SOSIALISASI AKHIR PKP Badung-5 · 2017. 6. 6. · Tersusunya Draft Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP. PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA PEDOMAN PELAKSANAAN PERUMAHAN

20/05/2015

1

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS CIPTA KARYABIDANG PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGANJALAN RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG BALI

Engineering and Management Consultant

M A T E R I P E M B A H A S A N

I. PENDAHULUAN

II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

V. MUATAN PERDA PKP

VI. PENUTUP

LAMPIRAN RANPERDA PKP KAB. BADUNG

20/05/2015

2

I. pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1.3. TARGET DAN SASARAN KEGIATAN

1.4. OUTPUT/KELUARAN

1.5. METODOLOGI

1.6. PEMAHAMAN PKP

1.7. PENTINGNYA PERDA PKP

II . KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.2. KAJIAN AZAS/PRINSIP

2.3. KONDISI EKSISTING PKP

2.4. PERMASALAHAN PKP

20/05/2015

3

III . EVALUASI DAN ANALISIS PARATURAN

3.1. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK TEKNIS

3.2. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK ADMINISTRASI

3.3. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK YURIDIS

3.4. PENTINGNYA PERDA PKP DALAM ASPEK KELEMBAGAAN

Back NextMenu

IV . LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4 1 LANDASAN FILOSOFIS4.1. LANDASAN FILOSOFIS

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

4.3. LANDASAN YURIDIS

Back NextMenu

20/05/2015

4

V . LINGKUP MATERI PERDA PKP

5.1. KETENTUAN UMUM

5.2. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PKP

5.3 KAWASAN PRIORITAS PKP

5.4 INDIKASI PROGRAM

5.5 PENYELENGGARAAN PKP

5.6 PERAN SERTA MASYARAKAT

5.7 PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

5 8 SANKSI ADMINISTRATIF5.8 SANKSI ADMINISTRATIF

5.9 KETENTUAN PERALIHAN

5.10 KETENTUAN PENUTUP

Back NextMenu

1.1 lATAR BELAKANG

1. Sejalan dgn telah disahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentangperumahan dan kawasan permukiman, kabupaten/kota mempunyaiwewenang menyusun peraturan daerah terkait dengan bidangperumahan dan kawasan permukiman (Pasal 18 huruf b).

2. Sebagian besar muatan pengaturan yang terkandung dalamperaturan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP) l bih b if t d l h d i i t tif d k t(PKP) lebih bersifat pada masalah administratif, sedangkan muatanpengaturan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan PKP masihsangat minim. Hal tersebut, salah satunya dikarenakan sebagian besarkabupaten/kota masih menggabungkan pedoman pelaksanaan PKP kedalam Perda RTRW.

3. Diperlukan kajian akademis peraturan daerah tentang Perumahandan Kawasan Permukiman, yang muatan substansinya telahmenyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman.

PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA PEDOMAN PELAKSANAAN PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN BADUNG

4. Penyusunan kajian akademis diperlukan guna menjadi dasar yangkuat dalam menyusun Ranperda PKP untuk disahkan sebagaipedoman Pelaksanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman diKabupaten Badung, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Back NextMenu Sub Menu

20/05/2015

5

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

MAKSUD KEGIATAN :

1. Penyusunan kajian akademis sebagai landasan ilmiahdalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) PKP.

2. Sebagai petunjuk bagi konsultan perencana untuk yangmemuat masukan, asas, kriteria proses yang harus, , p y g

dipenuhi, diperhatikan dan selanjutnya diinterpretasikandalam pelaksanaan.

TUJUAN KEGIATAN :

1. Menyusun Ranperda PKP, sesuai kajian danpertimbangan akademis dan peraturan perundang-

undangan.



2. Melakukan sosialisasi Ranperda PKP di Kabupaten

Badung kepada instansi pemerintah, swasta danmasyarakat.

3. Menyempurnakan Ranperda PKP berdasarkan hasil

kegiatan sosialisasi.

1.3 TARGET/SASARAN KEGIATAN

1. Tersusunya Ranperda PKP sebagai arahan dan dasar

pedoman pelaksanaan PKP di Kabupaten Badung

2. Memperoleh masukan di dalam penyempurnaan

penyusunan Ranperda PKP di Kabupaten Badung.



20/05/2015

6

1.4 OUTPUT/KELUARAN

1. Tersusunya Kajian Akademis Ranperda PedomanPelaksanaan PKP;

2. Tersusunya Draft Ranperda Rencana Pembangunandan Pengembangan PKP.



1.5.1 PENDEKATAN PELAKSANAAN

1. PENDEKATAN NORMATIF Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan suatu

kebijakan dan strategi berdasarkan data dan informasi

yang tersedia serta mengacu pada produk peraturan dan

perundangan yang terkait dengan substansi penyusunan

Ranperda Bidang PKP.

2. PENDEKATAN FASILITATIF Pendekatan dengan melibatkan seluruh pemangku 2. PENDEKATAN FASILITATIF

DAN PARTISIPATIF kepentingan yang terkait dengan pengembangan PKP,

baik di tingkat kota/kabupaten, maupun propinsi dalam

proses Penyusunan Ranperda Bidang PKP.

3. PENDEKATAN TEKNIS

AKADEMISPendekatan yang dilakukan dengan menggunakan

metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan secara

akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan

maupun teknik-teknik identifikasi, analisa, penyusunan

Ranperda Bidang PKP.



20/05/2015

7

1.5.2 METODE PENANGANAN

HASIL

AKHIRIIITAHAP

A N A L I S I SIITAHAP

PENDATAANI

KAJIAN AKADEMIS DAN

RANPERDA

KOMPILASI DATA DAN ANALISIS

1.Alur Pikir;2.Program Kerja;3.Identifikasi Permasalahan Perumahan dan

Permukiman4 Pemahaman Bidang Perumahan dan PermukimanR

SIA

PA

N

1.Mobiliasi tim kerja

2.Penyusunan Program Kerja

3.dll.

RANPERDA

RENCANA PEMBANGUNAN

DAN PENGEMBANGAN PKP

5

4

4.Pemahaman Bidang Perumahan dan Permukiman

KOMPILASI DATA

DAN

PERUMUSAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA PKP

1.Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis;

2.Ketentuan Umum

3.Materi Ranperda

PERSIAPAN

dan

PENDATAAN

3

PE

RA

TA

DATA PRIMER1.Survai lapangan2 Wawancara

1

1.Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

2.Evaluasi dan Analisi Peraturan

Perundang-undangan Terkait

3.Landasan Filosofis, Sosiologis, dan

Yuridis;

4 Jangkauan Arah Pengaturan dan

2

3.Materi Ranperda

4.Ketentuan Sanksi

5.Ketentuan Peralihan

PERUMUSAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA

PE

NG

UM

PU

LA

N D

A 2.Wawancara

DATA SEKUNDER

1.Data dari Instansi2.Studi literatur

3.Standard-standard4.Peraturan & Kebijakan

5.dll.

