Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Dan Sistem Pembiayaan Kesehatan Gratis

KEBIJAKAN

TEAM PENELITI

BADAN PERENCANAAN PEMBAGANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LEGITIMID KSB di dukung The Asia Foundation

KEBIJAKAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TEAM PENELITI LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT (LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT


THE ASIA FOUNDATION


LAPORAN

DAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN GRATIS KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Disusun Oleh

LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT (LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

kerjasama d


Didukung Oleh :

THE ASIA FOUNDATION


LAPORAN HASIL PENELITIAN


TAHUN 2009

Disusun Oleh


kerjasama dengan


Didukung Oleh :

THE ASIA FOUNDATION

TAHUN 2009

LEGITIMID KSB di dukung The Asia Foundation | Studi Kesehatan Gratis di KSB

ENELITIAN


TAHUN 2009

Disusun Oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT

(LEGITIMID) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

engan


Didukung Oleh :

THE ASIA FOUNDATION

Studi Kesehatan Gratis di KSB

ENELITIAN




THE ASIA FOUNDATION

Studi Kesehatan Gratis di KSB 1

DAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN GRATIS DI

LEMBAGA PENELITIAN DAN ADVOKASI MASYARAKAT


I


LEGITIMID KSB di dukung The Asia Foundation | Studi Kesehatan Gratis di KSB 2

KATA PENGANTAR

Studi Kebijakan Publik Bidang Kesehatan-Bappeda KSB 2009 merupakan

studi penting yang akan menentukan perbaikan pelayanan kesehatan gratis di KSB

dimasa mendatang. Oleh sebab itu, sebagai Lembaga studi dan Advokasi yang

bergerak dalam pengembagan kebijakan publik, merasa berkepentingan untuk

dapat bekerjasama dengan Bappeda KSB.

Kami sangat berterima kasih kepada :

1. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, K.H Zulkifli Muahdli,SH.MM yang telah memiliki gagasan inovatif dan komitmen yang kuat untuk

mendorong lahirnya kebijakan program pelayanan kesehatan gratis di

KSB ;

2. Alam Surya, Hanna Satrio, Hari Kusdaryanto dan Team Program Civil Society Inisiatif Againts Poverty (CSIAP) II The Asia Foundation ;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Bpk. Ir.H.M. Saleh, MSi yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Legitimid KSB

untuk melakukan studi kebijakan Publik ;

4. Kepala Bagian Sosial-Budaya Ibu Ayu yang responsive terhadap berbagai ide, gagasan serta telah berkenan untuk meluangkan waktunya

memberikan saran, masukan dan kritik untuk penyempurnaan studi ini

5. Kepala Kasi Sosial Budaya-Bappeda KSB Bapak Abdul Muis, S.Sos, dan Bapak/Ibu lainnya yang telah turut berkonstribusi dalam studi ini,

termasuk para peserta seminar hasil

Kami, menyadari bahwa dalam studi ini mungkin terkesan tidak focus dalam

satu materi atau pokok bahasan, yakni mengenai system pembiayaan kesehatan

gratis. Semata-mata Team Peneliti di LEGITIMID ingin melihat lebih jauh dan

komprehensif tentang pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis di KSB.

Tentu, hasil studi ini masih jauh dari harapan bagi para pembaca dan

banyak kelemahan atau kekurangan. Oleh sebab itu, kami berharap Bapak/Ibu

pembaca berkenan untuk memberikan saran, kritik, bahkan caci-maki sekalipun

demi kesempurnaan dan perbaikan studi-studi kami dimasa mendatang.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan Do’a ,kami

berharap hasil studi ini dapat bermanfaat. Dengan segala keterbatasan dan

kerendahan hati kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan..

Taliwang, September 2009


Tim Peneliti

SUMMMARY EXECUTIVE

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif

mengenai konsepsi dan pelaksanaan program pelayanan gratis, khususnya sistem

pelayanan dan pembiayaan kesehatan gratis. Penelitian bersifat eksploratoris

dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Berbagai instrument analisis digunakan

untuk melihat seluruh tahapan pelaksaan program pelayanan kesehatan gratis, baik

dari sisi konsepsi maupun pada tingkat implementasi, instrument analisis yang

digunakan antara lain IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Appraisal Partisipatoris,

Metode Pemecahan Masalah-Analisis ROCCIPI instrument tersebut digunakan/

disesuaikan dengan tema/pokok bahasan dan tujuan dari masing-masing topic

pembahasan.

Dari hasil penelitian ditemukan, pertama; pada tingkat konsepsi pedoman

pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis hanya mengacu pada Peraturan Buati

Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan

Kesehatan/Pengobatan Gratis di Puskemas dan Jaringannya. Ternyata belum

didukung dengan berbagai peraturan pelaksanaan lainya baik berupa petunjuk

teknis maupun petunjuk pelaksana. Sementara, dari sisi kedudukan, materi dan

penegakkan peraturan tersebut masih sangat lemah. Bahkan banyak yang belum

diatur dan multitafsir sehingga dalam proses penerapannya dilapangan

menimbulkan berbagai persoalan. Kedua,dampak program pelayanan kesehatan

gratis sangat dirasakan warga miskin. Sementara pada level masyarakat elit belum

cukup dirasakan. Sasaran program pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh

penduduk KSB masih diperdebatkan, karena pelayanan kesehatan gratis pada

seluruh penduduk cenderung merugikan warga miskin, dengan tidak adanya Sistem

Informasi Manajemen Kesehatan (data peserta asuransi), penduduk yang telah

memiliki jaminan asuransi dan penduduk luar KSB dapat memperoleh layanan

kesehatan gratis, praktek ini berpotensi pula merugikan daerah disamping hak-hak

warga miskin KSB.

Ketiga, pelayanan kesehatan gratis berdasarkan hasil IKM menunjukkan nilai

B (Baik) konversi nilai diatas rata-rata 65. Namun hasil appraisal partisipatif pada

basis warga miskin dan daerah terpencil masih banyak keluhan (pengaduan), antara

lain; pelayanan petugas lamban, tingginya biaya ambulance, tingginya jumlah

rujukan, pelayanan gawat darurat yang tidak maksimal, dokter jarang berada

ditempat, adanya perlakuan yang diskriminatif dari petugas layanan kesehatan dan

sebagainya. Keempat,aspek menajemen pelayanan kesehatan gratis belum

mencerminkan prinsip-prinsip good governance cenderung tertutup, tidak

partisipatif dan minim akuntabilitas. Kelima, kecendrungan terjadi penurunan jumlah

kunjungan/pasien dari tahun ke tahun namun belum dibarengi dengan adanya

review utilizations sehingga belum dapat diketahui factor penyebab menurunnya

jumlah pasien. Keenam, Sistem pendanaan masih menggantungkan dari APBD,

disisi lain procedure pengajuan dan pencairan klaim pembayaran berpotensi


membuka peluang terjadinya “penggerogotan anggaran”, pemanfaatan dana

kesehatan gratis untuk pembayaran petugas kesehatan perlu direview,

kecendrungan petugas kesehatan meminta untuk dinaikkan biaya jasa pelayanan,

tidak sejalan dengan semangat pemberian Tunjangan Kinerja yang selama ini

diterima para petugas kesehatan. Klaim pembayaran kesehatan (Puskesmas) dan

Dikes berpotensi terjadi duplikasi pembayaran atau double account, karena tidak

ada mekanisme pengawasan, instrument verifikasi dan system pendataan yang

lemah serta perangkat aturan main belum tersedia. Ketujuh, pembiayaan kesehatan

gratis tidak berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah, karena

berdasaran formulasi perhitungan pembiayaan, jumlah pembayaran untuk 7

pelayanan kesehatan gratis kurang dari 1 milliar, perlu dilakukan segera reformulasi

kebijakan dalam pembiayaan jaminan asuransi kesehatan bagi warga dalam

program pelayanan kesehatan gratis, adanya realokasi kebijakan anggaran

kesehatan gratis, diarahkan untuk penduduk miskin biaya jaminan kesehatan bagi

warga miskin meningkat dan mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik (menuju peningkatan mutu).

Kedelapan, keterpaduan program pelayanan kesehatan gratis dengan program

Jamkemas NTB dan Jamkesmas Nasional belum optimal, khususnya menyangkut

kepesertaan penerima layanan kesehatan, termasuk dengan perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi dan perusahaan lainnya (seperti

PT.NNT dan subkontraktornya). Perlu ada kajian system pendataan dan informasi

peserta asuransi serta kajian secara lebih mendaam mengenai kantong-kantong

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin KSB yang lebih valid sebagai basis untuk

menuju kebijakan pro-poor. Kesembilan,perlu dilakukan review capaian-capaian

dalam master plan pembangunan kesehatan dan konsepsi mengenai pelayanan

kesehatan gratis, khususnya terkait dengan perubahan kelompok sasaran program

layanan kesehatan gratis serta berbagai aturan main (juklak-juknis) melalui kajian

naskah akademik sehingga dimasa mendatang program pelayanan kesehatan gratis

secara yuridis, konseptual dan dalam implementasinya dapat dilaksanakan lebih

baik lagi.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut

diciptakanlah Visi Indonesia Sehat 2010, yang merupakan cerminan masyarakat,

bangsa, dan Negara Indonesia dengan ditandai oleh penduduknya yang hidup

dengan perilaku, dan dalam lingkungan sehat, serta memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, diseluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut

diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

dan daerah dihadapkan kepada beberapa keadaan dan isu penting, yaitu kesehatan

sebagai hak azasi dan sekaligus investasi, adanya transisi demografis dan

epidemiologis, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas,

demokratisasi yang terus berkembang disegala bidang dan aspek kehidupan. Isu-isu

penting ini apabila dihadapi dengan arif bijaksana, maka merupakan sebuah

peluang dan sekaligus pula tantangan untuk pembangunan sektor kesehatan di

masa datang.

Melalui pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, banyak kemajuan

yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di

Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai kabupaten pemekaran dan daerah otonom

baru KSB senantiasa ingin memacu diri untuk terus membangun di semua aspek

termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Untuk mengimplementasikan amanat

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN) serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/Menkes/SK/XI/2005

tentang penyelengaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat


miskin tahun 2005 melalui peningkatan kemampuan pemerintah untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar.

Kabupaten Sumbawa Barat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Nusa

Tenggara Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan

untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 secara umum, dan secara khusus

Kabupaten Sumbawa Barat Sehat 2009, baik sebelum era otonomi daerah dan

maupun sampai dengan saat ini secara terus menerus dan berkesinambungan

memacu pembangunan bidang kesehatan.

Namun demikian masih banyak program dan kegiatan yang perlu secara terus

menerus dikembangkan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dan status derajat

kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada pencapaian

angka-angka tolok ukur (indikator) seperti angka kematian bayi, balita dan ibu

melahirkan cukup rendah apabila dibandingkan dengan angka rata-rata nasional.

Untuk prevalensi balita yang menderita gizi kurang maupun gizi buruk, walaupun

pada tahun 2005 menunjukkan trend kenaikan kasus, namun masih dapat

dikendalikan agar tidak terjadi wabah atau kejadian luar biasa. Prevalensi Penyakit

Menular seperti DBD, Malaria, TB.Paru masih dapat dikendalikan, demikian juga

terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta

permasalahan kesehatan lainnya seperti Upaya Pelayanan Kesehatan

Dasar/Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Program KB, Pembinaan Batra

dsbnya. Mengingat daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan daerah

Kabupaten baru yang terbentuk 5 tahun, serta merupakan daerah tujuan wisata

yang potensial dan industri yang terus berkembang, memungkinkan terjadi

mobilisasi penduduk yang sangat tinggi, khususnya tenaga kerja dan pendatang,

terutama di Kecamatan Taliwang dan Maluk. Hal ini tidak menutup kemungkinan

menjadi akses masuknya penyakit-penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan bahkan

penyakit-penyakit yang baru berkembang seperti Flu Burung, SARS dan sebagainya.

Disamping permasalahan penyakit menular yang tersebut diatas,

permasalahan lain yang masih dirasakan pada saat ini adalah adanya kesenjangan

mutu pelayanan kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu

belum merata dan juga luasnya jangkauan di setiap kecamatan sampai


kelurahan/desa perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Disadari

bahwa akses pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, banyak faktor

yang mempengaruhi, seperti kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, belum

memadainya jumlah, penyebaran, komposisi/jenis dan mutu tenaga kesehatan.

Keterbatasan sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi

pembiayaan kesehatan juga berdampak terhadap rendahnya mutu sarana dan

prasarana yang dimiliki, serta terbatasnya upaya-upaya pengembangan program-

program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Menyadari situasi dan kondisi pada saat ini dan kedepan, maka sektor

kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat perlu dikelola dengan lebih dinamis,

proaktif, dan profesional. Mengingat Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan

pelayanan kesehatan secara gratis dengan melibatkan semua sektor terkait;

pemerintah, swasta dan masyarakat dengan meningkatkan peran kemitraan,

sehingga kesehatan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun menjadi

tanggung jawab bersama. Oleh karenanya pembangunan sektor kesehatan pada

masa datang membutuhkan perencanaan yang strategis dan terpadu serta dikelola

dengan penerapan manajemen yang dinamis dan akuntabel.

Dalam empat tahun terakhir terutama sejak era otonomi daerah komitmen

pemerintah untuk pembiayaan kesehatan cukup menggembirakan dan memberi

harapan. Hal ini didukung dengan kesepakatan Bupati Sumbawa Barat pada tahun

2006, yaitu Pelayanan Kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa

Barat. Namun komitmen politik ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan

sebagaimana yang diharapkan. Anggaran/pembiayaan sektor kesehatan di

Kabupaten Sumbawa Barat sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 relatif masih

rendah dan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada

empat tahun terakhir anggaran kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dana

yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan

melalaui APBD Kabupaten.

Masalah kesehatan yang terkait sistem kesehatan daerah dan desentralisasi

erat kaitannya dengan pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan dan

pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan perlu mempertimbangkan sistem

perlindungan kepada kelompok yang kurang mampu, mempertimbangkan sistem


subsidi silang dari yang kaya terhadap yang kurang mampu, dan sistem pra bayar.

