satpolpp.rokanhulukab.go.idsatpolpp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA... · 2020. 7. 23. · DAFTAR ISI Daftar Isi i Daftar Tabel ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2016-2021

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran

9

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 26

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

33

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

36

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

36

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

38

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi 39

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 41

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

BAB VIII PENUTUP 51



ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Menurut Golongan/Kepangkatan

27

Tabel 2 Data Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Menurut Tingkat Pendidikan

27

Tabel 3 Data Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Menurut Tingkat Pendidikan

27

Tabel 4 Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut Jabatan

27

Tabel 5 Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

28

Tabel 6 Capaian Kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016

30

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-

2016 (dalam juta)

30

Tabel 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016

31

Tabel 9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021

41

Tabel 10 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2016-2021

43

Tabel 11 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

49



1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan

pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang

terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan, infrastruktur kesehatan,

infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan

ataupun ketertinggalan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang

ada di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karena Rokan Hulu

merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

Selain sebagai Kabupaten baru juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sumber

daya alamnya. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat diberbagai aspek kehidupan, untuk mencapai tujuan dimaksud

Pemerintah Daerah telah menetapkan landasan, arah dan kebijakan yang dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang telah disahkan, sebagai

acuan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan pada pencapaian

agenda pembangunan daerah yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM KAWASAN dengan

motto MEMBANGUN DESA MENATA KOTA DALAM SEBUAH KAWASAN STRATEGI

PEMBANGUNAN ROKAN HULU”. Sebagaimana yang akan dituangkan di dalam Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah selain ketersediaan

sumber daya, dana juga merupakan faktor penting dalam pembangunan. Dana yang besar,

sumber daya alam dan manusia yang memadai dan mendukung tidak akan dapat

menghasilkan suatu dampak atau hasil pembangunan yang berarti, bila tidak didukung oleh

suatu pengaturan, pengelolaan, pembatasan dan ketepatan atas pengalokasian sumber-

sumber serta pengontrolan/pengawasan yang terukur dan terarah. Untuk itu perencanaan

memegang peranan penting dalam proses awal pelaksanaan pembangunan.



2

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung

koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan

sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara

pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal

dan akuntabel.

Perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah

upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk

menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka

pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap

masyarakat adalah perumusan rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara partisipatif antara pimpinan dan seluruh

komponen organisasi untuk di implementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dengan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran dan lembaga/dinas instansi yang

berkaitan. Semangat kompetitif dan inovatif ini dan penguasaan ilmu serta teknologi oleh

seluruh aparatur perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan melalui penciptaan iklim



3

kerja yang kondusif dan organisasi yang terus belajar guna untuk memajukan Kabupaten

Rokan Hulu.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana

undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang

kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi

melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta

pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat

dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisifatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



4

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-

2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;



5

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-

2021;

24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran;

25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

26. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Rokan Hulu ini disusun sebagai sarana untuk mencapai dan mendukung penuh visi dan misi

Kabupaten Rokan Hulu dan sebagai satu pedoman yang mencerminkan arah, langkah dan

kegiatan yang akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam

upaya mencapai tujuan organisasi. Fokus utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan

menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan

berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Kemudian titik beratnya

berorientasi pada tindakan yang nyata, sistematik dan akuntabel untuk merespon isu-isu

strategis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Secara umum esensi dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada

saat ini, kemudian memprediksi dan memproyeksikan kondisi yang diinginkan di masa yang

akan datang dalam rangka peningkatan kinerja, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada pelaksanaan kinerjanya

nanti akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Rokan Hulu atas keberhasilan ataupun

kegagalannya.

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu dan

mendukung sepenuhnya visi dan misi tersebut ke dalam bentuk program yang lebih

terarah dan terukur;

2. Sebagai dokumen perencanaan komprehensif yang menjamin konsistensi perumusan

kondisi dan masalah daerah yang ada saat ini, perencanaan arah kebijakan, pembuatan

strategi, sampai kepada pemilihan program strategis yang sesuai guna mengatasi isu



6

yang berkembang sesuai kebutuhan daerah atas program-program dan kegiatan

pembangunan;

3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama

lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kinerja

Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan

Hulu pada tahun 2017 sampai dengan 2021;

4. Sebagai dasar bagi Bupati Rokan Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu pada setiap

akhir pelaksanaan tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, dimana peraturan perundang-undangan tersebut adalah salah satu pendekatan penting

untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas

dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan

daerah serta pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi kelembagaan perencanaan partisifatif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan dokumen rencana strategis Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran



7

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

3.2. Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif didalam matrik.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan program transisi untuk kurun waktu satu tahun dan membahas

kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan

tahunan.



