Upload
truongtu
View
222
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Pencegahan, Penyanderaan,
Penyitaan, Lelang
Dibuat Oleh,Kenny Ardillah, SE, M.Ak
SESI 11
Pencegahan
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 29
• Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak
tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Pencegahan dilakukan berdasarkan Keputusan pencegahan memuat sekurang-
kurangnya:
a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
c. jangka waktu pencegahan.
• Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk
selama-lamanya 6 (enam) bulan.
• Keputusan pencegahan disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan
pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan
Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.
Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak
dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Penyanderaan
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 33
• Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak
dengan menempatkannya di tempat tertentu.
• Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai
utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 dan diragukan itikad
baiknya dalam melunasi utang pajak.
• Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan
yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
• Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk
selama-lamanya 6 (enam) bulan.
• Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
a. identitas Penanggung Pajak;
b. alasan penyanderaan;
c. izin penyanderaan;
d. lamanya penyanderaan; dan
e. tempat penyanderaan.
• Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang
beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan
Umum.
Penyanderaan
Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 pasal 1 & 34-35
• Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah
terpenuhi;
c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
• Sebelum Penanggung Pajak dilepas, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis
kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah
Penyanderaan.
• Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
• Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi
nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalaninya.
• Besarnya ganti rugi adalah Rp.100.000,00 setiap harridan dapat diubah berdasarkan
Keputusan Menteri.
• Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan
penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.
• Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak
dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Tahapan-tahapan WP yang tidak
melunasi pajaknya
1. Surat Teguran/surat peringatan (langkah pertama).
2. Surat Paksa
3. Penyitaan
4. Pelelangan
PENYITAAN
• Dilakukan berdasarkan SPMP jika PP tidak melunasi utang pajak setelah lewat 2x24 jam
setelah Surat Paksa diberitahukan.
• Oleh Jurusita Pajak dengan 2 (dua) orang saksi.
• Penyitaan dapat dilakukan, meskipun PP tidak hadir asalkan salah seorang saksi berasal dari
Pemda, dan BAPS ditandatangani oleh PP dan saksi-saksi
• Setiap penyitaan Jurusita Pajak membuat BAPS ditandatangani oleh Jurusita Pajak, PP, dan
saksi-saksi
• Dalam hal PP adalah badan maka BAPS ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan,
kepala cabang, PP, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan
• Walaupun PP tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan
• Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat meskipun PP menolak
untuk tanda tangan.
• Salinan BAPS dapat ditempelkan pada barang bergerak/tidak bergerak yg disita atau ditempat
barang bergerak/tidak bergerak yg disita berada, ditempat umum
• Atas barang yg disita ditempel segel sita
TUJUAN PENYITAAN
Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak.
Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan tehadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada ditangan pihak lain.
Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan,
sedang yang dimaksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekan, digadaikan, atau diagunkan.
Pasal 12 UU No. 19/ 2000 Penyitaan
Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktuyang ditetapkan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenaloleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajakdan saksi-saksi.
Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak rnenandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barangbergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barangbergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
Pasal 14 UU No. 19/ 2000 Penyitaan
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang beradadi tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan depositoberjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotortertentu.
Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadapbarang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengannilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untukmelunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Pasal 15 UU No. 19/ 2000
Dikecualikan dari Penyitaan
1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakanoleh PP dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulanbeserta peralatan memasak yangb ada dirumah;
3. Perlengkapan PP yang bersifat dinas;
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan PP danalat-alat yang dipergunakan ut pendidikan, kebudayaan dankeilmuan;
5. Peralatan dalam keadaan baik yang masih digunakan untukmelaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlahseluruhnya tidak lebih dari Rp 20 juta;
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh PP dan keluarga ygmenjadi tanggungannya.
Pasal 19 UU No. 19/ 2000
Penyitaan Tidak Dapat Dilaksanakan
• Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
• Terhadap barang yang telah disita, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
• Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
• Instansi lain yang berwenang setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
• Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.
Pasal 21 UU No. 19/ 2000
Penyitaan Tambahan
Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
a) nilai barang yang disita memiliki nilai yang tidak cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajaki atau .
b) hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak
Pasal 22 UU No. 19/ 2000
Pencabutan Sita
• Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain
dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
• Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang
diterbitkan oleh Pejabat.
• Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang
kepemilikannya terdaftar, tindasan surat Pencabutan sita disampaikan
kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar
Pasal 25 UU No. 19/ 2000
Barang yang Disita
Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelahdilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelangterhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayarbiaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah ataspermintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;
d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efeksegera dijual oleh Pejabat;
e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hakmenjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
Penitipan Barang Sitaan
BARANG
SITAAN
Penanggung
Pajak
Kecuali
menurut Jurusita perlu disimpan
Kantor
Pejabat
Tempat lain:
Bank, Pegadaian
Dititipkan
LELANG
Pejabat
• mengajukan pemintaan lelang.
• menghadiri pelaksanaan lelang:
- menentukan dilepasnya barang;
- menandatangani Risalah Lelang.
• dan Jurusita pajak beserta keluarganya
dilarang membeli barang sitaan yg
dilelang.
Pengumuman lelang minimum 14 hari setelah pelaksanaan penyitaan
sanksi sesuai
ketentuan yg
berlaku.