Ini dilakukan untuk memperoleh pelayanan yang bermutu untuk semua lapisan

masyarakat. Peran swasta dalam hal ini juga sangat vital, karena fakta

menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan swasta jauh lebih banyak daripada fasilitas

pemerintah. Selain alat dan tenaga medis yang handal untuk kesehatan masyarakat

yang esensial, perlu sekali diperhatikan bahwa tersedianya tenaga medis ataupun

peralatan yang memadai, tidak mengalahkan pentingnya aspek perencanaan,

pencegahan, dan manajemen bencana, dalam menciptakan sebuah system

pelayanan kesehatan yang integratif. Masalah kesehatan akibat pembangunan di

berbagai sektor adalah masalah kesehatan yang dampaknya paling besar

dibandingkan dengan masalah kesehatan jenis lain.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana gambaran pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis dan

program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Bagaimana gambaran sistem pelayanan kesehatan gratis dalam program

Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Bagaimana gambaran sistem pembiayaan kesehatan gratis dalam program

jaminan Kesehatan Masyakat di Kabupaten Sumbawa Barat

1.3. Maksud, Tujuan , Rumusan Masalah dan Manfaat

a. Maksud

Maksud utamanya adalah untuk meringankan beban masyarakat untuk

membiayai kesehatannya dan Meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin.

b. Tujuan

Tujuan Kajian Sistem Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat

adalah :


a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap

seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat

kesehatan masyarakat yang optimal

b. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang

mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan

di Rumah Sakit.

c. Meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan

d. Meringankan beban finansial masyarakat (rumah tangga) membayar

pelayanan kesehatan.

e. Mengambarkan sistem pembiayaan kesehatan yang menerapkan

sistem jaminan kesehatan dan sistem pelayanan gratis dari aspek

status hukumnya dan legitimasi kelembagaannya.

f. Menilai sistem pembiayaan dalam sistem jaminan dan sistem gratis,

yaitu tentang sumber-sumber pembiayaannya, besarnya dan cara

pembayaran penyedia pelayanan kesehatan (PPK).

g. Menilai pelaksanaan manajemen sistem tersebut dari sudut fungsi-

fungsi manajemen pengendalian utilisasi dan verifikasi pelayanan

h. Efektifitas sistem tersebut yang diukur dari tingkat utilisasi pelayanan

kesehatan termasuk efektifitas peningkatan pemerataan penggunaan

pelayanan kesehatan menurut strata ekonomi rumah tangga.

i. Menilai sejauh mana kemampuan masyarakat untuk menyediakan

biaya kesehatan.

c. Manfaat

Dengan disusunnya Kajian Sistem Pembiayaan Kesehatan Kabupaten

Sumbawa Barat diharapkan dapat bermanfaat untuk :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi

pemerintah di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi

sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis dan

sistem pembiayaan kesehatan.

b. Pemerintah Daerah sebagai dokumentasi perencanaan makro daerah.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi

khususnya bagi kalangan akademik, pihak swasta dan masyarakat.


d. Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman yang berharga dalam

memperluas wawasan dan pengetahuan, pengembangan diri, serta

menumbuhkan kepedulian mengenai permasalahan-permasalahan

kemasyarakatan khususnya dalam bidang kesehatan


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Kajian Kebijakan Publik Bidang Kesehatan di KSB

Penelitian yang dilakukan oleh Team Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Merdeka Malang kerjasama Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat tahun

2008 difokuskan Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terdiri dari

Dinas Kesehatan dan 7 Puskesmas. Penelitian ini lebih dotekankan pada penilaian

pelayanan public terkait dengan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di

Bidang Ksehatan. Dari hasil studi yang telah dilakukan ternyata menunjukkan

bahwa Pelayanan Publik Bidang Kesehatan pada kategori BAIK, yaitu dengan range

nilai rata-rata tertimbang IKM antara 2,51-3,25 atau konversi IKM 62,51-81,25.

Kategori penilaian tersebut adalah mengenai kepastian biaya pelayanan dan

kepastian jadwal di Puskesmas Taliwang, Puskesmas Seteluk, Puskesmas Pototano.

Namun, Puskesmas Brang Rea memiliki nilai rendah yakni 2,96 atau konversi nilai

IKM 74,12.

Namun, studi tersebut tidak memberikan gambaran secara komprehensif

atas pelayanan public dibidang kesehatan yang ada di KSB karena pendekatan

penelitian yang bersifat observation dan difokuskan pada instrument IKM (Indeks

Kepuasan Masyarakat) yang dibuat. Meski demikian, ada beberapa hal penting yang

direkomendasikan (saran) dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa agar

pelayanan prima bidang kesehatan dapat diberikan secara efektif kepada

masyarakat, disarankan para unit/instansi pelayanan public yang telah ditunjuk,

agar melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (pelanggan) secara

informative dan transparans. (1). Diperlukan adanya peningkatan kecepatan

pelayanan yang diberikan oleh masing-masing unit pelayanan public dibidang

kesehatan. Kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan baik dari sisi kejelasan target

maupun kecepatan yang dapat dibandingkan dengan daerah lain, sehingga dapat

memberikan pelayanan bidang kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat.

(2). Perlu adanya peningkatan kedisplinan petugas, peningkatan kemampuan dan


kepribadian petugas pelayanan, baik melalui pelatihan maupun pemberian reward

and punishment, sehingga pelayanan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai

dengan target pelayanan. (3). Perlu adanya peningkatan terhadap kenyamanan

dan keamanan lingkungan bagi para pelanggan, baik dari segi kenyamanan ruang

tunggu, kebersihan ruang tunggu dan toilet bagi pengunjung, ketersediaan lahan

parkir serta penambahan petugas keamanan. (4). Perlunya transparansi dan tidak

adanya praktek KK (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) diharapkan dapat diwujudkan

dalam realita pelayanan sehari-hari. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan meninjau kembali kebijakan

TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang lebih proporsional dalam kerangka

kesejahteraan petugas medis dan administrasi, agar tercipta keadilan kesejahteraan

di semua unsure, baik pada unit pelaksana maupun masyarakat penerima layanan.

(5).Perlu adanya kejelasan informasi yang informative/jelas kepada masyarakat

mengenai biaya, jadwal pelayanan, alur proses, tempat/lokasi pelayanan dan target

pelayanan. (6). Perlu ada IKM untuk mendorong proses perbaikan kinerja pelayanan

public.

Karena itu terkait dengan kebijakan pelayanan public, khususnya

menyangkut konsepsi dan pelaksanaan dari Perbup Nomor 9 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Penyelenggaran Pelayanan/Pengobatan Gratis Di Puskesmas dan

Jaringannya belum dapat diketahui karena belum ada penelitian/kajian sebelumnya.

Dan menjadi penting pada penelitian ini untuk dilihat sebagai bagian dari materi

penelitian.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Pelayanan bidang kesehatan sesungguhnya sangat ditentukan dari

bagaimana formulasi kebijakan sosial tersebut dirumuskan atau ditetapkan. Jadi,

titik awal keberhasilan pelayanan public bermula dari bagaimana kebijakan public

disusun. Kebijakan Publik itu sendiri menurut Kartasasmita 1997:142 adalah upaya

untuk memahami dan mengartikan (a) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan)

oleh Pemerintah mengenai suatu masalah (b) apa yang menyebabkan atau

mempengaruhinya (c) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Menurut

William dunn bahwa Pemerintah harus mampu untuk memecahkan persoalan-


persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana beberapa fase tentang struktur

pemecahan dalam analisis kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 :

Fase-Fase Struktur Pemecahan Masalah

Sumber : Willim N Dunn, Public Policy Analysis, 2000

Jadi, elemen yang terkandung dalam kebijakan public, dikemukakan

Anderson dalam Islamy (1994:20-21) yang mencakup :

1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pejabat-pejabat pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

4) Kebijakan public bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

5) Kebijakan public (positif) selalu berdasarkan pada suatu peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan

sebagaimana disebutkan diatas maka kebijakan public dibuat adalah dalam

kerangka untuk memecahkan masalah sosial dan untuk mencapai tujuan

serta sasaran tertentu yang diinginkan. Masalah sosial adalah kondisi yang

dirasakan banyak orang tidak menyenangkan, menggangu keberfungsian

META PROBLEM

Problem Definition

SUBSTANTIVE

PROBLEM

Problem Specication

FORMAL PROBLEM

Problem Sensing

PROBLEM SITUATION

Problem Search


sosial sejumlah orang, dan karenanya menuntut pemecahan secara kolektif

(Suharto, 2006 ; 3).

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah sosial

dapat diatasi secara perorangan atau satu per satu. Tetapi, masalah sosial

hanya dapat diatasi melalui rakayasa sosial (social engineering) seperti aksi

sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan

akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Masalah

kemiskinan misalnya, tidak bisa dipecahkan hanya dengan memberi bantuan

uang atau barang kepada satu atau dua orang atau beberapa orang saja

tanpa mengaitkannya dengan sosial yang lebih luas. (Suharto, 2006).

Hukum atau system hukum merupakan faktor penting yang memberi

konstribusi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan

pelayanan public/sosial. Persoalan tersebut sangat tergantung dari perilaku

kelompok rule occupant (pemegang peranan) dan implementing agency

(lembaga pelaksana) dalam memainkan peran masing-masing. Perilaku dan

peran terbentuk oleh system hukum yang berlaku dan aspek non hukum.

Oleh karena itu untuk melakukan perubahan haruslah dilakukan dengan

melakukan perubahan perilaku yang ada sekarang kesuatu perilaku yang

baru yang membawa kemajuan (PSHK 2003 :3).

Untuk mengubah seperangkat pola perilaku (institusi) yang ada ke pola

perilaku yang baru dalam Negara yang menganut demokrasi, tidak ada

instrument lain yang mungkin digunakan kecuali hukum dan perundang-

undangan. Dalam merancang suatu perilaku baru, suatu dimensi lain yang

tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kondisi spesifik, lingkungan,

alam, sosial, dan budaya dari Negara/daerah bersangkutan baik berupa

kendala, constraint, maupun kekuatan. Oleh sebab itu mengadopsi suatu

pola perilaku baru dari Negara/daerah atau komunitas yang lain yang

memiliki kondisi spesifik berbeda dengan Negara/daerah berpotensi

menimbulkan konflik. Dan perilaku baru yang diinginkan tidak

terimplementasi (PSHK, 2003:4), berikut ini gambar model system hukum :


Gambar 2 : Model Sistem Hukum

Pilihan Batasan dan Sumber Daya

(=Arena Pilihan)

Arena Pilihan

Sanksi-Sanksi

Umpan Balik

Sumber : modul pelatihan perancangan perundang-undangan untuk transformasi sosial yang demokratis (PSHK-

2003)

Impelementasi kebijakan public berusaha untuk mewujudkan kebijakan

public yang bersifat abstrak kedalam realitas nyata. Dengan kata lain

pelaksanaan kebijakan public berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang

dapat dinikmati terutama kelompok sasaran (target group/rule occupant).

Implementasi kebijakan public merupakan serangkaian kegiatan sistematis,

antara lain adalah aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya

merapatkan dan menata kembali sumber daya (resources) unit-unit (units)

dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya mewujudkan

(merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Kemudian aktivitas interpretasi

(interpretation) merupakan aktivitas interpretasi substansi dari suatu

kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami

sehingga substansi kebijakan dapat dilaksankan dan dapat diterima oleh

para pelaku sasaran kebijakan. Sedangkan aktivitas aplikasi (application)

merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin atau sesuai dengan

Umpan Balik Umpan Balik

Peraturan Peraturan

Lembaga

Pelaksana

Pemegang Peranan

Arena Pilihan Arena Pilihan

Lembaga Pembuat

Peraturan


tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Sebuah kebijakan atau peraturan

yang baik harus menyediakan pula adanya mekanisme umpan balik

(feedback) bagi para lembaga pelaksana (implementing agency) maupun

dari pemegang peranan atau para pihak yang diatur dalam peraturan (rule

occupant) dan peraturan tersebut harus dilakukan evaluasi.

Dalam Negara yang menganut faham demokrasi modern dan

paradigma baru dalam pelayanan public (newpublic administration) telah

terjadi pergeseran paradigma, sebagai berikut :

Tabel 1: Paradigma Pelayanan Publik

Aspek/Kategori Administrasi Publik Tradisional (old Public

Administration)

Manajemen Publik Yang Baru (New

Public Administration)

Model Pelayanan Publik Terbaru (New Public Service)

Dasar Teoritis Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi

Konsep Kepentingan Publik

Kepentingan public adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan

Kepentingan Publik mewakili agregasi dari kepentingan individu

Kepentingan Publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai

Kepada siapa birokrasi harus bertanggung jawab

Klien (clients) dan pemilih Pelanggan (customer) Warga Negara (citizens)

Peran Pemerintah Pengayuh (rowing) Mengarahkan (steering)

Menegoisasikan dan mengelaborasikan berbagai kepentingan warga Negara dan kelompok komunitas

Akuntabilitas Menurut hirarkhi administrative

Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan (customers)

Multi aspek : Akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar professional, kepentingan warga Negara

Sumber : diadopsi dari Denhardft, 2000: 28-29

Dalam model new public service, pelayanan public berlandaskan teori

demokrasi yang mengajarkan egaliter dan persamaan hak diantara warga Negara.

Dalam model ini kepentingan public dirumuskan sebagai hasil dialog dari berbagai

nilai yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan public bukan dirumuskan oleh elit

politik seperti yang tertera dalam aturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan

public harus bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Peranan

pemerintah adalah melakukan negosiasi dan menggali berbagai kepentingan dari

masyarakat dan berbagai kelompok komunitas yang ada. Dalam model ini birokrasi


public bukan hanya sekedar harus akuntabel pada berbagai aturan hukum

melainkan juga harus akuntabel pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma

politik yang berlaku, standar profesional dan kepentingan masyarakat.

Dasar teoritis pelayanan public yang ideal menurut paradigma new public

service yaitu pelayanan public yang harus responsive terhadap berbagai

kepentingan dan nilai-nilai public yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan

negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat dan komunitas, hal

ini mengandung pengertian bahwa karakter dan nilai yang terkandung didalam

pelayanan public tersebut harus berisi prefensi nilai-nilai yang ada di dalam

masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan public

juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat (Dwiyanto,

2006:145).

Pelibatan masyarakat sebagai pengguna layanan public menjadi bagian

penting yang perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan public. Ada tiga

alasan utama menurut Conyers (1992:154-155) mengapa partisipasi masyarakat

mempunyai sifat sangat penting, yaitu: pertama, partisipasi masyarakat merupakan

suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap

masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses, persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut

dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul

anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam

pembangunan masyarakat mereka sendiri. Demikian pula Goulet dalam Supriatna

(2000:211), tanpa partisipasi pembangunan justru akan mengganggu manusia

dalam upayanya untuk memperoleh martabat dan kemerdekaannya.

Mengapa partisipasi menjadi amat penting, menurut Tjokrowinoto (1993)

terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, yaitu:

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;

b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;


c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

d. Partisipasi dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;

e. partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan;

f. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;

g. Partisipasi menopang pembangunan; h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;

j. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka.

Perencanaan pembangunan yang berkiblat dan melibatkan kelompok

sasaran pada akhirnya akan dapat diciptakan proyek-proyek pembangunan yang

sesuai dengan sumber daya, kondisi, kebutuhan dan potensi kelompok sasaran

tersebut. Dengan kesesuaian ini, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program pembangunan akan tinggi dan pada tingkat selanjutnya proyek

pembangunan itu akan bermanfaat dan dimanfaatkan kelompok sasaran. Dengan

demikian tujuan pembangunan kualitas manusia melalui partisipasi masyarakat ini

hanya akan tercapai apabila masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam setiap proses

pembangunan.

2.2.2. Kebijakan Sosial

Kebijakan Sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan public. Kebijakan

sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu yang

bersifat public, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dallton dan Smith (2006:4).

Inshort, social policy refres to what government do when they attempt to

improve the quality of people live by providing a ranger of income support,

community services and supports program.


Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh

pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui

pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan

program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan public,

kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan),

dan pengembangan (development).

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk

mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial

(fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan sosial (fungsi pengembangan)

sebagai wujud kewajiban Negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial

warganya (Suharto, 2005). Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam

tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan system

perpajakan (lihat Midgley, 2000).

Jadi, makna Kebijakan public lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan

transportasi, jalan raya, air bersih, pertanahan dan keamanan merupakan beberapa

contoh kebijakan public. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti

bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin

atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial (Suharto, 2006: 3). Jadi, kebijakan

sosial sejatinya adalah merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni

kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan

sosial bagi kelompok kurang beruntung (disadvantaged groups), yakni para Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak terlantar,

pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan kelompok-kelompok

rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial (Suharto, 2006).

