34
14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi 1 . Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa “penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya” 2 . Sedangkan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan melihat dari Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang 1 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif , 2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal: 182. 2 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hal: 137.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan

1. Pengertian

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang,

baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat

dengan tindak pidana yang sedang terjadi1.

Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa “penyitaan adalah suatu cara

yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menguasai sementara

waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan,

tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan

berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut

tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang

tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”2.

Sedangkan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16: “penyitaan adalah

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan

di bawah pengusaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau

tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

penuntutan dan peradilan.”

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan melihat dari

Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang

1 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif,

2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal: 182. 2 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hal: 137.

Page 2: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

15

berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik.3 Ditegaskan pada Pasal

38 KUHAP menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian ditujukan

sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti

tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.4

Persyaratan Permintaan Izin Penyitaan dari Kepolisian

Surat Pengantar Permintaan Izin Penyitaan sebanyak 1 rangkap.

Surat sebanyak 1 rangkap.

Surat sebanyak 1 rangkap.

Laporan Polisi sebanyak 1 rangkap.

Surat identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana harus

terang dan jelas sebanyak 1 rangkap.

(bukan berbentuk fotokopi).

2. Persyaratan Permintaan izin penyitan dari Kepolisian

Ada syarat-syarat permintaan izin penyitaan dari kepolisian, yaitu:

a. Surat Pengantar Permintaan Izin Penyitaan.

b. Surat Perintah Penyidikan.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

d. Laporan Polisi.

3 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, 1989, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,

Jakarta, hal: 72. 4 Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, 2014, Cetakan Pertama,

Kencana, Jakarta, hal: 155.

Page 3: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

16

e. Surat identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana harus terang

dan jelas.

f. Surat tersebut di atas harus asli.5

3. Tata Cara Penyitaan

Penyitaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh

undang-undang, sebagai berikut:

a. Penyitaan Biasa

1) Harus ada “surat izin” penyitaan dari ketua pengadilan.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, yang perlu dilakukan yaitu

meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan

tersebut, penyidik perlu menjelaskan alasan pentingnya

dilakukannya penyitaan, guna barang bukti diperoleh untuk

penyidikan, penuntutan dan barang bukti dalam persidangan

pengadilan.

Dalam proses pengajuan permintaan izin, Ketua Pengadilan dapat

menolak memberikan izin. Tujuan pokok perizinan dari Ketua

Pengadilan Negeri adalah dalam rangka pelaksanan dan

mengendalikan, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak

perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang.

Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan izin, penyidik

dapat meminta atau mengajukan perlawanan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi. Bila tidak dibuka perlawanan terhadap

penolakan pemberian izin penyitaan, berarti tindakan penyitaan

berarti mengalami jalan buntu. Dan kemungkinan besar yang akan

dilakukan penyidik yaitu dengan menempuh alternatif bentuk dan

cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

2) Memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal.

Hal itu bertujuan untuk kepastian bagi orang yang besangkutan

bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal

128).

3) Memperlihatkan benda yang akan disita

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada

orang yang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu ke

keluarganya (Pasal 129). Hal ini untuk sekedar menjamin kejelasan

atas benda yang disita, dan dapat meminta keterangan kepada

mereka mengenai asal-usul benda yang akan disita.

5 Mahkamah Agung Indonesia, Pengadilan Negeri Pariaman, http://www.pn-

pariaman.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan/pidana/232-permintaan-izin-penyitaan-dari-

kepolisian.html, Selasa 10 September 2019 Jam 3.27 WIB.

Page 4: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

17

4) Dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau

ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi

pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan dua

orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang

bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat

dan mempersaksikan jalannya penyitaan.

5) Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP.

Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di

hadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan

disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang

warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang

menguasai benda yang disita [Pasal 129 ayat (2) KUHAP].6

b. Penyitaan dalam Keadaan perlu dan mendesak

Penyitaan juga dapat dilakukan jika dalam keadaan yang perlu dan

mendesak. Yang dimaksud dengan keadaan yang perlu dan mendesak

adalah bila ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera

dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari

Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang

layak dalam waktu yang singkat.7

Jika dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu,8

tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari

Ketua Pengadilan. Dalam keadaan yang sangat perlu harus segera

bertindak, maka penyidik dapat langsung mengadakan penyitaan tanpa

permintaan izin dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

b. Objek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat

dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja. Tujuan alasan

6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2000, Edisi Kedua,

Sinar Grafika, Jakarta, hal: 266. 7 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, 1989, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,

Jakarta, hal: 74. 8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta 2002, hal: 148.

