Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
10. DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
10. DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
I . GAMBARAN UMUM
1. Keadaan Daerah
Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat meliputi areal se-
luas 46,3 ribu km2. Pada tahun 1986 tanah di wilayah Jawa Ba-
rat meliputi areal persawahan sekitar 1.210.393 ha atau
26,2%, areal perkebunan negara dan swasta sekitar 392.931 ha
atau 8,5%, areal tegalan, kebun, ladang dan huma sekitar
980.164 ha atau 21,2%, areal tanah yang ditumbuhi kayu-kayuan
sekitar 228.618 ha atau 4,9%, areal kehutanan sekitar 974.000
ha atau 21,0% dan areal pemukiman dan budi daya lainnya seki-
tar 843.894 ha atau 18,2% dari seluruh luas wilayah.
Secara administratif propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
terdiri dari 4 kotamadya/Daerah Tingkat II dan 20 kabupaten/
Daerah Tingkat II. Seluruh Dati II tersebut meliputi 6 buah
kota administratif yaitu Tasikmalaya, Bekasi, Tangerang,
Depok, Cimahi dan Cilegon, 453 kecamatan dan 7.051 desa dan
kelurahan. Pada masa Repelita IV telah terjadi pemekaran wi-
layah administratif yang meliputi tambahan 13 kecamatan, dan
perubahan status 1 kota Cilegon menjadi kota administratif.
343
Pada tahun 1988 penduduk Propinsi Jawa Barat diperkira-
kan mencapai 33.093.549 jiwa. Kepadatannya rata-rata pada ta-
hun 1988 adalah 715 jiwa per km2 (kepadatan rata-rata pendu-
duk Indonesia pada tahun yang sama 91 jiwa per km2). Kabupa-
ten Cirebon merupakan daerah dengan kepadatan penduduk ter-
tinggi di Jawa Barat yaitu 1.545 jiwa per km2. Sedangkan Ka-
bupaten Lebak merupakan daerah dengan kepadatan terendah ya-
itu 237 jiwa per km2. Pada tahun 1985 penduduk Propinsi Jawa
Barat yang tinggal di daerah perkotaan meliputi 26,8% dan pa-
da tahun 1988 diperkirakan meningkat menjadi 29,3%. Persebar-
an penduduk Jawa Barat tidak merata, di daerah sekitar Jakar-
ta (Bogor, Tangerang dan Bekasi) kepadatannya berkisar antara
837 hingga 12.818 jiwa per km2, sedangkan daerah yang berlo-
kasi di sebelah selatan yaitu Pandeglang, Sukabumi dan Ciamis
merupakan daerah yang berpenduduk jarang.
Pada tahun 1985 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas)
di Jawa Barat berjumlah 22.536.898 orang (72,5%). Dari jumlah
tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak
10.777.379 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah
10.455.491 orang. Pada tahun 1985 tingkat partisipasi angkat-
an kerja adalah 47,8%. Menurut tingkat pendidikannya angkatan
kerja yang ada terbagi dalam: 50,3% tidak dan belum pernah
tamat Sekolah Dasar (SD), 32,9% tamat SD, 5,1% tamat Sekolah
Menengah Tingkat Pertama (SMTP), 4,4% tamat Sekolah Menengah
Tingkat Atas (SMTA), 6,1% tamat Sekolah Kejuruan dan 1,2% ta-
mat Perguruan Tinggi atau yang setingkat. Pada tahun 1985
angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian berjumlah
46,8%, di sektor industri 10,7%, di sektor perdagangan, ho-
tel dan restoran 18,4%, dan di sektor-sektor lainnya 24,1%.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih me-
megang peranan yang sangat dominan dalam penyerapan tenaga
344
kerja, sedang tingkat penyerapan tenaga kerja sektor-sektor
lainnya masih rendah.
Dalam periode 1983-1986 laju pertumbuhan produksi daerah
di luar minyak dan gas bumi Daerah Tingkat I Jawa Barat cukup
tinggi yaitu rata-rata 10,3% per tahun. Dalam periode terse-
but sektor pertanian per tahun tumbuh dengan laju pertumbuhan
rata-rata 6,9% sedangkan industri 17,6% per tahun. Pada tahun
1986 sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar kepada
PDRB, yaitu 23,6%, sektor perdagangan, memberikan sumbangan
hampir sama, yaitu 23,5%. Sektor industri juga memberikan
sumbangan cukup besar kepada PDRB, yaitu 21,0%.
Pada tahun 1986 produksi pertanian pangan telah mencapai
tingkat penyediaan sekitar 196 kg beras rata-rata per kapita.
Kegiatan perkebunan antara lain menghasilkan kelapa, ka-
ret, dan teh. Prasarana pengairan yang ada telah dapat meng-
airi areal sawah seluas 574.726 ha pada akhir Pelita IV.
Bidang perhubungan selama Repelita IV telah mencapai ke-
majuan yang berarti. Pada tahun 1986 seluruh jaringan jalan
panjangnya 15.697 km yang meliputi 671 km jalan nasional,
2.090 km jalan propinsi, 11.995 km jalan kabupaten dan 941 km
jalan kotamadya. Keadaan jalan nasional pada umumnya cukup
baik, demikian pula jalan propinsi, tetapi sekitar 37,0% ja-
lan kabupaten masih dalam kondisi rusak. Pelabuhan Cigading
dan Pelabuhan Cirebon belum dapat melayani pelayaran samudra,
sedangkan Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan
untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada umum-
nya semua pelabuhan tersebut masih memerlukan peningkatan,
terutama fasilitas dermaganya.
Pelabuhan udara Husein Sastranegara di Bandung telah da-
345
pat didarati oleh pesawat jenis F-28/L-100 dengan kapasitas
muatan yang dibatasi, sedangkan lapangan terbang Penggung di
Cirebon, lapangan terbang Gorda di Serang, Curug di Tangerang,
Kalijati di Subang, Sukari di Jatiwangi, Pelabuhan Ratu di
Sukabumi, Cibeureum di Tasikmalaya, Sulaiman di Bandung serta
Pondok Cabe dan Atang Sanjaya di Bogor masing-masing telah
dapat didarati pesawat jenis F-27 dengan kapasitas muatan
yang dibatasi.
Pelayanan jasa Pos dan Giro secara berkala telah men-
jangkau hampir seluruh desa melalui 32 Kantor Pos Besar/Induk
maupun 311 buah Kantor Pos Tambahan/Pembantu; 54 fasilitas Pos
keliling kota dan 335 pos keliling desa. Fasilitas bangunan
sentral telepon otomat, pemasangan jaringan kabel, perluasan
sentral telex Bandung dan perangkat transmisi telegraf dan
pengembangan sarana-sarana penunjang perlu ditingkatkan.
Dalam bidang sosial budaya, upaya peningkatan kecerdasan
penduduk telah berhasil menurunkan jumlah penduduk di atas 10
tahun yang buta huruf menjadi 15,3 orang per 1.000 penduduk
pada tahun 1985, dan berhasil menaikkan persentase anak umur
7 12 tahun yang masuk sekolah dari 98,0% pada akhir Repe-
lita III menjadi 99,87% pada akhir Repelita IV.
Pada akhir Repelita IV fasilitas pendidikan dasar telah
semakin merata. Seluruh propinsi telah terdapat 24.188 SD,
1.956 SMTP, 1.036 SMTA, 104 Sekolah Teknik Menegah, 6 Perguru-
an Tinggi 10egeri dan 5 Perguruan Tinggi milik Propinsi Jawa
Barat dan 38 Perguruan Tinggi Swasta. Pada tahun 1988 angka
kelahiran kasar mencapai 29,8 bayi per 1.000 penduduk (rata-
rata nasional 28,7). Angka kematian kasar 9,2 orang per 1.000
penduduk (rata-rata nasional sebesar 7,9); angka kematian
bayi 73,5 bayi per 1.000 kelahiran hidup (rata-rata nasional
346
58,04). Harapan hidup rata-rata mencapai 59,3 tahun (rata- rata nasional 62,83).
