10 penyitaan barangbukti

PENYITAAN (beslagneming)PENYITAAN (beslagneming)

Penyelidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik Penyelidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan berwenang dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan penyitaan (Pasal 5, 6 dan Pasal 10 KUHAP).mengadakan penyitaan (Pasal 5, 6 dan Pasal 10 KUHAP).

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,pembuktian dalam penyidikan,

Untuk melakukan penyitaan, maka penyidik :Untuk melakukan penyitaan, maka penyidik :

1.1.Terlebih dahulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan, tetapi Terlebih dahulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat “tanpa” surat izin terlebih dahulu melakukan bertindak dapat “tanpa” surat izin terlebih dahulu melakukan penyitaan hanya atas “benda bergerak” dan untuk itu wajib segera penyitaan hanya atas “benda bergerak” dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).

SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

Pelaksanaan pemberian izin dari ketua pengadilan negeri tersebut Pelaksanaan pemberian izin dari ketua pengadilan negeri tersebut dalam rapat kerja mahkamah agung, kehakiman, dan ketua dalam rapat kerja mahkamah agung, kehakiman, dan ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia memberi pedoman pedoman agar pengadilan tinggi seluruh Indonesia memberi pedoman pedoman agar sebaiknya diatur dengan cara sebagai berikut :sebaiknya diatur dengan cara sebagai berikut :

a)a)Izin / izin khusus diberikan atas permintaan tertulis dari penyidik Izin / izin khusus diberikan atas permintaan tertulis dari penyidik yang disertai/dilampiri dengan surat surat / laporan mengenai perkara yang disertai/dilampiri dengan surat surat / laporan mengenai perkara yang bersangkutan,yang bersangkutan,

b)b)Setelah ketua pengadilan negeri atau hakim yang mewakilinya Setelah ketua pengadilan negeri atau hakim yang mewakilinya mempertimbangkan isi surat surat / laporan perkara yang mempertimbangkan isi surat surat / laporan perkara yang bersangkutan dan kemungkinan dapat menyetujui permintaan bersangkutan dan kemungkinan dapat menyetujui permintaan tersebut, maka dikeluarkanlah izin/izin khusus termaksud per tersebut, maka dikeluarkanlah izin/izin khusus termaksud per penetapan.penetapan.

c)c)Demi kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan masalah Demi kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan masalah pemberian izin/izin khusus ini, maka tiap pengadilan harus pemberian izin/izin khusus ini, maka tiap pengadilan harus mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga pengadilan tersebut mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga pengadilan tersebut dalam keadaan siaga 24 jam yaitu :dalam keadaan siaga 24 jam yaitu :


misalnya dengan cara mengatur agar ketua, wakil ketua dan misalnya dengan cara mengatur agar ketua, wakil ketua dan hakim yang ditunjuk secara giliran tetap siaga guna dapat hakim yang ditunjuk secara giliran tetap siaga guna dapat menampung dan menangani masalah tersebut serta selalu dapat menampung dan menangani masalah tersebut serta selalu dapat dihubungi oleh Penyidik pada setiap saat diperlukan.dihubungi oleh Penyidik pada setiap saat diperlukan.

d)d) Apabila tempat kedudukan ketua pengadilan negeri jauh dari Apabila tempat kedudukan ketua pengadilan negeri jauh dari tempat kedudukan penyidik, sehingga proses permintaan dan tempat kedudukan penyidik, sehingga proses permintaan dan pemberian izin secara biasa tidak mungkin dapat terlaksana dalam pemberian izin secara biasa tidak mungkin dapat terlaksana dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keperluannya, maka cara waktu yang relatif singkat sesuai dengan keperluannya, maka cara permintaan dan pemberian izin tersebut harus diatur secara permintaan dan pemberian izin tersebut harus diatur secara bijaksana, tetapi tanggungjawab tanpa mengurangi maksud dan bijaksana, tetapi tanggungjawab tanpa mengurangi maksud dan ketentuan ketentuan di atas, misalnya permintaan dilakukan per ketentuan ketentuan di atas, misalnya permintaan dilakukan per telepon atau alat komunikasi yang lain. Terhadap permintaan ini telepon atau alat komunikasi yang lain. Terhadap permintaan ini dapat diberikan izin/izin khusus sementara. Kemudian setelah itu dapat diberikan izin/izin khusus sementara. Kemudian setelah itu harus disusuli permintaan izin yang tertulis melalui proses biasa.harus disusuli permintaan izin yang tertulis melalui proses biasa.


