1.Inisiatif Ranperda Ketenagakerjaan

5/10/2018 1.Inisiatif Ranperda Ketenagakerjaan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/1inisiatif-ranperda-ketenagakerjaan 1/14

1

PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP

USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

KOTA BATAM

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Yang kami hormati :

• Saudara Pimpinan DPRD Kota Batam;

• Saudara Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam;

• Anggota DPRD Kota Batam;

• Unsur MUSPIDA Kota Batam atau Pejabat yang mewakili;

• Ketua BP Kawasan Batam atau Pejabat yang mewakili;

• Sekretaris Daerah Kota Batam;

• Sekretaris Dewan dan staf;

• Saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Instansi Vertikal di Lingkungan

Pemerintah Kota Batam;

• Para Undangan, Tokoh Masyarakat, LSM dan rekan-rekan wartawan serta hadirin

sekalian.

Assalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua terutama nikmat

kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada sidang paripurna hari ini. Shalawat dan

Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dan

teladan kita dalam menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penjelasan pengusul

terhadap “Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota

Batam”.



2

Para hadirin sidang Paripurna yang kami hormati,

Usulan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di

Kota Batam berangkat dari spirit visi Kota Batam yaitu “Terwujudnya Kota Batam

sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan

Perekonomian Nasional.”

Visi diatas sepatutnya mendudukan masyarakat Kota Batam sebagai subyek

pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut sudah

menjadi tugas aparatur pemerintah selaku katalisator pembangunan, pendayagunaan dan

perlindungan bagi seluruh masyarakat, lebih khusus rancangan peraturan daerah yangmengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Batam dalam ruang lingkup

hubungan industrial yang harmonis, yaitu :

1. Sebagai regulator, pemerintah perlu menyiapkan perangkat aturan, sehingga

kerjasama pemerintah dalam aspek ketenagakerjaan memiliki landasan yuridis

formal;

2. Sebagai fasilitator, pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas, seperti beban

yang timbul akibat pelatihan dan peningkatan kompetensi ketenagakerjaan;

3. Sebagai motivator, pemerintah dapat memberikan penghargaan berupa insentif

daerah kepada dunia industri yang telah memberikan tempat magang dan atau telah

terbukti memanfaatkan tenaga lokal yang kompeten, lebih dominan dilingkup

usaha mereka;

4. Sebagai mediator, pemerintah menjadi penghubung antara pencari kerja dengan

kesempatan kerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara

individu maupun kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam

aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan

masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan



3

ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa

dilihat pada besarya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya

kesempatan kerja yang tersedia.

A. Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Secara yuridis hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah sama, walaupun

secara sosial-ekonomi kedudukan antara pekerja dan pengusaha adalah berbeda. Dan

segala sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada kedua belah pihak, oleh

karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, perlu ada peraturan perundang-undangan

untuk melindungi pekerja. Peraturan mana adalah mengatur tentang hak dan kewajiban

diantara kedua belah pihak. Pengaturan ini demi terpenuhinya hak tenaga kerja agar

tidak terjadi eksploitasi dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tenaga kerja.

Hukum ketenagakerjaan menurut Imam Soepomo diartikan sebagai himpunan

peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana

seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian itu identik

dengan pengertian hukum perburuhan. Sedangkan ruang lingkup hukum

ketenagakerjaan adalah lebih luas dari pada hukum perburuhan. Hukum

ketenagakerjaan dalam arti luas tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana

pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan pengusaha, tetapi juga pekerjaan yang

dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko

sendiri.

Di Indonesia pengaturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam undang-

undang tersebut bahwa hukum ketenagakerjaan ialah himpunan peraturan mengenai

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum bekerja (pre

employement), selama bekerja (during employement), dan sesudah masa kerja (post

employement).



4

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja;

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sumber hukum ketenagakerjaan antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan

2. Norma; terdiri atas norma kerja, norma kesehatan kerja dan norma keselamatan

kerja

3. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

4. Traktat

5. Perjanjian; terdiri atas perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian

perusahaan.

Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat berupa privat maupun publik. Privat

dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan

orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan

pengusaha. Sedangkan sifat publik dari hukum ketenagakerjaan dapat dilihat dari

adanya sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang

ketenagakerjaan; dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya

standar upah (upah minimum).