8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar,

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan

Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008,tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. Dalam perkembangannya saat ini Kabupaten

Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa, luas wilayah Kabupaten

Rokan Hulu +8.521,69 Km2, dengan jumlah penduduk 501.584 orang terdiri dari 259.333

penduduk laki-laki (51,70%) dan 242.251 penduduk perempuan (48,30%).

Kabupaten Rokan Hulu disebelah Utara berbatas dengan Propinsi Sumatra Utara dan

Kabupaten Rokan Hilir sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan

Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatas dengan Propinsi

Sumatera Barat, dan disebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah salah satu lembaga teknis

daerah di Kabupaten Rokan Hulu yangresmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan

Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan amanat dari Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan berkembangnya implementasi peraturan perundang-undangan, struktur

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu mengalami perubahan dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai organisasi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh



9

seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan

Hulu, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:

1. Kepala Satuan;

2. Sekretaris, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari:

a. Seksi Penegakan;

b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

4. Bidang Operasional dan Pengamanan, terdiri dari:

a. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan;

b. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal;

c. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

a. Seksi Pemadaman dan Pengendalian;

b. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini;

c. Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun



10

2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk

membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dijabarkan

ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu:

1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penegakan

Peraturan Daerah, operasional dan pengamanan serta pemadam kebakaran dan

perlindungan masyarakat;

2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Penegakan

Peraturan Daerah, Bidang Operasional dan Pengamanan dan Bidang Pemadam

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang

Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Operasional dan Pengamanan dan Bidang

Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan

4) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan

mempunyai tugas melakukan urusan-urusan umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, melaksanakan penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi

dan pelaporanserta menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh unsur organisasi di

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang dijabarkan ke

dalam 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian;

2) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

3) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

5) Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan

6) Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

7) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



11

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian

Umum, Perlengkapan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan

perencanaan administrasi dan kepegawaian, pelayanan, koordinasi, urusan umum,

perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol serta

pembinaan/pengendalian dalam bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan serta

akuntansi dan tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan serta menyusun rencana

kebutuhan, melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan,

penghapusan, pengendalian dan inventarisasi barang inventaris, yang dijabarkan ke

dalam 22 (dua puluh dua) fungsi, yaitu:

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan

kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

2) Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran meliputi kehumasan,

keprotokolan, pelayanan tamu, penyedian peralatan, kebersihan kantor dan

kerapian dan kebersihan taman;

3) Menyelenggarakan proses surat menyurat, penggandaan dokumen, pendistribusian

surat dan daftar hadir;

4) Melaksanakan kegiatan adminsitrasi kepegawaian meliputi usulan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, kartu identitas

pegawai, formasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, cuti, mutasi, asuransi,

analisis jabatan, analisis beban kerja, SKP, DUK, perpanjangan SK PTT, Naskah

Dinas, Nota Dinas, SPT dan lainnya:

5) Menyiapkan rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

(RKBMD);

6) Koordinasi dan pengelolaan tatalaksana keuangan dan urusan perbendaharaan;

7) Koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

8) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan

penggunaan/pemanfaatan aset;

9) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghibahan dan

penghapusan aset;

10) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan aset;

11) Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan

aset;



12

12) Mengelola tata usaha keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

13) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan dan aset;

14) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

15) Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Perlengkapan

dan Keuangan serta Barang Milik Negara berdasarkan capaian pelaksanaan

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

16) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara

lisan agar tugas pokok terbagi habis;

17) Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

18) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

19) Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam

pembinaan dan peningkatan karier;

20) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan

tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku;

21) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

tugas fungsi; dan

22) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau

tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif

pilihan dalam pengambilan keputusan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan

penyusunan rencana stategis, program kerja dan kegiatan serta laporan keterangan

pertanggung jawaban yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran, yang dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu:

1) Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan kegiatan yang

menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

KebakaranKabupaten Rokan Hulu;

2) Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

3) Merencanakan dan melaksanakan penyusunan program berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan;



13

4) Melaksanakan penyusunanrencana kerja, program dan kegiatanSatuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

