Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) basis akrual

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) basis akrual Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/PMK.05/2013Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB Kemenkeu (2014)

Pokok BahasanLatar BelakangRuang Lingkup, Tujuan, Kharakteristik, Kerangka, dan Gambaran Umum Keluaran SAPPSistem Akuntansi Bendahara Umum NegaraSistem Akuntansi InstansiRekonsiliasi DataReviu atas Laporan KeuanganPernyataan Tanggung JawabPengenaan SanksiKetentuan Peralihan

Latar Belakang

Latar BelakangUU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPasal 32 ayat (1), bahwa laporan pertanggungjawaban APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahanPasal 36 ayat (1), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja negaraUU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 51 ayat (3), bahwa penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan negara disusun dan disajikan sesuai dengan SAPPasal 70 ayat (2), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja negara

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAPPasal 4 ayat (1), bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrualPasal 6 ayat (1) dan (2), bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mengacu pada SAP berbasis akrual yang selanjutnya diatur dalam PMK

Ruang Lingkup, Tujuan Kharakteristik, Kerangka, dan Struktur SAPP

Ruang Lingkup SAPPSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP ) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah PusatSAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari 7 jenis utama Laporan Keuangan. SAPP dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)LRALPSALNeracaLOLAKLPECaLK

LKPP = LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK7

Ruang Lingkup SAPPSAPP wajib diselengarakan oleh:Seluruh unit organisasi pada Pemerintah PusatUnit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBNUnit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP:Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBDBUMNBUMD

Tujuan SAPPMenjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinyaMenyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitasMenyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhanMenyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien1234

Kharakteristik SAPPBasis AkuntansiLaporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual. Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kasSistem Pembukuan BerpasanganUntuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan tunggal)Desentralisasi Pelaksanaan AnggaranPembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjangBagan Akun StandarKodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan dalam penganggaran dan pertanggungjawaban Standar Akuntansi PemerintahanPanduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi keuangan

Kerangka Umum SAPP

Kerangaka Umum SAPP (lanjutan)SA-BUNSiAPSAUPSIKUBAHSAIPSAPPPSATDSABSSABLSATKSAPBLSistem Akt. PusatSistem Akt. Utang PemerintahSistem Akt. HibahSistem Akt. Investasi PemerintahSistem Akt. Penerusan Pinjaman PemerintahSistem Akt. Transaksi ke DaerahSistem Akt. Belanja SubsidiSistem Akt. Belanja Lain-LainSistem Akt. Transaksi KhususSistem Akt. & Pelaporan Badan Lainnya

Kerangaka Umum SAPP (lanjutan)SAIUnit Akuntansi dan Pelaporan KeuanganUnit Akuntansi dan Pelaporan BarangPembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas

Gambaran Umum Keluaran SAPP

SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)

GL SA-BUNGL SAIGL SAPPAnggaranTransaksiBMNTransaksiRealisasiTransaksiAkrualUnit Akt & Pelap BarangUnit Akt & Pelap KeuanganTransaksiLainnyaTransaksiBLUBPKAnggaranTransaksiRealisasiTransaksiAkrualTransaksiNon AnggaranTransaksiLainnyaTransaksiKhususUnit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUNLKPPLK K/LLK BUNMenteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara(SA-BUN)

Struktur SA-BUNSA-BUNSiAPUnit Akuntansi secara berjenjang:UAPBUN AP = DJPBN c.q Dit PKNUAKBUN Pusat = Dit PKN-DJPBUAKKBUN Kanwil = Kanwil DJPBUAKBUN Daerah = KPPNsebagai pengelola kassebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUNUAPBUN Pengelola Utang DJPUUAPBUN Pengelola Hibah DJPUUAPBUN Belanja Subsidi DJAUAPBUN Belanja Lain-lain DJAUAPBUN Pengel Penerusan Pinjaman Dit SMI - DJPBUAPBUN Pengel Investasi Pemerintah DJKNUAPBUN Pengel Transfer ke Daerah DJPKUAPBUN Transaksi Khusus BKF / DJA / DJKN / DJPBUAPBUN Badan Lainnya DJPBUABUN Konsolidasi LK-BUN Dit APK - DJPB

Bisnis Proses Akuntansi pada Subsistem SA-BUNPembahasan Khusus pada Kesempatan dan Sesi BerbedaPeminat dan Audiens Khusus

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

S A IProsedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup K/L yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan

FormulirDokumen SumberJurnalBuku BesarBuku PembantuLaporan

LRALOLPENeracaCaLK

Struktur SAIDiselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga menggunakan Sistem Aplikasi TerintegrasiSAIAkuntansi dan PelaporanKeuanganAkuntansi dan PelaporanBarang Milik NegaraKELUARANLaporan Keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga

Gambaran Proses AkuntansiPada Entitas Akuntansi

SISTEM AKUNTANSI

Dokumen Sumber TransaksiProses Akuntansi- Analisis Transaksi- Jurnal / Entries- Posting- LRA- LO LPE Neraca- CaLK

RelevanAndalDpt dibandingkanDpt dipahamiInputProcessOutputFormulasiProsedurTransaksiBaganAkunStandarPengaturanKelembagaanHardwareDan SoftwarePersonilTerampil22

Standar Akuntansi

22

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan BMN dalam SAI

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-ES1)UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG(UAPB)UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANGESELON I (UAPPB-ES1)UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W)UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG(UAKPB)LRAKejadianTransaksiDok SumberSAKTILOLPENeracaCaLK

BLUUAPPA-E1UAPAUAPPA-WUAKPAUAPBUAPPB-E1UAPPB-WUAKPBKPKNL KANWILDJKN DJKNKPPN KANWILDJPBNDJPBNMEKANISME PELAPORAN SAI

opsional

opsionalUAKPAKPPN

25KoordinatorDK/TP

Proses Bisnis Unit AkuntansiVerifikasi dan validasi elemen elemen dokumen sumberPerekamanVerifikasi hasil perekaman dengan dokumen sumberPostingRekonsiliasiPengiriman data dan laporan keuanganUAKPAPenerimaan data dan laporan keuanganVerifikasi data dan laporan keuanganRekonsiliasiAnalisa hardcopy dan softcopyPenggabungan data dan Laporan KeuanganPengiriman data dan laporan keuanganUAPPAWUAPPAES1UAPA

Verifikasi dokumen sumber bertujuan:untuk memastikan bahwa dokumen sumber transaksi laporan keuangan yang akan diproses telah lengkap sesuai dengan ketentuan;untuk memastikan bahwa elemen-elemen data pada dokumen sumber transaksi laporan keuangan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Verifikasi hasil perekeman bertujuan:Untuk memastikan bahwa data elektronik hasil perekaman dan tayang di layar aplikasi komputer sudah sesuai data informasinya dengan dokumen fisiknya;Untuk memastikan bahwa ADK kirim Barang Milik Negara dari UAKPB hasil proses aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) sudah diterima di aplikasi SAKPA pada tingkat UAKPA sebagai penggabungan jurnal dan buku besar aset tetap dan persediaan;

Kegiatan rekonsiliasi adalah analisis terhadap hasil proses pencatatan/perekaman transaksi laporan keuangan dengan menggunakan berbagai program aplikasi komputer yang berbeda untuk memastikan bahwa nilai yang disajikan tetap sama dan benar.26

Jenis dan Periode PelaporanJenis PelaporanHasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputerLaporan Keuangan Lengkap(Selalu disertai dengan ADK)Periode PelaporanBulananTriwulananSemesteranTahunanLaporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusun lengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan Laporan Pendukungnya

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Jenis dan Periode Pelaporan. (lanjt.)

Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi DataRekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang samaMeyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan TUJUANKELUARANBerita Acara Rekonsiliasi

Macam Pelaksanaan RekonsiliasiRekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna BarangRekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan SatkerRekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUNRekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola BarangRekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang

FormatLaporan Keuangan

UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUALLaporan Keuangan Berbasis Akrual

Laporan Realisasi AnggaranPengertian dan TujuanLaporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.Struktur dan IsiPendapatan-LRABelanja

Illustrasi Format LRA

NERACAPengertian dan Tujuanlaporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentuStruktur dan IsiKas dan setara kasInvestasi jangka pendekPiutang pajak dan bukan pajakPersediaanInvestasi jangka panjangAset tetapKewajiban jangka pendekKewajiban jangka panjang Ekuitas.

Illustrasi Format NERACAUraian20X220X3ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Kas di Bendahara Penerimaan Kas pada Badan Layanan Umum Piutang PNBP/TPA/TGR/BLU/Lainnya Penyisihan Piutang PNBP/TPA/TGR/BLU/Lainnya Investasi Jangka Pendek BLU Uang Muka Belanja Persediaan Persediaan Badan Layanan Umum Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi non permanen Badan Layanan Umum Dana Bergulir Investasi permanen Badan Layanan Umum Jumlah Investasi Permanen ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Badan Layanan Umum Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset TetapPIUTANG JANGKA PANJANG TPA/TGR Penyisihan Piutang Jangka PanjangASET LAINNYA Aset Tak Berwujud/Lain-lainXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXX)XXXXXXXXX(XXX) XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XXX)XXXXXXXXX(XXX)XXXXXXJUMLAH ASETXXXX XXXX

Pos Aset

Illustrasi Format NERACAPos Kewajiban dan Ekuitas KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Pendapatan Diterima Dimuka Utang Kepada Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBANEKUITAS XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXJUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA XXXX XXXX

