DAFTAR ISI...REVIEW RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018-2023 i DAFTAR ISI

REVIEW RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018-2023

i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Bab I. Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Metode Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari 4

1.5 Hubungan Renstra Kecamatan Magersari dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

7

1.6 Sistematika Penulisan 9

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto

13

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Magersari

13

2.1.1 Struktur Organisasi 13

2.2 Gambaran Umum Kelurahan 20

2.2.1 Struktur Organisasi 20

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 21

2.3 Sumber Daya Kecamatan Magersari 23

2.3.1 Komposisi Pegawai di Kantor Kecamatan Magersari 23

2.3.2 Sarana Prasarana Kerja Utama 25

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari 26

Tabel T-C. 23

Tabel T.C 24

26

27

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Magersari

28

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

32

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

34

3.2.1 Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 34

3.2.2 Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 35

3.3 Telaahan Renstra 38

REVIEW RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018-2023

ii

Bab IV. Tujuan Dan Sasaran 42

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 42

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan 48

Bab VI. Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan 50

Bab VII Penutup 57

RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018-2023

Bab I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya perubahan yang cepat di era

otonomi/desentralisasi telah menjadi peluang sekaligus tantangan yang

besar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan masyarakat terhadap

perubahan kearah yang lebih baik yang tercermin dalam proses pemilihan

Kepala Daerah secara langsung menjadi dasar yang kuat bagi terwujudnya

cita-cita reformasi di negara ini. Dengan ditetapkannya pasangan Walikota

dan Wakil Walikota terpilih Kota Mojokerto secara aman, tertib dan lancar

semakin memberikan keyakinan dan dorongan yang kuat bagi seluruh

stakeholders untuk bersama-sama seiring dan sejalan melaksanakan

pembangunan sesuai dengan peranannya masing-masing. Agar pelaksanaan

pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan

amanat UU. Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan

pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Dengan adanya draft awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah tahun 2018 - 2023 sebagai penjabaran dari visi

dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh

stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui

penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah

daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam

menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magersari tahun

2018 - 2023, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi dan

kebijakan Camat Magersari yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran

kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program

dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Serta bersinergi dengan visi misi

Visi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang akan diraih oleh Kepala Daerah

Terpilih.


Bab I - 2

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan

tuntutan perubahan yang dikenal dengan “Good Governance”. Tuntutan

tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring

berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik

serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan

konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk

mewujudkan “Good Governance” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya

yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Berpijak

pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan panduan yang digunakan

dalam penyelenggaraan pemerintah adalah Perencanaan Strategis

(RENSTRA). Secara spesifik RENSTRA merupakan rencana yang bersifat

strategis akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan

sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto.

Rencana Strategis Kecamatan Magersari meliputi uraian, tujuan,

sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis

dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki

organisasi Kecamatan Magersari yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan

yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan

aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat

Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Undanng-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Bab I - 3

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016

tentang Perangkat Daerah.


Standar Pelayanan Minimal.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.


Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal.


2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam

Negeri Di Kabupaten/Kota.


2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan..

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur 2005 – 2025.


Bab I - 4

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025.

17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mojokerto tahun 2018-2020.

18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2018 -

2023 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang tepat dalam dokumen

RENSTRA Daerah dan sebagai dasar/acuan Kecamatan Magersari untuk

menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2018 -

2023 yaitu : Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya

saing Daerah.

1.4. Metode Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Magersari Tahun 2018 - 2023

disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Kajian Implikasi Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih terhadap

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Magersari

- Penilaian keterkaitan program dalam Renstra Kecamatan Magersari

periode lalu.

- Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian

kinerja program Kecamatan Magersari periode lalu.

- Kesimpulan dampak program Kepala Daerah terpilih.

• Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan

Magersari

• Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah

baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada

periode lalu


Bab I - 5

• Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja

sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak ketiga

• Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana

tata ruang.

2. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Magersari

- Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kecamatan

Magersari.

- Kajian strategis terhadap lingkungan internal dan lingkungan

eksternal untuk menetapkan strategi dalam kelompok tujuan dan

kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Magersari.

- Penyusunan program sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk

program lokalitas dan program lintas Perangkat Daerah dan program

kewilayahan.

- Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan

serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

bersifat indikatif.

- Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan

rencana tata ruang.

3. Pembahasan forum Perangkat Daerah.

4. Penyampaian Rancangan Renstra Kecamatan Magersari kepada Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Kota sebagai masukan utama dalam

penyusunan Rancangan RPJMD Kota Mojokerto.


Bab I - 6

Gambaran tentang tahapan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan

Magersari adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1 : Bagan Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota

Gambar 1.2 : Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

Dokumen Renstra Kec. Mgr yang telah disahkan dg Kep. Camat Magersari

Kajian Implikasi Visi, Misi &

Program KD thd Tupoksi Kec. Mgr

Perumusan Visi dan Misi Kec.

Mgr

Kajian Internal & Eksternal

(Analisis SWOT)

Penetapan Strategi,

Tujuan dan Kebijakan

Perumusan Program (Kec.

Mgr Lintas OPD,

Kewilayahan)

Penyusunan Kegiatan dan Lokasi Kegiatan, dilengkapi : • Indikasi pendanaan

• Kerangka regulasi

• Kerangka anggaran

•

Rancangan Renstra Kec. Mgr (Visi, Misi, tujuan, strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan OPD)

Renstra Kec. Mgr

Pembahasan Forum OPD

Capaian keberhasilan & permasalahan

Tupoksi Kec. Mgr

Evaluasi Renstra Kec. Mgr

(Renstra periode lalu)

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

• Pendahuluan• Gambaran pelayanan SKPD• isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi• visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan • rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

• indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator

keluaran program dan PAGU per SKPD

Penelaahan RTRW

VerifikasiRancangan

Renstra SKPD dgn Rancangan Awal

RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra-

SKPD

RENSTRA-SKPD

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD berdasarkan

hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan

Akhir Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

sesuai

Tidaksesuai

PERDA ttg RPJMD

Penelaahan KLHS

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Prov


Bab I - 7

1.5. Hubungan Renstra Kecamatan Magersari dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Magersari tahun 2018 -

2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun)

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi,

tujuan strategi dan kebijakan : tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi

capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan

kegiatan pokok yang bersifat indikatif; dan menjadi pedoman bagi

penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan

Magersari.

Untuk lebih jelasnya hubungan Renstra Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

Catatan:

Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra PD

Renja - PD

R

APBD

RKA-

PD

APBD

Rincian

APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN SPPN

UU KN

Pemerintah Daerah

Dijabarkan


Bab I - 8

Gambar 1.3 : Hubungan Renstra Kecamatan Magersari dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Gambar 1.4 : Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah.

RPJMD

Renstra

SKPD

Renja

SKPD RKPD

KUA PPAS

PEDOMAN PENYUSUNAN

RKA-SKPD

RAPERDA

APBD

TAPD

RKA-SKPD

Dibahas

bersama DPRD

5 tahun

5 tahun

1 tahun 1 tahun

RKP

RPJM

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD dng KDH

1 tahun 1 tahun

5 tahun

1 tahun

APBD

Dibahas ber-sama DPRD

DPA

TAPKIN

Dibahas bersama

DPRD

Penetapan IKU

Sistem AKIP Pemerintahan Daerah

LAKIP &

Laporan Keuangan


Bab I - 9

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Magersari Tahun 2018

- 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Metode Penyusunan Renstra Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto, Hubungan Renstra Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAGERSARI KOTA

MOJOKERTO

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto periode sebelumnya, mengemukakan capaian

program prioritas Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang

telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto,

struktur organisasi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto,

serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon

dibawah kepala Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto (proses, prosedur, mekanisme).


