68
SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN BADAN PUSAT STATISTIK BUKU PEDOMAN BUKU PEDOMAN BUKU PEDOMAN

SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

SURVEI PERUSAHAAN

KEHUTANAN

BADAN PUSAT STATISTIK

BUKU PEDOMANBUKU PEDOMANBUKU PEDOMAN

Page 2: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari
Page 3: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melaksanakan pengumpulan data

kehutanan melalui Survei Tahunan Perusahaan Kehutanan. Dalam survei ini

dikumpulkan data tentang produksi, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran

perusahaan.

Buku Pedoman Survei Kehutanan disusun sebagai panduan dalam

pelaksanaan survei berupa petunjuk tentang tata cara pengisian dan pemeriksaan

daftar, serta penjelasan tentang konsep dan definisi terkait Survei Perusahaan

Kehutanan. Buku ini juga berisi penjelasan tentang tujuan, ruang lingkup,

metodologi, dan tata cara pra pengolahan.

Diharapkan, buku pedoman ini dapat mempermudah para petugas dan para

pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat diperoleh data

perusahaan kehutanan yang akurat, lengkap, dan up-to date.

Jakarta, Agustus 2010

Deputi Statistik Bidang Produksi

SUBAGIO DWIJOSUMONO

Page 4: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

ii

Page 5: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

iii Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI........................................................................................................... iii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... v

BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Tujuan .................................................................................................. 2

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan ............................................................. 2

1.4 Metodologi .......................................................................................... 2

1.5. Konsep dan Definisi ............................................................................ 2

1.6. Jenis Dokumen .................................................................................... 4

1.7. Kondisi Perusahaan ............................................................................ 5

1.8. Jenis Dokumen .................................................................................... 6

1.9 Pedoman Pemuktahiran (Updating) Direktori ..................................... 6

BAB 2. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR .................................................... 9

A. Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (Daftar VT-HPH)

2.A.1 Tujuan ............................................................................................... 9

2.A.2. Keterangan Yang Dikumpulkan ....................................................... 9

2.A.3. Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan Konsistensinya ... 10

B. Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan (Dafatr VT-HPHT dan VT-PERUM)

2.B.1. Tujuan ............................................................................................... 21

2.B.2. Keterangan Yang Dikumpulkan ....................................................... 22

2.B.3. Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan Konsistensinya ... 23

C. Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (Daftar VT-STL)

2.C.1. Tujuan ............................................................................................... 37

Page 6: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

iv

2.C.2. Keterangan Yang Dikumpulkan ....................................................... 37

2.C.3. Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan Konsistensinya ... 38

BAB 2. TATA CARA EDITING CODING ......................................................... 49

A. Daftar VT-HPH ...................................................................................... 49

B. Daftar VT-HPHT ..................................................................................... 52

C. Daftar VT-STL ......................................................................................... 57

Page 7: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

v Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Daftar VT-HPH

Lampiran 2 Daftar VT-HPHT

Lampiran 3 Daftar VT-STL

Page 8: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

vi

Page 9: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 1

BAB PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah pembangunan kehutanan ke depan yang ditopang oleh pelestarian sumber daya

hutan, dapat dicapai dengan menempatkan fungsi sumber daya hutan dalam

penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi, dan pencegahan kerusakan

lingkungan hidup. Untuk mencapai ketiga sasaran pembangunan kehutanan tersebut beserta

prasyaratnya, diperlukan data dan informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu.

Data populasi dan produksi kehutanan diperoleh dari survei rutin dan Sensus

Pertanian yang dilaksanakan oleh BPS. Survei rutin dilaksanankan setiap tahun, sedangkan

Sensus Pertanian dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.

Survei rutin yang dilaksanakan BPS adalah survei perusahaan kehutanan yang terdiri

dari survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

pada hutan alam atau lebih sering dikenal dengan istilah perusahaan Hak Pengusahaan

Hutan (HPH), survei perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) pada hutan tanaman atau perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan

(HPHT), dan survei perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL). Data yang

dihasilkan dari survei ini antara lain: jenis, volume dan nilai produksi, tenaga kerja, serta

struktur ongkos.

Sedangkan Sensus Pertanian bertujuan untuk mendapatkan data usaha rumah tangga

pertanian termasuk usaha rumah tangga kehutanan. Survei rumah tangga kehutanan pertama

kali dilaksanakan pada tahun 2004 yaitu Survei Rumah Tangga di Kawasan Hutan (SKH04)

dan selanjutnya pada tahun 2010 dilakukan Survei Kehutanan Rakyat (SKR2010). Data

yang dihasilkan adalah data profil sosial, ekonomi, dan budaya rumah tangga yang tinggal

di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

1.2 Tujuan

Tujuan buku pedoman ini adalah agar semua petugas dapat memahami tata cara

mengisi daftar isian survei tahunan perusahaan kehutanan, konsep dan definisi variabel

1

Page 10: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

2

yang ditanyakan, cara memeriksa isian masing-masing variabel tersebut, dan konsistensi

antar isian.

1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan

Survei Perusahaan Kehutanan mencakup seluruh perusahaan kehutanan yang berada di

wilayah Republik Indonesia, dimana perusahaan kehutanan tersebut melakukan kegiatan usaha

secara aktif.

1.4 Metodologi

Metode dalam pengumpulan data statistik Perusahaan Kehutanan adalah metode

pencacahan lengkap (sensus). Setiap perusahaan yang masih aktif di seluruh Indonesia dikirim

kuesioner melalui petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan/Staf BPS Kabupaten/Kota).

Sebelum pencacahan, dilakukan updating direktori perusahaan terlebih dahulu.

Updating merupakan kegiatan pemutakhiran direktori perusahaan kehutanan untuk

memastikan kondisi perusahaan (aktif/tidak aktif).

1.5 Konsep dan Definisi

Perusahaan Pemegang IUPHHK pada hutan alam adalah perusahaan pemegang

izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan alam produksi yang kegiatannya terdiri dari

pemanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil

hutan kayu.

Perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan tanaman adalah perusahaan

pemegang izin untuk memanfaatkan kayu tanaman pada hutan produksi yang kegiatannya

terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan,

pengamanan, pemanenan atau penebangan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan tanaman industri dalam hutan

tanaman (IUPHHK-HTI) adalah perusahaan pemegang ijin usaha untuk membangun

hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan

bahan baku industri.

Page 11: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 3

Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang

untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan

di wilayah kerjanya.

Wilayah kerja Perum Perhutani dibagi ke dalam wilayah kerja unit yaitu:

Wilayah kerja unit Jawa Tengah, disebut Unit I Jawa Tengah

Wilayah kerja unit Jawa Timur, disebut Unit II Jawa Timur

Wilayah kerja unit Jawa Barat, disebut Unit III Jawa Barat

Sedangkan wilayah kerja unit terbagi dalam Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). KPH

adalah institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit pengelolaan hutan.

Pembangunan KPH di Indonesia sampai saat ini masih terbatas pada sebagian kawasan

hutan yang menjadi areal kerja Perhutani (BUMN di pulau jawa), dan pada sebagian

kawasan hutan konservasi dalam bentuk unit-unit taman nasional.

Perusahaan Lainnya adalah perusahaan selain HTI dan Perum Perhutani, yang

membudidayakan tanaman kayu-kayuan kehutanan.

B. Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar (STL)

Perusahaam STL adalah perusahaan yang mengupayakan perbanyakan melalui

pengembangbiakan dan pembesaran satwa/tumbuhan liar dengan tetap

mempertahankan kemurnian jenisnya.

Penangkaran satwa/tumbuhan liar berbentuk:

pengembangbiakan satwa;

pembesaran satwa yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari

habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan

yang diambil dari alam,

perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol.

Tidak termasuk lembaga penelitian, kebun binatang, lembaga konservasi dan tempat wisata

yang mengembangbiakan satwa/tumbuhan liar,

1.6 Jenis Dokumen

Jenis dokumen yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu:

a. Daftar VT-HPH

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK) atau perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Page 12: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

4

b. Daftar VT-HPHT

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK) dan perusahaan Lainnya.

c. Daftar VT-PERUM

adalah kuesioner tahunan perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan

Hutan PERUM Perhutani.

d. Daftar VT-STL

adalah kuesioner tahunan perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar.

1.7 Kondisi Perusahaan

Kondisi perusahaan kehutanan terdiri dari:

a. Aktif

Perusahaan dikatakan aktif apabila SK IUPHHK masih berlaku, RKT perusahaan

aktif, dan ada kegiatan produksi dalam periode data yang dikumpulkan.

b. Tidak aktif

Tutup Sementara

Perusahaan dikategorikan tutup sementara apabila SK IUPHHK tersebut sudah tidak

berlaku tetapi sedang dalam masa perpanjangan SK yang baru.

Tidak/ belum Produksi

Perusahaan dikategorikan tidak produksi apabila SK perusahaan tersebut masih

berlaku tetapi sedang tidak ada kegiatan dalam periode tahun pencacahan.

Perusahaan tidak produksi dapat disebabkan karena kurangnya bahan baku,

kurangnya modal, atau perusahaan dalam kondisi sulit, dan sebagainya.

c. Tutup

Perusahaan dikategorikan tutup apabila SK IUPHHK sudah tidak berlaku dan tidak

dalam masa perpanjangan.

d. Pindah

Perusahaan dikategorikan pindah apabila perusahaan tersebut sudah tidak ditemukan

dan sudah pindah ke luar provinsi. Apabila perusahaan pindah ke kabupaten lain dalam

Page 13: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 5

satu provinsi, maka pencacahan dilakukan oleh petugas di kabupaten di mana

perusahaan tersebut pindah.

1.8. Pendekatan Pencacahan

Untuk mempermudah pencacahan, maka pendekatan pencacahan adalah berdasarkan

lokasi kantor cabang perusahaan pemegang IUPHHK yang ada di provinsi tersebut,

walaupun lokasi areal hutan yang diusahakan di luar provinsi. Hal ini dilakukan karena di

lokasi areal hutan yang diusahakan biasanya hanya terdapat base camp yang tidak ada

catatan administrasinya.

1.9 Pedoman Pemuktahiran (Updating) Direktori

Pemuktahiran (updating) direktori perusahaan kehutanan perlu dilakukan supaya

kerangka (frame) direktori yang dipakai untuk pencacahan di lapangan benar-benar valid

dan up-to-date.

Direktori yang dipakai bersumber dari Kementerian Kehutanan yaitu seluruh

perusahaan pemegang IUPHHK yang SKnya masih berlaku, sehingga sering terjadi ada

perusahaan yang sudah sejak lama dilaporkan tutup tetapi masih dijadikan target, dan ada

perusahaan yang aktif dilapangan tetapi tidak masuk dalam direktori. Dalam hal ini yang

perlu dilakukan adalah target yang ada dalam direktori tetap dicek, dengan memberi

keterangan kondisi terakhir dilapangan (aktif, tutup, tutup sementara, tidak produksi,

pindah, lainnya), sedangkan untuk perusahaan yang baru ditemukan dilapangan

ditambahkan kedalam direktori dan menjadi target pencacahan.

Tahapan pemutakhiran direktori perusahaan kehutanan dilakukan secara berjenjang

sebagai berikut :

1. BPS Pusat

BPS Pusat melakukan pencocokan (matching) dan memisahkan menurut Provinsi.

Direktori BPS di-match dengan Direktori Kementerian Kehutanan, dengan cara:

a. Direktori BPS yang sudah sesuai dengan Direktori Kementerian Kehutanan tetap

menjadi target BPS.

Page 14: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

6

b. Direktori yang tidak ada di Direktori BPS, tetapi di Direktori Kementerian

Kehutanan ada, maka di tambahkan ke dalam direktori BPS.

c. Direktori yang ada di direktori BPS, tetapi tidak ada di Direktori Kementerian

Kehutanan maka perlu pengecekan dilapangan apakah aktif dan mempunyai SK

perizinan dari Kementerian Kehutanan, apabila kondisi perusahaan aktif dan

mumpunyai SK perizinan maka perusahaan tersebut dimasukan sebagai target

pencacahan.

2. BPS Provinsi

a. BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari BPS Pusat yang

menjadi target pencacahan dan melakukan matching dengan direktori yang berasal

dari sumber lain di tingkat provinsi (misalnya Dinas Kehutanan Provinsi, KSDA,

dll).

b. Direktori yang tidak ada di Direktori BPS, tetapi di Dinas Kehutanan ada, maka di

tambahkan ke dalam direktori BPS.

c. Direktori yang ada di direktori BPS, tetapi tidak ada di Dinas Kehutanan maka

perlu pengecekan dilapangan apakah aktif dan mempunyai SK perizinan dari

Kementerian Kehutanan, apabila kondisi perusahaan aktif dan mumpunyai SK

perizinan maka perusahaan tersebut dimasukan sebagai target pencacahan.

d. BPS Propinsi mendistribusikan direktori tersebut ke masing-masing BPS

Kabupaten/Kota.

3. BPS Kabupaten/Kota

a. BPS Kab/Kota menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari BPS Propinsi

yang menjadi target pencacahan dan melakukan matching dengan direktori yang

berasal dari sumber lain di tingkat kabupaten (misalnya Dinas Kehutanan

Kabupaten/Kota).

b. Direktori yang tidak ada di Direktori BPS, tetapi di Dinas Kehutanan ada, maka di

tambahkan ke dalam direktori BPS.

c. Direktori yang ada di direktori BPS, tetapi tidak ada di Dinas Kehutanan maka

perlu pengecekan dilapangan apakah aktif dan mempunyai SK perizinan dari

Kementerian Kehutanan, apabila kondisi perusahaan aktif dan mumpunyai SK

perizinan maka perusahaan tersebut dimasukan sebagai target pencacahan.

Page 15: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 7

d. BPS Kabupaten/Kota mendistribusikan direktori ke petugas. Apabila masih ada

Direktori yang alamat kantor cabangnya belum ada atau tidak lengkap, maka

petugas harus melengkapi alamat tersebut sesuai dengan keadaan lapangan.

Petugas harus melapor ke BPS Kabupaten/Kota apabila ada kesulitan dalam

pengumpulan data, seperti:

a. perusahaan tidak ditemukan

b. perusahaan tutup

c. perusahaan tutup sementara

d. perusahaan pindah

e. perusahaan tidak/belum berproduksi

Selanjutnya BPS Kabupaten/Kota harus meminta informasi tentang kondisi Perusahaan

tersebut ke Dinas Kehutanan setempat, apakah benar-benar SK IUPHHKnya sudah tidak

berlaku lagi (tutup) dan minta informasi/alamat perusahaan yang tidak ditemukan.

