Upload
ambara-sugama
View
752
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
salah satu topik dalam SAPP
Citation preview
LOGO
Pengurangan Jumlah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)dan Pembentukan
& KOORDINATOR UAPPA-WBIDANG (PEMBINAAN) AKUNTANSI DAN PELAPORAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
APRIL 2013
DALAM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
POKOK BAHASAN
Dasar hukum dan definisi1
2
Analisis 3
Permasalahan & hipotesis
4
5
Kesimpulan
Saran
UAPPA-W &KOORDINATORUAPPA-W
DASAR HUKUM
PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sisten Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L)
PENGERTIAN UAI dan UAKPA
UAI : Unit Akuntansi Instansi, organisasi K/L yang bersifat fungsional, yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan
UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi tingkat satuan kerja
DEFINISI UAPPA-W
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah :
UAI yang melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
JENIS UAPPA-W
TP
KORWIL
UAPPAW
KANWIL
UB
DEKON
Berdasarkan KarakteristikSatker yang
mendapatkan dana APBN dari K/L
POSISI UAPPA-W DALAM SAPP
Konsolidasi LK dr UAPPA E1
Konsolidasi LK dr UAPPA-WUAKPA PUSAT/DK/TP/UB
Konsolidasi LK dr UAKPA
Penyusunan LK
LK tk K/L (UAPA)
LK tk Eselon 1 (UAPPA E1)
LK tk Wilayah (UAPPA-W)
LK tk Satker (UAKPA)
PENGERTIAN KOORDINATOR UAPPA-W
UAI yang melakukan proses penggabungan LK
yang berasal dari UAPPA-W DK/TP/UB
Hanya ada dalam Pelaksanaan Dana DK/TP/UB
Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) di Pemprov/Kota/Kabupaten
Definisi KoordinatorUAPPA-W
UAKPAdekon
UAKPAdekon
UAKPAdekon
UAKPAdekon
UAKPAdekon
UAPPA-Wdekon
UAPPA-Wdekon
UAPPA-Wdekon
KoordinatorUAPPA-W Dekon
Tk. Gubernur
Laporan
Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C
Dinas A Dinas B Dinas C
UAKPAdekon
Satker APBN di Dinas A
Rekonsiliasi &Penyampaian LK
KANWIL DJPBN
KOORDINATOR UAPPA-W DEKONSENTRASI
ADK/Laporan ADK/Laporan ADK/Laporan
UAKPATP
UAKPATP
UAKPATP
UAKPATP
UAKPATP
UAPPA-WTP
UAPPA-WTP
UAPPA-WTP
KoordinatorUAPPA-W TP
Tk. Gubernur/Waliko/Bupati
ADK/Laporan
Laporan
Dinas A Dinas B Dinas C
UAKPATP
Rekonsiliasi &Penyampaian LK
KANWIL DJPBN
Satker APBN di Dinas A Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C
KOORDINATOR UAPPA-W TP/UB
ADK/Laporan ADK/Laporan
PERMASALAHAN
1
Besarnya jumlah UAPPA-W yang menjadi mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2013
2
Perlunya dibentuk koordinator UAPPA-W DK/TP/UB
KD/KP:117DK/ TP/UB : 256
MENGAPA JUMLAH UAPPA-W PERLU DIPERKECIL?
Dapat memperlambat proses rekonsiliasi /konfirmasi tingkat wilayah
JUMLAHUAPPA-W YG
BESAR
Dapat memperlambat proses konsolidasi LK K/L tingkat wilayah
HIPOTESIS
Jumlah UAPPA-W yang besar disebabkan oleh UAPPA-W dibentuk berdasarkan persamaan BA, Eselon 1 dan Kewenangan.
Aturan yang ada tidak mewajibkan penentuan UAPPA-W berdasarkan kreteria tersebut.