Turunan dari kebijakan sosial salah satunya adalah pelayanan sosial, yakni

seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang

mengalami hambatan dalam memenuhi hidupnya. Jika keadaan individu atau

kelompok tersebut itu dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti

kemiskinan, ketelantaran dan bahkan kriminalitas. Pelayanan sosial adalah

paradigma dan konsep Negara Kesejahteraan (welfare state). Negara Kesejahteraan

merupakan system yang memberi peran kepada Negara untuk pro-aktif dan

responsive dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Pelayanan sosial

adalah salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk mempromosikan


kesejahteraan sosial. Dinegara-negara maju, seperti AS, Inggris, Australia dan

Selandia Baru, tardisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi

pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan

perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan atau perawatan sosial personal

(Specker, 1995 ; Thompson, 2005). Berikut ini gambar kelima bidang tersebut :

Gambar 3 : Jenis dan Cakupan Pelayan Sosial

Sumber: Thompson(2004:39) dimodifikasi

Jadi, Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam

bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang

pelayanan/pengobatan gratis di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Sumbawa

Barat yang berlaku sejak bulan Januari 2006 adalah merupakan bentuk konkret dari

kebijakan sosial berupa asuransi kesehatan yang disediakan Negara kepada warga

(Konsep Negara welfare state). Mengenai jaminanan asuransi kesehatan sosial di

berbagai Negara telah mengubah konsep asuransi kesehatan tradisional dimana

selanjutnya asuransi kesehatan sosial tidak hanya dianggap sebagai sistem

pembiayaan tetapi juga sistem pemeliharaan kesehatan. Karena itu, dalam konsep

asuransi kesehatan sosial modern, program asuransi kesehatan mendasarkan

kerjanya pada dua hal penting yakni; integrasi sistem pembiayaan (financing of

healthcare) dan sistem pelayanan (delivery of healthcare) yang efisien dan efektif.

Tabel 2 : Perbandingan Berbagai Model Asuransi Kesehatan

Aspek A suransi Kesehatan

Sosial

Asuransi Kesehatan Komersial

(Commercial/ Private Health

Asuransi Kesehatan Komersial

dengan regulasi

Pelayanan Sosial

Jaminan Sosial

Perumahan

Kesehatan

Pendidikan

Pelayanan Sosial

Personal


(Social Health

Insurance)

Insurance) (Regulated Health Insurance)

1. Kepesertaan wajib /pokok Sukarela/ Perorangan/ kelompok Sukarela/ kelompok

2. Perhitungan premi

group rating/ community

rating Rating by class, sex, age dll Community rating

3. Santunan / Benefit

Menyeluruh/

komprehensif Sesuai kontrak Sesuai kontrak

4. Premi/ iuran Persentasi gaji Angka absolute Angka absolut

5. Kegotong-royongan (solidaritas

sosial)

- Kaya - miskin

- Sehat - sakit

- Tua - muda

- High risk - low risk

Sehat - sakit

- Sehat - sakit

- High risk - low risk

- Tua - muda

6. Kenaikan biaya + +++ ++

7. Peran pemerintah +++ + ++

8. Pengelolaan Not for profit / nirlaba For profit / laba For profit /laba

Hukum sebagai pondasi atau landasan konstitusional dari kebijakan sosial

tersebut. Berikut ini adalah gambar tentang Hukum, Kebijakan Sosial dan Kebijakan

Lembaga :

Gambar 4 : tentang Hukum, Kebijakan Sosial dan Kebijakan Lembaga

Sumber : Tomson (2004:45) dimodifikasi

2.2.3. Pelayanan Sosial

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat.

Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani

masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

Hukum

Kebijakan Sosial

Kebijakan

Lembaga

Program Praktek

Aktual


masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan

bersama (Rasyid. 1998:138). Dalam Bidang kesehatan, Pelayanan kesehatan

dibedakan dalam dua golongan, yakni: pertama; Pelayanan kesehatan primer

(primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan

kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat

mereka mengalami ganggunan kesehatan atau kecelakaan. Kedua; Pelayanan

kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah

sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di

Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D

sampai dengan rumah sakit kelas A. Pelayanan kesehatan masyarakat pada

prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke

arah yang lebih baik lagi dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh

sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu pelayanan kesehatan masyarakat itu

tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang

lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan

kesehatan (promotif). Sehingga, bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya

puskesmas atau balkesmas saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang

langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun yang

secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. Bentuk-bentuk

pelayanan kesehatan tersebut antara lain berupa Posyandu, dana sehat, polindes

(poliklinik desa), pos obat desa (POD), pengembangan masyarakat atau community

development, perbaikan sanitasi lingkungan, upaya peningkatan pendapatan

(income generating) dan sebagainya. (Juanita, 2003 ; 1). Dalam Perbup KSB Nomor

9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelengaraan/Pengobatan Gratis di Puskesmas

dan Jaringannya Ruang lingkup pelayanan kesehatan/pengobatan gratis adalah:

a. Pelayanan gawat darurat dan operasi minor, meliputi:

1. Pemeriksaan dan pemeriksaan. 2. Tindakan medis sedang – berat. 3. Tindakan medis ringan. 4. Pelayanan KB operatif.

b. Rawat jalan tingkat Pertama meliputi: 1. Pelayanan pemeriksaan pisik dan konseling oleh dokter dan

perawat. 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 3. Pelayanan perawatan ibu hamil dan ibu nifas.


4. Pelayanan KB non operatif. 5. Pelayanan pemberi obat. 6. Pelayanan laboratorium sederhana. 7. Pelayana uji kesehatan. 8. Tindakan medis ringan. 9. Pemeriksaan luar dalam rangka visum et reperentum. 10. Pelayanan penunjang medis lainnya.

c. Rapat Inap tingkat pertama, meliputi: 1. Pemeriksaan dan pengobatan. 2. Perawatan. 3. Pemberi obat obatan. 4. Pertolongan persalinan dan pasca persalinan. 5. Pertolongan penyakit kandungan dan efek samping keluarga

berencana. 6. Tindakan medis ringan – sedang. Ruang lingkup pelayanan dasar di Puskesmas terdiri dari:

a. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan dan tindakan medis ringan oleh paramedik.

b. Konseling kesehatan umum oleh perawat atau bidan. c. Melaksanakan rujukan.

Pelayanan diatas, dapat dimaknai sebagai pelayanan sosial. Jenis

Pelayanan Sosial tersebut meliputi ; Pertama, Jaminan Sosial. Jaminan sosial (social

security) menunjuk pada system atau skema pemberian tunjangan yang

menyangkut pemelihataan penghasilan (income maintenance). Di AS dan beberapa

Negara Eropa, seperti Perancis, jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi

sosial (social insurance), yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang

sesuai kontribusinya yang biasanya berupa pembayaran premi. Asuransi kesehatan,

pension, kecelakaan kerja, kematian adalah beberapa contoh asuransi sosial.

Dinegara lainnya, jaminan sosial mencakup bantuan sosial (social assistance), yakni

bantuan uang dan barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa

mempertimbangkan konstribusinya. Anak terlantar, jompo terlantar, penyandang

cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan

sosial. Jaminan sosial merupakan perangkat Negara yang didesain untuk menjamin

bahwa setiap orang-sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.


Pelayanan Kesehatan menjadi salah satu bagian dari pelayanan sosial

yang diberikan oleh Negara. Merupakan aspek penting dalam kebijakan sosial.

Karena kesehatan merupakan factor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang

sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai.

Melainkan pula orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Di Inggris,

Australia dan Selandia Baru, Pelayanan kesehatan public diorganisir oleh lembaga

yang disebut National Health Service. Lembaga ini menyediakan pelayanan

kesehatan dasar gratis hampir seluruh warga Negara. Pelayanan kesehatan

bukanlah monopoli pemerintah saja, seperti halnya jaminan sosial, pelayanan

kesehatan public juga sebagain besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu.

Skema pelayanan kesehatan public biasanya erat kaitannya dengan system jaminan

sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut

pemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan termasuk penetapan kebijakan

terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh

pihak swasta. Para pekerja sosial yang bekerja dibidang kesehatan atau bekerja di

rumah sakit biasanya disebut sebagai pekerja sosial medis (medical social worker)

yang termasuk kedalam kelompok medis. (Suharto, 2006).

Sering dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan akan dapat lebih bermutu

dan lebih merata kalau tersedia cukup dana untuk meningkatkannya. Namun yang

acapkali terjadi adalah bahwa penambahan dana malah menaikkan biaya kesehatan

bila sitem kesehatannya tidak dikelola untuk mencegah terjadinya inefisiensi

penggunaan dana. Lagi pula sitem pelayanan kesehatan yang inefisien itu, akan

selalu menghabiskan dana yang ada, berapapun penambahannya. Menurut Juanita

(2002: 3) Pengalaman itu mengajarkan bahwa perbaikan dalam sistem

pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat, memerlukan perubahan dan

peningkatan sekaligus serta serentak atas tiga hal, sebagai berikut:

1) perbaikan sistem pelayanan kesehatan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih bermutu.


2) perbaikan sistem pembiayaan kesehatan berdasarkan dana pra-upaya sedemikian rupa, sehingga pengelolaannya lebih rasional.

3) peningkatan peranserta masyarakat, sehingga pemeliharaan kesehatan dirasakan sebagai tanggung jawab dan usaha bersama. Upaya pemeliharaan kesehatan dapat membawa hasil yang diharapkan, bila diberikan penekanan yang sama kepada ketiga hal tersebut secara serentak dan sekaligus.

Dengan demikian, menurt Juanita (2002: 4) harus dikembangkan suatu cara

penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang merangkum ke tiga hal tersebut

dan diarahkan pada:

1) peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan efisien dan efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

2) Pengendalian biaya, agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau oleh setiap orang.

3) Pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat, agar setiap orang dapat menikmati hidup sehat.

Pengendalian biaya umpamanya jangan menyebabkan mutu dan

pemerataan menurun.Usaha meningkatkan mutu tidak perlu berarti biaya menjadi

tidak terjangkau. Begitu pula, peningkatan pemerataan jangan mengakibatkan mutu

menurun. Cara pengendalian terpadu terhadap ke tiga hal inilah yang kemudian

perlu dirumuskan. Peran Pemerintah dalam pengembangan pelayanan kesehatan

yakni sebagai Regulator dan penetap kebijakan pelayanan Kesehatan dapat

dilakukan oleh DEPKES di Pemerintah Pusat melalui Sistem Kesehatan Nasional di

Tingkat Indonesia dan Sistem Kesehatan Daerah di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Contoh lain Penetapan Kebijakan/Regulasi oleh DEPKES dengan

ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal yang berisi Indikator-indikator

Pembangunan Kesehatan dan oleh daerah di buat Standar Pelayanan Minimal

daerah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Peran Pemerintah

Sebagai Pelaksana dilakukan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

berupa rumah sakit Pusat maupun daerah, dan Puskesmas. Pelayanan Kesehatan

terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tapi dilaksanakan juga

oleh swasta untuk itu Pemerintah sebagai pelaksana perlu mencipatakan sistem

Manajeman Pelayanan Kesehatan yang baik. Menurut Laksono Trisnanto (2005)

Dalam menunjang ketiga peran pemerintah tersebut diatas diperlukan beberapa hal

yaitu :

1. Komitmen Politik untuk pengembangan pelayanan Kesehatan, terutama bagi pemerintah daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten kota yang


kenyataanya sekarang ini Sektor Kesehatan bagi pemda masih kalah prioritas dibandingkan dengan sector-sektor lain.

2. Pendekatan Pro-orang miskin 3. Menyeimbangkan peran pemerintah, lembaga usaha swasta dan lembaga

swadaya masayarakat dalam pelayanan Kesehatan 4. Menangani kegagalan pasar, misalnya pemerintah sebaiknya membiayai

masyarakat miskin yang tidak mampu membeli pelayanan Kesehatan 5. Menajemen lembaga pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada pengguna 6. partisipasi luas dari masyarakat dan lembaga usaha dalam pengambilan

keputusan, reformasi bidang Kesehatan, dan pengembangan system Kesehatan

7. Memberantas praktik-praktik illegal dalam pelayanan Kesehatan, termasuk korupsi. Pembiayaan pelayanan Kesehatan yang responsive dan fair

8. Desentralisasi Pelayanan.

Sedangkan Dalam Keputusan Menpan No 63 tahun 2003 disebutkan bahwa

pelayanan public (makna secara umum) harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip

sebagai berikut yaitu:

a. Kesederhanaan, berkaitan dengan prosedur yang tidak berbelit belit

mudah difahami dan dlaksanakan

b Kejelasan, hal ini mencakup kejelasan dalam beberapa hal:

i. Persyaratan teknis dan administrative pelayanan public

ii. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan /

persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public

iii. Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran

c. Kepastian waktu, berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

d. Akurasi, yaitu berkaitan dengan produk pelayanan public diterima

dengan benar, tepat dan sah

e. Keamanan, berkaitan dengan proses dan produk pelayanan public

memberikan rasa aman dan kepastian hokum

f. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan public atau

pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan

penyelesaian keluhan/persoalan dalam melaksanakan pelayan public

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu berkaitan dengan ketersediaan

sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja yang mendukung dan

pendukung lainnya yang memaadai termasuk penyediaan sarana

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

h. Kemudahan Akses, yaitu berkaitan dengan tempat dan lokasi serta

sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat

dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, kesopanan dan Keramahan, yaitu berkaitan dengan

pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas


j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti

parker, toilet, tempat ibadah dan lain lain.

2.2.4. Pembangunan, kemiskinan dan pembiayaan kesehatan

Secara sederhana terminologi pembangunan kerap diartikan sebagai proses

perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Kata membangun mempunyai arti

filosofis yang berlawanan dengan kata merusak. Oleh karena itu, apabila

membangun dimaknai sebagai perubahan kearah yang lebih baik seperti yang

diinginkan dan dengan upaya yang terencana, maka hal itu harus dilakukan melalui

jalan yang tidak merusak, dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan

mengembangkan potensi yang ada. Pembangunan disepakati merupakan suatu

proses untuk melakukan perubahan, menurut Siagian (1999:4) memberikan

pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh

bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa (nation building). Sedangkan Kartasasmita (1997) sering mendefinisikan

sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per

kapita melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya. Dengan definisi

ini, pembangunan dapat dimaknai sebagai kegiatan nyata dan berencana untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada awalnya konsep pembangunan yang bermakna dasar perubahan sering

diidentikkan dengan konsep pembaruan, modernisasi, industrialisasi. Seperti

dikatakan Goulet (1977:47), ketiga-tiganya menyangkut proses perubahan.

Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah suatu

bentuk khusus (special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah

satu segi (a single fecet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan

bahwa pembangunan lebih luas sifatnya dari pada modernisasi, dan modernisasi

lebih luas dari pada industrialisasi.

Berkaitan pula dengan pembangunan adalah pembaruan, yang juga

merupakan suatu bentuk perubahan kearah yang dikehendaki, tetapi lebih berkait


dengan nilai-nilai atau sistem nilai. Pembangunan dengan demikian juga berarti

pembaruan, meskipun pembaruan tidak selalu harus berarti pembangunan.

Perkembangan selanjutnya, pembangunan dikonsepkan sebagai perubahan menuju

keadaan yang lebih baik. Konsep ini mengandung makna peningkatan dari keadaan

semula, sehingga konsep pembangunan pun direfleksikan sebagai pertumbuhan.

Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi sekarang,

sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan

suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif dan merupakan

sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. (Siagian, 1999:4).

Sedangkan pengertian pembangunan menurut Todaro dalam Kunarjo

(2002:12) harus diartikan secara luas dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan

materi didalam kehidupan manusia, pembangunan seharusnya merupakan proses

multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial

dan ekonomi, sehingga pembangunan daerah adalah proses multidimensi

pembangunan suatu daerah. Jadi pembangunan menurut Todaro tersebut diatas

tidak saja merupakan pembangunan fisik dan bukan hanya satu dimensi saja tetapi

bersifat multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi. Organisasi

disini bisa berupa organisasi publik (pemerintah), organisasi masyarakat, dan

organisasi privat (swasta). Proses pembangunan, pada intinya ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keamanan

dan keselamatan rakyat. Untuk itu Abidin (2005:4) mengemukakan,

Proses perumusan kebijakan atau penetapan strategi pembangunan tidak boleh menjadi sempit dengan hanya memperhatikan kepentingan dari suatu kelompok saja dalam masyarakat atau dengan hanya menunggu timbulnya tuntutan dari masyarakat. Karena di negara-negara berkembang masyarakat miskin pada umumnya belum ada akses terhadap pembangunan, maka tuntutan yang muncul dipermukaan juga lebih mewakili aspirasi golongan kaya yang jumlahnya lebih sedikit.

Byant dan White sebagaimana dikutip Suryono (2001) mengatakan bahwa

ada lima implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam definisi pembangunan,

yaitu sebagai berikut :

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (capacity);

b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (equity);


c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)

d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability);

e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu terhadap negara lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (interdepency).

Indikator keberhasil pembangunan dalam konsep indikator sosial yang

diperhatikan adalah tingkat konsumsi atau jumlah persediaan jenis barang tertentu,

adalah antara lain tingkat harapan hidup, persentase anak-anak belajar, persentase

tenaga kerja, dan konsumsi protein hewani perkapita. Indeks kualitas hidup

merupakan gabungan tiga indikator yaitu tingkat harapan hidup, angka kematian,

dan tingkat melek huruf, sedangkan indeks pembangunan manusia yang

dikembangkan UNDP menggunakan konsep tingkat harapan hidup, tingkat melek

huruf dan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli.

Menurut Tampubolon (2005:7) bahwa pembangunan masyarakat

(community development) adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Artinya kegiatan itu dilaksanakan secara terorganiser dan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (follow-up activity and evaluation).

b. Pembangunan masyarakat bertujuan memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

c. Pembangunan masyarakat memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselve dapat menjadi kenyataan.

d. Pembangunan masyarakat memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat.

2.2.5.Konsep Kemiskinan

Dewasa ini masalah kemiskinan telah menjadi isu sosial sekaligus isu politik

yang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan, baik itu kalangan politisi


maupun di kalangan kaum cendikiawan. Tetapi jawaban mengenai permasalahan

kemiskinan masih simpang siur dan beragam. Antara ahli yang satu dengan ahli

yang lain dalam mendefinisikan masalah kemiskinan berbeda-beda. Menurut

Chambers (1998) dimana telah melakukan penelitian di beberapa Negara Asia

Selatan dan Afrika, menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada

apa yang disebut sebagai deprivation trap atau jebakan kekurangan. Selanjutnya,

dijelaskan bahwa jebakan kekurangan itu terdiri dari lima ketidakberuntungan yang

melilit kehidupan keluarga miskin yaitu (1) Kemiskinan itu sendiri, (2) Kelemahan

fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan dan (5)Ketidakberdayaan. Lima ketidak

beruntungan itu saling berkait satu sama lain sehingga merupakan deprivatiaon trap

(jebakan kekurangan)

Dari lima jenis ketidak beruntungan ini, Chambers menganjurkan agar dua

hal yang perlu diperhatikan, yakni (1) kerentanan dan (2) ketidak berdayaan. Hal ini

disebabkan karena dua jenis ketidak beruntungan ini sering menjadi sebab keluarga

miskin menjadi lebih miskin. Kerentanan menurut Chambers dapat dilihat dari

ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk

menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam atau penyakit yang

tiba-tiba menimpa keluarga itu. Kerentanan ini sering menimbulkan roda penggerak

kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda yang

berharga sehingga keluarga itu menjadi semakin dalam memasuki lembah

kemiskinan. Sedangkan ketidak berdayaan keluarga miskin tercermin dalam kasus

dimana elite desa yang dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai jaring yang

menjaring bantuan yang sebenanya diperuntukkan untuk orang miskin. Ketidak

berdayaan keluaarga miskin juga dimanifestasikan dalam hal seringnya keluarga

miskin ditipu oleh orang yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik dan

ekonomi dan lemahnya keluarga miskin to bargain. Ketidak berdayaan keluarga

miskin inipun dapat menjadikan keluarga miskin secara cepat menjadi lebih miskin.

Sedangkan Ambar (2004 ; 27) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan

bersifat multidimensional, oleh karenanya cara pandang yang dipergunakan untuk

memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari

kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menyangkut kesejahteraan (welfare) semata,

tetapi menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), ketidak berdayaan

(powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan

sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsusmsi, angka ketergantungan


yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam

budaya kemisikinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sedangkan Bakhit et al. (2001:4) menyebutkan bahwa: Kemiskinan adalah

persoalan yang sangat kompleks. Kemiskinan dapat dipandang dari sudut mekanis

sebagai rendahnya tingkat pendapatan. Akan tetapi pada perekonomian subsistem,

tingkat pendapatan saja tidak dapat dijadikan ukuran kemiskinan yang sah. Lebih

jauh lagi, kemiskinan dapat juga dipandang sebagai deprivasi dalam arti rendahnya

akses kepada sumber daya atau karena hidup di lingkungan alam yang semakin

buruk atau rusak, serta ketidak mampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.

Selanjutnya, kemiskinan dapat dilihat dari perspektif mental atau budaya, yakni

sebagai perasaan terisolasi, kehilangan arah, keputusasaan, apatisme dan sikap

pasif terhadap penderitaan. Semua ini merupakan tahapan-tahapan dari fenomena

yang sama yang biasa disebut kemiskinan dalam arti “tidak mampu hidup menurut

martabat manusia” atau kemiskinan absolut dalam pengertian tidak mampu untuk

sekedar bertahan hidup. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial

dan budaya.

Pengukuran kemiskinan absolut juga masih dalam perdebatan. Bank Dunia

menetapkan bahwa garis batas kemiskinan adalah US $50 dan US $75 per kapita

per tahun, masing-masing untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Perbedaan garis

batas antara kota dan desa ini berkaitan erat dengan perbedaan tingkat biaya hidup

di antara kedua wilayah itu. Biro Pusat Statistik memberikan alternatif untuk

mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum

yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari-hari. Jadi 2.100 kalori ini

merupakan garis batas kemiskinan. Tidak hanya hanya itu, hal lain yang juga

diperhitungkan adalah kebutuhan non-pangan seperti kebutuhan perumahan, bahan

bakar, penerangan, air, sandang, jenis barang yang tahan lama serta jasa-jasa yang

kemudian dirupiahkan. BPS menetapkan 14 indikator kemiskinan, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang; 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu

murahan; 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari

bambu/rumbia/kayu/berkualitas rendah; 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah

tangga lain;


5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak

terlindung/sungai/air hujan; 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu

bakar/orang/minyak tanah; 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; 12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah : 0,5 ha, buruh tani, nelayan,

buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;

13. Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD;

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti : sepeda motor (kredit/non tunai), emas, ternak, kapal motor, barang modal lainnya

Sedangkan Ambar (2004; 29) mengemukakan bahwa ; ada beberapa cara

penggolongan kemiskinan yang sering di jadikan sebagai pedoman untuk

memahami subtansi kemiskinan. Adapun penggolongan kemiskinan tersebut

didasarkan suatu standar tertentu, yaitu : pertama, dengan membandingkan tingkat

pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimum. Dalam hal ini maka dikenal kemiskinan

absolut dan kemiskinan relatif; kedua, kemiskinan natural hampir sama dengan

kemiskinan turun temurun; ketiga, kemiskinan kultural yakni kondisi miskin

dihadapi oleh suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor budaya; keempat, yakni

kemiskinan struktural merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas

yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun oleh manusia.

Sumodiningrat (1999; 3) mengemukakan klasifikasi kemiskinan dengan melihat pola

waktu seseorang atau keluarga menjadi miskin yakni :

Pertama Kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun (persistent

poverty), kedua kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara

keseluruhan (cyclical poverty), ketiga, kemiskinan musiman seperti dijumpai

pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan (seasonal poverty),

keempat, kemiskinan yang disebabkan oleh adanya bencana alam, atau

dampak dari suatukebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya

tingkat kesejahteraan (accidental poverty).

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multi

dimesional karena dalam kenyataan juga berurusan dengan persoalan-persoalan

non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multi dimensional tersebut


maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (social

welfare). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan

materi dapat diukur secara kuantitatif dan objektif seperti dalam mengukur

kemiskinan absolut yaitu ditunjuk dengan angka rupiah. Namun untuk memahami

berapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya

menjadi sangat relatif dan kualitatif. Ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan

:

1). Kemiskinan yang berdimensi ekonomi atau material.

Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang

sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-

lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya selalu berubah-ubah

setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

2). Kemiskinan berdimensi Sosial Budaya

Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini

sehingga ukurannya sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin

akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan

demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan

terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistis, ketidak berdayaan, dan

lain-lain. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya dengan pengikisan

budaya.

3). Kemiskinan berdimensi struktural atau politik.

Artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena

mengalami kemiskinan struktural politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin

tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses paling bawah. Ada

asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural atau politis

akan berakibat pula miskin material/ekonomi. Untuk itu langkah pengentasan

kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hamabatan yang

sifatnya struktural dan politis.

Adapun Faktor Penyebab Kemiskinan Rahardja (1996:146) menyatakan

bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda, di antaranya

adalah (1) kesempatan kerja, (2) upah gaji di bawah standar minimum, (3)


produktivitas kerja yang rendah, (4) ketiadaan aset, (5) diskriminasi, (6) tekanan

harga, (7) penjualan tanah. Menurut Bakhit et al. (2001:57) kemiskinan juga timbul

karena kerangka kerja pemerintah dan hukum yang tidak memadai terjadi di daerah

perkotaan. Tidak seperti kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan tidak memiliki

akses yang bebas terhadap sumber daya seperti tanah, air dan energi. Pamungkas

(1996 :51) mengungkapkan:

Ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi

kepada perorangan, masyarakat atau bangsa adalah karena kuasa Allah

pula, agar yang diberi berlebih menjadi sadar untuk menegakkan persamaan

dalam masyarakat dan bersyukur kepada-Nya, dan agar yang masih rendah

tingkat kesejahteraannya berusaha keras untuk mencapai tingkat yang lebih

tinggi.

Berdasarkan pemikiran itu, dapat disimpulkan adanya tiga kelompok kemiskinan

yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.

1. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin, karena dari asalnya memang

miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang

memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya

pembangunan lainnya. Kemiskinan ini dapat juga dipandang sebagai deprivasi

dalam arti rendahnya akses kepada sumber daya atau karena hidup di lingkungan

alam yang tidak mendukung, serta ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pokok. Akibat dari ketidakmampuan tersebut mereka tidak dapat ikut

serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapatkan imbalan pendapatan yang

rendah.

2. Kemiskinan Struktural

Seseorang itu hidup dan tidak bisa lepas dari kemiskinan itu sendiri.

Penyebabnya adalah dia secara struktural berada di lingkungan yang tak

memungkinkannya keluar. Kemiskinan ini terjadi karena pada dasarnya orang

miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses pengambilan

keputusan di tingkat paling bawah. Hal itu antara lain disebabkan seseorang itu tak

punya pendidikan, dan tak punya daya ekonomi untuk mendapatkan pendidikan,

informasi, dan akses ke berbagai hal akibat faktor manusia. Dengan kata lain


ketidakberdayaan tersebut lebih diakibatkan karena adanya ketimpangan dalam

kebijakan yang tidak berpihak pada golongan miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat

yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, di mana

mereka sudah merasa kekurangan. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan

membentuk kantong-kantong kebudayaan yang yang disebut budaya kemiskinan

demi kelangsungan hidup.

Kebijakan Kesehatan Baru sekarang adalah Perubahan paradigma kesehatan

yang kini lebih menekankan pada upaya promotif-preventif dbandingkan dengn

upaya kuratif dan rehabilitatif diharapkan merupakan titik balik kebijakan Depkes

dalam menangani kesehatan penduduk yang berarti program kesehatan yang

menitik beratkan pada pembinaan kesehatan bangsa bukan sekedar penyembuhan

penyakit. Thomas Kuha menyatakan bahwa hampur setiap terobosan baru perlu

didahului dengan perubahan paradigma untuk merubah kebiasaan dan cara berpikir

yang lama. Upaya kesehatan di masa dating harus mampu menciptakan dan

menghasilkan SDM Indonesia yang sehat produktif sehingga obsesi upaya

kesehatan harus dapat mengantarkan setiap penduduk memiliki status kesehatan

yang cukup.

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan

dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara

berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan

kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembiayaan kesehatan adalah sebagai

berikut:

1) Jumlah dana untuk kesehatan harus cukup tersedia dan dikelola secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas.


2) Dana pemerintah diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin.

3) Dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan perorangan yang terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui jaminan pemeliharaan kesehatan baik berdasarkan prinsip solidaritas sosial yang wajib maupun sukarela, yang dilaksanakan secara bertahap.

4) Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal: dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun (misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan.

5) Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi daerah yang kurang mampu.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional yang diupayakan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan

pembangunan kesehatan di tengah beban dan permasalahan kesehatan yang

semakin pelik, dibutuhkan strategi jitu untuk menghadapinya. Dalam mengatasi

masalah kesehatan dapat digunakan beberapa strategi utama, antara lain:

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.

Sasaran utama strategi ini adalah seluruh desa menjadi desa siaga, seluruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta seluruh keluarga sadar gizi.

2. Meningkatkan akses masyarakat tehadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sasaran utama strategi ini adalah ; Setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu; setipa bayi, anak, dan kelompok masyarakat risiko tinggi terlindungi dari penyakit; di setiap desa tersedia SDM kesehatan yang kompeten; di setiap desa tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar; setiap Puskesmas dan jaringannya dapat menjangkau dan dijangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya; pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.

3. Meningkatkan sistem surveillans, monitoring dan informasi kesehatan.


Sasaran utama dari strategi ini adalah : setiap kejadian penyakit terlaporkan secara cepat kepada desa/lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat; setiap kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat; semua ketersediaan farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan memenuhi syarat; terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based di seluruh Indonesia.

4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Sasaran utama dari strategi ini adalah : pembangunan kesehatan memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah; anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan promosi kesehatan; dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin.

Strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010

adalah :

1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Semua kebijakan

pembangunan nasional yang sedang dan atu akan diselenggarakan harus memiliki

wawasan kesehatan. Artinya program pembangunan nasional tersebut harus

memberikan kontribusi yang positif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap

dua hal. Pertama, terhadap pembentukkan lingkungan sehat. Kedua, terhadap

pembentukkan peilaku sehat. Adalah amat diharapkan setiap program

pembangunan yang diselenggarakan di Indonesia dapat memberikan kontribusi

yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku sehat tersebut.

