146
2013, No.730 4 LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA PEDOMAN PENGOLAHAN DATA PRA KOMPUTER SENSUS PERTANIAN 2013 BAB I PENDAHULUAN A. Umum Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan sensus pertanian pada tahun berakhiran angka 3 (tiga). Penyelenggaraan sensus pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963, ini berarti bahwa Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah yang keenam kalinya. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam sensus pertanian sebelumnya dan dalam ST2013 meliputi 6 subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. ST2013 merupakan kegiatan besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Data yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi pertanian di Indonesia yang sangat berguna bagi perencanaan pembangunan dan merupakan data yang sangat ditunggu serta diharapkan oleh semua pihak. Mengingat penting nya data ST2013, kualitas data harus dapat dijaga dengan baik. Kualitas data selain dipengaruhi oleh kualitas pencacahan di lapangan juga dipengaruhi oleh sistem pengolahan. Untuk itu diperlukan tahapan pengolahan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Tahapan pengolahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pra komputer dan pasca computer. Tahapan pengolahan pra komputer sendiri terbagi menjadi tiga yaitu penerimaan dokumen (receiving), pengelompokan dokumen (batching), penyuntingan dan penyandian (editing coding), dan penyimpanan. Editing coding merupakan simpul pertama pengolahan dalam menjaga kualitas data, karena itu penyelenggaraan editing coding dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dengan harapan akan mempermudah crosscheck ke lapangan jika diperlukan dan harus www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

  • Upload
    ngodung

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 4

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENGOLAHAN DATA PRA KOMPUTER SENSUS PERTANIAN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997

tentang Statistik, penyelenggaraan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan sensus pertanian pada tahun berakhiran angka 3 (tiga). Penyelenggaraan sensus pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963, ini berarti bahwa Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah yang keenam kalinya. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam sensus pertanian sebelumnya dan dalam ST2013 meliputi 6 subsektor, yaitu: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

ST2013 merupakan kegiatan besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Data yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi pertanian di Indonesia yang sangat berguna bagi perencanaan pembangunan dan merupakan data yang sangat ditunggu serta diharapkan oleh semua pihak. Mengingat penting nya data ST2013, kualitas data harus dapat dijaga dengan baik. Kualitas data selain dipengaruhi oleh kualitas pencacahan di lapangan juga dipengaruhi oleh sistem pengolahan. Untuk itu diperlukan tahapan pengolahan yang terstruktur dan terencana dengan baik.

Tahapan pengolahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pra komputer dan pasca computer. Tahapan pengolahan pra komputer sendiri terbagi menjadi tiga yaitu penerimaan dokumen (receiving), pengelompokan dokumen (batching), penyuntingan dan penyandian (editing coding), dan penyimpanan. Editing coding merupakan simpul pertama pengolahan dalam menjaga kualitas data, karena itu penyelenggaraan editing coding dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dengan harapan akan mempermudah crosscheck ke lapangan jika diperlukan dan harus

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 2: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 5

dilakukan dengan baik sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Buku Pedoman Editing Coding ini disusun sebagai acuan kerja bagi petugas editing coding di BPS Kabupaten/Kota. Buku ini menguraikan mulai dari penerimaan dokumen, pengelompokan dokumen, editing coding, dan penyimpanan dokumen. Buku ini juga menjelaskan secara rinci tahapan editing coding yang menjadi SOP pelaksanaan editing coding yang harus dipatuhi. Dengan mempelajari buku ini petugas pengolahan diharapkan mampu melakukan editing coding dengan baik dan benar serta mampu bertindak cermat apabila ditemukan keragu-raguan dalam isian dokumen.

B. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya editing coding adalah sebagai berikut: 1. Memperbaiki isian yang meragukan atau isian yang kurang jelas untuk

ditanyakan kembali kepada koorditator tim pencacahan. 2. Mempersiapkan data untuk pengolahan dengan scanner dan validasi

sehingga dapat mempercepat proses pengolahan data. 3. Sebagai peringatan dini (early warning) terjadinya kesalahan dalam pengisian

dokumen. Angka yang dihasilkan antara ST2013-P dan ST2013-L diharapkan sama.

4. Mewujudkan data ST2013 yang berkualitas. 5. C. Jadwal Pengolahan Dokumen Pra Komputer

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 Penerimaan Dokumen dari lapangan 13 Mei – 3 Juni 2013

2 Editing Coding Dokumen ST2013-P dan ST2013-L

16 Mei – 16 Juni 2013

3 Dokumen ST2013-P Diterima di BPS Pusat s.d tanggal 24 Juni 2013

4 Dokumen ST2013-L

Diterima di BPS Pusat s.d tanggal 2 September 2013

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 3: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 6

BAB II TAHAPAN PENGOLAHAN PRA KOMPUTER

Secara umum, kegiatan pengolahan data ST2013 dibedakan menjadi dua

yaitu pengolahan data pra komputer dan pengolahan data dengan komputer. Kegiatan pengolahan data pra komputer meliputi penerimaan dokumen (receiving), pengelompokan dokumen (batching), dan penyuntingan penyandian (editing coding). Editing Coding pra komputer dalam pengolahan data ST2013 ini di lakukan di BPS Kabupaten/Kota.

Pengolahan data ST2013 dengan komputer terbagi menjadi dua tahap yaitu pengolahan angka sementara dan pengolahan angka final. Pengolahan angka sementara bersumber pada hasil pengolahan kuesioner ST2013-P, sedangkan angka final bersumber pada hasil pengolahan kuesioner ST2013-L. Pengolahan dokumen ST2013-P digunakan sebagai kontrol terhadap dokumen ST2013-L untuk setiap Blok Sensus (BS), sehingga diharapkan angka sementara benar-benar merupakan cerminan dari data individu rumah tangga pertanian dalam ST2013-L. Pengolahan dokumen ST2013-P dilakukan dengan cara entri data sedangkan pengolahan dokumen ST2013-L dirancang dengan menggunakan scanner.

A. Mekanisme Dokumen ST2013

Pengolahan dokumen hasil pencacahan ST2013-P dilakukan BPS Kabupaten/Kota dan pengolahan ST2013-KB dan ST2013-L dilakukan di Pusat Pengolahan (Puslah) BPS Provinsi. Untuk mendapatkan data yang akurat dari hasil pencacahan, maka proses editing coding dokumen dilakukan sedekat mungkin dengan lapangan, sehingga mempermudah proses revisit lapangan apabila terdapat keragu-raguan dalam pengisian dokumen. Mekanisme pengiriman dokumen dapat dilihat pada gambar berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 4: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 7

Dokumen hasil pencacahan dari petugas pencacah diurutkan dan

dimasukkan ke dalam boks dengan susunan tertentu. Pengiriman dokumen hasil pencacahan oleh petugas digunakan untuk proses lanjutan dari setiap BS.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 5: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 8

Susunan 1 set hasil Pencacahan untuk Setiap BS (Ruta 1 …………. Ruta n) ST2013 – P ST2013 – KB ST2013-L ……. Ruta 1 ST2013-L ……. Ruta 2 ST2013-L ….… Ruta 3 . . . . . . . . ST2013-L ……. Ruta n *) Catatan : ST2013-KB memuat data tentang jumlah Ruta, n menyatakan

Ruta terakhir dalam BS. B. Penerimaan Dokumen (receiving)

Penerimaan dokumen merupakan proses menerima, memeriksa kelengkapan dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB, dokumen ST2013-L, dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS Propinsi dari setiap BS. Hasil pemeriksaan dicatat dalam suatu daftar penerimaan dokumen ST2013-Kartu Kendali (Lampiran 9).

Unit kerja di BPS Kabupaten/Kota dan BPS Propinsi yang melaksanakan penerimaan dokumen adalah subbagian Tata Usaha dan bagian Tata Usaha.

Tugas penerima dokumen adalah sebagai berikut : 1. Mencocokkan identitas dokumen yang diterima dengan Daftar Blok Sensus

dan sekaligus mencatat kelengkapan dokumen yang datang. Identitas dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L adalah kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, nomor Blok Sensus. Apabila petugas menemukan perbedaan antara identitas dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L maka petugas harus melapor ke Penanggungjawab. Selanjutnya Penanggungjawab menanyakan kepada KSK agar KSK dapat menanyakan ke kortim mengenai identitas dokumen tersebut;

2. Menghitung dan mencatat jenis dan dokumen yang diterima. Apabila petugas menemukan perbedaan antara jumlah dokumen yang diterima dengan yang tertera pada surat pengantar, maka petugas harus segera melapor ke Penanggungjawab. Selanjutnya Penanggungjawab menanyakan kepada KSK agar KSK dapat menanyakan ke kortim untuk meneliti dan memutuskan jumlah mana yang benar;

3. Mencocokkan banyaknya rumah tangga pengelola usaha pertanian yang ada di dokumen ST2013-P (ST2013-P Blok III Rincian 308) dan banyaknya dokumen (rumah tangga pertanian) ST2013-L. Bila ada perbedaan harap segera melapor ke Penanggungjawab. Selanjutnya Penanggungjawab

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 6: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 9

menanyakan kepada KSK agar KSK dapat menanyakan ke kortim untuk meneliti dan memutuskan jumlah mana yang benar;

4. Menyerahkan dokumen yang telah dicatat ke petugas batching; 5. Melakukan entri dan upload jumlah BS yang diterima secara periodik melalui

SIPMEN. C. Pengelompokan Dokumen (batching)

Pengelompokan dokumen (batching) merupakan proses pengelompokkan dokumen menjadi batch-batch. Dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L dalam satu Blok Sensus merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan dan dikelompokkan menjadi satu batch. Perlu diperhatikan bahwa, satu blok sensus terdiri dari satu set dokumen ST2013-P, satu lembar dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L sebanyak n rumah tangga.

Dokumen dalam setiap batch ditempatkan dalam sebuah Boks ST2013 dengan menuliskan isian muatan di dalam boks pada halaman depan dan identitas boks pada sisi bagian bawah. Susunan dokumen sebagaimana yang tertulis pada mekanisme dokumen ST2013 untuk setiap batch.

Gambar 1. Boks Dokumen ST2013 Tugas pembuat batch adalah sebagai berikut :

1. Mengambil dokumen dari unit penerimaan dokumen; 2. Mencocokkan kesesuaian identitas pada dokumen ST2013-P, ST2013-KB dan

ST2013-L pada setiap blok sensus. 3. Menghitung jumlah dokumen ST2013-L per blok sensus dan mencocokkan

dengan isian jumlah rumahtangga pada dokumen ST2013-KB. 4. Mengelompokkan dokumen ST2013-P, ST2013-KB dan ST2013-L per blok

sensus menurut Desa/Kelurahan menjadi satu batch;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 7: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 10

5. Menuliskan identitas dokumen, jumlah ruta tani blok sensus, dan keterangan petugas pada masing – masing batch (halaman depan boks).

6. Menyerahkan dokumen yang telah di-batch ke petugas penyimpanan; 7. Membuat laporan perkembangan kegiatan batching secara periodik.

D. Penyimpanan Dokumen

Penyimpanan dokumen merupakan proses menyimpan dan mengelola dokumen agar mudah diambil apabila diperlukan dalam tahap editing coding dan perekaman data serta mudah pula dikembalikan ke tempat penyimpanan semula.

Tugas penyimpan dokumen adalah sebagai berikut: 1. Menerima dokumen yang telah di-batch oleh petugas batching; 2. Menyusun dokumen pada tempat penyimpanan sehingga dokumen mudah

diambil dan dikembalikan ke tempat semula; 3. Memberikan dokumen kepada petugas editing coding (editor) dan petugas

perekaman data; 4. Menerima dan menyimpan kembali dokumen dari petugas editing coding

(editor) dan petugas perekaman data.

E. Editing Coding Editing dan coding merupakan proses pemeriksaan, pembetulan isian

apabila terjadi kesalahan dan pemberian kode pada dokumen. Tugas editor adalah sebagai berikut :

1. Mengambil dokumen dari petugas penyimpanan; 2. Menghitung kembali kelengkapan jumlah dokumen ST2013-L dalam setiap

blok sensus, apakah sudah sesuai dengan isian jumlah rumahtangga pada dokumen ST2013-KB. Apabila tidak sesuai, maka petugas harus segera melapor ke pengawas editing coding;

3. Melakukan editing dan coding terhadap isian dokumen ST2013-P, dokumen ST2013-KB dan dokumen ST2013-L sesuai dengan pedoman yang ditentukan;

4. Menyerahkan dokumen yang telah di editing coding kepada pengawas editing coding.

5. Membuat laporan perkembangan editing dan coding yang sudah diselesaikan secara periodik.

Tugas pengawas editing coding adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi proses editing coding yang dilakukan oleh editor; 2. Melakukan koordinasi dengan Kortim, bila perlu melakukan revisit lapangan; 3. Menyerahkan dokumen yang telah di editing coding kepada petugas

penyimpanan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 8: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 11

4. Membuat laporan perkembangan editing dan coding secara periodik. 5. Memeriksa beberapa pekerjaan editor yang sudah selesai.

Hasil editing coding sangat mempengaruhi kualitas data dan proses pengolahan selanjutnya. Berbagai informasi yang dirasa meragukan seharusnya sudah dapat dideteksi sejak dilakukan editing coding, sehingga akan memperlancar kegiatan pengolahan selanjutnya. Untuk itu diperlukan petugas editor yang bertanggung jawab dan mengerti tentang konsep-konsep yang digunakan dalam sensus ini.

Adapun syarat untuk menjadi editor adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan minimal SLTA sederajat 2. Jujur dan bertanggungjawab 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengawas editing coding 4. Mampu menerima dan memahami tata cara editing coding.

Adapun syarat untuk menjadi pengawas editing coding adalah sebagai

berikut: 1. Pegawai BPS yang telah mengikuti pelatihan editing coding; 2. Pendidikan minimal D3 sederajat; 3. Jujur dan bertanggungjawab; 4. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 9: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 12

BAB III TATACARA EDITING CODING

A. Umum Editing Coding merupakan proses pemeriksaan dan membetulkan

penulisan yang salah/kurang jelas pada isian dokumen hasil pencacahan dengan memperhatikan kaidah-kaidah editing coding (penyuntingan/penyandian) yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh editor adalah : 1. Pemeriksaan dokumen harus dilakukan secara berurutan, dimulai dengan

pemeriksaan dokumen ST2013-P, ST2013-KB, ST2013-L, kemudian dilanjutkan pemeriksaan antar dokumen ST2013-P dan ST2013-L, dari nomor urut rumah tangga pertama sampai dengan nomor urut rumah tangga terakhir dalam setiap blok sensus.

2. Pemeriksaan blok pertanyaan dan rincian harus dilakukan secara berurutan, mulai dari blok pertanyaan dan rincian pertama sampai dengan blok pertanyaan dan rincian terakhir, kecuali untuk blok rekapitulasi di lakukan pemeriksaan setelah blok pertanyaan terakhir diperiksa;

3. Petugas harus memeriksa apakah isian jawaban suatu pertanyaan benar dan konsisten dengan isian jawaban pertanyaan lain. Apabila petugas menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian antar isian, maka isian yang salah harus diperbaiki. Cara memperbaiki tergantung pada jenis dokumen:

• Dokumen ST2013-P dengan cara mencoret isian yang salah dan mengganti dengan isian yang benar;

Contoh : JL. DR Sutomo no 6, RT 001 RW 007 JL. Budi Utomo No 5 RT 001

RW 007 • Dokumen ST2013-L dengan cara menghapus isian yang salah dan

mengganti dengan isian yang benar 4. Pemeriksaan mencakup isian dokumen ST2013-P dan ST2013-L. Jika

terdapat perbedaan antara keduanya, maka lakukan perbaikan dengan berpedoman pada dokumen ST2013-L.

5. Setelah selesai editing coding, dokumen harus diurutkan kembali. Urutan per Blok adalah : dokumen ST2013-KB, dokumen ST2013-L (urutkan nomor urut rumah tangga dari nomor 001, 002, dan seterusnya sampai nomor urut rumah tangga terakhir). Simpan kembali ke dalam boks kecil dengan urutan ST2013-KB dilanjutkan ST2013-L.

6. Pisahkan Dokumen ST2013-P, kemudian diurutkan menurut wilayahnya dari blok sensus terkecil hingga blok sensus terbesar.

7. Untuk perlakuan Manual Cek (MC) harap petugas meneliti seluruh isian dokumen secara utuh. Apabila terjadi keragu-raguan harap ditanyakan kepada pengawas editing coding, kemudian pengawas editing coding akan mengkonfirmasi isian dokumen tersebut ke Kortim atau kunjungan ke lapangan (revisit).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 10: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 13

Secara umum tugas editor adalah sebagai berikut: 1. Mengikuti pelatihan editing coding; 2. Mengambil dokumen dari tempat penyimpanan dokumen; 3. Menghitung dan memeriksa kelengkapan jumlah dokumen ST2013-L dalam

setiap blok sensus sesuai dengan jumlah rumah tangga pertanian pada ST2013-P atau nomor urut terbesar pada Daftar ST2013-P Blok IV kolom (20). Apabila tidak sesuai, maka tanyakan kepada Kortim;

4. Melakukan editing coding terhadap dokumen ST2013-P dan ST2013-L sesuai dengan pedoman yang ditentukan;

5. Menyerahkan dokumen yang telah diedit ke pengawas editing coding; 6. Membuat laporan perkembangan editing coding yang sudah diselesaikan.

B. Editing Coding Dokumen ST2013-P

1. Blok I. KETERANGAN TEMPAT a) Isian R.101 s.d R.108 : Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kel, dan

Nomor blok sensus harus sesuai dengan MFD kondisi semester I 2012. Jika tidak sesuai maka sesuaikan dengan melihat pada MFD kondisi semester I 2012 (sudah tertulis).

b) Untuk perbedaan identitas wilayah yang disebabkan karena pemekaran, tidak boleh dilakukan perubahan.

c) Perubahan identitas wilayah yang dilakukan oleh petugas lapangan diperbolehkan untuk wilayah yang muatan rumah tangganya tertukar antar blok sensus baik dalam satu kecamatan maupun antar kecamatan.

d) Isian R.109 (untuk Daftar ST2013-P) [Snowball]: nara sumber harus ada isian.

2. Blok II. KETERANGAN PETUGAS a) Isian R.201 kolom (2) kode petugas harus terisi. b) Isian R.201 kolom (3) kode petugas harus terisi. c) Isian R.202 nama petugas pencacah dan kortim harus ada isian d) Isian R.203 harus terisi, isian rincian ini untuk kolom (2) dan (3) mulai

dari 1 Mei s.d 31 Mei 2013 e) Isian R.204 harus terisi tanda tangan pencacah dan petugas.