5) Melaksanakan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran;

6) Menyiapkan bahan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

7) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran;

8) Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan

dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

9) Menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan LAKIP dan LPPD sesuai data dan

kinerja yang dicapai setiap tahun;

10) Melaksanakan verifikasi internal usulan penyusunan program dan anggaran;

11) Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan penyusunan program dan

anggaran;

12) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

penyusunan program dan anggaran;

13) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan sistem informasi,

pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi;

14) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas;

15) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberikan arahan

baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang

tugasnya masing-masing dan membimbing para bawahan melaksanakan tugas agar

sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

16) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan guna

penyempurnaan lebih lanjut dan menilai kinerja para bawahan berdasarkan

ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan

karier;

17) Memberikan usulan dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui

telaaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaiaan suatu masalah;

18) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Subbagian perencanaan, evaluasi dan

pelaporan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun secara tertulis; dan



14

19) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan berkaitan

dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi sesuai dengan

peraturan dan perundangan yang berlaku.

3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris mempunyai tugas

merumuskan, mengkoordinasikan,merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan dibidang Penegakan Peraturan Daerah, yang

dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, yaitu:

1) Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang Penegakan Peraturan

Daerah;

2) Merencanakan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi Seksi

Penegakan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;

3) Merencanakan penegakan peraturan daerah;

4) Melakukan tindakan preventif non yustisial, penyelidikan dan penyidikan terhadap

ditemukannya dan atau patut diduga adanya pelanggaran Perda;

5) Merencanakan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-

undanganyang lebih tinggi;

6) Merencanakan pengembangan system jaringan dokumentasi dan informasi;

7) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan

Daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan

penyempurnaan lebih lanjut;





10) Melaporkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah

kepadaatasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan

evaluasi bagiatasan;



tugas fungsi;

12) Memberikan saran pertimbangan kepada Atasan tentang langkah-langkah atau


pilihan dalam pengambilan keputusan; dan



15




Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Daerah, dibantu oleh Kepala Seksi Penegakan, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Kepala Seksi Penegakan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas mempersiapkan,

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah,

yang dijabarkan ke dalam 16 (enam belas) fungsi, yaitu:

1) Mengelola Sekretariat PPNS;

2) Mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dalam upaya

penegakan Peraturan Daerah;

3) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dalam rangka penegakan Peraturan

Daerah;

4) Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan

penyelidikan,penyidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian sampai

dengan penyerahan berkas perkara;

5) Melakukan tindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran perda;

6) Melakukan penyelidikan terhadap ditemukannya dan atau patut diduga adanya

pelanggaran Perda;

7) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar

bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;

8) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi Penegakan

berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan


9) Memfasilitasi dan asistensi tugas seksi Penegakan dengan cara konsultasi,

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;

10) Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan cara disposisi dan secara lisan agar

tugas pokok terbagi habis;









16



tugas fungsi;



peraturan dan perundangan yang berlaku; dan




Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai

tugasmempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

kerjasama antar lembaga dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah, yang dijabarkan ke

dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:

1) Menyelenggarakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup kerjasama

antar lembaga;

2) Menginventarisir dan menelaah produk Hukum Daerah;

3) Mengkoordinasikan Produk Hukum Daerah dengan SKPD terkait;

4) Melaksanakan pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam rangka

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

5) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas seksi kerjasama

antar lembaga berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan

















17

tugas fungsi;dan




Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas

mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan

bimbingan dan penyuluhan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, yang dijabarkan

ke dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu:

1) Menyelenggarakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup bimbingan

dan penyuluhan;

2) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam

rangka penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;

4) Menyusun laporan lingkup kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka

penegakan Peraturan Daerah dan Perkada;














tugas fungsi; dan

11) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau



4. Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan, memiliki tugas membantu Kepala

Satuan dalam pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha, pengendalian jalannya



18

usaha serta pengawasan kegiatan proyek penanaman modal yang berada dalam wilayah

Kabupaten Rokan Hulu, menghimpundata modal yang ditempatkan, proyek penanaman

modal yang dilaksanakan, bidang dan jenis usaha yang dijalankan serta pelaporan

terhadap kegiatan penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) fungsi,

yaitu:

1) Menyelenggarakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Pengamanan, Seksi Pemantauan dan Tindak Internal dan

Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur;

2) Mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan tugas bidang operasional dan pengamanan;

3) Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional dan

pengamanan;

4) Merencanakan program kerja bidang operasional dan pengamanan yang meliputi

koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan

petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

5) Merencanakan penyelenggaraan operasional dan pengamanan;

6) Mengevaluasi tugas pembinaan Bidang Operasi dan Pengamanan berdasarkan

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;

7) Melaporkan pelaksanaan tugas peyelenggaraan operasional dan pengamanan

kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan

evaluasi bagi atasan; dan

8) Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Operasional dan Pengamanan

dibantu oleh Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan, Kepala Seksi

Pemantauan dan Tindak Internal dan Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan

mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan dalam upaya

penyelenggaraan tugas Bidang Operasional dan Pengamanan, yang dijabarkan ke dalam

20 (dua puluh) fungsi, yaitu:

1) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Ketentraman, ketertiban

umum dan pengamanan;



19


ketentraman, ketertiban umum dan pengamanan;

3) Menyiapkan Surat Tugas dan kebutuhan perlengkapan serta peralatan dalam

rangka teknis Operasional pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;

4) Memberikan arahan, petunjuk dan tujuan operasi ketentraman dan ketertiban

umum kepada bahawan;

5) Merumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pejabat/orang-orang

penting lainnya;

6) Menyiapkan perlengkapan serta peralatan dalam rangka pengamanan dan

pengawalan Pejabat/orang-orang penting lainnya;

7) Merumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah

Daerah/tempat-tempat penting lainnya;

8) Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja pejabat daerah;

9) Merencanakan dan menyusun jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas

pengamanan;

10) Menyelenggarakan pengolahan data kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan

pengamanan;

11) Menyelenggarakan pengamanan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu

VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

12) Menyelenggarakan operasional dan pengendalian unjuk rasa dalam rangka

ketentraman dan ketertiban umum;

13) Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan tempat-tempat penting dan

gedung/ aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

14) Menyelenggarakan patroli;


bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing masing;

16) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Operasi dan Pengamanan

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

17) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan secara rutin maupun berkala

sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

18) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, melaporkan memfasilitasi dan asistensi

tugas seksi Ketentraman, ketertiban Umum dan Pengamanan;



20

19) Melaporkan pelaksanaan tugas peyelenggaraan operasional dan pengamanan

kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan

evaluasi bagi atasan; dan

20) Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

peraturan perundang-undangan

Kepala Seksi Pemantauan dan Tindak Internal, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan mempunyai

tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas Seksi

Pemantauan dan tindak internal dalam upaya penyelenggaraan tugas bidang

Operasional dan Pengamanan, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) fungsi, yaitu:

1) Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Pemantauan dan Tindak

internal;


kegiatan pemantauan dan tindak internal;


bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

4) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Operasi dan Pengamanan

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

5) Melakukan Pemantauan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat

mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pengamanan aset;

6) Melakukan penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan

berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta -

emerintahan daerah;

7) Melaksanakan penegakkan kode etik profesi dan kelembagaan;

8) Melaksanakan pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan Kerusuhan massa;

9) Melaksanakan pengawasan terhadap anggota dalam rangka penegakan disiplin dan

meminimalisir kesalahan dan Kode etik;

10) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemantauan dan tindak

internal;

11) Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemantauan dan Tindak

Internal berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

penyempurnaannya;

12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang Operasi

dan Pengamanan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;



21

13) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, melaporkan memfasilitasi dan asistensi

tugas Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan

14) Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Pengamanan mempunyai

tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas Seksi

Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam upaya penyelenggaraan tugas bidang

operasional dan pengamanan, yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data dan

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Peningkatan Sumber Daya

Aparatur;

2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber daya

aparatur;

3) Melaksanakan kegiatan kesemaptaan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran;

4) Melaksanakan pembinaan kegiatan korsik dan marchingband;

5) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sumber daya

aparatur;



tugas fungsi;





peraturan dan perundangan yang berlaku; dan




5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris mempunyai

tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, dan mengevaluasi kegiatan

Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yang dijabarkan ke dalam 13

(tiga belas) fungsi, yaitu:



22

1) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

2) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Seksi pada Internal

bidang/antar bidang melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas;

4) Melaksanakan bantuan teknis upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

5) Merumuskan, menyusun, mengakomodir dan menyelenggarakan pendidikan

pelatihan perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat terlatih;

6) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem keamanan lingkungan serta

kegiatan sosial kemasyarakatan;

7) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyiapan dukungan Satlinmas untuk

pelaksanaan keamanan Pemilihan Umum, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan

Pemilukada;

8) Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan penyiapan pengerahan sumberdaya potensi

masyarakat dan Satlinmas dalam upaya bela negara dalam rangka pertahanan

Negara;

9) Membantu menyiapkan mobilisasi dan pengerahan Satlinmas dan potensi

masyarakat dalam penaggulangan bencana;

10) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan

masyarakat;

11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya

untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya; dan

13) Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan

Perlindungan Masyarakat dibantu oleh Kepala Seksi Pemadaman dan Pengendalian, Kepala

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini dan Kepala Seksi Pencegahan,

Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan.



23

Kepala Seksi Pemadaman dan Pengendalian, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan Pemadaman dan Pengendalian bencana kebakaran, yang dijabarkan ke dalam

16 (enam belas) fungsi, yaitu:

1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemadaman dan Pengendalian;

2) Menyusun kebijakan teknis di bidang pemadaman, pencegahan, pengendalian, dan

penanggulangan bahaya kebakaran

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman, pencegahan,

pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;

4) Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di bidang pemadaman,

pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;

5) Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;

6) Melaksanakan penilaian teknis Izin Bangunan dan penggunaan bahan Alat

Pemadam Api Ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;

7) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya

kebakaran;

8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Seksi Pemadaman dan

Pengendalian;














tugas fungsi;



pilihan dalam pengambilan keputusan;dan



24

16) Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kewaspadaan Dini, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi program kegiatan pertahun anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat dan

Kewaspadaan Dini berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan, yang dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu:

1) Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan

masyarakat;

2) Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan

masyarakat serta pengamanan swakarsa;

3) Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan

masyarakat dan pengamanan swakarsa;

4) Menyiapkan dan menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat dalam

rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;

5) Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk

penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;

6) Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan

satuan perlindungan masyarakat;

7) Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan

masyarakat;

8) Menyiapkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan fasilitasi kewaspadaan dini

masyarakat;

9) Menyiapkan database dan updating sistem informasi profile wilayah Rukun

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

10) Menyiapkan unit informasi yang dilengkapi sistem teknologi informasi yang

diperlukan dan memadai dalam rangka kewaspadaan dini;

11) Menyiapkan bentuk-bentuk fasilitasi bantuan dana, sarana dan prasarana yang

dibutuhkan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini;

12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peningkatan

kewaspadaan dini;







25










tugas fungsi; dan




Kepala Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan dan Perbekalan, berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan

Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi program kegiatananggaran Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Peralatan

dan Perbekalan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan, Penyelamatan, Perlengkapan dan

Perbekalan, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan

yang telah ditetapkan;

2) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan, mengolah data dan

informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pencegahan, Penyelamatan,

Perlengkapan dan Perbekalan;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang dalam rangka

perumusan system pengembangan kemampuan pencegahan dan penyelamatan;

4) Merencanakan kebutuhan peralatan dalam rangka pencegahan dan penyelamatan

bahaya kebakaran;

5) Melaksanakan pemeliharaan perlengkapan dan perbekalan;

6) Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan perlengkapan dan perbekalan;

7) Melaksanakan pengawasan terhadap perlengkapan dan perbekalan;

8) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk

operasional dalam penggunaan perlengkapan dan perbekalan;

9) Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan, Penyelamatan,

Perlengkapan dan Perbekalan;



26

10) Membina personil dalam rangka pencegahan, penyelamatan, perlengkapan dan

perbekalan;



tugas fungsi;

12) Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan

informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;











pilihan dalam pengambilan keputusan; dan




2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

a. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan pengambilan

kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia

pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun

kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara

efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi

terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga perlu dikelola sebagaimana

mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.

Peningkatan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup memadai merupakan

salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan

tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



27

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar masih

mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya.

Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih

terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya.

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan

golongan pegawai. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 513 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 51

orang dan Pegawai honorer sebanyak Honorer 462.

