KONSEP MUTUDANPENGANTARAKREDITASI PUSKESMASDAN FKTP

Tim Fasilitator 1. Nama: dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH

Konsultan manajemen mutu PKMK-FK UGM

2. Nama: dr. Soenoe Juwana MKes, MMR Konsultan, Purna tugas Widyaiswara Bapelkes Salaman

3. Nama: dr. Lina Kurniawati MPH Konsultan, Purna tugas Ka Badan KB & PP Kab Purworejo

4. Nama: Djemingin Pamungkas MKes Jabatan:

Konsultan, Purna tugas Widyaiswara BPTPK Provinsi Jawa Tengah

Basic Concepts:Client Centered CareAccessQuality – Quality

assurance/quality management

Safety (pmk 1691/2011) – Risk management

Pengertian mutu Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984) Mutu adalah memenuhi bahkan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui perbaikan sluruh proses secara berkelanjutan (Zimmerman) Donabedian: Tidak dapat dibuat satu definisi ttg mutu Donabedian mengusulkan definisi sbb:

The absolutist definition: the possibility of benefit and harm to health as valued by practitioner, with no attention to cost Defisini absolut: kemungkinan terjadinya manfaat atau cedera terhadap kesehatan sebagaimana dinilai oleh praktisi kesehatan tanpa mempertimbangkan biaya

The individualized definition: the patient’s expectations of benefit and/or harm and other undesired consequences Defisini individual: ekspektasi pasien terhadap manfaat dan/atau terjadinya cedera dan konsekuensi yang tidak diharapkan

The social definition: the cost of care, the benefit/harm continuum, distribution of health care as valued by the population in general Definisi sosial: biaya pelayanan, manfaat atau cedera yang terjadi sepanjang proses pelayanan, distribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dinilai oleh masyarakat secara umum.

Mutu (Kemenkes) Mutu pelayanan kesehatan

adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien (pengguna) sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan

Perspektif mutu Mutu dapat ditinjau dari berbagai

perspektif yang berbeda: baik dari perspekstif penerima

pelayanan kesehatan, profesi tenaga pelaksana pelayanan

kesehatan pengelola program/sarana kesehatan, penyandang dana, pembuat dan pelaksana kebijakan

pelayanan kesehatan

Manajemen mutu

Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatan fungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam bentuk: perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality control)/jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (quality

improvement) ,serta kendali biaya dalam satu sistem mutu.

Akses thd pelayanan

Keefektifan

Efisiensi

Keamanan

Kelangsungan layanan

Kompetensi tehnis

Kenyamanan

Hub. Antar manusia

Dimensi Mutu (WHO)

Access

Relevant to need

Effectiveness

Equity

Acceptability

Efficiency & Economy

Dimensi Mutu (Maxwell)

Trilogy Juran Quality planning Quality control Quality improvement

Juran menjelaskan bahwa agar pelayanan kita bermutu, maka mutu perlu direncanakan, dikendalikan, dan secara berkelanjutan ditingkatkan atau disempurnakan

Standar mutu (Donabedian)

Standar strukturStandar prosesStandar outcome

Menurut Donabedian: perlu dilakukan standardisasi agar pelayanan yang kita berikan bermutu. Standar meliputi:

standar struktur/input, standar proses, dan standar outcome/hasil

14 Prinsip Deming 1. Peningkatan mutu merupakan tujuan yang secarakonsisten hendak dicapai 2. Menerapkan filosofi mutu 3. Mengurangi ketergantungan pada pengawasan 4. Hentikan pendapat bahwa “harga membawa nama” 5. Peningkatan yang berkesinambungan sistem pelayanan dan produksi 6. Pendidikan dan pelatihan karyawan 7. Kepemimpinan yang mempunyai komitmen thd mutu 8. Menghilangkan rasa takut dalam iklim kerja 9. Menghilangkan barier antar unit kerja 10. Membatasi slogan 11. Mengurangi penekanan pada angka pencapaian target 12. Menghilangkan hambatan thd kepuasan kerja 13. Merencanakan dan melaksanakan program diklat yang membangun 14. Melaksanakan proses perubahan