Petugas editing coding harus teliti dalam memeriksa konsistensi baik antar rincian satu dengan rincian yang lainnya maupun antara daftar ST2013-P dan ST2013-L. Jika menemui kejanggalan isian, dapat diambil tindakan seperlunya atau mengembalikan dokumen tersebut ke Pengawas Editing Coding. Pengawas Editing Coding akan mengembalikan dokumen tersebut ke Kortim agar diperbaiki.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 11: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 14

3. Blok IV. CATATAN Blok ini hanya melihat apakah ada catatan untuk menerangkan hal-hal

yang perlu penjelasan.

4. Blok V. HASIL PEMUTAKHIRAN DAN KETERANGAN KEGIATAN PERTANIAN a) Kolom (1) s.d kolom (6) sudah tercetak.

• Jika ada rumah tangga baru untuk door to door, maka kolom (1) boleh blank, kolom (2) dan (3) harus terisi, dan kolom (4) harus blank.

• Jika ada rumah tangga baru untuk snowball, maka kolom (1) s.d (3) boleh blank sedangkan kolom (4) harus blank.

b) Kolom (7) harus terisi kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. c) Kolom (8):

• Kolom (8) harus ada isian jika kolom (7) berkode 1, 2, 3,atau 4. • Kolom (8) blank Jika kolom (7) berkode 5, 6 atau 7.

d) Kolom (9) s.d (14) kecuali kolom (12b) • Kolom ini akan terisi jika kolom (8) ada isian. • Isian kolom ini 1 atau – (strip). • Jika kolom (9) s.d (14) ada isian (baik kode 1 maupun strip)

sedangkan kolom (7) berkode 5,6, atau 7, dan atau kolom (8) tidak mempunyai nomor urut maka: 1. Kolom (7) diberi kode 1,2,3, atau 4, lakukan Manual Cek. 2. Kolom (8) harus diberi nomor urut berikutnya setelah nomor urut

terbesar. e) Kolom (12b):

• Isian kolom ini adalah 0 s.d 999 atau blank • Kolom ini harus terisi jika kolom (12a) berkode 1 • Kolom ini harus blank jika kolom (12a) bertanda strip(-)

f) Kolom (15) s.d (18): • Isian kolom ini adalah 1,strip (-) atau blank. • Kolom ini harus terisi jika salah satu atau lebih kolom (9) s.d kolom

(12a) dan kolom (13) s.d (14) berkode 1. • Kolom ini harus blank jika kolom (9) s.d kolom (12a) dan kolom (13)

s.d (14) berkode strip (-)

Perhatikan jika selama proses editing coding terjadi pencoretan baris sampai dengan kolom (20), maka R.308 harus sama dengan Blok V kolom

(20) no urut terbesar – banyaknya no urut yang dicoret.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 12: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 15

g) Kolom (19): • Isian kolom ini adalah 1 atau strip (-). • Kolom ini harus terisi jika kolom (8) ada isian.

h) Kolom (20): • Kolom ini harus terisi jika salah satu atau lebih kolom (15) s.d kolom

(17) dan kolom (19) ada yang berkode 1.

5. Blok Va. Jumlah halaman ini a) Isian Rincian ini adalah penjumlahan pada halaman yang bersangkutan

untuk kolom (9) s.d kolom (19) Blok Vb. Jumlah sampai dengan halaman sebelumnya.

b) Isian rincian ini disalin dari Rincian c halaman sebelumnya. Untuk halaman 1, rincian ini harus terisi tanda “–“ (strip) untuk kolom (9) s.d kolom (19) Blok Vc. Jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini.

c) Isian rincian ini merupakan penjumlahan dari Rincian a ditambah dengan Rincian b pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19).

6. Blok III. REKAPITULASI

a) Isian R.301 sudah tercetak. b) Isian R.302 harus sama dengan Blok V kolom (8) nomor urut terbesar. Jika

tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. c) Isian R.303 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(15). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. d) Isian R.304 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(16). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

e) Isian R.305 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (17). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

f) Isian R.306 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (18). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

g) Isian R.307 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (19). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

h) Isian R.308 harus sama dengan Blok V kolom (20) nomor urut terbesar. Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. Perhatikan jika selama proses editing coding terjadi pencoretan baris sampai dengan kolom (20), maka R.308 harus sama dengan Blok V kolom (20) no urut terbesar – banyaknya no urut yang dicoret.

i) Isian R.309 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (12b). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

j) Isian R.303 s.d R.308 harus lebih kecil atau sama dengan R.302.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 13: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 16

C. Editing Coding Dokumen ST2013-L 1. Blok I. Keterangan Umum Rumah Tangga a) Isian kode pada rincian 101: Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kel,

dan Nomor blok sensus harus sesuai dengan MFD kondisi semester I 2012. Jika tidak sesuai maka sesuaikan dengan melihat pada MFD kondisi semester I 2012.

b) Isian No SLS, No Bangunan Fisik, No Bangunan Sensus, dan No Urut Ruta Pertanian harus sesuai dengan Daftar ST2013-P.

c) Isian rincian 102 harus terisi sesuai dengan ST2013-P Blok V kolom (5) dan lebih dari 3 karakter.

d) Isian rincian 103 harus terisi 10 s.d 99 e) Isian rincian 104 harus terisi kode 1 atau 2. Jika kosong maka tanyakan

kepada PCL. f) Isian rincian 105 harus terisi sesuai dengan dokumen ST2013-P rincian

108. g) Isian rincian 106 alamat harus terisi sesuai dengan dokumen ST2013-P

Blok V kolom (6). h) Isian 107 laki-laki dan atau 107 perempuan harus terisi.

2. Blok IIA. Jenis Kegiatan Rumah Tangga Usaha Pertanian a) Isian R.201 s.d. R.212 terisi kode 1 atau 2 b) Jika R.201 = 1, maka R.302 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. c) Jika R.202 = 1, maka R.304 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. d) Jika R.203 = 1, maka R.402 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. e) Jika R.204 = 1, maka R.502 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. f) Jika R.205 = 1, maka R.603 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. g) Jika R.206 = 1, maka R.702 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. h) Jika R.207 = 1, maka R.705 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. i) Jika R.208 = 1, maka R.802 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual cek. j) Jika R.209 = 1, maka R.803a_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual

cek. k) Jika R.210 = 1, maka R.803b_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual

cek. l) Jika R.211 = 1, maka R.803c_K3 = isi. Jika tidak sesuai, lakukan manual

cek. m) Jika R.212 = 1, maka R.(R.306a = 1) atau (R.404a = 1) atau (R.504a = 1)

Isian No SLS, No Bangunan Fisik, No Bangunan Sensus, dan No Urut Ruta Pertanian harus sesuai dengan Daftar ST2013-

P.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 14: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 17

atau (R.605a = 1) atau (R.707a = 1) atau (R.707b = 1) atau (R.805a = 1) . Jika tidak sesuai, lakukan manual cek.

3. Blok II B Keterangan Rumah Tangga Usaha Pertanian a) Isian R.213 laki-laki dan atau R.213 perempuan harus terisi. Jika kedua

isian tidak terisi maka lakukan manual cek. b) Isian R.213 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 c) Isian R.213 harus lebih besar atau sama dengan isian maksimum pada

R.305, R.403, R.503, R.604, R.703, R.706, dan R.804. d) Jika diantara R.201 s.d R.212, hanya R.201 dan atau R.202 yang berkode

1, maka isian R.213 laki-laki = isian R.305 laki-laki, dan isian R.213 perempuan = isian R.305 perempuan. Isian R.214 = 201 atau 202

e) Jika diantara R.201 s.d R.212, hanya R.203 yang berkode 1, isian R.213 harus sama dengan isian R.403 dan isian R.214 harus terisi kode 203.

f) Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.204 maka isian R.213 sama dengan isian R.503. Isian R.214 akan terisi kode 204.

g) Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.205 maka isian R.213 akan sama dengan isian R.604. Isian R.214 harus terisi kode 205.

h) Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.206 maka isian R.213 akan sama dengan isian R.703. Isian R.214 harus terisi kode 206.

i) Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.207 maka isian R.213 akan sama dengan isian R.706. Isian R.214 harus terisi kode 207.

j) Jika dari R.201 sampai dengan R.212 yang terisi kode 1 hanya pada R.208, R.209, R.210, dan atau R.211 maka isian R.213 harus sama dengan isian R.804. Isian R.214 harus terisi salah satu kode 208, 209, 210, atau 211.

k) Isian R.215 terisi lebih dari 3 karakter l) Isian R.216 terisi 10 s.d. 99 m) Isian R.217 terisi kode 1 atau 2. Jika tidak terisi, sesuaikan dengan isian

nama pada R.215 atau tanyakan kepada pengawas editing coding. n) Isian R.218 terisi kode 1 atau 2

4. Blok III Padi dan Palawija a) Rincian 301.a. (Padi Sawah) dan Rincian 301.b. (Padi Ladang)

(1) Isian Kolom (5) sama dengan penjumlahan Kolom (2) +(3)+(4). (2) Jika Kolom (5) ada isian maka Kolom (6) s.d (8) harus ada isian. (3) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (6) harus terisi salah satu kode 1

sampai dengan kode 6.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 15: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 18

(4) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (7) harus berkode 1,2, atau 3. (5) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu

kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya). (6) Jika kolom (2), (3), dan (4) tidak ada isian sedangkan kolom (5) ada

isian, maka tanyakan kepada petugas (kortim). b) Rincian 302

(1) Jika R.301a Kolom(8) ada isian dan R.301b Kolom(8) tidak ada isian, maka isian R.302 harus 1101 dan isian jenis adalah padi sawah.

(2) Jika R.301a Kolom(8) tidak ada isian dan R.301b Kolom(8) isian, maka isian R.302 harus 1102 dan isian jenis adalah padi ladang.

(3) Jika R.301a Kolom (8) dan R.301b Kolom (8) ada isian, maka R.302 harus ada isian jenis dan kode tanaman padi harus berkode 1101 atau 1102.

c) Rincian 303 (Palawija) (1) Isian Kolom (5) sama dengan penjumlahan Kolom (2)+(3)+(4). (2) Jika Kolom (5) ada isian maka Kolom (6) s.d (8) harus ada isian. (3) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (6) harus terisi salah satu kode 1

sampai dengan kode 6. (4) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (7) harus berkode 1,2, atau 3. (5) Jika Kolom (5) ada isian, maka Kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu

kode. (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya). (6) Jika R.303g, R.303h atau R.303i Kolom (1) ada isian, maka Kolom (5)

harus ada isian. (7) Jika kolom (2), (3), dan (4) tidak ada isian sedangkan kolom (5) ada

isian, maka tanyakan kepada petugas (kortim). (8) Isian R.303g s.d R.303i Kolom (1) jenis dan kode tanaman harus sesuai

dengan Daftar ST2013-KODE. d) Rincian 304

Jika salah satu atau lebih R.303.a. Kolom (8) s/d R.303.i. Kolom (8) ada isian, maka R.304 harus ada isian nama dan kode komoditi tanaman palawija sesuai jenis tanaman palawija yang terisi.

e) Rincian 305 (1) Jika R.305 ada isian maka salah satu baris R.301 dan atau R303

kolom (8) harus ada isian. (2) Jika R.305 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih

R.301 dan atau R.303 kolom (8) ada isian. (i) maka R.305 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107

laki-laki ada isiannya. (ii) maka R.305 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika

R.107 laki-laki tidak ada isiannya. (3) Isian R.305 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 16: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 19

f) Rincian 306a (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

g) Rincian 306b1 (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank (2) Jika baris R.301a dan atau R.301b kolom (8) ada isian, maka R.306b1

harus berkode 1 atau 2. (3) Jika baris R.301a dan R.301b kolom (8) tidak ada isian, maka R.306b1

harus blank. h) Rincian 306b2

(1) Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank (2) Jika baris R.303a s.d R.303i kolom (8) salah satu ada isian, maka

R.306b2 harus berkode 1 atau 2. (3) Jika baris R.303a s.d R.303i kolom (8) semuanya tidak ada isian,

maka R.306b2 harus blank. (4)

5. Blok IV Hortikultura a) Identitas

Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R.101.

b) Rincian 401a s.d R.401r ( U M U M )

(1) Isian deskripsi jenis tanaman pada kolom (1) dan kode pada kolom (2) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE (Hortikultura).

(2) Jika deskripsi kolom (1) tidak sesuai dengan kode pada kolom (2), maka kode pada kolom (2) harus disesuaikan dengan deskripsi pada kolom (1).

(3) Jika R.401a s.d R.401r kolom (2) ada isian maka : • pada Kolom (1) harus ada isian sesuai Kelompok Tanaman pada

ST2013-KODE. • Isiannya boleh berulang hanya untuk kode-kode berikut ini : 2199,

2299, 2399, 2499, 2599, 2699, 2799, 2899, 2107, 2114, 2128, 2139, 2143, 2148, 2152, 2157, 2160, 2163, atau 2202.

(4) Jika kolom (2) terisi maka kolom (3) dan kolom (4) harus ada isian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 17: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 20

(5) Isian R.401c s.d R.401i kolom (3) untuk tanaman hortikultura tahunan dan R.401k s.d R.401r untuk tanaman hortikultura semusim, jika Kolom (4) terisi maka satuan harus sesuai dengan yang terdapat pada Daftar ST2013- Kode (Hortikultura).

(6) Jika kolom (4) terisi maka Kolom (6) harus ada isian. (7) Isian kolom (5) ≤ kolom (4), hanya berlaku untuk R.401a sampai

dengan R.401i. (8) Isian kolom (6) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya). (9) Isian R.401a s.d R.401r Kolom (1) dan Kolom (2) tidak boleh berulang,

Jika ada yang berulang (sama) maka tambahkan isian Kolom (4) dan (5) pada baris isian kode yang sama. Kecuali untuk kode tanaman Lainnya.

c) Rincian 402 (1) Isian jenis dan kode tanaman: salah satu dari jenis dan kode tanaman

sesuai ST2013-KODE (Hortikultura). (2) Jika R.402 ada isian, maka pada R.401 harus ada isian pada baris

yang sesuai dengan kode isian R.402 tersebut. (3) Jika isian kode tanaman R.402 tidak sama dengan yang terisi pada

R.401 kolom (2), maka R.402 harus diisi kode tanaman dari salah satu R.401 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(4) Jika R.401 hanya terisi satu baris dan isian R.402 tidak sesuai dengan isian kode R.401 kolom (2), maka isian R.402 harus diganti dengan isian kode R.401 kolom (2).

d) Rincian 403

(1) Jika R.403 ada isian maka salah satu baris R.401 kolom(6) harus ada yang diarsir.

(2) Jika R.403 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R.401 kolom(6) ada yang diarsir, maka : • R.403 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107 laki-laki

ada isiannya. • R.403 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika R.107 laki-

laki tidak ada isiannya. (3) Isian R.403 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan. e) Rincian 404a

(1) Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2.

ST2013-KODE harus menjadi acuan untuk menentukan jenis tanaman hortikultura tahunan atau semusim

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 18: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 21

(2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1 (3) Jika isian Rincian ini blank, maka harus diisi kode 2

f) Rincian 404b (1) Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank. (2) Jika R.401 kolom(6) ada yang diarsir maka R.404b harus berkode 1

atau 2. (3) Jika R.401 kolom(6) tidak ada yang diarsir maka R.404b harus blank.

g) Rincian 404c (1) Isian Rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank. (2) Jika R.401 kolom(6) ada yang diarsir maka R.404c harus berkode 1

atau 2. (3) Jika R.401 kolom(6) tidak ada yang diarsir maka R.404c harus blank.

h) Blok IX Terkait Kegiatan Hortikultura Jika R.401a s.d R.401i ada isian, maka R.901b1 dan atau R.901b2 dan atau R.901b3 dan atau R.901b6 dan atau R.901b7 harus ada isian. Tapi bila R.901b1, R.901b2, R.901b3, R.901b6 dan R.901b7 kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

6. Blok V Perkebunan a) Rincian 501a s.d 501l (Tanaman Tahunan)

(1) Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) harus bersesuaian menurut Daftar ST2013-KODE (Perkebunan). Jenis tanaman menjadi pedoman utama.

(2) Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) tidak boleh berulang, kecuali kode tanaman lainnya (kode 3199) dengan menyebutkan jenis tanamannya.

(3) Jika R.501g s.d R.501l kolom (1) dan kolom (2) ada isian maka kolom (3) harus ada isian.

(4) Isian Kolom (3) ≥ kolom (4) + kolom (5). (5) Jika kolom (6) ada isian, maka kolom (3) harus ada isian. Jika kolom

(3) tidak ada isian, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

f) Jika kolom (7)L dan kolom (7)P tidak ada isian sedangkan baris yang bersesuaian ada isian, maka: • Kolom (7)L harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107 laki-

laki ada isiannya.

• Kolom (7)P harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika R.107 laki-laki tidak ada isiannya.

g) Isian kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode (satu kode, dua kode, atau ketiga-tiganya).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 19: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 22

b) Rincian 501m s.d 501p (Tanaman Semusim) (1) Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2)

harus bersesuaian menurut kode ST2013-KODE (Perkebunan). Jenis tanaman menjadi pedoman utama.

(2) Isian jenis dan kode tanaman perkebunan pada kolom (1) dan kolom (2) tidak boleh berulang, kecuali kode tanaman lainnya (kode 3299) dengan menyebutkan jenis tanamannya.

(3) Jika R.501n s.d R.501p Kolom (1) dan kolom (2) ada isian maka kolom (6) harus ada isian.

(4) Jika kolom (7)L dan kolom (7)P tidak ada isian sedangkan baris yang bersesuaian ada isian, maka: • Kolom (7)L harus diisikan laki-laki = 1, dengan syarat jika R.107

laki-laki ada isiannya. • Kolom (7)P harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika R.107

laki-laki tidak ada isiannya. (5) Isian kolom (8) bisa diarsir lebih dari satu kode (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya). c) Rincian 502

(1) Isian kode tanaman: salah satu kode 3101 s.d 3129, 3199, 3201 s.d 3211, dan 3299.

(2) Jika R.502 ada isian, maka pada R.501 harus ada isian pada baris tanaman yang sesuai dengan kode isian pada R.502 tersebut.