Bab I - 10

2.2 Sumber Daya Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya

yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas

dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ( PD ).

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berdasarkan

sasaran/target Renstra Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan/atau indikator

lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi

oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, hasil telaahan

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran

kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-

permasalahan pelayanan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang terkait dengan

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala


Bab I - 11

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi


Mojokerto, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu

bahan perumusan isu strategis pelayanan Kecamatan


3.3 Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor

penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto yang mempengaruhi


Mojokerto ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari

pelayanan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto;

3. implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto; dan

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto


Bab I - 12

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu

strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi

tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun

rencana.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan


Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto .

4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan kebijakan Kecamatan Magersari Kota

Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

sebagaimana dihasilkan dari T-C. 27. (Perumusan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN MAGERSARI KOTA

MOJOKERTO PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasarn RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Dan pada bab terakhir ini berisikan tentang Program Transisi

dan Kaidah Pelaksanaan.


Bab II - 13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAGERSARI

KOTA MOJOKERTO

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Magersari

Kecamatan Magersari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta

diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “

Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik

dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan “.

2.1.1 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Magersari adalah salah satu Lembaga

Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang

Pemerintah Kota Mojokerto . Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto

Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, pada Bab II tentang Susunan

Organisasi, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris ;

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c. Seksi Tata Pemerintahan ;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

e. Seksi Perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;

f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;

g. Kelompok jabatan fungsional.

Uraian Tugas masing-masing antara lain :

1) Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;


Bab II - 14

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum ;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota ;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan

umum ;

f. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;

h. Melaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah

Daerah yang ada di kecamatan ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang sesuai peraturan perundang – undangan.

Selain tugas tersebut diatas, Camat melaksanakan Tugas yang dilimpahkan

oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Kota.

2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Penyusunan

Perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan

mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan

dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rwncana Kerja

(RENJA);

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

c. Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan Dokumen Perubahan Pelakaksanaan Anggaran (DPPA);

d. Penyusnan Perjanjian Kinerja (PK);

e. Pelaksanaan dan Pembinaan Ketatausahaan, Ketatalaksanaan dan

Kearsipan;

f. Pengelolaan urusan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepustakaan;

g. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga;

h. Pelaksanaan administrasi dan Pembinaan Kepegawaian;

i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;


Bab II - 15

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

l. Pengelolaan Anggaran Belanja;

m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

n. Pelaksanaan Verifikasi SPJ keuangan;

o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan

Standar Operasional Prosedur (SOP);

q. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

r. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggaran secara periodik yang bertujuan

untuk memperbaiki kualitas layanan;

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah;

u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pok dan fungsi; dan

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas

pokonya.

Sekretariat terdiri atas :

a. Sekretaris;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

(1) Penyusunan RENSTRA dan RENJA;

(2) Penyusunan RKA;

(3) Penyusunan dan Pelaksanaan DPA dan DPPA;

(4) Penyusunan PK;

(5) Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Pelaksanaan Program

dan Kegiatan;

(6) Penyusunan dan Pelaksanaan SPP dan SOP;

(7) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan;

(8) Pelaksanaan Verifikasi SPJ Keuangan;

(9) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

(10) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran

dan akhir tahun;


Bab II - 16

(11) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan Pembayaran Gaji

Pegawai;

(12) Pelaksanaan SPI;

(13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi ; dan

(14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokonya.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

(1) Pelaksanaan DPA dan DPPA;

(2) Pelaksanaan Ketatusahaan, Ketatalaksanaan dan Kearsipan;

(3) Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;

(4) Pelaksanaan Kehumasan, Keprotokolan dan Kepustakaan;

(5) Pelaksanaan urusan Rumah Tangga;

(6) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset

tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

(7) Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

(8) Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan

pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas layanan;

(9) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan publik secara berkala melalui Website

Pemerintah Daerah;

(10) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang milik daerah yang

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi;

(11) Pelaksanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah ;

(12) Pelaksanaan SPI;

(13) Pengevaluasian dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan

fungsi; dan

(14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokonya.

Sub. Bagian-sub Bagian dimaksud masing-masing dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris.


Bab II - 17

3) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang tata

pemerintahan;

b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,

kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil;

c. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi social politik dan

kemasyarakatan, ideology Negara dan kesatuan bangsa serta membantu

pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;

d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan

keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata

pemerintahan;

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang

ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggraaan ketentraman dan

ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat;

c. Melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah

serta ketentuan dan peraturan perundang - undangan lainnya;

d. Melaksanakan Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya

gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penjagaan rumah

jabatan Camat;

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Negara Indonesia dan Pemuka Agama

mengenai Program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;

f. Menyiapkan bahan evaluasin dan menyusun laporan dibidang

ketentraman dan ketertiban;


Bab II - 18

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,


pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

5) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang

perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;

b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka

meningkatkan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kekayaan dan inventarisasi

kelurahan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan

sanitasi lingkungan;

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang




pelaknsanaan tuas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang social dan

pemberdayaan masyarakat;

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang social,

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;

c. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

d. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan

dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di keluraan dan

kecamatan;


Bab II - 19

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

f. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang social dan




pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Untuk mengoptimalkan kinerja Kecamatan dalam membantu penyelenggaraan

pemerintahan maka, Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu

oleh Kelurahan - kelurahan.

CAMAT

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN PERENCANAAN &

KEUANGAN

SUB. BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PEREKONOMIAN,

FISIK DAN PRASARANA

WILAYAH

SEKSI SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LURAH


Bab II - 20

2. 2 Gambaran Umum Kelurahan

Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pelaksanaan teknisnya diatur

dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Magersari dalam melaksanakan fungsinya membawahi 6

(enam) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Gunung Gedangan

2. Kelurahan Kedundung

3. Kelurahan Balongsari

4. Kelurahan Gedongan

5. Kelurahan Magersari

6. Kelurahan Wates

2.2. 1 Struktur Organisasi

Kelurahan menjadi bagian pengaturan dalam Peraturan

Pemerintah ini dikarenakan kedudukannya dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kelurahan bukan

lagi merupakat perangkat daerah, namun Kelurahan merupakan

Perangkat Kecamatan.

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

a) Lurah ;

b) Sekretaris ;

c) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

d) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;

e) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah ;

f) Kelompok Jabatan Fungsional


Bab II - 21

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi

berikut :

Gambar 2.2 : Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

2.2. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang bertugs

membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Tugas dan Fungsi Lurah :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat Kelurahan mempunyai Tugas :

a. Melaksanakan Penyusunan Program;

b. Pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan Tata Naskah Dinas,

Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Kerumahtanggaan;

c. Mengkoordinasikan secara tehnis dan administratif pelaksanaan kegiatan

kelurahan; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang

tugasnya.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan maka

terdapat Seksi-seksi.