Yang perlu diperhatikan adalah:

a. Jika SK IUPHHK masih berlaku, tetapi Surat Keputusan RKT (Rencana Kerja

Tahunan) perusahaan tidak/belum aktif atau sedang diperpanjang, tetap dilakukan

pengecekan.

b. Jika SK IUPHHK dan Surat Keputusan RKT masih berlaku, tetapi realisasi produksi

tidak/belum ada, maka tetap dilakukan pencacahan, (pertanyaan selain mengenai

produksi tetap harus ditanyakan) dan tidak boleh dianggap tutup;

c. Perusahaan ada di Direktori, tetapi ternyata kantor cabang sudah tutup/tidak ada atau

hanya ada satpam, sehingga tidak ada orang yang dapat mengisi kuesioner, dan oleh

petugas dilaporkan tutup, maka BPS Propinsi minta ke Dinas Kehutanan setempat

tentang informasi/data perusahaan tersebut. Apabila di Dinas Kehutanan setempat

ternyata perusahaan tersebut tidak terdaftar karena lokasi areal yang diusahakan berada

di provinsi lain maka segera lapor ke BPS Pusat tentang keberadaan areal tersebut,

supaya BPS Pusat segera menginformasikan ke BPS Propinsi pada areal yang

dimaksud;

d. Perusahaan ada di Direktori, alamat kantor cabang diketemukan, tetapi Surat Keputusan

RKT tidak/belum berlaku, tetapi tidak ada realisasi produksi, maka tetap dilakukan

pengecekan dan kondisi perusahaan dianggap tutup sementara.

Page 16: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

8

Page 17: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 9

BAB

TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

A. PERUSAHAAN PEMEGANG IUPHHK ALAM (DAFTAR VT-HPH)

2.A.1. Tujuan

Daftar VT-HPH digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci mengenai

perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Keterangan yang dikumpulkan meliputi luas areal

penebangan, volume dan nilai produksi kayu, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan

pengeluaran perusahaan. Satu daftar VT-HPH digunakan untuk mencacah satu perusahaan

Hak Pengusahaan Hutan.

Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan yang dicakup dalam survei ini adalah

perusahaan yang berbadan hukum/usaha yaitu: PN/PD, PT/NV, CV, Firma, Koperasi,

Yayasan, dan Lainnya.

2.A.2 Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar VT-HPH meliputi:

Blok I : Keterangan Umum Perusahaan.

Blok II : SK IUPHHK yang masih berlaku, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan

Penanaman.

Blok III : Produksi Kayu Bulat Menurut Nama/Jenisnya yang Dihasilkan Selama

Tahun Survei.

Blok IV : Pengadaaan dan Penggunaan Produksi Kayu Bulat serta Nilai pada Tahun

Survei.

Blok V : Banyaknya Pekerja Tetap pada Akhir Tahun Survei.

Blok VI : Upah/Gaji Pekerja Tetap Selama Tahun Survei.

Blok VII : Rata-Rata Banyaknya Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan, dan

Upah/Gaji per Bulan Selama Tahun Survei.

Blok VIII : Pengeluaran Biaya Penanaman Selama Tahun Survei.

Blok IX : Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Selama Tahun Survei.

2

Page 18: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

10

Blok X : Produksi, Pembelian, Pemakaian, dan Penjualan Tenaga Listrik Selama

Tahun Survei.

Blok XI : Ongkos/Biaya Produksi dan Pengeluaran Lain Selama Tahun Survei.

Blok XII : Pendapatan Lainnya dan Perubahan Stok Selama Tahun Survei.

Blok XIII : Penambahan dan Pengurangan Barang Modal Tetap Selama Tahun Survei.

Blok IV : Catatan.

Blok XV : Keterangan Pencacahan.

Blok XVI : Pengesahan

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan jelas secara

umum mengenai nama perusahaan serta cabang-cabangnya, alamat perusahaan serta

cabang-cabangnya, status kepemilikan, bentuk badan usaha/hukum serta kedudukan

perusahaan.

Rincian 1 : Tulislah nama perusahaan dengan lengkap dan jelas.

Rincian 2 : Tulislah alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas.(termasuk

nomor:Telepon, Telex, Faksimili, dan Kode Pos).

Rincian 3 : Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan bentuk badan usaha/hukum

perusahaan pada akhir tahun survei.

Rincian 4 : Lingkari kode yang sesuai dengan status permodalan/ pemilikan serta isikan

persentase kepemilikan modal perusahaan pada akhir tahun survei. Jawaban

yang dilingkari dapat lebih dari satu, misalnya : patungan antara Swasta

Nasional dengan Koperasi, maka kode yang dilingkari adalah kode 2 dan 4.

Rincian 5 : Tuliskan tahun perusahaan mulai beroperasi.

Rincian 6 : Lingkari salah satu kode yang sesuai dengan status perusahaan, apakah sebagai

perusahaan cabang (kode 1) atau perusahaan tanpa cabang (kode 2).

Rincian 7 : Apabila perusahaan sebagai perusahaan/kantor cabang (rincian 6 kode 1

dilingkari) maka:

a. tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat.

b.tuliskan alamat lengkap perusahaan induk/kantor pusat (termasuk nomor

Telepon, Telex, Faksimili, dan Kode Pos).

2.A.3. Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan Konsistensinya

Page 19: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 11

BLOK II.A. SK IUPHHK YANG MASIH BERLAKU

Blok ini digunakan untuk mengetahui nomor dan tanggal Surat Keputusan Hak

Pengusahaan Hutan (SK IUPHHK), lokasi areal hutan yang diusahakan, dan luas areal hak

pengusahaan hutan, serta luas penanaman pada arel yang non produktif.

Rincian 1: Tuliskan Nomor SK IUPHHK yang masih berlaku. Satu perusahaan bisa

mendapatkan lebih dari satu kali SK IUPHHK.

Bila ada SK IUPHHK yang diperbaharui maka yang ditulis adalah Nomor SK

terakhir. Akan tetapi, bila setiap SK mencakup luas areal tersendiri, maka

harus dituliskan masing-masing nomor SK tersebut.

Rincian 2: Tuliskan tanggal SK IUPHHK yang dimiliki.

Rincian 3: Tuliskan lokasi areal yang diusahakan (provinsi dan kabupaten) dari

IUPHHK yang dimilikinya.

Rincian 4: Tuliskan luas areal IUPHHK (ha) seluruhnya untuk setiap SK IUPHHK yang

dimiliki.

BLOK II.B. SURAT KEPUTUSAN RENCANA KERJA TAHUNAN (SK RKT)

Blok ini digunakan untuk mengetahui nomor dan tanggal Surat Keputusan Rencana

Kerja Tahunan (SK RKT) selama tahun survei, baik target luas yang akan ditebang maupun

target produksi kayu log.

Rincian 1 : Tuliskan nomor SK RKT yang disetujui pada tahun survei.

Rincian 2 : Tuliskan tanggal SK RKT yang disetujui pada tahun survei.

Rincian 3.a. : Tuliskan target luas penebangan selama tahun survei.

Rincian 3.b.: Tuliskan realisasi luas penebangan selama tahun survei dan kumulatif dengan

tahun-tahun sebelumnya.

Rincian 4.a. : Tuliskan target produksi kayu bulat selama tahun survei.

Rincian 4.b.: Tuliskan realisasi produksi kayu bulat selama tahun survei dan kumulatif

dengan tahun-tahun sebelumnya.

BLOK II.C. PENANAMAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui luas penanaman kembali pada areal non hutan

dan areal bekas tebangan (penanaman pengayaan dan penanaman rehabilitasi) selama tahun

survei.

Page 20: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

12

Tuliskan luas penanaman pada areal non hutan dan areal bekas tebangan (penanaman

pengayaan dan penanaman rehabilitasi) selama tahun survei dan luas kumulatif (sejak

mendapat SK IUPHHK).

BLOK III. PRODUKSI KAYU BULAT MENURUT NAMA/JENISNYA YANG DIHASILKAN SELAMA TAHUN SURVEI.

Blok ini untuk mendapatkan keterangan mengenai volume produksi kayu bulat yang

dipungut/dihasilkan per bulan menurut nama/jenis kayu bulat selama tahun survei.

Pada masing-masing Kolom (2), (3), (4), (5), dan (6) tertulis:

Rincian Nama : Tuliskan nama/jenis hasil hutan yang diambil.

Misal: kayu meranti, kayu agathis, kayu kamper, kayu kruing, kayu

hitam, rotan, bambu, damar, madu lebah ,dan seterusnya.

Rincian Kode : Tuliskan kode jenis tanaman sesuai dengan kode jenis tanaman

Rincian Bulan : Isikan banyaknya volume produksi kayu bulat yang dipungut sesuai dengan

bulan pemungutan untuk setiap jenis kayu bulat.

Rincian Jumlah: Jumlahkan seluruh volume produksi kayu bulat yang dipungut selama

tahun survei untuk setiap jenis kayu bulat.

Rincian Harga : Tuliskan perkiraan harga kayu bulat per m3 untuk setiap jenis kayu bulat.

BLOK IV.A. PENGADAAN PRODUKSI KAYU BULAT SERTA NILAI SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mengetahui pengadaan produksi kayu bulat serta nilainya

selama tahun survei.

Yang dimaksud dengan pengadaan terdiri dari stok awal dan tebangan sendiri tidak

termasuk pembelian.

Pengisian Kolom (3) s.d. (7)

Rincian Nama : Tuliskan nama/jenis hasil hutan yang diambil.

Misal : kayu meranti, kayu agathis, kayu kamper, kayu kruing, kayu

hitam, rotan, bambu, damar, madu lebah dan seterusnya.

Rincian Kode : Tuliskan kode jenis tanaman sesuai dengan kode jenis tanaman yang

terdapat pada kuesioner halaman terakhir

Rincian 1 : Isikan banyak dan nilai stok produksi kayu bulat pada awal tahun (1

Januari tahun survei).

Page 21: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 13

Rincian 2 : Isikan banyak dan nilai pengadaan kayu bulat yang berasal dari produksi

sendiri selama tahun survei.

BLOK IV.B. PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU BULAT SERTA NILAI SELAMA

TAHUN SURVEI.

Blok ini digunakan untuk mengetahui penggunaan produksi kayu bulat serta nilainya

selama tahun survei.

Rincian 1 : Isikan banyak dan nilai produksi kayu bulat yang dijual pada industri terkait.

Rincian 2 : Isikan banyak dan nilai produksi kayu bulat yang dijual pada industri lain yang

tidak terkait.

Rincian 3 : Isikan banyak dan produksi kayu bulat yang susut/rusak, hilang, diberikan pada

pihak lain, dan lainnya selama tahun survei.

Rincian 4 : Isikan banyak dan nilai stok kayu bulat pada akhir tahun/31 Desember tahun

survei.

Rincian B4 = (A1+A2) - (B1+B2+B3)

BLOK V. BANYAKNYA PEKERJA TETAP PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai banyaknya

karyawan/pekerja tetap yang dibayar, dirinci menurut kewarganegaraan, jenis kelamin, dan

pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Khusus untuk WNA (Warga Negara Asing) tidak

dirinci jenis kelaminnya.

Karyawan/pekerja tetap adalah karyawan/pekerja yang telah diangkat secara resmi oleh

perusahaan baik dengan SK Pengangkatan maupun secara penunjukan langsung dengan

mempunyai gaji tertentu. Pada umumnya pembayaran gajinya dilakukan bulanan atau

mingguan tanpa dikaitkan langsung dengan volume pekerjaannya.

Kolom (1) : Tingkatan pendidikan formal yang ditamatkan.

Kolom(2) dan (3) : Isikan banyaknya karyawan/pekerja Warga Negara Indonesia (WNI)

yang menangani pemanfaatan hutan, baik di lapangan maupun

administrasi. Isikan banyaknya karyawan/pekerja laki-laki pada kolom

(2) dan banyaknya karyawan/pekerja perempuan pada kolom (3) :

sesuai dengan tingkat pendidikan pada kolom (1).

Kolom (4) : Isikan banyaknya karyawan/pekerja Warga Negara Asing (WNA)

yang menangani pemanfaatan hutan, baik di lapangan maupun

administrasi/manajemen (digabung laki-laki dan perempuan).

Page 22: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

14

Kolom (5) : Penjumlahan isian kolom ( 2 + 3 + 4 ).

BLOK VI. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan upah/gaji yang dibayarkan oleh

perusahaan kepada para karyawan/pekerja tetap selama tahun survei. Perlu diperhatikan

untuk pembayaran upah/gaji yang berbentuk barang. Bila perusahaan memberikan barang

tersebut pada pekerjanya tanpa dibayar, maka nilai barang tersebut ditaksir menurut harga

pasar setempat. Bila barang tersebut dibeli pegawai dengan harga lebih murah dari harga

pasar (subsidi) maka nilai barang yang dicantumkan adalah selisih harga pasar dikurangi

harga tebusan oleh pekerja. Fasilitas perumahan , listrik, transport yang diberikan kepada

pegawai dengan cuma-cuma dianggap sebagai upah dalam bentuk barang. Nilainya ditaksir

dengan sewa sejenis per tahun.

Rincian 1a: Isikan gaji bruto (sebelum dipotong pajak upah/pendapatan) berupa uang

ditambah dengan yang berupa barang (nilainya).

Rincian 1b: Isikan upah lembur yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya (yang

berupa uang ditambah dengan nilai dari upah lembur yang berupa barang).

Rincian 1c: Isikan hadiah-hadiah, bonus/gratifikasi dan sejenisnya (yang berupa uang

ditambah dengan yang berupa barang).

Rincian 1d: Isikan tunjangan kesehatan/pengobatan yang dikeluarkan perusahaan kepada

pekerjanya (misalnya penggantian ongkos rumah sakit dan obat obatan).

Rincian 1e : Isikan pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada pekerja selain rincian 1a

s.d 1d (misalnya pemberian karcis/tiket untuk hiburan, cuti, dan sebagainya).

Rincian 2: Isikan besarnya iuran dana pensiun dan asuransi tenaga kerja (Astek).

Tunjangan ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan secara teratur kepada

yayasan/badan yang khusus menangani hal tersebut untuk kepentingan para

pekerja.

Rincian 3 : Isikan besarnya tunjangan kecelakan yang dibayarkan oleh perusahaan ini

kepada yayasan/badan yang menangani masalah tersebut untuk kepentingan

para pekerja yang mengalami kecelakaan dalam jam kerja atau waktu

melakukan tugas pekerjaan.

Rincian 4: Isikan besarnya tunjangan sosial dan tunjangan-tunjangan lainnya yang

dikeluarkan oleh perusahaan.

Page 23: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 15

BLOK VII. RATA RATA BANYAKNYA PEKERJA HARIAN LEPAS DAN PEKERJA BORONGAN DAN UPAH/GAJI PER BULAN SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai rata-rata banyaknya

pekerja harian lepas dan pekerja borongan per bulan serta upah/gaji per bulan selama tahun

survei.