Sedangkan secara mikro, semua kebijakan pembangunan kesehatan yang sedang

dan atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya

derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Jika diketahui pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan tersebut akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakn

melalui upaya promotif dan preventif, bukan upaya kuratif dan rehabilitatif, maka

seyogyanyalah kedua pelayanan yang pertaama tersebut dapat lebih diutamakan.

Untuk terselengggaranya pembangunan berwawasan kesehatan perlu

dilaksanankan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga

semua pihak yang terkait (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan

pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Selain itu, perlu pula dilakukan

kegiatan penjabaran lebih lanjut dari konsep tersebut sehingga benar benar menjadi

operasional serta terukur segala pencapaian dan dampak yang dihasilkan.


2. Profesionalisme Profesionalisme dilaksanakan melalui penerapan

kemajuan ilmu dan teknologi, serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika.

Untuk terselenggaranya pelayanan yang bermutu, perlu didukung oleh penerapan

pelbagaikemajuan ilmu dan teknologi kedokteran. Untukterwujudnya pelayanan

kesehatan yang seperti ini, jelaslah pengembangan sumber daya manusia

kesehatan dipandang mempunyai peranan yang amat penting. Pelayanan kesehatan

profesional tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh tenaga pelaksana, yakni

sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi.

Lebih dari itu, untuk terselenggaranya pelayanan kesehatanyang bermutu, perlu

pula didukung oleh penerapan nilau-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Untuk

terwujudnya pelayanan kesehatan yang seperti ini, semua tenaga kesehatan

dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Pelaksanaan

perilaku yang dituntut dari tenaga kesehatan seperti diatas perlu dipantau secara

berkala melalui kerjasama dengan pelbagai organisasi profesi. Untuk

terselenggaranya strategi profesionalisme akan dilaksanakan penentuan standar

kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi, akreditasi

dan legislasi tenaga kesehatan, serta kegiatan peningkatan kualitas lainnya.

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Untuk memantapkan

kemandirian masyarakat dalam pola hidup sehat, perlu digalang peran serta

masyarakat yang seluas-luasnya, termasuk peran serta dalam pembiayaan. JPKM

yang pada dasarnya merupakan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan dalam

bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat, adalah wujud nyata dari peran serta

masyarakat tersebut, yang apabila berhasil dilaksanakan akan mempunyai peranan

yang besar pula dalam turut mempercepat pemerataan dan keterjangkauan

pelayanan kesehatan Dalam konteks penataan sub sistem pelayanan kesehatan,

strategi JPKM akan lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, yang

apabila berhasil dilaksanakan, dinilai lebih efektif dan efisien dalam memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan di samping berpengaruh positif pula dalam

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Untuk terselenggaranya strategi tersebut

akan dilaksanakan sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan untuk semua pihak

yang terkait sehingga mereka memahami konsep dan program JKPM. Selain itu,

akan dikembangkan pula peraturan perundang-undangan, pelatihan Badan

Pelaksana JPKM, dan pengembangan unit pembina JPKM agar strategi JPKM dapat

terlaksana dengan baik.


4. Desentralisasi Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan,

penyelenggaraan pelbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan

potensi spesifik masing-masing daerah. Desentralisasi yang inti pokoknya adalah

pendelegasian wewenang yang lebihbesar kepada pemerintah daerah untuk

mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri memang dipandang lebih

sesuai untuk pengelolaan pelbagai pembangunan nasional pada masa mendatang.

Tentu saja untuk keberhasilan desentralisasi ini berbagai persiapan perlu dilakukan,

termasuk yang terpenting adalah persiapan perangkat organisasi serta sumber daya

manusianya. Untuk terselenggarnya desentralisasi akan dilakukan kegiatan analisa

dan penentuan peran pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kesehatan,

penentuan kegiatan upaya kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, analisa

kemampuan daerah, pengembangan sumber daya manusia daerah, pelatihan,

penempatan kembali tenaga dan lain-lain kegiatan sehingga strategi desentralisasi

dapat terlaksana secara nyata.Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada akhir

tahun 2007 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat

melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap

pelayanan kesehatan yang antara lain tercermin pada beberapa indikator sebagai

berikut:

1. Meningkatnya proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;

2. Meningkatnya proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih;

3. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;

4. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke

Puskesmas; 6. Meningkatnya tingkat kunjungan (visit rate) penduduk miskin ke

rumah sakit; 7. Meningkatnya cakupan imunisasi; 8. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria,

demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, dan HIV/AIDS;

9. Menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; 10. Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan; 11. Meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional; 12. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan;

13. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia;


14. Meningkatnya jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan yang ditetapkan; dan

15. Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, telah ditetapkan

bahwa sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2009 adalah

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut

tercermin dari indikator dampak pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun 2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran

hidup 3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per

100.000 kelahiran hidup 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak anak balita dari 25,8 %

menjadi 20%.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan telah

bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut

1. Berpihak pada Rakyat Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Departemen Kesehatan akan selalu berpihak pada rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan agama, dan status sosial ekonomi.

2. Bertindak cepat dan tepat. Dalam mengatasi masalah kesehatan, apalagi yang bersifat darurat harus dilakukan secara cepat. Tindakan yang cepat juga harus diikuti dengan pertimbangan yang cermat, sehingga dapat mengenai sasaran dengan intervensi yang tepat.

3. Kerjasama tim Dalam mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan, harus dibina kerja tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme

4. Integritas tinggi. Dalam melakasanakan tugas, semua anggota Departemen Kesehatan harus memiliki ketulusan hati, kejujuran, berkepribadian yang teguh, dan bermroral tinggi.

5. Transparan dan akuntabilitas

Semua kegiatan pembangunan kesehatan yang diselenggarakaan oleh Departemen Kesehatan, harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan depertanggungugatkan kepada publik.


Jadi, Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan

memegang peranan yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan

dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di

suatu negara diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses

(equitable access to health care) dan pelayanan yang berkualitas (assured quality) .

Oleh karena itu reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seyogyanya

memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk

menjamin terselenggaranya kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), efisiensi

(efficiency) dan efektifitas (effectiveness) dari pembiayaan kesehatan itu sendiri.

Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai (health care

financing) akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi

sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta

menggunakannya secara efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang

mengutamakan pemerataan serta berpihak kepada masyarakat miskin (equitable

and pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal. Pada

aspek yang lebih luas diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi

pada perkembangan sosial dan ekonomi. Pelayanan kesehatan itu sendiri pada

akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada negara

berkembang. Penggunaan yang berlebihan dari pelayanan kesehatan dengan

teknologi tinggi adalah salah satu penyebab utamanya. Penyebab yang lain adalah

dominasi pembiayaan pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunai

(fee for service) dan lemahnya kemampuan dalam penatalaksanaan sumber-sumber

dan pelayanan itu sendiri (poor management of resources and services).


BAB III

METODELOGI

3.1. Design Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini berupaya mengembangkan konsep dan fakta

untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan program pelayanan gratis

di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya terkait dengan gambaran dan

pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis dan system pembiayaan

kesehatan gratis, sebab dan dampak serta harapan program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis di masa mendatang. Isu utama yang diangkat dan

menjadi focus utama adalah mengenai bagaimana konsep dan impelementasi dari

kebijakan Perbup Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran

Kesehatan/Pengobatan Gratis di Puskesmas dan jaringannya.

Penelitian ini menekankan pada proses pencarian dan pengungkapan makna

dari fenomena atau pengalaman pelasakaan dilapangan (empirik) yang dilakukan

oleh para Impelementing Agency (Pelaksana Kebijakan) dan Role Occupant

(Pemegang peran/masyarakat) dalam pelaksanaan Program Kesehatan gratis di

KSB. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengekplore berbagai

peristiwa, sebab, dampak dari keberadaan program kesehatan gratis dan

mengungkapkan kendala-kendala atau tantantangan-tantangan yang dihadapai dari

pelaksanaan program kesehatan gratis, nilai-nilai yang tersembunyi, serta

mengetahui strategi dan menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi

fenomena tersebut. Oleh sebab itu maka penelitian ini bersifat/jenis ekploratoris

yang menggunakan pendekatan secara kualitatif. Menurut Hamidi (2004:15),

penelitian kualitatif menanyakan atau ingin mengetahui makna (berupa konsep).

Penelitian kualitatif ini menghasilkan gambaran (deskripsi ) mengenai hal –

hal yang berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan

gratis dalam konteks Perbup Nomor 9 Tahun 2006. Namun karena penelitian ini

menyangkut penilaian dan efektivitas dari pelaksaan program-program dan layanan


kesehatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat,

maka selain data kualitatif, diperoleh pula data-data yang bersifat kuantitatif. Oleh

sebab itu, untuk menjaga konsistensi, data kuantitatif tersebut dikategorikan dan

dinarasikan. Untuk memberikan gambaran latar yang komprehensif, sebagian data

tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Hal ini sejalan dengan pendapat

Moleong (2004:3), bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak

melakukan perhitungan. Selanjutnya Newman (Islamy dkk, 2001:8) menyebutkan

adanya 6 karakteristik utama penelitian kualitatif yaitu :

1. Mengutamakan konteks sosial Makna suatu tindakan sosial sangat tergantung sekali pada konteks

dimana tindakan sosial terjadi.

2. Pendekatan studi kasus Peneliti mengumpulkan sejumlah besar informasi hanya pada suatu atau

beberapa (sejumlah kecil) kasus, tetapi masuk kedalam dan mendetail

agar dapat menemukan dan menggambarkan pola-pola dalam

kehidupan, tindakan, sikap, perasaan, kata-kata dari orang-orang di

dalam konteks sosialnya secara utuh dan menyeluruh.

3. Mengutamakan integritas peneliti Hubungan yang dekat antara peneliti dengan subyek penelitiannya

mengharuskan peneliti menjaga integritas dirinya agar penelitiannya

tetap obyektif dan tidak bias.

4. Membangun teori dari data Teori dibangun dari data atau mendasar (grounded) di dalam data.

5. Mencermati proses dan sekuen Mengamati proses dan urutan peristiwa dari kasus yang dipelajari setiap

saat agar dapat melihat perkembangan yang terjadi pada kasus tersebut

terus menerus.

6. Interpretasinya kaya dan mendalam Interpretasi data dilakukan mulai dari the first order interpretation, the

second interpretation dan the third order of interpretation.

Pada penelitian ini peneliti juga melakukan terobosan metodologis terhadap

masalah-masalah tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan yang dikemukakan

oleh Burgess dalam Bungin (2005:186), yaitu dengan strategi penelitian ganda atau

seperti yang dikatakan oleh Denzin dengan “Trianggulasi”. Melalui metode


penelitian ini diharapkan akan memperoleh hasil penelitian yang benar-benar utuh,

lengkap dan komprehensif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bungin

(2005:191), Trianggulasi lebih banyak menggunakan metode pada level mikro, yaitu

menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis sekaligus dalam

sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan

dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti

melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga dilakukan interview atau

mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode

tersebut. Begitu pula hasil-hasil analisis data yang dilakukan peneliti akan lebih

akurat apabila dilakukan uji keabsahan melalui uji silang dengan informan lain,

termasuk dengan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan logika induktif-

abstraktif yang bertitik tolak dari hal khusus ke hal umum (Bungin, 2003:68-69),

dimana konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar

kejadian (incidence) yang diperoleh dari kegiatan lapangan

Penggalian atas konsep atau filosofis dari landasan kebijakan program serta

bagaimana pelaksanaan program tersebut akan dianalisis, pertama; pada aspek

konsepsi peraturan dan kebijakan, khsusunya terkait dengan materi Perbup akan

dianalisis dengan kerangka instrument ROCCIPI (rule, opportunity, capacity,

communication, interest, process, ideology)). Analisis ini akan digunakan untuk

menginventarisasi masalah-masalah, memetakan actor-aktor, sebab dan dampak

dari masalah dan harapan-harapan perbaikan dari Perbup dimasa mendatang. Dua

Aktor utama Implementing Agency (IA) Rule Occupan (RO) atau Pengguna Layanan

Publik akan dianalisis berdasarkan kategorisasi ROCCIPI. Sedangkan, untuk melihat

bagimana sistem pelayanan kesehatan gratis dilaksanakan akan digunakan adalah

dengan instrumen Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) dan Aprraisal Komunitas.

IKM akan digunakan untuk dapat mengetaui bagaimana kepuasaan

pelanggan/pasien terhadap pelayanan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis,

sedangkan appraisal akan digunakan untuk menilai pelayanan publik dari sisi

masyarakat miskin, melihat masalah dan skala prioritas penanganan masalah yang

perlu dilakukan menurut penilaian warga.

Untuk memperdalam kajian akan dilakukan pula wawancara langsung secara

mendalam (dept interview) dan focus group discussion. Panduan pertanyaan arahan

akan disusun dengan mengacu pada materi peraturan bupati Nomor 9 Tahun 2006.


Pertanyaan tersebut difokuskan pada titik-titik krusial yang berpotensi menimbulkan

masalah, multitafsir dan permasalahan lainnya yang ada, baik secara normatif

maupun pada saat materi perbup tersebut akan dilaksanakan. Untuk materi terkait

dengan sistem pembiayaan, bahan utama yang akan digunakan adalah APBD dan

sistem pembiayaan kesehatan yang diterapkan sekarang ini. Fokus kajian diarahkan

pada aspek ketersediaan anggaran kesehatan, pengelolaan dengan dasar

partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas.

3.1.2. Fokus Penelitian

Untuk menghindarkan penelitian dari data yang tidak relevan dengan

masalah dan tujuan penelitian, sekaligus membatasi agar pembahasan masalah

tidak melebar, perlu ditentukan focus penelitian. Menurut Moleong (2005) focus

penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan, meskhipun suatu data

menarik tetapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan dalam data yang

dikumpulkan. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Gambaran tentang program dan sistem pelayanan/kesehatan gratis di

Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi :

a) Konsep program pelayanan/kesehatan gratis

b) Ruang Lingkup pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

c) Manajemen dan sistem pelayanan/pengobatan gratis

d) Penilaian warga terhadap pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

2. Gambaran sistem pembiayaan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, di

Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi

a) Konsep pembiayaan kesehatan gratis

b) Analisis trend pembiayaan kesehatan/pengobatan gratis

c) Dampak pembiayaan kesehatan/pengobatan gratis bagi para medis

3. Gambaran kebijakan Perbup, dengan fokus penelitian terhadap :

a) Analisis masalah, dampak dari masalah, faktor-faktor penyebab dan

dampak, serta harapan dampak perubahan dari pelaksanaan program

kesehatan gratis berdasarkan kategori ROCCIPI

b) Analisis tindakan-tindakan yang diperlukan, kriteria dan prosedure

berdasarkan hasil analisis ROCCIPI


3.1.3. Lokasi dan Situas Penelitian

Dalam kaitannya dengan penentuan lokasi penelitian maka untuk penentuan

lokasi perlu dipertimbangkan apakah lokasi sesuai dengan masalah yang akan

diteliti, menurut Moleong (2005:128) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh

dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori

substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah

penelitian; untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apa terdapat

kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. keterbatasan geografis, waktu,

biaya dan tenaga juga perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan berbagai aspek tersebut maka lokasi penelitian yang ditetapkan

adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat

2. Puskesmas Induk (6 Kecamatan)

Kantor Dinas Kesehatan dijadikan situs penelitian dikarenakan kantor ini

sebagai Sekretariat tetap pelaksanaan program pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis. Merupakan instansi yang berperan memberikan dukungan dan jaminan atas

kelancaran pelaksanaan program pelayanan/pengobatan gratis merupakan instansi

yang mempunyai peran untuk mengelola dan memberikan dukungan dan jaminan

agar pelaksanaan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis diwilayah kerjanya dapat

berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sedangkan Puskemas merupakan

pelaksana dan pemanfaatan program Pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis.

