1.1 Wawasan Nusantara1.1 Wawasan Nusantara

1.1.1. Pengertian dan tujuan dan hubungan dengan1.1.1. Pengertian dan tujuan dan hubungan dengan ilmu lainilmu lain 1.1.2. Geopolitik dan geostrategi1.1.2. Geopolitik dan geostrategi - Wawasan benua, bahari, dirgantara- Wawasan benua, bahari, dirgantara - Posisi silang- Posisi silang 1.1.3. Historis dan yuridis formal1.1.3. Historis dan yuridis formal - Proses gagasan wawasan- Proses gagasan wawasan - Hukum laut suatu aspek wawasan nusantara- Hukum laut suatu aspek wawasan nusantara 1.1.4. Unsur wawasan nusantara1.1.4. Unsur wawasan nusantara - Wadah- Wadah - Isi- Isi - Tata laku- Tata laku

1.1 1.1 Wawasan NusantaraWawasan Nusantara

Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik indonesia Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik indonesia telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam ketetapan sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam ketetapan MPR No. IV tahun 1973.MPR No. IV tahun 1973.

Ditetapkannya Wawasan nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, Ditetapkannya Wawasan nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan terpisahkan merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.

Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara Wawasan Nusantara sebagai suatu wawasan kesatuan bangsa dan negara ini meliputi segala bidang kehidupan yakni :ini meliputi segala bidang kehidupan yakni :

1.1. PolitikPolitik2.2. EkonomiEkonomi3.3. KebudayaanKebudayaan4.4. Pertahanan dan keamananPertahanan dan keamanan

Batas Wilyah NegaraBatas Wilyah NegaraDaratanDaratanPenentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencangkup dua Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencangkup dua

negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau teraktat negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau teraktat yang dinyatakan dalam bentuk fisiknya batas-batas itu dapat berupa yang dinyatakan dalam bentuk fisiknya batas-batas itu dapat berupa batas alam (sungai, danau, pegunungan, atau lembah) dan batas buatan, batas alam (sungai, danau, pegunungan, atau lembah) dan batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri.misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri.

LautanLautanBatas wilayah lautan telah memperoleh dasar hukumnya setelah Batas wilayah lautan telah memperoleh dasar hukumnya setelah

dilaksanakannya Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 dilaksanakannya Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB.yang diselenggarakan oleh PBB.

a.a. Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritoritorial yang jaraknya setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritoritorial yang jaraknya

sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

b.b. Batas Zona BersebelahanBatas Zona Bersebelahan Sejauh 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah Sejauh 12 mil laut diluar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah

batas Zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat batas Zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. undang-undang bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.

c.c. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. melakukan kegiatan ekonomi tertentu.

d.d. Batas Landas BenuaBatas Landas Benua

Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitas, dengan kewajiban membagi keuntungan eksplorasi dan eksploitas, dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.dengan masyarakat internasional.

1.1.3. 1.1.3. Historis dan yuridis formalHistoris dan yuridis formal

Pemikiran Berdasarkan Falsafah PancasilaPemikiran Berdasarkan Falsafah Pancasila

Berdasarkan falsafah pancasila, manusia indonesia adalah makhluk ciptaan tuhan yang Berdasarkan falsafah pancasila, manusia indonesia adalah makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya.terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya.

Dengan demikian, nilai2 Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang Dengan demikian, nilai2 Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia.dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia.

Nilai2 Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional Nilai2 Pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut :sebagai berikut :

a.a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing2. (Pasal 29).Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing2. (Pasal 29).

b.b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan BeradabSila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang Bangsa Indonesia mengakui, menghargai, dan memberikan hak dan kebebasan yang

sama kepada setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM).sama kepada setiap warganya untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM). - Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa (alenia I Pembukaan UUD 45).- Hak Asasi Manusia sebagai hak segala bangsa (alenia I Pembukaan UUD 45). - Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara (Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34 - Hak Asasi Manusia sebagai hak warga negara (Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945).UUD 1945). - Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945).- Hak Asasi Manusia sebagai hak tiap-tiap penduduk (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945).

c. c. Sila Persatuan IndonesiaSila Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan Bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan

bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan, suku maupun perorangan.golongan, suku maupun perorangan.

d. d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanKebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan Bangsa Indonesia mengakui bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

e.e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaSila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya Bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya

untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing. sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing.

