7/25/2019 127_88.pdf

1/4

MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANNomor : 127/Kpts IV/88

Tentang

PEMBERIAN HAK PENGUASAAN HUTAN KEPADA

PT. RATU MIRI

MENTERI KEHUTANAN,

Membaca: 1. Surat permohonan perusahaan PT. RATU MIRI, untuk mendapatkan Hak Pengusahaan

Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah 26/GTS-PS/X/75tanggal 26 Oktober 1975,

2.

Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor GKTG.32/1976 tanggal 26 Agustus 1976,

3.

Surat Direktur Jenderal Kehutanan Nomor 1547/DJ/I/77 tanggal 2 Juni 1977 tentangPencadangan areal Hak Pengusahaan Hutan a.n. PT. RATU MIRI,

4.

Akte Nomor 17 Tanggal 16 Mei 1975 tentang pendirian PT. RATU MIRI, yang dibuatdidepan Nyonya SUBAGIO REKSODIPURO, SH, Notaris di Jakarta, yang diubah denganAkte Nomor 19 tanggal 10 Juli 1975 oleh Notaris pengganti Nyonya Umi Sutamto, SHdi Jakarta dan telah disyahkan oleh Departemen Kehakiman dengan Surat KeputusanMenteri Kehakiman Nomor Y.A.5/191/16 tanggal 25 Maret 1975.

Menimbang: a. bahwa areal hutan yang diminta oleh pemohon tidak termasuk hutan lindung, tidaktermasuk pula suaka alam ataupun areal hutan untuk penggunaan lain,

b.

bahwa oleh karena itu atas areal hutan tersebut dapat diberikan Hak PengusahaanHutan.

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33;

2.

Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941;

3.

Undang-undang No 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

4.

Undang-undang No 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang-undang No 11 Tahun 1970;

5.

Undang-undang No 5 Tahun 1965, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

6.

Undang-undang No 6 tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negerisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 12 Tahun 1970;

7.

Undang-undang No 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentun Pokok pengelolaanlingkungan hidup:

8. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1967, tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan danIuran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 21tahun 1980;

9. Peraturan.

7/25/2019 127_88.pdf

2/4

2

9.

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970, tentang Hak Pengusahaan Hutan dan HakPemungutan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNo 18 Tahun 1975;

10.

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan;

11.

Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

12.

Keputusan Presiden No 66 tahun 1971, tentang Peningkatan Prasarana PengusahaanHutan jo Keputusan Presiden No 19 tahun 1974;

13.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 tahun 1974, tentang PembatasanPenggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

14.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 20 tahun 1975 tentang kebijaksanaan dibidang pemberian Hak Pengusahaan Hutan;

15.

Keputusan Presiedn Republik Indonesia No 35 tahun 1980 tentang Dana JaminanReboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan;

16.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 45/M tahun 1983 tentang PembentukanKabinet Pembangunan IV;

17.Keputusan Republik Indonesia No 15 tahun 1984 tentang Susunan OrganisasiDepartemen;

18.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 77 Tahun 1985 tentang PengenaanPemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan;

19.

Surat Keputusan Menteri Pertanian no 76/Kpts/EKKU/3/1969, tentang PedomanUmum Eksploitasi Hutan;

20.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 291/Kpts/Um/5/1970, tentang PenetapanAreal Kerja Pengusahaan Hutan sebagai Kawasan Hutan Produksi;

21.Surat Keputusan Menteri Pertanian No 837/Kpts/Um/11/1980, tentang criteria danTata cara Penetapan Hutan Lindung;

22.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 680/Kpts/Um/8/1981, tentang PedomanPenatagunaan Hutan Kesepakatan;

23.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No 883/Kpts/Um/8/1981, tentang Kriteria danTata-cara Penetapan Hutan Produksi;

24.

Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No KPP-88/MEN/1983,tentang Pelaksanaan Pembatasa Penggunaan TKWNAP pada sektor pertanian, Sub

Sektor Kehutanan Unit Pengusahaan Hutan;

25.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 20/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen Kehutanan;

26.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 069/Kpts-II/1984, tentang Pencabutanbeberapa Perizinan di Bidang Kehutanan;

27.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No291/Kpts-II/1986 tentang tata caraPencabutan Hak Pengusahaan Hutan;

28.Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 292/Kpts-II/1986, tentang Perubahan butir 11pada lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian No 76/Kpts/EKKU/3/1969, tentangPedoman Eksploitasi Hutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Memberikan kepada PT. RATU MIRI Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 20 (duapuluh ) tahun atas areal hutan yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Tingkat IKalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama..