Page 5: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

18

pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri.

c. Sesudah melakukan penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan

kepada Ketua Pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari

Ketua Pengadilan.9

4. Macam-macam penyitaan

Terdapat beberapa macam penyitaan yaitu:

a. Penyitaan benda

Pada pasal 39 KUHAP menjelaskan tentang hal-hal yang dapat

disita, yaitu berupa benda- benda yang diduga sebagai hasil kejahatan.10

Menurut KUHAP Pasal 39 ayat (1), yang dapat dikenakan penyitaan

adalah:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa atau sebagian diduga di

peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana.

4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

pidana.

5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan.

9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 2000, Edisi Kedua,

Sinar Grafika, Jakarta, hal: 10 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif,

2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal: 183.

Page 6: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

19

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik diberi kewenangan

untuk melakukan penyitaan atas benda yang meliputi:

- Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang

dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).

- Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau

pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, dan telekomunikasi,

jawaratan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan,

sepanjang paket, surat atau benda yang diperuntukan kepada

tersangka, harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 41

KUHAP).11

b. Penyitaan surat-surat

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain adalah surat atau tulisan

yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang itu yang

menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh

undang-undang, misalnya seorang notaris. Surat atau tulisan yang

meyangkut rahasia negara tidak takluk.12 Pengaturan tentang penyitaan

surat terdapat dalam: Pasal 47 KUHAP-Pasal 49 KUHAP dan Pasal 131

KUHAP-Pasal 132 KUHAP.

Mengenai syarat dan cara penyitaannya yaitu hanya dapat

disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-

undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya

11 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, 1989, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,

Jakarta, hal: 76. 12 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Sinar

Grafika, hal: 273.

Page 7: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

20

dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang

bersangkutan. Jika dalam melakukan penyitaan mereka yang

berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau

tulisan tidak menyetujui untuk dilakukan penyitaan maka penyitaan dapat

dilakukan atas izin khusus dari Ketua pengadilan negeri.13

5. Perlakuan terhadap Barang Sitaan

Dalam perlakuan terhadap benda yang disita menurut Pasal 44 ayat

(1) KUHAP mengatakan: benda sitaan di simpan dalam Rumah

penyimpanan benda sitaan negara.

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di

tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat

dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di kantor

pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa

di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.14

Dalam hal penyimpanan benda sitaan yang bertanggung jawab

adalah pejabat yang berwenang menurut tingkat pemeriksaan dan tidak

boleh dipergunakan oleh siapapun juga.15

Diatur juga tentang cara pengurusan terhadap benda sitaan menurut

Pasal 45 ayat (1): yaitu, benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan

atau benda yang biaya pemimpanannya terlalu tinggi. Bila benda sitaan

yang seperti itu akan dilakukan:

a. Jika masih di tangan penyidik atau penuntut umum, maka benda itu

dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik/penuntut umum.

13 Ibid, M. Yahya harahap, hal: 273. 14 Nico Ngani, Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana, 1984,

Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal: 54. 15 Ibid, Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta 2002, hal: 152.

Page 8: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

21

Dalam tingkatan ini disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasa

hukumnya.16

b. Jika dalam perkaranya sudah ada ditangan pengadilan, maka benda

tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum,

dengan atas izin dari hakim yang memeriksa/menyidangkan perkaranya

dengan disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.17

Hasil dari pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang

dipakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian sedapat

mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut (Pasal 45 ayat (3)

KUHAP).

Benda yang sifatnya terlarang/dilarang untuk diedarkan maka pada

putusan pengadilan nantinya akan dirampas untuk kepentingan negara atau

dimusnahkan (Pasal 45 ayat 4 KUHAP). Arti dirampas yaitu diserahkan

kepada Departemen yang besangkutan menurut perundang-undangan yang

laku, sedangkan dimusnakan yaitu dimusnahkan atau dirusak agar tidak

dapat dipakai lagi.18

Benda sitaan yang sifatnya terlarang ialah:

- benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan

kimia tertentu, daln lain-lain.