Pelaksanaan lelang minimum 14 hari setelah pengumuman lelang
Pengumuman lelang:
• Barang bergerak dilakukan sebanyak 1 kali
• Barang tidak bergerak dilakukan sebanyak 2 kali
• Nilai barang kurang dari Rp 20 juta tidak harus melalui media massa
Pasal 28 UU No. 19/ 2000
Hasil Lelang
Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biayapenagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayarutang pajak.
Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untukmelunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelangdihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan olehPejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindahkepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihanhak."
Pasal 37 UU No. 19/ 2000
Gugatan Penanggung Pajak
• Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya
dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
• Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak
dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
• Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling
banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
• Gugatan Penanggung Pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
Pasal 38 UU No. 19/ 2000
Sanggahan Pihak Ketiga
• Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya
dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
• Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan memberitahukan
secara tertulis kepada Pejabat.
• Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap
barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan
• Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak
dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan
PENCEGAHAN
Main Menu
DA
SA
R H
UK
UM • PASAL 29
S.D. 32
UU PPSP
DE
FIN
ISI
• adalahlarangan yang bersifatsementaraterhadapPenanggungPajak tertentuuntuk keluardari wilayahNegara RepublikIndonesia berdasarkanalasantertentu
SY
AR
AT •Penanggung
Pajak ygmempunyaiutang pajaksekurang-kurangnyasebesarRp100 juta
•diragukanitikad baiknya
21
PROSEDUR PENCEGAHAN
KPP/KP PBB DJP
USULAN PENCEGAHAN MENKEU
KMK TTG PENETAPAN PENCEGAHANPP BEPERGIAN KE LN, SALINAN DIBERIKAN KPD:1. MENKEH & HAM2. DIRJEN PAJAK3. DIR. P44. KAKANWIL5. KPP6. PP YBS
76
5
4
3
2
54
32 1SURAT KPD
MENKEH
1KMK PENCEGAHAN
1 2
3
USULAN
PENCEGAHAN
4
22
PENYANDERAAN(PASAL 33 S.D. 36 UU PPSP)
pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya
di tempat tertentu
(Pasal 1 angka 21 uu PPSP)
Penanggung Pajak yg mempuyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya
Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 bulan, dpt
diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan
23
PENANGGUNG PAJAK
BERIBADAH PEMILIHAN UMUMSIDANG RESMIBERIBADAH SIDANG RESMI PENGADILAN
PENANGGUNG PAJAK
PENYANDERAAN TDK BOLEH
DILAKSANAKAN
PENCEGAHAN & PENYANDERAAN THD PENANGGUNG
PAJAK TDK MENGAKIBATKAN HAPUSNYA UTANG
PAJAK & TERHENTINYA PELAKSANAAN PENAGIHAN
PAJAK
PENUNGGAKPAJAK
PELUNASAN UTANG PAJAK
MELALUI PENGANGSURAN & PENUNDAAN
PENGANGSURANDAN
PENUNDAAN
SUBJEK
YANG TERLIBAT
SYARAT & ALUR
PROSES PENGANGSURAN &
PENUNDAAN
PENGANGSURAN ADALAH PELUNASAN HUTANG PAJAK DENGAN CARA MENYERAHKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT ATAU PEMBAYARAN TIDAK SEKALIGUSPASAL 9 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2009 TENTANG
KUP
WAJIB PAJAK
PENANGGUNG
PAJAK
PENUNDAAN ADALAH PENANGGUHAN ATAU MENGUNDURKAN UNTUK SEMENTARA WAKTU PELUNASAN HUTANG PAJAK
DEFINISIDASAR HUKUM
YANG MEMBERIKAN PUTUSAN PENGANGSURAN
ATAU PENUNDAAN
PEJABATATAS NAMA DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
SKPSKPKB
SKPKBTdll
ALUR DAN JADWAL
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
SPMP/PENYITAANSPSURAT
TEGURAN
PARATE
EXECUTIE
DIBERITAHUKAN
OLEH JURUSITA
PAJAK
DIBUAT BAP SP
PENCABUTAN
SITA`
PENGUMUMAN
LELANG
PELAKSANAAN
LELANG
UTANG PAJAK &
BIAYA PENAGIHAN
PUTUSAN
PENGADILAN
LUNAS
14 HARI TDK
LUNAS
PENCEGAHANPENYANDERAAN
SYARAT:
UTANG PAJAK ≥ Rp100 jt
DIRAGUKAN ITIKAD BAIK
JANGKA WAKTU:
6 BLN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN
AKIBAT:
UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN
TETAP DILAKSANAKAN
* KEP / IJIN MENKEU
SPMP
JURUSITA + 2 SAKSI
BAP SITA
BRG BERGERAK & BRG TDK
BERGERAK
BRG YG DISITA DILARANG: DIPINDAHTANGANKAN
DISEWAKAN
DIPINJAMKAN
DISEMBUNYIKAN
DIHILANGKAN
DIRUSAK
PENYITAAN ATAS REK. BANK
& EFEK
7
hari
21
hari
2X24 jam
Jatuh tempo
14 hari
Dasar Hukum :
UU No 19 Tahun 2000
UU No 28 Tahun 2007
UU No 16 Tahun 2009
Barang
Bergerak
1 X
Barang Tdk
Bergerak
2 X
Langsung,
Pos,
Ekspedisi/k
urir dgn
bukti kirim
PENGUMUMAN DI
MEDIA MASA
25