14 langkah Crosby 1. Komitmen manajerial 2. Pembentukan Kelompok Kerja Mutu 3. Pengukuran 4. Penetapan biaya mutu 5. Kembangkan kesadaran akan mutu 6. Lakukan tindakan koreksi 7. Perencanaan cacat nihil (zero defect) 8. Pendidikan dan pelatihan 9. Penetapan hari bebas cacat (zero defect) 10. Penetapan tujuan yang jelas 11. Hilangkan penyebab terjadinya

penyimpangan 12. Penghargaan 13. Pembentukan dewan mutu 14. Lakukan sebagai kegiatan yang

berkesinambungan

DOING THINGSCHEAPER

(EFFICIENCY)

DOING THINGS BETTER

(QUALITY IMPROVEMENT)

DOING THINGS RIGHT

DOING THERIGHT THINGS

(EFFECTIVENESS)

DOING THE RIGHT THINGS

RIGHT

1970 1980 1990 2000 ABAD 21

EVOLUSI PRINSIP MANAJEMEN

DOING THE RIGHT THINGS

RIGHT BY DEFAULT

8 Prinsip dasar peningkatan mutu

Pusat perhatian pada pelanggan (client centered)

Kepemimpinan Keterlibatan personil Pendekatan proses Pendekatan sistem untuk

pengelolaan Peningkatan

berkesinambungan Pembuatan keputusan

berdasarkan fakta Hubungan saling

menguntungkan dengan rekanan

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

mutu

SISTEM PELAYANA

N

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

mutu

SISTEM PELAYANA

NSistemManajeme

n

MASALAH

MUTUVARIASIPROSES

Penyebab masalah mutu:Variasi Proses

Proses tidak diukur dg baik1

Proses tidak dimonitor dg baik2

Proses tidak dikendalikan dg baik3

Proses tidak dipelihara dg baik4

Proses tidak disempurnakan5

Proses tidak didokumentasi dg baik6

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

KomitmenLeadership

SISTEM PELAYANA

N-Struktur-Proses

-Outcome

MengukurMemonitor

MengendalikanMemelihara

MenyempurnakanMendokumentasikan

Sistem Manajemen Mutu

menyempurnakan

mengukurmemonitor

mengendalikan

memelihara

Sistem Manajemen

Mutu

Mutu pelayanan puskesmas

SISTEM MANAJEMEN

MUTU

KomitmenLeadership

SISTEM PELAYANA

N-Struktur-Proses

-Outcome

MengukurMemonitor

MengendalikanMemelihara

MenyempurnakanMendokumentasikan

Mengukur

Memonitor

Mengendalikan

Memelihara

Menyempurnakan

Indikator

Standar/SPO

Ringkas, Rapih, Resik, Rawat,

Rajin

CQI:Siklus PDCA

KESELAMATAN PASIEN

PRIMUM, NON NOCEREFIRST, DO NO HARM

HIPPOCRATES’S TENET (460-335 BC)

Pengertian Patient Safety

Keselamatan pasien (patient safety) : reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam sistem pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui pratik yang terbaik untuk mencapai luaran klinis yang optimum. (The Canadian Patient Safety Dictionary, October 2003)

Source – The Philadelphia Inquirer

Crisis In Health Care

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Medical Errors Cost U.S. $8.8 Billion, result in 238,337 potentially preventable deaths,according to HealthGrades StudyTop-Performing Hospitals have 43 Percent Lower Incidence RateCompared with Poorest Performers

Studi di Amerika 2004 – 2006:

Wayne Jowett, Kehilangan Nyawa Akibat Dokter Salah Suntik ..!

Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Wayne meninggal dunia di “Queen’s Medical Center”, Nottingham, Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” Inggris, tepat pukul 8 pagi, setelah obat kemoterapi “Vincristine” yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan yang seharusnya disuntikkan i.v, oleh dokter disuntikkan intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah intrathecal. Yang seharusnya disuntikkan intrathecal adalah cytosinecytosine

Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas Dr. Feda Mulhem dikenai hukuman 8 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas pembunuhan tak direncanakan --ditambah 10 bulan penjara atas tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, tuduhan lainnya, menyebabkan kematian pada pasien muda, Wayne Jowett.Wayne Jowett.

BBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIBBBC, Kamis, 02 Oktober 2003, 8:22 WIB

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Slide: Djasri, Hanevi, 2008

nursing caremedical care

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Risiko yang mungkin terjadi pada sarana pelayanan kesehatan(McCaffrey & Hagg-Rickert, Risk Management Handbook, pp 100-104, 2004)

Risiko yang terkait dengan pelayanan pasien Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga klinis Risiko yang mungkin dialami oleh tenaga

kesehatan yang lain Risiko yang terkait dengan sarana dan prasarana Risiko financial Risiko lain (yang lain, misalnya yang terkait

dengan penggunaan kendaraan/alat transportasi, misalnya ambulans, vans, sepeda motor dsb)

Risiko pada saat akses ke faskes

AksesKegagalan melakukan akses Keterlambatan aksesSalah menuju/memilih tempat pelayanan

Risiko pada saat pendaftaran

PendaftaranKekeliruan identitas

rekam medisRekam medis tidak ditemukan, dibuatkan rekam medis baru, Kartu identitas tertukar, Rekam medis tertukar

Risiko pada saat pengkajian dan penyusunan rencana asuhan

Pengkajian &PenyusunanRencana asuhan

Salah diagnosisSalah baca hasil pemPenunjangSalah interpertasi hasilSalah menyusun rencanaterapi

Risiko pada Tindakan danPemberian obatPelaksanaan asuhan tidak

sesuai rencana asuhanKekeliruan dalam melakukan tindakan medik/keperawatanKekeliruan dalam menyediakan diitKekeliruan dalam penulisan resep, penyediaan obat, pemberian obat yang tidak perlu, tidak memberikan obat yang diperlukan, peracikan obat, informasi ttg obat, dsbPemberian pelayanan yang tidak bersih, Pemberian terapi yang tidak dimonitor

Risiko pada saat Evaluasi dan tindak lanjut

Risiko pada saat kembali ke rumah/masya-rakat

SafetySafety

ofofTheThe

PatientPatient

of of TheThe

FacilitiesFacilities

ofofTheThe

BusinessBusiness

of of The Envir-The Envir-

onmentonment

ofofTheThe

Health CareHealth CareWorkerWorker

Slide: Dwiprahasto, Iwan, 2009

Keselamatan Pasien di Sarana Pelayanan Kesehatan:Upaya upaya yang dirancang untuk: mencegah terjadinya “adverse outcomes/events” (hasil/kejadian yang tidak diharapkan, yang disebaBkan bukan oleh kondisi pasien) sebagai akibat “tindakan yang tidak aman” atau “kondisi laten”

Beberapa definisi Adverse event (Kejadian tidak

diharapkan=KTD): injury caused by medical management rather than by the underlying condition of the patient

Kejadian Tidak Cedera (KTC) Near miss (Kejadian nyaris cedera=KNC): suatu

kejadian atau situasi yang sebenarnya dapat menimbulkan kecelakaan, trauma atau penyakit tetapi belum terjadi karena secara kebetulan diketahui atau upaya pencegahan segera dilakukan

Kondisi Potensial Cedera (KPC): suatu keadaan yang mempunyai potensi menimbulkan cedera

Penyebab terjadinya kejadian tidak diharapkan (KTD=Adverse event)

Tindakan yang tidak aman (unsafe act): Human error:

Slips: error sebagai akibat kurang/teralihnya perhatian atau salah persepsi)

Lapses: error yang terkait dengan kegagalan memori lupa/tdk ingat)

Mistakes: Kesalahan yang terkait dengan proses mental dalam assessment informasi yang tersedia, kesalahan dalam merencanakan asuhan, kesalahan dalam menetapkan tujuan, kesalahan dalam mengambil keputusan klinis