2. Masalah-masalah
Pembangunan yang dilaksanakan selama Repelita IV telah
menghasilkan perkembangan daerah yang cukup tinggi, namun ma-
sih ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian.
Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tan-
tangan dalam pembangunan di Propinsi Jawa Barat, karena masih
menunjukkan angka yang relatif tinggi. Sampai saat ini masih
dirasakan adanya kelebihan tenaga kerja dengan mutu yang be-
lum memadai. Hal ini terutama menyangkut berbagai keahlian
yang langka dan justru diperlukan dalam berbagai bidang pem-
bangunan di daerah.
Pada tahun 1985 sebesar 23,4% angkatan kerja terdapat di
daerah perkotaan dan 76,6% berada di pedesaan. Persebaran ini
telah menimbulkan permasalahan yang cukup besar, antara lain
mengalirnya kelebihan tenaga kerja ke kota-kota dan mening-
katnya perambahan kawasan-kawasan non budi daya di hula dae-
rah aliran sungai. Dalam pada itu tingkat pengangguran terbu-
ka menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1985 pengangguran ter-
buka diperkirakan berjumlah 322 ribu orang atau 3,0%
Prasarana dan sarana perhubungan yang sudah banyak meng-
alami kemajuan juga masih perlu ditingkatkan untuk mengim-
bangi meningkatnya arus barang dan orang sebagai akibat me-
ningkatnya kegiatan-kegiatan perdagangan di dalam daerah,
perdagangan antar daerah dan kegiatan-kegiatan ekspor dan pa-
riwisata.
Tingkat pelayanan perhubungan laut juga masih perlu di-
347
tingkatkan melalui peningkatan fasilitas pendukung pelayanan-
nya, seperti dermaga, gudang dan fasilitas keselamatan pela-
yaran.
Fasilitas perhubungan udara, seperti landasan terminal
dan keselamatan penerbangan, masih perlu ditingkatkan.
Pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah Jawa Ba-
rat memerlukan dukungan sarana dan prasarana pendukung, se-
perti perhubungan, akomodasi dan telekomunikasi, pembinaan
obyek pariwisata dan tenaga pemandu wisata.
Di bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan,
seperti ruang kelas, ruang praktek, ruang laboratorium, per-
pustakaan, buku dan guru baik di tingkat SD, SMTP, SMTA mau-
pun di Perguruan Tinggi masih perlu ditingkatkan untuk meng-
hadapi meningkatnya volume kegiatan pendidikan dan kebutuhan
untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang mutunya memadai.
Bidang kesehatan masih memerlukan peningkatan layanan
kesehatan khususnya dalam pelaksana vaksinasi dan pemberan-
tasan penyakit menular, antara lain melalui penambahan pus-
kesmas keliling, fasilitas rumah sakit, serta tenaga medis
dan paramedis.
Hal lain yang dihadapi ialah perlunya peningkatan peran
serta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya
dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Demikian pula masih
perlunya usaha perkoperasian didorong agar dapat lebih mandi-
ri dan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian di dae-
rah terutama di pedesaan.
Penataan ruang dan pertanahan di Jawa Barat masih meng-
hadapi berbagai masalah yang menimbulkan kesulitan bagi peme-
rintah daerah dalam melaksanakan koordinasi pembangunan, pe-
348
ngendalian penggunaan ruang dan pengendalian pemanfaatan sum-
ber Jaya alam. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kabupaten, kota-
madya dan kawasan-kawasan pengembangan industri dan pariwisata
masih belum tersedia sebagaimana mestinya. Mekanisme pengen-
dalian penggunaan ruang terutama di daerah perkotaan masih
belum mantap.
II. KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN-SASARAN PEMBANGUNAN
Pembangunan di daerah Jawa Barat merupakan bagian inte-
gral dari pembangunan nasional dan bertumpu pada Trilogi Pem-
bangunan. Makin berhasil pelaksanaannya akan makin nyata du-
kungannya kepada peningkatan ketahanan nasional dan pemantapan
perwujudan Wawasan Nusantara.
Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Repelita V,
pembangunan daerah Jawa Barat diarahkan pada peningkatan per-
kembangan sektor pertanian dan sektor industri disertai pe-
ningkatan penguasaan dan kualitas teknologi, sehingga dapat
memberikan sumbangan yang optimal kepada pertumbuhan produksi
daerah, peningkatan mutu produksi, ekspor dan pemerataan
hasil-hasil pembangunan di daerah tersebut. Di samping itu
pembangunan sektor sosial, kependudukan dan ekonomi lainnya
yang secara keseluruhan dilakukan secara terpadu dalam rangka
pembangunan wilayah, juga diarahkan kepada peningkatan kuali-
tas, pertumbuhan dan pemerataan yang optimal, perluasan ke-
sempatan kerja dan berusaha, dan peningkatan pendapatan nya-
ta, kesejahteraan serta taraf hidup seluruh lapisan masyara-
kat.
Pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Barat yang cukup tinggi
selama Repelita V diharapkan dapat dicapai terutama melalui
349
peningkatan produksi dan perubahan teknologi di sektor perta-
nian dan industri serta peningkatan penyediaan jasa yang se-
cara keseluruhan berorientasi pada peningkatan kesempatan
kerja di berbagai sektor. Kebijaksanaan pemerataan pembangun-
an yang telah ditempuh selama Repelita IV akan dilanjutkan
dan ditingkatkan agar perbaikan taraf hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan semakin nyata dapat dirasakan oleh seluruh ma-
syarakat, dan kemajuan yang serasi antar wilayah di daerah
Jawa Barat serta antara daerah Jawa Barat dan daerah-daerah
lain di Indonesia makin dapat diwujudkan.
Atas dasar arah kebijaksanaan tersebut di atas dan mem-
perhatikan masalah-masalah yang dihadapi serta potensi dan
prioritas daerah, langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan
daerah Jawa Barat yang akan dikembangkan dalam Repelita V pa-
da pokoknya sebagai berikut.
Usaha pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas
akan dilanjutkan dengan tujuan meningkatkan produksi dan me-
mantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan para pe-
tani, memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan indus-
tri akan bahan baku, dan untuk membantu peningkatan ekspor.
Dalam rangka mendukung terwujudnya keseimbangan antara indus-
tri dan pertanian dalam struktur ekonomi nasional, usaha pem-
bangunan dan pengembangan sektor industri, terutama agroin-
dustri, juga terus didorong. Iklim berusaha yang lebih mendo-
rong partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan akan di-
usahakan melalui berbagai usaha pemberian informasi dan kemu-
dahan. Di samping itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan pro-
mosi untuk merangsang pihak swasta agar bersedia melakukan
investasi di daerah Jawa Barat.
Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi di bi-
350
Bang pertanian dan industri, upaya peningkatan prasarana dan
sarana perhubungan, komunikasi, peningkatan efisiensi dalam
bidang perdagangan melalui bimbingan dan penyuluhan, penyem-
purnaan sistem informasi pasar dan penyempurnaan sistem ang-
kutan akan ditingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan mengikut-
sertakan dan mendorong prakarsa pengusaha-pengusaha swasta.
Dalam rangka memperluas lapangan kerja juga akan diusa-
hakan agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah diterapkan
pola investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Di samping
itu diarahkan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam
agar memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan dan pemba-
ngunan yang berkelanjutan.
Usaha koperasi akan terus didorong agar makin mandiri
dan dapat lebih berperanan dalam pembangunan di daerah. Seja-
lan dengan itu akan terus dikembangkan iklim yang dapat men-
dorong lembaga swadaya masyarakat untuk lebih banyak berpar-
tisipasi.
Kegiatan pariwisata selama Repelita V akan terus dido-
rong agar dapat berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Un-
tuk itu berbagai fasilitas akomodasi, pengangkutan dan tele-
komunikasi ke lokasi daerah wisata tersebut akan terus dikem-
bangkan dan ditingkatkan.
Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masya-
rakat Jawa Barat akan dilanjutkan. Sejalan dengan itu pening-
katan penyuluhan dan penyediaan berbagai fasilitas pelayanan
masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun di
bidang sosial lainnya, diusahakan dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. Mutu pendidikan dan keterampilan penduduk
ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pening-
katan pendidikan formal yang diarahkan agar sebagian dari pe-
351
ningkatan jumlah tenaga kerja yang berasal dari pertambahan
penduduk di pedesaan lebih mampu bertani dengan cara-cara
yang lebih maju, dan agar sebagian dari mereka dapat lebih
mudah memperoleh pekerjaan di luar sektor pertanian.
Untuk mempertahankan kemampuan prasarana dan sarana per-
tanian, pendidikan, kesehatan dan perhubungan yang ada, ke-
giatan operasi dan pemeliharaannya akan ditingkatkan. Dalam
hubungan ini partisipasi masyarakat akan disalurkan antara
lain melalui pembayaran iuran pemakaian air irigasi dan ke-
giatan-kegiatan gotong royong.
Selanjutnya dalam rangka peningkatan usaha pemerataan
pembangunan, perhatian khusus akan diberikan kepada daerah
yang relatif tertinggal, daerah kritis dan daerah padat pen-
duduk. Sejalan dengan itu pembangunan masyarakat desa akan
terus ditingkatkan. Pembangunan daerah perkotaan akan dilan-
jutkan pula secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan
perkembangan penduduk dan kepentingan mereka agar dapat men-
jamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja dan berusa-
ha. Dengan pembangunan yang serasi antara desa dan kota diha-
rapkan arus urbanisasi dapat dikendalikan.
Untuk mengurangi tingkat pertumbuhan dan ketidak se-
imbangan kepadatan penduduk di daerah Jawa Barat akan ditempuh
peningkatan program keluarga berencana dan langkah-langkah
kebijaksanaan yang dapat mendorong perpindahan penduduk dari
desa-desa padat penduduk dan desa kritis di Jawa Barat ke de-
sa-desa kurang penduduk di luar Jawa melalui program transmi-
grasi. Di samping itu perhatian yang lebih besar akan diberi-
kan secara selektif kepada usaha pengembangan daerah kritis,
pengembangan daerah berpotensi untuk pertanian serta pengem-
bangan daerah berpotensi yang terisolasi.
352
Pembangunan pedesaan diarahkan agar mampu menyerap per-
tambahan tenaga kerja yang terjadi dan dengan demikian dapat
mengurangi arus urbanisasi. Sejalan dengan itu pengembangan
kota sedang dan kecil akan ditingkatkan untuk membantu mengu-
rangi derasnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Sementara
itu pengembangan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan sek-
tor informal di kota akan ditingkatkan.
Dalam rangka meningkatan kemampuan pemerintah daerah da-
lam penyelenggaraan pembangunan akan dilakukan pula langkah-
langkah pendayagunaan aparatur. Hal tersebut antara lain me-
liputi upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya
ini dijalankan melalui penggalian dan pengerahan potensi sum-
ber pendapatan baru sepanjang tidak bertentangan dengan per-
aturan yang berlaku dan tidak menghambat perkembangan dunia
usaha. Dalam hubungan ini diusahakan penyempurnaan mekanisme
perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kemampuan aparat
pemerintah daerah di dalam memungut pajak dan retribusi dae-
rah, dan peningkatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Bersamaan dengan itu usaha-usaha untuk mendorong agar
swasta lebih berpartisipasi dalam membiayai kegiatan pemba-
ngunan di daerah akan ditingkatkan pula. Di samping itu akan
dilakukan pula program pendidikan dan pelatihan pegawai, pe-
nyempurnaan sistem informasi, komunikasi, kerja sama, koordi-
nasi, dan penyederhanaan prosedural. Langkah-langkah tersebut
diharapkan dapat lebih memantapkan usaha untuk mewujudkan
otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang
pelaksanaannya bertitik berat pada Daerah Tingkat II.
Upaya penyusunan dan penyempurnaan Rencana Umum Tata
Ruang di daerah Jawa Barat akan ditingkatkan agar pemerintah
daerah dapat lebih mampu mengatur pemanfaatan ruang dan sum-
ber daya yang ada secara lebih terarah. Penataan pertanahan
353
akan ditingkatkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang
Daerah agar masalah ketidakserasian penggunaan ruang dapat
diselesaikan secara lebih terarah.
Dengan pokok-pokok kebijaksanaan tersebut di atas, dalam
Repelita V laju pertumbuhan produksi daerah di luar minyak
dan gas bumi diharapkan dapat mencapai sekurang-kurangnya
7,2% rata-rata per tahun. Laju pertumbuhan tersebut diperhi-
tungkan cukup memadai untuk mendukung peningkatan pendapatan
per kapita penduduk Jawa Barat dan penciptaan lapangan kerja
yang dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang terjadi di
daerah itu selama lima tahun yang akan datang. Sedangkan laju
pertumbuhan sektor yang dapat dicapai per tahun diperkirakan
masing-masing sebagai berikut. Sektor pertanian dan sektor
industri masing-masing rata-rata akan tumbuh 3,2% dan 11,9%
per tahun. Sedangkan pertumbuhan per tahun sektor pertambang-
an 5,9%, sektor bangunan 7,3%, sektor perdagangan 7,4%, sek-
tor pengangkutan dan komunikasi 8,4% serta sektor lain-lain
6,6%.
Selama Repelita V laju pertumbuhan penduduk di Propinsi
Jawa Barat diharapkan akan turun menjadi rata-rata 1,90 per
tahun, sehingga pada tahun 1993 penduduk propinsi Jawa Barat
diperkirakan akan berjumlah 36,3 juta jiwa. Untuk menurunkan
laju pertumbuhan penduduk tersebut akan diusahakan penurunan
angka kelahiran kasar dari 29,8 bayi per 1.000 penduduk pada
akhir Repelita IV menjadi 25,5 pada akhir Repelita V, dan
angka kematian kasar dari 9,2 orang per 1.000 penduduk pada
akhir Repelita IV menjadi 8,4 pada akhir Repelita V. Sejalan
dengan upaya tersebut akan diusahakan pula peningkatan kese-
jahteraan masyarakat agar angka kematian bayi per 1.000 kela-
hiran hidup menurun dari 73,5 bayi pada akhir Repelita IV
menjadi 62,5 bayi pada akhir Repelita V. Bersamaan dengan itu
354
harapan hidup rata-rata diharapkan naik dari 59,3 tahun pada
akhir Repelita IV menjadi 61,7 tahun pada akhir Repelita V.
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
diusahakan peningkatan kecerdasan masyarakat dengan sasaran
antara lain, jumlah penampungan anak usia 7 - 12 tahun di SD
ditingkatkan dari 99,87% pada akhir Repelita IV menjadi
99,91% pada akhir Repelita V. Selain itu jumlah lulusan SD
yang dapat ditampung di SMTP ditingkatkan dari 48,6% pada
akhir Repelita IV menjadi 66,6% pada akhir Repelita V, lulus-
an SMTP yang dapat ditampung di SMTA diharapkan meningkat da-
ri 74,0% pada akhir Repelita IV menjadi 82,2% pada akhir Re-
pelita V. Peningkatan di bidang pendidikan ini juga disertai
dengan peningkatan dalam mutu pendidikan, yang akan diusaha-
kan melalui peningkatan dalam penyediaan prasarana pendidik-
an, penyediaan buku-buku dan penataran guru-guru.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diuraikan di atas di-
perkirakan akan dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja
yang terjadi selama Repelita V yang diperkirakan rata-rata
meningkat dengan 2,8% per tahun, atau diperkirakan akan ber-
jumlah 14,4 juta jiwa pada akhir Repelita V.