(3) Jika isian kode tanaman R.502 tidak sama dengan yang terisi pada R.501, maka R.502 harus diisi kode tanaman dari salah satu R.501 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

d) Rincian 503 (1) Jika R.503 ada isian maka salah satu baris R.501 harus ada isian. (2) Jika R.503 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R.501

ada isian, maka : • R.503 harus diisikan laki-laki = nilai maksimal pada isian R.501

kolom(7)L. • R.503 harus diisikan perempuan = nilai maksimal pada isian R.501

kolom (7)P. (3) Isian R.503 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan. e) Rincian 504a

(1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika tidak ada jasa pertanian tanaman perkebunan, maka isian rincian

ini harus diisi kode 2 (tidak boleh Blank).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 20: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 23

f) Rincian 504b (1) Isian rincian ini adalah kode 1, 2, atau Blank. (2) Jika salah satu baris R.501a s.d R.501p kolom (8) ada isian, maka

R.504b harus berkode 1 atau 2. (3) Jika salah satu baris R.501a s.d R.501p kolom (8) blank maka R.504b

harus blank. g) Blok IX (Lahan) Terkait Kegiatan Perkebunan

R.501 Kolom (6) terisi Blok IX R.901a6 kolom (2) atau Blok IX R.901b1 kolom (2) atau Blok IX R.901b2 kolom (2) terisi (cek kewajaran), dimasukkan ke UMUM.

7. Blok VI Ternak a) Identitas Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R.101.

b) Rincian 601 (Ternak besar/kecil)

(1) Isian deskripsi Jenis ternak untuk R.601d s.d R.601f Kolom (1) adalah: kuda, kambing, domba, dan babi.

(2) Isian deskripsi jenis ternak pada kolom (1) tidak boleh sama/berulang dengan rincian sebelumnya.

(3) Isian kode jenis ternak untuk R.601d s.d R.601f Kolom (2) disesuaikan dengan jenis ternak pada kolom (1). (sesuai Daftar ST2013-KODE) Isian Kode untuk kolom (2): 4102, 4201, 4202, 4203.

(4) Jika Kolom (3) ada isian maka kolom (5) harus ada isian. (5) Jika kolom (3) tidak ada isian dan kolom (4) ada isian, maka kolom (5)

tidak ada yang diarsir. (6) Isian kolom (5) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya) c) Rincian 602 (Ternak lain)

(1) Isian Jenis ternak untuk R.602c s.d R.602e Kolom (1) adalah: ayam ras petelur, itik manila, angsa, ayam lokal lainnya, burung merpati, burung puyuh, kalkun, kelinci. Selain yang tercantum pada Daftar ST2013-KODE tidak dicatat. Jenis ayam lokal lainnya: adalah selain ayam kampung, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging. Contohnya: Ayam cemani, ayam

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 21: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 24

bangkok, ayam kate, ayam bekisar/ayam hutan, ayam pelung, ayam ketawa dan lainnya.

(2) Isian jenis ternak pada kolom (1) tidak boleh sama/berulang dengan rincian sebelumnya, khusus untuk ayam lokal lainnya, isian kode ternak boleh berulang.

(3) Isian kode jenis ternak untuk R.602c s.d R.602e Kolom (2) disesuaikan dengan jenis ternak pada kolom (1). Isian Kode untuk kolom (2): 4303, 4305, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406.

(4) Jika R.602f1 Kolom (3) ada isian maka R.602f2 kolom (3) harus ada isian.

(5) Isian untuk R.602f2 kolom (3): 1-12. (6) Jika Kolom (3) ada isian maka kolom (5) harus ada isian. (7) Jika kolom (3) tidak ada isian dan kolom (4) ada isian, maka kolom (5)

tidak ada yang diarsir. (8) Isian kolom (5) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya) d) Rincian 603

(1) Isian kode ternak: 4101 – 4404, atau 4201-4203, atau 4301-4305, atau 4401-4406.

(2) Jika R.603 ada isian, maka pada R.601 s.d R.602 kolom (5) harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian pada R.603 tersebut.

(3) Jika isian kode ternak R.603 tidak sama dengan yang terisi pada R.601 s.d R.602 kolom (2), maka R.603 harus diisi kode ternak dari salah satu R.601 s.d R.602 yang ada isian, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(4) Jika dari salah satu R.601 s.d R.602 hanya terisi satu baris dan isian R.603 tidak sesuai dengan isian kode R.601 s.d R.602 kolom (2) yang terisi, maka isian R.603 harus diganti dengan isian kode R.601 s.d R.602 kolom (2) yang terisi.

(5) Jika R.601 kolom (3) dan R.602 kolom (3) tidak ada isian dan hanya R.601a s.d R.601c kolom (4) saja yang terisi, maka R.603 harus kosong.

e) Rincian 604 (1) Jika R.604 ada isian maka salah satu baris R.601a s.d R.602f kolom (5)

harus ada isian. (2) Jika R.604 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih

R.601a s.d R.602f kolom (5) ada isian,: • maka R.604 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107

laki-laki ada isiannya. • maka R.604 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika

R.107 laki-laki tidak ada isiannya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 22: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 25

(3) Isian R.604 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-masing laki-laki dan perempuan.

f) Rincian 605a (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika isian rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

g) Rincian 605b (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau Blank. (2) Jika salah satu baris R.601a s.d R.602f kolom (5) ada isian, maka

R.605b harus berkode 1 atau 2. (3) Jika semua baris R.601a s.d R.602f kolom (5) blank maka R.605b

harus blank. 8. Blok VII Perikanan a) Rincian 701 ( U M U M )

(1) Khusus R.701a1, R.701a3, R.701a5, R.701b, jika Kolom (3) ada isian maka kolom (4), (5), (6), (7) harus ada isian.

(2) Khusus R.701a2, dan R.701a4, Jika Kolom (4) ada isian maka kolom (5), (6), (7) harus ada isian.

(3) Dari kolom (3) s.d. (7), jika ada salah satu kolom yang ada isian sedangkan kolom lainnya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(4) Isian Kolom (5) adalah kode 1, 2, atau 3. (5) Isian kolom (7) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya). b) Rincian 701a1 (Budidaya di Laut)

(1) Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 2, 3, 4, 6, 7. Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai dengan menanyakan kembali kepada petugas lapangan (kortim).

(2) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.

(3) Isian kode di kolom (6) adalah 5101 s.d 5194, atau 5199. (4) Jika isian deskripsi kolom (6) adalah “rumput laut”, maka isian yang

terisi pada kolom (3) adalah kode 4 (tali rentang). c) Rincian 701a2 (Budidaya Ikan di Tambak Air Payau)

(1) Jika rincian ini ada isian maka Blok IX R.901b4 harus ada isian. (Tidak berlaku sebaliknya).

(2) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.

(3) Isian kode di kolom (6) adalah 5201 s.d 5225, atau 5299. d) Rincian 701a3 (Budidaya Ikan di Kolam/Air Tawar)

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 23: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 26

(1) Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 1, 5, 6, 7. Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(2) Jika Kolom (3) terisi kode 1, maka Blok IX R.901b4 harus ada isian. (3) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti

yang tercantum pada daftar ST2013-KODE. (4) Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399.

e) Rincian 701a4 (Budidaya Ikan di Sawah) (1) Jika rincian ini ada isian maka Blok IX R.901a6 harus ada isian. (2) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti

yang tercantum pada daftar ST2013-KODE. (3) Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399.

f) Rincian 701a5 (Budidaya Ikan di Perairan Umum) (1) Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 2, 3, 7. Jika diisi selain kode tsb

maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(2) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.

(3) Isian kode di kolam (6) adalah 5301 s.d 5375, atau 5399. g) Rincian 701b (Khusus Ikan Hias)

(1) Isian kolom (3) hanya boleh terisi kode 1, 5, 6, 7. Jika diisi selain kode tsb maka harus diisikan kode yang sesuai, dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(2) Jika Kolom (3) terisi kode 1, maka Blok IX R.901b4 harus ada isian. (3) Isian deskripsi jenis ikan dan kode pada Kolom (6) harus sesuai seperti

yang tercantum pada daftar ST2013-KODE. (4) Isian kode di kolam (6) adalah 5401 s.d 5455.

h) Rincian 702 (1) Isian kode budidaya: salah satu kode 51, 52, 53, 54, 55, 56. (2) Jika R.702 ada isian, maka pada R.701 harus ada isian pada baris yang

sesuai dengan kode isian R.702 tersebut. (3) Jika isian kode budidaya R.702 tidak sama dengan yang terisi pada

R.701 kolom(2), maka R.702 harus diisi kode budidaya dari salah satu dari R.701 yang ada isian dengan menanyakan kembali ke pengawas editing coding.

(4) Jika R.701 hanya terisi satu baris dan isian R.702 tidak sesuai dengan isian kode R.701 kolom (2), maka isian R.702 harus diganti dengan isian kode R.701 kolom (2).

i) Rincian 703 (1) Jika R.703 ada isian maka salah satu baris R.701 harus ada isian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 24: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 27

(2) Jika R.703 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih R.701 ada isian: • maka R.703 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107

laki-laki ada isiannya. • maka R.703 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika

R.107 laki-laki tidak ada isiannya. (3) Isian R.703 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan. j) Rincian 704 ( U M U M )

(1) Jika R.704a Kolom (4) ada isian maka kolom (5), (6), (7) harus ada isian.

(2) Jika R.704b Kolom (3) ada isian maka kolom (4), (5), (6), (7) harus ada isian.

(3) Jika salah satu kolom (3) s.d. (7) ada isian sedangkan kolom lainnya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(4) Isian kolom (4) adalah 1 s.d. 4. (5) Isian kolom (4) harus lebih kecil atau sama dengan isian R.107 laki-

laki+perempuan. (6) Isian Kolom (5) adalah kode 1 s.d 4. (7) Isian Kolom (6) adalah kode 1 s.d 5. (8) Isian kolom (7) bisa diarsir lebih dari satu kode. (satu kode, dua kode,

atau ketiga-tiganya). (9) Banyaknya kotak terisi pada kolom (5) dan kolom (6) harus sesuai

dengan isian kolom (4). • Jika kolom (4) isi = 1 maka kolom (5) dan (6) akan terisi hanya satu

kotak yaitu pada unit I. • Jika kolom (4) isi = 2 maka kolom (5) dan (6) akan terisi dua kotak

yaitu pada unit I dan II. • Jika kolom (4) isi = 3 maka kolom (5) dan (6) akan terisi tiga kotak

yaitu pada unit I, II, dan III. • Jika kolom (4) isi = 4 maka kolom (5) dan (6) akan terisi empat kotak

yaitu pada unit I s.d.IV. (10) Hubungan kolom (5) dan (6) adalah saling berpasangan.

• Jika pada kolom(5) terisi di Unit I maka di kolom(6) harus terisi di unit I.

• Jika pada kolom (5) terisi di Unit I dan II maka di kolom (6) harus terisi di unit I dan II.

• Jika pada kolom (5) terisi di Unit I, II dan III maka di kolom (6) harus terisi di unit I, II dan III.

• Jika pada kolom (5) terisi di Unit I s.d. IV maka di kolom (6) harus terisi di unit I s.d. IV.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 25: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 28

• Jika tidak berpasangan, maka kotak unit yang kosong harus ditanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

(11) Jika Kolom (5) terisi kode 4 (tanpa perahu) maka isian kolom (6) tidak boleh terisi kode 1 dan 2.

(12) Untuk R.704b Perairan Umum Isian kolom (3) adalah kode 1 s.d 5. k) Rincian 705

(1) Isian kode Penangkapan : salah satu kode 57 atau 58. (2) Jika R.705 ada isian, Maka pada R.704 harus ada isian pada baris

yang sesuai dengan kode isian R.705 tersebut. (3) Jika isian kode Penangkapan R.705 tidak sama dengan yang terisi pada

R.704, maka R.705 harus ada isian pada baris yang sesuai dengan kode isian R.704 tersebut.

(4) Jika R.704 hanya terisi satu baris dan isian R.705 tidak sesuai dengan isian kode R.704 kolom (2), maka isian R.705 harus diganti dengan isian kode R.704 kolom (2).

l) Rincian 706 (1) Jika R.706 ada isian maka salah satu baris R.704 harus ada isian. (2) Jika R.706 tidak ada isian sedangkan salah satu baris atau lebih

R.704 ada isian: • maka R.706 harus diisikan laki-laki = 1 dengan syarat jika R.107

laki-laki ada isiannya. • maka R.706 harus diisikan perempuan = 1 dengan syarat jika R.107

laki-laki tidak ada isiannya. (3) Isian R.706 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan. m) Rincian 707a

(1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika isian rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

n) Rincian 707b (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika isian rincian ini blank, maka harus diisi kode 2.

o) Rincian 707c (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau blank. (2) Jika rincian ini berkode 1 atau 2 maka R.702 dan atau R.705 harus

ada isian. (3) Jika rincian ini blank maka R.702 dan R.705 harus tidak ada isian. (4) Jika rincian ini berkode 1 atau 2, dan R.702 dan R.705 tidak ada isian,

maka R.707c harus blank.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 26: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 29

(5) Jika R.701 hanya terisi R.701b (Ikan Hias) saja dan R.705 tidak ada isian, maka R.707c harus berkode 2.

9. Blok VIII Kehutanan dan Kegiatan Kehutanan Lainnya a) Identitas

Isian harus sama dengan identitas Blok I R.101 mulai dari Prov, Kab/kota, Kecamatan, Desa/Kel, No. Blok Sensus, dan No.Urut Rumah Tangga Pertanian. Jika tidak ada isian, isikan sesuai dengan isian pada Blok I R.101.

b) Rincian 801 ( U M U M )

(1) Jika kolom (3) terisi, maka Kolom (2) harus ada isian. (2) Isian kolom (3)

• Harus lebih kecil atau sama dengan isian kolom (2) • Jika lebih besar dari kolom (2), maka tanyakan kembali kepada

pengawas editing coding. (3) Isian kolom (5)

• Jika kolom (2) dan atau kolom (4) ada isian, maka salah satu atau lebih kode di Kolom (5) harus ada arsiran.

• Jika tidak ada arsiran sedangkan kolom (2) dan atau kolom (4) ada isian, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

c) Rincian 801f s.d 801h (1) Isian deskripsi jenis dan kode tanaman pada kolom (1) harus sesuai

dengan yang tercantum pada daftar ST2013-KODE. (2) Isian deskripsi jenis dan kode tanaman pada kolom (1) tidak boleh

sama dengan R.801a s.d R.801e (satu baris hanya untuk satu jenis tanaman kecuali untuk kode 6199 dengan deskripsi yang berbeda).

(3) Isian kode di kolom (1) adalah 6101 s.d 6195, atau 6199 (kecuali kode 6102, 6109, 6135, 6156, 6180).

(4) Jika kolom (1) ada isian, maka kolom (2) dan atau kolom (3), dan atau kolom (4) harus ada isian.

(5) Jika kolom (1) ada isian, sedangkan kolom (2) s.d kolom (4) tidak ada isian, maka isian kolom (1) harus dihapus.

(6) Jika kolom (1) tidak ada isian, sedangkan kolom (2) s.d kolom (4) ada isian, maka tanyakan jenis dan kode tanaman kepada pengawas editing coding.

d) Rincian 802 (1) Jika R.801 ada baris yang terisi, maka R.802 harus ada isian.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 27: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 30

(2) Jika R.801 hanya terisi satu baris, maka isian R.802 harus sama dengan isian kolom (1) pada baris tersebut.

(3) Jika isian kode R.802 tidak sama dengan salah satu kode yang terisi pada R.801, maka R.802 harus diisi kode tanaman dari salah satu R.801 yang ada isian dengan menanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

e) Rincian 803 ( U M U M ) (1) Isian kolom (1) harus berkode 1 atau 2. (2) Jika kolom (1) berkode 1, maka kolom (2) dan (3) harus ada isian. (3) Isian deskripsi jenis satwa/tumbuhan/hasil hutan pada kolom (2) dan

kode pada kolom (3) harus bersesuaian, dan sesuai dengan yang tercantum pada daftar ST2013-KODE.

(4) Isian kode di R.803a kolom (3) adalah 6201 s.d 6248, 6301 s.d 6304, 6299, atau 6399.

(5) Isian kode di R.803b kolom (3) adalah 6301 s.d 6304, 6401 s.d 6413, 6399, atau 6499.

(6) Isian kode di R.803c kolom (3) adalah 6201 s.d 6248, atau 6299. (7) Jika kolom (1) berkode 1 sementara kolom (2) dan kolom (3) kosong,

maka kolom (1) harus berkode 2. (8) Jika kolom (1) berkode 1 dan kolom (2) ada isian, sementara kolom

(3) kosong, maka isikan kolom (3) sesuai deskripsi yang ada pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).

(9) Jika kolom (1) berkode 1 dan kolom (3) ada isian, sementara kolom (2) kosong, maka isikan kolom (2) sesuai kode yang ada pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).

(10) Jika kolom (1) berkode 2 sedangkan kolom (2) dan kolom (3) ada isian, maka kolom (1) harus diganti dengan kode 1.

(11) Jika deskripsi kolom (2) tidak sesuai dengan kode pada kolom (3), maka isikan kolom (3) dengan kode sesuai deskripsi yang ada pada kolom (2) yang terdapat pada daftar ST2013-KODE (kehutanan).

f) Rincian 804 (1) Jika R.801 kolom (5) ada isian dan atau R.803 kolom (2) ada isian,

maka salah satu atau keduanya (laki-laki, perempuan) R.804 harus ada isian.

(2) Jika R.804 tidak ada isian sedangkan R.801 kolom (5) ada isian dan atau R.803 kolom (2) ada isian, maka: • R.804 harus diisikan laki-laki = 1, dengan syarat jika R.107 laki-laki

ada isiannya. • R.804 harus diisikan perempuan = 1, dengan syarat jika R.107 laki-

laki tidak ada isiannya. (3) Isian R.804 harus lebih kecil atau sama dengan R.107 untuk masing-

masing laki-laki dan perempuan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 28: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 31

g) Rincian 805a (1) Isian rincian ini adalah harus kode 1 atau 2. (2) Jika rincian ini berkode 1 maka isian R.212 harus berkode 1. (3) Jika isian rincian ini blank, maka isikan kode 2.

h) Rincian 805b (1) Isian rincian ini adalah kode 1 atau 2, atau blank. (2) Jika rincian ini berkode 1 atau 2, maka R.801 kolom (5) harus ada

yang diarsir dan atau R.803 kolom (2) ada isian. (3) Jika R.801 kolom (5) tidak ada yang diarsir dan R.803 kolom (2) tidak

ada isian, maka R.805b harus blank. (4) Jika R.801 kolom (5) ada yang diarsir dan atau R.803 kolom (2) ada

isian, sedangkan R.805b blank, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

i) Blok IX Terkait Kegiatan Kehutanan Jika R.802 ada isian, maka R.901b1, R.901b3, dan atau R.901b7 harus ada isian. Tetapi bila R.901b1, R.901b3, dan R.901b7 ketiganya kosong, maka tanyakan kembali kepada pengawas editing coding.