1.1.4. 1.1.4. Unsur Wawasan NusantaraUnsur Wawasan Nusantara Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasarKonsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasar : :1.1. WadahWadah Wadah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Wadah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah

Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. NKRI memiliki memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan budaya. NKRI memiliki memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Wadah wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Wadah dalam kehidupan bermasyarakat adlh berbagai lembaga dalam wujud dalam kehidupan bermasyarakat adlh berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politikinfrastruktur politik

2.2. IsiIsi Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita2 serta Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita2 serta

tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu :dua hal yang esensial, yaitu :

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama sertaa. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita2 dan tujuan nasionalpencapaian cita2 dan tujuan nasional b. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputib. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.semua aspek kehidupan nasional.3.3. Tata LakuTata Laku Tata laku merupakan hasil intraksi antar wadah dan isi, yang terdiri dari Tata laku merupakan hasil intraksi antar wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas

jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua kebersamaan, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.aspek kehidupan nasional.

2.1. Ketahanan Nasional2.1. Ketahanan Nasional

2.1.1. Konsep ketahanan nasional2.1.1. Konsep ketahanan nasional

- Pengertian- Pengertian

- Astagatra- Astagatra

- Sifat-sifat ketanas- Sifat-sifat ketanas

2.1.2. Hukum timbal balik antara gatra2.1.2. Hukum timbal balik antara gatra

2.1.3. Perwujudan ketanas dalam astagatra2.1.3. Perwujudan ketanas dalam astagatra

Pengertian Konsep Ketahanan NasionalPengertian Konsep Ketahanan Nasional

Konsep Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsep pengembangan Konsep Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.Nusantara.

Metode yang dikembangkan untuk Ketahanan Nasional dengan Metode yang dikembangkan untuk Ketahanan Nasional dengan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan.pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan.

KesejahteraanKesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai2 nasionalnya demi menumbuhkan dan mengembangkan nilai2 nasionalnya demi sebesar2nya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sebesar2nya kemakmuran rakyat secara adil dan merata (dikeluarkannya UU Otonomi Daerah).(dikeluarkannya UU Otonomi Daerah).

Sedangkan Sedangkan keamanan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai2 nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam nilai2 nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri (Berlakunya Hukum Internasional)negeri (Berlakunya Hukum Internasional)

Asas-asas Ketahanan NasionalAsas-asas Ketahanan Nasional

1.1. Asas Kesejahteraan dan KeamananAsas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan Keamanan merupakan asas dalam sistem Kesejahteraan dan Keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional, karena Kesejahteraan dan Keamanan Nasional kehidupan nasional, karena Kesejahteraan dan Keamanan Nasional yang dicapai merupakan tolak ukur Ketahanan Nasional.yang dicapai merupakan tolak ukur Ketahanan Nasional.

2.2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh TerpaduAsas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Sistem kehidupan nasional mencangkup segenap aspek kehidupan Sistem kehidupan nasional mencangkup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap kehidupan bangsa secara utuh, mencakup ketahanan segenap kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral).menyeluruh, dan terpadu (komprehensif integral).

3.3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke LuarAsas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

a. a. Mawas kedalamMawas kedalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai2 kemandirian kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai2 kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.bangsa yang ulet dan tangguh.

b. b. Mawas keluarMawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia Internasional. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam dunia Internasional. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4.4. Asas KekeluargaanAsas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

Sifat-sifat ketahanan nasionalSifat-sifat ketahanan nasional

1.1. MandiriMandiri Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan

sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan dalam perkembangan global.prasyarat untuk menjalin hubungan dalam perkembangan global.

2.2. DinamisDinamis Ketahanan Nasional tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, Ketahanan Nasional tidak tetap. Ia dapat meningkat atau menurun,

tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan lingkungan strategisnya. Karena itu, upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa ke masa depan dan dinamikanya Nasional harus senantiasa ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.baik.

3.3. WibawaWibawa Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara

berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

2.1.22.1.2 Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBerbangsa dan Bernegara

1.1. Pengaruh Aspek IdeologiPengaruh Aspek IdeologiIdeologi adl suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan Ideologi adl suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan

motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar yang dicita-citakan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Scr teoritis Ideologi bersumber dari suatu falsafah oleh suatu bangsa. Scr teoritis Ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

a.a. Ideologi DuniaIdeologi Dunia1.1. LiberalismeLiberalismeAliran pikiran perorangan atau individualistik. Menurut aliran pikiran ini, Aliran pikiran perorangan atau individualistik. Menurut aliran pikiran ini,

kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak nilai tersendiri. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya.masyarakat seluruhnya.

2.2. KomunismeKomunismeAliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adl susunan golongan (kelas) Aliran pikiran ini beranggapan bahwa negara adl susunan golongan (kelas)

untuk menindas kelas lain. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan untuk menindas kelas lain. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan penggolongan, pertentangan antar golongan, konflik, kekerasan atau penggolongan, pertentangan antar golongan, konflik, kekerasan atau revolusi, dan perebutan kekuasaan negara.revolusi, dan perebutan kekuasaan negara.