4.Jangkauan, Arah Pengaturan, dan

Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah.

5.Draft Perda Rencana Pembangunan

PKP



Sumber : Hasil Analisis Team Penyusun

1.6.1 TAHAPAN TERBENTUKNYA RANPERDA PKP

DASAR HUKUM Keputusan Menteri Negara Perumahan danPermukiman Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (R P 4 D)

1. Skenario penyelenggaraan pengelolaan

bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintassektoral dan lintas wilayah administratif.

2. Jabaran pengisian rencana pola ruang

kawasan permukiman dalam RTRW.

1. RP4D Provinsi;

2. RP4D Kota;

3. RP4D Kabupaten

LI NGKUP WI LAYAH RP4D

1. PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,

Lamp. D bahwa Pemprov dan PemKab/Kota bertugasmenyusun RP4D Provinsi, Kabupaten, Kota)

2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 97 Ayat (1) Huruf f tentang Rencana

Sektor.



Sumber : Hasil Analisis dan Paparan KEMENPERA ttg RP3KP Tahun 2014

UU No 1 Th 2011tentang PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 15 huruf (c)

PENYUSUNAN PERDA PKPPENYUSUNAN PERDA PKP KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

Pasal 18 huruf (b)

20/05/2015

8

1.6.2 KEDUDUKAN PEKERJAAN PKP (RP3KP)

DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERUMAHAN dan

KAWASAN PERMUKIMAN

UU 1/2011

PERENCANAAN SPASIAL

1.RTRWN (PP 26/2008)2.RTRW Provinsi3.RTRW Kab/Kota

UU 26/2007

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.RPJPN (UU 17/2007)2.RPJP Provinsi3.RPJP Kab/Kota

UU 25/2004

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektoral lainnya

1. Pasal 14 & 172. Pasal 15 & 18

Permen PU Kepmen Perkim

RP3KP/PKP1.Provinsi2.Kab/Kota

RencanaSektoralLainnya

RPJMD

RPIJM

Renstra

SKPD

Permen PU 15/2009 : Pedoman Penyus RTRW Provinsi

Permen PU 16/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kabupaten

Permen PU 17/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kota

Kepmen Perkim 09/1999 : Pedoman Penyus RP4D



Sumber : Hasil Analisis dan Paparan KEMENPERA ttg RP3KP Tahun 2014

RPKPP

RPIJM

R K P

1.6.3 SKEMA SATUAN UNIT PKP

SESUAI UU NO. 1 TAHUN 2011



Sumber : Paparan KEMENPERA ttg RP3KP Tahun 2014

20/05/2015

9

1.6.4 KEBIJAKAN BIDANG PKP

1. ARAHAN RPJPN 2005-2025

Terkait kutipan RPJP tentang zero slum :

Lampiran UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN

Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan saranapendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan

perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untukperumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk

mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

2. Visi dan Misi Dirjen Cipta Karya :

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak, produktif,berdaya saing dan berkelanjutan.

3. RP3KP BALI 2013-2033 :Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat Aman



Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman,

Nyaman, Layak, Produktif, Berjatidiri Budaya Bali, yang Didukung Layanan

infrastruktur Terpadu, Berlandaskan Tri Hita Karana menuju Bali Mandara

4. SPPIP KABUPATEN BADUNG 2010 :

Terwujudnya kawasan permukiman Kabupaten Badung berdasarkan Tri Hita Karana

1.6.5 ARAH KETERPADUAN DJCK 2015-2019

Arahan RPJMN III Bidang Cipta Karyaadalah:

1. Pemenuhan penyediaan air minum &sanitasi untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat 100% akses air

minum dan sanitasi

2. Pemenuhan kebutuhan hunian yangdilengkapi dengan prasarana dan

sarana pendukung, didukung oleh

sistem pembiayaan perumahan jangkapanjang dan berkelanjutan, efisien, dan

akuntabel kota tanpa permukimankumuh

3. Pengembangan infrastrukturperdesaan terutama untuk mendukung



perdesaan, terutama untuk mendukung

pembangunan pertanian.

20/05/2015

10

2.1 KAJIAN TEORITIS

• Perumahan kumpulan rumah sebagai bagian daripermukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yangdilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umumsebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (UU RINo. 1 Tahun 2011).

PengertianPerumahan

• Kawasan Permukiman bagian dari lingkungan hidup di luarkawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupunperdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggalatau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan (UU RI No. 1 Tahun 2011).

PengertianKawasan

Permukiman

• Perumahan dan Kawasan Permukiman satu kesatuansistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraanPengertian



y g p , p y ggperumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatankualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, sertaperan masyarakat (UU RI No. 1 Tahun 2011).

gPerumahan dan

Kawasan Permukiman

2.1 KAJIAN TEORITIS

• Prasarana kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman (UU RI No. 1 Tahun 2011).

Pengertian Prasarana

• Sarana fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, danekonomi (UU RI No. 1 Tahun 2011).

Pengertian Sarana



• Utilitas umum kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian (UU RI No. 1 Tahun2011).

Pengertian Utilitas

20/05/2015

11

2.1 KAJIAN TEORITIS

• 1. Kasiba sebidang tanah yang fisiknya telahdipersiapkan untuk pembangunan perumahan skala besar,yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebihyang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap denganlebih dahulu dilengkapi dengan jaringan utama (lokalsekunder) dan jalan lingkungan serta prasarana dalamli k i d t tKa asan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang.

• 2. Lisiba sebidang tanah yang merupakan bagian darikawasan siap bangun maupun berdiri sendiri yang telahdipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana kawasan.

• 3. Lisiba BS lisiba yang bukan merupakan bagian darikasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yangtelah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan denganfungsi-fungsi lain.

Kawasan

Skala Besar



• Bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kotauntuk menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi khususseperti industri, perbatasan, nelayan, pertambangan,pertanian, pariwisata, pelabuhan, cagar budaya, dan rawanbencana.

KawasanKhusus

2.1 KAJIAN TEORITIS

• Kawasan perumahan dan permukiman yang tidaktermasuk kategori Kawasan Skala Besar danKawasan Khusus.

Kawasan Non Skala Besar

• Kumpulan dari beberapa rumah yang didalamlingkungannya, baik yang berupa kawasan perkotaanmaupun pedesaan, terjadi interaksi sosial dimanalingkungan tersebut memiliki tingkat ekonomi, sosialdan budaya yang masih rendah dan belummemenuhi standar kelayakan lingkungan huni.