10. Blok IX Lahan Rumah Tangga a) Secara umum, jika R.901a dan R.901b ada isian maka Blok III R.301

Kolom (5) tidak ada isian maka manual cek. b) Jika R.901b1 (lahan tegal/kebun/ladang/huma) ada isian dan Blok III

R.301b Kolom (5) dan R.303a s.d R.303i tidak ada isian maka Manual Cek. c) R.902 Kolom (2) minimal 10 m2. d) Jika Kolom (2) ada isian, maka lokasi lahan di Kolom (3) harus berkode 1-

4. e) Jika Kolom (3) berkode (4), maka harus ada isian nama dan kode Provinsi

dan Kabupaten Kota lokasi lahan terluas. f) R.901a6 sama dengan R.901a1 +…+ R.901a5. g) R.901b8 sama dengan R.901b1 +…+ R.901b7. h) R.903 sama dengan R.901a6 + R.901b8 + R.902.

D. Konsistensi Dokumen ST2013-P dan ST2013-L 1. Periksa kesesuaian antara isian pada ST2013-P dan ST2013-L 2. Perlakuan umum :

a) Jika rumah tangga pada ST2013-L tidak terdapat pada ST2013-P / ST2013-P Kolom (20) tidak ada isian, maka

(1) Jika ruta tersebut ada (printed) pada daftar ST2013-P, maka isikan daftar ST2013-P Kolom (7) s.d (19) sesuai dengan sub

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 29: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 32

sektor yang diusahakan dengan berpedoman pada tata cara Konsistensi Daftar ST2013-P dan ST2013-L. Beri nomor urut pada Blok V Kolom (20).

(2) Jika ruta tersebut tidak ada pada daftar ST2013-P, maka tambah tambahkan ruta tersebut pada ST2013-P dan beri nomor urut pada Kolom (20)

b) Jika suatu rumah tangga pada dokumen ST2013-P Kolom (20) ada isian, tetapi tidak tercatat pada ST2013-L maka lakukan pengecekan untuk memastikan tidak lewat cacah, pengawas editing coding;

Jika setelah pengecekan, ruta tersebut tidak mempunyai dokumen ST2013-L (bukan ruta Pertanian), maka coret isian ST2013-P Blok V kol (15) s.d. (20)

3. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.201 terisi kode 1, maka Daftar ST2013-P Blok V Kolom (9) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

4. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.202 terisi kode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (9) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

5. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.203 terisi kode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (10) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

6. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.204 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (11) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

7. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.205 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (12a) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai, perlakuan untuk kondisi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a) Jika Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c Kolom ((4) salah satu

ada isian, (memelihara sapi dan atau kerbau bukan untuk usaha), dan R.603 tidak ada isian, maka Daftar ST2013-P Kolom (12a) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka isikan kode 1 pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (12a). Dan isikan jumlah ternak sapi dan kerbau pada Kolom (12b)

b) Jika Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c Kolom (3) dan Kolom (4) semua tidak ada isian, dan R.603 tidak ada isian, maka Daftar ST2013-P Kolom (12a) harus terisi “-“. Jika tidak sesuai maka pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (12a) isikan tanda “-“.

8. Isian Daftar ST2013-P Kolom (12b) = Jumlah isian Daftar ST2013-L Blok VI R.601a s.d. R.601c (untuk ternak yang dipelihara) Kolom (3) dan (4). Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

9. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.206 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (13) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 30: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 33

10. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.207 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (13) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

11. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.208 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (14) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

12. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.209 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (14) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

13. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.210 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (14) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

14. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.211 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (14) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka sesuaikan Daftar ST2013-P.

15. Jika Daftar ST2013-L Blok II A R.212 berkode 1, maka Daftar ST2013-P Kolom (19) harus terisi kode 1. Jika tidak sesuai maka isikan kode 1 pada Daftar ST2013-P Blok V Kolom (19).

Pemeriksaan Daftar ST2013-P Blok Va 1. Blok Va. Jumlah halaman ini

Isian Rincian ini adalah penjumlahan pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19)

2. Blok Vb. Jumlah sampai dengan halaman sebelumnya. Isian rincian ini disalin dari Rincian c halaman sebelumnya. Untuk halaman 1, rincian ini harus terisi tanda “–“ (strip) untuk kolom (9) s.d kolom (19)

3. Blok Vc. Jumlah kumulatif sampai dengan halaman ini. Isian rincian ini merupakan penjumlahan dari Rincian a ditambah dengan Rincian b pada halaman yang bersangkutan untuk kolom (9) s.d kolom (19).

Pemeriksaan Daftar ST2013-P Blok III. REKAPITULASI 1. Isian R.301 sudah tercetak. 2. Isian R.302 harus sama dengan Blok V kolom (8) nomor urut terbesar. Jika

tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. 3. Isian R.303 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(15). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. 4. Isian R.304 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(16). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. 5. Isian R.305 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(17). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. 6. Isian R.306 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom

(18). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 31: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 34

7. Isian R.307 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (19). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

8. Isian R.308 harus sama dengan Blok V kolom (20) nomor urut terbesar. Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan. Perhatikan jika selama proses editing coding terjadi pencoretan baris sampai dengan kolom (20), maka R.308 harus sama dengan Blok V kolom (20) no urut terbesar – banyaknya no urut yang dicoret.

9. Isian R.309 harus sama dengan Blok V halaman terakhir Rincian C kolom (12b). Jika tidak sama, maka rincian ini disesuaikan.

10. Isian R.303 s.d R.308 harus lebih kecil atau sama dengan R.302. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 32: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 35

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENGOLAHAN DATA DENGAN KOMPUTER SENSUS PERTANIAN 2013

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab menyediakan statistik dasar dengan menyelenggarakan kegiatan Sensus Penduduk (SP), Sensus Pertanian (ST) dan Sensus Ekonomi (SE) yang masing-masing dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Pertanian di Indonesia telah lima kali dilakukan, yaitu pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Sensus Pertanian tahun 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian yang ke enam sejak Indonesia merdeka.

ST2013 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, serta analisis data hingga diseminasi hasil. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam ST2013 meliputi 6 subsektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Data yang akan dihasilkan dari ST2013 diharapkan dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai populasi rumah tangga pertanian, rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian, serta distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas. Data ini digunakan untuk perencanaan, implementasi kebijakan, dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Bappenas), perguruan tinggi dan lembaga internasional.

B. Landasan Hukum Pelaksanaan ST2013 didasarkan pada: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 33: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 36

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; dan

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, sebagai pengemban undang-undang, maka BPS wajib melaksanakan ST2013 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang tersebut, baik diminta maupun tidak, seluruh perangkat pemerintah dari tingkat tertinggi hingga terendah membantu dan mengambil peran sesuai dengan bidangnya masing-masing demi suksesnya ST2013

C. Tujuan Secara umum tujuan ST2013 adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya

diperoleh gambaran yang jelas tentang pertanian di Indonesia. 2. Mendapatkan kerangka sampel (sampling frame) yang dapat dijadikan

landasan pengambilan sampel untuk survei-survei di sektor pertanian. 3. Memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah

tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. Hasil pencacahan lengkap ST2013 juga akan digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk survei-survei di sektor pertanian.

D. Jenis Dokumen yang Digunakan Jenis dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan ST2013 yaitu: 1. Daftar ST2013-RP1.

Daftar ini berisi lokasi tugas seluruh tim yang digunakan oleh koordinator sensus kecamatan untuk mengetahui wilayah tugas, nama koordinator tim (kortim), dan nama pencacah dalam satu kecamatan.

2. Daftar ST2013-RP2. Daftar ini berisi lokasi tugas satu tim.

3. Daftar ST2013-P Daftar ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran keberadaan rumah tangga hasil ST2013 dan identifikasi rumah tangga yang melakukan usaha pertanian dalam satu blok sensus yang akan dicacah lebih lanjut dengan Daftar ST2013-L.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 34: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 37

4. Daftar ST2013-L. Daftar ini digunakan untuk mencacah usaha pertanian baik rumah tangga biasa oleh Tim maupun Non Rumah Tangga (NRT) oleh petugas TF. Non Rumah Tangga (NRT) merupakan unit-unit selain rumah tangga biasa dan selain perusahaan berbadan hukum.

5. Daftar ST2013-KB. Daftar ini digunakan untuk merekapitulasi hasil pencacahan Daftar ST2013-L. Satu Daftar ST2013-KB digunakan untuk satu blok sensus.

E. Metode Pengolahan Pengolahan data ST2013 ini dilakukan di seluruh BPS Kabupaten/Kota.

Dan BPS Provinsi. Tahapan pengolahan data ST2013 dilakukan secara berurutan dengan beberapa tahapan antara lain: 1. Tahapan pengolahan data pra-komputer meliputi:

a. Penerimaan dokumen (receiving); b. Pengelompokkan dokumen (batching); c. Penyuntingan Penyandian (editing coding).

2. Tahapan pengolahan data dengan komputer meliputi: a. Perekaman data (data entry); b. Tabulasi data (data tabulation).

Seluruh BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi menjadi pusat pengolahan

ST2013. Rincian jenis dokumen yang diolah pada masing-masing pusat pengolahan adalah sebagai berikut: 1. BPS Kabupaten/Kota mengolah Daftar ST2013-RP1, ST2013-RP2, dan

ST2013-P. Sebelum dilakukan perekaman data, terlebih dahulu dilakukan tahapan pengolahan pra computer dimulai dari receiving, batching, sampai dengan editing coding yang dilakukan oleh unit kerja BPS Kabupaten. Receiving batching dilakukan oleh sub bagian tata usaha, sedangkan editing coding menjadi tanggung jawab seksi statistik produksi. Perekaman dokumen ST2013-RP1, ST2013-RP2, dan ST2013-P dilakukan dengan data entry oleh seluruh BPS Kabupaten/Kota. Sistem dan program dibuat oleh Direktorat SIS dan nara sumber materi adalah Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Setelah program dinyatakan layak implementasi maka file program dikirim ke masing-masing BPS Provinsi untuk diteruskan ke masing-masing BPS Kabupaten/Kota di lingkungan provinsi bersangkutan.

2. BPS Povinsi mengolah Daftar ST2013-KB dan ST2013-L. Perekaman dokumen ST2013-KB dan ST2013-L dilakukan menggunakan scanner pada masing-masing pusat pengolahan dikoordinir oleh Bidang IPDS. Dokumen yang digunakan untuk proses ini dibuat secara khusus karena scanner hanya dapat membaca zona/area yang telah didefinisikan. Bila tulisan keluar dari zona maka isian tidak dapat dibaca oleh scanner. Oleh karena itu, pencetakan dokumen harus dilakukan dengan sangat cermat dan harus

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 35: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 38

diawasi dengan ketat. Selain dokumen, pensil yang digunakan juga harus khusus yaitu jenis 2B.

Selain itu, untuk beberapa kondisi khusus, pada pengolahan data ST2013-L dimungkinkan juga mengolah dokumen ST2013-KB dan ST2013-L dengan menggunakan data entri. Kondisi khusus yang dimaksud antara lain; 1. Terdapat beberapa dokumen error setelah melewati proses scan sampai

dengan release yang membuat dokumen tersebut tidak dapat direcord pada database.

2. Kondisi dokumen tidak memungkinkan untuk di-scan. 3. Terjadi permasalahan teknis pada sarana pengolahan data capture seperti

scanner rusak, program pengolahan data capture error, dll. Pada kasus dimana sebagian besar dokumen yang karena beberapa kondisi

khusus di atas harus dilakukan entri data, maka diperlukan surat resmi pendukung yang ditujukan kepada Direktur Sistem Informasi Statistik BPS RI.

Kualitas proses pengolahan data pra-komputer terutama proses editing/coding akan sangat mempengaruhi hasil pengolahan terutama kualitasnya. Demikian pula, pelaksanaan pengolahan yang baik akan mengurangi kesalahan ketika melakukan proses perekaman data. Tata cara pengolahan data dengan komputer dijelaskan juga secara rinci pada buku pedoman ini. Sehingga dapat mengantisipasi kesalahan yang terjadi karena pencatatan data oleh petugas pencacah dan kurang cermatnya petugas pengawas/pemeriksa. F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan ST2013 mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPS Pusat dan daerah. Berikut adalah jadwal dari pelatihan petugas hingga pengolahan hasil lapangan.

Tabel 1. Tabel Jadwal PelaksanaanST2013

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 Pelatihan Innas Pencacahan Lengkap ST2013

November 2012

2 Pelatihan Innas Pengolahan ST2013-P

Desember 2012

3 Pelatihan Innas Pengolahan ST2013-L

14 – 21 April 2013

4 Pelaksanaan Lapangan ST2013 1 – 31 Mei 2013 5 Pelatihan petugas Pengolahan Mei 2013

6 Pelaksanaan Monitoring Kualitas (MK)

Mei 2013

7 Pengolahan ST2013-P 19 Mei – 24 Juni 2013

8 Laporan angka sementara Juli – Agustus 2013

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 36: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 39

9 Penyerahan angka sementara ke daerah

Juli 2013

10 Pengolahan ST2013-L 20 Mei – Minggu I September 2013

G. Perangkat yang digunakan Secara umum perangkat yang digunakan untuk pengolahan dokumen

ST2013 adalah sebagai berikut : 1. Perangkat Keras

Perangkat Keras yang digunakan untuk pengolahan data ST2013 adalah sebagai berikut : a) Switch

Switch yang digunakan dalam pengolahan data ST2013 berkecepatan 1 Gbps (Giga bit per second) sesuai dengan yangdigunakan pada waktu pengolahan data ST2013, dengan jumlah port yang tersedia per unit adalah; 8 port, 16 port, dan 24 port. Jumlah switch untuk tiap-tiap DPC ditentukan dengan mempertimbangkan beban pengolahan yang harus dilakukan.

b) Server Berdasarkan fungsinya, setiap DPC memiliki 2 (dua) jenis server dengan spesifikasi dan fungsi khusus yaitu: 1. DataCaptureServer (DCS)

DCS berfungsi untuk menangani proses pengolahan dari tahapan scanning, recognition, correction, validation, dan release. DCS ini menggunakan aplikasi khusus yaitu Kofax Capture dan Kofax Transformation Module.

2. Validation Server (VS) VS berfungsi sebagai target penyimpanan image hasil release dan melayani proses koreksi data. VS memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, mengingat server ini akan menyimpan setiap image hasil pengolahan data capture.

c) PC Client PC Client yang digunakan memiliki spesifikasi yang memadai untuk pengolahan ST2013. PC Client yang digunakan adalah PC Client yang telah digunakan pada waktu pengolahan ST2013dan beberapa merupakan PC baru sesuai dengan beban pengolahan masing-masing pusat pengolahan. Sangatlah penting untuk menjaga agar PC Clienthanya digunakan untuk pengolahan ST2013. Penambahan aplikasi lain di luar aplikasi yang terkait dengan pengolahan ST2013 dapat menyebabkan pengolahan berjalan lambat atau tidak berjalan sama sekali.

d) Guillotine EBA 480 EP Digunakan untuk memotong sisi pinggir kiri booklet Daftar ST2013-C1 agar dokumen dapat dipindai dengan mesin scanner. Spesifikasi alat ini dapat memotong kertas maksimum selebar 45 cm dan tinggi tumpukan kertas

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 37: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 40

sebesar 8 cm. Untuk kegiatan ST2013, alat ini digunakan untuk memotong sebanyak dokumen dalam satu BS dalam satu kali pemotongan.

e) Scanner Fujitsu Digunakan untuk merekam Dokumen ST2013-L yang telah dipotong dan Dokumen ST2013-KB. Spesifikasi alat ini mempunyai kecepatan 130 ppm dengan kapasitas 500 lembar dan dapat memindai kertas maksimum ukuran A3. Untuk kegiatan ST2013, alat ini digunakan untuk memindai dokumen dalam satu BS dalam satu kali pemindaian.

Gambar 1.Perangkat Keras Pengolahan ST2013

Server Fujitsu RX300 S5 (data capture) Server Fujitsu PY TX300S5 (validasi)

Gambar 2. Perangkat Server ST2013

Gambar 3. Rak dan Kelengkapannya LCD rack console 17 inci Rack Fujitsu Primecenter 12 U, 24 U dan

42 U

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 38: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 41

2. Perangkat Lunak Terdapat empat jenis perangkat lunak utama yang digunakan untuk

pengolahan Dokumen ST2013-RP1, ST2013-RP2, ST2013-P, ST2013-L, dan ST2013-KB yaitu sebagai berikut: a) Perangkat lunak untuk proses data capture adalah:

(1) Kofax Capture 10.0 dengan update versi 10.0.1_R3 (2) Kofax Transformation Module 5.5 dengan update versi 5.5.2 (3) Microsoft SQL Server R2 Professional (untuk database) (4) Windows XP SP 3 atau di atasnya untuk klien dan Windows Server 2008

R2 untuk server. b) Program aplikasi pengolahan ST2013-RP dan P, staging, dan validasi

ST2013-L data yang dikembangkan visual studio 2005.net c) Database SQL Server 2008.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 39: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 42

BAB II ORGANISASI PENGOLAHAN

A. Umum

Seperti yang telah disebutkan, pengolahan dokumen ST2013-L dan dokumen ST2013-KB dilaksanakan di 33 lokasi pengolahan pada masing masing BPS Provinsi, baik yang berlokasi di kantor BPS Provinsi maupun di gedung lain diluar kantor BPS Provinsi. Pengolahan di BPS Provinsi dilaksanakan oleh Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS).

Sistem dan program pengolahan dikembangkan di BPS oleh Direktorat SIS dibantu oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanansebagai nara sumber materi. Sistem dan program pengolahan ini didistribusikan ke seluruh BPS Provinsi. Direktorat SIS juga bertanggung jawab mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan ST2013 ini (clean data).