Adapun disain hukum ketenagakerjaan harus mengacu kepada dua (2) hal

penting yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

2. Melindungi dan menjamin hak-hak dasar tenagakerja.

B. Persoalan Ketenagakerjaan di Kota Batam :

1. Faktor Utama : Pengaruh Hubungan Industrial.

Rincian Permasalahan :



5

1.1. Minimnya instrumen Hubungan Industrial yang memadai baik itu berupa PK

(Perjanjian Kerja), PP (Peraturan Perusahaan), dan PKB (Perjanjian Kerja

Bersama);

1.2. Peran Human Resources Development (HRD) atau pengembangan sumber

daya manusia yang lemah, antara lain : ketidak mampuan dalam

menterjemahkan UU Ketenagakerjaan dan produk Hukum lain dan

implementasinya. Diharapkan fungsi pengembangan SDM kedepan

mempunyai kompetensi atas;

a. kompetensi kebijakan perusahaan (core competencies);

b. kompetensi kepemimpinan (leadership competencies);

c. kompetensi atas fungsinya (function competencies);

d. kompetensi teknik (coaching competencies); dan

e. kompetensi perilaku (behaviour competencies atau code of conduct).

1.3. Belum optimalnya perlindungan pekerja pada aspek ekonomi, sosial dan

teknis yang memenuhi norma sebagai berikut:

a. Norma Keselamatan Kerja.

b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigienes Kesehatan Perusahaan

c. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang

berkenaan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja perempuan, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaan

masing-masing yang diakui oleh pemerintah.

d. Norma perlakuan kepada tenagakerja yang mendapat kecelakaan dan/atau

menderita penyakit akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan

rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli

warisnya berhak mendapatkan ganti rugi.

1.4. Belum efektifnya peranan dan fungsi tenaga pengawas ketenagakerjaan:

a. Masih ditemukannya pekerja atau buruh outsourcing yang ditempatkan di

semua lini perusahaan;

b. Kontrak kerja pendek yang dilakukan secara terus menerus;



6

c. Perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh outsourcing memotong upah

para pekerja atau buruhnya sendiri;

d. Pekerja outsourcing tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial

Tenagakerja (JAMSOSTEK).

e. Belum adanya pembinaan bagi pekerja outsourcing;

f. Belum terpenuhinya syarat-syarat dan/atau pelaporan perjanjian kerja

antara penyedia jasa dan pekerja atau buruhsebagaimana diatur pada

KEPMEN Nomor 101/MEN/VI/2004 tahun 2004 tentang Tata cara

Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh

g. Pembayaran upah lembur tidak sesuai dengan KEPMEN Nomor

102/MEN/VI/2004 tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah

Kerja lembur.

h. Para pekerja outsourcing tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR);

dan

i. Pengembangan keahlian yang terbatas; dan

j. Minimnya fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2. Faktor Utama: Rendahnya Kesadaran Berorganisasi.


2.1. Minimnya jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan;

2.2. Beberapa perusahaan mempersulit berdirinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2.3. Lemahnya sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh Pemerintah

kepada Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

3. Faktor Utama: Rendahnya Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).


3.1. Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

3.2. Standarisasi Alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);

3.3. Belum memadainya training tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

4. Faktor Utama: Tenaga Kerja Asing.

Rincian Permasalahan:



7

4.1. Tidak adanya pendamping bagi TKA;

4.2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak sesusai dengan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

4.3. Pentingnya melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pengguna Kartu

Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Visa On Arrival (VOA) pekerja asing yang

bekerja di Kota Batam.

5. Faktor Utama: Belum optimalnya fungsi pengawasan Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan.

Rincian Permasalahan:

5.1. Tenaga kerja di Batam kurang lebih 300 ribu orang dengan jumlah perusahaan

sebanyak 4009, namun pegawai pengawas ketenagakerjaan sebelumnya hanya

5 atau 6 orang saja, meskipun sekarang seudah berjumlahakan 21 orang;

5.2. Lemahnya dukungan dana operasional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

6. Faktor Utama: lain-lain

6.1. Pembahasan Upah Minimum Kota yang cenderung berakhir deadlock (tanpa

ada kesepakatan);

6.2. Perlu adanya Pengadilan Hubungan Industrial Khusus di Kota Batam, karena

banyaknya kasus perselisihan dan lamanya proses persidangan yang harus

dilakukan di kota lain, yaitu Tanjung Pinang.6.3. Lemahnya penegakan sanksi administratif dan/atau pidana bagi pelanggar

ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

C. Urgensi Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota Batam :

1. Landasan Filosofis :

1.1. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

1.2. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

2. Landasan Yuridis :

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang membutuhkan :

2.1. Peraturan Pemerintah

2.1.1. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan



8

dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja (psl.8 ayat

(3))

2.1.2. Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Independen (psl 18

ayat (5))

2.1.3. Bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja

nasional (psl.20 ayat (2)) à PP Nomor 71 Tahun 1991 ttg latihan

kerja

2.1.4. Perluasan kesempatan kerja dan pembentukan badan koordinasi (psl 41

ayat (4));

2.1.5. Besar Kompensasi dan penggunaannya (psl. 47 ayat (4))

2.1.6. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang

bekerja di luar hubungan kerja (psl.75 ayat (2))

2.1.7. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (psl. 87

ayat (2))

2.1.8. Penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup yang

layak, dan perlindungan pengupahan (psl.97)

2.1.9. Jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan (psl. 100 ayat (3))

2.1.10. Upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh (psl. 101

ayat (4))2.1.11. Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

(psl 107 ayat (4)) à PP Nomor 8 Tahun 2005 dan PP Nomor 46

Tahun 2008 tentangg Perubahan PP Nomor 8 Tahun 2005

2.1.12. Perubahan Penghitungan Uang Pesangon, penghitungan uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (psl.156 ayat (5))

2.2. Peraturan atau Keputusan Presiden

2.2.1 Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi

pelatihan kerja (psl.28 ayat (2))

2.2.2 Pembentukan, keanggotan, dan tata kerja lembaga produktivitas



9

nasional (psl.30 ayat (3))à Perpres No.50/2005

2.2.3 Penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja pendamping (psl.49) à Keppres Nomor

75/1995

2.2.4 Tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara

pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata

kerja Dewan Pengupahan (psl.98 ayat (4))

2.2.5 Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan (psl.178 ayat (2)) à

Perpres No.21/2010

2.3. Peraturan atau Keputusan Menteri

2.3.1 Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja

(psl.10 ayat (4))

2.3.2 Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi

pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan

Menteri (psl.12 ayat (2))

2.3.3 Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga

pelatihan kerja (psl.14 ayat (4))à KEP-149/MEN/2000

2.3.4 Lembaga akreditasi bersifat independen terdiri atas unsur masyarakat

dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri (psl.16 ayat (2))

2.3.5 Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi (psl.16 ayat (3))

2.3.6 Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian,

pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran penyelenggaraan

pelatihan kerja (psl.17 ayat (6))

2.3.7 Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah

Indonesia (psl.25 ayat (3))

2.3.8 Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud

dalam, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari

pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan



10

tertentu (psl.38 ayat (3))

2.3.9 Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam

hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (psl.42 ayat

(5))

2.3.10 Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan

tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri (psl.43 ayat

(4)).à KEP/20/III/2004

2.3.11 Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai

jabatan dan standar kompetensi yang berlaku (psl.44 ayat (2))

2.3.12 Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi

personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (psl.46 ayat (1))

2.3.13 Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan

sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri (psl 47 ayat (3))

2.3.14 Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri (psl.59 ayat (8)).

2.3.15 Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada

perusahaan lain (psl.65 ayat (5))

2.3.16 Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan

bakat dan minat (psl.71 ayat (3))à

KEP.. 115//MEN//VIIII//20042.3.17 Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan,

keselamatan, atau moral anak (psl.74 ayat (3)) à

KEP.235/MEN/2003

2.3.18 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) (waktu

kerja dan fasilitas) diatur dengan Keputusan Menteri (psl.76 ayat (5))

2.3.19 Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan

tertentu (psl.77 ayat (4))

2.3.20 Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur

(psl.78 ayat (4)).à KEP.102/MEN/VI/2004

2.3.21 Istirahat Panjang pada Perusahaan tertentu (psl.79 ayat (4)) à



11

KEP.. 51//MEN//IIV//2004

2.3.22 Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan (psl.85 ayat (4))

2.3.23 Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup

layak (psl.89 ayat (4))

2.3.24 Tata cara penangguhan pembayaran upah (psl.90 ayat (3))

2.3.25 Ketentuan mengenai struktur dan skala upah (psl.92 ayat

(3))àKEP. 9/MEN/2004

2.3.26 Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan

lembaga kerja sama bipartit (psl.106 ayat (4))

2.3.27 Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan

peraturan perusahaan (psl.115)à KEP. 48/MEN/IV/2004

2.3.28 Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan,

perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja

bersama (psl.133)à KEP. 48/MEN/IV/2004

2.3.29 Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah (psl.142 ayat (2))

2.3.30 Tata cara penyampaian laporan pengawasan ketenagakerjaan (psl.179

ayat (2))

3. Landasan Sosiologis :

3.1. Kota Batam sebagai Daerah Industri, Jasa Perdagangan, Alih Kapal, danPariwisata.

3.2. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 8,1 persen per-tahun.