16 Ibid, Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, 2014, Cetakan

Pertama, Kencana, Jakarta, hal. 162. 17 Ibid, Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, hal: 172. 18 M. Haryanto, Hukum Acara Pidana, 2013, Cetakan Pertama, Universitas Kristen Satya Wacana,

Salatiga, hal: 61.

Page 9: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

22

- Benda yang dilarang untuk diedarkan, seperti narkotik, buku atau

majalah dan film porno, uang palsu, dan lain-lain.19

6. Pengembalian benda sitaan

Berdasarkan undang-undang yang ada pengembalian benda sitaan

dapat dilakukan menurut hukum acara pidana, sebagai berikut:

a. Sebelum ada Putusan Hakim

1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.

2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau

bukan tindak pidana.

3) Perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara

ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu

delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu delik.20

b. Sesudah Putusan Pengadilan

Bendasarkan putusan pengadilan pengembalian benda sitaan kepada

seorang atau mereka yang berhak, kecuali pada putusan Hakim benda

tersebut:

- Dirampas untuk negara

- Dirampas untuk dimusnahkan

- Disita untuk bukti dalam perkara lain21 (Pasal 46 ayat 2 KUHAP)

19 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Sinar

Grafika, hal: 292. 20 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal:

153. 21 M. Haryanto, Hukum Acara Pidana, 2013, Cetakan Pertama, Universitas Kristen Satya Wacana,

Salatiga, hal: 62.

Page 10: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

23

B. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. HASIL PENELITIAN

a. Kronologis

1) Kasus 1

Kasus dibidang perikanan yang diputus oleh Pengadilan

Negeri Sukadana, dalam perkara nomor: 89/Pid.B/2012/PN/SKD,

kronologi kejadiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012, Hayat Bin

M. Ali HR selaku pemilik kapal KM Cahaya 01 dan selaku Nahkoda

kapal KM Cahaya 01 berangkat dari pelabuhan Karang Hantu

Banten menuju perairan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur

untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat

tangkap berupa jaring trawl atau pukat harimau dengan ditemani 3

(tiga) orang anak buah kapal (ABKP) yaitu Darjo Bin Ilyas, Ernar

Bin Supri dan Gambas.

Setibanya di perairan laut Labuhan Maringgai Lampung

Timur pada hari Sabtu tanggal 17 maret 2012, Hayat Bin M. Ali HR

yang bertindak selaku nahkoda kapal memberi komando kepada

Anak Buah Kapalnya untuk mulai melakukan penangkapan ikan

dengan cara menurunkan jaring trawl atau pukat harimau, siku,

papan pemberat, pelampung dan tali penarik ke dalam laut,

kemudian Hayat Bin M. Ali HR menunggu selama 2 (dua) jam agar

jaring trawl terisi oleh ikan. Setelah 2 (dua) jam jaring trawl tersebut

Page 11: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

24

diangkat dengan cara ditarik menggunakan mesin/winch atas kapal,

selanjutnya jaring yang telah terisi ikan tersebut dibuka dan ikan

yang terjaring dipisahkan jenis dan ukuran.

Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 11.00

WIB anggota kepolisian dari Direktorat Polisi Air yaitu Bripda

Nopriayansyah dan Bripda Andreas Pujianto yang sedang

melakukan patroli rutin menggunakan kapal C3 307 melihat kapal

KM Cahaya 01 sedang melakukan penangkapan ikan dengan

menggunakan jaring trawl atau pukat harimau, kemudian dilakukan

pemeriksaan secara intensif terhadap Hayat Bin M. Ali HR beserta

ABK dan muatan kapal, sehingga Hayat Bin M. Ali HR beserta

ABK dan muatan kapal dibawa ke Kantor Direktorat Polisi Air

Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

2) Kasus II

Pada kasus ke-2 dibidang perikanan yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Ambon, dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus-

Prk/2015/PN.Amb, setelah itu terdakwa mengajukan permohonan

kasasi ke Pengadilan Tinggi dengan putusan perkara Nomor: 2563

K/Pid.Sus/2015, Koronologi kejadiannya dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Awal mula CHEN XIANGQI selaku fishing master dan

FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26 pada hari

Page 12: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

25

Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WIT atau pada

suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat

di Perairan Laut Arafuru terdektesi pada posisi 08º 40´ 22˝ LS - 137º

49´ 40˝ BT atau pada suatu tempat tertentu dalam Perairan Wilayah

Republik Indonesia dengan menggunakan KM. Sino 26 berbendera

Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 265

GT.

Memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 17 (tujuh belas)

orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia

(WNI) dan 14 (empat belas) orang berkewarganegaraan asing

(WNA) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan

Kepulauan Laut Arafuru, dan KM. Sino 26 terdeteksi oleh KRI

Abdul Halim Perdana Kusuma-355 yang sementara patroli di

Perairan Laut Arafuru pada posisi 08º 36´ 20˝ LS - 137º 56´ 30˝BT

karena mencurigakan.

Selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355

langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan

muatan Kapal KM. Sino 26 pada posisi 08º 36´ 20˝ LS - 137º 56´

30˝BT.

Page 13: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

26

b. Dakwaan

Setelah dilakukan penyidikan oleh penuntut umum dinyatakan P.21,

maka tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan kepada

penuntut umum.

Selanjutnya penuntut umum mengajukan terdakwa ke sidang

pengadilan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kasus I

KESATU

Perbuatan terdakwa Hayat Bin M. Ali HR sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 2004

tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun

2009 tentang perikanan:

Atau

KEDUA

Perbuatan Terdakwa Hayat Bin M. Ali HR sebagaimana diatur dan

diancam Tuntutan pidana dalam pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004

tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun

2009 tentang perikanan.

Kasus II

Page 14: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

27

KESATU

Bahwa Terdakwa I CHEN XIANGQI secara bersama-sama dengan

Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26

bertanggungjawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakan

Kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka

melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil

tangkapan ikan. Perbuatan mereka Terdakwa I CHEN XIANGQI

Terdakwa II FADLAN LATUKAU diatur dan diancam dengan sanksi

pidana Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CHEN XIANGQI secara bersama-sama dengan

Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku Nahkoda KM. Sino 26

bertanggungajawab penuh terhadap mengoperasikan dan menggerakan

Kapal KM. Sino 26 untuk menentukan fishing ground dalam rangka

melakukan kegiatan penangkapan ikan serta muatan ikan hasil

tangkapan ikan.

Perbuatan Terdakwa I CHEN XIANGQI dan Terdakwa II FADLAN

LATUKAU diatur dan diancam dengan sanksi pidana Pasal 100 jo Pasal

7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Page 15: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

28

Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.

c. Tuntutan

Kasus I

Berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa Hayat Bin M. Ali HR bersalah melakukan

tindak pidana perikanan “Selaku Pemilik Kapal menggunakan alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan atau alat tangkap yang tidak

direkomendasikan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (3) UU

RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah

dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hayat Bin M. Ali

HR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3) Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. CAHAYA 01 Merk Fuso 6 GT

Page 16: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

29

- Uang hasil lelang ikan sebesar Rp.2.508.000,- (dua juta lima

ratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat tangkap tidak ramah lingkungan atau alat

tangkap yang tidak direkomendasikan oleh Kementrian

Kelautan dan Perikanan berupa jaring trawl/pukat harimau yang

telah dimodifikasi bentuknya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Dokumen kapal berupa :

- SIB (Surat Ijin Berlayar) Nomor: 15.88/III/B/2012;

- Daftar Anak Buah Kapal;

- SLO (Surat Laik Operasi) Nomor: Ket-11200213;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal;

- Surat Keterangan Kecakapan Nomor: PH-332/4/5/Kpi-Kru/09;

- Pas Kecil Kapal Penangkapan Ikan Nomor: 03/19/Phb.laut.2011

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor:

503/105/Distan.5/IX/2011;

Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor:

503/137/Distan.5/IX/2011; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Kasus II