Pekerja Harian Lepas/Borongan adalah pekerja yang dipekerjakan bila ada pekerjaan yang

tidak tertangani pekerja tetap karena berbagai faktor; misalnya : karena waktu mendesak,

atau karena sifat pekerjaan yang khusus. Bila pekerjaan selesai maka otomatis hubungan

kerja selesai. Jadi, pekerja ini tidak termasuk dalam daftar pegawai/pekerja tetap.

Kolom (2) : Isikan rata-rata banyaknya pekerja per hari kerja untuk pekerja di unit

pemanfaatan. Yang dimaksud dengan pekerja di unit pemanfaatan hutan

adalah pekerja yang langsung bekerja dalam pemanfaatan hutan atau yang

berhubungan dengan itu sampai dihasilkan produksi hasil usaha, misalnya

pekerja pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan, penebangan,

sortir batang, pengulitan, dan sebagainya.

Kolom (3) : Isikan banyaknya hari kerja sebulan untuk unit pemanfaatan hutan.

Kolom (4) : Isikan banyaknya orang hari kerja [atau kolom (2) x kolom (3)].

Kolom (5) : Isikan upah/gaji yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja harian lepas

dan pekerja borongan perbulan untuk pekerja di unit pemanfaatan hutan.

BLOK VIII. PENGELUARAN BIAYA PENANAMAN SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini hanya diisi apabila ada penambahan barang modal khusus, yaitu berupa

peremajaan/penanaman kembali hutan yang telah ditebang (termasuk perluasan). Yang

termasuk ditebang di sini adalah penebangan dengan sistem habis. Sedangkan pengeluaran

yang dicatat di sini adalah pengeluaran selama tahun survei, menurut jenis pengeluaran,

luas dalam Ha kolom (2), banyaknya pohon/rumpun kolom (3), serta nilai dalam ribuan

rupiah kolom (4).

Rincian 1: Isikan luas lahan yang benar-benar diolah pada tahun survei di kolom (2), dan

besarnya biaya pengolahan lahan tersebut di kolom (4). Rincian ini hanya terisi

apabila benar-benar terjadi pengolahan lahan pada tahun survei untuk keperluan

peremajaan/penanaman hutan kembali.

Page 24: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

16

Rincian 2: Isikan luas lahan untuk pembibitan di kolom (2), banyaknya bibit/benih yang

disemaikan di kolom (3) dan biaya pembibitan di kolom (4).

Bibit/benih di sini berasal dari pembelian maupun berasal dari produksi sendiri.

Apabila berasal dari produksi sendiri maka dinilai berdasarkan harga yang

berlaku atau berdasarkan harga apabila bibit/benih tersebut membeli dari pihak

lain. Rincian ini hanya terisi apabila penanaman benih/bibit dikerjakan sendiri

oleh perusahaan, apabila penanamannya dikerjakan oleh pihak lain maka biaya

yang dikeluarkan kepada pihak lain (termasuk nilai bibit/benih), diisikan pada

rincian 3.

Rincian 3: Isikan luas lahan untuk penanaman tanaman di kolom (2), banyaknya tanaman

dikolom (3), serta biaya yang dikeluarkan di kolom (4).

Rincian 4: Kegiatan pemeliharaan hutan hasil peremajaan/penanaman kembali ini meliputi:

penyiangan, penyulaman, pendangiran dan lain-lain.

Isikan luas lahan dalam rangka kegiatan tersebut menurut perincian yang sesuai

di kolom (2), banyaknya pohon/rumpun di kolom (3) serta besarnya nilai/biaya

yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut di kolom (4).

Penanaman adalah usaha menanami kembali tanaman pohon-pohonan di

dalam kawasan hutan.

BLOK IX. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai penggunaan bahan bakar

dan pelumas selama tahun survei. Yang dicatat di sini adalah bahan bakar yang benar-benar

digunakan (dikonsumsi). Bahan bakar yang dimaksud meliputi bensin, minyak tanah,

minyak diesel, dan lain-lain.

Pemakaian bahan bakar yang dicakup di sini adalah bahan bakar yang dipakai untuk

keperluan pemanfaatan hutan seperti untuk traktor, transportasi, dan untuk generator

pembangkit listrik.

Bahan bakar untuk generator listrik adalah bagian dari pemakaian hutan dan pemakaian

pemanfaatan.

Pengisian kolom-kolom:

Kolom (1) : Uraian jenis bahan bakar dan pelumas yang dipakai

oleh kehutanan.

Page 25: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 17

Kolom (3) dan (4) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar, pelumas yang dipakai untuk

pemanfaatan hutan.

Kolom (5) dan (6) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar, pelumas dipakai untuk generator

pembangkit listrik.

BLOK X. PRODUKSI, PEMBELIAN, PEMAKAIAN, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang sumber tenaga listrik yang

meliputi:

Kolom (2) : Tenaga listrik yang diproduksi/dibangkitkan sendiri.

Kolom (3) : Tenaga listrik yang dibeli dari PLN.

Kolom (4) : Tenaga listrik yang dibeli dari Non PLN/pihak lain.

Blok ini juga digunakan untuk mengetahui tentang penggunaan masing-masing sumber

tenaga listrik, misalnya tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan hutan (Rincian 2),

dan tenaga listrik yang dijual (Rincian 3). Nilai dinyatakan dalam ribuan rupiah.

BLOK XI. ONGKOS/BIAYA PRODUKSI DAN PENGELUARAN LAIN SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang semua ongkos/biaya jasa

dan pengeluaran lain yang betul-betul dikeluarkan dalam pemanfaatan hutan selama tahun

survei. Biaya dan pengeluaran tersebut dinilai menurut harga pada tahun survei dan

dinyatakan dalam ribuan rupiah.

Rincian 1: Isikan biaya pemakaian bahan/material pada kolom yang sesuai, biaya-biaya

tersebut meliputi:

a. Bahan pembungkus dan pengepak, misalnya : peti, pita pengepak.

Termasuk juga kemasan (container).

b. Pemakaian bahan bakar dan pelumas. Isian ini disalin dari Blok IX Kolom

(4) rincian jumlah.

c. Listrik yang dibeli, baik yang dibeli dari PLN maupun non PLN. Isian ini

disalin dari Blok X Kolom (5) Rincian 1.b.

d. Suku cadang (spareparts) untuk pemeliharaan mesin, peralatan

barang modal tetap. Misal: Pita gergaji, pita ban mesin, batu gerinda, dan

lain sebagainya.

Page 26: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

18

e. Alat tulis dan keperluan kantor, misalnya : pensil, kertas, tinta, karbon,

map.

f. Lainnya, misalnya : air, telpon

Rincian 2: Isikan pengeluaran untuk jasa pada kolom yang sesuai, jasa tersebut meliputi:

a. Jasa pemanfaatan hutan yang dikerjakan oleh pihak lain, misal: Jasa

penebangan, pembagian batang dan pengupasan kulit.

b. Jasa perbaikan dan pemeliharaan barang modal. Yang dimaksud dengan

perbaikan dan pemeliharaan barang modal adalah pengeluaran rutin untuk

memelihara atau memperbaiki prasarana produksi agar tetap dapat bekerja

seperti biasanya tanpa menambah kapasitas/tidak meningkatkan daya kerja

serta tidak mengubah bentuk atau tidak mengubah umur prasarana produksi

tersebut.

c. Jasa/biaya angkutan, penggudangan, jasa pelabuhan dan biaya komunikasi.

d. Biaya sewa gudang, mesin-mesin, dan alat-alat.

e. Biaya konsultasi dan akuntan publik.

f. Jasa lainnya (yang belum termasuk dalam rincian 2a s.d 2f).

Rincian 3: Isikan pengeluaran untuk biaya pajak dan pungutan wajib selama tahun survei

pada kolom yang sesuai meliputi.

a. Pajak bumi dan bangunan (PBB).

b.Iuran IUPHHK (Licence fee) yaitu biaya yang dibayarkan oleh perusahaan

sehubungan dengan izin yang telah diberikan oleh pemerintah berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang- undang. Khusus untuk pemanfaatan

hutan yang tergolong licence fee adalah IUPHHK (Iuran Hak Pengusahaan

Hutan) yang dibayar pada waktu memperoleh ijin IUPHHK. Nilai yang

diisikan dalam rincian ini adalah jumlah biaya dibagi dengan jumlah waktu

(tahun) IUPHHK yang diperoleh.

c. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)

d. Dana reboisasi (DR).

e. Lainnya.

Rincian 4 : Isikan pengeluaran lain yang belum tercakup dalam rincian 1 s.d 3 Blok XI,

selain pengeluaran untuk upah/gaji pekerja tetap (Blok VI), pengeluaran

untuk upah/gaji pekerja harian lepas maupun pekerja borongan (Blok VII),

dan pengeluaran untuk peremajaan/penanaman kembali (Blok VIII).

Page 27: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 19

Pengeluaran lain tersebut meliputi:

a. Pembayaran bunga pinjaman yaitu selisih antara bunga yang wajib

dibayar perusahaan dan bunga yang berhak diterima perusahaan (baik

yang sudah dibayar maupun yang masih terhutang).

b. Pembayaran asuransi.

c. PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan).

d. Sumbangan, dan sejenisnya yang dikeluarkan perusahaan untuk pihak

lain (bukan untuk pekerja/karyawan perusahaan).

BLOK XII. PENDAPATAN LAINNYA DAN PERUBAHAN STOK SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mengetahui pendapatan lain yang diterima perusahaan dan

perubahan stok perusahaan selama tahun survei.

Rincian 1 : Isikan nilai yang diterima perusahaan ini atas jasa pemanfaatan hutan yang

dikerjakan perusahaan ini untuk pihak lain. Misalnya : jasa penebangan,

pengupasan kulit, reboisasi, dan lain-lainnya).

Rincian 2 : Isikan pendapatan perusahaan ini yang berasal dari menyewakan gedung,

gudang, peralatan-peralatan, mesin-mesin, jasa angkutan, jasa

perbaikan/perbengkelan dan jasa lainnya (tidak termasuk menyewakan

tanah).

Rincian 3 : Isikan nilai pembelian dari barang yang dijual lagi oleh perusahaan dalam

bentuk yang sama seperti pada waktu barang tersebut dibeli pada rincian 3a,

isikan nilai penjualan barang tersebut pada rincian 3b dan selisih nilai

penjualan barang tersebut pada rincian 3c (3c = 3b - 3a).

Rincian 4 : Isikan pendapatan dari bunga dan pendapatan lainnya yang belum tercakup pada

rincian 1 s.d 3.

Rincian 5 : Jumlahkan isian setiap kolom rincian 5 = rincian ( 1 + 2 + 3c + 4 ).

BLOK XIII.A. PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pembelian/penambahan,

pembuatan dan perbaikan besar barang modal tetap selama tahun survei. Barang modal

tetap yang dicatat dalam Blok XIII ini adalah barang modal yang dapat digunakan dalam

Page 28: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

20

jangka waktu lebih dari satu tahun yang dimiliki dan digunakan dalam proses produksi atau

kegiatan usaha.

Kolom (2) dan (3) : Isikan nilai pembelian/penambahan barang modal baru pada kolom (2)

dan barang modal bekas dalam negeri pada kolom (3).

Nilai pembelian/penambahan barang modal baru adalah nilai

barang modal yang baru dibeli dan belum pernah dipakai di dalam

negeri. Barang modal yang pernah dipakai di luar negeri lalu diimpor

dan digunakan oleh perusahaan dianggap sebagai barang modal baru.

Nilai pembelian/penambahan barang modal bekas di dalam

negeri adalah nilai pembelian barang modal yang sudah pernah

dipakai di dalam negeri. Nilai diisikan sesuai dengan nilai pembelian

yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi, termasuk pula ongkos

pemasangan, dan lain-lain.

Kolom (4) dan (5) : Isikan nilai pembuatan dan perbaikan besar, untuk yang dikerjakan

pihak lain pada kolom (4) dan dikerjakan oleh perusahaan sendiri

pada kolom (5).

Perbaikan besar adalah perombakan/pembaharuan sehingga

menambah kapasitas/meningkatkan daya kerja serta mengubah

bentuk atau menambah umur barang modal tersebut. Penilaian dari

pembuatan dan perbaikan besar yang dilakukan perusahaan sendiri

adalah berdasarkan harga pasar. Jika tidak mungkin maka nilai

pembuatan dan perbaikan besar yang dikerjakan sendiri dihitung

dengan menjumlahkan semua nilai bahan-bahan/material dan jasa-

jasa serta ongkos-ongkos lainnya untuk kepentingan pembuatan

dan perbaikan besar tersebut dan dinilai dengan harga pasar yang

berlaku saat itu.

BLOK XIII.B. PENGURANGAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai penjualan pengurangan

dan penyusutan barang modal tetap selama tahun survei.

Kolom (2) : Isikan nilai penjualan/pengurangan barang modal.

Page 29: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 21

Nilai penjualan/pengurangan barang modal supaya diisikan sesuai dengan

penjualan yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi.

Kolom (3) : Isikan nilai penyusutan keseluruhan barang modal dalam tahun survei.

Catatan: Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun

seperti pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat adalah nilai yang benar

benar diinvestasikan dalam tahun survei.

BLOK XIV. C A T A T A N

Blok XIV ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan, untuk

memperjelas isian-isian yang tercantum dalam kuesioner.

BLOK XV. KETERANGAN PENCACAHAN

Blok ini disediakan untuk mencatat keterangan pencacahan.

Rincian 1 : Tuliskan nama pencacah

Rincian 2 : Tuliskan tanggal pencacahan

Rincian 3 : Cukup jelas

BLOK XVI. P E N G E S A H A N

Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok XV ini

benar adanya.

B. PERUSAHAAN PEMEGANG IUPHHK TANAMAN (VT-HPHT dan VT-PERUM)

2.B.1. Tujuan

Daftar VT-HPHT digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci mengenai

Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan yang dikumpulkan meliputi luas areal

penebangan, volume dan nilai produksi kayu, jumlah tenaga kerja, pendapatan, dan

pengeluaran perusahaan. Satu daftar VT-HPHT digunakan untuk mencacah satu

perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan.

Perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan yang dicakup dalam survei ini adalah

perusahaan yang berbadan hukum/usaha yaitu: PN/PD, PT/NV, CV, Firma, Koperasi,

Yayasan, dan Lainnya.