Penyederhanaan dapat dilakukan dengan membentuk UAPPA-W terutama di SKPD Provinsi penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
ANALISIS ATAS DASAR HUKUM UAPPA-W (1)
Jenis UAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
KANWIL
Ps 19 (2) : utk pelaksanaan SAK, K/L membentuk UA :
a.l. UAPPA-W
pasal 4 (1) b : K/L wajib membentuk ..UAPPA/B-W pada
tingkat kantor wilayah
KORWIL
pasal 4 (2) :K/L yang mempunyai unit vertikal di
daerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib
membentuk UAPPA-W dan UAPPB-W dengan menunjuk
salah satu satker sebagai UAPPA-W dan UAPPB-W
ANALISIS ATAS DASAR HUKUM UAPPA-W (2)
Jenis UAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
DK
Pasal 25 (3) & (4) :....Gubernur dapat membentuk UAPPA-W
Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi; Penanggung jawab Kadis
Provinsi
Pasal 4 (3) :K/L menetapkan Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai UAPPA-W dan UAPPB-
W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama
atas usulan Kepala DaerahTP
Pasal 29 ayat (3) &(4) : ...Kepala Daerah dapat
membentuk UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan pada
setiap Dinas Pemerintah Daerah
UB N/A
ANALISIS ATAS DASAR HUKUM KOORDINATOR UAPPA-W
Jenis KoordinatorUAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
DK
Pasal 25 ayat (5) :Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W
Dekonsentrasi
Pasal 4 ayat (4) :Gubernur menugaskan dan
menetapkan kepala SKPKD provinsi sebagai koordinator UAPPA-W DK
berdasarkan SK
TP
Pasal 29 ayat (5) Pemerintah Daerah
merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan
...kepala daerah menugaskan SKPKD provinsi/kabupaten/kota sebagai
koordinator UAPPA-W TP
UB N/AKoordinator UAPPA-W UB ditunjuk dan ditetapkan bersama oleh Gubernur dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
ANALISIS
Tidak ada pasal dalam PMK 171/PMK.05/2007 dan Perdirjen PBN 55/PB/2012 yang mengharuskan pembentukan UAPPA-W per BA dan per- E1.
Lampiran Perdirjen PBN 55/PB/2012 khususnya form/contoh CaLK untuk UAPPA-W memungkinkan suatu UAPPA-W membawahi UAKPA dengan jenis kewenangan yang berbeda-bedaContoh : BPTP Riau yang ditunjuk sebagai UAPPA-W BA 018 di Provinsi Riau
ANALISIS
Untuk instansi vertikal yang mendapatkan dana dari beberapa eselon 1 yang berbeda dapat dianggap satu UAPPA-W. Karena kenyataannya petugas SAPPA-W-nya hanya satu orang. Contoh: Kanwil Kemenang dan Perwakilan BPK
Pada setiap SKPD Provinsi yang mendapatkan dana DK dan/atau TP dapat dibentuk satu UAPPA-W dengan petugas dari staf subbag umum SKPD (staf PPK-SKPD)
Pada setiap SKPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana TP dan/atau UB dapat dibentuk satu UAPPA-W
ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W 2013
Jenis UAPPA-W
PER BA/E1/KEWENANGAN
YG SAMA
SETELAH PENYESUAIAN
KD/KP*) 117 100
DK/TP/UB 256 149
*) tidak termasuk Dephan BA(012)
ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W DK/TP/UB
SKPDPER
BA/E1/KEWENANGAN YG SAMA
SETELAH PENYESUAIAN
Provinsi 166 62
KAB/KOTA 90 87
JML 256 149
JUMLAH UAPPA-W DK/TP/UB SEBELUM DAN SETELAH PENYESUAIAN
No BA SEBELUM SETELAH SKPD PROV SKPD KAB/KOT SKPD PROV SKPD KAB/KOT1 010 21 18 17 182 018 37 24 7 233 019 3 0 2 04 020 2 0 2 05 023 6 0 2 06 024 12 19 2 197 026 11 18 2 178 027 12 0 2 09 029 10 0 3 010 032 21 9 3 811 033 5 2 2 212 040 7 0 2 013 043 3 0 2 014 044 2 0 2 015 055 2 0 2 016 057 2 0 2 017 065 2 0 2 018 087 2 0 2 019 090 4 0 2 020 092 2 0 2 0 JUMLAH 166 90 62 87
KESIMPULAN
1 2 3 4
UAPPA-WditetapkanPer-BAoleh SK K/L
UAPPA-Wtidak wajib dibentuk untuk E1 dan/atau Kewenanganyg sama
Pembentukan UAPPA-WDK/TP di SKPD Pemprov, menurunkan jml UAPPA-W scr signifikan
Koordinator UAPPA-W DK/TP/UB perlu dibentuk di setiap SKPKD pemprov/kab/kota
SARAN
Saran 1Saran 1 Saran 2Saran 2 Saran 3Saran 3
Menyampaikan pemberitahuan kepada SKPD Provinsi utk Pembentukan UAPPA-W DK/TP
Menyampaikan Pemberitahuan Kepada SKPKDdi Provinsi/Kab/Kota utkMembentukKoordinator UAPPA-W DK/TP/UB
LOGO
Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan PelaporanKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
ATAS PERHATIAN IBU DAN BAPAK, MOHON MASUKANNYA