KawasanKumuh



20/05/2015

12

2.1 KAJIAN TEORITIS

• Pola permukiman Tradisional Bali secara fungsional fungsi elemenruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis, yang tercermin padakomposisi dan formasi ruang. Dari konsep Sanga Mandala yang bersifatabstrak diterjemahkan ke dalam kosep fisik, baik dalam skala rumah danperumahan (N.K. Acwin Dwijendra).

Pengertian

PolaPermukimanTradisional

Bali

• Type Bali Aga, merupakan perumahan penduduk asli Bali yang kurangdipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa.p g j

• Lokasi perumahan ini terletak di daerah pegunungan yang membentang membujur di tengah-tengah Bali, sebagian beralokasi diBali Utara dan Selatan.

• Bentuk fisik pola perumahan Bali Aga dicirikan dengan adanyajalan utama berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbukamilik komunitas dan sekaligus sebagai sumbu utama desa.

• Contoh perumahan Bali Aga : Desa Julah (di Buleleng), Tenganan, Timbrah dan Bugbug (di Karangasem).

• Type Bali Dataran, merupakan perumahan tradisional yang banyakdipengaruhi oleh Kerajaan Hindu Jawa.

• Lokasi perumahan tersebar di dataran bagian selatan Bali yang b d d k l bih b dib di k t t

Type PerumahanTradisional

Bali



berpenduduk lebih besar dibandingkan type pertama.

• Ciri utama perumahan ini adalah adanya pola perempatan jalanyang mempunyai 2 sumbu utama, sumbu pertama adalah jalan yang membujur arah Utara-Selatan yang memotong sumbu kedua berupajalan membujur Timur-Barat.

• (Parimin, 1986)

2.1 KAJIAN TEORITIS

• Berada maupun tidak berada pada peruntukkan daerahperumahan dalam RUTR atau RDTR Kota atau Kabupaten.

• Sangat kumuh seperti tidak terdapat atau sangat sedikitterdapat prasarana atau sarana dasar.

• Kepadatan penduduk diatas 500 jiwa/ha untuk kota besardan sedang dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro

KawasanKumuh DiatasTanah Legal dan sedang, dan diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro.

• Lebih dari 60% hunian tidak atau kurang layak huni denganangka penyakit akibat buruknya lingkungan permukimancukup tinggi.

• Intensitas pemasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi.

Tanah Legal (Slum)

• Perumahan kumuh yang berada pada peruntukkan bukanperumahan pada RUTR, baik merupakan kepemilikan

Kawasan



negara, perorangan, maupun badan hukum yang dihunisecara tidak sah.

• Kawasan perumahan yang tumbuh secara sporadis didaerah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), sepanjangbantaran sungai, dan dibelakang bangunan umum dalamsuatu kawasan fungsional.

KawasanKumuh DiatasTanah Tidak

Legal (Squatters)

20/05/2015

13

2.2 KAJIAN ASAS/PRINSIP

1. Ranperda PKP merupakan penjabaran lebih lanjutperaturan perundangan di atasnya yg mengatur fungsi,

persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat dan

pembinaan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuanpenutup.

2. Azas/ Prinsip yang menjadi dasar penyusunan RanperdaPKP dilandasi oleh :

a. Asas Kelayakan,

b. Azas Kenyamanan,c. Azas Pelestarian,

d. Asas Keselamatan,e. Asas Keseimbangan, dan

f. Asas Keserasian PKP dgn lingkungannya.



2.3.1 BATAS ADMINISTRASI

BATAS ADMINISTRASI

Luas : 418,52 Km²;

Koordinat:

1. 08º 14' 20” - 08º 50' 48” LS

2. 115º 05' 00” - 115º 26' 16” BT

Batas-Batas Wilayah:

1. Utara : Kab. Buleleng

2 Ti K b B li K b Gi K t D

No. Kecamatan

Luas

Wilayah

Presentase

Luas

Presentase di

Banding Luas

Ketinggian dari

Permukaan Air

Jarak ke

Denpasar

Luas Kawasan

Terbangun

2. Timur : Kab. Bangli, Kab. Gianyar, Kota Denpasar

3. Selatan : Samudera Hindia

4. Barat : Kab. Tabanan

Wilayah Kab. Badung terletak pada ketinggian 0 – 2.075 mdpl.

Luas lahan terbangun Tahun 2013 seluas 13.387 Ha (31,99%) dari luas Kab. Badung.



(Ha)(%)

1 Kuta Selatan 9.934 23,74 1,80 28 18,3 6.320 47,21

2 Kuta 1.779 4,25 0,31 27 9,6 1.585 11,84

3 Kuta Utara 3.538 8,45 0,60 65 6,6 1.750 13,07

4 Mengwi 8.200 19,59 1,46 0-350 15 1.400 10,46

5 Abiansemal 6.901 16,49 1,23 75-350 15 944 7,05

6 Petang 11.500 27,48 2,04 275-2,075 30 1.388 10,37

41.852 100,00 7,44 0-2,075 13.387 100,00

Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2014

Jumlah

(Ha) Wilayah (%) Bali (%) Laut (m) (Km)

20/05/2015

14

2.3.2 POTRET KONDISI PKP KAB.

BADUNG



2.3.3 TATA GUNA LAHAN

1.Peruntukkan lahan perumahan di Provinsi Bali seluas 8,30% (46.784 Ha) dari total luas keseluruhan

Provinsi Bali yaitu 563.666 Ha.

2.Peruntukkan lahan perumahan tertinggi terdapat di Kab. Badung, yaitu 8.217 ha.

3.Peruntukkan lahan perumahan terendah terdapat di Kab. Klungkung, yaitu 1.339ha.



Sumber : Kajian Database PKP Provinsi Bali Tahun 2014

20/05/2015

15

2.3.4 FUNGSI RUMAH

1. Rumah di Provinsi Bali sebanyak 953.726 unit,

76,73% rumah tinggal (731.785 unit) dan 23,27%

rumah campuran (221.941 unit).2. Unit rumah terbanyak berada di Kab. Badung,

yaitu 167.510 unit, 67,88% rumah tinggal (151.363

unit) dan 32.12% rumah campuran (30.783 unit).

3 Unit rumah terendah berada di Kab Klungkung yaitu3. Unit rumah terendah berada di Kab. Klungkung, yaitu

27.297 unit, 91,29% rumah tinggal (24.919 unit) dan

8,71% rumah campuran (2.378 unit).




2.3.5 TIPE RUMAH

1. Komposisi rumah terbanyak di Provinsi Bali berada di

Kab. Badung, yaitu rumah kecil 31,85% (53.352 unit),

rumah menengah 45,44% (76.116 unit), rumah besar

22,71% (38.041 unit).

2. Komposisi rumah terendah di Provinsi Bali berada di Kab.

Klungkung, yaitu rumah kecil 31,92% (8.713 unit), rumah

menengah 45,43% (12.401 unit), rumah besar 22,65%

(6 183 unit)(6.183 unit).