Page 17: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

30

Berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Aombon yang isinya adalah sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa I CHEN XIANGQI selaku Fishing Master

KM. Sino 26 dan Terdakwa II FADLAN LATUKAU selaku

Nahkoda KM. Sino 26 bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu

Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 tahun

2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHEN XIANGQI dan

Terdakwa II FADLAN LATUKAU masing-masing dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-

masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair

selama 6 (enam) bulan kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sino 26;

- Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan

pemberat besi;

- Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;

Dirampas untukdimusnahkan;

Page 18: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

31

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 130 ton ikan campuran

sebesar Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta

empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4) Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti secara

sah melakukan itndak pidana dibidang perikanan yang dibacakan di

persidangan sebagai berikut:

Kasus I

1) Menyatakan Terdakwa Hayat Bin M. Ali HR telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “selaku

pemilik kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan

menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber

daya ikan dan lingkungannya;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3) Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Page 19: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

32

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal K M. CAHAYA 01 Merk Fuso 6 GT;

- Dokumen kapal berupa;

- SIB (Surat Ijin Berlayar) Nomor: 15.88/III/B/2012;

- Daftar Anak Buah Kapal;

- SLO (Surat Laik Operasi) Nomor: Ket-11200213;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal;

- Surat Keterangan Kecakapan Nomor: PH-332/4/5/Kpi-Kru/09;

- Pas Kecil Kapal Penangkapan Ikan Nomor:

03/19/Phb.laut.2011;

- Surat Ijin Usaha Perikanan Nomor: 503/105/Distan.5/IX/2011;

- Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomo : 503/137/Distan.5/IX/2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hayat Bin M. Ali HR ;

- Uang hasil lelang ikan sebesar Rp.2.508.000,- (dua juta lima

ratus delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat tangkap tidak ramah lingkungan atau alat

tangkap yang tidak direkomendasikan oleh Kementrian

Page 20: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

33

Kelautan dan Perikanan berupa jaring trawl/pukat harimau yang

telah dimodifikasi bentuknya;

dirampas untuk dimusnahkan;

7) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,

(dua ribu rupiah).

Kasus II

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid.Sus-Prk/

2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I CHEN XIANGQI dan Terdakwa II

FADLAN LATUKAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan usaha

dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ukuran alat

penangkap ikan;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana denda masing-masing sebesar Rp100,000,000,00 (seratus

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama

4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KM. Sino 26;

Page 21: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

34

- 1 (satu) bundel Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26:

Dikembalikan kepada PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing sebagai

pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa ;

- Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 130 (seratus tiga puluh)

ton ikan campuran sebesarRp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam

puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 ( satu) unit Alat tangkap Pukat Ikan (Fish Net);

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dari putusan diatas penuntut umum mengajukan permintaan

banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon. Dalam

pembacaan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 2 Juli 2015 yang

amar lengkapnya sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa I CHEN XIANGQI dan Terdakwa II

FADLAN LATUKAU, terbukti secara sah dan menyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama”

Melakukan Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin

Penangkapan Ikan (SIPI);

2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing

Page 22: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

35

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana

kurungan selama 6 (enam) bulan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sino 26

- Perlengkapan Kapal KM. Sino 26, berupa alat tangkap jaring dan

pemberat besi;

- Dokumen-dokumen Kapal KM. Sino 26;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa ± 130 ton ikan campuran

sebesar Rp 764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta

empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4) Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Karena kedua terdakwa keberatan dengan Putusan dari

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kedua terdakwa mengajukan kasasi

ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 2563 K/Pid.Sus/2015

Yang Mulia Majelis Hakim Agung mengadili sebagai berikut: Menolak

permohonan kasasi kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa I Chen

Xiangqi dan Terdakwa II Fadlan Latukau tersebut.