2.2. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang patut diduga telah penyitaan terhadap benda atau alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).

3.3. Penyidik berwenang pula menyita terhadap paket atau surat Penyidik berwenang pula menyita terhadap paket atau surat (termasuk surat kawat, surat teleks dan lain lain sejenisnya yang (termasuk surat kawat, surat teleks dan lain lain sejenisnya yang mengandung surat berita) atau benda yang pengangkutannya atau mengandung surat berita) atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, telekomunikasi dan pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, telekomunikasi dan lain lain perusahaan pengangkutan apabila barang barang tersebut lain lain perusahaan pengangkutan apabila barang barang tersebut diperuntukkkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya. diperuntukkkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya.

4.4. Terhadap penyitaan ini penyidik harus memberikan “tanda Terhadap penyitaan ini penyidik harus memberikan “tanda penerimaannya” (Pasal 41 KUHAP).penerimaannya” (Pasal 41 KUHAP).

5.5. Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP).


6.6. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat diberikan surat tanda penerimaan.tanda penerimaan.

7.7. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHAP).untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHAP).

8.8. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP).kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 43 KUHAP).


9.9. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).

10.10. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).(2) KUHAP).

11.11. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3) KUHAP).KUHAP).


12.12. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

13.13. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).

14.14. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan atau dikaitkan pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan tanda penerimaan (Pasal 131 ayat (1) dan (2) KUHAP).(Pasal 131 ayat (1) dan (2) KUHAP).


APA SAJA YANG DAPAT SITA OLEH PENYIDIK ?APA SAJA YANG DAPAT SITA OLEH PENYIDIK ?

Menurut Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SHProf.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH barang barang yang barang barang yang dapat disita ialah :dapat disita ialah :

a.a. Barang barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar Barang barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (hukum pidana (corpora delicticorpora delicti););

b.b. Barang barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang Barang barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;melanggar hukum pidana;

c.c. Barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan Barang barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (perbuatan yang melanggar hukum pidana (instrumenta delictiinstrumenta delicti););

d.d. Barang barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti Barang barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan terdakwa.


Menurut Menurut Loa Surjadarmawan,SHLoa Surjadarmawan,SH barang barang yang dapat disita barang barang yang dapat disita ialah :ialah :

a.a.Barang barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untuk Barang barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu tindak pidana;melakukan sesuatu tindak pidana;

b.b.Barang barang yang didapatnya dari tindak pidana;Barang barang yang didapatnya dari tindak pidana;

c.c.Barang barang yang diciptakan oleh tindak pidana;Barang barang yang diciptakan oleh tindak pidana;

d.d.Barang barang yang menjadi gantinya, barang yang didapat Barang barang yang menjadi gantinya, barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana;dengan jalan melakukan tindak pidana;

e.e.Barang barang untuk perbandingan.Barang barang untuk perbandingan.

Menurut Menurut HIRHIR (Pasal 42), barang barang yang dapat disita ialah : (Pasal 42), barang barang yang dapat disita ialah :

a.a.Barang barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan;Barang barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan;

b.b.Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang barang itu.pelanggaran atau jadi ganti barang barang itu.


Menurut Menurut Pasal 39 KUHAPPasal 39 KUHAP, dikatakan barang barang yang dapat disita , dikatakan barang barang yang dapat disita oleh penyidik adalah :oleh penyidik adalah :

a.a.Benda atau tagihan tersangka benda atau tagihan tersangka atau Benda atau tagihan tersangka benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian;terdakwa yang seluruh atau sebagian;

b.b.diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (pidana; (corpora delicticorpora delicti))

c.c.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (instrumenta delictiinstrumenta delicti););

d.d.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;tindak pidana;

e.e.benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;pidana;

f.f.benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang dilakukan.pidana yang dilakukan.


Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut. mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan tersebut. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 KUHAP).

Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 131 ayat (1) dan (2) tanda penerimaan (Pasal 131 ayat (1) dan (2) KUHAP).KUHAP).


APAKAH BENDA BENDA SITAAN (BARANG BUKTI) APAKAH BENDA BENDA SITAAN (BARANG BUKTI) DAPAT DIPAKAI / DIPINJAM OLEH PEMILIKNYA ?DAPAT DIPAKAI / DIPINJAM OLEH PEMILIKNYA ?

Menurut hukum barang yang dijadikan bukti untuk kepentingan Menurut hukum barang yang dijadikan bukti untuk kepentingan persidangan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum persidangan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun sebelum memperoleh putusan hakim yang pasti. Hal ini karena akan dapat memperoleh putusan hakim yang pasti. Hal ini karena akan dapat membuat sesuatu perkara menjadi kabur / tidak terang apabila barang membuat sesuatu perkara menjadi kabur / tidak terang apabila barang tersebut dirusak / dihilangkan sebagian atau seluruhnya oleh pemakai.tersebut dirusak / dihilangkan sebagian atau seluruhnya oleh pemakai.

Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, berbunyi :Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHAP, berbunyi :

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Di dalam praktek dapat dijumpai adanya barang bukti dalam suatu Di dalam praktek dapat dijumpai adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana yang dipakai / dipinjam oleh pemiliknya. Hal ini perkara pidana yang dipakai / dipinjam oleh pemiliknya. Hal ini memang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi menurut memang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi menurut penulis, …….penulis, …….


Menurut penulis, apabila ada peminjaman barang bukti tersebut oleh Menurut penulis, apabila ada peminjaman barang bukti tersebut oleh pemiliknya harus seizin pejabat penyita. Dengan pertimbangan pemiliknya harus seizin pejabat penyita. Dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :pertimbangan sebagai berikut :

1.1.Barang tersebut karena sifat/wujudnya tidak akan mengganggu Barang tersebut karena sifat/wujudnya tidak akan mengganggu kepentingan persidangan;kepentingan persidangan;

2.2.Kepentingan hak hak dasar manusia dari peminjam/pemilik barang Kepentingan hak hak dasar manusia dari peminjam/pemilik barang tersebut misalnya untuk kebutuhan hidup sangat mendesak;tersebut misalnya untuk kebutuhan hidup sangat mendesak;

3.3.Peminjam/pemilik barang tersebut membuat pernyataan/perjanjian Peminjam/pemilik barang tersebut membuat pernyataan/perjanjian di atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu di atas segel menyatakan sanggup bahwa barang tersebut sewaktu waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera waktu dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula.mengembalikan dalam keadaan baik seperti semula.

4.4.Dalam perjanjian tersebut hendaknya dimuat ketentuan sanksi Dalam perjanjian tersebut hendaknya dimuat ketentuan sanksi seperti Pasal 231, 232, dan Pasal 233 KUHP untuk lebih menjamin seperti Pasal 231, 232, dan Pasal 233 KUHP untuk lebih menjamin keutuhan atau kelengkapan barang yang dijadikan bukti dalam suatu keutuhan atau kelengkapan barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana.perkara pidana.


Ketentuan pasal dimaksud adalah : Ketentuan pasal dimaksud adalah :

Pasal 231 KUHP, berbunyi :Pasal 231 KUHP, berbunyi :

(1)Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita (1)Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuanundang-undang atau yang dititipkan atas berdasarkan ketentuanundang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. lama empat tahun.

(2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3)Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau (3)Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. paling lama lima tahun.

(4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 14


(1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak (1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. tahun delapan bulan.

(2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. lama empat tahun.

(3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, (3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.



Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. paling lama empat tahun.