20/05/2015

16

2.3.6 JENIS RUMAH

1. Komposisi rumah di Provinsi Bali, yaitu permanen 94,90% (905.126 unit), semi permanen 1,62% (15.472 unit), tidak permanen 3,47% (33.128 unit).

2. Rumah permanen terbanyak berada di Kab. Badung 18,08% (163.674 unit),

terendah di Kab. Klungkung 2,98% (26.950 unit).3. Rumah semi permanen terbanyak berada di Kab. Bangli 28,70% (4.440 unit),

terendah di Kab. Klungkung 0,37% (57 unit).4 Rumah tidak permanen terbanyak berada di Kab Jembrana 34 47% (11 429 unit)4. Rumah tidak permanen terbanyak berada di Kab. Jembrana 34,47% (11.429 unit),

terendah di Kab. Gianyar 0,81% (2.68 unit).




2.3.7 JENIS FISIK RUMAH

1.Komposisi rumah di Provinsi Bali yaitu, rumah tidak panggung 953.720 unit dan rumah susun 6

unit.

2.Rumah tidak panggung terbanyak terdapat di Kab. Badung, yaitu 17,56% (367.507 unit).

3.Rumah tidak panggung terendah terdapat di Klungkung, yaitu 2,86% (27.297 unit).

4.Rumah susun terdapat di Kota. Denpasar dan Kab. Badung, yaitu masing-masing 3 unit.




20/05/2015

17

2.3.8 RUMAH LAYAK

1. Komposisi rumah di Provinsi Bali , yaitu layak 94,90% (616.956 unit), cukup layak 1,62% (257.065 unit),

tidak layak 3,47% (154.239 unit).

2. Rumah layak terbanyak berada di Kab. Badung 18,08% (163.674 unit), terendah di Kab. Klungkung

2,86% (26.950 unit).

3. Rumah cukup layak terbanyak berada di Kab. Bangli 28,70 (4.440 unit), terendah di Kab. Klungkung

0,37% (57 unit).

4. Rumah tidak layak terbanyak berada di Kab. Jembrana 34,47% (11.419 unit), terendah di Kab. Gianyar

0,81% (268 unit).




2.3.9 KONDISI FISIK RUMAH1. Rumah kondisi baik terbanyak berada di Kab. Badung 18,08%

(163,647 unit), dan terendah di Kab. Klungkung 2,98% (26.950 unit).

2. Rumah Kondisi sedang terbanyak berada di Kab. Bangli 28,70% (3.552

unit), dan terendah di Kab. Klungkung 0,37% (46 unit).

3. Rumah kondisi rusak terbanyak berada di Kab. Jembrana 27,20% (2.644

unit), dan terendah di Kab. Klungkung 0,71% (69 unit).

4. Rumah kondisi rusak berat terbanyak berada di Kab. Jembrana 34,47%

(9 135 unit) dan terendah di Kab Gianyar 0 18% (214 unit)(9.135 unit), dan terendah di Kab. Gianyar 0,18% (214 unit).




20/05/2015

18

2.3.10 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

1. Kepemilikan milik sendiri terbanyak berada di Kab. Badung 15,54% (113.706 unit), dan terendah di

Kab. Klungkung 3,41% (24.919 unit).

2. Kepemilikan kontrak terbanyak berada di Kota Denpasar 31,55% (11.273 unit), dan terendah di Kab.

Klungkung 0,66% (609 unit).

3. Kepemilikan sewa terbanyak dberada di Kota Denpasar 55,24% (60,342unit), dan terendah di Kab.

Karangasem 0%.

4. Kepemilikan bebas sewa terbanyak dberada di Kab. Buleleng 55,24% (3.506 unit), dan terendah di Kab.

Kl k 0 93% (158)Klungkung 0,93% (158).

5. Kepemilikan Dinas terbanyak dberada di Kab. Badung 57,46% (4.690 unit), dan terendah di Kab.

Klungkung 0%.

6. Kepemilikan Milik Keluarga terbanyak berada Kab. Jembrana 22,29% (11.559 unit), dan terendah di

Kab. Klungkung 2,62% (1.359 unit).




2.3.11 TITIK KUMUH

1. Provinsi Bali memiliki 128 titik kumuh.

2. Titik kumuh terbesar terdapat di Kota Denpasar

33,59% (43 titik).

3. Titik kumuh terendah terdapat di Kab. Bangli

dan Kab. Badung 5,47% (7 titik).

TITIK KUMUH




20/05/2015

19

2.3.12 PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Komposisi pengembang perumahan di Bali adalah 33,36%

developer (343.000 unit), 66,64% swadaya (685.229 unit),

perumas 4 unit dan perumahan lainnya 27 unit.

2. Perumahan Perumnas tersebar di Kab. Jembrana,

Tabanan, Badung, karangasem dan Kota Denpasar.

3. Perumahan swadaya terbanyak terdapat di Kota denpasar

158 110 nit Dan terendah di Kab paten Kl ngk ng 23 657158.110 unit. Dan terendah di Kabupaten Klungkung 23.657

unit.

4. Perumahan developer terbanyak terdapat di Kota Denpasar

70.000 unit, dan terendah di Kab. Bangli 10.000 unit.




2.4.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

1. Adanya kecenderungan perubahan fungsi perumahan yangada menjadi kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalurjalan utama;

2. Perumahan oleh pengembang banyak yang tidakterintegrasi dgn kawasan sekitar;

3. Banyaknya pengembang perumahan skala kecil dengany y p g g p gpenguasaan lahan memanjang;

4. Rendahnya fasilitas umum permukiman terutama ruangterbuka hijau publik;

5. Permasalahan yg dihadapi dlm kehidupan terkait dgnperumahan dan kawasan permukiman sebagai tempatmanusia melakukan berbagai aktivitas demi menjagakenyamanan penghuni dan lingkungan sekitarnya, harusdiselenggarakan secara tertib sesuai persyaratan teknis dan



kelaikan fungsinya sehingga perlu pengaturannya;

6. Mengapa perlu Ranperda ini, sebagai dasar pemecahanpermasalahan yg nantinya membenarkaan pelibatan daerah dlmpenyelesaian masalah perumahan dan kawasan permukiman.

20/05/2015

20

2.4.2 PERMASALAHAN UTAMA PKP



Sumber : Paparan KEMENPERA ttg RP3KP Tahun 2014

3.1 PENTINGNYA PERDA PKP DLM ASPEK TEKNIS

1. ASPEK TEKNIS, pentingnya Perda PKP adalah untuk menjamin Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah, dalam hal Pelaksanaan dan

Pengawasan.