B. BPS RI 1. Kepala BPS

Kepala BPS bertanggung jawab atas segi teknis dan administrasif pelaksanaan pengolahan ST2013. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPS dibantu oleh Sekretaris Utama, Deputi Bidang Statistik Produksi, dan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. 2. Sekertariat Utama

Sekretaris Utama bertanggung jawab atas segi teknis perencanaan dan pelaksanaan administratif kegiatan ST2013. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Utama dibantu oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berada di lingkungan Sekretaris Utama. 3. Deputi Bidang Statistik Produksi

Deputi Bidang Statistik Produksi bertanggung jawab atas segi materi pelaksanaan dan hasil pengolahan dan ST2013. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Statistik Produksi dibantu oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berada di lingkungan Deputi Bidang Statistik Produksi. 4. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik bertanggung jawab atas proses dan hasil pengolahan ST2013. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dibantu oleh seluruh pejabat struktural dan staf yang berada di lingkungan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 40: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 43

5. Direktur Sistem Informasi Statistik (SIS) Koordinator pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB di

tingkat pusat adalah Direktur SIS. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur SIS dibantu oleh Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi, dan staf di lingkungan Direktorat SIS untuk membantu pengolahan jika diperlukan.

Tugas dan tanggung jawab Direktorat SIS yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut: a) Menyusun sistem dan program pengolahan; b) Mendistribusikan sistem dan program pengolahan ke daerah; c) Mengadakan pelatihan instruktur pengolahan; d) Memantau pelaksanaan pengolahan data yang dilaksanakan di pusat dan

daerah; e) Menerima hasil pengolahan dari daerah; f) Mengkonsolidasikan seluruh hasil pengolahan; g) Menyajikan hasil pengolahan. 6. Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Koordinator masalah materi data Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB ditingkat pusat untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dam perkebunan adalah Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dibantu oleh kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf di lingkungannya

Tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut : a) Mengevaluasi hasil pengolahan sub sektor Statistik Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan; b) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Provinsi; c) Membuat analisis hasil pengolahan.

7. Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Koordinator masalah materi data Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB ditingkat pusat untuk sub sektor peternakan, perikanan, dan kehutanan adalah Direktur Statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan dibantu oleh kepala Sub Direktorat, Kepala seksi dan staf di lingkungannya

Tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 41: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 44

a) Mengevaluasi hasil pengolahan sub sektor Statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan;

b) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Provinsi; c) Membuat analisis hasil pengolahan. C. BPS Provinsi

Koordinator pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB di tingkat provinsi adalah Kepala BPS Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPS Provinsi dibantu oleh Kepala Bagian/Bidang/Kepala Sub Bagian/Seksi, dan staf. Penanggung jawab teknis pengolahan di tingkat provinsi adalah Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) dibantu oleh kepala Bidang Statistik Produksi sebagai narasumber materi. Penanggung jawab administrasi adalah Kepala Bagian Tata Usaha.

1. Kepala BPS Provinsi

Tugas dan tanggung jawab Kepala BPS Propinsi yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut: a) Memberi petunjuk kepada kepala BPS Kabupaten/Kota tentang jumlah dan

persyaratan petugas pengolahan sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh BPS;

b) Mengatur penyelenggaraan pelatihan petugas pengolahan; c) Mengatur pelaksanaan pengolahan di daerah; d) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengolahan di daerah; e) Menyusun laporan penyelenggaraan pengolahan; f) Mempertanggungjawabkan hasil pengolahan.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut: a) Menyiapkan pelatihan petugas pengolahan; b) Menyiapkan tempat penampungan dokumen; c) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima dari BPS

Kabupaten/Kota; d) Mengirim dokumen hasil pendataan ke pusat pengolahan data. 3. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Tugas dan tangung jawab Kepala Bidang IPDS yang berkaitan dengan Pengolahan Dokumen ST2013-KB dan ST2013-L adalah sebagai berikut: a) Membuat rencana pelatihan petugas pengolahan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 42: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 45

b) Menerima dan mendistribusikan file buku pedoman sistem pengolahan RP dan P ke BPS Kabupaten untuk pengolahan data ST2013-RP dan ST2013-P;

c) Melaksanakan pelatihan petugas pengolahan; d) Menerima dan memeriksa dokumen dan laporan hasil pendataan dari Bagian

Tata Usaha; e) Mengkomunikasikan kelengkapan dokumen kepada BPS Kabupaten/Kota; f) Mengolah Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB; g) Mengirimkan tabel-tabel pemeriksaan ke Bidang Statistik Produksi untuk

dievaluasi dan menerima kembali hasil evaluasi untuk dikoreksi/diperbaiki bila diperlukan;

h) Mengirim hasil pengolahan ke BPS (Direktorat SIS); i) Menyajikan angka sementara hasil pengolahan. 4. Kepala Bidang Statistik Produksi

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Statistik Produksi yang berkaitan dengan pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut: a) Menerima tabel-tabel pemeriksaan dari Bidang IPDS untuk melakukan

evaluasi dan mengirimkan kembali hasil evaluasi ke Bidang IPDS; b) Mengevaluasi kewajaran data dan konsistensi hasil pengolahan; c) Mengkomunikasikan hasil pengolahan ke BPS Kabupaten/Kota; d) Membuat analisis hasil pengolahan. D. BPS Kabupaten /Kota 1. Kepala BPS Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten/Kota dalam membantu pengolahan Dokumen ST2013-RP, ST2013-P, ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut : a) Melaksanaan petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh Kepala BPS

Provinsi yang mencakup masalah pengolahan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;

b) Mengkoordinir pelaksanaan editing coding dokumen ST2013-P, ST2013-KB, dan ST2013-L;

c) Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan data ST2013-RP untuk alokasi petugas dan sms gateway;

d) Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan data ST2013-P untuk kepentingan olah cepat data ST2013;

e) Mengirimkan dokumen ST2013-L hasil pendataan dan editing coding ke pusat pengolahan BPS Provinsi;

f) Memantau pengiriman data hasil pengolahan ST2013-P ke filelib dan web monitoring.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 43: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 46

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS

Kabupaten/Kota dalam membantu pengolahan Dokumen ST2013-L dan Dokumen ST2013-KB adalah sebagai berikut : a) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil pendataan; b) Mengirimkan dokumen hasil pendataan ke pusat pengolahan yang telah

ditetapkan.

3. Kepala Seksi Statistik Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS)

Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten dalam membantu pengolahan Dokumen ST2013-P adalah sebagai berikut : a) Menerima dan memeriksa dokumen hasil pendataan dari Sub Bagian Tata

Usaha; b) Melakukan proses pengolahan ST2013-RP1 dan ST2013-RP2 untuk alokasi

petugas. c) Melakukan upload dan pengiriman data hasil pengolahan ST2013-RP1 dan

ST2013-RP2 d) Melakukan proses olah cepat dokumen ST2013-P untuk monitoring; e) Melakukan upload dan pengiriman data hasil pengolahan ST2013-P f) Mengirim dokumen hasil pendataan ke Pusat Pengolahan yang telah

ditetapkan.

4. Kepala Seksi Statistik Produksi Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten dalam

membantu pengolahan ST2013-RP, ST2013-P, ST2013-KB, dan ST2013-L adalah sebagai berikut: a) Melakukan Koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha yang berhubungan

dengan penerimaan dokumen dari lapangan; b) Melakukan editing coding dokumen ST2013-P dan ST2013-L c) Melakukan koordinasi dengan Seksi IPDS dalam proses olah cepat; d) Melakukan evaluasi dan analisa hasil olah cepat.

E. Petugas Pengolahan ST2013

Agar kegiatan pengolahan data ST2013 dapat berjalan dengan sebaik-baiknya diperlukan petugas yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Berikut ini syarat menjadi operator ST2013: 1. Pendidikan minimal SLTA. 2. Telah dilatih atau mengikuti briefing pengolahan ST2013. 3. Harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan benar.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 44: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 47

4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Berikut ini syarat menjadi pengawas pengolahan ST2013: 1. Pegawai Badan Pusat Statistik yang telah dilatih atau mengikuti briefing

pengolahan data ST2013 2. Pendidikan minimal D3. 3. Harus bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. 4. Harus memahami alur pengolahan data ST2013. 5. Jujur dan bertanggung jawab. 6. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 45: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 48

BAB III SISTEM KOMPUTER DAN JARINGAN

A. Umum

Pengolahan Dokumen untuk ST2013-L disemua pusat pengolahan akan menggunakan sistem jaringan. Jaringan Pengolahan ST2013 dibentuk khusus di pusat-pusat pengolahan data (Data Processing Centre, DPC) dengan menggunakan perangkat yang telah disediakan. Jaringan ini hanya digunakan untuk pengolahan data ST2013 saja dan terpisah dari jaringan komputer lokal yang sudah ada. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya lalu lintas data yang terlalu besar pada jaringan. Sedangkan pada pengolahan dokumen ST2013-P disemua BPS Kabupaten/Kota menggunakan sistem komputer stand alone atau sistem client-server. Penjelasan mengenai program pengolahan ST2013-P terdapat pada buku pedoman pengolahan pre-printed (ST2013-OP), yang tersedia dalam bentuk softcopy.

Komputer-komputer yang sudah ada sekarang tidak digunakan untuk pengolahan data ST2013 mengingat spesifikasi teknis komputer-komputer tersebut tidak memenuhi syarat dalam menjalankan aplikasi pengolahan. Perangkat komputer yang akan digunakan untuk jaringan pengolahan ST2013 adalah komputer-komputer baru yang khusus disediakan untuk keperluan pengolahan ST2013. Ada beberapa spesifikasi komputer yang digunakan dalam pengolahan dokumen ST2013 yang disesuaikan dengan penggunaanya. Berikut adalah spesifikasi minimal komputer yang digunakan dalam pengolahan data ST2013: B. Spesifikasi Minimum PC Client

Processor: Intel® Core 2 Quad ProcessorQ9505

Memory: 4 GB DDR2

Hard Disk: 320 GB SATA

Sistem Operasi: Microsoft Windows XP Professional SP2

NIC: 10/100/1000 Ethernet

C. Spesifikasi Server 1. Data Capture Server (DCS)

Data Capture Server dibagi menjadi beberapa paket yaitu A, B dan C sesuai dengan beban pengolahan yang akan dilakukan. Spesifikasi server tersebut adalah sebagai berikut:

Tipe Server: Server Data Capture Tipe A Processor: Dual Processor Xeon Quad Core E5520

Memory: 8 GB DDR3 Hard Disk: System: 2x146 GB SAS (RAID-1)

Storage: 7x300 GB SAS (RAID-5)

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 46: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 49

Sistem Operasi: Windows server 2003 R2 Enterprise Edition

NIC: 4 x 10/100/1000 Ethernet Form Factor: Rack 2U

Tipe Server: Server Data Capture Tipe B

Processor: Dual Processor Xeon Quad Core E5520

Memory: 8 GB DDR3

Hard Disk: System: 2x146 GB SAS (RAID-1) Storage: 6x300 GB SAS (RAID-5)

Sistem Operasi: Windows server 2003 R2 Enterprise Edition

NIC: 4 x 10/100/1000 Ethernet

Form Factor: Rack 2U

Tipe Server: Server Data Capture Tipe C

Processor: Dual Processor Xeon Quad Core E5520

Memory: 8 GB DDR3

Hard Disk: System: 2x146 GB SAS (RAID-1) Storage: 5x300GB SAS (RAID-5)

Sistem Operasi: Windows server 2003 R2 Enterprise Edition

NIC: 4 x 10/100/1000 Ethernet

Form Factor: Rack 2U

2. Validation Server (VS)

Validation Server dibagi menjadi paket A dan B sesuai dengan beban pengolahan yang akan dilakukan. Spesifikasi server tersebut adalah sebagai berikut:

Tipe Server: Server Validasi Tipe A Processor: Dual Processor Xeon Quad Core E5520

Memory: 32 GB DDR3 Hard Disk: System: 2x250 GB SATA (RAID-1)

Storage: 6x1TB SATA (RAID-5)

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 47: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 50

Sistem Operasi: Windows server 2003 R2 Enterprise Edition

NIC: 4 x 10/100/1000 Ethernet Form Factor: Rack 2U

Tipe Server: Server Validasi Tipe B Processor: Dual Processor Xeon Quad Core E5520

Memory: 32 GB DDR3 Hard Disk: System: 2 x 250 GB SATA (RAID-1)

Storage: 10 x 1TB SATA (RAID-5) (External SCSI)

Sistem Operasi: Windows server 2003 R2 Enterprise Edition

NIC: 4 x 10/100/1000 Ethernet Form Factor: Rack 2U

D. Jenis Jaringan Pusat Pengolahan

Jenis DPC disusun berdasarkan jumlah DCS dan VS yang tersedia di masing-masing DPC, dimana jumlah DCS disesuaikan dengan beban pengolahan yang harus dilakukan di masing-masing DPC. Jaringan pengolahan terbagi dan tersebar di 33 lokasi pengolahan pada masing-masing BPS Propinsi, baik yang berlokasi di kantor BPS Propinsi maupun di gedung luar kantor BPS Propinsi. Jenis DPC yang disusun adalah sebagai berikut: 1. DPC 11

DPC 11 (DPC Satu Satu) merupakan DPC yang memiliki 1 (satu) unit Data Capture Server dan 1 (satu) unit Validation Server. Adapun BPS Provinsi yang termasuk ke dalam DPC 11 adalah: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

2. DPC 21 DPC 21 (DPC Dua Satu) merupakan DPC yang memiliki 2 (dua) unit Data Capture Server dan 1 (satu) unit Validation Server. Adapun BPS Provinsi yang termasuk ke dalam DPC 21 adalah: Sumatera Utara, dan Banten.

3. DPC 41 DPC 41 (DPC Empat Satu) merupakan DPC yang memiliki 4 (empat) unit Data Capture Server dan 1 (satu) unit Validation Server. Adapun BPS Provinsi yang termasuk ke dalam DPC 41 adalah: Jawa Tengah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 48: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 51

4. DPC 51 DPC 51 (DPC Lima Satu) merupakan DPC yang memiliki 5 (lima) unit DCS dan 1 (satu) unit Validation Server. Adapun BPS Provinsi yang termasuk ke dalam DPC 51 adalah: Jawa Barat dan Jawa Timur.

E. Topologi Fisik Jaringan Secara umum, bentuk fisik jaringan setiap DPC adalah sama dengan

pemisahan/segmentasi jaringan sebagai berikut: • Segmen 1 : Scan dan Recognition • Segmen 2 : Correction • Segmen 3 : Release dan Koreksi Data Setiap DPC memiliki bentuk logic jaringan yang sama seperti pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Logic Jaringan Pengolahan ST2013

Keterangan gambar :

Garis merah segmen scan & recognition

Garis orange segmen correction

Garis biru segmen Koreksi Data & Release

Diagram fisik jaringan DPC dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 49: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 52

Gambar 3.2 Topologi Fisik Jaringan Pengolahan

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan terkait koneksi antar DCS untuk DPC yang memiliki lebih dari satu DCS. Berikut ini adalah gambar bentuk fisik jaringan untuk setiap jenis DPC yang di gunakan pada Pengolahan Data ST2013 : 1. Bentuk Fisik Jaringan DPC11

Gambar 3.3 Bentuk Fisik Jaringan DPC11

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 50: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 53

2. Bentuk Fisik Jaringan DPC21

Gambar 3.4 Bentuk Fisik Jaringan DPC21

3. Bentuk Fisik Jaringan DPC41

Gambar 3.6 Bentuk Fisik Jaringan DPC41

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 51: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 54

4. Bentuk Fisik Jaringan DPC51

Gambar 3.7 Bentuk Fisik Jaringan DPC51

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 52: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 55

BAB IV SISTEM PENGOLAHAN ST2013

A. Sistem Pengolahan Angka Sementara

Sistem Pengolahan Angka Sementara ST2013 adalah sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tersedianya informasi publik khususnya tentang kegiatan ST2013 yang cepat saji sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka kelancaran kegiatan ST2013. Sistem ini terdiri dari Pengolahan Data Pre-Printed (ST2013-P), Pengolahan Data Rekap Petugas (ST2013-RP) dan Sistem Online Monitoring Pelaksanaan Kegiatan ST2013.

Dengan adanya pengolahan data ini, akan tersedia data tentang: 1. Jumlah rumah tangga pertanian hasil pemutakhiran. 2. Jumlah rumah tangga pengelola usaha pertanian milik sendiri. 2. Jumlah rumah tangga pengelola usaha pertanian dengan bagi hasil. 3. Jumlah rumah tangga pengelola usaha pertanian dengan menerima upah. 4. Jumlah rumah tangga pemilik usaha pertanian dikelola orang lain. 5. Jumlah rumah tangga usaha jasa pertanian. 6. Jumlah rumah tangga pengelola usaha pertanian. 7. Jumlah sapi potong, sapi perah, dan kerbau pada 1 Mei 2013. 8. Alokasi petugas tim menurut Blok Sensus (BS) dan Satuan Lingkungan

Setempat (SLS). 9. Wilayah tugas petugas tim ST2013 menurut petugas.

Terdapat dua jenis perangkat lunak utama yang digunakan untuk pengolahan dokumen ST2013-P dan ST2013-RP:

1. Program aplikasi validasi yang dikembangkan dengan bahasa Visual Basic 2005.Net dan C#.

2. Database Microsoft SQL 2008. Proses pengolahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem

komputer stand-alone atau sistem Client-Server menggunakan jaringan yang ada di BPS Kabupaten/Kota. Penjelasan mengenai program pengolahan ST2013-RP terdapat pada buku Pedoman Pengolahan Pre-Printed (ST2013-OP), yang tersedia dalam bentuk softcopy

B. Sistem Pengolahan Data ST2013-L

Sistem pengolahan data ST2013-L mencakup dua hal yaitu pengolahan data capture dan pengolahan pasca data capture. Dengan adanya pengolahan data ST2013-L ini sedikitnya akan terkumpul data mengenai ;

1. Rumah tangga/pengelola usaha pertanian 2. Status pengelolaan usaha pertanian 3. Jenis kegiatan rumah tangga pertanian

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 53: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 56

4. Jenis tanaman/ternak/uanggas/budidaya ikan/penangkapan ikan/kegiatan kehutanan yang diusahakan

5. Luas lahan pertanian yang dikuasai. Alur dokumen yang akan diolah dimulai dari kegiatan lapangan. Dokumen

yang sudah terisi akan diserahkan oleh pencacah kepada pengawas untuk diperiksa. Pengawas menerima seluruh dokumen dari pencacah yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya dokumen tersebut dikirimkan ke BPS kabupaten/kota. BPS kabupaten/kota melakukan pengecekan dengan Master Blok Sensus guna mengetahui kelengkapan dokumen dan editing coding untuk pemeriksaan isian (content). Dokumen yang sudah dicek selanjutnya dikirim ke BPS Propinsi untuk dilakukan pengolahan data.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 54: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 57

BAB V INSTALASI DATA CAPTURE

A. Urutan Instalasi

Instalasi program yang dilakukan dalam pengolahan ST2013 ini cukup banyak. Instalasi meliputi instalasi software yang diperlukan, instalasi scanner dan persiapan lainnya. Berikut ini urutan instalasi program yang harus dilakukan: 1. Instalasi Data Capture

o Komputer server a) Telah terinstall SQL Server 2008 R2 Professional. b) Install KC 10.0 dan update 10.0.3_R3 c) Install KTM 5.0 dan update 5.5.2 d) Install Aplikasi ST2013 Server

o Komputer client a) Install KC 10.0 dengan mengakses installer KC 10.0 di PC server dan

update 10.0.3_R3 b) Cek license KC pada komputer client yang secara otomatis telah

terintegrasi dengan komputer server. c) Install KTM 5.5 dan update 5.5.2 d) Install Kustomasi BPS untuk ST2013

2. Instalasi Pasca Data Capture o Komputer server o Komputer client

3. Untuk komputer scan perlu dilakukan konfigurasi terhadap driver scanner. Scanner yang akan digunakan adalah Fujitsu fi-6800 dan fi-5950.