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah akan dilanjut-
kan dan ditingkatkan secara selektif untuk beberapa kawasan.
Dengan demikian, daerah akan mempunyai sarana untuk upaya pe-
manfaatan ruang dan sumber daya secara optimal yang menjamin
percepatan dan keserasian laju pertumbuhan daerah, pemanfaat-
an keunggulan komparatif antar wilayah serta lebih terpenuhi-
nya persyaratan-persyaratan pembangunan yang berkelanjutan.
III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN
Pembangunan di bidang pertanian di Jawa Barat akan di-
355
tingkatkan melalui usaha-usaha intensifikasi, rehabilitasi,
diversifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi tanam-
an pangan akan dilaksanakan melalui produksi benih/bibit me-
lalui balai-balai benih dan penangkar benih yang diusahakan
oleh pemerintah dan swasta. Di samping itu untuk memperoleh
benih yang baik dan tahan hama akan dilaksanakan pengawasan
mutu melalui sertifikasi benih. Untuk mengatasi kemungkinan
timbulnya jenis hama pengganggu, akan ditingkatkan kegiatan
untuk mengatasi melalui pengembangan sistem pengendalian hama
terpadu.
Dalam rangka memperluas areal persawahan, pembangunan
pengairan akan dipadukan dengan kegiatan pencetakan sawah de-
ngan lebih menekankan pada usaha swadaya masyarakat. Pence- takan sawah baru akan dilaksanakan di atas lahan irigasi baru
di Kabupaten Lebak dan Subang.
Dalam rangka meningkatkan produksi palawija, pembinaan
petani akan dilakukan melalui pengembangan Unit-unit Pelayan-
an Pengembangan (UPP) dan pengembangan paket teknologi tepat
guna. Di samping itu pemanfaatan pupuk kandang, kompos dan
pupuk hijau juga akan ditingkatkan.
Dalam bidang produksi peternakan, jenis-jenis ternak
yang akan dikembangkan adalah unggas, sapi, kerbau, ternak
perah, babi, kambing dan domba. Pembinaan balai-balai pene-
litian ternak akan terus dikembangkan melalui investasi swas-
ta dan swadaya masyarakat agar menghasilkan induk-induk dan
pejantan unggul. Untuk itu produksi semen beku dan pelaksana-
an inseminasi buatan akan dilanjutkan. Peningkatan produksi
ternak sapi akan didukung pula dengan kegiatan pengamanan
ternak, pembibitan ternak serta industri pengolahan pakan. Di
samping itu akan diusahakan untuk mengurangi tingkat kematian
356
ternak dan mencegah berjangkitnya penyakit serta perkembang-
annya dengan mengembangkan pusat-pusat pelayanan kesehatan
hewan dan mengembangkan penyediaan sarana kesehatan ternak.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani
ternak penyuluhan akan makin ditingkatkan baik kualitas mau-
pun frekuensinya yang akan dilakukan melalui pemberian latih-
an-latihan kepada para kontak tani.
Produksi perikanan akan dikembangkan di daerah-daerah
pantai, laut lepas, dan perairan air tawar. Untuk membantu
perkembangan usaha penangkapan di laut akan dibangun sebuah
pangkalan pendaratan ikan, serta ditingkatkan fungsi dari 13
buah pangkalan pendaratan ikan dan 2 buah pelabuhan perikanan
yang telah dibangun, dan dibuat saluran tambak, balai benih
udang, balai benih udang galah, balai benih ikan, balai budi
daya air tawar.
Produksi perkebunan akan ditingkatkan nilai tambahnya
baik produksi perkebunan rakyat maupun produksi perkebunan
besar. Komoditi yang akan dikembangkan antara lain adalah ke-
=lapa sawit, tebu, kelapa, karet, coklat, teh, kopi yang di-
usahakan di Kabupaten-kabupaten Lebak, Cianjur, Sukabumi,
Pandeglang, Ciamis, Purwakarta, Tasikmalaya dan Garut selu-
ruhnya meliputi areal seluas 30.781 ha.
Di bidang kehutanan akan dilaksanakan pemantapan dan pe-
nyuluhan kawasan hutan tetap. Di samping itu dilaksanakan in-
ventarisasi hutan produksi yang terdiri dari yang dapat di-
konversi dan khusus non kayu. Selanjutnya dilakukan pengadaan
peta dasar.
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, kemampu-
an jaringan irigasi akan ditingkatkan. Usaha-usaha perbaikan
dan peningkatan jaringan irigasi yang meliputi 598 ribu ha
357
akan ditingkatkan antara lain di daerah irigasi Serang, Ta-
ngerang, Cirebon dan Kuningan. Bersamaan dengan itu akan di-
laksanakan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) seluruh jaringan
irigasi yang ada. Atas beberapa bagian dari jaringan pengair-
an yang ada akan diadakan pemeliharaan berat dan rehabilita-
si. Dalam Repelita V diusahakan pembangunan jaringan irigasi
baru seluas 20 ribu ha di Teluk Lada.
Pengembangan air tanah akan dilaksanakan di daerah-dae-
rah yang sumber air permukaannya relatif terbatas. Untuk me-
ngembangkan potensi sumber daya air dan penyelamatan hutan,
tanah dan air, akan dilanjutkan pemeliharaan dan pemanfaatan
sungai-sungai yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip pelesta-
rian sumber daya alam.
Kegiatan-kegiatan pembangunan jalan akan meliputi reha-
bilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan
yang diperlukan daerah-daerah yang selama ini belum terjang-
kau. Peningkatan jalan dan jembatan yang akan dilaksanakan
antara lain meliputi ruas-ruas jalan Cikampek - Pamanukan,
Loh Bener - Jatibarang dan Jatibarang - Palimanan untuk me-
nunjang sektor industri; ruas-ruas Jalan Juanda dan Jalan
Suci di Bandung untuk akses metropolitan; Bogor - Ciawi,
Cilegon - Labuan, Cikembang - Cibadak, Ciawi - Cibadak,
Sukabumi - Cianjur, Nagreg - Garut, Padalarang - Purwakarta,
Purwakarta - Sadang dan Sadang - Cikampek untuk menunjang pa-
riwisata; Cikampek - Pamanukan, Cianjur - Padalarang, Padala-
rang - By Pass - Cibiru, Labuan - Saketi, Pandeglang - Serang,
Pandeglang - Rangkasbitung, Sukabumi - Cibadak, Bandung -
Pangalengan, Tasikmalaya - Cipatujah, Kuningan - Losari dan
Kadipaten - Majalengka untuk menunjang sektor pertanian.
Dalam rangka pengembangan lalu lintas angkutan jalan
358
raya, akan dilanjutkan perbaikan dan penambahan lampu lalu
lintas, penyediaan rambu jalan, pembuatan marka jalan, pema-
sangan pagar pengaman jalan, pembangunan fasilitas pengujian
kendaraan bermuatan serta pengadaan bus kota.
Peningkatan jasa angkutan kereta api akan dilaksanakan
dengan melanjutkan rehabilitasi dan pembangunan jalan kereta
api, peningkatan dan pemasangan jembatan, rehabilitasi kereta
penumpang, gerbong barang, kereta rel listrik dan diesel.
Dalam meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan, akan dilakukan rehabilitasi serta peningkatan
dermaga dan penambahan rambu-rambu untuk keselamatan pelayar-
an.
Pembangunan dalam perhubungan laut akan ditekankan pada
kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi, serta peningkatan dan
pengembangan fasilitas pelabuhan. Selain itu akan dibangun
dermaga, lapangan peti kemas, lapangan penumpukan dan gudang
di pelabuhan Cirebon. Di samping itu, rehabilitasi dan pemba-
ngunan berbagai fasilitas keselamatan pelayaran akan dilan-
jutkan, terutama pembangunan dan rehabilitasi menara suar,
rambu suar, peralatan telekomunikasi dan radio pantai. Armada
pelayaran rakyat, pengoperasiannya akan dilanjutkan dan di-
tingkatkan.
