SISTEM AKUNTANSISISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT

(SAPP)(SAPP)

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAH

FUNGSI MENTERI FUNGSI MENTERI KEUANGANKEUANGAN

UU Nomor 1 tahun 2004 tentang UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51:Perbendaharaan Negara pasal 51:

1.1. Menteri Keuangan selaku BUNMenteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangankeuangan (SA-BUN) (SA-BUN)

2.2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran menyelenggarakan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuanganakuntansi dan pelaporan keuangan (SAI) (SAI)

3.3. Menteri Keuangan menyusun LKPPMenteri Keuangan menyusun LKPP

Kewenangan MenkeuKewenangan Menkeu1.1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).ayat 2 huruf a).

2.2. Melaksanakan Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 (UU 17 pasal 8 huruf f)huruf f)

3.3. Menyusun Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNpertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g). (UU 17 pasal 8 huruf g).

4.4. Menetapkan Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d)pasal 7 ayat 2 huruf d)

5.5. Menempatkan uang negara dan Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)

6.6. Melakukan Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)

7.7. Melakukan Melakukan pengelolaan utang dan piutang negarapengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)ayat 2 huruf l)

8.8. Menetapkan Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negarasistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)

9.9. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)

10.10. Menunjuk pejabat Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum NegaraKuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).ayat 2 huruf s).

11.11. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannyatransaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat . (UU 1 pasal 51 ayat 1)1)

PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARANEGARA

PRESIDENPemegang kekuasaan PKN

MENTERI………PENGGUNAANGGARAN

MENTERI……PENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANPENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANSELAKU PENGELOLA FISKAL

(BUN DAN PENGGUNA ANGGARANBAPP)

UTANG DAN HIBAH

PENERUSANPINJAMAN

INVESTASISUBSIDI

BELANJA LAIN-LAIN

TRANSFERKE DAERAH

BADAN LAINNYA

TRANSAKSIKHUSUS

KAS NEGARAASET NEGARA

Pengelolaan FungsiPengelolaan FungsiBendahara Umum NegaraBendahara Umum Negara

UA-BUN

-PPh Migas-PNBP Migas dan

PNBP Migas Lainnya-Penerimaan Laba BUMN

Perbankan dan Non-Perbankan

Lender vs BUMN/ Pemda(Utang) (Piutang)

KERANGKA UMUM SAPPKERANGKA UMUM SAPP

SAPP

SAI SA-BUN

SAKSIMAK-

BMNSiAP SAUP&H SA-IP SA-PP

SAKUN SAU061,096,097,101

102099 098

SA-TD

070,071

SA-BL

Kemayoran,Bungkarno,

TMII

SA-BSBL

062,069

DJKN

Utang yang diteruspinjamkan

Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)

SA-TK

HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN

PENGAWASANPENGAWASAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAANANGGARAN

PELAKSANAANANGGARAN

PERENCANAANANGGARAN

PERENCANAANANGGARAN

SAPPSAPP

DIPADIPA

SPMSPM

SP2DSP2D

MPNMPN

APBN

RKA-K/LRKA-K/L

SIMAK-BMNSIMAK-BMNSAKSAKSA-BUNSA-BUN

Bagan Akun

Standar

Bagan Akun

Standar

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PROSES AKUNTANSI SAPPPROSES AKUNTANSI SAPP

GL SA-BUN

ASET(SIMAK-BMN)

DJKN

Budget(APBN)

RKA-K/LDIPA

GL SAI

GL SAPP

LKK/L

LKBUN

LKPP

TransaksiPersediaan

AnggaranTransaksi

AsetTransaksiRealisasi

TransaksiPiutang

SIMAK-BMN SAK

TransaksiLainnya

TransaksiBLU

SAUP SA-IP SA-PP

SA-BUN

SA-TD SA-BSBL SA-BL

Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran

MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL

SiAP

SAKUN SAU

BPK

SA-TK

SA-BUN

SiAPSA-UP

SA-IP SA-PP SA-TD SA-BSBL

SAKUN SAU

SA-TKA-BL

KERANGKAKERANGKA SA-BUN SA-BUNKERANGKAKERANGKA SA-BUN SA-BUN

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja

Lain-lain; 7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan8. Akuntansi Badan Lainnya (A-BL).