SEKRETARIAT

SEKSI TATA PEMERINTAHAN,

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA

WILAYAH

SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

LURAH

KELOMPOK JABATN FUNGSIONAL


Bab II - 22

Seksi - Seksi

1) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan

masyarakat;

c. Melakukan pelayanan di bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman

dan Ketertiban Umum;

d. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala

Daerah dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden;

e. Membantu Pelaksanaan Tugas dibidang Keagrariaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Membantu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administrasi

perlindungan masyarakat;

g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai


2) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai

tugas :


perekonomian, fisik dan prasaran wilayah;

b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian,

pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya

dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian

masyarakat;

c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kekayaan dan

inventarisasi kelurahan;

d. Menyiapkan bahan pembinaan Kebersihan, Keindahan,

Pertamanan dan Sanitasi lingkungan;

e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;




Bab II - 23


lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;



3) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :


sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan dibidang sosial,

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;

c. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan keagamaan,

pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

d. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partsipasi

masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan kelurahan dan kecamatan;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan

terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan



sosial dan pemberdayaan masyarakat;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas;



2.3 Sumber Daya Kecamatan Magersari

2.3.1 Komposisi Pegawai di kantor Kecamatan Magersari

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Magersari Kota Mojokerto didukung dengan sumber daya

yang telah sesuai. Berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang

tersedia sampai dengan saat ini sebanyak 16 orang Pegawai Negeri Sipil.

Komposisi di lingkup Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :


Bab II - 24

a) Berdasarkan Jabatan

NO NAMA JABATAN ESELON JUMLAH

1 Camat III.a 1

2 Sekretaris Camat IV.a 1

3 Lurah IV.a 6

4 Kepala Seksi di Kecamatan IV.a 3

5 Kepala Sub Bagian IV.b 2

6 Sekretaris Kelurahan IV.b 6

7 Kepala Seksi di Kelurahan IV.b 18

Data per Januari 2019

b) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Yang Ditamatkan

NO Tingkat Pendidikan JUMLAH

1 S- 2 2

2 S- 1 30

3 Diploma 3

4 SLTA 21

5 SLTP 11

6 SD -

Jumlah 67


c) Berdasarkan Pendidikan Penjejangan

NO NAMA JABATAN JUMLAH

1 Sepama/Diklatpim III 1

2 Adum / Diklatpim IV 33

Jumlah 34



Bab II - 25

2.3.2 Sarana Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan

Kerja Utama di Kecamatan Magersari meliputi Gedung Sarana

Perkantoran antara lain :

1) Rumah Dinas Camat

2) Ruang Rapat

3) Gedung Pertemuan

4) Ruang Kerja Camat

5) Ruang Kerja Sekretariat

6) Ruang Kerja Seksi

7) Ruang Kerja Sub bagian

8) Ruang Pelayanan

9) Mushola

10) Kamar mandi dan WC

11) Dapur

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua

yang ada di Kantor Kecamatan Magersari yang sekarang ini adalah :

Roda empat sebanyak 1 (Satu) buah dengan rincian :

• 1 unit Toyota Avanza Tahun 2017

Roda dua sebanyak 3 (Tiga) buah dengan rincian :

• 1 unit Honda Supra Tahun 2003

• 1 unit Suzuki Shogun Tahun 2005

• 1 unit Yamaha Vixion New Tahun 2014

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer

sejumlah 6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan

peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas

maupun kualitas.


Bab II - 26


Bab II - 27


Bab II - 28

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Magersari

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Mobilisasi penduduk pendatang yang cukup tinggi terutama di

kawasan perkotaan diiringi dengan pertumbuhan perumahan yang

dibangun oleh para developer sehingga dikawatirkan dapat

mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat

individualis;

2. Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga

menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang murah,

mudah, cepat, akurat dan efektif;

3. Apriori dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;

4. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan

arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

5. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif

sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk

angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan,

meliputi :

1. Adanya perkembangan Tekhnologi Informasi dengan pemanfaatan

jaringan internet yang semakin pesat;

2. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan

penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan

umum lain dari Walikota kepada Camat;

3. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan)

dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta

pencapaian tujuan;

4. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada

dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh


Bab II - 29

masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat

serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

5. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan

pelatihan;

6. Ketersediaan anggaran lintas Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Mojokerto dalam penyelenggaraan pembanguan;

7. Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong

perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur

wilayah;

8. Posisi wilayah yang strategis yakni bagian dari kawasan hinterland

Gerbangkertosusila yang menjadi penyanggah ibu kota provinsi Jawa

Timur.

Matrik SWOT

Strength ( Kekuatan Internal Organisasi )

1. Kualitas sumber daya manusia yang ada.

2. Tersedianya sarana dan prasarana perencanaan.

3. Sarana prasarana kantor yang cukup memadai.

Weakness (Kelemahan Internal

Organisasi)

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2. Kurang cepatnya pelayanan pengurusan surat-menyurat mulai di tingkat kelurahan dan kecamatan;

3. Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk;

4. Membantu mempercepat pencapaian target pembayaran PBB yang masih rendah;

5. Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.

Opportunitiy (Peluang Eksternal yg ada)

1. Adanya perkembangan

Tekhnologi Informasi dengan pemanfaatan

STRATEGI SO = Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yg ada

1. Memanfaatkan jaringan internet untuk penyampaian informasi publik dan sarana

STRATEGI WO = Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari

peluang yang ada

1. Menambah personil/pegawai di Kecamatan.

FAKTOR

EKSTERNAL

FAKTOR

INTERNAL


Bab II - 30

jaringan internet yang semakin pesat

2. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat;

3. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

4. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

5. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

6. Ketersediaan anggaran lintas PD Pemerintah Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pembanguan;

7. Posisi wilayah yang strategis yakni bagian dari kawasan hinterland Gerbangkertosusila yang menjadi penyanggah ibu kota provinsi Surabaya.

pendukung kerja .

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.

3. Mendukung dan memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial kemasyarakatan.

4. Memberikan pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan pasti kepada masyarakat

5. Melakukan koordinasi yang baik dengan PD lain dalam rangka pencapaian keberhasilan program / kegiatan pembangunan

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Berperan aktif dalam mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat/bintek maupun seminar yang diadakan oleh Pemkot.

3. Membangun akses/sistem jaringan data kependudukan yang online dan update mulai dari tingkat kelurahan/kecamatan sampai Dispenduk.

4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak/PBB melalui sosialisasi maupun pemberian hadiah.

5. Membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat baik melalui forum formal maupun informal

Threat (Ancaman

Eksternal yg ada )

1. Mobilisasi penduduk

pendatang yang cukup tinggi dengan pertumbuhan perumahan yang

Strategi ST = Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman

1. Mendorong pembinaan kepada masyarakat untuk tetap aktif dalam mengadakan kegiatan pertemuan rutin warga,

Strategi WT = Daftar untuk memperkecil kelemahan dan

menghindari ancaman

1. Penyelarasan pandangan/ visi antara PD dengan masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan melalui


Bab II - 31

dibangun oleh para developer muncul kecenderungan sifat-sifat individualis;

2. masyarakat menuntut pelayanan administrasi yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif.