Di bidang perhubungan udara pengembangan fasilitas ban-
dar udara akan disesuaikan dengan kebutuhan yang, ada dalam
rangka pengoperasian berbagai jenis pesawat penerbangan ko-
mersial. Fasilitas bandar udara Husein Sastranegara akan di-
tingkatkan hingga dapat didarati oleh pesawat udara sejenis
F-28. Sehubungan dengan itu alat bantu navigasi dan fasilitas
keselamatan penerbangan lainnya juga akan ditingkatkan kemam-
puannya.
359
Pengembangan jasa pos dan giro dalam Repelita V akan
mencakup pembangunan Kantor Pos Pembantu dan Kantor Pos Tambahan
di kecamatan dan Kantor Pos Induk di kabupaten. Di samping itu
akan dilaksanakan penambahan bis surat, kendaraan bermotor untuk
dinas Pos Keliling Kota dan untuk Pos Keliling Desa. Jaringan
sambungan telepon, telex, telegrap, faksimile serta pembangunan
telekomunikasi pedesaan akan diperluas.
Di bidang kepariwisataan akan dilaksanakan kegiatan pem-
bangunan obyek wisata dengan potensi wisata alam bahari, wi-
sata keindahan alam. Selain itu akan dimantapkan upaya pro-
mosi wisata nasional ke luar negeri.
Di bidang industri kawasan yang sudah tertata akan dise-
suaikan dengan arah pengembangan wilayah perkotaan, sedangkan
industri kecil dan industri kerajinan akan dikembangkan anta-
ra lain dengan menggunakan sistem bapak angkat. Untuk menun-
jang pertumbuhan industri dan iklim berusaha yang sehat akan
ditingkatkan penelitian-penelitian dan pengembangan rekayasa
serta sistem informasi.
Di bidang perdagangan akan dilanjutkan usaha peningkatan
efisiensi penyaluran barang dan jasa. Demikian pula akan di-
lanjutkan usaha penyebarluasan informasi pasar bagi produsen,
pengusaha dan lembaga-lembaga pemasaran di Jawa Barat.
Di bidang pertambangan secara bertahap akan dilanjutkan
usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil-hasil tambang sebagai
bahan baku untuk industri. Kegiatan penelitian umum dan eks-
plorasi logam mulia di daerah ini terus dilanjutkan. Demikian
pula beberapa kegiatan eksplorasi mineral, terutama yang te-
lah diidentifikasikan adanya logam dasar dan mineral industri
akan dilanjutkan. Produksi emas yang dihasilkan oleh tambang
emas Cikotok akan ditingkatkan. Tambang emas, antara lain
360
yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat akan dikait-
kan dengan pemegang KP/KK sehingga mendapat manfaat yang op-
timal. Di samping itu, beberapa jenis hasil tambang terutama
hasil galian mineral industri yang saat ini berada dalam ta-
hap awal eksploitasi terus didorong untuk dapat dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Bimbingan dan pembinaan pengusahaan ba-
han-bahan galian golongan C akan dilanjutkan.
Pembangunan di bidang energi akan dilakukan dengan pe-
ningkatan dan perluasan eksplorasi dan produksi sumber energi
utama, yaitu minyak bumi, panas bumi, gas bumi dan tenaga air
serta melanjutkan usaha konservasi energi secara luas di se-
gala bidang. Selain itu di daerah Jawa Barat akan dilakukan
pula pipanisasi distribusi BBM sebagai bagian dari pipanisasi
di seluruh pulau Jawa untuk meningkatkan efisiensi pengang-
kutan BBM, khususnya produk premium, solar dan kerosin.
Untuk melaksanakan pengembangan sarana perbekalan dalam
negeri akan dibangun transit terminal di Gerem (Merak). Se-
lanjutnya akan dilakukan pula penelitian dalam rangka pengem-
bangan jaringan transmisi dan distribusi gas alam di Bandung.
Kegiatan yang lain adalah pengembangan lapangan panas bumi
untuk pembangkit tenaga listrik di Gunung Salak, Gunung Dara-
jat dan Gunung Kamojang serta pengembangan sarana perbekalan
LPG di Bandung.
Peningkatan penyediaan tenaga listrik akan terus diting-
katkan, melalui pengembangan sarana pusat pembangkit tenaga
listrik, baik untuk memenuhi kebutuhan untuk pengembangan in-
dustri maupun kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga. Di sam-
ping itu sesuai dengan perkiraan kebutuhan tenaga listrik di
daerah Jawa Barat akan dilakukan langkah-langkah untuk mem-
persiapkan pembangunan pusat-pusat pembangkit tenaga listrik,
361
seperti PLTA Ciliman dengan kapasitas 10 MW, PLTU Suralaya IV
dengan kapasitas 400 MW selesai tahun 1989/1990, PLTU Surala-
ya V dengan kapasitas 600 MW, PLTP Salak 1 dan Salak 2 serta
Darajat 1 dan Darajat 2 dengan kapasitas 220 MW yang diharap-
kan selesai tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993 serta PLTD
yang tersebar lokasinya. Di samping itu akan diadakan pengem-
bangan tenaga listrik pedesaan di 842 desa untuk memenuhi
662.895 pelanggan.
Dalam rangka peningkatan iklim penanaman modal dan untuk
lebih memberikan kepastian berusaha bagi para penanam modal,
maka akan dilaksanakan penyederhanaan sistem perizinan serta
peraturan-peraturan daerah yang lain. Demikian pula akan di-
sempurnakan dan dilanjutkan penyusunan dan penyebarluasan da-
ta dan informasi mengenai penanaman modal, profil proyek pe-
nanaman modal, profil potensi daerah serta informasi pasar.
Untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal yang lebih efi-
sien akan ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan koor-
dinasi pelaksanaan pengendalian antara instansi terkait.
Dalam bidang perkoperasian di daerah Jawa Barat, upaya
peningkatan kemampuan organisasi, tata laksana dan usaha akan
dilanjutkan agar koperasi dapat berkembang menjadi lembaga
ekonomi rakyat yang mandiri. Dalam pelaksanaan upaya itu te-
tap akan diprioritaskan koperasi primer, khususnya Koperasi
Unit Desa (KUD), yang melaksanakan usaha dalam bidang perta-
nian pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat, perkebunan
rakyat, kerajinan rakyat, industri kecil, perkreditan atau
simpan pinjam, kelistrikan desa dan jasa angkutan pedesaan.
Di samping itu akan diprioritaskan koperasi-koperasi primer
yang melakukan usaha produksi dan atau pemasaran berbagai je-
nis komoditi ekspor yang diproduksi masyarakat pedesaan.
362
Lain dari pada itu mutu dan kemampuan pengelola koperasi
dan anggotanya juga akan ditingkatkan. Untuk itu akan diusa-
hakan adanya penyempurnaan dalam metode, materi dan penye-
lenggaraan pendidikan, penataran dan latihan keterampilan
pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi. Se-
lanjutnya juga akan diusahakan pemberian bantuan tenaga mana-
jemen yang terdidik atau terlatih kepada KUD yang dianggap
masih memerlukan bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan
iklim yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang se-
hat, kegiatan-kegiatan penerangan dan penyuluhan perkoperasi-
an akan dilanjutkan dan ditingkatkan.
Dalam rangka mengatasi masalah kekurangan lapangan ker-
ja, terutama di daerah pedesaan yang padat penduduk, di dae-
rah minus dan relatif tertinggal, akan dilaksanakan kegiatan
Proyek Padat Karya Gaya Baru (PPKGB), yang tersebar di berba-
gai kecamatan dan pedesaan. PPKGB ini ditujukan pada kegiatan
pembangunan yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja
sebesar mungkin dan dengan demikian untuk mendorong pening-
katan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Di samping itu, dalam
usaha mengatasi masalah melimpahnya angkatan kerja usia muda
terdidik, akan disebarkan dan ditugaskan tenaga kerja sukare-
la terdidik sebagai konsultan koperasi, pemandu wirausaha dan
tenaga teknis di sektor-sektor pembangunan. Kegiatan penya-
luran dan penyebaran tenaga kerja melalui mekanisme Antar
Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
terus didorong dan ditingkatkan.
Dalam pada itu tenaga kerja yang akan dilatih melalui
Balai Latihan Kerja (BLK) dan Latihan Keliling akan diarahkan
agar mampu mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan
363
pengembangan industri, khususnya dalam rangka menunjang eks-
por dan usaha mampu berusaha secara mandiri.
Dalam rangka penyebaran penduduk dan tenaga kerja, usaha
transmigrasi akan dilanjutkan dengan lebih mendorong transmi-
grasi swakarsa. Usaha ini direncanakan akan mencapai 88.000 KK
transmigran yang terdiri dari transmigran umum sebanyak
31.000 KK dan transmigran swakarsa sebanyak 57.000 KK. Pemin-
dahan penduduk ini akan dikaitkan dengan usaha rehabilitasi
dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
penataan kembali penguasaan, pengusahaan dan pemilikan tanah
di daerah Jawa Barat. Dalam hubungan ini maka wilayah-wilayah
yang diberi prioritas untuk dipindahkan penduduknya adalah
wilayah-wilayah di daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lin-
dung yang berfungsi sebagai pengatur tata air dan tata iklim.
Wilayah-wilayah lain yang juga diberi prioritas untuk dipin-
dahkan penduduknya adalah wilayah pemukiman penduduk yang
terancam bencana alam rutin, wilayah yang sangat padat pendu-
duknya tetapi memiliki sumber daya alam yang terbatas, dan
wilayah pemukiman penduduk yang akan dijadikan lokasi proyek
pembangunan.
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan
ditingkatkan pengadaan alat peraga dan alat pendidikan lain-
nya untuk setiap jenis dan jenjang sekolah. Di samping itu
akan ditingkatkan pula pengadaan buku pelajaran dan buku ba- caan. Selanjutnya dalam rangka memantapkan perluasan dan pe-
merataan kesempatan belajar akan dibangun gedung SMTP dan
SMTA, penambahan ruang kelas baru, pembangunan ruang labora-
torium dan perpustakaan serta rehabilitasi bangunan. Pada
tingkat Sekolah Dasar akan diteruskan usaha rehabilitasi ge-
dung SD agar tetap layak digunakan sebagai tempat berlang-
sungnya proses belajar mengajar. Di samping itu akan direha-
364
bilitasi dan dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat
Pertama (SMKTP) dengan tambahan ruangan penunjangnya, seperti
ruang praktek dan perpustakaan. Tambahan pula akan dibangun
Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) baru beserta
ruang penunjangnya; sedangkan daya tampung SMKTA yang ada
baik Negeri maupun Swasta akan ditingkatkan. Sementara itu
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi kampus Uni-
versitas Pajajaran akan direhabilitasi dan diperluas serta
ilmu-ilmu kelautan akan dikembangkan di perguruan tinggi Ins-
titut Pertanian Bogor.
Dalam rangka pembinaan pendidikan masyarakat berbagai
kegiatan akan dilaksanakan. Antara lain akan dilanjutkan pe-
nyelenggaraan kelompok belajar (Kejar) Paket A yang dipadukan
dengan pendidikan mata pencaharian, penyelenggaraan Kejar Pa-
ket B sebagai usaha untuk mendukung perintisan pelaksanaan
wajib belajar tingkat SMTP, penyelenggaraan Program Magang,
penyelenggaraan Kejar Usaha.
Di bidang kebudayaan akan ditingkatkan antara lain usaha-
usaha inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya, pembi-
naan kebahasaan, kesusasteraan dan perpustakaan, pembinaan
kesenian, pembinaan tradisi, serta pembinaan peninggalan se-
jarah dan permuseuman. Sementara itu akan lebih digairahkan
kegiatan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah. An-
tara lain akan dipugar bekas Kota Lama Banten sebagai warisan
budaya bangsa. Dalam kaitan ini juga akan dilibatkan Pemda,
Perguruan Tinggi dan instansi yang terkait. Dalam kaitan ini
juga akan dilakukan pembuatan film-film dokumentasi tentang
kebudayaan, penerjemahan atau pengungkapan nilai-nilai budaya
dari naskah-naskah lama dan digairahkan penerbitan serta pe-
nyebarannya. Dalam pada itu juga akan dikembangkan pelayanan
365
informasi kebudayaan dengan melibatkan peran serta masyarakat
melalui kegiatan-kegiatan temu karya, sayembara dan pameran
di bidang kebudayaan. Untuk itu sarana dan prasarana penun-
jangnya akan dilengkapi, seperti taman budaya, museum, per-
pustakaan dan lain-lain.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
melalui Puskesmas di daerah Jawa Barat akan dibangun 42 Pus-
kesmas, 648 buah Puskesmas Pembantu, 29 buah Puskesmas Pera-
watan dan pengadaan 245 buah Puskesmas Keliling. Sedangkan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pela-
yanan kesehatan akan digalakkan upaya penyuluhan kesehatan.
Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak Pos Pelayanan
Terpadu (Posyandu) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat
dengan dukungan teknis dari petugas Puskesmas setempat.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan akan di-
laksanakan melalui seluruh RSU kelas D yang ada. Sementara
itu RSU Banjar akan ditingkatkan kelasnya dari D menjadi C.
Di samping itu akan diupayakan pembangunan RSU di Kodya Bogor
dan Kabupaten Bandung. Pelayanan kesehatan jiwa akan diting-
katkan pula. Sedangkan upaya pelayanan laboratorium kesehatan
akan lebih dimantapkan mutunya.
Usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit menular akan
dilaksanakan melalui jalur institusi dan upaya kesehatan yang
meliputi imunisasi, penanggulangan penyakit diare, malaria,
demam berdarah, rabies, tb-paru, frambusia dan penyakit yang
menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa serta peningkatan
pengamatan kejadian penyakit. Sementara itu melalui upaya
perbaikan gizi akan ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan sumber pangan yang tersedia, seperti umbi-umbi-
an, jagung dan lain-lain, untuk menaikkan mutu makanan dalam
366
memenuhi kebutuhannya akan gizi secara aman. Di samping itu
akan diupayakan peningkatan pencegahan penanggulangan keku-
rangan kalori dan protein, kekurangan vitamin A dan anemia
gizi melalui kegiatan Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK)
di semua desa di seluruh Jawa Barat. Selanjutnya juga akan
dilakukan pencegahan gondok endemik di daerah gondok endemik
serta ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan
program gizi. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) akan
dikembangkan.
Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penyalahgu-
naan obat, makanan, kosmetika dan bahan lain yang berbahaya,
akan diintensifkan pengawasan atas bahan-bahan tersebut. Un-
tuk itu akan ditingkatkan fungsi balai pemeriksaan obat dan
makanan yang ada. Untuk menjamin kelancaran distribusi dan
pengadaan obat-obatan di unit-unit pelayanan kesehatan, akan
dilanjutkan pembangunan sarana penyimpanan obat, alat dan
perbekalan kesehatan di kabupaten/kotamadya yang belum memi-
likinya. Sementara itu dalam rangka meningkatkan derajat ke-
sehatan rakyat di kawasan pemukiman pedesaan yang kekurangan
persediaan air bersih dan rawan penyakit menular akan dilan-
jutkan peningkatan penyediaan air bersih dan penyehatan ling-
kungan pemukiman.
Dalam rangka menunjang program kesehatan secara keselu-
ruhan, akan diupayakan perubahan perilaku masyarakat melalui
penyuluhan kesehatan. Penyuluhan ini akan dilakukan dengan
jalan menyebarluaskan informasi kesehatan, mengembangkan po-
tensi swadaya masyarakat dan mengembangkan metode penyuluhan
kesehatan.