• Pada gambar dapat dilihat beberapa potret yang memperlihatkan berbagai kondisi

terkait dengan penyelenggaraan PKP, seperti misalnya penataan permukiman kumuh,penataan kawasan perumahan dan bangunan perumahan area tebing yangpenataan kawasan perumahan dan bangunan perumahan area tebing yang

mempengaruhi aspek keselamatan.



20/05/2015

21

3.2 PENTINGNYA PERDA PKP DLM ASPEK ADMINISTRATIF

2. ASPEK ADMINISTRATIF, pentingnya Perda PKP adalah menjamin tertib

penyelenggaraan dan pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman, melalui

implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengikuti ketentuan Perda

Bangunan Gedung terkait dengan PKP.

• Contoh kasus PKP tanpa tertib administratif, maka akan terjadi pembangunan yg tidak

sesuai peruntukan, penyegelan oleh pihak berwajib.

• Contoh kasus penyelenggaraan PKP yang tertib administratif melalui IMB dan



mengikuti ketentuan Perda BG di beberapa daerah.

3.3 PENTINGNYA PERDA PKP DLM ASPEK YURIDIS

3. ASPEK YURIDIS, pentingnya Perda PKP adalah merupakan amanah dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

• Berdasarkan penjelasan umum UU-PKP disebutkan bahwa UU menjaga fungsi PKP agar dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas kehidupan orang perseorangan yang dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan huniam p , p , p , g gdan kawasan permukiman.

• Sedang pada batang tubuh, pasal 18 huruf b, pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyusun peraturan daerah terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman



20/05/2015

22

3.4 PENTINGNYA PERDA PKP DLM ASPEK KELEMBAGAAN

4. ASPEK KELEMBAGAAN, pentingnya Perda PKP adalah wujud nyata semangat otonomi daerah sesuai UU

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai amanah PP 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan maka dalam bidang perumahan pemerintah kabupaten/kota bertanggung

jawab untuk pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan.

• Atas dasar itu, Perda PKP merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Daerah untuk mendapatkan

readiness program-program dalam Bidang Pekerjaan Umum.

• Pada tabel dapat dilihat Lampiran PP 38/2007 yang menjelaskan Pembagian Urusan Pemerintahan untuk

Bidang Perumahan.



4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Rancangan Peraturan Daerah tentang PKP di Kabupaten Badungmempertimbangkan :

1. Falsafah Tri Hita Karana,

2. Masyarakat adil sejahtera dan ajeg,

3. Jiwa dan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung ,

4 Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah4. Kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafahbangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-

Undang Dasar RI 1945.



20/05/2015

23

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan daerah ini dibentuk didasarkan pada kebutuhan bagi pemerintah Kabupaten

Badung, untuk :

1. Mengantisipasi pembangunan bidang PKP yang begitu pesat di Kabupaten Badung

sehingga perlu diatur secara tertib baik tertib administrasi maupun tertib secara

teknis,

2. Meningkatkan rumah layak huni,

3 M i k tk h h t d3. Meningkatkan rumah yag sehat dan nyaman,

4. Pelestarian perumahan tradisional,

5. Pengembangan perumahan permukiman baru pada pusat-pusat pertumbuhan sesuai

dengan fungsi dan potensi kawasan,

6. Pengembangan perumahan permukiman baru yang seimbang dengan lingkungan

sekitarnya,



4.3 LANDASAN YURIDIS

a. Yang bersifat atribusi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang tentang Pembentukan

Kabupaten/Kota bersangkutan;

b Y b if t d l i

2. Permen Dalam Negeri No. 9 tahun 2009

ttg Pedoman Penyerahan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas Perumahan dan

Permukiman di Daerah;

3. Permen Negara Perumahan Rakyat No.

01/PERMEN/M/2009 ttg Acuan

Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas

Perumahan;b. Yang bersifat delegasi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

c. Yang bersifat teknis:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

H k D h

Perumahan;

4. Perda Provinsi Bali No. 16 tahun 2009

ttg Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Bali;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 26

Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Badung;

6. Peraturan Daerah Tingkat II Badung No.

3 Tahun 1992 tentang Larangan

mendirikan Bangun-bangunan di

daerah Jalur Hijau;



Hukum Daerah.

d. Yang bersifat substansial:

1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

Nomor 12 tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman dengan Hunian

Berimbang.

j ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Izin Membangun Bangunan.

8. dst...

20/05/2015

24

5.1 KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam Ranperda PKP Badung menjabarkan tentang :

1. Pengertian istilah penting dalam bidang PKP sesuai dengan kajian teoritis.

2. Kegunaan Perda PKP, sesuai dengan aspek pentingnya Perda PKP di

Kabupaten Badung.

3. Kedudukan dan Peran PKP, sesuai dengan pemahaman bidang PKP.

4 A /P i i PKP i d k ji / i i bid PKP4. Azas/Prinsip PKP, sesuai dengan kajian azas/prinsip bidang PKP.

5. Sasaran Bidang PKP, adanya kepastian hukum dalam pembangunan danpengembangan PKP di Kabupaten Badung.

6. Ruang lingkup PKP, adalah meliputi wilayah administrasi Kabupaten Badung

dan lingkup penanganan adalah bidang pembangunan dan pengembangan PKP.



5.2.1 TUJUAN PKP

No Dokumen Teknis Tujuan

1 RPJP Kab. Badung

2005-2025

Kabupaten Badung yang damai dan sejahtera berlandaskan falsafah

Tri Hita Karana.

2 RPJM Kab. Badung

2011-2015

Melangkah bersama membangun Badung berlandaskan Tri Hita

Karana Menuju masyarakat adil sejahtera dan ajeg.2011 2015

3 RTRW Kab. Badung

2009-2029

Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Badung yang seimbang, serasi dan selaras antar kegiatan dan antar

wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya,

berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

4 SPPIP Kab. Badung

2010

Terwujudnya kawasan permukiman Kabupaten Badung berdasarkan

Tri Hita Karana

5 RP3KP Provinsi Bali

2013

Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat,

Aman, Nyaman, Layak, Produktif, Berjatidiri Budaya Bali, yang



“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

Sehat, Layak, Serasi dan Selaras Berlandaskan Tri Hita Karana”

TUJUAN

2013Didukung Layanan infrastruktur Terpadu, Berlandaskan Tri Hita Karana

menuju Bali Mandara

20/05/2015

25

5.2.2 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PKP

TUJUAN VALUE KEBIJAKAN

Mewujudkan Perumahan dan

Kawasan

Permukiman yang

Sehat, dan Layak 1. Pengembangan perumahan dan permukiman yang

sehat, layak huni, dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat ,

2. Peningkatan akses perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendahy gSehat, Layak, Serasi

dan Selaras

Berlandaskan Tri Hita Karana

berpenghasilan rendah

Serasi dan

Selaras

3. Pengembangan perumahan permukiman baru

pada pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan fungsi dan potensi kawasan,

4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan

dan pengendalian pembangunan perumahan, permukiman dan infrastruktur,

5. Mewujudkan sarana prasarana perumahan dan

permukiman yang utuh dengan sistem yang terpadu sesuai dengan kebutuhan berkualitas dan



terpadu sesuai dengan kebutuhan , berkualitas dan

merata

Berlandaskan

pada Falsafah Tri Hita Karana

6. Peningkatan kualitas tata lingkungan dan tata

bangunan yang harmonis dan berkarakter budaya Bali.