3. Apriori dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;

4. Demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

5. Semakin meningkatnya pengangguran usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

kerja bakti dan lain2. 2. Memberikan sosialisasi

bersama instansi terkait untuk mengembangkan kelestarian lingkungan dan gaya hidup sehat.

3. Memberikan pelayanan yang cepat selesai 2 jam dalam pengurusan surat menyurat

4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui dengan mensosialisasikan sistematika pengurusan administrasi kependudukan dan keagrariaan secara transparan kepada masyarakat

5. Melakukan koordinasi dengan dinas instansi teknis dalam pengentasan pengangguran

sosialisasi dan pendekatan sosial agar dicapai hasil maksimal.

2. Menambah pegawai di Kelurahan dan kecamatan.

3. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan instansi maupun lembaga lain.

4. Membuat perencanaan program / kegiatan kecamatan kedepan yang lebih baik.


Bab III - 32

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Identifikasi Permasalahan merupakan perhatian terhadap masalah-

masalah pembangunan yang benar-benar penting. Isu Strategis adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan dirumuskan

berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan

potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan,

sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Magersari antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka

mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2. Tersedianya data penduduk yang tidak akurat dan terintegrasi secara online

antara Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

3. Masih lemahnya realisasi usulan hasil Musrenbang dalam RKPD.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel-tabel T.B. 35 di bawah ini :


Bab III - 33


Bab III - 34

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.2.1 Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12

menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin

dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang

jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto lima tahun ke depan merupakan

perwujudan dari visi yang telah dijanjikan oleh Kepala Daerah Terpilih IKA

PUSPITASARI – ACHMAD. RIZAL ZAKARIA dalam proses Pemilukada lalu

yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan di Kota

Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto

2019 - 2023 adalah : “ Terwjudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing,

Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat ”.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud,

menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya,

sebagaimana tabel di bawah ini.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari dengan Visi, Misi dan Program

Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi: “Terwjudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat”

Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota

Pokok-pokok Visi

Penjabaran Visi

Berdaya saing Tinggi

Bahwa Kota Mojokerto memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalan segala aspek pembangunan.

Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.

• Membantu kelancaran tugas tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan baik dalam hal keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil

Mojokerto yang

Mandiri

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan Pembangunan dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mandiri

• Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan

Demokratis

Dalam pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan wujud sebagai berikut :

1. Terwjudnya masyarakat yang demokratis,

berbudaya, bermartabat, menunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum


Bab III - 35

Visi: “Terwjudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat”

Tugas dan Fungsi Kecamatan Magersari terkait Visi Walikota

HAM. 2. Terwujudnya perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang partisipatif

3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis

4. Terwujudnya penegakan ukum yang memenuhi rasa keadilan

5. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Adil

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

• Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di keluraan dan kecamatan

Makmur

Kota Mojokerto yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, sehingga terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram secara lahir dan batin.

•

Bermartabat

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina aklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi

RPJMD Kota Mojokerto tahun 2019-2023 yang didalamnya mengandung

gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.

3.2.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka

13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah

rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka

mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “ Terwujudnya Kota Mojokerto

yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera, dan

Bermartabat ” maka dirumuskan 7 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkwalitas melalui peningkatan akses dan

kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.


Bab III - 36

a) Tujuan : Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang murah dan

berkualitas.

b) Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

pendidikan, tenaga pendidik

2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan

tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

2. Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM.

a) Tujuan : Penegakan Hukum secara adil, konsekuen dan tidak

diskriminatif serta peningkatan keamanan dan

ketertiban.

b) Sasaran : 1. Terbinanya kesadaran Hukum

2. Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali

3. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis, bersih,

profesional dan adil dalam melayani masyarakat.

a) Tujuan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan

Pelayanan Publik

b) Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan

prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat

4. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan

a) Tujuan : Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi

daerah

b) Sasaran : 1 Terciptanya infrastruktur perekonomian dan

lingkungan sosial yang mantab

2 Berkembangnya usaha perdagangan dan

terciptanya lapangan kerja.

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi

Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak

mulia, beretika dan berbudaya luhur berdasarkan Pancasila.

a) Tujuan : Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi

terjaganya harmoni sosial

b) Sasaran : 1 Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan

(imtak) dan ilmu Pengetahuan Tehnologi

(iptek) pada sekolahan.

2. Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi

kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan

tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-

nilai keagamaan


Bab III - 37

3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan

kesempatan dalam pembangunan

a) Tujuan : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

b) Sasaran : 1. Pelibatan masyarakat dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

2. Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan

kerja

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga

Kerja.

7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih

mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

a) Tujuan : Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja

belanja non-pegawai pada APBD.

b) Sasaran : 1 Peningkatan Pendapatan Daerah;

2 Perencanaan Pembangunan yang berbasis

kinerja

3 Konsistensi perencanaan pembangunan.


Bab III - 38

1.3 Telaahan Renstra

NO INDIKATOR

KINERJA UTAMA

AKAR MASALAH MASALAH TUJUAN SASARAN STRATEGI

KEKUATAN KELEMAHAN KESEMPATAN

/ PELUANG ANCAMAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Perijinan dan non perijinan

- Kurang mampu pembuatan SOP

- Kurangnya komitmen penerapan SOP

- Kurannya jumlah sarana dan prasarana kerja

- Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja

- Belum adanya Aplikasi penunjang pelayanan perijinan dan non perijinan

Belum semua pelayanan perijinan dan non perijinan ber SOP

Meningkatkan Pelayanan Publik

Meningkatknya kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

- Anggaran yang cukup

- Sarana prasarana memadai

- Jumlah sumber daya maupun skill pegawai yang kurang

- Adanya lembaga pelatihan

- Adanya Bintek

- Adanya dukungan IT

- Adanya KKN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2

Meningkatnya Partisipasi

- Kurangnya

tindak lanjut

Minimnya Fasilitasi

Meningkatkan partisipasi

Meningkatnya Partisipasi

- Sarana

prasarana

Kurangnya kepedulian

- Alat

komunikasi

- Masyarakat

acuh tak acuh


Bab III - 39

Masyarakat dalam pembangunan

rapat koordinasi 3 (tiga) pilar

- Swadaya masyarakat masih rendah

- Kurang optimalnya monitoring & evaluasi

- Minimnya tingkat kehadiran MUSRENBANG

- Minimnya peran serta organisasi perempuan dalam pengambilan keputusan

- Minimnya lomba-lomba di tingkat kelurahan

Pembinaan Kelurahan

masyarakat kelurahan

masyarakat dalam pembangunan kelurahan

yang cukup - Keaktifan

lembaga kelurahan

masyarakat terhadap lingkungan nya

semakin canggih

- Adanya peraturan-peraturan hukum

- Lebih mementing-kan egosentris/ individualism

- Semakin banyaknya berdirinya kos - kosan


Bab III - 40

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.1.2

No. Kriteria Bobot1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra 20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kecamatan 10

3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20

4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10

5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15

6 Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan 25

Total 100

Skala :1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra

1 Sangat Kecil 12 Kecil 53 Cukup 104 Besar 155 Sangat Besar 20

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Kecamatan1 Bukan 12 Tugas Pembantuan 53 Tugas Pokok 10

3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik1 Sangat Kecil 12 Kecil 53 Cukup 104 Besar 155 Sangat Besar 20

