KEBIJAKAN KEBIJAKAN BI CHECKING BI CHECKING TERHADAP TERHADAP

PELAKU UMKM PELAKU UMKM

DALAM MENGAKSES PEMBIAYAANDALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN

Oleh: Khairil AnwarKepala Biro Pengembangan BPR & UMKM

Direktorat Kredit, Bank Perkreditan Rakyat dan UMKMBANK INDONESIA

Disampaikan pada Dialog Nasional Disampaikan pada Dialog Nasional

““Efektifitas Penyaluran KUR dalam Efektifitas Penyaluran KUR dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM “Mendorong Pertumbuhan UMKM “

Jakarta , 28 Juli 2009Jakarta , 28 Juli 2009

PERAN BI DALAM KURPERAN BI DALAM KUR

1. Mitrakerja (counterpart) Pemerintah/Komite Kebijakan (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian no. KEP-05/M.EKON/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi).

penetapan kebijakan/ketentuan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan: memberi masukan dalam penyusunan MoU, Addendum MoU dan SOP mengenai KUR. Memfasilitasi komunikasi antara Perbankan dengan Komite Kebijakan : Focuss Group Discussion dgn 6 Bank Pelaksana KUR dan Kantor Menko Perekonomian membahas mengenai perkembangan dan kendala dalam penyaluran KUR.

3. Membantu melakukan monitoring perkreditan melalui Sistem Informasi Debitur (SID).

2. Ketentuan ATMR.

4. Memfasilitasi perbankan dengan sektor riil. BI mendukung pengembangan UMKM melalui bantuan teknis

(berupa penelitian dan penyediaan informasi pada Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) yang terintegrasi dalam Data Informasi Bisnis Indonesia (DIBI) www.bi.go.id, serta pelatihan kepada perbankan dan Business Development Services Provider (BDSP).

KETENTUAN ATMR TERKAIT KREDIT KEPADA UMKM

PERHITUNGAN ATMR- Perhitungan ATMR untuk KUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85%.- Khusus KUR ,bobot risiko dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

untuk kredit kpd UMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit

berstatus BUMN , diturunkan dari 50% menjadi 20%; - Bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang

dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN

diturunkan dari 85% menjadi sesuai dengan peringkat lembaga

penjaminan/asuransi kredit sebagai berikut: AAA s.d AA- : 20% A+ s.d BBB- : 50% BB+ s.d B- : 75%

Hal ini mendorong pemberian kredit dengan pola penjaminan

3

4

SID merupakan sistem yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data perkreditan yang diterima dari PELAPOR untuk kemudian dipertukarkan dan didistribusikan dalam bentuk INFORMASI DEBITUR.

SID merupakan sistem yang digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data perkreditan yang diterima dari PELAPOR untuk kemudian dipertukarkan dan didistribusikan dalam bentuk INFORMASI DEBITUR.

PELAPOR SID saat ini meliputi Bank Umum, BPR, LKNB (Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Perusahaan Pembiayaan).

PELAPOR SID saat ini meliputi Bank Umum, BPR, LKNB (Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank dan Perusahaan Pembiayaan).

INFORMASI DEBITUR merupakan laporan yang berisi seluruh data yang terkait dengan kredit yang diterima atas nama orang/badan usaha tertentu (profil debitur) termasuk informasi mengenai kolektibilitasnya.

INFORMASI DEBITUR merupakan laporan yang berisi seluruh data yang terkait dengan kredit yang diterima atas nama orang/badan usaha tertentu (profil debitur) termasuk informasi mengenai kolektibilitasnya.

SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)

Setiap kredit ( dengan nominal Rp.1,- s/d Rp. tak terhingga) ,

yg diberikan oleh bank/LKNB harus dilaporkan kedalam SID (PBI -SID ).