Dalam bidang kesejahteraan sosial, kegiatan pembinaan
dan pengembangan kesejahteraan akan dilaksanakan antara lain
367
melalui penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan bagi para
Pekerja Sosial Masyarakat; pembinaan swadaya masyarakat dalam
bidang perumahan dan lingkungan; serta pembinaan organisasi
sosial serta lembaga swadaya masyarakat.
Dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial akan di-
laksanakan antara lain pengentasan anak terlantar dan yatim
piatu, penyantunan para lanjut usia dan jompo, penyantunan
dan pengentasan penyandang cacat, pengentasan anak nakal dan
korban penyalahgunaan narkotika serta pengentasan fakir mis-
kin.
Selain itu pembinaan generasi muda dalam wadah Karang
Taruna akan dilaksanakan dengan upaya meningkatkan peran ser-
ta Karang Taruna pada berbagai bidang pembangunan di pedesa-
an. Peranan dan fungsi wanita akan lebih digairahkan untuk
menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial, pencegahan
timbulnya masalah kenakalan remaja dan masalah-masalah pela-
yanan sosial lainnya.
Kegiatan dan usaha di bidang kependudukan dan keluarga
berencana ditujukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manu-
sia. Untuk itu akan diusahakan peningkatan kualitas penduduk
melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, pemukiman dan ke-
sehatan lingkungan.
Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk sebanyak
5.148,1 ribu pasangan usia subur di Propinsi Jawa Barat akan
diajak menjadi peserta KB Baru. Di samping itu akan diberikan
pembinaan kepada peserta KB Aktif yang berjumlah sebanyak
4.741,4 ribu pasangan, agar tetap ber-KB.
Dalam rangka mengusahakan adanya keserasian antara pem-bangunan kota dan pembangunan desa akan diusahakan peningkat-
368
an dalam pembangunan pedesaan. Dalam rangka itu akan diusaha-
kan juga agar mobilitas penduduk pedesaan meningkat sehingga
apabila diperlukan setiap hari dapat bepergian ke kota secara
ulang-alik dengan lancar. Dengan demikian penduduk pedesaan
tidak mudah terdorong untuk pindah ke kota. Di samping itu,
akan diusahakan pula pengembangan kota-kota kecil sebagai
suatu sarana untuk mengendalikan hasrat penduduk agar tidak
berkeinginan pindah ke kota-kota besar. Bahkan sebaliknya
usaha-usaha ini juga diharapkan dapat menarik penduduk dari
daerah padat penduduk untuk bertransmigrasi secara swakarsa
ke tempat yang masih jarang penduduk.
Perumahan sederhana akan terus dibangun tertentu sesuai
dengan kebutuhan dan hasil studi kelayakan yang dibuat untuk
masing-masing kota. Di samping itu, usaha perbaikan kampung
akan dilanjutkan antara lain di kota Bandung, Bogor, Cimahi,
Cirebon, Bekasi, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Tangerang,
Garut, Cibinong/Citeureup, Serang dan Cianjur, yang keselu-
ruhannya diperkirakan akan mencakup lingkungan pemukiman se-
luas 4.880 ha.
Kegiatan pemugaran perumahan desa yang meliputi pening-
katan mutu rumah serta perbaikan lingkungan pemukimannya akan
terus dilanjutkan di 3.100 desa. Dalam pelaksanaannya perha-
tian khusus diberikan pada desa-desa kritis, terbelakang,
miskin, desa nelayan dan desa-desa yang menjadi pusat pertum-
buhan bagi desa-desa lain di sekitarnya.
Program penyediaan air bersih akan dilanjutkan dengan
menambah jumlah sambungan rumah dan hidran umum, serta me-
ningkatkan kapasitas dengan cara merehabilitasi instalasi,
mengurangi kebocoran dan membangun instalasi baru. Dalam pro-
gram ini juga termasuk usaha-usaha untuk menyediakan air ber-
369
sih untuk penduduk pedesaan, baik dengan sistem perpipaan
maupun non perpipaan. Usaha-usaha di bidang penyehatan ling-
kungan pemukiman akan terus pula ditingkatkan dan sasarannya
ialah pemeliharaan dan perbaikan sistem penanganan air lim-
bah, drainase, dan persampahan.
Dalam rangka pembangunan di bidang agama, dalam Repe-
lita V akan dilaksanakan antara lain penyediaan bantuan untuk
pembangunan atau rehabilitasi tempat peribadatan, penyediaan
kitab suci dan rehabilitasi Balai Nikah dan Penasehatan Per-
kawinan, serta rehabilitasi Balai Sidang Pengadilan Agama,
serta kantor-kantor Urusan Agama tingkat kecamatan, kabupaten/
kotamadya dan wilayah.
Sementara itu penerangan dan bimbingan hidup beragama
terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat-masyarakat khu-
sus. Dalam rangka peningkatan mutu perguruan agama yang meli-
puti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Pendidikan
Guru Agama Negeri (PGAN) akan ditingkatkan dan disempurnakan
prasarana dan sarananya. Di samping itu akan disediakan juga
bantuan bagi perguruan agama swasta.
Dalam pada itu dalam rangka pengembangan perguruan ting-
gi agama akan dilanjutkan pembangunan atau rehabilitasi atau
perluasan fasilitas perkuliahan, fasilitas pelaksanaan Kuliah
Kerja Nyata (KKN), dan fasilitas penelitian ilmiah pada IAIN
Sunan Gunung Jati, serta bantuan penyediaan bagi perguruan
tinggi agama swasta.
Pembangunan di bidang hukum tetap dilanjutkan dengan ber-
bagai upaya yang pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang
bagi usaha-usaha penegakan hukum dan peradilan. Semuanya di-
laksanakan dalam rangka mendekatkan jangkauan pelayanan hukum
370
kepada masyarakat serta memeratakan kesempatan memperoleh
peradilan. Upaya yang akan dilaksanakan adalah rehabilitasi
gedung kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bogor dan Tange-
rang, Pengadilan Negeri di Kabupaten Bogor serta rehabilitasi
dan perluasan sejumlah kantor Kejaksaan Negeri, Pengadilan
Negeri dan Kantor Imigrasi. Selanjutnya sebagai upaya penun-
jangan tugas-tugas pemasyarakatan, diusahakan rehabilitasi
sejumlah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara
atau cabang Rumah Tahanan Negara/Balai Bimbingan Kemasyara-
katan dan Pengentasan Anak.
Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
berbagai pola penyuluhan hukum yang ada akan terus dilaksana-
kan secara lebih terpadu. Selanjutnya dalam usaha untuk mewu-
judkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlin-
dungan hukum, penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsulta-
si hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu akan te-
tap dilanjutkan.
Program-program sektoral yang ada di daerah, ditunjang
dengan program-program bantuan pembangunan kepada daerah.
Program-program bantuan pembangunan yang diterima daerah Jawa
Barat meliputi program-program berikut.
Program Pembangunan Daerah Tingkat I diarahkan pengguna-
annya untuk membiayai kegiatan Operasi dan Pemeliharaan
(O&P) jalan propinsi, jaringan irigasi, rumah sakit dan ke-
giatan-kegiatan lain yang telah menjadi tanggung jawab Peme-
rintah Daerah Tingkat I. Program Peningkatan Jalan dan Peng-
gantian Jembatan Propinsi digunakan untuk menangani pening-
katan jalan propinsi dan peningkatan jembatannya agar sesuai
dengan meningkatnya arus lalu lintas dan muatan.
Program Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk
371
membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan kabupaten
dan kotamadya dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tang-
gung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.
