Jokela. 2011. THE G-20: A PATHWAY TO EFFECTIVE MULTILATERALISM?
Institute for security Studies European Union Paris.
20
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINANGLOBAL
Meningkatkan Pendapatan Melalui
Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
Mengurangi Beban pengeluaran
Akses terhadap fasilitas dasar
Kesehatan
Pendidikan
Perumahan, air bersih, dan sanitasi
Ketahanan Pangan
Infrastruktur Ekonomi
21
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINANGLOBAL
Bagi Mereka yang Tidak Dapat MemanfaatkanPertumbuhan Ekonomi:
Progresive Social Policy
Limited Affirmative Action
22
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pembangunan berhasil membentuk Kelas MenengahNamun masih menyisakan Kelompok Miskin & Rentan
Pengeluaran/kapita(Rp/bulan)
ProporsiPenduduk (%)
JumlahPenduduk (Juta)
2003 2010 2003 2010
< 225 ribu 21.9 14 47.1 33.0
225 ribu - 360 ribu 40.4 29.3 86.9 69.1
360 ribu - 720 ribu 32.1 38.5 69.0 90.9
720 ribu - 1,1 juta 3.9 11.7 8.4 27.6
1,1 juta - 1,8 juta 1.3 5 2.8 11.8
1,8 juta - 3,6 juta 0.3 1.3 0.6 3.1
> 3,6 juta 0.1 0.2 0.2 0.5
Miskin & Rentan
KelasMenengah
Kaya
2424
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Terjadi Perbaikan EkonomiDengan Tantangan Baru
Pendapatan
per Capita (US$)772 922 1098 1186 1318 1663 1938 2270 2350 3005 3543
• Namun pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: (a) Dibandingkan
periode 1985-1995; (b) Dibandingkan negara lain seperti India dan Cina
• Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran,
namun kesenjangan meningkat
3.64.5 4.8 5
5.7 5.56.3 6
4.6
6.2 6.5
8.19.1 9.6 9.9 10.26 10.45
9.75
8.46 8.147.41
6.8
18.4 18.217.4
16.716.0
17.816.6
15.414.2
13.312.5
3332 32
33 33
3635
3738
41
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gini
Indeks (%)
Tingkat
Kemiskinan (%)
Pertumbuhan
Ekonomi (% p.a)
Tingkat
Pengangguran (%)
25
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
REKAP: TRIPLE-TRACK PROBLEM MISKIN – RENTAN - TIMPANG
Masyarakat hidup di bawah GK Bagaimana mengangkat mereka ke atas GK
Masyarakat tidak jauh dari GK Bagaimana menjaga supaya tidak jatuh
POVERTY
VULNERABILITY
Ketimpangan antardaerah, antarkelompok masyarakat Kebijakan redistributifINEQUALITY
26
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Singkatnya…
1. Tantangan Indonesia: miskin, rentan, timpang
2. Tugas Negara adalah Managing Opportunities –membantu seluruh masyarakat memanfaatkankesempatannya masing-masing
3. Program penanggulangan kemiskinan & perlindungan sosial
4. Penguatan komunitas melalui pemberdayaanmasyarakat agar dapat mengakses sumber dayaekonomi dan infrastuktur dasar seperti sanitasi danair bersih
5. Pertumbuhan yang inklusif
27
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROSES PEMBANGUNAN
Perbaikan KESEJAHTERAAN dimungkinkan jika ada pilihan. Karena itu PEMBANGUNAN adalah proses memperbanyak
PILIHAN bagi individu, rumah tangga, masyarakat. Namun, PILIHAN tidak akan berguna tanpa adanya
KESEMPATAN yang terbuka bagi individu, rumah tangga, masyarakat untuk memanfaatkannya
MEMPERBAIKI KESEJAHTERAAN
MENYEDIAKAN PILIHAN
MENYEDIAKAN KESEMPATAN
28
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tugas Negara:
Managing Opportunities– m e n a t a k e s e m p a t a n –
Tugas Pemerintah adalah menjamin agar seluruhmasyarakat dapat memanfaatkan/menata
kesempatannya masing-masing yang bersumber daripembangunan ekonomi
Social Opportunities Economic Opportunities
Keduanya ini adalah hak dasar dari seluruh warga negara Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa
29
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Karena itu, diperlukan adanya
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Perlindungan Sosial
Penguatan Komunitas
Pertumbuhan Ekonomi yang Dinikmati Merata
Seperangkat upaya Negara untuk menjamin bahwa kelompokMiskin & Rentan akan dapat terpenuhi haknya untuk
memanfaatkan dan menata berbagai kesempatan (opportunity) yang timbul sebagai buah pembangunan
30
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Perlindungan Sosial
Seperangkat upaya Negara untuk menjamin bahwa kelompokMiskin & Rentan akan dapat terpenuhi haknya untuk
memanfaatkan dan menata berbagai kesempatan(opportunity) yang timbul sebagai buah pembangunan
Perlindungan sosial berbasiskan hak
Penanggulangan kemiskinan berbasiskan peningkatanproduktivitas
31
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKANSASARAN
1. Program Bantuan Sosial Terpadu BerbasisIndividu atau Rumah Tangga (Klaster I)
2. Program Penanggulangan Kemiskinan BerbasisKomunitas (Klaster II)
3. Program Penanggulangan Kemiskinan BerbasisUsaha Mikro dan Kecil (Klaster III)
32
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DIMENSI HAK & PERLINDUNGANDalam konteks Program Pemerintah (saat ini)
ResikoKesehatan
(Seluruh peserta PKH otomatis
peserta Jamkesmas)
Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin
KeberlanjutanPendidikan
Kesehatan Dasar
Catastrophic
PKH
Pendidikan Dasar
Pendidikan Tinggi
Bantuan pendidikan
(Terintegrasi memastikan keberlanjutan jenjang, Seluruh peserta PKH otomatis mendapatkan bantuan pendidikan)
GuncanganEkonomi
Ketidakmampuan
Dampak kebijakan
RaskinPKH
Cash for work
Bantuan tunai
Pada kondisi krisis dimungkinkan program perlindungan lainnya
1
2
3
PKH(s/d SLTP)
Jamkesmas
3333
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan harusbersifat komplementer satu sama lain
• KEPESERTAAN – terintegrasi dengan Basis Data Terpadu
Kelompok yang paling miskin seyogyanya mendapatkan seluruhprogram secara utuh
• KETERPAUTAN SUBSTANSI PROGRAM –
Contoh: PKH–PNPM, atau PNPM–KUR
34
KOMPLEMENTARITAS
3434
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Dalam konteks Penanggulangan Kemiskinan danPerlindungan Sosial, pemenuhan dimensi Hak &
Perlindungan tadi haruslah dilakukan dengan tepat sasaran.
