0-1 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ZISWAF 2012

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN2012

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TERHADAP KJKS DALAM

PENGELOLAAN ZISDisampaikan Pada Acara :

Training Manajemen Baitul Maal BMTForum Baitulmaal BMT Jawa Tengah

Pekalongan, 23 Juni 2012

Mr. P

KEMENTERIAN KUKMDEPUTI

PEMBIAYAAN

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi antara lain aspek pendanaan, yang meliputi :a) memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk

dapat mengakses kredit perbankan & lembaga keuangan selain bank;b) memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya

sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;c) memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara

cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d) membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

[pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 20/2008]

Amanat UU UMKM (No. 20/2008)

2

Mr. P


PEMBIAYAAN

AKSES PENDANAAN UMKM

Peran yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM

dalam rangka mempermudah akses permodalan untuk

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan

Koperasi (UMKMK) adalah :

1. Membuka akses pendanaan bagi pelaku UMKMK

2. Memperluas sumber-sumber pendanaan UMKMK

3. Melaksanakan perumusan kebijakan (regulasi) dalam

pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

3

Mr. P


PEMBIAYAAN

Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM

Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih Lebih dari 10 M• Hasil Penjualan/th Lebih dari 50 M

Usaha Menengah:• Kekayaan Bersih > Rp 500 Jt s.d 10 M• Hasil Penjualan/th > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Kecil :• Kekayaan Bersih > Rp 50 Jt s.d 500 Jt• Hasil Penjualan/th > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Mikro :Kekayaan Bersih < Rp 50 Jt Hasil Penjualan/th < Rp 300Jt

Jumlah ± 4,95 ribu (0,01%)

Jumlah ± 44,28 ribu (0,08%)

Jumlah ± 54,55 juta(98,85%)

USAHABESAR

USAHA MENENGAH

USAHA KECIL

USAHA MIKRO

Data Kementerian KUKM 2010

DATA UMKM TAHUN 2011

Jumlah ± 602,19 Ribu (1,01%)

Jumlah UKM ± 55. 206.444

KONDISI UMKM DAN KOPERASI

4

Mr. P


PEMBIAYAAN

Perkembangan2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Jumlah Koperasi (unit) 134.963 141.326 149.793 154.905 170.411 177.482 188.181

Jumlah anggota (ribu orang) 27.287 27.776 28.888 27.173 29.240 30.461 30.849

Jumlah Koperasi yg RAT (unit) 45.508 46.057 48.262 47.153 58.534 55.818 58.004

Jumlah tenaga kerja (orang) 308.771 350.435 371.405 357.005 325.161 358.768 377.238

Modal sendiri (Rp. Miliar) 14.836 16.791 20.232 22.314 28.349 30.102 35.794

Volume usaha (Rp. Miliar) 40.832 62.718 63.081 67.995 82.099 76.822 95.062

SHU (Rp. Miliar) 2.198 3.217 3.470 5.025 5,303 5.622 6.336

% SHU dari Volume Usaha ** 5,38 5,13 5,50 7,39 7,52 7,32 6.67

Ket :* Per 31 Desember Tahun 2011 (Data Sangat Sementara)** Rasio SHU/Volume usaha merupakan proxy efisiensi usaha koperasi

KONDISI UMUM KOPERASI 2005-2011

5

Mr. P


PEMBIAYAAN

Sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha(55,2 juta unit usaha atau 99,99% tahun 2011)1

2

Kontribusinya terhadap PDB(Rp 3.466,3 triliun atau 57,1%, tahun 2010 )

3

Nilai investasi yang cukup signifikan(Rp 927.11 triliun atau 44,89%, tahun 2010)

4

Penyerap tenaga kerja terbanyak(101, 7 juta pekerja atau 97,24%, tahun 2011)

SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM, BPS 2010 dan 2011

Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Nasional

6

Mr. P


PEMBIAYAAN

MEMBANGUNUMKMK YANG TANGGUH DALAM PEROKONOMIAN

NASIONAL

Terbatasnya modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan

Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha

Kemampuan pemasaran yang terbatas

Akses informasi usaha rendah

Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN)

PERMASALAHAN K-UMKM

7

Mr. P


PEMBIAYAAN

1. Terbatasnya fasilitasi kredit mikro bagi UMKM dari perbankan

2. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis

3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan4. Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal

investasi5. Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di

daerah6. Belum ada Bank khusus untuk melayani Koperasi dan

UMKM

8

PERMASALAHAN PEMBIAYAAN K-UMKM

Mr. P


PEMBIAYAAN

• Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar• UM 30,91%• UK 32,34%• UMi 36,75%

• Program KUMK SUP 005• Program LPDB KUKM

• Perbankan• Program Pemberdayaan

Usaha Mikro dan Kecil• Program Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM)• Program LPDB KUKM