3.1.4.Sumber Data

Pemahaman mengenai macam sumber data merupakan bagian yang sangat

penting bagi peneliti, karena ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data

akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh. ( Tholchah Hasan

dkk, 2003:110). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005:157)

dikatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu

data primer dan data sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya atau

nara sumber yang berupa kata-kata dan tindakan oarng-orang yang diamati

atau diwawancarai. Informasi sebagai sumber data dipilih secara purposive, hal

ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan yaitu (a) mereka

adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dan mendalam terkait dengan

pelaksanaan program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis (b) mereka

adalah adalah orang-orang yang mengetahui dan mengenal secara baik sistem

pelayanan/pengobatan gratis di KSB dan secara langsung menyaksikan langsung

atau terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis. Sedangkan informan selanjutnya diminta kepada informan awal untuk

menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi dan seterusnya. Cara

ini lazim disebut dengan ”Snowball Sampling” yang dilakukan secara serial atau

berurutan, dalam penelitian ini informan yang menjadi sumber data primer

melalui wawancara secara langsung adalah :

a) Dinas Kesehatan dan 5 Puskesmas, yakni ; Puskesmas Sekongkang,

Puskesmas Maluk, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Brang Rea, Puskesmas,

Seteluk

b) Keys Informan Pemda (Dikes) sebanyak 5 orang, Kepala Puskesmas, Dokter

masing-masing Puskemas, Perawat masing-masing Puskemas 3 orang, dan

petugas kesehatan lainnya 1 orang, 1 orang Bidan Desa sebagai sample (3

Desa),

c) Pengguna layanan (pasien)/masyarakat, 5 kecamatan, masing-masing 10

orang dengan menggunakan purposive, dan warga miskin masing-masing

kecamatan 10 orang.

2. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau

dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai

sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti petujuk pelaksanaan dan

Perbup Program Pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis, laporan kunjungan

pasien, laporan anggaran, laporan 10 penyakit terbanyak laporan hasil

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, buku register pasien dan data-data

lainnya .

a. Pengumpulan Data


Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama

yang terjun ke lapangan dan berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui

observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan sering bersifat terbuka dan

tertutup dan semi terstruktur (Nasution, 1996). Yang dimaksud dengan wawancara

terbuka adalah dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai

dan mengetahui pula maksud dan tujuan wawancara, sedangkan wawancara

tertutup akan dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat rahasia, dan

respondennya tidak mengetahui proses penelitian yang sedang dilakukan,

pertanyaan semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun

terlebih dahulu, disusun pertanyaan kunci dan peneliti mengembangkan materi

pertanyaan pendalaman sesuai dengan kondisi dilapangan dengan mengacu pada

pertanyaan kunci.. Untuk memudahkan pengumpulan data maka peneliti

menggunakan alat bantu berupa catatan di lapangan, garis besar dalam

wawancara, tape recorder, dan kamera foto. Dalam penelitian kualitatif, proses

pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Getting in yaitu proses memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi dengan membawa ijin penelitian dan

mengadakan pendekatan terhadap subjek penelitian untuk menjelaskan rencana

dan maksud kedatangan peneliti dan berusaha untuk membuat hubungan yang

lebih akrab sambil mendengarkan informasi dari mereka sehingga dapat

mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan sumber data.

2. Getting Along yaitu ketika berada di lokasi penelitian

Peneliti melakukan hubungan secara langsung dan akrab dengan sobjek

penelitian dan sebelum melakukan wawancara peneliti menjelaskan terlebih

dahulu maksud dan tujuan peneliti, sehingga mereka memahaminya. Disamping

wawancara juga dilakukan observasi secara langsung sesuai dengan fokus

penelitian serta memahami perilaku objek yang diteliti.

3. Logging Data yaitu saat pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :


a. Wawancara secara mendalam

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah

pada kedalaman informasi serta dilakukan secara semi struktur guna

menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara mendalam ini

dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap paling tepat

guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam, dan

dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang

berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang

dijelajahi.

b. Observasi

Dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan obyek penelitian secara

langsung di lapangan sehingga diperoleh data yang actual dari sumber

data.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat

atau menyalin data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian

khususnya berkaitan dengan objek yang diteliti.

Tahapan pengumpulan data :

Data yang akan dikumpulkan adalah data-data yang bersifat kuantitatif dan data-

data yang bersifat kualitatif. Pertama, menyangkut kajian tentang gambaran

pelaksanaan pelayanan/pengobatan gratis dan program jaminan kesehatan

masyarakat. Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut :

a. Pengumpulan peraturan dan kebijakan terkait dengan program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis di KSB. Seluruh data-data tersebut akan

dianalisis dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan analisis

ROCCIPI dan Regulatory Impact Analysis (RIA).

b. Data peraturan dan kebijakan tersebut kemudian diinterprestasikan dengan

pendekatan gramatikal dan logika hukum kemudian dituangkan sebagai

bahan dasar konsepsi tentang program pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis.


c. Proses Indept Interview atau wawancara mendalam semi terstruktur adakan

dilakukan untuk menggali secara mendalam data-data dan informasi, Team

peneliti akan menyusun panduan pertanyaan arahan atau pertanyaan-

pertanyaan kunci (keys questions). Sebelum digunakan panduan pertanyaan

akan diuji reabilitasnya terlebih dahulu, setelah realible kemudian akan

digunakan oleh Team. Dalam proses Indept interview, diawali dengan

melakukan identifikasi para key informans yang akan dijadikan sebagai nara

sumber. Ada dua sasaran utama peserta yang akan dijadikan peserta indept

interview. Pertama; adalah Implementing Agency (IA) dan terhadap Rule

Occupation (RO). Dalam Indept interview ini akan digali data dan informasi

secara mendalam terhadap tema-tema atau pertanyaan yang menjadi acuan

atau bahan penelitian.

d. Focus group discussion (FGD) atau diskusi kelompok terfokus; diskusi ini

akan dipandu oleh peneliti langsung dengan pertanyaan panduan yang telah

ada, peneliti akan menggali informasi dari berbagai peserta diskusi dengan

menggunaan metode ORID-sekaligus membangun capaian-capaian

kesepakatan atas rekomendasi-rekomendasi yang akan dimunculkan dari

hasil penelitian secara partisipatif.

e. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat , akan dilakukan terhadap kelompok

masyarakat penerima manfaat atau pengguna layanan dari program

pelayanan/pengobatan gratis dan secara khusus pula akan dilakukan proses

Appraisal secara partisipatif dengan kelompok warga miskin penerima

manfaat dengan melakukan FGD khusus dengan kelompok sasaran tersebut.

f. Workshop Exit Data ; workhop ini bertujuan untuk mengklarifikasi data dan

informasi temuan-temauan sementara atau laporan hasil sementara yang

telah disusun oleh para peneliti, sekaligus mencari umpan balik (feedback)

atas hasil sementara dari penelitian.

b. Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan wawancara terbuka

dan dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah model

interaktif dari Miles dan Huberman (Moleong, 2005) dengan prosedur reduksi data,

penyajian data dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Reduksi Data (pengurangan data)


Proses reduksi bertujuan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu, mengorganisasi bahan empirik sehingga dapat diperoleh

katagori-katagori tematik.

2) Display data (penyajian data)

setelah itu data disajikan karena masih ada data yang kurang maka

pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi

lengkap.

3) Menarik kesimpulan/verifikasi

Selanjutnya analisis disusun dan diarahkan pada fokus penelitian untuk

disimpulkan dan kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung

agar memudahkan pada kesimpulan akhir.

Tahapan analisis sebagai berikut :

a. Data-data baik yang bersifat data kuantitatif maupun kualitatif tersebut akan

dianalisis dengan pendekatan : pertama; pada aspek pelaksanaan program

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, terlebih dahulu akan dilakukan

analisis dasar terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang

telah dimbail Pemerintah Daerah/Implementing Agency. Seluruh peraturan

dan kebijakan tersebut akan analisis dengan pendekatan ROCCIPI dan RIA.

Untuk untuk melihat atau menemukan konsep-konsep dasar yang tertuang

dalam peraturan atau kebijakan yang selama ini dijadikan dasar/pedoman

dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengobatan gratis di KSB. Disamping

dampak-dampak atas peraturan atau kebijakan tersebut. Kerangka

peraturan dan kebijakan tersebut menjadi dasar bahan analisis untuk

tahapan-proses selanjutnya.

b. Data kuantitatif yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, tahapan

analisis dimulai dengan melihat konsepsi dasar dari program

pelayanan/kesehatan gratis yang tertuang dalam peraturan dan kebijakan

yang ada, kemudian dikembangkan melalui Diskusi Expert Team. Proses

diskusi expert akan dilakukan pada seluruh tema pokok yang dijadikan

sebagai dasar dari penelitian, proses pendalaman dan kajian dilakukan

dengan cara melibatkan para pihak yang memiliki kompetensi terhadap tema

kajian, untuk memverifikasi temuan-temuan yang ada di lapangan dan


memberikan masukan terhadap hasil untuk dikembangkan secara lebih

mendalam.

c. Pengembangan pertanyaan dan analisis data kuantitatif maupun kualitatif

dilakukan secara bertahap dan dilakukan dengan melihat titik-titik

kelamahan dari hasil studi, dilakukan oleh verifikator data. Seluruh ata hasil

wawancara, indept interview maupun workshop exit akan diolah oleh Tem

Expert dan analisis data dikembangkan dengan beberapa metode

pendekatan sesuai dengan tema kajian dan kebutuhan masing-masing.

d. Proses pengembangan analisis, diupayakan pula dilakukan secara partisipatif

dengan melibatkan pula para stakeholders terkait untuk memastikan

validitas data yang telah dihasilkan termasuk pengembagan rekomendasi

dari hasil studi ini. Sehingga dari studi ini diharapkan bukan hanya dapat

memberikan gambaran tentang sistem pembiayaan kesehatan, melainkan

dapat memberikan gambaran secara utuh dan komprehensif terhadap

tentang penyelenggaraan program pelayanan/kesehatan gratis yang ada di

KSB, dari seluruh materi yang ada dalam peraturan dan kebijakan daerah.

c. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat

kepercayaan atau kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar

itu disebut keabsahan data. Menurut moleong (2005) untuk menetabkan keabsahan

data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah

kriteria tertentu. Ada 4 (empat) criteria yang digunakan yaitu :

1. Derajat kepercayaan (credibility)

Derajat kepercayaan (credibility) merujuk pada kepercayaan pembaca dan

persetujuan partisipan (responden) penelitian terhadap hasil temuan. Untuk

memenuhi standar tersebut dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi,

peer debriefing, dan member check. Triangulasi dioperasionalisasikan dalam

bentuk triangulasi sumber data yaitu membandingkan data hasil pengamatan

dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi

dokumen, membandingkan pernyataan informan didepan umum dengan

pernyataan informan secara pribadi, dan membandingkan perspektif informan

yang berbeda latar belakang mengenai suatu isu. Teknik peer debriefing


dioperasionalisasikan dengan cara melibatkan sejawat peneliti yang tidak ikut

meneliti untuk membicarakan atau memberikan kritik terhadap proses dan hasil

penelitian, sehingga bisa diperoleh masukan atas kelemahan yang terjadi dari

penelitian yang dilakukan, dalam bentuk diskusi informal, seminar hasil

penelitian, dan bimbingan tesis. Teknik member check dioperasionalisasikan

dengan cara meminta partisipan penelitian untuk mereview data, penafsiran,

dan kesimpulan.

2. Keteralihan (transferability)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan peralihan tersebut, peneliti

berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks

yang sama. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan

data deskriptif secukupnya. Data itu antara lain berupa catatan-catatan

lapangan, petunjuk teknis pelaksanaan, Laporan Kegiatan pelaksanaan, dan

hasil wawancara dengan stakeholders dengan berpedoman pada instrumen

penelitian, wawancara dan observasi. Untuk keperluan itu peneliti mengulang

pengecekan data untuk menjamin kelengkapan data penelitian sehingga proses

analisisnya akan didukung oleh data yang lengkap dan akurat.

1. Ketergantungan (dependability),

Ketergantungan dapat dicapai dengan kepastian, yaitu dengan terus

menkonsultasikan kepada pihak expert sehingga setahap demi setahap konsep-

konsep yang dihasilkan di lapangan dikonsultasikan dengan expert. Setelah hasil

penelitian dianggap benar oleh expert maka dilakukan pertemuan baik formal

maupun informal dengan teman-teman guna memperoleh masukan untuk

menambah kebenaran hasil penelitian.

4. Kepastian (comfirmability).

Yang dimaksudkan dengan kepastian yaitu obyektifitas. Disini pemastian bahwa

sesuatu obyektif pada penelitian kualitatif menekankan pada data sehingga

dengan bantuan expert untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini

berdasarkan dari data dan pembimbing berupaya menelaah hasil kegiatan

peneliti dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan keabsahan data apakah

dilakukan dengan memadahi atau tidak. Untuk maksud tersebut maka penulis

terus mengkonsultasikan data temuan dilapangan dengan expert selama


berlangsunya konsultasi penelitian ini guna mendapatkan arahan dan menjamin

keabsahan dan objektifitas penelitian.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Program

Jaminan Kesehatan di KSB

Pada bagian ini kajian difokuskan pada tujuan dan sasaran program,

pelayanan kesehatan gratis, respons umum masyarakat atas program

tersebut, kepesertaan dari pelayanan kesehatan gratis dan dampaknya serta

aspek manajemen program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, meliputi

; aspek perencanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan

mekanisme penyelesaian pengaduan warga . Sedangkan terkait dengan

pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

4.1.1. Tujuan Program Kesehatan Gratis

Sebelum lebih jauh membahas pelaksanaan pelayanan kesehatan

gratis dan program jaminan kesehatan di KSB, maka perlu sekiranya kita

memahami konsepsi dasar dari tujuan program kesehatan gratis. Hal ini

karena tujuan adalah akhir dari seluruh pelaksanaan kegiatan atau dengan

kata lain kegiatan beroritensi pada tujuan dan tujuan itu sendiri berangkat

dari akar masalah (problem solving). Pada pembahasan ini peneliti berusaha

menggali bagaimana tujuan (goals) dan capaian tujuan dari program

kesehatan gratis di KSB.

Indikator capaian keberhasilan dari tujuan program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis, sesungguhnya dapat dilihat dari tujuan yang

diharapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan/Pengobatan gratis di Puskesmas dan

jaringannya yang dijamin Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang

ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2006. Dalam perbub diatur dalam pasal 2,

dikatakan bahwa :

(1) Tujuan umum pelayanan kesehatan/pengobatan gratis adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan pada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.


(2) Tujuan khusus pelayanan kesehatan/pengobatan gratis adalah untuk : a. meningkatkan akses kepada seluruh masyarakat

Kabupaten Sumbawa Barat untuk pelayanan kesehatan dasar;

b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar; c. mengurangi keterlambatan rujukan dari desa ke

Puskesmas.