Untuk itu, kuncinya adalah:
Basis Data Terpadu (BDT)
Basis Data Terpadu (BDT) adalah data yang terintegrasi, bersumber dari kegiatan Pendataan PPLS 2011,
memungkinkan penetapan penerima (targeting) Program Perlindungan Sosial secara terpadu dan tepat sasaran.
3535
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
0
25
50
75
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pers
enta
sePe
ner
ima
Ba
ntu
an
Desil Konsumsi Rumah Tangga
Hanya sekitar 30% penduduk
miskin yang menerima ketiga
program perlindungan sosial
(Raskin, BLT, Jamkesmas)Raskin
BLT
Jamkesmas
Sumber: Susenas 2009
Efektifitas pentargetan setiap program dapatdiperbaiki apabila seluruh program
menggunakan basis data yang sama (unified)
EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA INI
DaerahPentargetanEfektif
3636
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PKH
• Dijalankan sebagai CCT, menujulayanan 3 juta RT (approx. 5% terendah) – Staf, MIS, IT
• Exit strategy *** Konsepresertifikasi
RASKIN
• Perbaikan targeting - mengurangiinclusion error. *** Kartu Raskin
• Perbaikan sosialisasi hak penerimaRaskin *** Kartu Raskin, Poster
• Pelibatan Pemda sebagai gardaterdepan distribusi Raskin
Isu Kebijakan (tingkat) Program*** Beberapa inisiatif yang dikembangkan TNP2K
JAMKESMAS
Perbaikan perhitungan aktuarial & desain institusional sebagai persiapanBPJS 2014 *** Studi
Integrasi Jamkesda
BSM
Perbaikan targeting – mengurangiinclusion error ***Kartu BSM
Mengubah periode pembayaranuntuk menjaring enrollment
Peningkatan nilai bantuan pendidikan
3737
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Basis Data TerpaduProgram Perlindungan Sosial
Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial
Kriteria kepesertaan untuk suatu
Program Perlindungan Sosial
ditetapkan oleh Menteri terkait
Kriteria diterapkan kepada Basis Data
Terpadu. Saat ini BDT memiliki
40% RT dengan kesejahteraan terendah
Dihasilkan daftar nama dan alamat
rumah tangga peserta masing-masing
program
Keberadaan satu basis data (unified) akan memperbaiki ketepatan sasaran setiap
Program Bantuan/Perlindungan Sosial. Saat ini BDT dikelola oleh Sekretariat TNP2K.
Penetapan Sasaran Penerima ProgramMenggunakan Basis Data Terpadu (BDT)
3838
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
CAKUPAN BASIS DATA TERPADU
Garis Kemiskinan
80% Garis Kemiskinan
125% Garis Kemiskinan
SangatMiskin
Miskin
HampirMiskin/Rentan
5%
11,96%
30 %
40 %Basis Data Terpadu berisikan daftar namadan alamat 40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah
3939
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Dikelola oleh Unit BDT-TNP2K, Basis Data terpadu sejak 2012 telahdigunakan oleh Jamkesmas, PKH, BSM, Raskin
• Jumlah permintaan data dari BDT periode Februari-Agustus 2012:
– Kementerian/Lembaga : 19 permintaan data
– Pemerintah Provinsi : 41 permintaan data
– Pemerintah Kab/Kota : 271 permintaan data
• Data nama & alamat disediakan untuk penyelenggaraan Program PemerintahPusat dan Daerah, dengan menghormati prinsip kerahasiaan data individu
• Sedang diupayakan untuk bekerjasama dengan database AdmindukKemdagri, dan database Financial Identification Number (FIN) Bank Indonesia
• Penanganan keluhan kepesertaan (exclusion error) Pekerjaan rumah besar
PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU
4040
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
• Akses kredit --- Salah kaprah!
• Layanan keuangan memberi kemampuan untuk menabung, income smoothing, menjadi salah satu coping mechanism menghadapi krisis
• Banyak program Pemerintah yang dapat digunakan sebagai mekanismememperkenalkan sistem keuangan (utamanya perbankan) kepadakelompok masyarakat miskin & rentan.
Pembayaran lewat bank untuk PKH, Bantuan Pendidikan, dll.
Financial Inclusion Sistem Keuangan Yang Inklusif – Layanan keuangan adalah HAK seluruhkelompok masyarakat, termasuk yang miskin & rentan
4141
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KONDISI TERKINI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TERIMA KASIH