• Program Pemberdayaan Usaha Mikro

• Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL(PNPM)• Program Pemberdayaan

Sosial• Program pemberdayaan

Fakir Miskin

USAHA BESAR

± 4,95 ribu (0,01%)

USAHA MENENGAH± 44,28 ribu (0,08%)

USAHAKECIL± 602,19

Ribu (1,01%)

USAHAMIKRO

± 54,55 juta(98,85%)

FAKIR MISKIN

MISKIN

BELUM LAYAK USAHA DAN

BELUM BANKABLE

PENDUDUK MISKIN± 29,89 juta jiwa (12,36%)

(Data BPS 2011)

LAYAK GO PUBLIC • Pasar Modal• Perbankan • Sumber Lainnya

LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE

LAYAK USAHA DAN BANKABLE

Jumlah:*)

± 38,19 Jt (70%)

Jumlah:*)

± 16,36 Jt (30%)

Jumlah:*)± 240,9 Rb

(40%)


(60%)


(90%)

Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber

± 4,4 Rb (10%)

KLASTER 1

KLASTER 2

KLASTER 3

KLASTER 4

KLASTER 5

KLASTER 6

POLA PEMBIAYAANKONDISI EKSISTING

KONDISI EKSISTING & POLA PEMBIAYAAN UMKM

Mr. P


PEMBIAYAAN

Jumlah UnitJumlah Unit Berdasarkan

Klaster

2011 2011Total

Tahun 2011

1 2 3 4 6

Usaha Mikro 54,559,969 Klaster1 38,191,978 10 Juta 545,599,690 1 229,151,870 Klaster2 16,367,991 2 98,207,944

Usaha Kecil 602,195 Klaster3 240,878 100 Juta 60,219,500 3 14,452,680 Klaster4 361,317 4 21,679,020

Usaha Menengah 44,280 Klaster5 39,852 1,000 Juta 44,280,000 5 23,911,200 Klaster6 4,428 6 2,656,800

650,099,190 390,059,514

5 7

Kebutuhan Permodalan(Rp Milyar)/Unit

Unit Usaha Klasifikasi

Asumsi Plafon Penyaluran

Kredit/Pemb Perbankan

Per KlasterTahun 20110 Dgn Asumsi

40% Modal Sendiri dan 60% Pinjaman

JUMLAH UMKM DAN ESTIMASI KEBUTUHAN

PEMBIAYAN

Mr. P


PEMBIAYAAN

UMKM bankableS

U

M

B

E

R

Pemerintah

Non Pemerintah

Pemerintah dan Non Pemerintah

APBN

APBD

SUP-005

Bank

Non Bank

Kredit Komersial

KSP/USP-Kop KJKS/UJKS

Lemb. Keuangan (Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan Pegadaian)

Per. Swasta : CSR

Perbankan/KUR

BUMN/PKBL

UMK belum-bankable

TARGET/SASARAN

UMK belum-bankable

UMK bankable

UMK bankable &UMK belum--bankable

UMK non-bankable

UMK belum-bankable

UMK belum-bankable

UMK belum-bankable

UMK bankable &UMK belum-bankable

Sertifikat Tanah

Laba BUMN

Kredit Mikro Kecill UMK bankable

Dana Maal (ZISWAF) dari BAZ & LAZ

UMK belum-bankable

SUMBER PEMBIAYAAN KUMKM

Mr. P


PEMBIAYAAN

No Nama Program Besar Dana (Rp) Status Tujuan

1. Dana ZISWAF KJKS/UJKS KOPERASI

Tergantung Kelayakan Usaha - Qordhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)- Pembiayaan Lain

Penumbuhan Wirausaha Baru dari kalangan Mustahik

Pembiayaan UMK

2. Bantuan Sosial 50 Juta Belanja Sosial Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

3. PKBL 500 ribu s. d. 50 juta Pinjaman Pemberdayaan usaha mikro/koperasi

4. KUMK SUP-005 Mikro < 50 JutaKecil < 500 Juta

Kredit Komersil Perluasan Akses Kredit

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro < 20 JutaKecil < 500 JutaLinkage < 2 Milyar

Kredit Bank dengan Jaminan Pemerintah

Mengerakan usaha produktif di sektor riil

6. Dana Bergulir (LPDB KUKM)

Tergantung Kelayakan Usaha Pinjaman/ Pembiayaan Mengembangkan usaha koperasi dan anggota (KUMK)

7. Pembiayaan Ekspor melalui LPEI

< 50 juta>50 Juta – 1 Milyar>1 Milyar – 3 Milyar> 3 Milyar – 10 Milyar

Pembiayaan, Penjaminnan dan Asuransi Ekspor

Menumbuh -kembangkan UKM Ekspor

DESKRIPSI UMUM SKIM PEMBIAYAAN KUMKM

12

Mr. P


PEMBIAYAAN

Program dan

Kegiatan Pemerintah

dan Masyarakat

KEBUTUHAN YANG ADA DI MASYARAKAT

Untuk Mendorong Masyarakat Miskin

Berusaha

Solusi : mencari sumber-sumber pendanaan masyarakat dan salah satu peluangnya berasal dari dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf).

Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendayagunaan ZISWAF

13

Jumlahnya Terbatas

Dirasakan Belum Memadai

Kebutuhan Lebih Besar

Membutuhkan Sumber

Pendanaan Baru ?

Mr. P


PEMBIAYAAN

POTENSI ZISWAF

Potensi pendanaan dari dana ZISWAF :

1. Zakat di Indonesia mencapai Rp100 triliun (ADB, 2011)

2. Wakaf mencapai nilai minimal Rp 3 triliun (BWI, 2011)

Pendayagunaan ZISWAF merupakan potensi pendanaan yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin untuk

berusaha 14

Mr. P


PEMBIAYAAN

1. Permen No. 91/2004 “Koperasi_ dapat menjalankan kegiatan pembiayaannya (tamwil), juga dapat menjalankan kegiatan maalnya yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sadaqah, termasuk wakaf.

2. KJKS/UJKS Koperasi memiliki peran strategis dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Bentuk konkrit tercermin pada pengembangan Baitul Maal dengan memanfaatkan optimalisasi zakat, infaq, sedeqah dan waqaf (ZISWAF) yang akan bermuara kepada pengurangan jumlah penduduk miskin dan mendorong mereka melakukan kegiatan usaha produktif yang berkesinambungan. Di sinilah KJKS/UJKS Koperasi dapat berperan sebagai agent of asset distribution untuk memberdayakan ekonomi ummat. Melalui kegiatan Baitul Mal, KJKS/UJKS Koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga sosial, dan melalui kegiatan Baitul Tamwil dapat berfungsi sebagai lembaga bisnis yang profit oriented dengan konsep syariah (bagi hasil).

Peran Strategis KJKS/UJKS Koperasi

15

Mr. P


PEMBIAYAAN

Pendayagunaan Zakat melalui Pembentukan Unit Manajemen Zakat Pada Koperasi

KEGIATAN ZIS

BADAN AMIL ZAKAT

(NASIONAL DAN DAERAH)

LEMBAGA AMIL ZAKAT

(PUSAT DAN CABANG DAERAH)

UNIT PENGUMPU

LZAKAT(Hanya

Mengumpulkan)

UNIT MANAJEM

ENZAKAT

(Mengumpulkan &

Menyalurkan Zakat)

KOPERASI terobosan agar

KJKS/UJKS secara legal memiliki

ijin operasional Mitra

Pengelola Zakat

Berdasarkan UU Zakat No. 38/199, Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk itu pendayagunaan Zakat dapat diperuntukan sebagai modal awal usaha masyarakat miskin sebagai wirausaha baru.

Pembinaan dan Pelaporan

Mr. P


PEMBIAYAAN

1) Merumuskan program dan rencana Optimalisasi Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Usaha Mikro

2) Sosialisasi dan Edukasi program kepada lintas pelaku terkait

3) Bimbingan Teknis bagi Mitra Pengelolaan Zakat dalam pengelolaan zakat

4) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat oleh KJKS untuk pendanaan/pembiayaan usaha produktif .

5) Supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui KJKS Sebagai Mitra Pengelolaan Zakat.

Ruang Lingkup Kemitraan

17

Mr. P


PEMBIAYAAN

1) Memfasilitasi kerjasama Pengelola Zakat oleh KJKS dalam rangka optimalisasi peran sosial KJKS.

2) Mengembangkan model pendanaan awal usaha melalui instrumen zakat bagi pemberdayaan usaha skala mikro.

3) Meningkatkan kapasitas KJKS dalam melakukan penghimpunan dan Penyaluran zakat secara profesional, amanah dan berkelanjutan

4) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Tujuan Kemitraan

18

Mr. P


PEMBIAYAAN

Pendayagunaan Wakaf untuk Pemberdayaan Koperasi dan UMK

a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Unsur Wakaf : 1) Wakif; 2) Nazhir; 3) Harta Benda Wakaf; 4) Ikrar Wakaf; 5) Peruntukan harta benda wakaf; 6) Jangka waktu wakaf.

Pengertian dan Unsur Wakaf

19

Mr. P


PEMBIAYAAN

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

20

NAZIR

Perorangan

Organisasi

Badan Hukum

Koperasi

Badan Hukum

IndonesiaKop erasi

dapat mengelola

Wakaf

KJKS sebagai Nazir dan LKS PWU ?