Tabel 1 Data Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut Golongan/Kepangkatan

Golongan A B C D Jumlah

II 1 1 11 - 32

III 3 2 5 4 14

IV 4 - 1 - 5

JUMLAH 51

Tabel 2 Data Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase

1 Pasca Sarjana (S2) 1 1,96

2 Sarjana (S1) 14 27,45

3 Diploma 3 (D3) 2 3,92

4 Setingkat SLTA 34 66,66

JUMLAH 51 100,00

Tabel 3 Data Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkatan Pendidikan Jumlah (orang) Persentase

1 Sarjana (S1) 10 2,16

2 Diploma 3 (D3) 8 1,73

3 Setingkat SLTA 444 96,10

JUMLAH 462 100.00

Tabel 4 Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut Jabatan

No Tingkatan Jabatan Jumlah (orang) Persentase

1 Eselon II 1 0,19

2 Eselon III 4 0,77

3 Eselon IV 11 2,14

4 Staf 497 96,88

JUMLAH 513 100,00



28

b. Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan

kualitas sumber daya manusianya saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga

menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai

kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala yang

merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi

tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan

ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan kualitas kinerja sumber daya

aparatur serta penunjang pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu saat ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No Jenis Barang Jumlah

1 Mobil dinas operasional 2 unit

2 Kendaraan dinas roda 6 2 unit



5 Printer 11unit

6 Televisi 9 unit

7 Hardisk eksternal 3 unit

8 Disk drive 7 unit

9 Mesin fotocopy 1 unit

10 Penghancur kertas 1 unit

11 Scanner 3 unit

12 Lemari arsip 3 unit

13 Filing kabinet 5 unit

14 Mesin potong rumput 1 unit

15 Power amplifier 1 unit

16 Loudspeaker 1 unit

17 Stand mic 1 unit

18 Camera film 2 unit

19 Digital parabola 2 unit

20 Handy talky 30 unit

21 Antena 5 unit

22 Senter 50 unit



29

23 Sangkur 32 unit

24 Pentungan 32 unit

25 Helm 32 unit

26 Temeng 32 unit

27 Mesin paramotor 1 unit

28 Parasur 1 unit

Total 275 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Rokan Hulu langsung menyentuh kemasyarakat berbagai program dan kegiatan yang

dilaksanakannya. Usaha melalui pendekatan terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan

yang berkembang dilapangan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan program dan

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu pencapaian kinerja pelayanan Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel

berikut:



30

Tabel 6 Capaian Kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Satuan

Target Renstra Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian tahun ke

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2106 2012 2013 2014 2015 2016

1 Rasio aparat tramtib terhadap jumlah penduduk

rasio 1:48 1:44 1:83 1:100 1:44 1:82 1:100 1:100 109 186 120 100

2 Angka kriminalitas kali 296 288 297 272 270 270 92 94 91

3 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat

kali 3 3 2 3 6 3 5 3 200 100 250 100

4 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

rasio 1:2067 1:2067 1:1200 1:1394 1:2885 1:2222 1:1394 1:1394 140 107 116 100

5 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

orang 3 144 181 144 3 144 144 0 100 100 80 0

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016 (dalam juta)

Uraian Anggaran Realisasi Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Rata-Rata Pertumbuhan

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 A R

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

Bantuan keuangan dari pemerintah



31

Belanja 12.787 11.505 13.471 15.458 14.340 11.722 10.952 13.221 15.805 14.278 91,67 95,20 98,14 102,24 99,57 310 511

Belanja Tidak Langsung

3.187 2.964 2.776 2.826 2.533 2.249 2.419 2.528 2.187 2.523 70,57 81,61 91,07 77,38 99,63 -131

55

Belanja pegawai

3.187 2.964 2.776 2.826 2.533 2.249 2.419 2.528 2.187 2.523 70,57 81,61 91,07 77,38 99,63 -131

55

Belanjan Langsung

9,600 8.541 10.695 12.632 11.807 9.473 8.533 10.692 13.618 11.754 98,67 99,91 99,97 107,80 99,56 441 456

Belanja pegawai

6.449 5.810 6.740 7.837 8.834 6.428 5.807 6.740 8.347 8.782 99,67 99,96 100 106,51 99,42 477 471

Belanja barang dan jasa

2,549 2.668 3.810 4.530 2.967 2.461 2.663 3.808 5.005 2.966 96,54 99,81 99,94 110,49 99,97 84 101

Belanja modal

601 62 143 264 5 583 62 143 264 5 97,01 100 99.76 99,96 100 -119 -116

Tabel 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio Capaian Pada Tahun tahun ke -