Page 30: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

22

2.B.2 Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar VT-HPHT meliputi:

Blok I : Keterangan Umum Perusahaan

Blok II : Penguasaan dan Penggunaan Lahan Pada Akhir Tahun Survei

Blok III : Mutasi Tanaman Kayu Kehutanan Selama Tahun Survei

Blok IV : Luas, Volume,dan Nilai Penjarangan Tanaman Kayu Kehutanan Selama

Tahun Survei

Blok V : Produksi Kayu Kehutanan Selama Tahun Survei dan Prediksi Produksi Kayu

Kehutanan untuk 3 (tiga) Tahun Berikutnya

Blok VI : Pengadaan dan Penggunaan Produksi Kayu Kehutanan dan Nilai Selama

Tahun Survei

Blok VII : Banyaknya Karyawan/Pekerja Tetap yang Dibayar pada Akhir Tahun Survei

Blok VIII : Upah/Gaji Pekerja Tetap Menurut Jenis Pembayaran dan Status Pekerjaan

Selama Tahun Survei

Blok IX : Banyaknya Pekerjaan Pekerja Harian Lepas/Borongan Menurut Jenis

Pekerjaan dan Upah yang Dibayarkan Selama Tahun Survei

Blok X : Pengadaan dan Penggunaan Tenaga Listrik Selama Tahun Survei

Blok XI : Pemakaian Bahan Bakar dan Pelumas Selama Tahun Survei

Blok XII : Pendapatan/Penerimaan Lainnya Selama Tahun Survei

Blok XIII : Penambahan dan Pengurangan Serta Perbaikan Besar Barang Modal Tetap

Selama Tahun Survei

Blok XIV : Pengeluaran Selama Tahun Survei

Blok XV : Bangunan dan Peralatan yang Dimiliki Perusahaan pada Akhir Tahun Survei

Blok XVI : Catatan

Blok XVII : Keterangan Pencacahan

Blok XVIII : Pengesahan

2.B.3 Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan konsistensinya

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan jelas secara

umum mengenai nama perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan tanaman serta cabang-

Page 31: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 23

cabangnya, alamat perusahaan serta cabang-cabangnya, status pemilikan, bentuk badan

usaha/hukum serta kedudukan perusahaan.

Rincian 1 : tulislah nama perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan tanaman ini

dengan lengkap dan jelas.

Rincian 2 : tulislah alamat perusahaan ini dengan lengkap dan jelas (termasuk nomor

telepon, telex, faksimili, dan kode pos).

Rincian 3 : lingkari salah satu kode yang sesuai dengan bentuk badan usaha/hukum

perusahaan ini pada akhir tahun survei.

Rincian 4 : lingkari kode-kode yang sesuai dengan status permodalan/pemilikan

perusahaan ini pada akhir tahun survei.

Jawaban yang dilingkari dapat lebih dari satu, misalnya: patungan

antara swasta nasional dengan swasta asing, maka kode yang dilingkari

adalah kode 2 dan kode 4 dan isikan persentasenya.

Rincian 5 : tuliskan tahun berdiri dan tahun mulai operasional perusahaan ini.

Yang dimaksud dengan tahun berdiri perusahaan adalah tahun pada saat

perusahaan ini mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan atau Surat

Keputusan dari Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati yang sudah

diklarifikasi oleh Menteri Kehutanan.

Yang dimaksud dengan tahun operasional perusahaan adalah tahun di

mana perusahaan dapat beroperasi untuk melakukan kegiatan lapangan

setelah mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan atau Surat

Keputusan dari Menteri Kehutanan/gubernur/bupati yang sudah

diklarifikasi oleh Menteri Kehutanan.

Rincian 6 : lingkari salah satu kode yang sesuai dengan kedudukan perusahaan ini,

sebagai perusahaan cabang (kode 1), perusahaan tanpa cabang (kode 2).

Perusahaan cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang

diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan ekonomi secara struktural

berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri,

tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap mengacu pada segala ketentuan

yang diberikan oleh Kantor Pusat.

Page 32: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

24

Perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak

mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kehiatan

perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Istilah lain tanpa

cabang adalah perusahaan tunggal.

Perusahaan induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja

terhadap kegiatan di tempat lain yang secara administratif melakukan

pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh perusahaan di daerah lain,

tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab terhadap

perusahaan induk.

Kantor Pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit

pembantu di tempat lain, yang secara administratif melakukan

pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan

cabang/perwakilan.

Rincian 7 : apabila perusahaan ini sebagai perusahaan/kantor cabang (rincian 6 kode 1

dilingkari) maka:

a. tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat.

b. tuliskan alamat lengkap perusahaan induk/kantor pusat (termasuk

nomor telpon, telex, faksimili, dan kode pos).

Blok ini digunakan untuk mengetahui nomor dan tanggal surat keputusan

hak pengusahaan IUPHHK pada hutan tanaman (SK IUPHHK pada hutan

tanaman), lokasi areal hutan tanaman yang diusahakan, dan luas areal hak

pengusahaan IUPHHK pada hutan tanaman.

Rincian 8.a. : tuliskan nomor SK IUPHHK pada hutan tanaman yang masih berlaku. Satu

perusahaan bisa mendapatkan lebih dari satu kali SK IUPHHK pada hutan

tanaman. Bila ada SK IUPHHK pada hutan tanaman yang diperbarui

maka yang ditulis adalah Nomor SK terakhir. Akan tetapi bila setiap SK

mencakup luas areal tersendiri maka harus dituliskan masing-masing

nomor SK tersebut.

Rincian 8.b. : tuliskan tanggal SK IUPHHK pada hutan tanaman yang dimiliki.

Rincian 8.c. : tuliskan lokasi areal (Provinsi dan Kabupaten/Dinas Kehutanan) dari

IUPHHK pada hutan tanaman yang dimilikinya.

Page 33: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 25

Rincian 8.d : tuliskan luas areal hak pengusahaan IUPHHK pada hutan tanaman

seluruhnya untuk setiap SK IUPHHK pada hutan tanaman yang

dimiliki.

Rincian 9 : lingkari salah satu kode yang sesuai, apakah jenis perusahaan IUPHHK

pada hutan tanaman adalah HTI Trans atau HTI Non Trans.

Rincian 10 : tuliskan jenis tanaman yang diusahakan dan urutkan dari yang terluas

baik untuk tanaman pokok, unggulan setempat, atau tanaman

kehidupan.

Rincian 11 : lingkari kode kelas perusahaan IUPHHK pada hutan tanaman yang

sesuai dengan SK yang diperoleh perusahaan, kode yang dilingkari

hanya satu pilihan.

Rincian 12 : lingkari salah satu kode yang sesuai, apakah perusahaan ini

mempunyai unit industri terkait.

Rincian 13 : bila rincian 12 berkode 1 (mempunyai industri terkait), tuliskan

keterangan unit industri terkait yang dikelola oleh perusahaan ini,

meliputi jenis unit pengolahan, kaitan kepemilikan dengan hak

pengusahaan IUPHHK pada hutan tanaman, tahun mulai beroperasi,

satuan untuk kapasitas, kapasitas lisensi, kapasitas terpasang, dan

kapasitas terpakai.

Tanaman pokok adalah jenis tanaman untuk tujuan produksi hasil

hutan berupa kayu pertukangan, kayu serat, atau kayu energi.

Tanaman unggulan setempat adalah tanaman jenis asli di daerah yang

bersangkutan yang mempunyai nilai perdagangan (niagawi) tinggi.

Contoh : cendana, kayu hitam.

Tanaman kehidupan adalah tanaman tahunan/pohon yang

menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Unit Pengolahan adalah unit yang melakukan kegiatan mengubah bahan

baku menjadi barang/hasil olahan dan atau barang yang kurang nilainya

menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.

Page 34: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

26

BLOK II. PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan lahan oleh perusahaan dan

penggunaannya pada akhir tahun survei.

1. PENGUASAAN LAHAN

A. TANAH NEGARA

adalah tanah yang diperoleh dari Negara/Pemerintah.

Rincian 1, 2, 3 : cukup jelas.

Rincian 4 : adalah tanah negara yang didapat oleh perusahaan tetapi tidak dapat

digolongkan ke dalam rincian 1 s.d 3, misal: tanah negara yang

sedang dalam proses mendapatkan HGU/HGB/HP, tanah negara

yang terambil oleh perusahaan, dan tanah untuk keperluan

penelitian.

B. BUKAN TANAH NEGARA

adalah tanah yang diperoleh dari perorangan atau bukan negara/pemerintah.

Rincian 1 : isikan luas lahan yang didapat dari lahan sewa pada kolom (2) dalam ha.

Rincian 2 : isikan luas lahan lain pada kolom (2) dalam ha.

Tanah sewa adalah tanah yang disewa dari hak milik perorangan/rakyat atau tanah

adat/tanah marga/tanah desa.

Tanah lainnya adalah tanah bukan milik negara yang diperoleh perusahaan, tetapi

tidak dapat digolongkan ke dalam tanah sewa. Misal: tanah hak milik, tanah adat, tanah

marga atau tanah desa, dan tanah rakyat.

C. TANAH YANG DIKUASAI/DIPAKAI PIHAK LAIN

adalah tanah yang diperoleh perusahaan baik dari negara maupun bukan, kemudian

dikuasai/dipakai pihak lain, baik secara sah/seijin maupun tidak.

1. Dipakai oleh buruh/karyawan adalah pemakaian secara sah dan dapat dipergunakan

untuk berbagai keperluan oleh buruh/karyawan.

2. Diduduki pihak lain adalah pendudukan secara tidak sah atau liar oleh siapapun.

3. Lain-lain adalah selain 1 dan 2, misalnya dipakai oleh instansi.

D. LAHAN YANG DIKUASAI PERUSAHAAN

Jumlahkan rincian A.5 + B.3 - C.4

Page 35: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 27

2. PENGGUNAAN LAHAN

2.A. LAHAN EFEKTIF

1. Lahan yang sudah ditanami untuk:

a. pembibitan/persemaian adalah lahan yang digunakan untuk

mengembangbiakkan tanaman secara generatif maupun vegetatif.

b. tanaman pokok adalah adalah lahan yang digunakan untuk tanaman pokok.

c. tanaman unggulan setempat adalah lahan yang digunakan untuk tanaman

unggulan setempat.

d. tanaman kehidupan adalah lahan yang digunakan untuk tanaman kehidupan.

2. Lahan yang belum ditanami

adalah lahan yang belum ditanami kayu-kayuan kehutanan, tetapi sudah

dicadangkan untuk tanaman kehutanan.

2.B. LAHAN UNTUK SARANA DAN PRASARANA

adalah lahan yang dipergunakan untuk jalan, rel, fasilitas sosial, gedung

perkantoran, gudang, pabrik, perumahan karyawan, dan lainnya

2.C. KAWASAN LINDUNG

adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi umum melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai

sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

2. D. PENGGUNAAN LAHAN YANG DIKUASAI

Jumlahkan rincian A.3. + B.5 + C.

Isian Blok II rincian 1. D kolom (2) harus sama dengan isian Blok II rincian 2. D

kolom (2).

BLOK III. MUTASI TANAMAN KAYU KEHUTANAN SELAMA TAHUN SURVEI (0,00 Ha)

Blok ini bertujuan untuk mengetahui mutasi luas tanaman kayu kehutanan selama tahun

survei.

Kolom (1) : tuliskan jenis tanaman kayu kehutanan yang diusahakan.

Kolom (2) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan sampai dengan tanggal 1 Januari

tahun survei.

Page 36: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

28

Kolom (3) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan, sebagai penanaman baru selama

tahun survei termasuk penanaman kembali/reboisasi/sebagai ganti tanaman

yang ditebang.

Kolom (4) : tuliskan luas lahan tanaman kayu kehutanan yang terbakar pada kolom ini

selama tahun survei.

Kolom (5) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan yang terserang hama/penyakit

selama tahun survei.

Kolom (6) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan yang dirambah/dicuri/dijarah selama

tahun survei.

Kolom (7) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan yang ditebang selama tahun survei

(tidak termasuk tanaman yang ditebang untuk penjarangan selama tahun

survei).

Kolom (8) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan keadaan pada tanggal 31 Desember

pada tahun survei.

BLOK IV. LUAS , VOLUME, DAN NILAI PENJARANGAN TANAMAN KAYU SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui luas tanaman kayu kehutanan yang dijarangkan,

volume dan nilai kayu tebangan hasil penjarangan selama tahun survei.

Kolom (1) : tuliskan nama tanaman kayu kehutanan yang diusahakan, misal: pinus, jati,

dan sebagainya.

Kolom (2) : kelas umur adalah umur tanaman kayu kehutanan yang diusahakan pada

saat dijarangkan.

Kolom (3) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan seluruhnya.

Kolom (4) : tuliskan luas tanaman kayu kehutanan yang dijarangkan selama tahun

survei. Penjarangan dapat dilakukan dengan cara menebang tanaman.

Kolom (5) : tuliskan volume kayu tebangan dari hasil penjarangan dalam satuan m3.

Kolom (6) : tuliskan nilai kayu tebangan dari hasil penjarangan tersebut dalam ribuan

rupiah.

Page 37: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 29

BLOK V. PRODUKSI KAYU KEHUTANAN SELAMA TAHUN SURVEI DAN PREDIKSI PRODUKSI KAYU KEHUTANAN UNTUK 3 (TIGA) TAHUN BERIKUTNYA.

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang produksi kayu kehutanan

selama tahun survei dan prediksi produksi kayu untuk 3 (tiga) tahun berikutnya. Produksi

kayu hasil penjarangan tanaman kehutanan pada blok IV tidak termasuk di sini.

Produksi kayu kehutanan adalah produksi primer dari kayu kehutanan yang diusahakan

yang belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut dalam bentuk kayu gelondongan.

Prediksi produksi kayu kehutanan adalah rencana produksi kayu dari hasil penanaman

tanaman kehutanan yang akan ditebang oleh perusahaan pada tahun tertentu sesuai dengan

rencana kerja.

Kolom (2) s.d. (5): tuliskan banyaknya produksi kayu kehutanan dari hasil penebangan sesuai

dengan bulan produksi untuk setiap jenis kayu dari tanaman kehutanan

yang diusahakan dalam bentuk produksi yaitu kayu gelondongan

dengan satuan m³.

Pada Blok Ini Hanya Terbatas Sebanyak 8 (Delapan) Jenis Tanaman, Bila Tidak Cukup Mohon Ditambah Sendiri

BLOK VI. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU KEHUTANAN

DAN NILAI SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan sumber pengadaan dan penggunaan

produksi kayu log dari tanaman kayu kehutanan yang diusahakan sebelum melalui proses

pengolahan selama tahun survei.

Kolom (1) : uraian pengadaan produksi yang terdiri dari: stok awal pada tanggal 1

januari pada tahun survei dan produksi sendiri kayu log dan

penggunaan produksi yang terdiri dari: dijual ke unit industri terkait,

dijual bebas dalam negeri, lainnya (rusak, hilang dll), dan stok akhir

pada tanggal 31 desember pada tahun survei.

Kolom (2) s.d. (9) : tuliskan banyaknya volume kayu kehutanan sesuai rincian pada kolom

(1) dalam bentuk produksi yaitu kayu gelondongan dengan satuan m³ dan

nilai dalam (000 Rp).