7/25/2019 127_88.pdf

3/4

3

Pertama : Luas areal hutan yang diberikan dengan Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas42.000(empat puluh dua ribu) hektar, yang letaknya ditetapkan di dalam areal yangdilukiskan pada peta terlampir;

Kedua : Luas dan letak definitive dari wilayah hutan yang dibebani Hak Penguasaan hutantersebut diatas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan pengukurandan penataan batas pada areal tersebut ;

Ketiga : PT. RATU MIRI sebagai pemegang hak Pengusahaan Hutan harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1.

Membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Iuran Hasil Hutan dan Dana JaminanReboisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

Melaksanakan sendiri pengusahaan hutan meliputi, kegiatan-kegiatan: perencanaan,penanaman, dan pemeliharaan, perlindungan hutan pemungutan dan pemanfaatanhasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat melaksanakanpengusahaan hutan.

4.

Membangun industri pengolahan kayu dan atau membantu keperluan bahan bakuindustri pengolahan kayu lain.

5.

Mematuhi dan memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para petugas yang olehMenteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan dan

penelitian.6.

Memulai kegiatannya secara nyata dan sungguh-sungguh selambat-lambatnya 100 harisetelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

7.

Bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal HakPengusahaan Hutannya.

8.

Ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah setempat.

Keempat : PT. RATU MIRI sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tersebut di atas terikat olehKetentuan-ketentuan Sebagai Berikut :

1.

Hak Pengusahaan Hutan ini Tidak dapat Dipindah tangankan dalam bentuk apapunkepada Pihak Lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan,

2.

Memenuhi segala ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam lampiranSurat Keputusan ini dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi pengusahaanhutan,

3.

Kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak mengurangi berlakuknya peraturan-peraturan yang ada, sepanjang mengenai bidang kehutanan.

Kelima : 1. Apabila pemegang Hak Pengusahaan Hutan ternyata tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana tersebut pada dictum ketiga dan keempat, Menteri Kehutanan berhakmencabut Hak Pengusahaan Hutan ini.

2.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dibidang Kehutanan dikenakan sanksisesuai dengan ketentuan yang beraku.

Keenam..

7/25/2019 127_88.pdf

4/4

4

Keenam : Dengan ditetapkannya Surat keputusan ini, maka Perjanjia Pengusahaan Hutan (ForestryAgreement) tanggal 26 Januari 1980 Nomor FA/N/009/I/1980 antara DepartemenPertanian Republik Indonesia dengan PT. Ratu Miri, dinyatakan batal dan menjadi tidakberlaku lagi.

Ketujuh : Surat keputusan Hak Pengusahaan Hutan besertaLampiran-lampirannyaberlaku terhitungsejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh ) tahun kecuali apabilasebelumnya diserahkan kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yangbersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan kemudian, ataudicabut oleh Menteri Kehutanan.

DITETAPKAN DI : JAKARTAPADA TANGGAL : 21 Maret 1988

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

SOEDJARWO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.

Menko EKKUIN & Pengawasan Pembangunan,

2.

Menteri Kehakiman,

3.

Menteri Dalam Negeri,

4. Menteri Keuangan,

5.

Menteri Tenaga Kerja,

6.

Menteri Transmigrasi,

7.

Menteri Pertambangan & Energi,

8.

Menteri Pertanian,9.

Menteri Perdagangan

10.

Menteri Perindustrian,

11.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,

12.

Sekretaris Jenderal Departeman Kehutanan,

13.

Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan,

14.

Para Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Kehutanan,

15.

Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan,

16.

Direktur Jenderal Pajak,

17.Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

18.Direktur Jenderal Agraria,

19.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

20.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan,

21.Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Tengah,

22.

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi DATI I Kalimantan Tengah,

Lampiran.

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/1988/L_127_88.pdfhttp://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/1988/L_127_88.pdfhttp://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/1988/L_127_88.pdfhttp://www.dephut.go.id/INFORMASI/skep/1988/L_127_88.pdf