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tersedia

2576 stel

2576 stel

2576 stel

2576 stel

2576 stel

- - - - - - - - - -

Tersedia pos jaga/ ronda untuk meningkatlan keamanan

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 4 unit - - - - - - - - - -

Kesiapan Satlinmas PAM Pilgubri, Pileg, Pilpres dan Pemilukada

480 orang

480 orang

480 orang

480 orang

480 orang

- - - - - - - - - -

Kesiapan penanggulangan Bencana (SAR) bagi Satlinmas

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

- - - - - - - - - -

Meningkatnya kapasitas koordinator linmas kecamatan

160 orang

- 160 orang

- - - - - - - - - - - -

Penerapan manajemen linmas oleh kepala desa/lurah

160 orang

- - - - - - - - - - - - - -



32

Jumlah pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

- 16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

- 100%

100%

100%

100%

Jumlah kegiatan pengamanan kerja pimpinan serta tertibnya aksi unjuk rasa dapat dilaksanakan

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - 12 kali

12 kali 12 kali 12 kali - 100%

100%

100%

100%

Frekuensi kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

24 kali 24 kali 24 kali

24 kali

- - - - - - - - - -

Jumlah kegiatan jaga/piket rutin dalam rangka pengendalian pengamanan dilingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - 100%

100%

100%

100%

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap kegiatan Polisi Pamong Praja

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - - 1 kali - - - - 100%

- -

Jumlah pelatihan keterampilan, keahlian, kemampuan, ketangguhan serta jumlah aparat Polisi Pamong Praja yang dilatih

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali - - - - - - - - - -

Frekeunsi pemberantasan penyakit masyarakat

- 8 peratu

ran daerah

3 peratu

ran daerah

- - - - 272 kali

288 kali

80 kali - - - - -

Jumlah satpol pp yang dilatih 16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

16 kecam

atan

- - - - - - - - - -



33

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran

Perencanaan stategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan

kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats)

yang ada.

Berdasarkan analisis situasi perkembangan di atas, dilakukan identifikasi faktor-faktor

internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh

terhadap pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2016-2021. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan(Strength)

- Undang-undang Nomor25 Tahun 2004;

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;

- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016;

- Sumber daya manusia;

- Sarana dan prasarana;

- Dukungan anggaran;

- Kondisi Kerja yang produktif.

b. Kelemahan(Weaknesses)

- Kurangnya analisa lapangan (masyarakat) dalam menentukan kebijakan

operasional;

- Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;

- Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;

- Dukungan anggaran yang terbatas;

- Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.

c. Peluang (Opportinities)

- Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;

- Adanya pembinaan personil dan diklat;

- Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;

- Adanya kesempatan untuk peningkatan mengikuti diklat;

- Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.



34

d. Tantangan (Threts)

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;

- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;

- Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;

- Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;

- Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Berdasarkan iventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan

internal maupun lingkungan eksternal maka dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan

dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun strategi

berdasarkan Analisis SWOT, sebagai berikut:

a. Strategi “Strength-Opportunities” (SO)

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (strength) untuk

memanfaatkan peluang (opportunities) yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur

Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran secara profesional yang mumpuni sebagai

pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan

pemikiran yang jauh kedepan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada

peraturan perundangan yang berlaku.

b. Strategi “Strength-Threts” (ST)

Yaitu strategi memaksimalkan kekuatan (strength) untuk menghadapi tantangan

(threts) dengan mengupayakan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana

dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya

dengan masyarakat sebagai pelanggar sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan

maksimal yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.

c. Strategi “Weaknesses-Opportunities” (WO)

Strategi mengurangi kelemahan (weaknesses) untuk menentukan peluang

(opportunities), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta

dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (diklat penjenjangan maupun fungsional

yang diadakan) bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Rokan Hulu khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang undangan serta

kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai

ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu

dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

d. Strategi “Weaknesses-Threts” (WT)

Strategi meminimalkan kelemahan (weaknesses) untuk menghadapi tantangan (threts)

yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam

rangka penegakan Perda dan kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari instansi atasnya



35

dalam rangka pelayanan masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka

operasional.



36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan.

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat

perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Hal-hal yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping

itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak,

serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang

penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu or

Documents

satpolpp.rokanhulukab.go.idsatpolpp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA... · 2020. 7. 23. · DAFTAR ISI Daftar Isi i Daftar Tabel ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang