SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH PUSAT(SAPP)SUMBER PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

FUNGSI MENTERI KEUANGAN UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51:

Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SAI)Menteri Keuangan menyusun LKPP

Kewenangan MenkeuPresiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f)Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d)Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

Kewenangan Menkeu (Lanj.)Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPRESIDENPemegang kekuasaan PKNMENTERIPENGGUNAANGGARANMENTERIPENGGUNAANGGARANMENTERI KEUANGANPENGGUNAANGGARANMENTERI KEUANGANSELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN DAN PENGGUNA ANGGARANBAPP)UTANG DAN HIBAHPENERUSANPINJAMANINVESTASISUBSIDIBELANJA LAIN-LAINTRANSFERKE DAERAHBADAN LAINNYATRANSAKSIKHUSUSKAS NEGARAASET NEGARA

Pengelolaan FungsiBendahara Umum NegaraUA-BUN-PPh Migas-PNBP Migas danPNBP Migas Lainnya-Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non-Perbankan

Lender vs BUMN/ Pemda(Utang) (Piutang)

KERANGKA UMUM SAPPUtang yang diteruspinjamkanPiutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)SA-TK

HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINRKA-K/LSIMAK-BMNSAKSA-BUNBagan Akun Standar

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUNKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAPROSES AKUNTANSI SAPPGL SA-BUNASET(SIMAK-BMN)DJKNBudget(APBN)RKA-K/LDIPAGL SAIGL SAPPLKK/LLKBUNLKPPTransaksiPersediaanAnggaranTransaksiAsetTransaksiRealisasiTransaksiPiutangSIMAK-BMNSAKTransaksiLainnyaTransaksiBLUSAUPSA-IPSA-PPSA-BUNSA-TDSA-BSBLSA-BLTransaksi Realisasi, Anggaran dan Non AnggaranMENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKALSiAPSAKUNSAUBPKSA-TK

KERANGKA SA-BUN

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain; 7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan8. Akuntansi Badan Lainnya (A-BL).Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri dari:

Unit Organisasi SABUN

MEKANISME PELAPORAN SA-BUN

Unit Organisasi SABUN1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Akuntansi PusatKPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah. Dit.PKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) PusatKanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).Dit.APK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Utang/Hibah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum NegaraInvestasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum NegaraPenerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (UAPBUN-DJPBN);Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Khusus (UAPBUN-TK);Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

1SISTEM AKUNTANSI PUSAT (SiAP)

LAPORAN SiAPSistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN;Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

Unit Pemroses Data SiAPKPPN selaku UAKBUN-D ;Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN;Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (DPKN) selaku UAKBUN-P;Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) selaku UABUN .

BAGAN ARUS SiAP

Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat KPPN, Kanwil maupun Dit. PKNLaporan Keuangan semester dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala KPPN, Kepala Kanwil, serta Direktur PKN.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah disusun DAPK selaku UABUN ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan disampaikan kepada Presiden. Penyampaian LKPP kepada Presiden disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN

2SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN HIBAH (SA-UP)

Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;Laporan Realisasi Penerimaan Hibah;Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang;Neraca;Catatan atas Laporan Keuangan;Laporan Posisi Utang (managerial report).LAPORAN SA-UP

SA-UP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Unit Pemroses Data SA-UP

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PU selaku kepala UAPBUN DJPU

3SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH (SA-IP)

Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;Neraca;Catatan atas Laporan Keuangan;Laporan Investasi Pemerintah (managerial report).LAPORAN SA-IP

SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)Unit Pemroses Data SA-IP

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal KN selaku kepala UAPBUN DJKN.

4SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN (SA-PP)

LAPORAN SA-PPLaporan Realisasi Penerusan Pinjaman;Neraca;Catatan atas Laporan Keuangan.

SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit.PPP)Unit Pemroses Data SA-PP

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur PPP selaku kepala UAPBUN Dit.PPP Dit.PPP melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q DPKN setiap triwulan

5Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)

LAPORAN SA-TDLaporan Realisasi Transfer ke Daerah;Neraca.Catatan atas Laporan Keuangan.Laporan Keuangan disajikan setiap bulan

SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Unit Pemroses Data SA-TD

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal DJPK selaku kepala UAPBUN DJPK DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN dan DPKN setiap bulan.

6SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN (SA-BSBL)

Laporan Realisasi Anggaran;Neraca;Catatan atas Laporan Keuangan.LAPORAN SA-BSBL

SA-BSBL tingkat UAPA dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Unit Pemroses Data SA-BSBL

DJA mengirimkan laporan keuangan beserta ADK kepada Dit.APK setiap semester dan tahunan.Pengiriman Laporan Keuangan ke Dit.APK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku kepala UAPBUN DJA DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN/Dit.PKN setiap bulan

7SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS (SA-TK)

Laporan Realisasi Anggaran;Neraca;Catatan atas Laporan Keuangan.LAPORAN SA-TK

Akuntansi -Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri KeuanganUnit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan memproses data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.Unit Pemroses Data SA-TK

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN TK. Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN Dit.PKN setiap triwulan.

8AKUNTANSI BADAN LAINNYA (A-BL)

Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses akuntansi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan badan lainnya tersebut ke dalam LKPP.Unit Pemroses Data SA-BL

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN BL.

******************************************