4. Sedangkan untuk komputer KTM Server diperlukan beberapa setting komputer agar komputer dapat menjalankan KTM Server.

B. Instalasi Server

Instalasi yang dilakukan di komputer server meliputi instalasi Kofax Capture, Kofax Transformation Module, Aplikasi Server ST2013. Berikut ini penjelasan instalasi masing-masing rincian.

Sebelum melakukan instalasi pastikan terlebih dahulu Windows Server data capture nama PC nya adalah “SCAN-SRV-PP00” dimana PP adalah kode provinsi misal: SCAN-SRV-3200. Selain itu Windows Server data capture sudah mempunyai akun “BPSAdmin” dan password “@bps2013” serta akun “Pengolahan” dan password “bps@2013” dengan level standar user.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 55: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 58

1. Instalasi Server Kofax Capture 10.0 a) Saat installer Kofax Capture 10.0 dimasukkan, maka secara otomatis

launcher Kofax akan berjalan. Apabila launcher Kofak tidak muncul maka double klik file “autorun.exe” pada folder instalasi. Untuk instalasi Server, klik pada “Install Kofax Capture”.

b) Pilih ”I accept the ... ” kemudian tekan OK.

c) Pilih opsi ’Server’ pada Installation Type kemudian tekan tombol ’Next’.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 56: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 59

d) Pilih lokasi penyimpanan instalasi. Tekan tombol ’Next’ (disarankan lokasi tidak diubah).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 57: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 60

e) Layar ini memberikan pilihan lokasi untuk penyimpanan image dan data batch yang akan diproses. Pilih lokasi atau drive selain drive OS (drive C:), contoh: ’D:\CaptureSV’. Tekan tombol ’Next’. (pastikan besarnya storage karena folder ini yang akan diakses client untuk menyimpan temporary image), sedangkan untuk image hasil release bisa diubah tujuannya sesuai kebutuhan.

Setelah itu muncul konfirmasi untuk sharing folder tersebut seperti di bawah ini. Tekan tombol ‘Yes’.

f) Layar ini menampilkan pilihan database yang akan digunakan. Untuk keperluan ST2013 pilihlah opsi SQL Server, kemudian tekan tombol ’Next’.

Folder Data untuk KOFAX

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 58: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 61

g) Kemudian akan ditampilkan pilihan Site Name dan Site ID. Site ID diisi

dengan Nomor Server. Tekan tombol ’Next’. Penamaan untuk server (Site Name) masing-masing daerah harus unik, jadi diharuskan untuk menambahkan kode wilayah untuk penaman server. Contoh: SCAN-SRV-3500, SCAN-SRV-1200, SCAN-SRV-6100, penamaan ini harus disamakan dengan penamaan di komputer client.

h) Layar ini menampilkan input Station ID, untuk identifikasi PC yang menjalankan aplikasi Kofax. Tekan tombol ’Next’. Penamaan Station ID dianjurkan sama dengan Site Name (tanda ’-’dihapus).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 59: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 62

i) Pada akhir instalasi kofax komputer harus di restart terlebih dahulu, maka

ditampilkan layar pilihan untuk login ke komputer setelah restart. Jika opsi ’Automatically reboot and log in’ dipilih, maka dibutuhkan password untuk user server tersebut, kemudian tekan tombol ’Next’. Jika memilih manualy reboot ang login maka setelah selesai instalasi harus dilakukan reboot secara manual.

j) Tekan tombol ’Next’ untuk melanjutkan instalasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 60: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 63

k) Tekan tombol ‘OK’ seperti pada layar di bawah ini.

l) Instalasi akan dimulai dan akan ditampilkan layar seperti di bawah. Setelah

proses instalasi selesai maka perlu dilakukan rebbot.

m) Setelah proses reboot selesai, akan ditampilkan layar seperti di bawah. Tekan tombol ‘OK’.

n) Kemudian akan muncul layar untuk aktivasi license KC 10.0. Pilih Cancel, aktivasi ini akan dilakukan pada tahap KCNS. Licensi untuk server daerah akan disetting dari pusat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 61: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 64

o) Setelah aktifasi, finalisasi instalasi akan dijalankan (proses finalisasi

memerlukan waktu yang lama) dan proses instalasi selesai.

p) Untuk setting database, jika belum dilakukan pada saat instalasi dapat

dilakukan dengan membuka ”dbutil” dari run (tekan tombol windows+R pada keyboard). Maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. (1) Database yang digunakan adalah SQL Server

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 62: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 65

(2) Masukkan server name (sesuai dengan site name). Sebagai contoh adalah SCAN-SRV-3200.

(3) Beri tanda check pada ’Create new database’ dan masukkan nama database dengan nama ”KOFAX10”.

(4) Untuk bagian autentifikasi masukkan Login ID dan Password yang digunakan untuk masuk database SQL Server.

Untuk login distandarkan dengan nama Login : ’st2013_kofax’ dengan password ’st2013_kofax_password’. Pembuatan akun sql dapat dilakukan manual dari Sql Server Management Studio atau dari script yang ada pada folder installer (create_st2013_akun.bat).

(5) Pada tab Identifikasi menampilkan beberapa informasi yang telah

dimasukkan saat instalasi, misalnya Site Name, Site ID, dan Station ID. Langkah di atas tidak perlu dilakukan jika pada instalasi database telah dipilih SQL Server sebagai database-nya.

Uncheck

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 63: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 66

2. Instalasi Service Pack Kofax Capture 10.0.3 a) Jalankan file KofaxCapture-10.0_Updater_EN yang bertipe application.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 64: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 67

b) Akan muncul layar seperti berikut, pilih “Run” untuk melanjutkan instalasi.

c) Pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi.

d) Proses selanjutnya adalah sebagai berikut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 65: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 68

e) Instalasi untuk update KC 10.0 telah selesai dilakukan. Pilih Finish untuk mengakhiri instalasi.

3. Instalasi Kofax Transformation Module a) Saat DVD KTM 5.5 dimasukkan, maka secara otomatis launcher akan

berjalan. Kemudian klik ’Install Kofax Transformation Modules’.

b) Kemudian akan ditampilkan layar yang berisi komponen-komponen yang

dibutuhkan sebelum instalasi dimulai, klik ’Continue’ untuk menginstal komponen tersebut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 66: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 69

c) Setelah semua komponen terinstall, pilih “Continue”. Maka akan muncul proses berikut.

d) Tekan tombol ’Next’.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 67: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 70

e) Pilih opsi ‘I Accept the terms in the License Agreement’ kemudian tekan tombol ‘Next’.

f) Pada layar di bawah, pilih semua komponen dan pada Add-ons pilih Check

and Cursive Recognition, kemudian tekan tombol ‘Next’.

Pastikan setting sesuai dengan konfigurasi berikut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 68: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 71

g) Tekan tombol ‘Install’ pada layar di bawah untuk memulai instalasi.

h) Proses instalasi sedang berjalan.

i) Pada akhir instalasi, akan tampil layar seperti di bawah dan tidak perlu diisi,

tekan tombol ‘Install’. Pastikan log on as sebagai BPSAdmin (disesuaikan dengan login komputer server).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 69: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 72

j) Instalasi selesai. Tekan ‘Finish’.

4. Instalasi Service Pack Kofax Transformation Module 5.5 Dalam instalasi KTM 5.5 ini diperlukan instalasi service pack, yaitu

KofaxTransformationModules-5.5.2. Langkah-langkah untuk instalasi service pack adalah sebagai berikut : a) Jalankan file update KTM 5.5.2, yaitu KofaxTransformationModules-5.5.2,

seperti di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 70: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 73

b) Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi.

c) Selanjutnya terdapat pilihan untuk mengubah, memperbaiki, atau remove

KTM 5.5. Pilih repair untuk mengupdate KTM 5.5.

d) Layar yang akan tampil adalah sebagai berikut. Pilih “Repair”.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 71: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 74

e) Proses Repair sedang berjalan.

f) Instalasi telah selesai. Pilih “Finish” untuk mengakhiri instalasi.

5. Kofax Capture Network Service (KCNS)

Pada server dan PC client data capture yang akan digunakan, pastikan hal-hal di bawah ini sudah terpenuhi: a) Masing-masing provinsi memiliki server Kofax Data Capture b) Nama Server, IP Address Server dan Nama Client Kofax (station id) unik (tidak

terdapat nama komputer dan yang sama di jaringan VPN). c) Tersedia koneksi atau jaringan dari Provinsi ke Pusat (BPS Pusat). d) Buka browser yang ada di Server Data Capture (Propinsi), kemudian

masukkan alamat web address server KCNS pusat pada address bar :

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 72: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 75

“http://scan-srv-1/acis”. Pastikan layar seperti di bawah ini ditampilkan dengan baik.

Jika tidak bisa terkoneksi ke http://scan-srv-1/acis maka lakukan langkah-langkah seperti di bawah ini : (1) cek ping ke 10.0.0.210 jika tidak berhasil cek jaringannya (fisik nya) dan

konfigurasinya. (2) Jika ping ke 10.0.0.210 berhasil tetapi ping ke scan-srv-1 tidak berhasil.

Maka tambah host di DNS local nya. pada file “C:\Windows\System32\drivers\etc\host”tambahkan “10.0.0.210 scan-srv-1 pada baris terakhir.

(3) Jika ping ke scan-srv-1 berhasil tetapi browser tidak berhasil membuka maka cek proxy internetnya dan exclude untuk scan-srv-1.

e) Buka command prompt yang ada di PC server, kemudian jalankan perintah acdeployutil.exe. Setelah itu akan ditampilkan seperti di bawah ini.

Berikut value yang seharusnya ditampilkan pada acdeployutil: (1) Site Name à SCAN-SRV-PP00 (PP kode provinsi) (2) Station Id à SCANSRVPP00 (3) Site Id à 1

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 73: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 76

Jika value yang ditampilkan acdeployutil tidak seperti yang diharapkan, maka untuk menggantinya ketik “dbutil.exe”. Setelah selesai melakukan revisi klik tombol change untuk mengupdate ke system.

Setelah melakukan perubahan konfigurasi, jalankan kembali perintah acdeployutil.exe untuk memastikan konfigurasi sudah tersimpan. Pada Server yang digunakan sebagai Remote Server, lakukan langkah-langkah berikut: (1) Buka batch manager, kemudian pilih menu Option à KCN Server à Convert

To Remote Site.

(2) Tekan tombol Yes pada dialog box di bawah ini:

(3) Masukkan alamat http://scan-srv-1/acis/ untuk terhubung dengan data

capture di BPS Pusat.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 74: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 77

(4) Pada dialog box di bawah ini tekan tombol Yes.

(5) Proses konfigurasi selesai.

6. Instalasi Kustomisasi Kofax ST2013 a) Jalankan file: Setup.exe pada folder instalasi ST2013_KOFAX.

b) Lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang tersedia, seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 75: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 78

Default ke folder Bin Kofax Client.

Jika di server maka ubah ke folder Bin kofax pada server

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 76: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 79

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 77: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 80

C. Instalasi Client

Instalasi yang dilakukan di komputer client meliputi instalasi kofax capture, kofax transformation module, dan kustomisasi kofax ST2013. Berikut ini penjelasan instalasi masing-masing rincian 1. Langkah yang Harus Dilakukan Sebelum Instalasi Client

a) Pastikan telah dibuat akun “BPSAdmin” dengan password “@bps2013” sebagai administrator. Pastikan instalasi dilakukan dengan kondisi login sebagai “BPSAdmin”.

b) Pastikan, User Account Control (UAC) sudah dimatikan. c) Pastikan jaringan komputer client terhubung dengan komputer server

data capture. Cek koneksi dengan melakukan ping ke server dengan membuka command prompt. Ping computer name dari server.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 78: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 81

d) Jika ping [nama server] tidak berhasil tetapi ping [ip server] berhasil maka agar komputer server dikenali oleh komputer client, maka definisikan server name di DNS lokalnya terlebih dahulu, pada alamat berikut à C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\host. Tambahkan [ip-server] [tab atau spasi] [nama server].

Lakukan edit pada host dengan fasilitas notepad, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

e) Uninstall KTM 5.0 dari komputer client (jika masih ada, khususnya pada PC

bekas SP). f) Uninstall KC 8.0 atau KC 9.0 jika masih ada (jika masih ada, khususnya pada

PC bekas SP). g) Bersihkan sisa registry dengan registry cleaner (misal cc-cleaner).

2. Instalasi Kofax Capture 10.0 di PC Client a) Akses file installer kofax (setup) dari komputer server à[nama

server]\CaptureSV\WrkInst contoh \\scan-srv-1\CaptureSV\WrkInst

Ganti ip server anda

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 79: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 82

b) Jalankan file setup atau double klik file setup, maka akan muncul windows seperti di bawah ini :

c) Kemudian akan muncul License Agreement seperti di bawah ini. Pilih “I accept the license agreement” untuk melanjutkan instalasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 80: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 83

d) Tentukan lokasi penyimpanan folder kofak, (saran: ikuti default yang diberikan oleh sistem)

e) Kemudian masukkan Station ID untuk komputer client. Kemudian pilih “Next”.

f) Langkah selanjutnya adalah Automatic Login Information. Disini akan

ditanyakan cara login saat reboot (setelah instalasi KC 10.0 selesai dilakukan). Ada dua cara login, yaitu : (1) Manualy reboot and log in: reboot atau restart computer secara manual

(Recommended) (2) Automatically reboot and log in: disini kita harus memasukkan username

dan password agar komputer client dapat restart atau reboot dan login secara otomatis.

Setelah langkah ini selesai dilakukan, pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi.

Format PC-SCAN-PP-N PC-CORR-PP-N

PC-EXP-PP-N

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 81: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 84

g) Kemudian komputer akan memulai proses instalasi. Pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi

h) Langkah selanjutnya adalah melakukan update beberapa file system. Pilih “Ok” untuk melanjutkan instalasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 82: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 85

i) Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini untuk menunggu proses instalasi berlangsung. Proses instalasi meliputi instalasi KC 10.0 dan VRS component.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 83: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 86

j) Kemudian akan muncul pertanyaan untuk restart computer. Pilih “OK” untuk restart computer. Jika pada awal instalasi dipilih reboot secara otomatis maka komputer akan restart secara otomatis

k) Setelah komputer direstart maka akan muncul layar seperti di bawah ini.

l) Untuk komputer scan, pada saat instalasi VRS tidak berhasil, maka akan

muncul peringatan seperti di bawah ini. Pilih “Cancel” untuk melanjutkan instalasi. Instalasi VRS akan dilakukan pada proses selanjutnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 84: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 87

m) Instalasi selesai dilakukan. Pilih “Finish” untuk mengakhiri instalasi.

3. Instalasi Service Pack KC 10.0 R3 a) Jalankan file KofaxCapture-10.0_Updater_EN.EXE yang bertipe application.

b) Akan muncul layar seperti berikut, pilih “Run” untuk melanjutkan instalasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 85: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 88

c) Pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi.

d) Proses selanjutnya adalah sebagai berikut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 86: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 89

e) Instalasi untuk update KC 10.0 telah selesai dilakukan. Pilih ‘Finish’ untuk mengakhiri instalasi.

4. Instalasi Client Kofax Transformation Modul5.5 Untuk PC Client a) Saat CD KTM 5.5 dimasukkan, maka secara otomatis launcher akan berjalan

dan layar berikut akan tampil. Kemudian klik ’Install Kofax Transformation Modules’.

Kemudian akan ditampilkan layar yang berisi komponen-komponen yang dibutuhkan sebelum instalasi dimulai, klik ’Continue’ untuk menginstall komponen tersebut. Terdapat beberapa komponen yang diinstal.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 87: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 90

b) Setelah semua komponen terinstall, pilih “Continue”. Maka akan muncul proses berikut.

c) Pilih tombol ’Next’.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 88: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 91

d) Pada layar ini, pilih opsi ‘I Accept the terms in the License Agreement’ kemudian tekan tombol ‘Next’.

e) Pada layar di bawah, pilih semua komponen dan pada Add-ons pilih Check and Cursive Recognition, kemudian tekan tombol ‘Next’.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 89: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 92

f) Tekan tombol ‘Install’ pada layar di bawah untuk memulai instalasi.

g) Proses instalasi sedang berjalan.

Pastikan sama atau lebih yang diinstall

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 90: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 93

h) Instalasi selesai. Tekan ‘Finish’.

5. Instalasi Service Pack untuk KofaxTranformation Module 5.5.2 a) Jalankan KTM 5.5.2, yaitu KofaxTransformationModules-5.5.2, seperti di

bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 91: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 94

b) Pilih “Next” untuk melanjutkan instalasi.

c) Selanjutnya terdapat pilihan untuk mengubah, memperbaiki, atau meremove KTM 5.5. Pilih repair untuk mengupdate KTM 5.5.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 92: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 95

d) Layar yang akan tampil adalah sebagai berikut. Pilih “Repair”.

e) Proses Repair sedang berjalan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 93: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 96

f) Instalasi telah selesai. Pilih “Finish” untuk mengakhiri instalasi.