3.3. Paham AgamaPaham Agama Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Dalam Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Dalam

bentuk lain, negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya. Negara bentuk lain, negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupannya. Negara berdasarkan agama.berdasarkan agama.

b.b. Ideologi PancasilaIdeologi PancasilaPancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa

Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia.Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia.2. 2. Pengaruh Aspek PolitikPengaruh Aspek Politik a.a. Politik Dalam NegeriPolitik Dalam NegeriPolitik dalam negeri adl kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Politik dalam negeri adl kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya :masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya :

1.1. Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan Struktur Politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.

2.2. Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan ttg berbagai Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan ttg berbagai kepentingan politik/umum yang bersifat nasional (pemili).kepentingan politik/umum yang bersifat nasional (pemili).

3.3. Budaya Politik merup pencerminan dari aktualitas hak dan kewajiban rakyat dalam Budaya Politik merup pencerminan dari aktualitas hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan scr kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan scr sadar dan rasional melalui pendidikan/kegiatan politik.sadar dan rasional melalui pendidikan/kegiatan politik.

4.4. Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan Komunikasi Politik merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.aspirasi dan sumber pimpinan nasional.

b. b. Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adl salh satu sarana pencapaian kepentingan nasional Politik Luar Negeri adl salh satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban berlandaskan pada Pembukaan UUD 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan anti penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.dan anti penjajahan sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

1.1. Sebagai Bagian Integral dari strategi NasionalSebagai Bagian Integral dari strategi NasionalPolitik Luar Negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam Politik Luar Negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam

kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila kehidupan antar bangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntunan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia sebagai tuntunan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia ditujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan ditujukan pada kepentingan nasional terutama pembangunan nasional.nasional.

2.2. Garis Politik Luar NegeriGaris Politik Luar NegeriPolitik luar negeri Indonesia adl bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian Politik luar negeri Indonesia adl bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian

bahwa Indonesia tdk memihak pada kekuatan2 yg tdk sesuai dgn bahwa Indonesia tdk memihak pada kekuatan2 yg tdk sesuai dgn kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian peran Indonesia dalam kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian peran Indonesia dalam percaturan internasional tdk bersifat reaktif dan Indonesia tdk menjadi percaturan internasional tdk bersifat reaktif dan Indonesia tdk menjadi obyek percaturan Internasional. obyek percaturan Internasional.

3. 3. Pengaruh Aspek EkonomiPengaruh Aspek Ekonomi

Perekonomian adl salah satu aspek kehidupan nasional yg berkaitan Perekonomian adl salah satu aspek kehidupan nasional yg berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yg meliputi produksi, dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yg meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha2 distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha2 untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sistem perekonomian yg dianut oleh suatu negara akan memberi Sistem perekonomian yg dianut oleh suatu negara akan memberi corak pada kehidupan perekonomian negra tersebut. corak pada kehidupan perekonomian negra tersebut. SistemSistem perekonomian liberalperekonomian liberal dengan orentasi pasar secara murni akan dengan orentasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh2 yg datang dari luar. sangat peka terhadap pengaruh2 yg datang dari luar. Sistem Sistem perekonomian sosialisperekonomian sosialis dengan rencana dan pengendalian secara dengan rencana dan pengendalian secara penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar.penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar.

4.4. Perekonomian IndonesiaPerekonomian IndonesiaSistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD

1945. dalam sistem perekonomian Indonesia setiap warga 1945. dalam sistem perekonomian Indonesia setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yg sama dalam roda negara memiliki hak dan kesempatan yg sama dalam roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa.perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa.

BUMN, Swasta, Koprasi BUMN, Swasta, Koprasi

Otonomi DaerahOtonomi DaerahUndang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu

wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota. terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota.

Kewenangan DaerahKewenangan Daerah

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas. Kewenangan daerah mencangkup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, kecuali lebih luas. Kewenangan daerah mencangkup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan tentang perencanaan pembangunan nasional secara makro.agama, serta kewenangan tentang perencanaan pembangunan nasional secara makro.

Bentuk dan susunan pemerintah daerahBentuk dan susunan pemerintah daerah : :

a.a. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif daerah DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan pemerintahan daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.dibentuk di daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

b.b. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasia. DPRD mempunyai tugas dan wewenang :demokrasi berdasarkan Pancasia. DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1) Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil1) Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.Walikota. 2) Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.2) Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah. 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 4) Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.4) Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota. 5) Menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati atau5) Menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota.Walikota. 6) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota, 6) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota,

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan pelaksanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.kerjasama internasional di daerah.