Page 38: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

30

A. PENGADAAN PRODUKSI KAYU KEHUTANAN

Rincian 1 : tuliskan volume dan nilai produksi pada saat awal tahun (tanggal 1 Januari

tahun survei) untuk masing-masing jenis produksi kayu tanaman kehutanan.

Rincian 2 : tuliskan volume dan nilai produksi kayu kehutanan yang dihasilkan oleh

perusahaan dari tanaman yang diusahakan selama tahun survei.

B. PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU KEHUTANAN

Rincian 1.a. : tuliskan volume dan nilai produksi kayu kehutanan yang djual ke unit

industri terkait.

Rincian 1.b : tuliskan volume dan nilai produksi kayu kehutanan yang dijual bebas (dalam

negeri).

Rincian 2 : tuliskan volume dan nilai produksi kayu kehutanan yang lainnya (rusak,

susut, hilang, dihibahkan dll), dan perkirakan nilainya berdasarkan harga jual

setempat.

Rincian 3 : tuliskan volume dan nilai stok akhir produksi kayu tanaman kehutanan yang

pada akhir tahun (31 Desember tahun survei).

Rincian ( A1 + A2 ) = ( B1a + B1b + B2 + B3 )

Yang dimaksud dengan nilai stok awal tahun adalah nilai perkiraan dari kayu kehutanan

yang masih ada di perusahaan pada awal tahun (1 Januari) sesuai harga setempat.

Yang dimaksud dengan nilai produk sendiri adalah nilai perkiraan produksi kayu kehutanan

hasil penebangan dari perusahaan sendiri pada saat kayu tersebut ditebang sesuai harga

setempat.

Yang dimaksud dengan nilai kayu yang dijual ke unit industri terkait adalah nilai kayu

kehutanan yang dijual ke unit industri terkait sesuai harga jual selama satu tahun.

Yang dimaksud dengan nilai kayu yang dijual bebas (dalam negeri) adalah nilai kayu

kehutanan yang dijual bebas (perorangan/perusahaan bukan unit industri terkait) sesuai harga

jual selama satu tahun.

Page 39: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 31

Yang dimaksud dengan nilai lainnya (rusak, susut, hilang, dihibahkan dll) adalah nilai

perkiraan kayu kehutanan lainnya (rusak,susut,hilang,dihibahkan dll) sesuai harga setempat

selama satu tahun.

Yang dimaksud dengan nilai stok akhir tahun adalah nilai perkiraan kayu kehutanan yang

masih ada di perusahaan pada akhir tahun (31 desember) sesuai harga setempat.

BLOK VII. BANYAKNYA KARYAWAN/PEKERJA TETAP YANG DIBAYAR

PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai banyaknya

karyawan/pekerja tetap yang dibayar, dirinci menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

status pekerjaan, kewarganegaraan, dan jenis kelamin pada akhir tahun survei. Khusus

untuk WNA (Warga Negara Asing) tidak dirinci menurut jenis kelamin.

Karyawan/pekerja tetap adalah karyawan/pekerja yang telah diangkat secara resmi oleh

perusahaan baik dengan SK Pengangkatan maupun secara penunjukan langsung dengan

mempunyai gaji tertentu. Pada umumnya pembayaran gaji dilakukan bulanan atau

mingguan tanpa dikatkan langsung dengan volume pekerjaannya.

Konsultan dan tenaga ahli yang diperbantukan dalam waktu tertentu (jangka pendek) dan

bisa diperpanjang sesuai kebutuhan tidak termasuk sebagai pekerja tetap.

Kolom (1) : uraian tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Kolom (2) s.d (5) : isikan banyak pekerja kantor/administrasi menurut pendidikan formal

yang ditamatkan.

Kolom (2) dan (3) : isikan banyak pekerja kantor administrasi Warga Negara Indonesia

(WNI). Isikan banyak karyawan/pekerja laki-laki pada kolom (2) dan

banyak karyawan/pekerja perempuan pada kolom (3).

Kolom (4) : isikan banyaknya pekerja kantor/administrasi Warga Negara Asing.

Kolom (5) : penjumlahan isian kolom (2 + 3 + 4)

Kolom (6) s.d. (9) : isikan banyaknya pekerja hutan/lapangan menurut pendidikan formal

yang ditamatkan.

Kolom (6) dan (7) : isikan banyak pekerja hutan/lapangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Isikan banyak karyawan/pekerja laki-laki pada kolom (6) dan banyak

karyawan/pekerja perempuan pada kolom (7).

Page 40: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

32

Kolom (8) : isikan banyak pekerja hutan/lapangan Warga Negara Asing.

Kolom (9) : penjumlahan isian kolom (6 + 7 + 8)

BLOK VIII. UPAH/GAJI PEKERJA T ETAP MENURUT JENIS PEMBAYARAN DAN STATUS PEKERJAAN SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan upah/gaji pekerja tetap menurut jenis

pembayaran dan status pekerjaan selama tahun survei (dalam ribuan rupiah).

Upah/Gaji adalah upah yang dibayarkan sebelum dipotong pajak upah/pendapatan, baik

dalam bentuk uang, maupun bentuk barang. Termasuk di sini perkiraan sewa rumah,

kendaraan, dan lain-lain yang diberikan kepada pegawai.

Rincian 1 : isikan upah/gaji untuk pekerja kantor/administrasi pada kolom (2) dan untuk

pekerja hutan/lapangan pada kolom (3) serta jumlah pada kolom (4)

Rincian 2 s.d.7 : isikan upah lainnya yang diterima untuk pekerja administrasi pada kolom (2)

dan pekerja hutan/lapangan pada kolom (3) serta jumlah pada kolom (4).

Upah lainnya meliputi (upah lembur, hadiah, bonus, dana pensiun, asuransi

pegawai, tunjangan sosial, perawatan kesehatan, tunjangan kecelakaan, dan

lainnya).

BLOK IX. BANYAKNYA VOLUME PEKERJAAN PEKERJA HARIAN LEPAS/ BORONGAN MENURUT JENIS PEKERJAAN DAN UPAH YANG DIBAYARKAN SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan volume pekerjaan dan banyaknya

hari orang kerja dari pekerja harian lepas yang dipekerjakan perusahaan serta besarnya upah

yang dibayarkan selama tahun survei menurut jenis pekerjaan dan jenis tanaman yang

diusahakan.

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang tidak mempunyai ikatan hubungan kerja tetap

dengan perusahaan. Mereka dipekerjakan hanya bila ada pekerjaan yang tidak mampu

dilaksanakan oleh pegawai tetap karena keterbatasan waktu maupun karena pertimbangan

lain. Pekerja harian lepas ini hanya dibayar selama mereka bekerja. Penentuan besarnya

upahnya bisa berupa borongan, menurut volume pekerjaan yang diselesaikan, bisa juga

menurut ukuran lama bekerja (per jam atau per hari kerja). Akan tetapi begitu pekerjaan

selesai otomatis hubungan kerja putus dan tidak digaji lagi serta tidak ada uang pesangon.

Kolom (1) : merupakan rincian jenis pekerjaan yang pada umumnya dilaksanakan

oleh perusahaan hutan tanaman.

Page 41: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 33

Kolom (2) s.d. (5) : isikan satuan volume, volume pekerjaan, hari orang kerja, dan upah yang

dibayarkan untuk pekerja harian lepas yang menangani tanaman kayu

kehutanan menurut jenis pekerjaan dan jenis tanaman yang

diusahakan.

Kolom (2) : coret salah satu jenis satuan yang sesuai dengan volume pekerjaan.

Kolom (3) : isikanlah volume pekerjaan yang dilakukan selama tahun survei secara

kumulatif.

Contoh: Luas hutan yang dilakukan pemeliharaan adalah 150 Ha, dan

selama tahun survei dilakukan penyiangan 1 kali, pemupukan 2 kali,

dan penjarangan 1 kali, maka isian kolom (3) rincian 4 = ( 1 + 2 + 1 ) x

150 Ha = 600 Ha.

Kolom (4) : isikan banyaknya hari orang kerja selama tahun survei.

Contoh: Selama tahun survei dilakukan pemeliharaan tanaman dengan

menggunakan 12 pekerja selama 40 hari untuk pemupukan, 8 orang

pekerja selama 120 hari untuk penyiangan, dan 25 orang pekerja selama

20 hari untuk penjarangan, maka banyaknya hari orang kerja = (12 x 40)

+ (8 x 120) + (25 x 20) = 1.940 hari orang kerja

Kolom (5) : isikan total upah yang dibayarkan selama tahun survei.

BLOK X. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan pengadaan dan penggunaan sumber

tenaga listrik yang meliputi : tenaga listrik yang dibangkitkan/produksi sendiri, dibeli dari

PLN, atau dan dibeli dari non PLN.

Kolom (2) : Isikan volume tenaga listrik yang diproduksi/dibangkitkan sendiri

dalam Kwh.

Kolom (4) dan (5) : Isikan volume tenaga listrik yang dibeli dari Perusahaan Listrik

Negara (PLN) dalam Kwh dan nilainya dalam ribuan rupiah.

Kolom (6) dan (7) : Isikan volume tenaga listrik yang dibeli dari Perusahaan Listrik non

Negara (non PLN)/pihak lain dalam Kwh dan nilainya dalam ribuan

rupiah.

Page 42: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

34

BLOK XI. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai penggunaan bahan bakar

dan pelumas selama tahun survei, yang dicatat di sini adalah bahan bakar yang benar-benar

digunakan.

Jumlah bahan bakar yang dipakai adalah seluruh pemakaian untuk pemanfaatan hutan. Bahan

bakar untuk generator listrik adalah bagian dari pemakaian untuk unit pemanfaatan hutan.

Kolom (1) : Uraian jenis bahan bakar dan pelumas yang mungkin dipakai oleh

perusahaan pemegang IUPHHK pada Hutan Tanaman.

Kolom (3) dan (4) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar yang dipakai untuk unit

pemanfaatan hutan.

Kolom (5) dan (6) : Isikan banyak dan nilai bahan bakar yang digunakan untuk generator

pembangkit listrik. Isian kolom-kolom ini merupakan bagian dari

kolom (3) dan (4).

BLOK XII. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAINNYA SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai pendapatan lain yang

diterima perusahaan.

Rincian 1 : tuliskan pendapatan dari penjualan bibit.

Rincian 2 : tuliskan pendapatan/penerimaan dari usaha pertanian lain yang dilakukan

perusahaan di areal kehutanan, seperti usaha perkebunan, peternakan, dan

perikanan.

Rincian 3 : tuliskan nilai keuntungan dari penjualan barang dalam bentuk tetap (belum

diproses lanjut atau diperbaiki secara besar-besaran).

Rincian 4 : tuliskan pendapatan kotor dari penyewaan baik peralatan, mesin-mesin,

gedung, dan sebagainya.

Rincian 5 : tuliskan pendapatan lainnya yang tidak termasuk rincian 1 s.d 5, misalnya

penerimaan bunga dan jasa konsultan.

BLOK XIII. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA PERBAIKAN BESAR BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang perubahan investasi barang

modal tetap karena penambahan maupun pengurangan.

Page 43: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 35

Barang modal tetap adalah barang yang daya tahan usia pemakaian dalam jangka panjang,

lebih dari satu tahun seperti: tanah, tanaman tahunan, gedung-gedung, mesin-mesin,

kendaraan, perabotan kantor, dan sebagainya.

Barang modal baru adalah barang modal yang belum pernah dipakai sama sekali. Barang

modal bekas dari luar negeri yang dibeli perusahaan digolongkan sebagai barang modal baru.

Barang modal bekas adalah barang modal yang pernah dipakai oleh

perusahaan/perseorangan di dalam negeri. Barang modal bekas dari luar negeri tidak termasuk

di sini.

Pembuatan dan perbaikan besar adalah membuat barang modal baru atau memperbaiki

barang modal bekas yang dipakai dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas atau untuk

memperpanjang usia pemakaian dari yang seharusnya.

Penjualan barang modal bekas adalah penjualan barang modal yang pernah digunakan oleh

perusahaan dan kemudian dijual kembali. Barang modal bekas yang dibeli dari pihak lain

yang kemudian dijual kembali dengan tujuan mencari untung, tidak dimasukkan di sini.

Nilai penjualan barang modal bekas yang diisikan di sini adalah nilai transaksi penjualan

sebenarnya.

Penyusutan barang modal adalah besarnya nilai penyusutan seluruh barang modal menurut

tahun buku selama tahun survei.

BLOK XIV. PENGELUARAN SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh perusahaan pemegang IUPHHK pada hutan tanaman selama tahun survei

yang digunakan untuk keperluan pemanfaatan tanaman kehutanan yang diusahakan,

dibedakan atas pengeluaran untuk pekerja kantor/administrasi pada kolom (2) dan untuk

tanaman kayu kehutanan pada kolom (3).

Rincian 1 : isikan besarnya pengeluaran untuk bahan-bahan yang meliputi pengeluaran

untuk bibit tanaman, pupuk, pestisida, alat-alat tulis dan keperluan kantor,

wadah pembungkus, suku cadang untuk pemeliharaan peralatan, dan biaya

lainnya.

Rincian 2 : isikan besarnya biaya untuk pembayaran jasa-jasa meliputi: pemeliharaan kecil

prasarana produksi, transport dan komunikasi, sewa gedung, serta jasa-jasa

lainnya.

Page 44: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

36

Rincian 3 : isikan besarnya nilai bunga pinjaman yang harus dibayarkan selama tahun

survei, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum.

Rincian 4 : isikan besarnya pembayaran sewa tanah selama tahun survei, apabila

perusahaan menyewa tanah dari pihak lain, termasuk di sini tanah pertanian

milik rakyat.

Rincian 5 : isikan besarnya pajak tak langsung termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Rincian 6 : jika ada isian lain yang termasuk komponen biaya/pengeluaran dan belum

tercakup pada rincian diatas, maka tuIiskan jenis pengeluaran tersebut.

Rincian 7 : jumlah rincian ( 1h + 2e + 3 + 4 + 5 + 6e )

BLOK XV. BANGUNAN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang jenis prasarana yang dimiliki

perusahaan. Prasarana di sini adalah prasarana yang masih berfungsi atau sedang rusak,

namun masih akan diperbaiki kembali.

Kolom (2) dan (5) : isikan banyaknya prasarana menurut jenisnya.

Kolom (3) dan (6) : isikan perkiraan nilai prasarana menurut harga/nilai pasar pada

akhir tahun survei

.BLOK XVI. C A T A T A N

Blok ini disediakan untuk mencatat hal-hal / keterangan yang diperlukan untuk

memperjelas isian yang tercantum dalam Daftar VT-HPHT.

BLOK XVII. KETERANGAN PENCACAHAN

Rincian 1 : tuliskan nama pencacah.

Rincian 2 : tuliskan tanggal pencacahan.

Rincian 3 : cukup jelas.

BLOK XVIII. P E N G E S A H A N

Blok ini digunakan untuk pengesahan, bahwa yang diisikan di dalam Blok I sampai

dengan XVII benar adanya.

Page 45: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 37

C. PERUSAHAAN PENANGKARAN SATWA DAN TUMBUHAN LIAR (VT-STL)

2.C.1. Tujuan

Daftar VT-STL digunakan untuk mendapatkan keterangan rinci mengenai perusahaan

Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar. Keterangan yang dikumpulkan meliputi luas areal

penebangan, volume dan nilai produksi kayu, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan

pengeluaran perusahaan. Satu daftar VT-STL digunakan untuk mencacah satu perusahaan

penangkaran satwa dan tumbuhan liar.

Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar yang dicakup dalam survei ini adalah

perusahaan yang mempunyai ijin dan masih aktif.

2.C.2. Keterangan yang Dikumpulkan

Keterangan yang dikumpulkan dalam daftar VT-STL meliputi:

Blok I : Keterangan Umum Perusahaan

Blok II : Status Tanah dan Penggunaan Lahan yang Dikuasai Perusahaan Pada Akhir

Tahun Survei

Blok III : Pemasukan dan Mutasi Satwa/Tumbuhan Liar yang Ditangkar Selama Tahun

Survei

Blok IV : Pendapatan Utama Usaha Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar Selama Tahun

Survei

Blok V : Pendapatan/Penerimaan Lainnya Selama Tahun Survei

Blok VI : Banyaknya Pekerja Tetap, Upah/Gaji Pekerja Tetap, dan Upah/Gaji Pekerja

Harian Lepas/Borongan Selama Tahun Survei

Blok VII : Biaya Pengeluaran untuk Pakan Satwa Liar, Obat-obatan dan Pupuk/Pestisida

Selama Tahun Survei

Blok VIII : Pemakaian Bahan Bakar, Pelumas, Listrik, dan Air Selama Tahun Survei

Blok IX : Pengeluaran Lainnya Selama Tahun Survei

Blok X : Penambahan dan Pengurangan Barang Modal Tetap Selama Tahun Survei

Blok XI : Catatan

Blok XII : Keterangan Pencacahan

Blok XIII : Pengesahan

Page 46: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

38

2.C.3. Cara Pengisian Daftar, Konsep dan Definisi, dan Konsistensinya

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan jelas mengenai

nama, alamat, bentuk badan usaha/hukum, status permodalan/pemilikan, tahun berdiri dan

operasional dan kedudukan perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar.

Rincian 1 : tulislah nama perusahaan dengan lengkap dan jelas.

Rincian 2 : lingkari kode-kode yang sesuai dengan kelompok jenis penangkaran yang

diusahakan.

Kelompok jenis penangkaran meliputi: Mamalia (Kera), Reptilia (Buaya,

biawak dll), Aves , Ikan (Arwana), Tumbuh-tumbuhan (Anggrek, Cykas,

Gaharu, dll), Serangga (Kupu-Kupu) dan Anthozoa (Koral/Kima/Lola).

Rincian 3 : tulislah alamat perusahaan dengan lengkap dan jelas.

(termasuk nomor Telepon, Telex, Faksimili, dan Kode Pos).

Rincian 4 : lingkari salah satu kode yang sesuai dengan bentuk badan usaha/hukum

perusahaan pada akhir tahun survei. Jika perusahaan perorangan maka

bentuk badan hukumnya dikategorikan ‘Lainnya’

Rincian 5 : lingkari kode-kode yang sesuai dengan status permodalan/pemilikan

perusahaan beserta persentasenya pada akhir tahun survei.

Jawaban yang dilingkari dapat lebih dari satu, misalnya : patungan antara

Swasta Nasional dengan Swasta Asing, maka kode yang dilingkari adalah

kode 2 dan kode 4. Penjumlahan nilai persentase harus seratus persen.

Rincian 6 : tuliskan tahun mulai beroperasi perusahaan.

Tahun mulai beroperasi adalah tahun pertama kali mulai melakukan

penangkaran.

Rincian 7 : lingkari salah satu kode yang sesuai dengan status perusahaan, apakah

sebagai perusahaan tanpa cabang (kode 1) atau perusahaan cabang (kode 2).

Rincian 8 : apabila perusahaan ini sebagai perusahaan/kantor cabang (rincian 7 kode 2

dilingkari) maka:

Di dalam Survei ini juga mencakup usaha perorangan yang mempunyai ijin dari Menteri Kehutanan

Page 47: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 39

a. tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat.

b. tuliskan alamat lengkap perusahaan induk/kantor pusat (termasuk nomor

Telepon, Telex, Faksimilei, dan Kode Pos).

Rincian 9 : tuliskan ijin usaha penangkaran yang masih berlaku, meliputi : nomor dan

tanggal ijin, bidang usaha yang diberikan ijin, lokasi perijinan

(provinsi/kabupaten), dan luas areal yang digunakan sesuai dengan ijin yang

diberikan.

Contoh bidang usaha adalah: penangkaran buaya, penangkaran anggrek

hutan, dll

BLOK II.A. STATUS TANAH YANG DIKUASAI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mengetahui penguasaan tanah oleh perusahaan menurut

status tanahnya pada akhir tahun survei.

A. TANAH NEGARA

adalah tanah yang diperoleh dari negara/pemerintah.

Rincian 1, 2, dan 3 : cukup jelas.

Rincian 4 : adalah tanah negara yang didapat perusahaan tetapi tidak dapat

digolongkan dalam rincian 1 s.d 3, misalnya tanah negara yang

sedang dalam proses mendapatkan HGU/HGB/HP, tanah

negara yang terambil oleh perusahaan, tanah untuk keperluan

penelitian.

B. BUKAN TANAH NEGARA

adalah tanah yang diperoleh dari perorangan atau bukan negara/pemerintah.

1. Tanah sewa adalah tanah yang disewa dari hak milik perorangan/rakyat atau tanah

adat/tanah marga/tanah desa.

2. Tanah lainnya adalah tanah bukan milik negara yang diperoleh perusahaan tetapi

tidak dapat digolongkan ke rincian 1.

Misalnya tanah hak milik, tanah adat, tanah marga atau tanah desa dan tanah rakyat.

C. TANAH PERUSAHAAN YANG DIKUASAI/DIPAKAI PIHAK LAIN

adalah tanah yang diperoleh perusahaan baik dari negara maupun bukan negara,

kemudian dikuasai/dipakai pihak lain, baik secara sah/seizin maupun tidak.

Page 48: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

40

1. Dipakai oleh buruh/karyawan adalah pemakaian secara sah dan dapat dipergunakan

untuk berbagai keperluan oleh buruh/karyawan perusahaan.

2. Diduduki pihak lain adalah pendudukan secara tidak sah/liar oleh siapapun.

D. TANAH YANG DIKUASAI PERUSAHAAN

adalah tanah yang dimiliki perusahaan ditambah dengan tanah yang berasal dari pihak

lain dikurangi dengan tanah yang dikuasai/berada di pihak lain (atau rincian A.5 + B.3 -

C.4)

BLOK II.B. PENGGUNAAN LAHAN YANG DIKUASAI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mengetahui penggunaan lahan yang dikuasai oleh

perusahaan pada akhir tahun survei dalam m2. Isikan luas lahan perusahaan sesuai dengan

rincian penggunaannya di kolom (2). Isian Blok II.A rincian D kolom (2) harus sama dengan

isian Blok II.B rincian 6 Kolom (2).

BLOK III. PEMASUKAN DAN MUTASI SATWA/ TUMBUHAN LIAR YANG DITANGKAR SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui pemasukan dan mutasi satwa/ tumbuhan liar

yang ditangkar selama tahun survei.

Rincian Nama : tuliskan nama satwa/ tumbuhan liar yang ditangkar.

Rincian Kode : tuliskan kode satwa/ tumbuhan liar yang ditangkar.9 (5 digit, lihat kode

satwa/tumbuhan)

Rincian Satuan : isikan satuan satwa/ tumbuhan liar yang ditangkar.

Rincian A : isikan banyaknya pemasukan satwa/tumbuhan liar yang ditangkar selama

tahun survei. Isiannya merupakan penjumlahan rincian ( A1 + A2 +

A3 + A4 )

Rincian A.1 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang ditangkar keadaan awal tahun

survei.

Rincian A.2 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang lahir (untuk satwa)/ anakan

(untuk tumbuhan) dalam penangkaran tersebut.

Rincian A.3 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang diambil dari habitatnya, atau

tambahan baru yang digunakan sebagai induk.

Rincian A.4 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang dibeli/sumbangan dari pihak

lain.

Page 49: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 41

Rincian B : isikan banyaknya mutasi satwa/ tumbuhan liar yang ditangkar selama tahun

survei.

Isiannya merupakan penjumlahan rincian ( B1 + B2 + B3 +

B4 + B5 )

Rincian B.1 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang dijual.

Rincian B.2 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang dilepas ke

habitatnya kembali.

Rincian B.3 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang mati dalam penangkaran

tersebut.

Rincian B.4 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar yang diberikan pada

pihak lain.

Rincian B.5 : isikan banyaknya satwa/tumbuhan liar dengan alasan lainnya , misalkan:

dicuri, hilang dll).

Rincian B.6 : isikan banyaknya satwa/ tumbuhan liar yang ditangkar keadaan akhir tahun

survei (Rincian A - Rincian B).

BLOK IV. PENDAPATAN UTAMA USAHA PENANGKARAN SATWA/TUMBUHAN LIAR SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai banyak serta nilai

produksi penangkaran selama tahun survei.

Nilai produksi yang dimaksud di sini adalah nilai jual dari wujud produksi satwa/tumbuhan liar yang telah dijual saja. Adapun wujud produksi dari satwa/tumbuhan liar adalah sbb:

Jenis/ Kelompok Satwa/Tumbuhan Liar Produk Utama Produk Ikutan Contoh

PENANGKARAN SATWA 1. Kelompok Mamalia Ekor Hidup 10 ekor Kera Ekor Panjang 2. Kelompok Burung Ekor Hidup 5 ekor Burung Kakaktua Jambul Kuning 3. Kelompok Reptil Ekor Hidup 9 ekor Biawak Hijau Ekor Hidup

Ekor Mati (Opsetan) Tidak untuk diperjualbelikan dalam keadaan hidup, terutama untuk ke luar negeri

Lembar Kulit (basah/wet blue dan kering/crusted finished)

2 ekor Buaya Muara 1 ekor Opsetan Buaya Muara 6 lembar kulit buaya muara

4. Kelompok Ikan Ekor Hidup 20 ekor Ikan Arwana 5. Kelompok Kupu-

Kupu Ekor Mati (Opsetan) Kepompong

30 ekor opsetan Kupu-Kupu Raja 50 ekor Kepompong Kupu-Kupu Raja

6. Kelompok Lola, Kima, Koral/Karang Hias

Buah Spesimen 100 buah Karang Tanduk 60 buah Kima Raksasa

PENANGKARAN TUMBUHAN 7. Kelompok Tumbuhan Potong tumbuhan 100 potong Anggrek Potong tumbuhan 100 potong Cykas

Page 50: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

42

Kolom (1) : tuliskan nama/jenis produksi penangkaran.

Kolom (2) : tuliskan satuan produksi (dalam kg, ekor, lembar, rumpun atau pohon)

penangkaran.

Kolom (3) : isikan banyaknya produksi penangkaran.

Kolom (4) : isikan nilai produksinya dalam ribuan rupiah.

BLOK V. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAINNYA SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mengetahui tentang besarnya pendapatan/penerimaan

lainnya selama tahun survei berdasarkan jenis pendapatan/penerimaan dalam ribuan rupiah.

Rincian 1 : isikan besarnya pendapatan balas jasa melakukan inseminasi dan balas jasa

memelihara/merawat satwa dari pihak lain.

Rincian 2 : isikan besarnya pendapatan dari usaha menyewakan (peralatan-peralatan,

transport, gedung dan lain-lain).

Rincian 3 : isikan besarnya pendapatan dari keuntungan dari jual beli barang modal

(menjual barang dalam bentuk sama dengan barang waktu dibeli).

Rincian 4 : isikan besarnya subsidi/bantuan dari lembaga internasional, asing maupun

swasta asing.

Rincian 5 : isikan besarnya pendapatan/penerimaan lainnya yang belum masuk dalam

rincian 1 s.d 4.

BLOK VI.A. BANYAKNYA PEKERJA TETAP PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai banyaknya pekerja tetap

yang dibayar, dirinci menurut kewarganegaraan, jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang

ditamatkan. Khusus untuk WNA (Warga Negara Asing) tidak dirinci menurut jenis kelamin.

Karyawan/pekerja tetap, adalah karyawan/pekerja yang telah diangkat secara resmi oleh

perusahaan baik dengan SK Pengangkatan maupun secara penunjukan langsung dengan

mempunyai gaji tertentu. Pada umumnya pembayaran gajinya dilakukan bulanan atau

mingguan tanpa dikaitkan langsung dengan volume pekerjaannya.

Kolom (1) : tingkatan pendidikan formal yang ditamatkan.

Kolom (2) dan (3) : isikan banyaknya pekerja laki-laki pada kolom (2) dan banyaknya

pekerja perempuan Warga negara Indonesia (WNI) pada kolom (3)

sesuai dengan tingkat pendidikan di kolom (1).

Page 51: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 43

Kolom (4) : isikan banyaknya pekerja Warga Negara Asing (WNA) (digabung laki-

laki dan perempuan).

Kolom (5) : penjumlahan isian kolom (2 + 3 + 4).

BLOK VI.B. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan upah/gaji yang dibayarkan oleh

perusahaan ini kepada para pekerja tetap selama tahun survei.

Perlu diperhatikan untuk pembayaran upah/gaji yang berbentuk barang. Bila

perusahaan memberikan barang tersebut pada pekerjanya tanpa dibayar, maka nilai barang

tersebut ditaksir menurut harga pasar setempat. Bila barang tersebut dibeli pegawai dengan

harga lebih murah dari harga pasar (subsidi) maka nilai barang yang dicantumkan ialah selisih

harga pasar dikurangi harga tebusan oleh pekerja. Fasilitas perumahan, listrik, transport yang

diberikan kepada pegawai dengan cuma-cuma dianggap sebagai upah dalam bentuk barang.

Nilainya ditaksir dengan sewa sejenis per tahun.

Rincian 1a : isikan upah/gaji bruto (sebelum dipotong pajak upah/pendapatan) berupa

uang ditambah dengan yang berupa barang (nilainya).

Rincian 1b : isikan upah lembur yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya (yang

berupa uang ditambah dengan nilai dari upah lembur yang berupa barang).

Rincian 1c : isikan hadiah-hadiah, bonus/gratifikasi dan sejenisnya (yang berupa uang

ditambah dengan yang berupa barang).

Rincian 1d : isikan tunjangan kesehatan/pengobatan yang dikeluarkan perusahaan

kepada pekerjanya (misalnya penggantian ongkos rumah sakit dan obat

obatan).

Rincian 1e : isikan pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada pekerja selain rincian

1a s.d 1d (misalnya pemberian karcis/tiket untuk hiburan, cuti, dan

sebagainya).

Rincian 2 : isikan besarnya iuran dana pensiun dan asuransi tenaga kerja

(Astek).Tunjangan ini biasanya dibayarkan oleh perusahaan secara teratur

kepada yayasan/badan yang khusus menangani hal tersebut untuk

kepentingan para pekerja.

Rincian 3 : Isikan besarnya tunjangan kecelakan yang dibayarkan oleh perusahaan ini

kepada yayasan/badan yang menangani masalah tersebut untuk kepentingan

Page 52: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

44

para pekerja yang mengalami kecelakaan dalam jam kerja atau waktu

melakukan tugas pekerjaan.

Rincian 4 : isikan besarnya tunjangan sosial dan tunjangan-tunjangan lainnya yang

dikeluarkan oleh perusahaan ini.

BLOK VI.C. RATA RATA BANYAKNYA PEKERJA HARIAN LEPAS DAN PEKERJA BORONGAN DAN UPAH/GAJI PER BULAN SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai rata-rata banyaknya

pekerja harian lepas dan pekerja borongan per bulan serta upah/gaji perbulan selama tahun

survei. Pekerja Harian Lepas/Borongan adalah pekerja yang dipekerjakan bila ada

pekerjaan yang tidak tertangani pekerja tetap karena berbagai faktor; misalnya : karena waktu

mendesak, atau karena sifat pekerjaan yang khusus. Bila pekerjaan selesai maka otomatis

hubungan kerja selesai. Jadi pekerja ini tidak termasuk dalam daftar pegawai/pekerja tetap.

Hari orang kerja adalah jumlah orang yang bekerja selama periode yang telah berjalan

(seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, dan seterusnya) dengan cara menjumlahkan

benyaknya orang yang bekerja pada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya selama

periode kegiatan berlangsung.

Rincian 1 : Isikan banyaknya pekerja harian lepas yang digunakan selama tahun survei.

Rincian 2 : Isikan banyaknya hari orang kerja selama tahun survei.

Rincian 3 : Isikan upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas/borongan

selama tahun survei.

BLOK VII. BIAYA PENGELUARAN UNTUK MAKANAN SATWA LIAR, OBAT-OBATAN DAN PUPUK/PESTISIDA SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang besarnya biaya

pengeluaran untuk makanan satwa liar, obat-obatan, dan pupuk/pestisida yang benar benar

digunakan selama tahun survei.

Kolom (1) : tuliskan nama/jenis pakan satwa liar, obat-obatan (untuk satwa atau

tumbuhan liar), dan pupuk/pestisida (khusus untuk tumbuhan liar) yang

benar-benar digunakan selama tahun survei.

Jenis pakan satwa liar dikelompokkan menjadi 8 kelompok :

Tumbuhan (daun murbai, kangkung, rumput, wortel dll)

Buah-buahan ( pepaya, pisang, dll)

Page 53: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 45

Biji-bijian/kacang-kacangan (kacang tanah, jagung, dll)

Unggas (ayam, burung, dll)

Serangga (jangkrik,kecoak, dll)

Ikan (ikan mas, kodok, kadal, dll)

Daging Mamalia Kecil (kelinci, tikus putih, dll)

Daging Mamalia Besar (kambing, sapi, babi, dll)

Pelet

Lainnya

Kolom (2) : tuliskan satuan volume untuk makanan, obat-obatan, dan

pupuk/pestisida (dalam kg atau liter). Lakukan konversi bila satuan

yang digunakan bukan dalam satuan yang telah ditentukan

Kolom (3) dan (4) : isikan banyaknya di kolom (3) dan nilainya di kolom (4)

untuk makanan, obat-obatan, pupuk/pestisida, dan lainnya.

BLOK VIII. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR, PELUMAS, LISTRIK DAN AIR SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang penggunaan bahan bakar,

pelumas, listrik dan air. Yang dicatat disini adalah bahan bakar dan pelumas yang benar-benar

digunakan (dikonsumsi) selama tahun survei. Listrik yang dibeli berasal dari PLN maupun

non PLN.

Kolom (2) : tuliskan satuan masing-masing jenis bahan bakar, listrik dan air yang

digunakan.

Kolom (3) dan (4) : isikan banyaknya di kolom (3) dan nilainya di kolom (4) untuk

pemakaian bahan bakar, listrik, dan air.

BLOK IX. PENGELUARAN LAINNYA SELAMA TAHUN SURVEI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai semua

biaya/ongkos-ongkos usaha, jasa dan pengeluaran lain yang benar-benar dikeluarkan untuk

kegiatan penangkaran selama tahun survei. Biaya dan pengeluaran tersebut dinilai menurut

harga pada tahun survei dalam ribuan rupiah.Tidak termasuk pembentukan investasi barang

modal.

Rincian 1 : isikan besarnya pengeluaran untuk pemakaian bahan-bahan yang digunakan

selama tahun survei.

Page 54: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

46

Rincian 2 : isikan besarnya/nilai jasa-jasa yang dibayarkan kepada pihak lain.

Rincian 3 : isikan besarnya biaya sewa tanah.

Rincian 4 : isikan besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB).

Rincian 5 : isikan besarnya pajak tidak langsung.

Rincian 6 : isikan besarnya Pengeluaran non pajak (PNBP) atas pemanfaatan

satwa/tumbuhan liar.

Rincian 7 : isikan besarnya bunga pinjaman.

Rincian 8 : isikan besarnya biaya-biaya lainnya yang belum tercakup dalam rincian 1 s.d

7, seperti: retribusi, dll.

BLOK X. PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pembelian/penambahan,

pembuatan dan perbaikan besar barang modal tetap selama tahun survei.

Barang modal tetap yang dicatat dalam blok X.A. ini adalah barang modal yang dapat

digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun yang dimiliki dan digunakan dalam

proses produksi atau kegiatan usaha.

Kolom (2) dan (3) : Isikan nilai pembelian/penambahan barang modal baru pada

kolom (2) dan barang modal bekas dalam negeri pada kolom

(3).

Nilai pembelian/penambahan barang modal baru adalah

nilai barang modal yang baru dibeli dan belum pernah dipakai

didalam negeri. Barang modal yang pernah dipakai diluar

negeri lalu diimpor dan digunakan oleh perusahaan dianggap

sebagai barang modal baru. Nilai pembelian/penambahan

barang modal bekas didalam negeri adalah nilai pembelian

barang modal yang sudah pernah dipakai di dalam negeri.

Nilai diisikan sesuai dengan nilai pembelian yang

sesungguhnya pada saat terjadi transaksi, termasuk pula ongkos

pemasangan dan lain-lain.

Kolom (4) dan (5) : Isikan nilai pembuatan dan perbaikan besar, untuk yang

dikerjakan pihak lain kolom (4) dan dikerjakan oleh perusahaan

sendiri kolom (5).

Page 55: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 47

Perbaikan besar adalah perombakan/pembaharuan sehingga

menambah kapasitas/meningkatkan daya kerja serta merubah

bentuk atau menambah umur barang modal tersebut. Penilaian

dari pembuatan dan perbaikan besar yang dilakukan

perusahaan sendiri adalah berdasarkan harga pasar. Jika tidak

mungkin maka nilai pembuatan dan perbaikan besar yang

dikerjakan sendiri dihitung dengan menjumlahkan semua nilai

bahan-bahan/material dan jasa-jasa serta ongkos-ongkos lainnya

untuk kepentingan pembuatan dan perbaikan besar tersebut dan

dinilai dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

BLOK X.B. PENGURANGAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI (000 Rp)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pembelian/penambahan,

pembuatan dan perbaikan besar barang modal tetap selama tahun survei.

Kolom (2) : isikan nilai penjualan/pengurangan barang modal.

Nilai penjualan/pengurangan barang modal supaya diisikan sesuai

dengan penjualan yang sesungguhnya pada saat terjadi transaksi.

Kolom (3) : Isikan nilai penyusutan keseluruhan barang modal dalam tahun survei

ini.

Catatan

Untuk barang modal yang pembuatannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun seperti

pembangunan gedung, maka nilai yang dicatat adalah nilai yang benar benar diinvestasikan

dalam tahun survei tersebut.

BLOK XI. C A T A T A N

Blok XI ini disediakan untuk mencatat hal-hal atau keterangan yang diperlukan, untuk

memperjelas isian-isian yang tercantum dalam Daftar VT-STL.

BLOK XII. KETERANGAN PENCACAHAN

Blok ini disediakan untuk mencatat keterangan pencacahan.

Rincian 1 : tuliskan nama pencacah

Rincian 2 : tuliskan tanggal pencacahan

Rincian 3 : cukup jelas

Page 56: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

48

BLOK XIII. P E N G E S A H A N

Blok ini disediakan untuk pengesahan bahwa isian-isian dari Blok I s.d Blok XII ini

benar adanya.

Page 57: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 49

BAB

TATA CARA EDITING CODING

A. DAFTAR VT-HPH

1. Periksa kode identitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan master.

2. Periksa nama dan alamat perusahaan apakah sudah benar.

3. Rincian 1 ada isian, maka rincian 2 s.d 6 harus ada isian.

4. Jika rincian 6 berkode 1 maka rincian 7 harus ada isian.

5. Jika rincian 6 berkode 2 maka rincian 7 harus kosong dan langsung ke Blok II

1. Blok II rincian A dan B harus ada isian.

2. Periksa apakah isian sudah lengkap.

3. Periksa isian rincian A.1 s.d A.4 kolom (2) s.d kolom (4) apakah sudah lengkap.

4. Jika rincian A.1. ada isian maka rincian A.2 s.d A.4 harus ada isian.

5. Rincian A.3a dan A.3b isikan lokasi areal hutan yang diusahakan (nama dan

kode propinsi dan kabupaten)

6. Periksa isian rincian B.1 s.d B.4 apakah sudah lengkap

7. Jika rincian B.1. ada isian maka rincian B.2 s.d B.4b harus ada isian.

8. Jika rincian B.3a ada isian maka rincian B.3b harus ada isian.

Rincian B.3b realisasi luas kumulatif ≥ rincianB.3b realisasi luas selama

tahun pencacahan.

9. Jika rincian B.4a ada isian maka rincian B.4b harus ada isian.

Rincian B.4b realisasi produksi kumulatif ≥ Rincian B.4b realisasi produksi

selama tahun pencacahan.

Rincian B.4b realisasi produksi selama tahun pencacahan = Jumlah produksi

kolom (2) + .... + kolom (6) pada Blok III.

10. Rincian C luas yang tanam kumulatif ≥ Rincian C luas yang ditanam selama

tahun pencacahan

BLOK II. AREAL

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

3

Page 58: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

50

1. Periksa nama dan kode kayu bulat yang dihasilkan pada kolom (2) s.d kolom (6)

apakah sudah benar. Periksa juga isian kayu bulat yang dihasilkan per bulan pada

kolom (2) s.d kolom (6) apakah sudah benar.

2. Periksa isian rincian jumlah produksi pada kolom (2) s.d kolom (6) apakah sudah

benar.

3. Perkiraaan harga kayu per m3 harus ada isian dan cek kewajarannya.

1. Nama dan kode kayu pada kolom (3) s.d kolom (7) = nama dan kode kayu

kolom (2) s.d kolom (6) pada Blok III.

2. Jika volume kayu ada isian maka nilai kayu juga harus ada isian, dan cek

kewajarannya.

3. Rincian A.2 volume kayu produksi sendiri, kolom (3) s.d kolom (7) = Rincian

jumlah produksi pada kolom (2) s.d kolom (6) pada Blok III = Rincian B.4b

realisasi produksi selama tahun pencacahan pada Blok II.

4. Rincian A (pengadaan) volume = Rincian A.1 volume + Rincian A.2 volume

5. Rincian B (penggunaan) volume = Rincian B.1 volume + ..........+ Rincian B.4

volume

6. Rincian A (pengadaan) volume = Rincian B (penggunaan) volume.

1. Rincian 1 s.d 7 kolom (2), (3), dan (4) harus ada yang terisi.

2. Periksa isian Rincian 1 s.d 7 kolom (2), (3) dan (4) apakah sudah benar.

3. Periksa penjumlahan pada kolom (5) apakah sudah benar.

4. Isian kolom (5) = kolom (2) + kolom (3) + kolom (4)

5. Periksa isian Rincian penjumlahan pada kolom (2), (3), (4), dan (5) apakah sudah

benar.

1. Rincian 1a kolom (2) harus ada isian.

BLOK IV. MUTASI DAN PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU BULAT SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK V. BANYAKNYA PEKERJA TETAP PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK III. PRODUKSI KAYU BULAT MENURUT NAMA/JENISNYA YANG DIHASILKAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VI. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

Page 59: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 51

2. Periksa kewajaran isian Rincian 1a kolom (2) dengan Blok V rincian jumlah

kolom (5).

3. Periksa isian rincian penjumlahan pada kolom (2) apakah sudah benar

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Kolom (2) ada isian maka kolom (3) s.d kolom (5) harus ada isian.

3. Periksa kewajaran isian antara kolom (4) dan kolom (5).

4. Periksa isian rincian sub jumlah pada kolom (5) apakah sudah benar

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (4) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Kolom (4) ada isian, maka kolom (2) atau kolom (3) harus ada isian.

3. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (4) apakah sudah benar.

1. Periksa isian pada kolom (3) s.d kolom (6) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Kolom (3) dan kolom (5) ada isian maka kolom (4) dan kolom (6) harus ada isian

atau sebaliknya.

3. Isian kolom (3) ≥ isian kolom (5).

4. Periksa kewajaran isian antara kolom (3) dan kolom (5) dengan kolom (4) dan

kolom (6).

5. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (4) dan kolom (6) apakah sudah benar

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Untuk kolom (3) dan kolom (4) jika rincian banyaknya ada isian maka rincian

nilai juga harus ada isian atau sebaliknya.

3. Isian kolom (5) = kolom (3) + kolom (4).

4. Periksa kewajaran isian antara rincian banyaknya dan rincian nilai pada kolom (3)

s.d kolom (5).

BLOK VII. RATA-RATA BANYAKNYA PEKERJA HARIAN LEPAS DAN PEKERJA BORONGAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VIII. PENGELUARAN BIAYA PENANAMAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK IX. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK X. PRODUKSI, PEMBELIAN, PEMAKAIAN, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SELAMA TAHUN SURVEI

Page 60: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

52

1. Periksa isian pada kolom (2) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Isian rincian 1b = Blok IX rincian jumlah kolom (4) + kolom (6).