5PERAN Biro Informasi Kredit (BIK)

6TUJUAN & MANFAAT SID

DEBITUR & MASYARAKAT LUAS TERMASUK KEPADA

UMKM

DEBITUR & MASYARAKAT LUAS TERMASUK KEPADA

UMKM

LEMBAGA PENYEDIA DANA (BANK DAN NON BANK)

LEMBAGA PENYEDIA DANA (BANK DAN NON BANK)

PENYEDIAAN INFORMASI KUALITAS DEBITURPENYEDIAAN INFORMASI KUALITAS DEBITUR

MEMPERLANCAR PENYEDIAAN KREDITMEMPERLANCAR PENYEDIAAN KREDIT

MEMPERMUDAH MANAJEMEN RISIKOMEMPERMUDAH MANAJEMEN RISIKO

MENINGKATKAN KESADARAN PENTINGNYA

MENJAGA REPUTASI KREDIT

MENINGKATKAN KESADARAN PENTINGNYA

MENJAGA REPUTASI KREDIT

TRANSPARANSI KEPADA MASYARAKATTRANSPARANSI KEPADA MASYARAKATPENCIPTAAN DISIPLIN PASARPENCIPTAAN DISIPLIN PASAR

MEMPERLUAS AKSES PENYEDIAAN KREDITMEMPERLUAS AKSES PENYEDIAAN KREDIT

MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT

MENGONTROL DATA KREDIT

MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT

MENGONTROL DATA KREDIT

7

Des 2007

Des 2008 Mei 2009

JUMLAH PELAPOR 751 777 694

Bank Umum BPR Perusahaan Pembiayaan

130618

3

127646

4

123566

5

JUMLAH FASILITAS KREDIT 41,052969

57,782,495

64,969,033

Bank Umum BPR Perusahaan Pembiayaan

38,731,951

2,177,535143,483

53,573,4643,813,657

395,374

60,106,7924,459,252

402,989

JUMLAH DEBTOR IDENTIFICATION NUMBER (DIN)

28,187,986

35,900,857

38,421,000

Bank Umum BPR Perusahaan Pembiayaan

26,312,0781,780,53495,374

33,070,5362,521,748

308,573

35,258,3682,849,125

313,507

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI) *)

1,178,957 2,050,957 2,383,740

Bank Umum BPR Perusahaan Pembiayaan

1,147,09630,1921,669

1,833,158206,25510,915

1,792,101568,83021,929

*) jumlah permintaan IDI pada bulan tersebut

DATA PERKEMBANGAN BIK DI INDONESIA

…

8CAKUPAN INFORMASI DEBITUR

1. SID berguna sebagai checking debitur untuk Bank Pelaksana.

• Mengecek elijibilitas calon debitur, yakni mengecek apakah calon debitur pernah memperoleh kredit/pembiayaan dari Perbankan.

• Menilai performance kredit/pembiayaan (track record) bagi debitur yang pernah memperoleh kredit/pembiayaan.

SID sebagai mitigasi risiko bagi Bank Pelaksana KUR.

2. Pelaporan KUR oleh bank pada SID sesuai dengan kesepakatan antara BI dengan bank pelaksana yaitu pada:

• form 4B Penjamin : diisi nama dan data lembaga penjamin (Askrindo atau

Jamkrindo), dan • form 3C Kredit yang diberikan : pada field keterangan diisi

dengan kode SPP Askrindo atau SPP Jamkrindo.

PENGGUNAAN SID UNTUK KUR

PERMASALAHAN PELAPORAN KUR PADA SID 10

• Data KUR yang dilaporkan pada SID , tidak sama dengan data KUR di Kantor Menko Perekonomian.

Hal ini karena: - kantor-kantor cabang bank pelaksana KUR belum

sepenuhnya disiplin melaporkan realisasi KUR pada SID sesuai

dengan kesepakatan - text/data yang harus diinput oleh bank secara

manual berpotensi pada kesalahan pelaporan.

