1. Apakah yang dimaksud dengan

keuangan desa ?

2. Apakah yang dimaksud dengan

pengelolaan keuangan desa ?

KEUANGAN DESA

adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengertian

Sebagai sarana untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan sekaligus sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap segenap kegiatan pemerintah desa

Memberi tanggungjawab kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pelayanan publik yang berpihak kepada perempuan, orang miskin, kelompok muda dan kelompok marjinal lainnya di desa

Memberikan kuasa kepada kepala desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan batas-batas kewenangannya

Manfaat

Pengelolaan

Keuangan

Memenuhi kebutuhan pembangunan dengan

mengenali secara mendalam sumber-sumber

pendapatan desa

Menjadi tolok ukur dalam menentukan

kebijakan pemerintah desa yang berkeadilan

gender dan adil bagi orang miskin.

Masyarakat secara jelas dapat menentukan skala

prioritas pembangunan yang harus dilakukan

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan

PRINSIP PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

Partisipatif.

Masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan termasuk warga miskin, kelompok marjinal, pemuda dan perempuan. Masyarakat dapat menilai kesesuaian antara kebutuhan, aspirasinya dan berperan aktif melakukan kontrol penggunaan anggaran. Pengelolaannya mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat.

Transparansi.

Informasi pengelolaan keuangan terbuka bagi semua warga tanpa kecuali, dapat dilihat dan diketahui oleh warga baik diminta maupun tidak. Masyarakat dapat mengetahui sasaran, hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan anggaran.

Efektifitas dan Efisiensi.

Anggaran dikelola secara hemat dan tepat. Setiap pengeluaran harus mempertimbangkan penghematan pos-pos anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan dana dimaksudkan menghasilkan tingkat kesejahteraan dan pelayanan publik yang maksimal dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang akan dinikmati warga dari setiap pos pembelanjaan anggaran.

Akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga setiap saat secara internal maupun eksternal. Siapapun pengelola keuangan yang terlibat didalamnya dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Masyarakat mudah mengakses informasi, penjelasan, penyelidikan bahkan penolakan berkaitan dengan keabsahan pertanggungjawaban keuangan.

Sistematis dan disiplin.

Pengelolaan keuangan dikelola berdasarkan aturan

pengelolaan anggaran. Ada kerangka waktu, wewenang

dan tanggungjawab pengelolaannya tertata dan jelas.

Pemilahan antara belanja untuk aparat dengan pelayanan

publik dan klasifikasi yang menyertainya harus jelas. Tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas

anggaran yang telah ditentukan apalagi bekerja dengan

dana yang belum tersedia dalam rencana penganggaran.

Mandiri.

Pemerintah desa harus berusaha menggali dan/atau

meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa (PA

Desa) dan penggunaan dana melalui penerapan strategi

pembiayaan yang tepat sehingga mengurangi

ketergantungan bantuan pihak luar termasuk dari

pemerintah.

Penganggaran pembangunan desa yaitu suatu

proses untuk menentukan besaran dan sumber-

sumber anggaran dan menyusunnya secara

sistematis guna melaksanakan program/kegiatan

dalam kerangka membangun desa sesuai

prioritas yang tertuang dalam rencana kerja

pembangunan (RKP) Desa untuk jangka waktu 1

tahun

Pengertian Penganggaran

Ruang lingkup yang dimaksudkan yaitu cakupan bahasan dan penyusunannya dalam penganggaran pembangunan desa

Ruang lingkup penganggaran pembangunan desa dalam hal ini dapat dipilahkan menjadi dua, yaitu

APBDes, yaitu anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya masuk ke rekening desa.

Non APBDes, yaitu anggaran pembangunan desa yang dana/uangnya tidak masuk ke rekening desa tetapi langsung dikelola oleh organisasi/kelompok warga dan tidak masuk dalam rekening desa (selanjutnya di sebut non APBDes)

Ruang Lingkup Penganggaran

1. Fungsi otorisasi

mengandung arti bahwa penganggaran desa

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan,

belanja dan pembiayaan pada tahun yang

bersangkutan. Artinya keseluruhan pendapatan

dengan mengoptimalkan asset-aset desa menjadi

modal pembangunan menjadi lebih utama. Prioritas

belanja berdasar pada RKP Desa yang merupakan

kewenangan desa menjadi bagian penting untuk

mendapatkan alokasi dari APBDes. Dengan kata

lain pemerintah desa tidak bisa menganggarkan

kegiatan diluar yang sudah tertuang dalam APBDes.

Fungsi Penganggaran

2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa penganggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. Penganggaran ini juga harus memberikan ruang kepada kelompok miskin, perempuan dan orang termarjinalkan di desa untuk mendapatkan alokasi (manfaat) dari penganggaran yang ada.

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan penganggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi warga desa terutama untuk kelompok miskin, perempuan, kaum muda dan kelompok termarjinalkan didesa.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. dengan demikian belanja pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek kemanfaatannya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan melipatgandakan sumberdaya untuk menggerakkan sektor ekonomi yang ada di desa

Aktor Kunci dan Perannya

Dalam Pengelolaan Anggaran

KPM dan LPM, perannya sebagai fasilitator

PTPKD, perannya menyusun rancangan anggaran pembangunan desa dan fasilitator

Warga desa (laki-perempuan, tua-muda, kaya-miskin dan yang termarjinalkan lainnya), perannya sebagai sumber informasi dan pengambil keputusan

Lembaga kemasyarakatan, perannya sebagai sumber informasi, menggerakkan dan mendorong partisipasi dan gotong royong warga

Pemerintah desa, perannya sumber informasi dan menyusun rancangan regulasi terkait anggaran

BPD, perannya sebagai sumber informasi dan kontrol partisipasi warga pengesahan regulasi terkait anggaran