Page 23: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

36

e. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Barang Bukti

Yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang

bukti sebagai berikut:

Kasus I

Pada kasus I bunyi pertimbangan terhadap barang bukti

sebagai berikut:

- Menimbang mengenai barang bukti dalam perkara ini yang

berupa K.M. Cahaya 01, statusnya dapat dirampas atau tidak

dirampas atau tidak bersifat imperatif atau keharusan, hal

tersebut dapat terlihat dari frase “dapat” dalam rumusan pasalnya,

oleh karenanya Majelis Hakim dalam menentukan status barang

bukti tersebut yaitu berupa K.M. Cahaya 01 menilai bahwa tuntutan

Penuntut Umum dalam surat tuntutannya terhadap barang bukti

tersebut kurang bijaksana, dikarenakan dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan segala fakta di persidangan barang bukti

tersebut tidak selayaknya untuk dilakukan perampasan, dikarenakan

apabila barang bukti tersebut dirampas, maka tidak ada

kesempatan lagi bagi Terdakwa kelak setelah selesai menjalani

pidananya untuk memperbaiki kesalahannya dan terlebih lagi akan

menyebabkan anak-anak dan istri Terdakwa menjadi terlantar

dikarenakan kapal tersebut merupakan satu-satunya alat Terdakwa

untuk mencari nafkah sehingga Terdakwa tidak dapat lagi

Page 24: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

37

memberikan nafkah terhadap keluarga Terdakwa, serta

sebagaimana dalam pertimbangan Majelis terhadap pidana yang

akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim menilai telah

sangat cukup untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh

karenanya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM.

CAHAYA 01 Merk Fuso 6 GT beralasan bagi Majelis terhadap

barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil lelang

ikan sebesar Rp. 2.508.000,- (dua juta lima ratus delapan ribu

rupiah), merupakan hasil lelang ikan dari tangkapan terdakwa, maka

beralasan bagi Majelis terhadap uang hasil lelang tersebut dirampas

untuk Negara.

- Menimbang bahwa 1 (satu) unit alat tangkap tidak ramah lingkungan

atau alat tangkap yang tidak direkomendasikan oleh Kementrian

Kelautan dan Perikanan berupa jaring trawl/pukat harimau yang

telah dimodifikasi bentuknya, oleh karena dipersidangan terbukti

merupakan jaring yang telah Terdakwa pergunakan untuk

melakukan penangkapan ikan maka beralasan bagi Majelis terhadap

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen-

dokumen SIB (Surat Ijin Berlayar) Nomor; 15.88/III/B/2012, Daftar

Anak Buah Kapal, SLO (Surat Laik Operasi) Nomor: Ket-

Page 25: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

38

11200213, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal, Surat Keterangan

Kecakapan Nomor: PH-332/4/5/Kpi-Kru/09, Pas Kecil Kapal

Penangkapan Ikan Nomor: 03/19/Phb.laut.2011, Surat Ijin Usaha

Perikanan Nomor: 503/105/Distan.5/IX/2011, Surat Ijin

Penangkapan Ikan Nomor: 503/137/Distan.5/ IX/2011, oleh karena

merupakan dokumen dari kapal K M. Cahaya 01 beralasan terhadap

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai

dokumen kapal K M. Cahaya 01.22

Kasus II

Sedangkan di kasus II pertimbangan mengenai barang bukti

dari Pengadilan Negeri Ambon sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal

KM. Sino 26 beserta perlengkapannya berdasarkan dokumen Gros

Akte Nomor: 7164, Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal

(SIUP-PM) No.01.08.02.0194.5565, Surat Izin Penangkapan Ikan

(SIPI-OT) No. 26.14.0001.64.44592 yang berlaku sejak 12 Maret

2014 s/d 11 Maret 2015, adalah kapal penangkap ikan berbendera

Indonesia yang resmi (legal) beroperasi di Indonesia, kapal tersebut

22 Putusan perkara Nomor: 89/Pid.B/2012.PN.SKD dengan terdakwa Hayat Bin M. Ali HR, hal:

23-24.