Dari bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa

tujuan dari program pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis di KSB, dapat dibagi menjadi dua bagian,

pertama ; adalah tujuan umum (overall objective) dari

program kesehatan/pengobatan gratis. Secara umum

adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan

perorangan pada seluruh masyarakat Kabupaten

Sumbawa Barat. Kedua, adalah tujuan yang bersifat

khusus (objective) yakni :

d. Meningkatkan akses kepada seluruh masyarakat Kabupaten

Sumbawa Barat untuk pelayanan kesehatan dasar;

e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar;

f. Mengurangi keterlambatan rujukan dari desa ke Puskesmas.

Jika merujuk pada tujuan diatas sesungguhnya goals yang ingin

dicapai dari Program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis ini adalah

bagaimana setiap warga KSB memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dan

untuk itulah maka perlu ada peningkatan akses dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan dasar, serta mengurangi bagaimana tidak ada lagi

keterlambatan dalam proses rujukan dari desa ke Puskemas.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah tujuan tersebut telah tercapai

ataukah belum? Apa indikatornya. Secara rinci tidak dijabarkan dalam

penelitian ini, namun Secara umum, jika melihat hasil survey yang telah

dilakukan oleh LEGITIMID menunjukkan sebagai berikut ;

Tujuan program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis di KSB adalah

untuk meningkatkan derajat kesehatan

perorangan bagi seluruh

masyarakat/penduduk Kabupaten Sumbawa

Barat (KSB)


a. Respons Kelas Bawah (grassroots)

Pertama, dari sisi tujuan pencapaian program secara umum

masyarakat (responden) khususnya masyarakat yang berada pada lapisan

bawah (grass roots) 1 merasakan bahwa program pelayanan/pengobatan

gratis sangat membantu warga miskin, khususnya dalam hal untuk

mengakses obat-obatan dan pelayanan dari para petugas kesehatan.

Sebelum ada program pelayanan kesehatan gratis, biaya

pelayanan/pengobatan dirasakan warga miskin, sulit untuk menjangkau

biaya obat-obatan dan biaya dokter, sangat mahal. Namun, dengan adanya

program pelayanan gratis, masalah tersebut sudah tidak ada lagi.

Kedua; dampak dari program pelayanan pengobatan gratis ternyata

membawa dalam terhadap perilaku atau pola perubahan perilaku sosial

warga, khususnya warga pada lapisan bawah untuk hidup sehat dan

bertindak lebih rasional dalam memilih alternative dalam mengobati sakit.

Sebelumnya, jika sakit, warga yang berada pada lapisan bawah ini

cenderung untuk memilih pengobatan tradional,(dukun/sandro dll), namun

setelah adanya program ini warga miskin lebih memilih para medis dan

berobat ke Puskesmas dan Jaringganya sebagai pilihan utama atau

alternative pertama, Faktor ini didorong karena biaya pelayanan/pengobatan

gratis disisilain ada biaya pengobatan alternative (dukun/sandro). Artinya,

factor ketersediaan pelayanan dasar yang memadai disatu sisi, tingkat

kesadaran warga yang mulai muncul terhadap pentingnya pengobatan medis

serta factor pengobatan alternative yang dikenakan biaya menjadi factor

pendorong atas perubahan tersebut. Kecendrungan individu-individu dari

setiap warga miskin untuk berobat ke Puskemas/Para medis diikutipula oleh

tindakan individu lainnya dan menjadi sebuah aksi sosial/tindakan kolektif

yang secara perlahan-lahan tindakan koletif tersebut membawa terhadap

perubahan perilaku warga miskin untuk hidup sehat. Perubahan ini akan

menjadi modal social bagi pembangunan KSB di masa mendatang.

1 Yang dimaksud dengan masyarakat grass roots adalah masyarakat yang tingkat pendapatan,

pendidikan, dan kesehatannya rendah.


Ketiga; meningkatnya ketersediaan akses bagi warga miskin

dipengaruhi pula oleh adanya kebijakan daerah, antara lain ; kebijakan

penetapan prioritas pembangunan daerah, peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana infratsuktur dasar dibidang kesehatan, seperti

peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Polindes dan sarana lainnya,

serta didukung pula dengan adanya kebijakan peningkatan ketersediaan

penyediaan Tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, dan lainnya) di sejumlah

Puskemas. Sehingga, mendorong adanya ketersediaan, kesetaraan dan

keterjangkauan pelayanan public bagi warga miskin. Kondisi ini khusunya

dirasakan warga yang berada di daerah terpencil.

Keempat; program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis ternyata

telah membawa dampak yang cukup signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) KSB yang terus mengalamai peningkatan dari

tahun n ketahun, meskipun peningkatan ini bukan semata-mata, karena

peningkatan kesehatan. Namun, bidang kesehatan merupakan salah satu

komponen pembentuk dari IPM. Secara tidak langsung, program

pelayanan/kesehatan gratis telah mendorong adanya peningkatan

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di KSB. Kondisi ini akan

menjadi factor pendorong kedepan, mengejar ketertinggalan SDM dari

Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia, khususnya di NTB. Perbaikan IPM

akan sangat berpengaruh pula terhadap keberlangsungan dan kemandiiran

pembangunan dimasa mendatang (suistanability development). Dari

gambaran diatas dapat digambarkan dampak dari program pelayanan

kesehatan gratis di KSB sebagai berikut:


Gambar 5 : Dampak program pelayanan kesehatan gratis di KSB

.

Sumber : data diolah dari hasil pemetaan

Dengan adanya berbagai dampak dan kemajuan/perkembangan dari

program pelayanan kesehatan gratis yang telah dirasakan warga miskin,

maka secara umum program pelayanan/pengobatan gratis, bagi warga

miskin diharapkan dapat untuk terus dilanjutkan dimasa mendatang karena

telah mendorong adanya peningkatan akses bagi warga miskin dalam bidang

kesehatan. Secara umum, kunci keberhasilan pelaksanaan pelayanan gratis

sangat ditentukan dari komitmen politik Kepala Daerah dan dukungan warga.

Berikut ini adalah gambaran mengenai faktor-faktor kunci pendorong

keberhasilan adanya pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di KSB :

Gambar 6 : Faktor-Faktor kunci pendorong adanya Program Pelayanan

Kesehatan gratis di KSB

Program pelayanan kesehatan gratis di

KSB

Meningkatnya akses

kesehatan bagi warga

miskin

Perubahan Perilaku dari

pola pengobatan

tradionional/alternatif ke

pengobatan medis

Berkurangnya jumlah pasien rujukan dari

desa ke Puskemas

Meningkatnya IPM KSB dari sebelumnya nomor 7 ke nomor 3 di

NTB

Meningkatnya derajat

kesehatan warga miskin

BIAYA KESEHA

TAN GRATIS

KSB

Komitmen Politik Kepala

Daerah

Dukungan warga atas kebijakan kesehatan

gratis

Kebijakan pembangunan

daerah (RPJMD)

Ketersediaan Anggaran

Daerah

Regulasi daerah

mendukung biaya

kesehatan gratis


Sumber : data diolah dari hasil studi Legitimid KSB tentang pemetaan pelayanan kesehatan gratis di

KSB

b. Respons Kelas Menegah dan Elite

Bagi kalangan masyarakat menegah dan elite respons atas program

pelayanan kesehatan gratis sangat beragam. Sebagian besar mereka,

khususnya kelas elit program pelayanan kesehatan gratis dirasakan kurang

bermanfaat, karena pelayanan kesehatan kurang bermutu dan obat-obatan

yang dberikan kurang berkulitas. Kondisi ini memang sangat berbeda

dengan masyarakat yang berada pada lapisan bawah (grassroots) yang tidak

terlalu mempersoalkan mutu. Karena bagi masyarakat miskin persoalan

mutu dirasakan merupakan persoalan selanjutnya, bukan persoalan

sekarang. Kecendrungan masyarakat menengah, khususnya kelas elite

menilai bahwa ;

Pertama, kebutuhan terhadap mutu dan kualitas pelayanan dasar

lebih penting daripada penyediaan akses pelayanan/pengobatan gratis, bagi

mereka pelayanan/pengobatan gratis tidaklah penting atau utama yang

menjadi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan, melainkan adalah

bagaimana penyedia layanan kesehatan mampu untuk memberikan

pelayanan yang bermutu, berkualitas dan memuaskan sevara media,

termasuk bagaimana para peneydia layanan menyediakan obat-obatan

yang bermutu, dokter yang bermutu, termasuk dokter spesialis dan alat-alat

kesehatan yang canggih.

Kedua, oleh karena pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang

disediakan dalam pelayanan/pengobatan gratis dinilai tidak bermutu dan

berkualitas, maka dalam pratek yang ada sekarang mereka pada akhirnya

memilih untuk membayar dan obat-obatan yang bermutu dari para dokter

meskipun harganya relative mahal daripada mengambil obat-obatan yang

telah disediakan oleh Puskesmas. Jadi, yang penting bagi mereka adalah

bagaimana pelayanan kesehatan dapat memuaskan dirinya, bermutu dan

berkualitas.


Dua point diatas terkait pencapaian tujuan kesehatan sudah kita dapat

lihat. Lalu, bagaimana dengan capaian dari tujuan yang ketiga, yakni

mengurangi keterlambatan rujukan dari desa ke Puskesmas. ?

Berdasarkan dari data kunjungan pasien, selama kurun waktu 2 tahun

terakhir menunjukkan indikasi keterlambatan dalam proses rujukan dari

desa ke puskemas mengalami kecendrungan penurunan. Beberpa factor

pendorongnya adalah, antara lain adalah ; pertama, meningkatnya

ketersediaaan SDM dan fasilitas kesehatan di tingkat desa dan kecamatan.

Kedua; trend perbaikan kinerja para petugas pelayan kesehatan di tingkat

desa dalam memberikan pelayanan kepada warga dan Ketiga; trend

peningkatan partisipasi dan kepedulian social warga terhadap masalah

pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, seperti Jumantara RT.

Jadi indikasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut harus

dapat dibuktikan oleh Dikes dalam bentuk ketersediaan database dan

informasi yang memadai, sehingga dapat memudahkan semua pihak untuk

dapat mengembangkan formulasi kebijakan pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis di masa mendatang.

4.1.2. Sasaran Program Kesehatan Gratis

Sasaran program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis tertuang dalam

Perbup No 9 Tahun 2006, Pasal 3 sebagi

berikut :

(1) Sasaran pelayanan kesehatan/pengobatan gratis di Kabupaten Sumbawa Barat adalah semua penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yakni masyarakat yang tidak ditanggung oleh PJPK-MM, PT. ASKES, JAMSOSTEK, dan Jaminan Asuransi lainnya.

(2) Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan/pengobatan gratis harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis.

(3) Sebelum Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis diadakan, digunakan KTP, Kartu Keluarga, atau Sertifikat Gerakan Sejuta

Sasaran penerima pelayanan

gratis sesungguhnya adalah

warga yang belum memiliki

jaminan asuransi, bukan

semua penduduk, aplagi

penduduk yang telah

memiliki jaminan asuransi

dan bukan penduduk KSB


Pohon (SGSP) sebagai tanda berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari ketentuan tersebut diatas, yang perlu dicatat adalah bahwa

sasaran program pelayanan gratis adalah semua penduduk Kabupaten

Sumbawa Barat. Namun, kata semua penduduk diatas, bukan berarti semua

penduduk, karena bagi penduduk yang telah memiliki Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan seperti ; PJPK-MM, PT. ASKES, JAMSOSTEK, dan Jaminan

Asuransi lainnya tidak berhak untuk menerima pelayanan/pengobatan

gratis, karena telah memiliki jaminan asuransi.

Jadi secara konsepsi yuridis, makna yang terkandung dalam pasal

tersebut mencoba untuk membatasi atau adanya pembatasan kepersertaan

dari pelayanan kesehatan/pengobatan gratis. Jadi, yang ditanggung oleh

Pemda KSB sesungguhnya adalah warga yang belum memiliki PJPK-MM,

PT. ASKES, JAMSOSTEK dan Jaminan Asuransi lainnya. Apalagi, mereka

yang bukan penduduk KSB (luar) tidak berhak untuk memperoleh

pelayanan kesehatan gratis. Jadi, ada dua persyaratan penting untuk

memperoleh hak pelayanan/pengobatan gratis :

a. Penduduk KSB dan ;

b. Belum memiliki jaminan asuransi

Dari sisi pendekatan Negara welfare state (Negara kesejahteraan)

Negara berkewajiban untuk melindungi dan memberikan jaminan dan

pelayanan sosial khusus terhadap warga miskin/tidak mampu, bukan

terhadap warga yang mampu. Seperti halnya konsep Negara Demokrasi,

mengharuskan semua warga memperoleh hak yang sama untuk

memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Kebijakan persyaratan ini, menurut

peneliti tidaklah diskriminatif atau melanggar HAM, Karena jika diperlakukan

kepada semua warga Negara/penduduk maka ada ketidakadilan, karena

penduduk yang kaya akan disubsidi oleh yang miskin. Disamping, tentu saja

terkait dengan keterbatasan kapasitas APBD. Dalam konteks itulah, maka

perlu ada reformulasi kebijakan untuk kelompok sasaran pelayanan


Syarat untuk memperoleh

pelayanan gratis adalah

memiliki Kartu Tanda

Pengenal Pengobatan

Gratis, Kartu Identitas

lain digunakan sebelum

ada Kartu Tanda Pengenal

Pengobatan gratis.

kesehatan/pengobatan gratis, yang lebih berkeadilan dan mencerminkan

keberpihakan kepada warga miskin.

4.1.3. Persyaratan Administratif Penerima

Pelayanan gratis

Ada dua Pasal yang diatur dalam

Perbup Nomor 9 Tahun 2006 terkait dengan

persyaratan warga untuk menerima

pelayanan/pengobatan gratis. Pertama adalah

Pasal 3 yang berbunyi :

(1) Sasaran pelayanan kesehatan/pengobatan gratis di Kabupaten Sumbawa Barat adalah semua penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang belum memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yakni masyarakat yang tidak ditanggung oleh PJPK-MM, PT. ASKES, JAMSOSTEK, dan Jaminan Asuransi lainnya.

(2) Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan/pengobatan gratis harus menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis.

(3) Sebelum Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis diadakan, digunakan KTP, Kartu Keluarga, atau Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon (SGSP) sebagai tanda berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kedua adalah diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi :

Tata cara/prosedur pelaksanaan kegiatan Pelayanan kesehatan gratis :

a. Pasien melakukan pendaftaran dengan cara menunjukkan salah satu identitas sebagai berikut : 1. Kartu Tanda Pengobatan Gratis; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga; 3. Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon ; atau 4. Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

b. Pemeriksaan oleh petugas pelayanan kesehatan sesuai kasus penyakitnya;

c. Pemeriksaan laboratorium atau penunjang medis lainnya; d. Pemberian Konseling; e. Pengambilan obat di Apotek; f. Pengambilan Surat Keterangan Kesehatan; g. Pasien pulang.


Tiga praktek tindakan pasien

(warga) yang berpotensi dapat

merugikan kepentingan dan

keuangan daerah. (1) tidak

membawa Kartu Identitas saat

kunjungan pasien (2) bukan

penduduk KSB (3) penduduk

yang memiliki jaminan asuransi

Dalam Pasal 3 secara ekplisit telah menegaskan bahwa Kartu Tanda

Pengenal Pengobatan gratis menjadi Kartu

yang akan dijadikan sebagai dasar

untuk/dalam pemberian

pelayanan/pengobatan gratis. Namun, terjadi

kontradiksi karena materi pasal yang diatur

dalam pasal 11, justeru mengaburkan

persyaratan yang ada pada pasal 3. Dengan

memberikan optional atau pilihan kepada

pasien/penduduk untuk memilih menggunakan Kartu Identitas lainnya,

seperti KTP,KK, SGSP, JPK. Padahal, dalam pasal 3 sudah ditegaskan

bahwa penggunaan kartu identitas lain tersebut, akan digunakan sepanjang

belum diterbitkannya Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis. Sehingga,

menjad kabur, dan bila dirunut lebih jauh dasar keluarnya kartu identitas lain

tersebut memiliki makna, tujuan dan procedure yang berbeda-beda.