4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah1 Sangat Kecil 22 Kecil 43 Cukup 64 Besar 85 Sangat Besar 10

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani1 Sangat Kecil 12 Kecil 33 Cukup 54 Besar 105 Sangat Besar 15

6. Prioritas janji politik yang perlu di wujudkan1 Tidak Prioritas tapi perlu adanya 102 Prioritas 25

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis


Bab III - 41

Tabel 3.1.3

Nilai Skala Kriteria

No Isu – Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Sekor

Total Skor

1 2 3 4 5 6

1 Kualitas Pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal

20 5 20 10 10 25 90

2 Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan belum optimal

20 5 20 10 10 25 90

Tabel 3.1.4

Rata-Rata Skor Isu Isu Strategis

No Isu – Isu Strategis Total Sekor

Rata – Rata Skor

1 Kualitas Pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal 90 45

2 Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan belum optimal 90 45


Bab IV - 42

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12

menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin

dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang

jelas. kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto 5 (lima)

tahun kedepan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan

Magersari disinergikan dan diarahkan terhadap tercapainya Visi Pemerintah

Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 yaitu: “ Terwujudnya Kota Mojokerto

yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan

Bermartabat ”.

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dan Misi, Kecamatan

Magersari dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan

pengertiannya, sebagaimana berikut :

1. Memperkuat fungsi Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan

profesionalisme aparatur demi tercapainya pelayanan berkualitas.

Pelaksanaan misi Ketiga ini mempunyai Tujuan yaitu

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan

Public.

Penguatan fungsi kecamatan dalam koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang mutlak untuk terus

ditingkatkan. Tertib administrasi kependudukan maupun keagrariaan

menjadi suatu tuntutan untuk dilaksanakan dengan penyempurnaan

system yang lebih baik. Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, peningkatan kualitas

sumber daya aparatur pemerintah mutlak dilakukan secara terus

menerus dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan kemajuan

teknhnologi dan informasi yang sedemikian cepat, sehingga di harapkan


Bab IV - 43

para pegawai kecamatan mampu untuk memberikan pelayanan yang

ramah, tanggap, cepat dan tuntas kepada masyarakat. Disamping itu

guna mewujudkan E-Government penguasaan aparatur terhadap

perangkat elektronik computer dan internet sebagai upaya dalam

peningkatan pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Pemahaman

terhadap profesionalisme kerja dengan pencerminan penguasaaan

terhadap tugas pokok masing-masing dapat mendorong peningkatan

kinerja guna tercapainya tujuan organisasi. Demi terwujudnya Good

Government, Kecamatan Magersari dituntut untuk mampu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat. Tempat kerja yang nyaman, aman

dan terpelihara dengan baik serta di dukung lengkapnya fasilitas sarana

dan prasarana perkantoran ikut serta menjadikan penentu dalam

efektifitas pelayanan. Untuk itu pemeliharaan rutin sarana prasarana

perkantoran disertai dengan pengadaan barang-barang pendukung kerja

lainnya di kelurahan dan kecamatan akan terus ditingkatkan demi

kelancaran pelaksanaan kerja.

2. Mendorong terwujudnya peranserta masyarakat dalam

pembangunan daerah melalui sistem perancanaan yang aspiratif,

aplikatif dan akuntabel.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan misi

Keenam ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan .

Dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan.

Pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan tidak

terlepas dari adanya perancanaan yang matang yang dilakukan oleh

Pemerintah. Perencanaan diperoleh melalui button up atau top down. Di

era otonomi sekarang ini, upaya perencanaan yang bersumber dari

masyarakat lebih mendapatkan prioritas dengan didasarkan pada

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh

pemerintah melalui forum Musrenbang dilakukan secara rutin setiap

tahunnya. Aspirasi murni masyarakat yang terjaring dalam hasil

Musrenbang kadangkala banyak yang tidak dapat terealisasi melalui

program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga muncul apatisme

masyarakat terhadap pemerintah yang seakan-akan tidak

memperhatikan aspirasi kebutuhan warganya.


Bab IV - 44

Pihak Kecamatan sebagai instansi pembantu penyelenggaraan

pemerintahan daerah, akan berupaya ikut berperan aktif mendorong

kepada pemerintah daerah baik melalu forum Musrenbang Kota maupun

forum-forum lainnya untuk dapatnya mewujudkan hasil usulan tersebut

dan bisa tercantum dalam RKPD.

Didalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Magersari

mempunyai Sasaran yang hendak dicapai sebanyak 2 (dua) sasaran,

yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;

b. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan terus di tingkatkan

baik pembinaan RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Koperasi

maupun organisasi kemasyarakatan lainnya dengan harapan

terwujudnya pendidikan politik yang baik di masyarakat, terjalinnya

persatuan dan kesatuan antar warga, dan tersampaikannya program-

program pemerintah secara baik kepada masyarakat. Dan tidak kalah

pentingnya adalah selalu memprioritaskan segala aspek kegiatan untuk

melibatkan perempuan guna kesetaraan gender/peranan perempuan

dalam turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Mewujudkan Lingkungan Kota Mojokerto yang Berseri (Bersih,

Sehat, Rapi dan Indah) adalah keharusan. Pemerintah Daerah terus

berupaya mendorong agar masyarakat lebih meningkatkan peran dan

kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Upaya yang dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, pengarahan,

perlombaan, kerja bakti masal, dan lain-lain.

3. Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram.

Misi yang Keempat memiliki Tujuan yaitu Terwujudnya

lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram. Dengan Sasaran

yang hendak dicapai adalah Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

lingkungan.

Terciptanya ketertiban dan keamanan lingkungan merupakan

syarat mutlak demi kelancaran pembangunan. Saling koordinasi dan

komunikasi dengan perangkat keamanan yang ada di kelurahan, aparat

berwajib, yaitu kepolisian dan TNI di tingkat sektor mesti terus

digalakkan dan ditingkatkan demi terciptanya ketertiban dan keamanan

masyarakat.


Bab IV - 45

Selain itu membangun peran serta aktif masyarkat melalui upaya

mandiri dengan mengadakan siskamling dimasing-masing lingkungan

merupakan salah satu wujud adanya kesadaran masyarakat terhadap

keberlangsungan lingkungannya, sehingga tercipta kondisi keamanan

lingkungan yang kondusif.

Untuk lebih jelasnya tentang hubungan antara visi,misi, tujuan, sasaran dan

kebijakan beserta penjabarannya dapat dibaca pada tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dapat dilihat pada Tabel T.C. 25.


Bab IV - 46

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “ Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera, dan Bermartabat “.

MISI III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam melayani masyarakat .

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

1. Pemenuhan SOP semua pelayanan perijinan dan non perijinan

2. Penusunan SOP

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur

5. Mengoptimalkan tindaklanjut rapat koordinasi

MISI VI : “ Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui Pemberian Akses dan Kesempatan dalam pembangunan “

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

1. Menurunkan potensi gangguan KAMTIBMAS

2. Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

3. Meningkatkan Realisasi usulan masyarakat

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan


Bab IV - 47

RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018 - 2023

Bab V - 48


Bab V - 49


Bab VI - 50


Bab VI - 51


Bab VI - 52


Bab VI - 53


Bab VI - 54


Bab VI - 55

RWNSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018 - 2023

Bab VII - 56


Bab VIII - 57

BAB VIII

PENUTUP

7.1. Program Transisi

Rencana strategis Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2018-

2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan Kecamatan Magersari yang disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magersari serta berpedoman

kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Magersari Tahun 2020 sampai dengan Tahun

2023 termasuk satu tahun transisi yaitu tahun 2019.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan

partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan

Magersari Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program

dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana Strategis ini

nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang

dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin

dicapai.