Page 26: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

39

milik perusahaan PT. Sino Indonesia Sunlinda Fishing dikembalikan

kepada Pemiliknya yang sah;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) alat tangkap

jaring pukat ikan (fish net) yang seluruh bagian kantongnya diberi

pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan

Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan

Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

serta ukuran mess size mata jaring yang tidak sesuai dengan SIPI,

menurut Majelis Hakim hendaknya dirampas untuk dimusnakan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak

± 130 ton menurut Majelis Hakim diperoleh (hasil tangkapan)

dengan cara melawan hukum karena para terdakwa telah memasang

jaring pelapis pada bagian kantong pukat ikan (fish net) yang

dilarang digunakan oleh karena itu barang bukti ikan campuran

sebanyak ± 130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan

dengan perantaraan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan --risalah lelang

Nomor; 005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan

terdakwa sebagai kuasa kapal sebesar Rp 764.400.000,- (tujuh ratus

enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Maj23elis

berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

23 Putusan Perkara Nomor No.05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb, dengan terdakwa I Chen Xiangqi

dan terdakwa II Fadlan Latukau, hal: 42-43.

Page 27: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

40

Pertimbangan barang bukti dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Ambon ebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa I (satu) unit kapal

KM. Sino 26 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang

seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang

sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor

11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mess size mata

jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen kapal

KM Sino 26, menurut Pengadilan TInggi karena dipakai sebagal alat

kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnakan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Ikan campuran sebanyak

± 130 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara

melawan hukum karena para terdakwa telah memasang jaring

pelapis pada bagian kantong pukat ikan (fish net) yang dilarang

digunakan, oleh karena itu barangbukti ikan campuran sebanyak ±

130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan

perantaraan pejabat lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan risalah lelang Nomor :

005/2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Para

Terdakwa sebesar Rp. 764.400.000,- (tujuh ratus enam puluh empat

Page 28: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

41

juta empat ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya

dirampas untuk Negara.24

Pertimbangan terhadap barang bukti dalam Putusan Nomor: 2563

K/Pid.Sus/2015 Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal

KM. Sino 26 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang

seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang

sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan R.I. Nomor

11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran mess size mata

jaring yang tidak sesuai dengan SIPI serta dokumen-dokumen Kapal

KM Sino 26, menurut Pengadilan Tinggi karena dipakai sebagai alat

kejahatan hendaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ikan campuran sebanyak

± 130 ton menurut Pengadilan Tinggi telah diperoleh dengan cara

melawan hukum karena para Terdakwa telah memasang jaring

pelapis pada bagian kantong pukat ikan (fish net) yang dilarang

digunakan, oleh karena itu barang (bukti ikan campuran sebanyak ±

130 ton yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan

perantaraan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Ambon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor

24 Putusan Perkara Nomor 34/Pid.Prk/2015/PT.AMB, dengan terdakwa I Chen Xiangqi dan

terdakwa II Fadlan Latukau, hal: 21-22.

Page 29: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

42

005 / 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 atas persetujuan Terdakwa

sebesar Rp764.400.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta empat

ratus ribu rupiah) Majelis berpendapat sudah sepatutnya dirampas

untuk Negara;25

2. ANALISIS

Pada Putusan Perkara Nomor 89/PID.B/2012 PN.SKD dan Putusan

Perkara Nomor 2563 K/Pid.Sus/2015 yang tertangkap tangan melakukan tindak

pidana dibidang perikanan. Menurut Pasal 39 KUHAP yang dikenakan sebagai

penyitaan berupa: benda atau tagihan yang diduga diperoleh dari tindak pidana,

benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, benda

yang guna untuk menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat

untuk melakukan tindak pidana, benda yang lain yang miliki hubungan

langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dari waktu melakukukan penyitaan benda terdapat benda-benda

yang yang sifatnya lekas rusak atau membahayakan menurut Pasal 45 KUHAP,

jadi benda yag disita harus langsung dilelang dan atau dimusnahkan sebelum

ditetapkan putusan terhadap benda sitaan tersebut.

Berdasarkan kasus perkara no. 89/PID.B/2012 PN.SKD dengan

terdakwa Hayat Bin M. Ali HR dan kasus perkara no. 2563 K/Pid.Sus/2015

25 Putusan Perkara Nomor: 2563 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwaI Chen Xiangqi dan terdakwa II

Fadlan Latukau, hal: 28-29.