6. Instalasi Aplikasi Kofax ST2013 a) Jalankan file: Setup.exe pada folder instalasi ST2013_KOFAX.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 94: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 97

b) Lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang tersedia, seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 95: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 98

Default ke folder Bin Kofax Client.

Jika di server maka ubah ke folder Bin

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 96: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 99

Setelah dilakukan instalasi, maka program Aplikasi ST2013-KOFAX (Setup ST2013-Kofax) sudah dapat digunakan. Aplikasi ini akan digunakan pada komputer client, salah satu fungsi aplikasi ini adalah untuk user interface operator. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat tampilan Aplikasi ST2013_KOFAX.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 97: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 100

Pada Aplikasi ST2013_KOFAX terdapat beberapa menu yang tersedia,

diantaranya adalah : • Connectionà digunakan untuk koneksi ke database operator (untuk koneksi

database user validasi). • Toolsà digunakan untuk menampilkan Setup ST2013-Kofax pada komputer

client (akan dijelaskan selanjutnya). • Scanà digunakan untuk menampilkan modul Scan. • Correctà digunakan untuk menampilkan modul Correction. • QCà digunakan untuk menampilkan modul Quality Control.

Berikut merupakan keterangan lebih lanjut dari “Tool” Setup ST2013 Kofax. a) Change Kofax Server

Menu ini digunakan untuk mengubah server yang akan dirujuk oleh komputer client. Masukkan Station ID, Server name, Server Path, serta Server Config path. Sedangkan untuk Desktop wallpaper path dan Desktop wallpaper hanya optional saja untuk diisikan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 98: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 101

(1) Tombol Save File digunakan untuk menyimpan konfigurasi ke dalam file txt

sehingga mempermudah untuk mendistribusikannya. (2) Tombol Open File digunakan untuk membuka konfigurasi dari file txt hasil

Save File. Kemudian jika konfigurasi sama tinggal diganti pada isian Station ID saja.

(3) Tombol Generate Reg digunakan untuk membuat file untuk meregister library (dll) yang digunakan untuk kustomasi kofax (untuk PC DELL windows 7 tidak perlu dilakukan karena sudah teregister) dan aplikasi akan secara otomatis mengeksekusinya.

(4) Tombol Save to System digunakan untuk menyimpan konfigurasi ke dalam System.

b) Create Batch (MFD)

(1) Menu ini digunakan untuk membuat MFD atau create database. Untuk melakukan koneksi ke database server validasi, isikan [nama-server atau ip server]\[sql instance] dimana database server validasi berada, misal 10.0.0.210\SQLST2013

(2) Setelah diisi, pilih save untuk menyimpan konfigurasinya.

(3) Menu ini juga dapat digunakan untuk melihat MFD, dengan cara memilih

“Open DB” maka akan muncul layar seperti di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 99: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 102

c) Kofax Release Server (1) Menu ini digunakan untuk mengatur alamat database release serta folder

image release yang akan digunakan.

(2) Isikan Server IP/Name komputer yang akan digunakan untuk release

database. Kemudian isikan juga folder image release yang akan digunakan untuk menyimpan image hasil release.

d) Unrelease Document Menu ini akan berisi daftar batch yang tidak berhasil release.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 100: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 103

D. Setting Komputer Scan

Untuk komputer scan diperlukan setting untuk sinkronasi dengan scanner serta setting VRS Kofax untuk scanner. Berikut merupakan langkah-langkah instalasinya: 1. Untuk Windows XP, install terlebih dahulu driver scan yang sesuai. Misal

Fujitsu fi-6800, fi-5900, atau fi-5530C2. Biasanya driver scanner telah tersedia bersama dalam CD driver scanner. Instalasi ini meliputi instalasi ScanAllPro, TWIN, ISIS, serta VRS. Pastikan komponen tersebut telah terinstall di PC scan. Untuk Windows 7 driver akan otomatis terdeteksi.

2. Install KC 10.0 dan update 10.0. 1_R3. 3. Install KTM 5.5 dan patc KTM 5.5.2. 4. Update VRS sesuai dengan KC 10.0, yaitu VRS elite 5.0 (biasanya telah

terupdate secara otomatis pada saat install Kofax Capture). Untuk PC Windows XP diperlukan sinkronasi terlebih dahulu, sedangkan untuk PC Windows 7 biasa langsung terinstall secara otomatis.

5. Lakukan ujicoba scan dan lakukan setting untuk dokumen yang akan disetting.

Langkah-langkah Setting VRS Kofax Scanner 1. Pastikan scanner telah terhubung dengan PC-scan. 2. Buka Kofax capture 10.0 à Scan

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 101: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 104

Pastikan jenis scanner telah terdeteksi oleh kofax, yaitu pada bagian Scan Source.

3. Jika scan source belum muncul, dapat ditambahkan dengan cara :

Maka akan keluar layar seperti di bawah ini, kemudian pilih “OK” untuk menyimpan scan source.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 102: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 105

4. Lakukan setting scanner dengan membuka “Edit Scan Source Setting”

Maka akan muncul layar seperti di bawah ini :

Lakukan setting seperti gambar di atas, yaitu : Resolution (DPI) : 300 Paper Size (ISO) : A4 Size Orientation :Landscape Color Mode : Black & White Sides : Duplex Kemudian pilih “Advance” untuk melakukan setting Kofax VRS Scanner.

5. Selanjutnya akan muncul layar seperti di bawah ini

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 103: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 106

Lakukan setting sebagai berikut :

Pastikan fungsi-fungsi di atas telah diaktifkan, yaitu Auto Deskew, Auto Crops, Edge Cleanup, Edge Fill, Hole Fill, Auto Rotate, Delete Blank page.

6. Berikut merupakan setting untuk Brightness dan Contrass-nya

Brightness: 50 Contrass : 30 Gamma : 15

7. Berikut adalah setting untuk Speckle Filter, dimana diberi nilai 30. Menu ini digunakan untuk membersihkan kertas dari titik-titik atau noda.

8. Kemudian lakukan setting untuk Line Weigth, dan akan diberi nilai 8. Menu

ini digunakan untuk mengatur ketajaman tulisan

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 104: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 107

9. Setelah semua setting dilakukan, simpan setting dengan nama sesuai dengan

nama batch yang telah dibuat.

10. Setelah semua setting selesai dilakukan simpan pada profile scanner dengan

nama ST2013-L. Nama tersebut harus sama dengan batch project yang telah dibuat yaitu ST2013-L.

Jika image hasil scan dirasa kurang sesuai atau masih dalam kondisi yang kurang bagus, maka setting VRS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Setting Kofax VRS Elite.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 105: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 108

Lakukan setting untuk Kofax VRS Elite, yaitu dengan memilih Adjust Quality à On Every Page. Hal ini bertujuan agar setiap dokumen atau halaman akan masuk VRS untuk dilakukan setting. Catatan: Jika setting telah selesai dilakukan pilih “Never” agar tidak masuk ke dalam VRS Setting.

b) Lakukan scan dengan memilih Create batch dan masukkan kode wilayah untuk bath yang akan discan. Kemudian pilih Scan All, seperti yang telihat di bawah ini.

c) Kemudian image hasil scan akan masuk ke dalam Kofax VRS Interactive

Viewer, hal ini terjadi karena Kofax VRS Elite telah disetting sebelumnya. Image hasil scan secara default akan ditampilkan. Jika image hasil scan dirasa masih kurang bagus, dapat disetting kualitas dengan tool-tool yang ada di Kofax VRS.

d) Lakukan setting seperti langkah-langkah di atas. Lakukan penyesuaian sesuai dengan image hasil scanner.

(1) Setting Komputer Recognition Untuk menjalankan proses KTM Server 1 maupun KTM Server 2

diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. • Pastikan account komputer KTM Server telah dibuat dengan nama

“BPSAdmin” dan dengan password “@bps2013”. Serta pastikan telah berstatus sebagai administrator.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 106: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 109

• Pastikan account komputer KTM Server tersebut didaftarkan pada komputer server, yaitu pada “Manage another account”.

• Jika setting pada point 1 dan 2 serta restart PC sudah dilakukan tetapi KTM Server masih tidak jalan maka lakukan edit pada machine.config, yang berlokasi di C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG

Edit </runtime> dengan <runtime>

<generatePublisherEvidence enabled="false" /> </runtime>

Setelah diedit maka tampilan machine.config akan menjadi seperti di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 107: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 110

Untuk komputer dengan OS Windows 7, jalankan notepad dengan Run as Administrator kemudian lakukan edit pada machine.config kemudian Save. (2) Setting Komputer Release

Pada komputer release perlu dilakukan setting untuk mengatur server yang akan digunakan untuk release database, yaitu “Server Validasi”.

Setting komputer release ini menggunakan Setup ST2013-Kofax untuk komputer client, yaitu pada menu “Kofax Release Server”, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Fungsi-fungsi pada menu “Kofax Release Server” telah dijelaskan sebelumnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 108: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 111

BAB VI INSTALASI PASCA DATA CAPTURE

A. Instalasi Server

Langkah-langkah instalasi sistem pengolahan data ST2013-L Client adalah sebagai berikut: 1. Jalankan file: setup.exe pada folder Installer Aplikasi ST2013.

2. Lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang tersedia, seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 109: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 112

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 110: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 113

3. Setelah Aplikasi ST2013 Server terinstall maka akan muncul menu program

pada Start Menu, seperti pada gambar di bawah ini.

4. Berikut merupakan tampilan Aplikasi ST2013 yang fungsi utama digunakan untuk manajemen database ST2013. Pada form di bawah ini terdapat fungsi “Get Instance”, yang digunakan untuk mendapatkan daftar database yang terdapat pada server tersebut.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 111: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 114

Langkah ini hanya untuk Sql Server yang terdapat pada server validasi bukan server data capture.

Pada tombol “Daftar Provinsi” terdapat master wilayah (MFD) yang akan digunakan untuk Create Batch pada modul scan dan untuk validasi. Pilih database yang akan digunakan/disetup, yaitu “ST2013_EXPORT[Release Kofax]” serta database wilayah yang bersangkutan. Setelah semua diberi tanda cek klik tombol “CreateDB”.

B. Instalasi Client Langkah-langkah instalasi sistem pengolahan data ST2013-L Client adalah

sebagai berikut: 1. Saat CD instalasi pengolahan data ST2013-L dimasukan ke dalam CD Room

Driver, maka program instalasi akan dijalankan secara otomatis. 2. Pilih tombol Client. Selanjutnya akan muncul window installation.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 112: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 115

3. Pilih tombol Next untuk melanjutkan proses instalasi. Secara default program akan terinstal di folder C:\Program Files\BPS\ST2013 Client\:

4. Pilih Option Everyone agar semua user dapat mengakses aplikasi ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 113: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 116

5. Bila ingin mengubah folder instalasi, pilih tombol Browse. 6. Klik tombol Next, maka akan muncul layar sebagai berikut:

7. Klik tombol Next lagi, maka progress installation akan berlangsung.

8. Tunggu sampai proses instalasi selesai dan berhasil.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 114: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 117

BAB VII PENGOPERASIAN DATA CAPTURE

Proses perekaman data dengan menggunakan sistem scanner dengan

bantuan software kofax memiliki beberapa tahapan proses data capture. Masing-masing proses dapat dikerjakan dalam satu komputer maupun terpisah-pisah di banyak komputer. Namun sebaiknya setiap proses dilakukan di komputer yang berbeda dengan login user yang berbeda. Berikut ini urutan modul yang harus dilakukan dalam proses data capture pengolahan ST2013:

Bagan di bawah ini merupakan contoh pembagian kerja modul untuk

setiap komputer. Proses scan dilakukan oleh scanner Fujitsu fi-6800c atau fi-5950 yang sudah terhubung dengan salah satu komputer client. Untuk proses KTM Server 1 dan 2 dilakukan di komputer server. Proses correction dapat dilakukan di komputer client yang berbeda. Proses export/release dilakukan di komputer client khusus untuk export data. Penanganan error terdapat pada modul quality control yang dilakukan di komputer client. Penjelasan setiap proses sebagai berikut: § Scan: modul ini dijalankan di PC yang terhubung dengan mesin scanning dan

digunakan untuk melakukan scanning dokumen ST2013 per batch. § Classification (KTM Server): modul ini dijalankan di PC Classification (dapat

juga dijalankan di Server Kofax) dan berjalan secara otomatis dan tidak membutuhkan operator, modul ini digunakan untuk melakukan pengenalan template setiap jenis dokumen yang telah discan.

§ Recognition (KTM Server 2): modul ini dijalankan di PC Recognition (dapat juga dijalankan di Server Kofax) dan berjalan secara otomatis dan tidak membutuhkan operator, modul ini digunakan untuk melakukan extract data dari semua dokumen.

KTM Server 2 di komputer

server

Export di komputer

export

Correction di komputer

client

KTM Server 1 di komputer

server

Scan

SCAN

QUALITY CONTROL

CLASIFICATION

RECOGNITION

CORRECTION

RELEASE

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 115: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 118

§ Correction: modul ini menampilkan seluruh field per batch yang harus dikoreksi oleh petugas, field yang harus dikoreksi adalah field yang karakternya tidak dapat dikenali baik oleh sistem atau salah dikenali oleh sistem.

§ Export: modul ini dijalankan di PC Export (dapat juga dijalankan di Server Kofax) dan berjalan secara otomatis dan tidak membutuhkan operator, modul ini digunakan untuk menyimpan data akhir ke database dan image ke lokasi yang telah ditentukan.

§ Quality Control: modul ini menampilkan batch satu dokumen yang harus diperbaiki apabila terjadi error pada batch.

A. Scan Berikut ini tahapan penggunaan modul scan.

1. Load modul scan dengan cara memilih tombol “Scan” pada Aplikasi ST2013-Kofax.

2. Kemudian akan muncul tampilan “Create Batch” dan pilih “Cancel”. 3. Letakkan dokumen satu batch ke tray scanner. 4. Pastikan Scan Source-nya telah berisi nama scannernya, yaitu Fujitsu fi-6800

with VRS serta source profilnya pilih ST2013-L yang telah disetting sebelumnya.

5. Kemudian masukan kode Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Blok Sensus, setelah itu klik tombol Create Batch. Pastikan wilayah tersebut telah di-create pada database, Setup ST2013-Kofax à Create Batch (MFD).

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 116: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 119

Pada form create batch tersebut terdapat beberapa tombol, yaitu: Create à untuk create batch dokumen yang akan discan. Open à untuk membuka daftar batch dan statusnya.

Close à digunakan untuk menutup batch yang telah selesai discan. Delete à digunakan untuk mendelete batch.

6. Apabila sudah mengklik tombol Create Batch maka otomatis batch akan dibuat secara otomatis dan nama batch mengikuti hasil inputan kode pengenalan tempat, kemudian klik “Scan All” dan secara otomatis scanning berjalan.

7. Berikut adalah tampilan setelah semua dokumen selesai discan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 117: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 120

Setelah itu semua dokumen dalam Batch selesai discan, pilih menu Batch à Close B. Classification dan Recognition

Berikut ini tahapan penggunaan modul Classification & Recognition. Load modul Classification & Recogntion di PC Classification & Recogntion

(dapat juga dijalankan di Server) dengan cara: Klik Start Menu Startà All Program à Kofax Transformation à Server NB : Agar KTM Server berjalan secara otomatis, lakukan setting pada Kofax Transformation – Service Configuration kemudian chek Automation start of batch processing. Untuk otomasi KTM tidak akan menampilkan user interface karena KTM akan berjalan sebagai Service dibelakang dan akan otomatis start pada saat windows booting.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 118: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 121

Berikut merupakan tampilan dari proses KTM Server 1 (Clasification)

Berikut merupakan tampilan dari KTM Server 2 (Recognition)

C. Correction

Berikut ini tahapan penggunaan modul Correction. 1. Load modul Correction di PC Correction dengan cara memilih tombol “Correct”

dari Aplikasi ST2013-Kofax. 2. Setelah itu pilih Batch à Open.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 119: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 122

3. Pilih Batch yang akan di-Correction dan klik tombol OK.

4. Kemudian semua field yang ada karakter yang harus dikoreksi ditampilkan, operator Correction perlu mengetikan karakter–karakter yang diberi tanda kuning. Secara otomatis field baru akan ditampilkan untuk dikoreksi setelah satu field selesai dikoreksi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 120: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 123

5. Apabila semua field selesai dikoreksi maka akan muncul pesan konfirmasi untuk close batch, klik tombol ‘Yes’ untuk menutup batch dan melanjutkan Correction ke batch berikutnya.

Tombol Shortcut untuk melakukan Correction : ü F12 : Untuk memblok semua karakter. ü F9 : Untuk menampilkan dan menutup image. ü PageUp : Untuk melihat field yang sudah dikoreksi. ü PageDown : Untuk melihat field yang belum dikoreksi. ü Enter : Untuk selesai koreksi 1 field dan menuju ke field berikutnya

D. Export Berikut ini tahapan penggunaan modul Export:

Load modul Export di PC Export (dapat juga dijalankan di Server) dengan cara: Klik Start Menu Startà All Program à Kofax Capture 9.0 à Export.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 121: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 124

E. Quality Control Berikut ini tahapan penggunaan modul Quality Control:

Load modul Quality Control di PC Scanning dengan cara memilih tombol “QC” dari Aplikasi ST2013-Kofax. Batch yang kemungkinan masuk Quality Control adalah: 1. Tidak ada KB dalam satu batch. 2. Dalam satu batch terdapat lebih dari satu KB. 3. Terdapat dokumen yang susunannya tidak berurutan dalam satu rumah

tangga. 4. Terdapat dokumen yang di-reject karena tidak bagus. 5. Gagal release Tampilan modul Quality Control sama dengan modul Scan, dimana user dapat melakukan scanning ulang dokumen (apabila diperlukan).

Untuk melihat error yang terjadi pada batch yang bersangkutan, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melihat pesan error pada “Document Rule” di Quality Control atau dengan membuka Batch Properties pada tab History di Batch Manager.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 122: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 125

F. Batch Manager

Modul Batch Manager digunakan untuk melihat dan menampilkan seluruh batch yang sedang diproses beserta dengan status masing-masing batch. Berikut ini tahapan penggunaan modul Batch Manager: 1. Klik Start Menu Start à All Program à Kofax Capture 10.0 à

BatchManager.