Dokumen Renstra Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun

2018-2023 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan

penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target

dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun

kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta

kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari

masyarakat.

Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari

pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat tercapai dengan tidak melenceng

dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD

sebelumnya.


Bab VIII - 58

Dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selain

sebagai pedoman dalam menyusun Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto untuk

periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung terwujudnya good governance.

Mojokerto, 10 Juli 2019

CAMAT MAGERSARI

BAMBANG MUJIONO. SH, MH. Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 198910 1 001

Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto

No

Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014) 2

(2015) 3

(2016) 4

(2017) 5

(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

16% 32% 50% 50% 50% 16% 32% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 0% 0% 0% 58% 58%

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90

4 Persentase LPM aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 Persentase PKK aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase Posyandu aktif

- - 80% 80% 100% - - 80,7% 98,7% 98,7% - - - 100% 100%

8 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mojokerto, 10 Juli 2019 CAMAT MAGERSARI

BAMBANG MUJIONO. SH, MH Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 198910 1 001

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto

URAIAN

Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014)

2 (2015)

3 (2016)

4 (2017)

5 (2018)

1 (2014

)

2 (201

5)

3 (2016

)

4 (201

7)

5 (2018

)

Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

6.318.055.600,00

6.990.869.500,00

6.164.501.000,00

5.053.212.000,00

8.716.777.850,00

6.087.246.426,00

6.505.598.012,00

6.472.474.556,00

4.366.667.552,00

7.883.440.858,00

0,96 0,93 1,05 0,86 0,90 0,94 4,71

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

280.424.000,00

553.108.000,00

635.457.000,00

880.012.000,00

504.521.500,00

275.964.000,00

551.758.000,00

632.997.000,00

846.517.750,00

484.458.998,00

0,98 1,00 1,00 0,96 0,96 0,98 4,90

- Belanja Barang dan Jasa

3.079.838.900,00

3.208.215.450,00

3.259.082.150,00

7.049.253.900,00

7.695.395.950,00

2.913.796.280,00

3.078.041.198,00

3.154.510.047,00

6.010.695.096,00

7.367.704.920,00

0,95 0,96 0,97 0,85 0,96 0,94 4,68

- Belanja Modal 2.017.990.100

,00 1.012.998.850

,00 454.366.900,0

0 4.256.871.000

,00 38.000.000,00 1.800.339.800

,00 936.287.650,0

0 434.782.460,0

0 3.568.480.489

,86 32.617.000,00 0,89 0,92 0,96 0,84 0,86 0,89 4,47

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN

KE-

(1) (2) (3) (4) (5) 2019

(6) 2020

(7) 2021

(8) 2022

(9) 2023

1 Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

92 93,5 94 94,5 95



92 93,5 94 94,5 95

2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Persentase Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan

96.5% 98,5% 100% 100% 100%

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif

96,50% 98,50% 100% 100% 100%

Pertumbuhan Swadaya Masyarakat

N/A 1% 1,5% 2% 2,5%

Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang

83% 100% 100% 100% 100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C 26


VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat

MISI III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam melayani masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan



Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Pemenuhan SOP semua Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Penyusunan SOP

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Mengoptimalkan tindaklanjut rapat koordinasi


CAMAT MAGERSARI

BAMBANG MUJIONO. SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 198910 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel T-C 26


VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat

MISI VI : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

Menunrunkan potensi gangguan KAMTIBMAS

Meningkatkan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Meningkatkan Realisasi usulan masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan


CAMAT MAGERSARI


Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 198910 1 001

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Magersari

Kota Mojokerto

Tujuan Sasaran Urusan Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja

(Outcome/Output)

Kondisi Kinerja

pada Awal

Renstra (Tahun 2018)

Capaian Kinerja

PD Penanggung Jawab

Lokasi Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021)

Tahun 4 (2022)

Tahun 5

(2023)

Kondisi kinerja

akhir

periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

URUSAN

Belanja Langsung SEKRETARIATAN 4.092.751.800

4.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.999.527.450

4.01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran telpon,listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu

12 Bulan 12 204.716.750

4.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / opersional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

100 Unit 100 442.670.900

4.01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan pelaksana kegiatan PA, KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, BOP RT/RW dan lai-lain yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu

12 Bulan 12 1.293.402.000 Camat Magersari

Kecamatan dan Kelurahan

4.01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu

12 Bulan 12 235.956.000 Camat Magersari


4.01 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki selama 1 Tahun

25 Jenis 30 84.380.000 Camat Magersari

Kecamatan dan K

elurahan

4.01 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan



4.01 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan



4.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan yang disediakan

10 Jenis 12 36.891.550 Camat M

Kecamat

agersari

an dan Kelurahan

4.01 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Kebutuhan Referensi bahan bacaan dan iklan kantor

12 Bulan 12 28.960.000 Camat Magersari


4.01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

25 Macam

25 55.183.550 Camat Magersari

Kecamatan dan Keluraha

n

4.01 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Kebutuhan Makan Minum Kantor selama 1 (satu) tahun yang disediakan

15000000 Kotak

15000000 293.504.700 Camat Magersari


4.01 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah yang dibayarkan

250 Kali 250 Kali 85.800.000 Camat Magersari


4.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.022.475.250

4.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas camat yang dipelihara

1 Unit 1 40.000.000 Camat Ma

Kecamata

gersari

n dan Kelurahan

4.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara

7 Unit 7 115.000.000 Camat Magersari


4.01 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas / Gedung Kantor

Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar honorariumnya setiap bulan

135.452.000 Camat Magersari


4.01 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung / Kantor yang direhab

7 Unit 3 Unit 732.023.250 Camat Magersari


4.01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

52.245.000

4.01 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia

200 potong

200 potong



4.01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.504.100

4.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang disusun

1 Dokumen

1 Dokumen

7.665.950 Camat Ma

Kecamata

gersari

n dan Kelurahan

4.01 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD

Jumlah Dokumen RENJA yang disusun

2 Dokumen

2 Dokumen



4.01 Penyusunan RENSTRA SKPD

Jumlah Dokumen RENSTRA dan RKA yang disusun

0 1 Dokumen



4.01 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

5.815.697.500

4.01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Jumlah petugas pelayanan yang memahami regulasi pelayanan

60 Orang 60 orang 142.718.300 Camat Magersari


4.01 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan

12 Bulan 12 B bulan



4.01 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Persentase Kelurahan Tertib Administrasi

6 Kelurahan

6 Kelurahan

137.894.600 Camat Mager

Kecamatan d

sari

an Kelurahan

4.01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang melaksanakan MUSRENBANG tepat waktu