• Penggunaan USER ID belum optimal . Bank belum mengunakan sarana SID secara optimal sebagai alat untuk mengetahui debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit baik kredit KUR maupun kredit komersial (checking debitur).

11

1. Kriteria debitur KUR adalah debitur baru yaitu debitur yang belum pernah menerima kredit/pembiayaan dari Perbankan yang dibuktikan dengan Bank Indonesia Checking...dst. Permasalahan yang dihadapi oleh Bank Pelaksana adalah pada umumnya calon debitur KUR rata-rata pernah mendapatkan fasilitas Kredit Konsumsi a.l Kartu Kredit.

2. Adanya penetapan persyaratan agunan tambahan yang diminta oleh bank kepada calon debitur KUR adalah maksimum 50% dari nilai kredit. Persyaratan ini menjadi kendala Bank Pelaksana dalam mencari debitur baru KUR.

3. Pemberlakuan ketentuan SOP KUR yang berlaku surat sejak tanggal 14 Mei 2008 (tanggal Addendum I MoU KUR) sementara SOP KUR baru dikeluarkan pada bulan April 2009 sangat menyulitkan bagi Bank Pelaksana karena diantara tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan terbitnya SOP KUR, Bank Pelaksana sudah banyak merealisasikan penyaluran KUR berdasarkan ketentuan yang lama.

4. Terdapat beberapa hal yang belum disepakati antara Bank dengan Perusahaan Penjamin (al : perpanjangan jangka waktu kredit, debitur yang tidak memenuhi kriteria sebagai debitur KUR, kesalahan teknis dalam administrasi kredit) mengakibatkan terhambatnya pembayaran klaim.

PERMASALAHAN TERKAIT KUR (berdasarkan hasil pemeriksaan BI pada Bank)

12

1. Untuk KUR Mikro (s.d Rp5 juta) dan Linkage Program tidak diwajibkan menggunakan/melampirkan BI Checking.

2. Definisi debitur Baru adalah debitur yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan, dan dalam pengertian ini untuk calon debitur yang sedang menerima kredit konsumtif (a.l Kartu Kredit, KPR) masih diperbolehkan menerima KUR .

3. Besarnya agunan tambahan tidak perlu ditetapkan dalam MoU/SOP, hal ini diserahkan kepada ketentuan pada masing-masing Bank Pelaksana KUR.

4. Pemberlakukan perubahan ketentuan tidak berlaku mundur, tapi berlaku efektif sesuai kesepakatan dalam rapat Komite Kebijakan.

5. Kesalahan dalam teknis/berkas administasi kredit tidak akan menggugurkan atau membatalkan klaim yang diajukan Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

USULAN PERUBAHAN KETENTUAN KUR

(dari Bank Pelaksana)

KESIMPULAN

• SID adalah data dari bank dan untuk bank.• SID tetap diperlukan untuk me -mitigasi

risiko Bank dalam penyaluran kredit

• Dalam hal Komite Kebijakan menetapkan pengecualian persyaratan SID (BI Checking) untuk pengajuan KUR Mikro, maka perlu difikirkan dampak/ konsekuensi terjadinya moral hazard nasabah KUR.

Catt: Kontribusi Realisasi KUR Mikro per Juni 2009 sebesar 52,9 %

13

INFORMASI MENGENAI SID LEBIH LANJUT 14

HUBUNGI:

BIRO INFORMASI KREDIT,

BANK INDONESIA

JL. M.H.THAMRIN NO.2, JAKARTA, 10350

TELP. (021) 3817908

FAX. (021) 3523687

www.bi.go.id

E-MAIL: bik@bi.go.id

HUBUNGI:

BIRO INFORMASI KREDIT,

BANK INDONESIA

JL. M.H.THAMRIN NO.2, JAKARTA, 10350

TELP. (021) 3817908

FAX. (021) 3523687

www.bi.go.id

E-MAIL: bik@bi.go.id

15