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri dari:

Unit Organisasi SABUNUnit Organisasi SABUNUABUN

UAPBUNAP

UAPBUNUP&H

UAPBUNIP

UAPBUNPP

UAPBUNTD

UAPBUNBSBL

UAPBUNTK

UAKBUN-P

UAKBUN-D

UAKBUN Dit.APK

UAPBUNBL

KANWIL Ditjen PBN

Ditjen PBN

DAPK

BPK

KPPN

DPDI DAPKDPPPDPKNDitjen PU

UNIT LAIN TERKAIT

BLN

UAKPA

UAPPA-W/Koord. Wilayah

UAPPA-E1

1

2

3 4

5

6

7

8

9

111213 UAPA/Kementerian

/Lembaga

10

Ditjen KN

MEKANISME

PELAPORAN SA-BUN

Unit Organisasi SABUNUnit Organisasi SABUN

1. 1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum NegaraUmum Negara--Akuntansi PusatAkuntansi Pusat

KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah. Daerah.

DDit.it.PKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa PKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) PusatBendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat

Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).(UAKKBUN).

DDit.it.APK sebagai Unit Akuntansi Pembantu APK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.BUN.

2.2. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah Umum Negara –Utang/Hibah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);

3.3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah Umum Negara–Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;Kekayaan Negara ;

Unit Organisasi SABUN (lanjutan)Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

4.4. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman Umum Negara–Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal PerbendaharaanPerbendaharaan (UAPBUN-DJPBN) (UAPBUN-DJPBN);;

5.5. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah Umum Negara -Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);DJPK);

Unit Organisasi SABUN (lanjutan)Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

6.6. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BNegara-Belanja Subsidi dan Belanja Lain-elanja Subsidi dan Belanja Lain-lainlain dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);Anggaran (UAPBUN-DJA);

7.7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi KhususNegara-Transaksi Khusus (UAPBUN-TK) (UAPBUN-TK);;

8.8. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).Keuangan (UAPBUN- BL).

Unit Organisasi SABUN (lanjutan)Unit Organisasi SABUN (lanjutan)

1SISTEM AKUNTANSI PUSAT

(SiAP)

LAPORAN SiAPLAPORAN SiAP

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN;KUN;

Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.Anggaran dan Neraca SAU.

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SiAPSiAP

KPPNKPPN selaku UAKBUN-D ;selaku UAKBUN-D ; Kanwil DJPBNKanwil DJPBN selaku UAKKBUN;selaku UAKKBUN; Direktorat Pengelolaan Kekayaan Direktorat Pengelolaan Kekayaan

Negara (DPKN)Negara (DPKN) selaku UAKBUN-selaku UAKBUN-PP;; Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (DAPK)Keuangan (DAPK) selaku UABUN .selaku UABUN .

KANWIL Ditjen PBN

Ditjen PBN

DAPK

BPK

KPPN

DPKN

UNIT LAIN TERKAIT

BLN

UAKPA

UAPPA-W/Koord. Wilayah

UAPPA-E1

1

2

3 4

5

6

7

8

9

111213UAPA/

Kementerian/Lembaga

10

BAGAN ARUS SiAP

Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat Laporan keuangan SiAP dicetak di tingkat KPPN, Kanwil maupun Dit. PKNKPPN, Kanwil maupun Dit. PKN

Laporan Keuangan semester dan tahunan Laporan Keuangan semester dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala KPPN, Kepala Kanwil, serta dari Kepala KPPN, Kepala Kanwil, serta Direktur PKN.Direktur PKN.

LLaporan aporan KKeuangan euangan PPemerintah emerintah PPusat (LKPP)usat (LKPP) yang telah disusun DAPK selaku UABUN yang telah disusun DAPK selaku UABUN ditandatangani oleh Menteri Keuangan ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan disampaikan kepada selaku BUN dan disampaikan kepada Presiden. Penyampaian LKPP kepada Presiden. Penyampaian LKPP kepada Presiden disertai dengan ”Pernyataan Presiden disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUNMenteri Keuangan selaku BUN

22

SISTEM AKUNTANSI UTANG SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN HIBAH PEMERINTAH DAN HIBAH

(SA-UP)(SA-UP)

1.1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Anggaran, berupa: Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan; Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan; Laporan Realisasi Penerimaan Hibah;Laporan Realisasi Penerimaan Hibah; Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Laporan Realisasi Pembayaran Bunga

Utang;Utang;

2.2. Neraca;Neraca;

3.3. Catatan atas Laporan Keuangan;Catatan atas Laporan Keuangan;

4.4. Laporan Posisi Utang (managerial report).Laporan Posisi Utang (managerial report).

LAPORAN SA-UPLAPORAN SA-UP

SASA--UP dilaksanakan oleh Direktorat UP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan UtangJenderal Pengelolaan Utang

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-UPSA-UP

Laporan Keuangan disajikan sekurang-Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. laporan keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur oleh Direktur Jenderal Jenderal PU selaku PU selaku kepala UAPBUN DJPUkepala UAPBUN DJPU

33

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH (SA-IP)PEMERINTAH (SA-IP)

Laporan Realisasi Penerimaan Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;Pembiayaan;

Laporan Realisasi Pengeluaran Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;Pembiayaan;

Neraca;Neraca; Catatan atas Laporan Keuangan;Catatan atas Laporan Keuangan; Laporan Investasi Pemerintah Laporan Investasi Pemerintah

(managerial report).(managerial report).