7 7 71.007.650 Camat Magersari


4.01 Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

Jumlah Pemenang lomba RW Berseri Tingkat Kecamatan

3 RW 3 RW 4.045.111.500 Camat Magersari


4.01 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender

Jumlah Kegiatan Organisasi Perempuan yang di Fasilitasi

5 Kegiatan

5 Kegiatan



4.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat

Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berjalan lancar

5 Kegiatan

5 Kegiatan



4.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi kegiatannya

2 lembaga 2 Lembaga


Kecamatan dan K

elurahan



92 0 92 7.589.890.662 92.1 8.368.404.728

92.5 13.650.180.201

92.75

15.015.198.221

93

16.516.718.043

0



2020.0.00.12.01 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase Realiasasi Anggaran

7.519.890.662 12 8.291.404.728

12 13.565.480.201

12

14.922.028.221

60

16.414.231.043

Persentase Capaian Kinerja

2020.0.00.12.01 Kegaiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.352.640.662 12 3.687.904.728

12 4.056.695.201

12

4.462.364.721

60

4.908.601.193

Camat Magersar

Kecamatan dan

i Kelurahan


12 Bulan 212.000.000 12 Bulan 233.200.000

12 Bulan 256.520.000

12 Bulan

282.172.000

12 Bulan

310.389.200

Kasubag. Umum dan Lurah



100 Unit 504.363.000 100 Unit 554.799.300

100 Unit 610.279.230

100 Unit

671.307.153

100 Unit

738.437.868



Jumlah bulan pelaksana kegiatan PA, KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, BOP RT/RW dan lai-lain yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu

12 Bulan 1.401.250.000 12 Bulan 1.541.375.000

12 Bulan 1.695.512.500

12 Bulan

1.865.063.750

12 Bulan

2.051.570.125



Jumlah bulan petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu

12 Bulan 351.000.000 12 Bulan 386.100.000

12 Bulan 424.710.000

12 Bulan

467.181.000

12 Bulan

513.899.100



Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

55 Unit 87.984.000 55 Unit 96.782.400 55 Unit 106.460.640

55 Unit

117.106.704

55 Unit

128.817.374

Kasubag. Umum d

Kecamatan dan K

an Lurah

elurahan

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan

39 Jenis 181.103.531 39 Jenis 199.213.884

39 Jenis 219.135.273

39 Jenis

241.048.800

39 Jenis

265.153.680



Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

5 Jenis 79.888.497 5 Jenis 87.877.347 5 Jenis 96.665.081

5 Jenis

106.331.590

5 Jenis

116.964.748



Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan yang disediakan

9 Jenis 40.514.156 9 Jenis 44.565.572 9 Jenis 49.022.

9 Jenis

53.924.

9 Jenis

59.316.

Kasubag

Kecamat

129

342

776

. Umum dan Lurah

an dan Kelurahan

Jumlah Bulan Kebutuhan Referensi bahan bacaan dan iklan kantor

12 Bulan 31.874.000 2 Macam 35.061.400 2 Macam 38.567.540

2 Macam

42.424.294

2 Macam

46.666.723



Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

36 Macam

60.380.168 36 Macam

66.418.185 36 Macam 73.060.003

36 Macam

80.366.004

36 Macam

88.402.604

Kasubag. Umum dan Lura


h n

Jumlah Kebutuhan Makan Minum Kantor selama 1 (satu) tahun yang disediakan

10000 kotak

307.903.310 10000 kotak

338.693.641

10000 kotak 372.563.005

10000 kotak

409.819.306

500000 kotak

450.801.236



Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah yang dibayarkan

100 Kali 94.380.000 100 Kali 103.818.000

100 Kali 114.199.800

100 Kali

125.619.780

100 Kali

138.181.758



2020.0.00.12.01

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.116.250.000 0 4.530.400.

000 0

9.169.985.00

0

10.086.983.5

0

11.095.681.8

0 0

0 00

50

Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/ dinas camat yang disediakan

3 Jenis 15.000.000 3 Jenis 16.500.000 3 Jenis 18.150.000

3 Jenis

19.965.000

3 Jenis

21.961.500



Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dalam kondisi baik

10 Jenis 444.500.000 10 Jenis 488.950.000

10 Jenis 537.845.000

10 Jenis

591.629.500

10 Jenis

650.792.450



Jumlah Kebutuhan Komputer, Laptop dan perlengkapannya

15 Unit 150.000.000 15 Unit 165.000.000

15 Unit 4.179.945.0

15 Unit

4.597.939.5

15 Unit

5.057.733.4

Kasubag. Um

Kecamatan d

00

00

50

um dan Lurah

an Kelurahan

Jumlah jenis Peralatan Gedung Kantor yang disediakan

8 Jenis 96.000.000 8 Jenis 105.600.000

8 Jenis 116.160.000

8 Jenis

127.776.000

8 Jenis

140.553.600



Jumlah gedung rumah dinas yang terpelihara dengan baik

1 Gedung 50.000.000 1 Unit 55.000.000 1 Unit 60.500.000

1 Unit

66.550.000

1 Unit

73.205.000



Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara

7 Gedung

132.500.000 7 Unit 145.750.000

7 Unit 160

7 U

176

7 U

193

Kas

Kec

.325.000

nit

.357.500

nit

.993.250

ubag. Umum dan Lurah

amatan dan Kelurahan

Jumlah Meubelair kantor yang disediakan dan dipelihara

7 Set 50.000.000 7 Set 55.000.000 7 Set 60.500.000

7 Set

66.550.000

7 Set

73.205.000



Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar honorariumnya setiap bulan

10 orang 714.000.000 12 Bulan 785.400.000

12 Bulan 863.940.000

12 Bulan

950.334.000

12 Bulan

1.045.367.400

Kasubag. Umum dan

Kecamatan dan Kelu

Lurah

rahan

Jumlah Gedung / Kantor yang direhab

7 Gedung

2.387.000.000 7 Unit 2.625.700.000

7 Unit 2.888.270.000

7 Unit

3.177.097.000

7 Unit

3.494.806.700



Jumlah Pakaian Olah Raga pegawai beserta kelengkapannya

100 Stel 25.000.000 100 Stel 27.500.000 100 Stel 30.250.000

100 Stel

33.275.000

100 Stel

36.602.500



Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia

200 Potong

52.250.000 200 Potong

60.000.000 200 Potong 254.100.

200 Poto

279.510.

200 Poto

307.461.

Kasubag.