Violation (pelanggaran) Sabotage (sabotase) (Reason, 1997)

Kondisi laten (latent condition): Sistem yang kurang tertata yang menjadi

predisposisi terjadinya error Sumber daya yang tidak memenuhi persyaratan

(Reason, 1997)

Situasi/kondisi yang memudahkan terjadi medical error

Tekanan waktu Lingkungan kerja yang tidak menentu Beban kerja yang tinggi Menghadapi situasi, alat, kasus yang belum

pernah sebelumnya Kesibukan yang tinggi shg kurang istirahat Tuntutan kecepatan dlm menangani kasus

setiap saat Petunjuk yang meragukan/tidak tepat Terlalu percaya diri Komunikasi yang tidak memadai Lingkungan kerja dg stress tinggi

Multi-Causal Theory “Swiss Multi-Causal Theory “Swiss Cheese” diagram (Reason, 1991)Cheese” diagram (Reason, 1991)

Error dapat terjadi dalam bentuk tindakan:Melakukan yang semestinya tidak dilakukan (commission)atauTidak melakukan yang semestinya dilakukan (omission)

Proses manajemen risikoMenetapkan lingkup

Manajemen risiko

Identifikasi risiko

Analisis risiko

Evaluasi risiko

Tindakan/treatment terhadap

risiko

Komunikasidan

Konsultasipd

stakeholders

Monitoring,auditdan

Tinjauan(review)

Dukunganinternal

Kajian risiko (risk assessment)

tdkya

Health care regulation(Nihal Hafez, 1997)

SUATU AKSI SOSIAL YANG DILAKUKAN (OLEH PEMERINTAH) UNTUK MEMPENGARUHI SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERILAKU DAN FUNGSI TENAGA KESEHATAN DAN/ATAU ORGANISASI KESEHATAN

49

Mekanisme regulasi kesehatan

Perijinan (lisensi)SertifikasiAkreditasiPeraturan Perundangan

50

51ProsesProses PelaksanaPelaksana Sasaran evaluasiSasaran evaluasi Komponen Komponen persyaratanpersyaratan

StandardStandard

Akreditasi Akreditasi (sukarela), contoh: (sukarela), contoh: akreditasi RS, yan akreditasi RS, yan med dasarmed dasar

Lembaga yang Lembaga yang diakui, biasanya diakui, biasanya LSMLSM

Organisasi atau Organisasi atau sebagian fungsi sebagian fungsi organisasiorganisasi

Kepatuhan pada Kepatuhan pada standar, on-site standar, on-site evaluation, kepatuhan evaluation, kepatuhan tsb tidak diharuskan tsb tidak diharuskan oleh hukumoleh hukum

Standar maksimal Standar maksimal yang dapat dicapai yang dapat dicapai untuk memacu untuk memacu perbaikan mutu yang perbaikan mutu yang kontinyukontinyu

LisensiLisensi (wajib): (wajib): lisensi tenaga lisensi tenaga kesehatan, lisensi kesehatan, lisensi fasilitas pelayananfasilitas pelayanan

Pemerintah atau Pemerintah atau konsilkonsil

Individu atau Individu atau organisasiorganisasi

Bagian dari regulasi Bagian dari regulasi untuk menjamin untuk menjamin kompetensi minimumkompetensi minimumBagian dari regulasi Bagian dari regulasi untuk menjamin untuk menjamin standar minimal suatu standar minimal suatu fasilitas pelayananfasilitas pelayanan

Standar minimal untuk Standar minimal untuk melindungi pasien, melindungi pasien, menjamin keamanan, menjamin keamanan, dan meminimalkan dan meminimalkan resikoresiko

Sertifikasi Sertifikasi (sukarela/wajib): (sukarela/wajib): sertifikasi ATLS, sertifikasi ATLS, sertifikasi sertifikasi tehnologi tehnologi kesehatan, kesehatan, sertifikasi berbagai sertifikasi berbagai pusat di RSpusat di RS