Page 30: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

43

dengan terdakwa Chen Xiangqi dan Fadlan Latukau memiliki beberapa

persaamaan yaitu, ikan hasil tangkaapan dari kedua kasus diatas langsung

dilelang karena ikan hasil tangkapan mudah busuk. Uang hasil lelang ikan dari

tangkapan Para Terdakwa, maka beralasan bagi Majelis terhadap uang hasil

lelang tersebut dirampas untuk Negara. Seperti dalam Pasal 45 KUHAP yang

mengatakan:

1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak

aau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan

sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan

memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan

benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin

dengan persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil

tindakan sebagai berikut:

a) Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut

umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat

diamankan oleh penyidik atau penuntut umuum, dengan

disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;

b) Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda

tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut

umum atas ijin hakim yang menyidangkan perkaranya dan

disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya;

2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang

dipakai sebagai barang bukti;

Page 31: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

44

3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan

sebagian kecil dari beda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk

diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan

negara atau untuk dimusnahkan.

Barang bukti berupa alat tangkap yang dimiliki terdakwa Hayat Bin

M. Ali HR berupa alat tangkap pukat harimau atau jaring trawl dan terdakwa

Chen Xiangqi dan Fadlan Latukau berupa alat tangkap Pukat ikan atau Fish Net

yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penangkaapan ikan merupakan

alat tangkap yang tidak direkomendasikan oleh Menteri kelautan dan perikanan

yang diatur dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP diatas yang merupakan benda yang

sifatnya dilarang atau terlarang, dalam putusannya akan dirampas untuk

dimusnahkan atau untuk kepentingan negara.

Sesuai dengan putususan pengadilan yang ada, alat tangkap yang

digunakan para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dalam kedua

kasus diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Pengembalian benda sitaan kepada yang paling berhak berdasarkan

Putusan Pengadilan, menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatakan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan

penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka

yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut

Page 32: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

45

putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk

dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan

sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka

barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan

laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Bukan hanya melanggar batas

wilayah, setiap kapal ilegal yang tertangkap juga melakukan penangkapan ikan

tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia dan

menggunakan alat tangkap terlarang, seperti pukat harimau (trawl).

Penenggelaman kapal mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2015 tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana pidana

perikanan:

a. Bahwa terhadap Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun

2009 dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas

perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran

dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap penggunaaan

Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai

kewenangan untuk memberikan persetujuan.

b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang

telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan

barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang,

Page 33: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

46

penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri

setempat Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama,

Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh

Ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan

kepada Majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh

Majelis Hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung diatas barang bukti

yang digunakan para terdakwa berupa kapal yang digunakan untuk melakukan

tindak pidana seharusnya dirampas untuk dimusnahkan. Karena sudah

melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pada Pasal 69 ayat (4) Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Ada perbedaan dalam menganalisis barang bukti kapal yang

digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, seperti pada kasus

ke-1 kapal KM Cahaya 01 merk Fuso yang hanya dimiliki terdakwa Hayat Bin

M. Ali HR untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga terdakwa. Dalam

putusannya barang bukti kapal tersebut di kembalikanan dengan alasan

kemanusiaan karena terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya,

dan bila dirampas kapal milik terdakwa tidak ada kesempatan lagi bagi

terdakwa kelak setelah selesai menjalani pidananya untuk memperbaiki

Page 34: BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......14 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS A. Tinjauan Pustaka Tentang penyitaan 1. Pengertian Penyitaan adalah tindakan

47

kesalahannya dan terlebih lagi akan menyebabkan anak-anak dan istrinya

menjadi terlantar.

Sedangkan kasus ke-2 kapal KM Sino 26 dari terdakwa Chen

Xiangqi dan Fadlan Latukau yang merupakan perkerja atau pegawai dari

Perusahaan PT. Sino Indonesia Shundilia Fishing. Dalam putusan mengenai

kapal yang digunakan para terdakwa dirampas untuk dimusnahkan. Karena jika

tidak dirampas maka tidak tercapai suatu keadilan dalam bermasyarakat. Juga

dalam kasus ini kapal milik dari PT. Sino Indonesia Shundilia Fishing tidak

hanya satu kapal, dan tidak akan membuat perusahaan tersebut akan mati. Dan

juga agar memberikan efek jera kepada perusahaan tersebut untuk tidak

menjalankan kapal tanpa melengkapi dokumen kapal berupa Surat Izin

Penangkapan ikan yang sudah dicabut.