Kecamata

000

ng

000

ng

000

Umum dan Lurah

n dan Kelurahan

2020.0.00.12.03 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan ( NERACA LRA, CALK, RKA, DPA )

5 Dokumen

21.000.000 5 Dokumen

23.100.000 5 Dokumen 254.100.000

5 Dokumen

279.510.000

5 Dokumen

307.461.000

Kasubag Perencanaan & Keuangan


2020.0.00.12.03 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, RTP/SPIP, SOP, PK, SINOVIK)

9 Dokumen

30.000.000 9 Dokumen

50.000.000 9 Dokumen 84.700.000

9 Dokumen

93.170.000

9 Dokumen

102.487.000

Kasubag Perencan

Kecamatan dan Ke

aan & Keuangan

lurahan

Jumlah Profil yang disusun dan Pemeliharaan Webside

1 Dokumen

70.000.000 7 Buku 77.000.000 7 Buku 84.700.000

7 Buku

93.170.000

7 Buku

102.487.000

Kasi Pemerintahan


Urusan Prioritas

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2020.0.00.20.01

Persentase Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan

100 26.558.989.000 100 26.916.220.123

100 27.095.785.699

100

27.423.888.840

100

100.694.473.215

0

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Aktif

98.5 99 100 100

100

pembangunan

Pertumbuhan Swadaya Masyarakat

1% 2% 2.5 % 3%

3.5%

Persentase Kelurahan dengan Katagori Cepat Berkembang

100% 100% 100 100%

100%

2020.0.00.20.01 Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Kelurahan dengan Katagori sangat Berkembang

26.558.989.000 0 26.916.220.123

0 27.095.785.699

0 27.513.607.297

0 100.523.127.017

0

2020.0.00.20.01 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Tramtib yang diadakan

12 Kali 85.000.000 12 Kali 93.500.000 12 Kali 102.850.000

12 Kali

202.853.457

60 Kali

223.138.803

Camat Magersari


Jumlah Penyiapan Tenaga LINMAS dalam PEMILU dan PILKADA

0 0 0 540 Orang

89.718.457

1080 Orang

89.718.457

Kasi Tramtib

Kecamatan dan K

elurahan

Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan

12 Kali 85.000.000 12 Kali 93.500.000 12 Kali 102.850.000

12 Kali

113.135.000

12 Kali

394.485.000

Kasi Tramtib


2020.0.00.20.02 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan

5 Lomba 200.000.000 5 Lomba 220.000.000

5 Lomba 242.000.000

5 Lomba

266.200.000

5 Lomba

292.820.000

Kasi Pemerintahan


2020.0.00.20.03 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Kecamatan

Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi

18 Kegiatan

1.763.000.000 18 Kegiatan

1.868.780.000

18 Kegiatan 1.827.6

18 Kegi

1.827.6

18 Kegi

7.286.9

Kasi So

Kecamat

06.442

atan

06.442

atan

92.884

sial dan Pemberd. Masy

an dan Kelurahan

Jumlah Festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan

5 Kegiatan

0 5 Kegiatan

0 5 Kegiatan 0 5 Kegiatan

0 5 Kegiatan

0 Kasi Sosial dan Pemberd. Masy


Jumlah kegiatan Organisasi Perempuan yang difasilitasi

7 Kegiatan

0 7 Kegiatan


0 7 Kegiatan

0 Kasi Sosia

Kecamatan

l dan Pemberd. Masy

dan Kelurahan

Jumlah Dokumen Musrenbang RKPD yang disusun

1 Dokumen

0 1 Dokumen

0 1 Dokumen 0 1 Dokumen

0 1 Dokumen



Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat kelurahan yang terfasilitasi

5 Lebaga 0 5 Lebaga 0 5 Lebaga 0 5 Lebaga

0 5 Lebaga

0 Kasi Sosial d

Kecamatan dan

an Pemberd. Masy

Kelurahan

2020.0.00.20.04 Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun

32 Kegiatan

21.866.880.000 32 Kegiatan

21.877.813.440

32 Kegiatan 21.877.813.440

32 Kegiatan

21.866.880.000

32 Kegiatan

87.489.386.880

Kasi Perekonomian


Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara

40 Kegiatan

40 Kegiatan

40 Kegiatan 40 Kegiatan

40 Kegiatan

Kasi Perekonomian


n

2020.0.00.20.05 Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun

37 Kegiatan

1.270.584.000 37 Kegiatan

1.397.642.400

37 Kegiatan 1.467.524.520

37 Kegiatan

1.614.276.972

37 Kegiatan

1.775.704.669

Kasi Perekonomian


Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara

14 Kegiatan

14 Kegiatan

14 Kegiatan 14 Kegiatan

14 Kegiatan

Kasi Perekonomian


2020.0.00.20.06 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan

5 Kegiatan

526.565.000 5 Kegiatan

526.828.283

5 Kegiatan 553.169.69

5 Kegiatan

608.486.66

5 Kegiatan

2.215.049.

Kasi Sosia

Kecamatan

7 6 645

l dan Pemberd. Masy

dan Kelurahan

Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

7 Kegiatan

7 Kegiatan


0 7 Kegiatan



Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

19 Kegiatan

19 Kegiatan


0 19 Kegiatan

0 Kasi Sosial d

Kecamatan dan

an Pemberd. Masy

Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan


0 4 Kegiatan



2020.0.00.20.07 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( DAU Tambahan)

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dilatih ketrampilan

5 ormas 846.960.000 2 Kegiatan

931.656.000

2 Kegiatan 1.024.821.600

2 Kegiatan

1.127.303.760

2 Kegiatan

1.240.034.136

Kasi Sosial dan

Kecamatan dan Ke

Pemberd. Masy

lurahan

Jumlah Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

29 Kegiatan

29 Kegiatan


0 29 Kegiatan



Jumlah Bimtek kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan

16 Kegiatan

16 Kegiatan


0 16 Kegiatan

0 Kasi Sosial dan Pem

Kecamatan dan Kelur

berd. Masy

ahan

Jumlah sarana dan prasarana untuk lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

560 Unit 11 Kegiatan


0 11 Kegiatan



TOTAL 34.148.879.662 35.284.62

4.851

40.745.965.900

42.439.087.061

117.211.191.258

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja pada akhir periode

RPJMD Tahun 2018

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(2019) (2020) (2021) (2022) (2023)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik

75% 80,00% 83% 90% 100% 100% 100%

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

1,16 1.33 1.5 1.6 1.8 2 2

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1,80 2 2.16 2.33 2.5 2.66 2.66

4 Persentase LPM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase LPM Berprestasi 0% 0% 16% 33% 49.5% 66% 66%

6 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase Posyandu aktif 98,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

0% 1% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%

9 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

0% - - - - - -

10 Pertumbuhan Swadaya Masyarakat N / A N/A 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 2,5%


CAMAT MAGERSARI


Pembina Tingkat I

NIP. 19660316 198910 1 001

Tabel T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4

1 Belum Otimalnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Belum semua pelayanan perijinan dan non

perijinan yang ber SOP Kurang mampu pembuatan SOP

Kurang komitmen penerapan SOP

Belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) Kurang mampu pembuatan SPP

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai Kurangya jumlah sarana kerja

Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana

RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) disusun setelah adanya DPA

Belum adanya aplikasi penunjang pelayanan perijinan dan non perijinan

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur

Kurangnya disiplin petugas

Kurangnya Ketrampilan petugas

Belum Optimalnya tindak lanjut Rapat Koordinasi Kejenuhan Aparatur

2 Kurang Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

Tingginya potensi gangguan Kamtibmas Kurangnya tindak lanjut Rapat Koordinasi 3 (tiga) Pilar

Banyaknya pendirian Rumah Kos tidak berijin

Minimnya Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Swadaya masyarakat masih rendah

belum efektifnya supervisi Hukum

Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi

Minimnya usulan masyarakat yang akomodir Minimnya tingkat kehadiran masyarakat dalam MUSREBANG

Minimnya peran serta organisasi perempuan dalam pengambilan keputusan

Usulan masyarakat bersifat keinginan dari pada kebutuhan

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan Minimnya lomba-lomba tingkat Kelurahan

Documents

DAFTAR ISI...REVIEW RENSTRA KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO 2018-2023 i DAFTAR ISI