Keterangan status batch: § Ready: batch sedang tidak digunakan dan siap untuk diproses di modul

berikutnya (queue). § In Progress: batch sedang digunakan. § Suspended: bila batch yang sedang dikerjakan ditutup (belum selesai

dikerjakan); status batch ini harus diubah secara manual menjadi ‘Ready’. § Reserved: batch sedang dalam proses diambil untuk dikerjakan oleh user. § Error: batch error; secara otomatis modul QC akan dijalankan untuk

status batch ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 123: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 126

BAB VIII PENGOPERASIAN PASCA DATA CAPTURE

A. Proses Automatic Staging Merupakan proses pengecekan terhadap variable Identitas dokumen

ST2013-KB (Propinsi s/d No BS (Blok Sensus) dan dokumen ST2013-L (Propinsi s/d NO URT (Nomor Urut Rumah tangga). Selain itu dilakukan juga pengecekan completeness rumah tangga sesuai dengan dokumen ST2013-KB, pemeriksaan duplikasi nomor urut rumah tangga, pemeriksaan nomor urut rumah tangga sudah berurutan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, serta pengecekan kelengkapan halaman semua dokumen ST2013-L. Pengecekan dalam setiap batch dilakukan secara otomatis oleh sistem terhadap semua batch hasil release.

Batch dinyatakan clean dari aspek identitas jika identitas dokumen ST2013-KB sesuai dengan master wilayah, identitas semua dokumen ST2013-L sesuai dengan ST2013-KB, jumlah dokumen ST2013-L sesuai dengan jumlah rumah tangga pada dokumen ST2013-KB, tidak ada duplikasi nomor urut rumah tangga, nomor urut rumah tangga sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dan halaman dokumen ST2013-L sudah lengkap. Batch yang dinyatakan clean dari aspek identitas tersebut langsung masuk ke dalam real database untuk proses validasi berikutnya. Sedangkan batch-batch yang masih mengandung kesalahan baik diakibatkan oleh dokumen ST2013-KB maupun dokumen ST2013-L maka batch tersebut akan masuk dalam proses staging secara manual. B. Aplikasi ST2013-Server

Jalankan program ST2013-Server. Setelah itu, akan muncul layar seperti pada gambar di bawah ini:

Pada tombol “Daftar Provinsi” terdapat master wilayah (MFD) yang akan digunakan untuk Create Batch pada modul scan dan untuk validasi. Pilih

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 124: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 127

database yang akan digunakan/disetup, yaitu “ST2013_EXPORT[Release Kofax]” serta database wilayah yang bersangkutan. Setelah semua di beri tanda check klik tombol “CreateDB”. C. Aplikasi ST2013-Client

Jalankan program ST2013-Client. Setelah itu, akan muncul layar seperti pada gambar di bawah ini:

Pilih menu Setting untuk melakukan setting Server yang akan diakses. Maka akan muncul layar seperti berikut:

Isikan IP Address database server. Misalkan IP Adress database server adalah 10.2.7.51, dan IP Adress Image Server adalah 10.0.0.210. Untuk Username Image Server diisi “administrator”. Beri tanda cek pada “Remember password”.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 125: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 128

Pilih tombol Close. Simpan perubahan setting server.

Setelah Setting Server dilakukan, selanjutnya user harus melakukan login. Proses login ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan sistem ini oleh sembarang orang (Unauthorized Users). Isi user name dan passwordnya. Jika isian tersebut ada yang salah (salah user name atau password), maka sistem akan memberikan pesan kesalahan. Program ST2013-Client ini bisa digunakan jika login yang dilakukan oleh setiap user sudah benar. Setting default untuk user adalah Admin dan passwordnya kosong. Setelah itu klik tombol OK, maka akan muncul menu-menu seperti pada gambar di bawah ini:

Menu utama yang ada dalam ST2013-Client adalah yaitu: Logout, Staging, Validasi, Tabel Pokok, User, Master, dan Exit. Flow Pengolahan Data ST2013-L 1. Install program pengolahan ST2013-Server dan ST2013-Client. 2. Jalankan aplikasi ST2013-Server pada komputer server.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 126: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 129

3. Start database ST2013_S.DB dan ST2013_LIS_ppkk.DB. 4. Jalankan aplikasi ST2013-Client pada komputer client. 5. Login ke dalam sistem pengolahan ST2013-Client. 6. Lakukan proses Staging. 7. Lakukan proses Validasi. 8. Lakukan Proses Perekaman Pemutakhiran Rumah Tangga. 9. Lakukan proses Progress Report. 10. Lakukan proses Manajemen. 1. Staging

Pilih menu Staging, maka akan muncul layar seperti di bawah ini:

Proses ini dilakukan oleh operator staging secara khusus, proses ini hanya memperbaiki batch-batch yang masih terdapat error identitas pada dokumen ST2013-KB dan ST2013-L. Dokumen ST2013-KB berkaitan dengan dengan Master Identitas Propinsi s/d No BS (Blok Sensus), dokumen ST2013-L berkaitan dengan Identitas Propinsi s/d NO URT (Nomor Urut RT).

Identitas pada pengenalan tempat diambil dari hasil OMR (Optical mark Recognition) sedangkan hasil pada ICR (Integent Character Recognition) dimunculkan pada image. Operator dapat melakukan Perbesar dan Perkecil sesuai kebutuhan dari image tersebut. Sehingga kebenaran perbaikan Identitas dapat dilakukan.

Proses ini dilakukan pada komputer client. Kemudian operator akan close batch tersebut, maka Sistem akan secara otomatis meng-upload ke server. Kemudian sistem automatic staging akan memproses kembali batch tersebut untuk mengecek apakah Identitas tersebut sudah OK/Belum, kalau sudah OK maka sistem akan menulis ke dalam real database untuk proses selanjutnya yakni proses validasi.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 127: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 130

Menu yang digunakan pada window Staging yaitu: a) Menu “Batch”, yang terdiri dari:

(1) “Get Batch”. Tombol ini digunakan untuk me-refresh List Kontrol Blok Sensus (KBC).

(2) “Image”. Tombol ini digunakan untuk menampilkan image hasil scan dokumen ST2013-KB.

(3) “Delete”. Tombol ini digunakan untuk menghapus batch. (4) “Update”. Tombol ini digunakan untuk memperbaiki dokumen ST2013-

KB, yang mengandung kesalahan diakibatkan oleh: • Identitas dari hasil OMR tidak sama dengan ICR • Identitas KBC tidak ada dalam Master Wilayah

(5) “Unlock”. Tombol ini digunakan untuk membuka batch yang terkunci. b) Menu “RT”, yang terdiri dari:

(1) “Pindah”. Tombol ini digunakan untuk mengubah identitas Blok Sensus suatu dokumen.

(2) “Update”. Tombol ini digunakan untuk memperbaiki dokumen ST2013-L, yang mengandung kesalahan diakibatkan oleh:

• Identitas dokumen ST2013-L tidak sesuai dengan identitas batch. • Jumlahrumah tangga tidak sesuai dengan dokumen ST2013-KB. • Duplikasi nomor urut rumah tangga dalam satu batch. • Dokumen ST2013-L tidak lengkap (diantara halaman 2 sampai dengan

8 tidak ada). c) Menu “Setting” terdiri dari “Setting”. Tombol ini digunakan untuk mengatur

jumlah batch yang akan ditampilkan untuk user dengan level operator atau supervisor. Misal, user dengan level operator hanya akan ditampilkan 3 batch dan user dengan level supervisor akan ditampilkan sebanyak 5 batch maka pada maka pada Operator View diisi 3 dan Supervisor View diisi 5.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 128: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 131

d) Menu “Close”. Tombol ini digunakan untuk menutup window Staging. Update RT di Menu Staging

Untuk melakukan perbaikan dokumen ST2013-L, maka pilih batch-ID

yang akan distaging kemudian klik tombol Update pada menu RT atau klik ganda batch-ID, sehingga akan muncul window:

Pada window Update RT (Rumah Tangga) akan muncul daftar rumah tangga dalam satu batch. Tombol yang digunakan yaitu: a) Tombol “Validasi RT”. Tombol ini digunakan untuk melakukan proses

validitas identitas RT terpilih secara otomatis. b) Tombol “Validasi All”. Tombol ini digunakan untuk melakukan proses

validitas identitas pada batch terpilih secara otomatis. c) Tombol “Cari RT”. Tombol ini digunakan untuk melakukan proses pencarian

dokumen NURT berdasarkan Id Dokumen. Tombol ini dapat membantu terutama ketika dokumen NURT tidak lengkap.

d) Tombol “Add RT”. Tombol ini digunakan untuk melakukan melakukan proses pencarian dokumen NURT berdasarkan Id Dokumen. Tombol ini

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 129: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 132

untuk menambah rumah tangga. e) Tombol “Next >> (PgUp)”. Tombol ini digunakan untuk melakukan

perpindahan tab ke halaman berikutnya. f) Tombol “Pervious << (PgDn)”. Tombol ini digunakan untuk melakukan

perpindahan tab ke halaman sebelumnya. g) Tombol “Close”. Tombol ini digunakan untuk menutup window Update RT.

Ketika tombol ini diklik, jika terjadi perubahan, sistem otomasi staging akan memproses kembali batch tersebut untuk mengecek apakah Identitas tersebut sudah OK/Belum, kalau sudah OK maka Sistem akan menulis kedalam real database untuk proses selanjutnya yakni proses validasi.

Periksa dokumen ST2013-L yang masih mengandung kesalahan, baik kesalahan identitas, duplikasi ataupun dokumen belum lengkap. a) Untuk melakukan perbaikan identitas dokumen ST2013-L Blok I, III atau V

maka pilih Rumah Tangga kemudian klik ganda atau klik tab halaman yang akan diperbaiki. Proses Save pada tiap halaman dilakukan dengan menekan tombol ENTER di field (isian) terakhir.

Klik ganda list Rumah Tangga, sehingga di window bagian kanan atas akan menjadi seperti berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 130: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 133

Perbaiki isian, misal field Kec yang awalnya kosong diisi 060, kemudian ketika menekan ENTER pada isian terakhir (field Alamat), data akan tersimpan.

b) Bila pada NURT diantara halaman 2 sampai dengan 8 tidak ada, klik tab Record RT Liar. Tab Record RT Liar digunakan untuk melihat RT Liar. Yang dimaksud RT Liar adalah NURT yang ada diantara halaman 2 sampai dengan 6 yang identitasnya tidak lengkap atau tidak sama dengan NURT halaman 1 yang ada di dalam batch tersebut.

Untuk mempermudah mencari halaman yang tidak ada, lihat Id Dokumen di halaman terakhir yang ada. Kemudian cari Id Dokumen berikutnya (Id Dokumen halaman yang tidak ada) di Record RT Liar. Bandingkan RT Liar tersebut dengan image hasil scan, jika terdapat image hasil scan. Jika RT Liar tersebut adalah dokumen yang dicari, ubah identitas RT Liar tersebut. Untuk mencari Id Dokumen juga dapat menggunakan “Cari RT”.

Contoh NURT halaman 3 dan 4 tidak ada, lihat Id Dokumen halaman 2. Klik tab “Halaman 2”, lihat di sebelah kiri kolom “Id Dok”. Seperti gambar berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 131: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 134

Pada contoh gambar di atas, Id Dokumen Halaman 2 adalah 559, maka cari Id Dokumen halaman 560 (untuk dokumen halaman 3). Klik tombol “Cari RT” sehingga muncul:

Ketik Id Dokumen 560 untuk mencari dokumen halaman 3.

Kemudian klik tombol “Cari”, sehingga muncul:

Klik ganda Identitas RT Liar yang memiliki Id Dokumen 560 tersebut. Bandingan dengan hasil scan jika tersedia. Jika RT Liar tersebut adalah benar dokumen yang dicari, ketik identitas Prop sampai dengan NURT, kemudian Enter di field NURT. 2. Validasi

Menu Validasi digunakan untuk melakukan validasi (secara interaktif) dan memperbaiki data yang masih mengandung kesalahan (secara manual) baik dokumen ST2013-KB maupun dokumen ST2013-L. Proses validasi merupakan proses pemeriksaan validitas data terhadap seluruh isian sesuai dengan aturan validasi yang berlaku.

Untuk melakukan proses validasi, klik menu Validasi sehingga akan muncul window seperti pada gambar di bawah. Pada window ini terdiri dari 2 bagian, yaitu List Batch (KBC) dan List Rumah Tangga (RT) per Batch.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 132: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 135

a) List Batch (KBC) berisi daftar bach yang dapat dipilih sampai level Desa. Pada bagian List Batch (KCB) pilih Wilayah (Propinsi dan Kabupaten/Kecamatan/Desa) yang akan ditampilkan. Setelah itu, akan muncul daftar batch seperti pada gambar di bawah ini:

Pada List Batch (KBC), tombol yang digunakan yaitu: (1) Tombol “Insert Batch”. Tombol ini digunakan untuk menambahkan

batch. (2) Tombol“Update Batch”. Tombol ini digunakan untuk mengubah data

batch. Pilih batch yang ingin diubah datanya. Kemudian klik tombol Update Batch.

(3) Tombol “Delete Batch”. Tombol ini digunakan untuk menghapus batch. Pilih batch yang ingin dihapus datanya. Kemudian klik tombol Delete Batch.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 133: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 136

(4) Tombol “Image Batch”. Tombol ini digunakan untuk menampilkan dokumen ST2013-KB hasil scan.

(5) Tombol “Unlock Batch”. Tombol ini digunakan untuk batch yang terkunci oleh komputer lain.

(6) Tombol “Unbooking Batch”. Tombol ini digunakan untuk membuka batch yang terkunci oleh user tertentu.

b) List Rumah Tangga (RT) per Batch berisi daftar rumah tangga per batch. Ketika salah satu batch diklik, maka pada bagian List Rumah Tangga (RT) per Batch akan muncul daftar rumah tangga pada batch terpilih tersebut.

Pada List Rumah Tangga (RT) per Batch, tombol yang digunakan pada window browse ini yaitu:

(1) Tombol “Insert RT”. Tombol ini digunakan untuk merekam dokumen ST2013-L secara manual. Menu ini digunakan terutama bila terdapat dokumen ST2013-L yang terlewat dalam proses scanning.

(2) Tombol “Update RT”. Tombol ini digunakan untuk memperbaiki data dokumen ST2013-L (data rumah tangga dan anggota rumah tangga) yang masih mengandung kesalahan secara interaktif.

(3) Tombol “Delete RT”. Tombol ini digunakan untuk menghapus data dokumen ST2013-L.

Update RT di Menu Validasi

Klik tombol “Update RT” untuk melakukan perbaikan data dokumen ST2013-L, maka akan muncul window seperti di bawah:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 134: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 137

Tombol yang digunakan pada window Update Rumah Tangga: (1) Tombol “IMAGE” digunakan untuk melihat image hasil scan. Tombol ini ada,

jika rumah tangga yang akan diupdate merupakan hasil scanning. Tombol “IMAGE” tidak ada, jika rumah tangga yang akan diupdate bukan hasil scan (hasil Insert RT atau perekaman secara manual). Ketika tombol “IMAGE” di klik, muncul image hasil scan sesuai layar yang sedang aktif. Misal Blok I yang sedang aktif, maka Image Scan yang akan ditampilkan adalah dokumen ST2013-L Halaman 1 (yang berisi Blok 1 dan Blok 2). Seperti Gambar di bawah ini:

(2) Tombol “KOMODITI” digunakan untuk melihat master kode dan deskripsi Komoditi. Ketik Kode atau Deskripsi untuk melihat komoditi tertentu. Klik ganda kode atau deskripsi untuk memilih komoditi.

(3) Tombol “PETUGAS” digunakan untuk melihat master petugas pencacahan/kortim pelaksanaan ST2013.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 135: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 138

(4) Tombol “SAVE”. Tombol ini digunakan untuk menyimpan data rumah tangga dengan melalui proses validasi. Proses validasi mencakup pengecekan konsistensi check dan range check sesuai dengan rule validasi yang telah ditetapkan. Jika masih terdapat kesalahan maka akan muncul Error List seperti gambar di bawah:

(5) Tombol “CLOSE”. Tombol ini digunakan untuk keluar dari window entri rumah tangga. Ketika ada data yang dientri, kemudian tombol Close diklik, maka akan muncul layar pesan seperti pada gambar di bawah ini:

Pilih Yes untuk menyimpan data dengan status error. Pilih No untuk keluar tanpa menyimpan data. Atau pilih Cancel untuk batal keluar dari window update rumah tangga.

Proses validasi juga dilakukan ketika berpindah rincian (range check) dan ketika berpindah halaman ke halaman entri berikutnya (konsistensi check dan range check). Proses validasi ketika berpindah halaman dilakukan jika perpindahan halaman menggunakan tombol ENTER pada field terakhir.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 136: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 139

Contoh proses validasi ketika berpindah halaman seperti gambar di atas. Ketika posisi kursor berada di rincian 218 kemudian tombol ENTER pada keyboard ditekan, Error List akan muncul bila masih terdapat kesalahan pada halaman tersebut. Proses validasi ketika berpindah halaman tidak dilakukan jika perpindahan halaman menggunakan tab. 3. Tabel Pokok

Menu Tabel Pokok digunakan untuk melakukan evaluasi hasil pengolahan data pasca capture. Jenis laporan yang dapat dilihat adalah Laporan Kelengkapan Entri, Laporan Progress Entri, Laporan Operator Validasi, Laporan Operator Staging.

Laporan dapat dilihat sampai dengan level terendah. Laporan juga dapat dicetak, dibuat grafik, disimpan dalam bentuk dbf. 4. User

Menu User digunakan untuk mengelola pengguna sistem ini. Administrator mempunyai hak akses untuk menambah, menghapus dan me-reset password user level supervisor ataupun operator. Supervisor mempunyai hak akses untuk menambah, menghapus, dan me-reset password user level operator. Setiap user dengan level supervisor dan operator dapat mengganti passwordnya masing-masing. 5. Master

Menu Master digunakan untuk mengelola master wilayah, master komoditi dan petugas lapangan. Untuk mengubah status olah NBS, klik tab “NBS” kemudian pilih NBS yang akan diubah status olahnya, misal dari Diolah menjadi Tidak Diolah:

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 137: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 140

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 138: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 141

Alur

Pen

gola

han

Sen

sus

Pert

ania

n 20

13

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 139: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 142

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 140: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 143

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 141: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 144

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 142: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 145

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 143: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 146

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 144: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 147

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 145: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 148

www.djpp.kemenkumham.go.id

Page 146: 2013, No.730 4 - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn730-2013lamp.pdf · dan Peta WB hasil pencacahan yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota dan BPS

2013, No.730 149

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, SURYAMIN

www.djpp.kemenkumham.go.id