5.2.3 STRATEGI DAN PROGRAM STRATEGIS PKP

KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM STRATEGIS

1. Pengembangan

Perumahan dan

Permukiman

yang aman,

layak huni, dan

bebas kumuh

1.1 Mengembangkan mitigasi dan adaptasi

potensi bencana di kawasan permukiman

a. Pengembangan pemetaan kawasan rawan bencana

b. Pengembangan, pemeliharaan dan penyebaran sistem peringatan dini terhadap bahaya bencana

c. Pengembangan titik dan jalur evakuasi pada kawasan permukiman rawan bencana

d. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, sosialisasi dan pelatihan mitigasi

bagi semua

golongan

masyarakat

1.2 Meningkatkan kualitas permukiman kumuh dan permukiman bagi MBR

a. Penyusunan rencana tindak permukiman kumuh

b. Peremajaan kawasan permukiman kumuh

c. Penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan kumuh

1.3 Meningkatkan kualitas dan kelengkapan

sarana dan fasilitas

sosial ekonomi kawasan permukiman

a. Penyediaan fasilitas pasar desa atau pasar temporer sesuai ketentuan zonasi

b. Pendampingan koperasi, lembaga keuangan mikro dan unit usaha ekonomi

c. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi kawasan permukiman

1.4 Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

a. Mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan partisipasi masyarakat



dan sehat (PHBS)1.5 Mengembangkan

kawasan permukiman

yang layak dan

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah

a. Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan-kawasan perumahan bagi MBR

b. Penyediaan cadangan mendesak bidang perkim pada lokasi pasca bencana / konflik sosial

c. Pengembangan infrastruktur permukiman untuk mendukungP2KP

20/05/2015

26



2. Peningkatan

akses

perumahan

bagi

masyarakat

berpenghasilan

2.1 Meningkatkan

pemberdayaan masyarakat

dalam penyediaan

sumberdaya dalam

pembangunan dan

pemeliharaan lingkungan

h d

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam

penyediaan sumberdaya dalam

pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman

berpenghasilan

rendahperumahan dan permukiman

2.2 Meningkatkan keterlibatan

perbankan dan koperasi

dalam kapasitas penyediaan

kredit pemilikan rumah (KPR)

a. Fasilitas KPR khususnya kepeda masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

2.3 Meningkatkan failitasi dan

subsidi penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR)

a. Program subsidi pemerintah

b. Program bedah rumah

2 4 Meningkatkan partisipasi a Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat



2.4 Meningkatkan partisipasi

masyarakat dan dunia

usaha dalam

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

a. Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-P2KP

b. Fasilitasi pengembangan kawasan permukiman yang bertumpu pada kelompok



3. Pengembangan

perumahan

permukiman

baru pada

pusat-pusat

pertumbuhan

3.1 Mengantisipasi alih

fungsi lahan

pertanian ke

permukiman di wilayah hijau

a. Penerapan tindakan pengendalian, penertiban, dan

sanksi kepada bangunan perumahan yang berada di wilayah hijau

b. Penerapan disinsentif melalui pencabutan pasokan

pelayanan sarana dan prasarana permukiman bagi perumahan yang berada di wilayah hijau.

3 2 M di k RTH P b i i tif b i bpertumbuhan

sesuai dengan

fungsi dan

potensi

kawasan

3.2 Menyediakan RTH

Publik pada

pengembangan permukiman

a. Pemberian insentif bagi pengembang yang mampu

menyediakan RTH pada kawasan permukiman yang dibangun

3.3 Menyediakan fasum

dan fasos pada

pengembangan permukiman baru

a. Penerapan aturan untuk menyediakan lahan fasum dan fasos bagi pengembangan permukiman baru

b. Subsidi bagi pembangunan fasum dan fasos di kawasan pengembangan permukiman baru

3.4 Mengembangkan

kawasan

permukiman yang

a. Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan-kawasan perumahan bagi MBR

b Penyediaan cadangan mendesak bidang perkim



permukiman yang

layak dan terjangkau

bagi masyarakat

berpenghasilan rendah

b. Penyediaan cadangan mendesak bidang perkim pada lokasi pasca bencana / konflik sosial

c. Pengembangan infrastruktur permukiman untuk mendukung P2KP

20/05/2015

27



4. Peningkatan

kualitas

perencanaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pembangunan

perumahan,

4.1 Meningkatkan kualitas database

perumahan permukiman yang

terupdate dan akurat

a. Mengembangkan database perumahan permukiman yang ter-update dan akurat

b. Pengelokasian penganggaran penguatan database perumahan dan permukiman

c. Penguatan komponen pelaku dalam penguatan database perumahan dan

permukiman

4.2 Meningkatkan pengelolaan kualitas

administrasi kependudukan

a. Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi kependudukan di kawasan permukiman

b. Mengembangkan administrasi kependudukan online

4.3 Menyusun norma, standar, panduan

dan manual / kriteria (NSPM/K) bidang

perumahan dan permukiman

a. Penyusunan NSPK bidang perumahan dan permukiman

b. Penyusunan mekanisme insentif disinsentif

c Penyusunan NSPK jaringan jalanpermukiman

dan

infrastruktur

perumahan dan permukiman c. Penyusunan NSPK jaringan jalan

d. Penyusunan NSPK tentang air minum

e. Penyusunan NSPK tentang air limbah

f. Penyusunan NSPK untuk drainase

g. Penyusunan NSPK untuk persampahan

h. Peningkatan kapasitas SKPD terkait dalam penguasaan NSPK yang terkait bidang

masing-masing

(dilaksanakan pada saat telah tersusunnya NSPK dan setelah NSPK dievaluasi

setiap 5 tahunnya)

i. Evaluasi NSPK secara berkala

(Dilaksanakan setiap 5 tahun sekali)

4.4 Memantapkan sinkronisasi program

dan pendanaan pengembangan

infrastruktur permukiman

a. Fasilitasi pengembangan RPIJM Bidang Cipta Karya

4.5 Meningkatkan penataan, pengawasan

konstruksi dan keselamatan bangunan

a. Penyusunan rencana induk sistem pemadam kebakaran (RISPK) Kab / Kota

b Dukungan PSD pada RISPK Kab / Kota



konstruksi dan keselamatan bangunan

gedungb. Dukungan PSD pada RISPK Kab / Kota

c. Pendataan dan penyusunan harga satuan bangunan gedung negara

4.6 Meningkatkan mekanisme

pengendalian penataan ruang,

perumahan dan kawasan permukiman

a. Menolak perijinan pembangunan perumahan yang tidak sesuai peruntukan

b. Melakukan tindakan pengendalian, penertiban dan sanksi kepada bangunan

perumahan yang melanggar peruntukan atau persyarakat peruntukan

c. Mencabut pasokan pelayanan sarana dan prasarana permukiman

4.7 Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan.

a. Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-P2KP

b. Fasilitas pengembangan kawasan permukiman yang bertumpu pada kelompok



5. Mewujudkan

sarana

prasarana

perumahan

dan

permukiman

yang utuh

dengan

sistem yang

5.1 Meningkatkan kualitas

pelayanan jaringan jalan di kawasan permukiman

a. Identifikasi dan pemetaan kondisi jalan lingkungan permukiman

b. Peningkatan kualitas jalan-jalan lingkungan permukiman

c. Pembangunan baru jalan lingkungan permukiman

5.2 Meningkatkan pemerataan

pelayanan jaringan air minum ke seluruh kawasan permukiman

a. Penyusunan pra studi kelayakan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)

b. Fasilitasi kredit perbankan dalam penyediaan air minum

c. Perluasan pelayanan jaringan perpipaan air minum ke seluruh kawasan permukiman

d. Peningkatan kualitas layanan air minum

Fasilitasi pengembangan PS air minum bagi MBR

e. Identifikasi kualitas dan pengendalian air tanah

5.3 Meningkatkan kualitas a. Pengembangan strategi pengelolaan air limbahsistem yang

terpadu

sesuai

dengan

kebutuhan ,

berkualitas

dan merata

pengelolaan limbah kawasan permukiman

b. Perluasan pengembangan dan pelayanan jaringan perpipaan air limbah terpusat

c. Peningkatan jumlah pengembangan jaringan perpipaan air limbah komunal sistem sanimas

d. Pengembangan infrastruktur air limbah dengan sistem on-site

e. Pengembangan inovasi dan teknologi pengelolaan air limbah


pengelolaan persampahan kawasan permukiman

a. Pengembangan masterplan persampahan Kab / Kota

b. Penyediaan infrastruktur persampahan skala lingkungan permukiman

c. Fasilitasi pengurangan sampah terpadu melalui 3R

d. Peningkatan kualitas sistem pengelolaan akhir persampahan

e. Penataan lingkungan kawasan permukiman di sekitar TPA

f. Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi pengelolaan persampahan


pengendalian banjir dan jaringan

drainase kawasan permukiman

dan wilayah yang lebih luas

a. Pengembangan program normalisasi sungai utama

b. Penanganan drainase pada spot-spot rawan genangan dan kawasan strategis

c. Pengembangan perencanaan pembangunan sistem drainase

d. Pengembangan unit pendukung, O & P prasarana dan sarana drainase

5.6 Meningkatkan pemerataan a. Pengendalian bangunan di sekitar jaringan SUTT dan Gardu induk



g playanan energi dan kelistrikan

g g j g

b. Pengembangan jaringan listrik bawah tanah pada kawasan-kawasan strategis

5.7 Meningkatkan pemerataan jaringan telekomunikasi

a. Pengendalian bangunan di sekitar tower telekomunikasi

b. Pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah pada kawasan strategis dan jalan-jalan utama secara terpadu

5.8 Meningkatkan mekanisme dan

kapasitas pembiayaan penyediaan jaringan air minum

a. Memantapkan mekanisme alternatif pendanaan penyediaan jaringan air minum melalui memorandum program dana dekon, TP, dan APBD

5.9 Meningkatkan mekanisme dan

kapasitas pembiayaan pengelolaan persampahan

a. Melibatkan peran serta desa pekraman dan desa dalam pengelolaan sampah mandiri dan pengendalian kebersihan lingkungan

20/05/2015

28



6. Peningkatan

kualitas tata

lingkungan dan

tata bangunan

yang harmonis

dan berkarakter

budaya Bali

6.1 Merevitalisasi kawasan permukiman tradisional sebagai identitas kawasan permukiman

a. Identifikasi kawasan permukiman tradisional yang terdapat di Provinsi Bali

b. Penyusunan rencana tindak dan revitalisasi kawasan permukiman tradisional di masing-masing kab/kota

c. Pengembangan sistem insentif bagi kawasan yang tetap menjaga lingkungan permukiman tradisional

6.2 Meningkatkan kualitas tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Strategis, Kawasan Khusus dan

a. Penyusunan rencana tindak kawasan permukiman di kawasan strategis

b. Keterpaduan program pengembangan dan penguatan fungsi Kawasan heritage yang diprioritaskan pananganannya.

kawasan strategis dengan kawasan permukiman sekitarnyac. Penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan strategis

6.3 Mengembangkan RTHK pada kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan

a. Pengembangan RTH Publik berupa taman skala lingkungan perumahan, skala banjar, skala desa dan skala kawasan

b. Menata dan memelihara RTHK yang sudah adac. Pengembangan RTHK Private di setiap kapling perumahand. Penyusunan rencana tindak RTHK yang sudah ada

6.4 Mempertahankan dan meningkatkan cultural expression kawasan permukiman sebagai identitas kab/kota dan kawasan

a. Mengembangkan unit-unit usaha dan home industri kreatif yang meningkatkan perekonomian masyarakat

b. Fasilitasi penyediaan gedung serbaguna, ruang pameran workshop untuk menunjang perekonomian masyarakat

6.5 Mengendalikan tata bangunan dan tata lingkungan permukiman pada lahan sewa dan sektor informal

a. Menyusun pedoman teknis pengembangan perumahan pada lahan sewa

b Penataan bangunan dan lingkungan perumahan pada lahan sewa



lahan sewa dan sektor informal b. Penataan bangunan dan lingkungan perumahan pada lahan sewa

6.6 Meningkatkan inovasi teknologi dan bahan bangunan lokal dalam pembangunan perumahan permukiman

a. Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dan bahan

b. Pembangunan dan peningkatan pusat informasi permukiman6.7 Meningkatkan keterpaduan kantong-

kantong perumahan yang tersebar dan tidak terintegrasi dengan kawasan sekitar

a. Meningkatkan aksesibilitas transportasi kantong-kantong perumahan yang kondisinya tersebar

b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung

5.3 KAWASAN PRIORITAS PKP

Kawasan Prioritas di Kabupaten Badung, yaitu :

1. Kawasan Prioritas 1 di Kel. Tanjung Benoa, dengan karakteristik permukiman sekitar

kawasan pantai;2. Kawasan Prioritas 2 di Kel. Kuta Kedongan, dengan karakteristik permukiman

disekitar bantaran sungai;