Sebagaimana kita ketahui semua hasil penyidikan akhirnya Sebagaimana kita ketahui semua hasil penyidikan akhirnya dipertanggungjawabkan oleh jaksa penuntut umum di muka dipertanggungjawabkan oleh jaksa penuntut umum di muka persidangan sebagai jaksa yang mewakili kepentingan pemerintah persidangan sebagai jaksa yang mewakili kepentingan pemerintah dan juga kepentingan umum, di persidangan harus dapat dan juga kepentingan umum, di persidangan harus dapat membuktikan kebenaran atau dakwaannya kepada terdakwa. membuktikan kebenaran atau dakwaannya kepada terdakwa.


Untuk keberhasilan jaksa dalam hal membuktikan dakwaannya di Untuk keberhasilan jaksa dalam hal membuktikan dakwaannya di muka persidangan, sudah barang tentu barang bukti ini mempunyai muka persidangan, sudah barang tentu barang bukti ini mempunyai peranan pula di bidang pembuktian sebagai salah satu faktor yang peranan pula di bidang pembuktian sebagai salah satu faktor yang dapat mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. dapat mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

DIMANA BENDA-BENDA SITAAN ITU DISIMPAN ?DIMANA BENDA-BENDA SITAAN ITU DISIMPAN ?

Disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Pasal 44 ayat (1) KUHAP). Selama belum ada rumah (RUPBASAN) (Pasal 44 ayat (1) KUHAP). Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian penyimpanan benda tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara RI, di kantor kejaksaan RI, di kantor pengadilan negeri, di negara RI, di kantor kejaksaan RI, di kantor pengadilan negeri, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu di sita.penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu di sita.

Penyimpanan benda sitaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Penyimpanan benda sitaan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.


Benda sitaan yang sudah rusak atau membahayakan atau biaya Benda sitaan yang sudah rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau penyimpanan terlalu tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau keluarganya atau kuasanya dapat dijual lelang atau diamankan oleh keluarganya atau kuasanya dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dan hasilnya merupakan atau sebagai penyidik atau penuntut umum dan hasilnya merupakan atau sebagai barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).kepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP).(4) KUHAP).

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.


Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialah Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.


PP No.27 Tahun 1983 (Pelaksanaan KUHAP) mengatur perihal PP No.27 Tahun 1983 (Pelaksanaan KUHAP) mengatur perihal RUPBASAN dalam Pasal 26 s.d Pasal 34, sebagai berikut : RUPBASAN dalam Pasal 26 s.d Pasal 34, sebagai berikut :

Pasal 26 berbunyi :Pasal 26 berbunyi :

(1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN (1) Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.oleh Menteri.

(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.cabang RUPBASAN.

(3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh (3) Kepala Cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.Menteri.


(1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan (1) Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.hakim.


(2) Dalam. hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (2) Dalam. hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN.RUPBASAN.

(3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.keselamatan dan keamanannya.

(4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.tersebut.


(1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan (1) Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut.tersebut.


(2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan (2) Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.atas permintaan jaksa secara tertulis.

(3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan (3) kepala RUPBASAN menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa.yang dilakukan oleh jaksa.


Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda Kepala RUPBASAN setiap triwulan membuat laporan tentang benda sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur sitaan yang disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut bertanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.


(1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman. (1) RUPBASAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.

(2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada (2) Tanggung jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.


(3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala RUPBASAN.Kepala RUPBASAN.


(1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat (1) RUPBASAN dipimpin oleh Kepala RUPBASAN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.dan diberhentikan oleh Menteri.

(2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh (2) Dalam melakukan tugasnya Kepala RUPBASAN dibantu oleh Wakil KepalaWakil Kepala


(1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan (1) Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.

(2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri (2) Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada Menteri mengenai benda sitaan.mengenai benda sitaan.

(3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa: Agung dan Ketua Mahkamah Agung.Agung dan Ketua Mahkamah Agung.



Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUPBASAN diatur lebih lanjut oleh Menteri. lanjut oleh Menteri.


(1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya (1) Pejabat dan pegawai RUPBASAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian dinas seragam.memakai pakaian dinas seragam.

(2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud (2) Bentuk dan warna pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh dalam ayat (1) serta perlengkapannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.Menteri.

(3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan (3) Pejabat atau pegawai tertentu RUPBASAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api senjata api genggam atas izin Menteri atau pejabat yang genggam atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.ditunjuknya.


Documents

10 penyitaan barangbukti