3.3 Tingginya jumlah pencari kerja setiap tahunnya, sehingga perlunya adanya

program pelatihan, peningkatan dan penempatan tenagakerja lokal yang

memiliki kualitas daya saing global sebagai bagian indikator capaian indeks

pembangunan ketenagakerjaan Kota Batam

3.4. Banyaknya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Batam.



12

Hadirin sidang Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di

Kota Batam, pemerintah Kota Batam dan instansi pembina terkait perlu menyusun

perencanaan sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis dan program ketenagakerjaan

yang berkesinambungan, terutama untuk mendukung rencana pembangunan jangka

panjang nasional dan daerah. Untuk itu melalui ranperda Ketenagakerjaan diharapkan

Pemerintahan Kota Batam, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri

Tenagakerja dan Transmigrasi, bapak Muhaimin Iskandar bahwa “Perencanaan

ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan secara serius, konsisten, dan

tepat sasaran. Dengan perencanaan yang baik, maka akan tersedia tenaga kerja yang

mampu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah setempat.”

Adapun ruang lingkup pembahasan rancangan peraturan daerah tentang

ketenagakerjaan Kota Batam diusulkan meliputi tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek Pembangunan: berupa pelatihan dan pembinaan:

a. Dalam rangka peningkatan produktivitas & etos kerja.

b. Pembangunan pola hubungan industrial yang kondusif, kondisi lingkungan kerja

yang sehat, aman dan nyaman,

c. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

d. Perencanaan tenaga kerja, penduduk & ketenagakerjaan, ketersediaan lapangan

kerja, kesempatan kerja, pelatihan dan peningkatan kompetensi kerja.

2. Aspek Pengerahan dan Pendayagunaan:

a. Perencanaan tenagakerja yang sinergis antara tingkat pusat dan daerah yang

dilakukan secara serius, konsisten dan tepat sasaran, yaitu melalui ketersediaan

tenagakerja yang sesuai dengan bursa kerja di daerah.

b. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatkan tenaga kerja terampil, berkualitas

dan produktif.

c. Kejelasan jenjang karier dan kesempatan berprestasi di lingkungan kerja.

d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang meliputi



13

sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan ( Psl 9, psl 10 PERMEN No.

PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan

Ketenagakerjaan ); obyek pengawasan ketenagakerjaan; kegiatan pengawasan

ketenagakerjaan; kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; kelembagaan dan mitra

kerja pengawasan ketenagakerjaan; perizinan dan rekomendasi; dan urusan

ketenagakerjaan lainnya.

e. Dukungan dana operasional pengawasan ketenagakerjaan (pasal 15 PERMEN No.

PER.02/MEN/I/2011 tentang Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan

Ketenagakerjaan ) yaitu dari sumber APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

3. Aspek Perlindungan

:

a. Mewujudkan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang.

b. Pemenuhan hak-hak normatif yang sudah diatur dalam produk perundang-undangan

dan kebijakan nasional lainnya.

c. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang memenuhi standard kelayakan

di tempat kerja.

d. Kebebasan menyampaikan pendapat, berunding, negosiasi, mediasi, arbitrasi,

advokasi dan perlindungan hukum.

e. Pelayanan publik yang baik dan profesional (good clean government) melalui

dukungan kualitas dan kuantitas pegawai pengawas di bidang ketenagakerjaan, serta

dukungan sarana prasarana penunjang yang memadai.

Demikian penjelasan ini kami buat, dengan harapan usulan prakarsa Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Kota Batam tersebut dapat

segera dibahas dalam agenda DPRD berikutnya, melalui pembentukan panitia khusus.

Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh



14

Batam, 10 Agustus 2011

Hormat kami,

Ir. RIKY INDRAKARI

Terlampir : Pengusul

Documents

1.Inisiatif Ranperda Ketenagakerjaan