Lembaga yang Lembaga yang diberi diberi kewenangan, kewenangan, pemerintah, atau pemerintah, atau LSMLSM

Individu/organisasiIndividu/organisasi Evaluasi persyaratan Evaluasi persyaratan yang ditetapkan, yang ditetapkan, pendidikan/pelatihan pendidikan/pelatihan tambahan, dan tambahan, dan kompetensi di bidang kompetensi di bidang tertentutertentuMenunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa organisasi organisasi mempunyai mempunyai pelayanan, tehnologi pelayanan, tehnologi atau kapasitas khususatau kapasitas khusus

Standar lembaga Standar lembaga (misalnya ISO) untuk (misalnya ISO) untuk mengevaluasi mengevaluasi kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap spesifikasi rancangan spesifikasi rancangan lembagalembaga

Definisi Akreditasi ISQua (2001) :Accreditation is a public recognition

by a national healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation standards by a healthcare organisation, demonstrated through an independent external peer assessment of that organisation’s level of performance in relation to the standards.

Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.

AKREDITASI MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK AUDIT

EKSTERNALUNTUK MENILAI SISTEM PELAYANAN DAN SISTEM

MUTU APAKAH SUDAH SESUAI DENGAN

STANDAR YG DITETAPKAN

Peraturan Perundangan

PedomanAcuan

Standar

PenyelenggaraanPelayanan(Produksi):-mengukur-memonitor

-mengendalikan-memelihara

-menyempurnakan-mendokumentasikan

OutcomePelayananKepuasan

Akreditasi

StandarAkreditasi

KebijakanPedomanKr.AcuanProsedurManual

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Definisi:

Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

55

PUSKESMAS

InstrumenAkreditasi

KONSEP DASAR AKREDITASI PUSKESMAS

Badan Akreditasi

Survei Akreditasi Puskesmas

SERTIFIKAT

12

5

4

3

6

Memenuhi / Menerapkan / Comply

UU 29 / 2004 : Praktik KedokteranUU 36 / 2009 : KesehatanPP. 65/ 2005 : P edoman dan Penerapan SPM

Permenkes 741/2008 : SPM Bid. Kes Kab/kotaKep menkes 128/2004, : Kebijakan Dasar PKMKep menkes 374/2009 : SKN 2009

STANDAR

Dimodifikasi dari Nico A. Lumenta

UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERNUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN DAN PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERMENKES 741/2008 : SPM Bid KES Kab/KotaKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM

UU 29/2004 : PRAKTIK KEDOKTERANUU 36/2009 : KESEHATANPP 65/2005 : PEDOMAN & PENERAPAN SPMPERPRES 72/2012 : SKNPERPRES 12/ 2013 : JKNPERMENKES 741/2008 : SPM BID. KESKEPMENKES 128/2004 : KEBIJAKAN DASAR PKM

KONSEP DASAR AKREDITASI FASYANKES PRIMER

UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ; Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan

pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes

2015 -2019

BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja

melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko

BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP

BAGI FKTP : 1. Memberikan keunggulan kompetitif2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .3. Meningkatkan pendidikan pada staf 4. Meningkatkan pengelolaan risiko 5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas

MANFAAT AKREDITASI FKTP57

AKREDITASI FKTP

1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. UKM3. LAYANAN KLINIS (UKP)

776 EP

1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. LAYANAN KLINIS

503 EP

1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN2. LAYANAN KLINIS

234 EP

Akreditasi Puskesmas

Pelayanan UKP

Penyelenggaraan UKM Puskesmas

Administrasi manajemenPuskesmas

PelayananPelayananYangYang

diakreditasidiakreditasi

Standar akreditasi puskesmas disusun dalam 9 bab, dengan 776 elemen penilaian (EP):

Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EPBab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 EPBab III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 EPBab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 EPBab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) dengan 101 EPBab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) dengan 29 EPBab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EPBab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EPBab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP

4 Bab standar akreditasi klinik (TOTAL 503 EP) Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122 EP Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) : 151

EP Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK): 172

EP Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) :

58 EP

Standar akreditasi Praktik Dokter Mandiri (234 EP) Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Praktik

Mandiri (KMPM) dengan 73 EP Bab II Layanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan

Keselamatan Pasien (LKPM) dengan 161 EP

Struktur standar

Bab:Standar:

Kriteria :Pokok Pikiran :

Elemen Penilaian

1. BAB I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) Standar1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan PuskesmasKebutuhan masyarakat akan pelayanan Puskesmas diidentifikasi dan tercermin dalam Upaya Puskesmas. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan diidentifikasi dan dituangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kriteria 1.1.1Di Puskesmas ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan. Maksud dan Tujuan: Pukesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.Penilaian kebutuhan masyarakat dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan sektor terkait dan kegiatan survei mawas diri, serta memerhatikan data surveilans untuk kemudian dilakukan analisis kesehatan komunitas (community health analysis) yang menjadi bahan untuk penyusunan rencana Puskesmas.Rencana Puskesmas …..dst

Elemen Penilaian:1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan.3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lainnya.5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.6. Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Bab IPersyaratan Umum Klinik

Standar

1.1. Persyaratan Pendirian dan Perijinan Klinik

Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan.

Persyaratan Lokasi

Kriteria

1.1.1. Lokasi pendirian Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah

 Maksud dan Tujuan:Pendirian Klinik perlu memperhatikan tata ruang daerah dan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk.Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik Klinik atau rencana pembangunan KlinikElemen Penilaian:

1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan2. Pendirian Klinik mempertimbangkan tata ruang daerah3. Pendirian Klinik mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan4. Klinik memiliki perijinan yang berlaku

Cara penilaian

Tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai: 0 = jika belum ada sama sekali atau

baru sebagian kecil ada ( 0% – 20 %) 5 = jika sebagian besar sudah dilaksanakan (20 – 79 %) 10 = jika sudah dilaksanakan (80 – 100

%)

Skor total untuk tiap kriteria =jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria x 100 % jumlah elemen pd tiap kriteria x 10

Skor total untuk tiap bab= jumlah skor semua elemen pada tiap bab x 100 % jumlah elemen pd tiap bab x 10

Pelaksanaan survei Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen

eksternal dan internal Telusur:

Wawancara: Pimpinan puskesmas Penanggung jawab program Staf puskesmas Lintas sektor Masyarakat Pasien, keluarga pasien

Observasi: Pelaksanaan kegiatan Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

(rekaman/records)

Agenda Pembahasan Standar dan Instrumen

Linatih akan dibagi dalam 3 kelas: Kelas A : Manajemen puskesmas Kelas B : Upaya Puskesmas Kelas C : Pelayanan Klinis Pembahasan terinci tiap Bab, Standar, Kriteria, dan Elemen

Penilaian (oleh Fasilitator) Penugasan diskusi:

Esensi dari tiap Bab Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk dilihat dalam

waktu 2 jam kegiatan survey Butir-butir inti dari tiap Bab Antisipasi Daftar Pertanyaan yang akan digunakan sebagai

pemandu pada saat survey

Kegiatan Pokok bahasan

penugasan Waktu Jumlah NS

Nama NS

Workshop I

Standard an instrumen

SA, penyusunan dokumen

Mei 3 TjahjonoSoenoeLina

Workshop II

Pembahasan hasil SA dan rencana tindak lanjut

Tindak lanjut SA:Kelengkapan dokumenPerbaikan system

Juni 2 TjahjonoSoenoe

Workshop III

Progress tindak lanjut SA

Implementasi perbaikan

Juli akhir 2 DjeminginLina

Workshop IV

Progress perbaikan system dan implementasi

Perbaikan sesuai hasil workshop

September/Oktober

2 TjahjonoSoenoe

WorkshopV

SA pra akreditasi

Perbaikan hasil SA pra akreditasi, persiapan akreditasi

Oktober/November

2 DjeminginSoenoe