3. Kawasan Prioritas 3 di Desa Lukluk dan Desa Dalung, dengan karakteristikpermukiman perkotaan;

4. Kawasan Prioritas 4 di Desa Cemagi dan Desa Sibang Gede, dengan karakteristik

permukiman pedesaan;

5. Kawasan Prioritas 5 di Kel. Tanjung Benoa, Kel. Benoa, Kel. Jimbaran, Desa

Kedongan, Kel. Kerobokan Kelod, dan Desa Canggu, dengan karakteristik

permukiman rawan banjir;

6. Kawasan Prioritas 6 di Desa Pelaga, Desa Belok dan Desa Petang, karakteristik

permukiman rawan longsor;

7. Kawasan Prioritas 7 di Kel. Tanjung Benoa, Kel. Benoa, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kel.

Kerobokan Kelod, Kel. Canggu, Desa Pererenan, dan Desa Cemagi, dengan

karakteristik permukiman rawan tsunami;



karakteristik permukiman rawan tsunami;

8. Kawasan Prioritas 8 di Kec. Kuta Selatan, Kec. Kuta, Kec. Kuta Utara, Kec. Mengwi,

Kec. Abiansemal, dan kec. Petang, dengan karakteristik permukiman rawan gempa;

9. Kawasan Prioritas 9 di Desa Baha, Desa Pangsan, Desa Bongkase Pertiwi, dan Desa

Sangeh, dengan karakterstik Permukiman Desa Wisata.

Sumber : Hasil Analisis dan Kajian RPKPP Kabupaten Badung

20/05/2015

29

5.5 PENYELENGGARAAN PKP

Penyelenggaraaan PKP dengan hunian berimbang bertujuan untuk :1. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana

bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu

hamparan untuk rumah sederhana;2. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai

profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman,lingkungan hunian dan kawasan permukiman;

3. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas

umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;4. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi;

dan5. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan

kawasan permukiman.



5.6 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PKP

1. Setiap orang berhak untuk:a. mendapatkan informasi terkait dengan keseluruhan aktivitas rencana pembangunan

dan pengembangan PKP;b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah daerah dalam rencana pembangunan dan

pengembangan PKP;c. berperan serta dalam proses penyelenggaraan PKP.

2. Pemberian informasi yang menjadi hak masyarakat dalam rencana pembangunan dan2. Pemberian informasi yang menjadi hak masyarakat dalam rencana pembangunan danpengembangan PKP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan PKP meliputipelayanan terhadap warga masyarakat sebagai pemilik dan/atau pengembang PKPmaupun terhadap warga masyarakat yang berperan serta dalam proses pembangunandan pengembang PKP.

4. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan PKPdilaksanakan dalam bentuk:a. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan

evaluasi kebijakan penyelenggaraan PKP;



j p y gg ;b. keikursertaan dalam kegiatan penyelenggaraan PKP melalui pengawasan sosial; danc. Pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang dalam rangka perlindungan

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5. Memberikan peluang dalam peran serta masyarakat dalam melibatkan peran serta desa

pekraman melalui majelis adat setempat.

20/05/2015

30

5.7 PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PKP

1. Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan PKP secara langsung, tidak

langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.

2. Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Pengendalian pembangunan PKP meliputi :

a. Pengendalian pada tahap pembangunan; dan

b. Pengendalian pada tahap pemanfaatan.

4 Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan4. Pengendalian pada tahap pembangunan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan

PKP yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

5. Pengendalian dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.

6. Pengendalian pada tahap pemanfaatan dilakukan dengan :

a. Pemberian insentif;

b. Pengenaan disinsentif; dan

c. Pengenaan sanksi.

7. Pemberian insentif berupa:

a. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. Pemberian kompensasi;

c. Subsidi silang;



g

d. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan

e. Kemudahan prosedur perizinan.

f. Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa :

g. Pengenaan retribusi daerah;

h. Pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;

i. Pengenaan kompensasi; dan

j. Pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini.

5.8 SANKSI ADMINISTRATIF

1. Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :a. Pembangunan dan pengembangan PKP yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; danb. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai

dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.2. Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan dan pengembangan PKP akan dilakukan

dengan pemberian sanksi administratif.3. Sanksi administratif dapat berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan pembangunan;c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;

e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;g. Pembatasan kegiatan usaha;

h. Pembekuan izin mendirikan bangunan;i. Pencabutan izin mendirikan bangunan;j. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;

k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;l. Pembekuan izin usaha;



m. Pencabutan izin usaha;

n. Pengawasan;o. Pembatalan izin;p. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;

q. Pencabutan insentif;r. Pengenaan denda administratif; dan

s. Penutupan lokasi.

20/05/2015

31

5.9 KETENTUAN PENYIDIKAN

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana.

2. Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat PNS, berwenang :a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana pelanggaran;p p gg ;b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

sanksi;

f. Mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalah hubungannya denganpemeriksaan perkara; dan



pemeriksaan perkara; dan

g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk daripenyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

5.10 KETENTUAN PIDANA

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pembangunan dan pengembangan PKP

dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



20/05/2015

32

5.11 KETENTUAN PERALIHAN

1. Permohonan izin Pembangunan dan Pengembangan PKP yang telahmasuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai

dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya.

2. Pemilik/ pengembang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belummemiliki izin Pembangunan dan Pengembangan PKP wajib mengajukan

permohonan rencana pembangunan dan pengembangan selambat lambatnyapermohonan rencana pembangunan dan pengembangan selambat-lambatnya ......( ................ ) hari setelah peraturan daerah ini dinyatakan berlaku sesuai dengan

peruntukan ruang.

3. Dalam hal PKP melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya, diatur lebihlanjut oleh Bupati.

4. Pemilik/pengembang PKP yang mengubah fungsi peruntukan yang telah memilikiizin rencana pembangunan dan pengembangan PKP wajib mengajukan

permohonan IMB baru.

5. Dalam hal PKP yang sudah memiliki izin pembangunan dan pengembangantid k i d / t tid k hi t NSPM PKP



namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan NSPM PKP

sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka pembangunan danpengembangan PKP tersebut perlu di lakukan perbaikan (retrofitting) secara

bertahap, yang di atur lebih lanjut oleh Bupati.

5.12 KETENTUAN PENUTUP

1. Pembangunan dan Pengembangan PKP berlaku selama 20 (dua puluh)tahun.

2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangandan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan

Undang-Undang Pembangunan dan Pengembangan PKP dapat ditinjau kembaliUndang Undang, Pembangunan dan Pengembangan PKP, dapat ditinjau kembalilebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



20/05/2015

33

TERIMA KASIH

Documents

SOSIALISASI AKHIR PKP Badung-5 · 2017. 6. 6. · Tersusunya Draft Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP. PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS RANPERDA PEDOMAN PELAKSANAAN PERUMAHAN