Program Peningkatan Jalan Kabupaten dan Kotamadya digu-
nakan untuk meningkatkan prasarana jalan dalam rangka memenuhi
kebutuhan prasarana perhubungan yang makin meningkat. Program
Pembinaan pendidikan dasar digunakan terutama untuk membiayai
kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana pendidikan dasar da-
lam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar, sedangkan pem-
bangunan sekolah dasar baru akan dibangun dalam rangka meme-
nuhi kebutuhan akan prasarana pendidikan di daerah transmi-
grasi, PIR dan pemukiman baru. Program pelayanan kesehatan
digunakan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan
sarana kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Kabupaten, Puskes-
mas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu serta penyediaan
obat-obatan. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air dise-
diakan untuk membantu daerah tingkat II yang menghadapi masa-
lah tanah kritis, penyuluhan dan percontohan pengembangan pe-
lestarian dengan konservasi dan mencegah meluasnya daerah
kritis, serta kegiatan lain yang dapat memperkecil kerusakan
alam.
Program Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai ke-
giatan-kegiatan pembangunan desa, peningkatan swakarsa dan
swadaya masyarakat serta pengembangan kawasan terpadu (PKT)
dalam rangka mengembangkan daerah yang terpencil, daerah per-
batasan dan daerah padat penduduk.
Usaha pelestarian kemampuan sumber daya alam dan ling-
kungan hidup dan peningkatan fungsinya serta pengendalian ke-
rusakannya akan dilaksanakan juga mengembangkan pola tata
ruang yang dinamis. Dalam rangka pengembangan meteorologi dan
372
geofisika di Propinsi Jawa Barat akan ditingkatkan 2 (dua)
buah stasiun meteorologi.
Dalam rangka penyelamatan hutan, tanah dan air akan di-
laksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pembinaan kawas-
an konversi, rehabilitasi sungai dan pengembangan DAS serta
pengendalian dan penanggulangan bencana alam, serta pembinaan
kemampuan masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya secara
swadaya dalam penyelamatan hutan, tanah dan air di DAS Cima-
nuk, DAS Citanduy-Cisanggarung, DAS Ciliwung-Cisadane-Ciseel,
DAS Citarum, dan DAS Ciujung-Teluk Lada serta pembangunan dan
pembinaan taman nasional di Gunung Pangrango, Ujung Kulon dan
Pangandaran.
Pelaksanaan program rehabilitasi tanah kritis akan di-
laksanakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan di 5
DAS terpenting yang meliputi areal lahan kering dan lahan
kritis dengan sasaran fisik 150.000 ha penghijauan. Di sam-
ping itu akan dilakukan kegiatan konservasi tanah pada tanah
usaha tani dengan kemiringan di atas 40,0%, perencanaan reha-
bilitasi lahan kritis dalam pola terpadu DAS, pengembangan
hutan tanaman industri, pengembangan hutan rakyat dan penyu-
luhan bagi penduduk yang bermukim di dekat hutan lindung.
Dalam mengusahakan koordinasi dan keserasian pembangun-
an, kegiatan penataan ruang daerah akan dilanjutkan dan disu-
sun secara lebih terpadu dengan berbagai program terkait. Ke-
giatan yang akan dilaksanakan di antaranya mencakup penyusunan
Rencana Struktur Tata Ruang Daerah Tingkat I dan Rencana Umum
Tata Ruang Daerah Tingkat II serta penyusunan rencana umum
tata ruang kawasan beserta rencana detail kawasan-kawasan yang
dirasa strategis atau kritis. Di samping itu, sejalan dengan
perkembangan daerah dimana perlu akan dilaksanakan juga ke-
giatan penataan batas administrasi daerah.
373
Di bidang penerangan akan dilanjutkan Program Operasi
Penerangan dengan pendekatan keterkaitan antar sektor yang
memuat pesan-pesan pembangunan melalui radio, televisi dan
pers serta mekanisme Bakohumas. Untuk meningkatkan hasil guna
dan daya guna siaran radio dan televisi ditingkatkan kerja
sama lintas sektoral dalam penyusunan substansi isi acara-
acara siaran. Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan
siaran Radio, Televisi dan Film, dilaksanakan pengembangan
kemampuan produksi dan siaran Stasiun Produksi Keliling (SPK)
serta rehabilitasi dan pengembangan pemancar radio dan tele-
visi yang ada.
Di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian
akan dilanjutkan kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber
daya lahan di propinsi Jawa Barat serta pengembangan Sistem
Informasi Geografi yang diperlukan untuk mendukung perencana-
an pembangunan daerah berdasarkan kemampuan sumber dayanya.
Di PUSPITEK (Serpong) akan dilakukan pemantapan kegiatan
operasional Reaktor Serba Guna beserta instalasi penunjang-
nya, penelitian di Laboratorium Uji Metrologi (LUK) serta La-
boratorium Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi (KIM). Sela-
in itu akan diselesaikan pembangunan beberapa. laboratorium di
Serpong seperti Laboratorium Kimia Terapan, Laboratorium Me-
talurgi, Laboratorium Elektronika Terapan dan Laboratorium
Fisika Terapan.
Di laboratorium Teknologi Dirgantara (Rumpin) akan dila-
kukan penelitian teknologi peroketan, sedangkan di Pusat Pe-
manfaatan Antariksa (LAPAN) di Pekayon akan dilakukan pening-
katan kegiatan penelitian di stasiun penerima data satelit
Landsat dan satelit NOAA.
374
Di Bandung akan dilakukan kegiatan penelitian di Pusat
Reaktor Atom (BATAN), di laboratorium Elektronika (LIPI),
serta di laboratorium komunikasi dan cuaca (LAPAN). Selain
itu akan dilaksanakan rehabilitasi dan penelitian di stasiun
peluncur roket (LAPAN) Pameungpeuk (Garut) dan penelitian di
stasiun pengamat matahari di Sumedang serta penelitian di la-
boratorium Teknologi Tepat Guna (LIPI) di Subang.
375
TABELWILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK
PROPINSI JANA BARAT
Luas Jumlah Perkiraan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk/km2
DAERAH TINGKAT II Wilayah(Km2)
JumlahKecamatan Desa 1985 1968 1985 1988
(Jiwa) (jiwa) (jiwa) (Jiwa)
Kotamadya:
Bandung 85,82 16 91 1.602.214 1.710.926 18.669 19.936
Cirebon 38,26 5 22 248.869 266.561 6.505 6.968
Bogor 22,85 5 22 276.362 296.268 12.092 12.963
Sukabumi 12,88 2 11 116.315 123.344 9.031 9.577
Kabupaten:
Pandeglang 2.325,32 16 334 759.280 810.402 327 349
Serang 1.421,24 27 412 1.254.319 1.347.945 883 948
Lebak 3.431,54 15 300 758.357 812.031 221 237
Tangerang 1.359,24 21 360 1.831.300 1.990.764 1.347 1.465
Bogor 3.036,14 29 530 3.056.378 3.337.847 1.007 1.099
Sukabumi 3.562,16 27 356 1.687.852 1.807.842 474 508
Cianjur 5.178,31 21 313 1.529.774 1.635.650 295 316
Cirebon 1.039,95 21 424 1.497.222 1.607.103 1.440 . 1.545
Kuningan 1.156,63 17 368 851.848 907.600 736 785
Indramayu 2.126,52 19 310 1.377.644 1.475.869 648 694
Majalengka 1.011,44 17 326 974.421 1.038.602 963 1.027
Bekasi .696,05 20 237 1.338.991 1.449.010 789 854
Karawang 1.831,60 14 301 1.362.074 1.456.058 744 795
Purwakarta 1.030,11 9 192 504.686 539.563 490 524
Subang 2.174,93 18 250 1.149.494 1.223.766 529 563
Bandung 3.363,21 36 456 3.086.235 3.331.435 918 991
Sumedang 1.693,59 17 269 762.160 807.502 450 477
Garut 2.521,61 28 403 1.636.539 1.750.145 649 694
Tasikmalaya 2.916,22 28 403 1.741.084 1.858.309 597 637
Ciamis 3.264,38 25 357 1.426.947 1.509.007 437 462
JUMLAH 46.300,00 453 7.051 30.830.365 33.093.549 666 715
376
377