Mr. P


PEMBIAYAAN

Wakaf

Uang

Nazir

LKS PWU

KJKS Lembaga Keuangan Syariah

KJKS dapat menjadi LKS

PWU

Dalam Pengelolaan Wakaf, harta benda wakaf tidak dapat berkurang untuk itu pengelola harus profesional sehingga KJKS yang akan menjadi Nazir dan atau LKS PWU harus Profesional, Akuntable dan Terpercaya.

Untuk Itu KJKS Harus Mempersiapkan Kelembagaannya

Dengan Baik

21

Mr. P


PEMBIAYAAN

KJKS Bekerjasama Dgn Nazir Wakaf melalui Uang

KJKS Bekerjasama Dgn Nazir Wakaf Uang

KJKS Bekerjasama LKS PWU (penerima Manfaat Wakaf Uang)

KJKS sebagai Nazir (Wakaf Uang dan atau wakaf melalui Uang)

KJKS sebagai LKS BWU

Model Pengelolaan Wakaf Oleh KJKS?

22

Mr. P


PEMBIAYAAN

Kementerian Koperasi dan UKM (Dep. Kelembagaan):

Alternatif Model Kelembagaan Pengelolaan Wakaf Oleh KJKS

1) Nazhir Membentuk Koperasi;2) Nazhir Sebagai Anggota Koperasi;3) Nazhir Bermitra Dengan Koperasi;4) Koperasi Sebagai Nazhir;5) Koperasi Sebagai Penyalur Hasil/Manfaat Harta

Benda Wakaf.

MODEL DEPUTI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KUKM

23

Mr. P


PEMBIAYAAN MODEL DEPUTI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KUKM

Membentuk KOPERASI:

1 . Koperasi Konsumen

2 . Koperasi Produsen

3 . Koperasi Pemasaran

Min. 20 orang membentuk koperasi

Harta Wakaf

Harta Wakaf

NAZHIR/Penerima Wakaf

Bukan NAZHIR

1. Nazhir Membentuk Koperasi

24

Mr. P



KOPERASI

Harta Wakaf Harta Wakaf

NAZHIR/Penerima Wakaf

ANGGOTA KOPERASI

BUKAN NAZHIR

2. Nazhir Sebagai Anggota Koperasi

25

Mr. P


PEMBIAYAAN

NAZHIR

KOPERASI

BERMITRA

MENGELOLA:

Gedung, Pasar, Kantor,

dll

MODEL DEPUTI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KUKM

3. Nazhir Bermitra dengan Koperasi

26

Mr. P



4. Koperasi Sebagai Nazhir

WAKIF

Menyerahkan harta wakaf

KOPERASI

27

Mr. P


PEMBIAYAAN

5. Koperasi Sebagai Penyalur Hasil/Manfaat Harta Benda Wakaf

WAKIF

Menyerahkan harta wakaf

KOPERASI

Menyalurkan manfaat

harta wakaf

kepada:1. Masyara

kat2. Usaha

Mikro Kecil

3. Dhuafa

28

Mr. P


PEMBIAYAAN

Bank Indonesia (Direktorat Perbankan Syariah):

Alternatif terbaik untuk Pengembangan UMKM

MODEL DIREKTORAT PERBANKAN SYARIAH BI

29

Mr. P


PEMBIAYAAN

WakifUANG

SWU

Mawquf ‘alaih

KJKS

UNITPENERIMA

UNITKELOLA

UNITPENYALUR

HASIL PENGELOLAAN

LKS sbg Nazhir


30

Mr. P


PEMBIAYAAN

Terbaik 1KJKS sbg nazhir

UNITPENERIMA

UNITKELOLA

UNITPENYALUR

UMKM

HASIL

DANA KELOLAAN

Alternatif Terbaik Untuk Pengembangan UMKM


31

Mr. P


PEMBIAYAAN

Terbaik 2

Wakif

KJKS

UANG

SWUNazhir

Mawquf ‘alaih

HA

SIL

Kelola

LAPORAN

UMKMCat :Nazhir adalah anggota KJKS



32

Mr. P


PEMBIAYAAN

Wakif

KJKS

UANG

SWUNazhir

Mawquf ‘alaih

HA

SIL

Kelola

HASIL

Terbaik 3

UMKMCat :Nazhir adalah anggota KJKS



33

Mr. P


PEMBIAYAAN

Wakif

KJKSUANG

SWU

Nazhir A

ALT 1

wakaf uang wakaf tanah

TanahWakaf

UMKM

Wadiah nazhir A

Cat :Nazhir A adalah anggota KJKS

Contoh Kerjasama…


34

Mr. P


PEMBIAYAAN

Nazhir B

Wakif

KJKSUANG

SWUNazhir A

ALT 2

TanahWakaf

Wadiah nazhir A

UMKMCat :Nazhir A adalah anggota KJKS

wakaf uang wakaf tanah

Contoh Kerjasama…


35

Mr. P


PEMBIAYAAN

36

Documents

0-1 KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ZISWAF 2012