3. Isian rincian 1c = Blok X rincian 1b kolom (5) + rincian 2b kolom (5).

4. Periksa isian rincian 5 (jumlah) pada kolom (2) apakah sudah benar.

1. Periksa isian pada kolom (2) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian 5 (jumlah) pada kolom (2) apakah sudah benar.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2)

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian 5 (jumlah) pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah

benar.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) s.d kolom (5).

B. DAFTAR VT-HPHT

1. Periksa kode identitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan master.

2. Periksa nama dan alamat perusahaan apakah sudah benar.

3. Jika rincian 1 ada isian maka rincian 2 s.d 6 harus ada isian.

4. Jika rincian 6 berkode 1 maka rincian 7 harus ada isian.

5. Jika rincian 6 berkode 2 maka rincian 7 harus kosong dan langsung ke Blok II

6. Jika rincian 8.a. ada isian maka rincian 8.b s.d 8.d harus ada isian.

7. Rincian 8.c.1 dan 8.c.2 isikan lokasi areal hutan tanaman (nama dan kode

propinsi dan kabupaten)

8. Periksa isian rincian 8 s.d 13 apakah sudah lengkap

9. Jika rincian 12 berkode 1 maka rincian 13 harus ada isian.

BLOK XI. ONGKOS /BIAYA PRODUKSI DAN PENGELUARAN LAIN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XII. PENDAPATAN LAINYA DAN PERUBAHAN STOK SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XIII. PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

Page 61: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 53

A. PENGUASAAN LAHAN

1. Blok II rincian A harus ada isian.

2. Periksa apakah isian sudah lengkap.

3. Periksa isian rincian A.1 s.d A.4 kolom (2) apakah sudah lengkap.

Isian Rincian A.5 (sub jumlah) = jumlah dari rincian A.1 s.d rincian A.4

4. Periksa isian rincian B.1 s.d B.2 kolom (2) apakah sudah lengkap.

Isian Rincian B.3 = jumlah dari rincian B.1 s.d rincian B.2

5. Periksa isian rincian C.1 s.d C.3 kolom (2) apakah sudah lengkap.

Isian Rincian C.4 = jumlah dari rincian C.1 s.d rincian C.3

6. Rincian D = Rincian (A.5 + B.3 – C.4)

B. PENGGUNAAN LAHAN

1. Periksa isian rincian A.1 s.d A.2 kolom (2) apakah sudah ada isian.

2. Periksa apakah isian sudah lengkap.

3. Isian Rincian 3 = jumlah dari rincian A1a s.d 1d serta rincian 2

4. Periksa isian rincian B.1 s.d B.4 kolom (2) apakah sudah ada isian.

5. Periksa apakah isian sudah lengkap.

6. Isian Rincian 5 = jumlah dari rincian B.1 s.d rincian B.4

7. Periksa apakah rincian C sudah terisi dengan benar.

8. Isian rincian D (penggunaan lahan yang dikuasai) = jumlah rincian (A.3 + B.5 +

C), periksa apakah sudah benar.

9. Isian rincian lahan yang dikuasai perusahaan (Rincian 1.D) harus sama dengan

isian rincian penggunaan lahan yang dikuasai (Rincian 2.D)

1. Periksa isian kolom (1) s.d (8) apakah sudah lengkap dan benar .

2. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (1) s.d kolom (8) apakah sudah benar.

3. Periksa jumlah kolom (2) dan (3) harus sama dengan kolom (4 + 5 + 6 + 7 + 8).

BLOK II. PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK III. MUTASI TANAMAN KAYU KEHUTANAN SELAMA TAHUN SURVEI

Page 62: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

54

1. Periksa isian kolom (1) s.d (6) apakah sudah lengkap dan benar

2. Jika kolom 5 (volume kayu penjarangan) ada isian maka kolom 6 (nilai kayu

penjarangan) juga harus ada isian, begitupun sebaliknya. Periksa juga kewajaran

isian.

3. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (3) s.d kolom (6) apakah sudah benar.

1. Periksa nama dan kode kayu kehutanan yang dihasilkan pada kolom (2) s.d

kolom (5) apakah sudah benar. Periksa juga isian kayu kehutanan yang dihasilkan

per bulan pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah benar, cek kewajarannya

2. Periksa isian rincian jumlah produksi pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah

benar.

3. Prediksi kayu kehutanan 3 tahun berikutnya harus ada isian dan cek

kewajarannya.

1. Periksa apakah isian nama kayu sudah terisi

2. Periksa apakah kolom volume dan nilai kayu sudah terisi dengan benar dan cek

kewajarannya.

3. Jika volume kayu ada isian, maka nilai kayu juga harus ada isian, dan cek

kewajarannya.

4. Periksa apakah rincian (A.1 + A.2) = rincian (B.1a + B.1b + B.2 +B.3) untuk

kolom (2), kolom (4), kolom (6), dan kolom (8).

1. Periksa kewajaran isian pada kolom (2), (3), (4), (6), (7), dan (8).

2. Periksa isian rincian penjumlahan pada kolom (5) dan kolom (9) apakah sudah

benar.

BLOK IV. LUAS DAN NILAI PENJARANGAN TANAMAN KAYU KEHUTANAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VII BANYAKNYA KARYAWAN/PEKERJA TETAP YANG DIBAYAR PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK V. PRODUKSI KAYU KEHUTANAN SELAMA TAHUN SURVEI DAN PREDIKSI PRODUKSI KAYU KEHUTANAN TIGA TAHUN BERIKUTNYA

BLOK VI. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN PRODUKSI KAYU KEHUTANAN DAN NILAI SELAMA TAHUN SURVEI

Page 63: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 55

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (3) apakah sudah benar dan lengkap dan

periksa kewajarannya.

2. Kolom (4) ada isian maka kolom (2) atau kolom (3) harus ada isian.

3. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (4) apakah sudah benar.

1. Periksa isian pada kolom (3) s.d kolom (5) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Kolom (3) dan kolom (4) ada isian maka kolom (5) harus ada isian atau

sebaliknya.

3. Periksa kewajaran isian antara kolom (3) dan kolom (4) dengan kolom (5).

4. Periksa isian rincian sub jumlah pada rincian A.7, B.7, C.7, D.7, dan E.7 pada

kolom (5) apakah sudah benar

5. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (5) = jumlah rincian (A.7 + B.7 + C.7 +

D.7 + E.7) apakah sudah benar

6.

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (7) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Jika rincian volume ada isian maka rincian nilai juga harus ada isian atau

sebaliknya, kemudian periksa kewajarannya.

3. Periksa isian rincian jumlah pada rincian 3 untuk kolom (2) s.d kolom (7) apakah

sudah benar.

4.

1. Jika rincian banyaknya ada isian maka rincian nilai juga harus ada isian atau

sebaliknya, kemudian periksa kewajarannya.

2. Periksa isian pada kolom (3) s.d kolom (6) apakah sudah benar dan lengkap.

BLOK VIII. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP MENURUT JENIS PEMBAYARAN DAN STATUS PEKERJAAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK IX. BANYAKNYA PEKERJAAN PEKERJA HARIAN LEPAS/BORONGAN MENURUT JENIS PEKERJAAN DAN UPAH YANG DIBAYARKAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK X. PENGADAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XI. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS SELAMA TAHUN SURVEI

Page 64: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

56

3. Periksa isian rincian jumlah pada kolom (4) dan kolom (6) adpakah sudah benar.

4. Periksa isian rincian jumlah pada rincian untuk kolom (4) dan kolom (6) apakah

sudah benar

1. Periksa isian pada kolom (2) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian 6 (jumlah) pada kolom (2) apakah sudah merupakan

penjumlahan dari rincian 1 s.d dan periksa kewajarannya.

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (7) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian Rincian 7 (jumlah) pada kolom (2) s.d kolom (7) apakah sudah

merupakan penjumlahan dari rincian 1 s.d 6 .

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) s.d kolom (7).

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (4) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian 1h (sub jumlah) = jumlah 1a s.d 1g pada kolom (2) s.d

kolom (4) apakah sudah benar.

3. Periksa isian rincian 2e (sub jumlah) = jumlah 2a s.d 2d pada kolom (2) s.d

kolom (4) apakah sudah benar.

4. Periksa isian rincian 6d (sub jumlah) = jumlah 6a s.d 6c pada kolom (2) s.d kolom

(4) apakah sudah benar

5. Periksa isian rincian 7 (jumlah) = jumlah (1h + 2e + 3 + 4 + 5 + 6d) pada kolom

(2) s.d kolom (4) apakah sudah benar

6. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) s.d kolom (4).

1. Periksa isian pada kolom (2), kolom (3), kolom (5), dan kolom (6) apakah sudah

benar dan lengkap.

BLOK XII. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAINYA SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XIII. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SERTA PERBAIKAN BESAR BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XIV. PENGELUARAN SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XV. BANGUNAN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

Page 65: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 57

2. Jika kolom (2) dan kolom (5) ada isian maka kolom (3) dan kolom (6) harus ada

isian, dan sebaliknya.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2), kolom (3), kolom (5), dan kolom (6).

B. DAFTAR VT-STL

C.

1. Periksa kode identitas perusahaan apakah sudah sesuai dengan master.

2. Periksa nama dan alamat perusahaan apakah sudah benar.

3. Rincian 1 ada isian maka rincian 2 s.d 7 harus ada isian.

4. Jika rincian 7 berkode 2 maka rincian 8 harus ada isian.

5. Jika rincian 7 berkode 1 maka rincian 8 harus kosong dan langsung ke rincian 9

6. Periksa isian rincian 9 apakah sudah lengkap.

1. Periksa isian rincian A s.d D apakah sudah benar

2. Periksa masing-masing baris sub jumlah apakah sudah benar.

3. Periksa isian rincian D, apakah sudah sama dengan rincian A5 + B3 - C4

Periksa kewajaran isian kolom 2 untuk masing-masing rincian penggunaan

lahan yang dikuasai perusahaan pada akhir tahun survei.

1. Periksa nama dan kode satwa/tumbuhan liar yang ditangkar pada kolom (2) s.d

kolom (6) dan untuk kode sesuaikan dengan daftar kode satwa/tumbuhan liar

yang ditangkar pada lampiran.

2. Periksa satuan, apakah sudah sesuai dengan satwa liar (ekor) dan atau

tumbuhan liar (rumpun/pohon) yang ditangkar

3. Periksa apakah Rincian A sudah merupakan penjumlahan dari rincian A1 s.d

A4

BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN

BLOK II. STATUS TANAH YANG DIKUASAI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK II. PENGGUNAAN LAHAN YANG DIKUASAI PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK III. PEMASUKAN DAN MUTASI SATWA/TUMBUHAN LIAR YANG DITANGKAR SELAMA TAHUN SURVEI

Page 66: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

58

4. Periksa kewajaran masing-masing rincian A dan rincian B

5. Periksa apakah isian Rincian B6 sudah sama dengan Rincian A-B

1. Periksa kewajaran masing-masing rincian dan kolom.

2. Jika kolom 2 (banyaknya) ada isian maka satuan dan nilainya juga harus ada

isian, kemudian periksa kewajarannya.

3. Periksa isian rincian jumlah apakah sudah benar.

1. Periksa kewajaran isian kolom (2) Rincian 1 s.d 5.

2. Periksa isian Rincian penjumlahan pada Kolom (2) apakah sudah benar

1. Periksa kewajaran isian masing-masing kolom

2. Periksa Rincian Sub Jumlah pada masing-masing kolom apakah sudah benar.

1. Periksa kewajaran isian masing-masing kolom

2. Periksa rincian sub jumlah pada masing-masing kolom apakah sudah benar.

3. Rincian 1a kolom (2) harus ada isian

4. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (4) apakah sudah benar dan lengkap.

5. Periksa isian jumlah pada kolom (4) apakah sudah benar.

6. Periksa isian rincian sub jumlah pada setiap kolom apakah sudah benar

7. Periksa kewajaran isian rincian sub jumlah pada kolom 4 dengan Blok VIA

kolom 5

1. Rincian 1 ada isian maka rincian 2 dan 3 harus ada isian.

2. Periksa kewajaran isian masing-masing rincian pada kolom (2) apakah sudah

benar dan lengkap.

BLOK IV. PENDAPATAN UTAMA USAHA PENANGKARAN SATWA/TUMBUHAN LIAR SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK V. PENDAPATAN/PENERIMAAN LAINNYA SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VIA. BANYAKNYA PEKERJA TETAP PADA AKHIR TAHUN SURVEI

BLOK VIB. UPAH/GAJI PEKERJA TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VIC. UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS/BORONGAN SELAMA TAHUN SURVEI

Page 67: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan 59

1. Periksa isian masing-masing rincian apakah sudah lengkap dan benar.

2. Periksa kolom satuan apakah sudah sesuai dengan kolom uraian dan sudah

merupakan satuan standar.

3. Untuk kolom (3) dan kolom (4) jika rincian banyaknya ada isian maka rincian

nilai juga harus ada isian atau sebaliknya.

4. Periksa kewajaran isian antara rincian banyaknya dan rincian nilai pada kolom

(3) dan kolom (4).

1. Periksa isian pada kolom (3) dan (4) apakah sudah benar.

2. Untuk kolom (3) dan kolom (4) jika rincian banyaknya ada isian maka rincian

nilai juga harus ada isian atau sebaliknya.

3. Periksa kewajaran isian antara rincian banyaknya dan rincian nilai pada kolom

(3) dan (4).

4. Periksa rincian sub jumlah pada masing-masing kolom apakah sudah benar.

1. Periksa isian pada kolom (2) pada masing-masing rincian apakah sudah benar

dan lengkap.

2. Periksa isian rincian sub jumlah apakah sudah benar.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2)

1. Periksa isian pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian sub jumlah pada kolom (2) s.d kolom (5) apakah sudah

benar.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) s.d kolom (5).

BLOK VII. BIAYA PENGELUARAN UNTUK PAKAN SATWA LIAR, OBAT-OBATAN, DAN PUPUK/PESTISIDA SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK VIII. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR, PELUMAS, LISTRIK, DAN AIR SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK IX. PENGELUARAN LAINNYA SELAMA TAHUN SURVEI

BLOK XA. PENAMBAHAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI

Page 68: SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN - sirusa.bps.go.idsirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman Pencacahan Perusaha… · BPS Propinsi menerima daftar Direktori Perusahaan kehutanan dari

Buku Pedoman Pencacahan Perusahaan Kehutanan

60

1. Periksa isian pada kolom (2) dan kolom (3) apakah sudah benar dan lengkap.

2. Periksa isian rincian sub jumlah pada kolom (2) dan kolom (3) apakah sudah

benar.

3. Periksa kewajaran isian pada kolom (2) dan kolom (3)

BLOK XB. PENGURANGAN BARANG MODAL TETAP SELAMA TAHUN SURVEI