Laporan Operasional Pengertian dan Tujuandisusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.Struktur dan IsiPendapatan-LO Beban Surplus/Defisit dari operasiKegiatan non operasionalSurplus/Defisit sebelum Pos Luar BiasaPos Luar BiasaSurplus/Defisit-LO

SATUAN KERJALAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0URAIAN20X120X0Kenaikan/ Penurunan(%)KEGIATAN OPERASIONALPENDAPATANPendapatan PerpajakanXXX XXX XXX XXX Pendapatan Negara Bukan PajakXXX XXX XXX XXX Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX Jumlah PendapatanXXX XXX XXX XXX BEBANBeban PegawaiXXX XXX XXX XXX Beban PersediaanXXX XXX XXX XXX Beban BarangXXX XXX XXX XXX Beban JasaXXX XXX XXX XXX Beban PemeliharaanXXX XXX XXX XXX Beban Perjalanan DinasXXX XXX XXX XXX Beban Bantuan SosialXXX XXX XXX XXX Beban Penyusutan dan AmortisasiXXX XXX XXX XXX Beban HibahXXX XXX XXX XXX Beban Penyisihan Piutang Tak tertagihXXX XXX XXX XXX Jumlah BebanXXX XXX XXX XXX SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL XXX XXX XXX XXX KEGIATAN NON OPERASIONALSurplus (defisit) Penjualan Aset LancarXXX XXX XXX XXX Surplus (defisit) Penjualan Aset Non LancarXXX XXX XXX XXX Surplus (defisit) Penyelesaian Utang XXX XXX XXX XXX Surplus (defisit) Nilai TukarXXX XXX XXX XXX Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya XXX XXX XXX XXX Jumlah Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional XXX XXX XXX XXX SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASAXXX XXX XXX XXX POS LUAR BIASAPendapatan Luar BiasaXXX XXX XXX XXX Beban Luar BiasaXXX XXX XXX XXX Jumlah Pos Luar BiasaXXX XXX XXX XXX SURPLUS/ DEFISIT- LO XXX XXX XXX XXX

Illustrasi Format LO

Laporan Perubahan EkuitasPengertian dan Tujuanmenyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Struktur dan IsiEkuitas awalSurplus/defisit-LO pada periode bersangkutanKoreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.Ekuitas akhir

Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan Atas Laporan KeuanganPengertianCaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan EkuitasTujuanUntuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

Struktur dan Isi pada CaLK

Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu atas Laporan KeuanganTUJUANMeyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan KeuanganMeyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAPMeyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundangan dan SAP

Laporan KeuanganSemesteranTahunanReviu atas Laporan KeuanganPernyataan Telah DireviuPernyataan Telah DireviuPernyataan Telah DireviuSAISA-BUNSAPP

Isi PrinsipPernyataan Telah DireviuPernyataan tentang tujuan dilaksanakan reviu dan ruang lingkup hasil reviuPernyataan hasil reviu bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahandapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan terkait pelaksanaan reviu LK123Pernyataan telah mereviu laporan keuangan sesuai dengan standar reviu dan informasi tanggung jawab penyajian LK4

Format Pernyataan Telah Direviu pada LK K/L

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi PrinsipPernyataan Tanggung JawabPernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadaipernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAPdapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan123Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang menjadi tanggung jawab4

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPPA-W

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPA (K/L)

Pengenaan Sanksi

SUKSESTidak Melakukan RekonsiliasiTidak Menyampaikan Lap KeuanganUAKPA/BUAKPA/B-DekonsentrasiUAKPA/B-Tugas PembantuanUAPPA/B-WUAPPA/B-W DekonsentrasiUAPPA/B-W Tugas Pembantuan

Ancaman Sanksi AdministratifSanksi

SANKSI ADMINISTRATIFPengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPPN yang telah diajukan oleh UAKPA/Satker.Dikecualikan:SPM-LS Belanja Pegawai,SPM-Langsung kepada pihak ketiga, danSPM PengembalianPengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan, laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi

Ketentuan Peralihan

Ketentuan PeralihanEntitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang belum menerapkan SAP berbasis akrual, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 beserta peraturan pelaksanaannya, paling lama untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014

Terima Kasih

Sheet1LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR XX XXXXXXXX XXXX(DALAM RUPIAH)NoURAIANANGGARANREALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)ANGGARAN% REALISASI ANGGARAN123456APENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH1. PENERIMAAN DALAM NEGERI0000.00a.Penerimaan Perpajakan0000.00b.Penerimaan Negara Bukan Pajak0000.002. HIBAH0000.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH0000.00BBELANJABelanja Pegawai0000.00Belanja Barang0000.00Belanja Modal0000.00Pembayaran Bunga Utang0000.00Subsidi0000.00Hibah0000.00Bantuan Sosial0000.00Belanja Lain-lain0000.00JUMLAH BELANJA0000.00