LAPORAN SA-IPLAPORAN SA-IP

SA-IP dilaksanakan oleh unit yang SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah pelaporan investasi pemerintah yaitu yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)(DJKN)

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-SA-IPIP

Laporan Keuangan disajikan sekurang-Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan. laporan keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur oleh Direktur Jenderal Jenderal KN selaku KN selaku kepala UAPBUN DJKN. Bentuk dan kepala UAPBUN DJKN. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.seperti tersebut di bawah ini.

44

SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN (SA-PP)PINJAMAN (SA-PP)

LAPORAN SA-PPLAPORAN SA-PP

1.1. Laporan Realisasi Penerusan Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman;Pinjaman;

2.2. Neraca;Neraca;

3.3. Catatan atas Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.Keuangan.

SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PPerbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan erbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan

Penerusan PinjamanPenerusan Pinjaman (Dit.PPP) (Dit.PPP)

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-PPSA-PP

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur PPP ditandatangani oleh Direktur PPP selaku kepala UAPBUN Dselaku kepala UAPBUN Dit.it.PPPPPP

DDit.it.PPP melakukan rekonsiliasi data PPP melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q DPKN setiap dengan DJPBN c.q DPKN setiap triwulantriwulan

55

Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi

Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah

(SA-TD) (SA-TD)

LAPORAN SA-TDLAPORAN SA-TD

1.1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;

2.2. Neraca.Neraca.

3.3. Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disajikan setiap bulan

SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jenderal Perimbangan Keuangan

(DJPK)(DJPK)

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-TDSA-TD

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur ditandatangani oleh Direktur Jenderal Jenderal DJPK selaku kepala UAPBUN DJPKDJPK selaku kepala UAPBUN DJPK

DJPK melakukan rekonsiliasi data DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN dan DPKN dengan DJPBN c.q KPPN dan DPKN setiap setiap bbulan.ulan.

66

SISTEM SISTEM AKUNTANSI BELANJA AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-

LAIN LAIN

(SA(SA--BBSBLSBL))

1.1. Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi Anggaran;

2.2. Neraca;Neraca;

3.3. Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN SA-BSBLLAPORAN SA-BSBL

SA-BSA-BSBLSBL tingkat UAPA dilaksanakan tingkat UAPA dilaksanakan oleholeh Departemen Keuangan c.q Departemen Keuangan c.q

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-BSBLSA-BSBL

DJA mengirimkan laporan keuangan DJA mengirimkan laporan keuangan beserta ADK kepada Dbeserta ADK kepada Dit.it.APK setiap APK setiap semester dan tahunan.semester dan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DDit.it.APK disertai dengan ”Pernyataan APK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku kepala oleh Direktur DJA selaku kepala UAPBUN DJAUAPBUN DJA

DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPNDJPBN c.q KPPN/Dit.PKN/Dit.PKN setiap bulan setiap bulan

77

SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUSKHUSUS (SA-TK) (SA-TK)

1.1. Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi Anggaran;

2.2. Neraca;Neraca;

3.3. Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN SA-TKLAPORAN SA-TK

Akuntansi -Transaksi khusus Akuntansi -Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri diberikan kewenangan oleh Menteri KeuanganKeuangan

Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan memproses data transaksi Keuangan memproses data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.beserta ADK kepada DAPK.

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-TKSA-TK

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN Keuangan selaku kepala UAPBUN TKTK. .

Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan melakukan oleh Menteri Keuangan melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN Drekonsiliasi data dengan DJPBN Dit.it.PKN PKN setiap triwulan.setiap triwulan.

88

AKUNTANSI BADAN LAINNYAAKUNTANSI BADAN LAINNYA

(A-BL)(A-BL)

Akuntansi Badan Lainnya Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q, Jenderal Perbendaharaan c,q, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Keuangan.

Proses akuntansi dilakukan dengan Proses akuntansi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan menggabungkan laporan keuangan badan lainnya tersebut ke dalam badan lainnya tersebut ke dalam LKPP.LKPP.

Unit Pemroses Data Unit Pemroses Data SA-BLSA-BL

Pengiriman Laporan Keuangan ke Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku kepala UAPBUN Keuangan selaku kepala UAPBUN BL. BL.