Misalnya, SGSP dasar dikeluarkannya adalah warga menanam 10 pohon,

KK dasar dikeluarkannya sudah berkeluarga, KTP dasar dikeluarkannya

adalah lamanya penduduk dan sebagainya.

Jadi, Sebenarnya penggunaan KTP, Kartu Keluarga, atau Sertifikat

Gerakan Sejuta Pohon (SGSP) bersifat sementara2.Secara otomatis, tidak

berlaku jika, Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis, telah diterbitkan oleh

Pemda KSB. Apa dampaknya, akibat hal tersebut diatas :

1. Kesimpangsiuran Persyaratan dan Prosedure Administratif

Pelayanan

Dalam praktek ditemukan ada tiga pola/praktek yang berkembang,

cenderung berpotensi untuk merugikan daerah.

2 Salah satu kelemahan dari Perbup No.9 Tahun 2006 tersebut adalah tidak memberikan batas waktu

kapan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis akan diberlakukan dan Perintah langsung kepada

institusi yang bertanggungjawab untuk menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis. Pada

ketentuan pasal yang lain juga mengatur soal persyaratan yang isinya mengatur soal “bolehan”

untuk menggunakan KTP, KK, SGSP Sehingga melahirkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.


Pertama, pasien adalah penduduk KSB, namun pada saat kunjungan

tidak membawa kartu identitas apapun. Pasien tersebut ternyata tetap

memperoleh pelayanan/pengobatan gratis dari para petugas puskemas dan

jaringannya. Ketiadaan Kartu Identitas ini akan berpotensi untuk terjadinya

manipulasi data pasien, tidak tertib administrasi dan tidak ada alat verifikasi

yang dapat memastikan kebenaran atas pasien yang dilayanai tersebut. Jika

verifikator melaksanakan tugas dengan baik dan disipilin, maka tentu tidak

dapat petugas kesehatan meminta klaim pembayaran tersebut, karena tidak

ada alat bukti/verifikasi. Potensi kerugian lainnya adalah dengan kondisi ini

juga dapat membuka ruang penduduk yang bukan penduduk KSB untuk

menerima pelayanan/pengobatan gratis. Beberapa factor pendorong

munculnya masalah ini, antara lain adalah :

a. Rendahnya disipilin dan kepedulian warga terhadap pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis,

b. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait diatas terhadap

Puskemas.

c. Ketiadaan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis dari

Pemerintah Daerah.

Kedua; adanya praktek dimana penerima layanan

kesehatan/pengobatan gratis adalah bukan penduduk KSB atau dengan kata

lain penduduk dari luar. Kondisi ini juga berpotensi merugikan daerah karena

beban anggaran daerah akan meningkat, alokasi anggaran yang semestinya

dapat diperuntukkan bagi warga KSB, khususnya warga miskin dalam

rangka peningkatan pelayanan kesehatan (mutu kesehatan) akan berkurang.

Beberapa factor pendorong munculnya praktek ini adalah, antara lain ;.

a. Ketiadaan Sistem Informasi Manajemen kependudukan

daerah dan Kesehatan yang memadai ;

b. Lemahnyanya system verifikasi terhadap pasien (utilities) di

masing-masing Puskesmas

c. Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan, disisi

lain muncul kebijaksanaan diluar hukum formal bahwa


penduduk KSB konon di berikan pula

pelayanan/pengobatan gratis

d. Kepentingan untuk menerima pasien sebanyak-banyaknya

menjadi trend umum yang terjadi dengan system

pembiayaan kesehatan gratis dengan metode klaim

pembayaran (pra-bayar/reimbust), karena semakin besar

jumlah kunjungan dan jenis layanan yang diberikan oleh

petugas kesehatan, maka semakin besar “pendapatan” atau

klaim pembayaran yang diajukan kepada Pemda.

Ketiga, penerima pelayanan kesehatan/pengobatan gratis adalah

penduduk yang telah memiliki jaminan asuransi kesehatan, seperti Askes,

Jamsostek dan jaminan asuransi lainnya. Pada aspek ini bukan hanya

kerugian yang akan diterima oleh pemerintah daerah, melainkan juga klaim

pembayaran bagi para petugas kesehatan, seyogyanya dapat lebih besar

memperoleh klaim pembayaran berdasarkan asuransi yang dimiliki pasien.

beberapa factor pendorongnya adalah ;

a) Ketiadaan ketersediaan database dan informasi

mengenai penduduk KSB yang memiliki PJPK-MM, PT.

ASKES, JAMSOSTEK dan Jaminan Asuransi lainnya.

Sehingga sulit untuk dapat mengetahui setiap

warga/penduduk yang telah memiliki dan belum memiliki

jaminan asuransi kesehatan. Disisilain, ada kcendrungan

para pemilik PJPK, PT. ASKES, JAMSOSTEK dan

Jaminan Asuransi lainnya yang belum memiliki

kesadaran untuk berlaku “jujur” dan “peduli” terhadap

warga miskin serta proses pembangunan kesehatan

daerah.

b) Tidak adanya juklak-juknis dan instrument yang

mendukung untuk melakukan validasi dan verifikasi

terhadap data dan informasi kependudukan. Disisilain,

tidak ada sanksi (punishment) yang diberikan oleh

Pemda kepada warga “nakal” yang menggunakan


fasilitas pelayanan kesehatan/pengobatan gratis padahal

meraka adalah kelompok yang seharusnya tidak berhak

untuk menerima pelayanan/pengobatan gratis.

c) Ketidakpastian penggunaan Kartu Tanda Pengenal

Pengobatan gratis sebagai syarat utama setiap

warga/penduduk untuk memperoleh pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis. Sehingga setiap warga

dapat menggunakan KTP, KK, SGSP yang justeru

menimbulkan keberagaman penggunaan identitas. Satu

warga penduduk bisa menggunakan identitas yang

sangat beragam.

2. Ketidakpatuhan warga terhadap penggunaan KTPG

Sejumlah Puskesmas sebelumnya pernah menerapkan kepada

seluruh pasien agar membawa Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis

sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan/pengobatan gratis di

Puskesmas. Namun, kebijakan tersebut ditentang oleh sejumlah penduduk,

mereka menilai kebijakan yang diambil oleh para petugas Puskesmas

sebagai tindakan yang ilegall, dengan alasan ada “instruksi bupati” yang

membebaskan biaya kesehatan bagi siapapun. Tekanan yang kuat yang

dibarengi pula dengan ancaman, mendorong para petugas kesehatan di

Puskesmas dan jaringganya untuk menerima pasien siapapun dan

darimanapun dia. Disisi lain, tidak ada payung hukum yang melindungi para

petugas kesehatan dalam penggunaan otoritasnya, karena tidak ada

pendelegasian kewenangan dari intitusi diatasnya serta peraturan

daerah/perbup/SK Dikes untuk memberlakukan hal tersebut diatas. Itulah

sebabnya mengapa kemudian para Petugas Puskesmas di masing-masing

Kecamatan pada akhirnya memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan


gratis kepada semua warga yang memiliki KTP, KK, SGSP bahkan kepada

penduduk yang tidak memiliki kartu identitas sekalipun3.

3. Pembiayaan yang cenderung akan

meningkat

Dampak dari ketidakjelasan

persyaratan penerima program pelayanan

/kesehatan gratis tentu saja akan

berdampak pada jumlah

pembiayaan/pembayaran yang harus

ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang

akan terus meningkat. Oleh sebab itu,

upaya untuk pengendalian dan penerapan aturan main secara ketat dan

konsisten terhadap pelayanan/pengobatan gratis perlu segera dilakukan.

Salsah satunya adalah pemberlakuan dan penerbitan Kartu Tanda Pengenal

Pengobatan Gratis . Karena dengan Kartu itulah Pemerintah Daerah dapat

mengetahui berapa jumlah penduduk penerima pelayanan/pengobatan

3 Dari hasil wawancara dengan salah seorang nara sumber di Dikes ; PNS menggunakan Askes untuk bisa diklaim

kepada jaminan asuransi tersebut. Masyarakat membawa KTP atau kartu identitas diri. Tahun 2007 sempat dicetak

55 ribu kartu, sebagian yang tidak didistribusikan karena terkena banjir namun sebagian sudah didistribusikan,

tahun 2008 dan 2009 hanya membawa kartu identitas diri, KTP atau SGSP. Dari hasil workshop evaluasi kebijakan

pendidikan dan kesehatan gratis, yang diselenggaran Legitimid KSB, pada bulan febuari 2009 di Hotel BBC

Taliwang, muncul persoalan Mengenai Persyaratan KTP KSB, bahwa ternyata banyak kasus yang terjadi selama

ini, ada warga luar yang menginginkan untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan gratis (kuliah di KSB) dengan

menumpang kartu keluarga kepada tetangganya, kemudian mendapatkan KTP KSB maka orang terebut bisa

mendaftarkan diri untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan gratis, termasuk kuliah di salah satu sekolah tinggi

di KSB. Jadi, bagaimana mekanisme untuk mengeluarkan KTP yang baik, inilah menjadi salah satu persoalan

sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Nara Sumber di Dikes KSB bahwa Lembaga yang

berhak mengeluakan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis adalah Bupati, Dikes hanya memfasilitasi proses

pencetakannya.

Tiga dampak akibat ketidakjelasan persyaratan peserta penerima

layanan kesehatan gratis (a) klaim pembayaran Pembiayaan

kesehatan akan meningkat (b) jumlah peserta penerima layanan

gratis semakin besar dan tidak jelas (c) hak-hak warga miskin

untuk menerima pelayanan yang lebih diambil/dirampas oleh

mereka yang bukan penerima layanan yang sah


gratis. Penerbitan Kartu penting untuk segera dilakukan pemerintah daerah

karena, (1) Penggunaan Kartu Identitas yang beragam, seperti searang ini

(Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis, Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Keluarga, Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon atau kartu identitas lainnya) telah

menimbulkan kesulitan, antara lain ; menyangkut verifikasi data dan

informasi. (2) Secara administrative, Kartu Identitas (KTP, KK, SGSP, Kartu

Pengobatan gratis dan lainnya) yang digunakan selama ini, memiliki

perbedaan persyaratan untuk meraihnya, termasuk fungsi dari masing-

masing Kartu tersebut. Misalnya, KTP salah satu persyaratannya adalah

lamanya warga/penduduk tinggal disuatu daerah (minimal 6 bulan), Sertifkat

Gerakan Sejuta Pohon, salah satu syaratnya adalah menanam 10 pohon,

Kartu Keluarga syaratnya adalah telah berkeluarga dan sebagainya.

Lembaga/Institusi yang mengeluarkan Kartu identitas itupun berbeda-beda.

Atas dasar itulah, maka perlu ada penyederhanaan Kartu Identitas

penerima pelayanan/pengobatan gratis di KSB. Dengan langkah ini kedepan,

diharapkan penyusunan database dan informasi penerima layanan

kesehatan akan semakin baik dimasa mendatang. Manfaat lainnya adalah

dengan adanya penyederhanaan dan penyeragaman ini pemerintah daerah

dapat lebih mudah untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan,

memudahkan dalam penyusunan pembiayaan kesehatan, maupun pada

aspek pelaksanaan program kesehatan gratis.

4.1.4. Distribusi Kepesertaan

Ditrsibusi kepesertaan dari pengguna layanan pengobatan gratis dan

pengguna yang memiliki jaminan asuransi sesungguhnya sangat penting

untuk dilakukan analisis, karena dengan mengetahui tingkat distribusi

kepesertaan, kita dapat mengetahui berapa jumlah pengguna pelayanan

kesehatan gratis yang berasal dari masyarakat umum, pengguna Askes,

Jamsostek dan jaminan asuransi lainnya. Dan kelompok manakah

sesungguhnya yang terbesar menikmati ketersediaan pelayanan/pengobatan

gratis ini. Namun, berdasarkan hasil penelitian, salah seorang staf di Dikes

mengatakan bahwa data dan informasi menyangkut jumlah dan distribusi

kepesertaan dari berbagai program jaminan kesehatan masyarakat, baik


data dan ifnormasi menyangkut peserta umum penerima pelayanan

kesehatan gratis KSB, peserta Jamkesmas NTB, Jamkesmas Nasional,

Askes, Jamsostek maupun jaminan asuransi lainnya tidak tersedia dengan

alasan Kantor Dikes baru pindah (2008) dan tidak diketahui keberadaanya4.

Buruknya Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dikes KSB,

menunjukkan kurangnya profesionalisme dan akuntabilitas di Dikes.

Padahal, data ini sangat penting dimiliki oleh Pemerintah Daerah KSB untuk

mengetahui berapa besar sesungguhnya kewajiban daerah untuk

mengalokasikan biaya kesehatan dan berapa besar sesungguhnya alokasi

anggaran kesehatan yang ada sekarang ini dinikmati oleh warga, siapa saja

dan darimana saja mereka.

Tabel 3 : Peserta Jaminan Asuransi Kesehaan (tidak tersedia

lengkap)

No Kelompok Peserta Jumlah (jiwa) Keterangan

1 Peserta Umum - Tidak

Tersedia data

2 Jamkesmas Nasional 36.337 Data 2009 3 Jamkesmas Provinsi NTB 440 Data 2009

3 Askes - Tidak

Tersedia data

4 PJPK-MM - Tidak

Tersedia Data

5 PT. Jamsostek - Tidak

Tersedia Data

6 Jaminan Asuransi (PT.NNT) - Tidak

Tersedia Data

7 Jaminan Asuransi lainnya - Tidak 4 Hasil wawancara dengan salah seorang staf di Dikes KSB Juli 2009


Tersedia data

Sumber data: diolah dari Proses Wawancara dengan Dinas Kesehatan KSB

Data dan informasi tersebut diatas, juga dapat digunakan oleh Pemda

KSB untuk menghitung berapa idealnya, setiap penduduk KSB memperoleh

biaya kesehatan gratis. Termasuk dalam konteks ini adalah trend

perkembangan dari pembiayaan program pelayanan gratis. Namun, dari

hasil penelitian data dan informasi tersebut belum tersedia lengkap. Oleh

sebab itu Koordinasi Dikes dengan Dukcapil dan instansi lainnya perlu untuk

segera dilakukan untuk dapat membenahi kekurangan diatas.

4.1.5. Manajemen Pelayanan Program Jaminan Kesehatan KSB

a. Aspek Perencanaan

Penyusunan program jaminan kesehatan masyarakat mengacu pada

Renstra Dikes Kesehatan 2005-2010. Penyusunan pembiayaan program

Jamkesmas, tidak melibatkan secara langsung Puskesmas, namun data dan

laporan yang disampaikan Puskesmas dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran. Pada aspek

perencanaan, sebagian besar Puskesmas merasa berkepentingan dan

berharap untuk dapat terlibat langsung dalam penyusunan program maupun

penyusunan pembiayaan/anggaran, karena Puskesmas menjadi ujung

tombak dari pelayanan kesehatan/pengobatan gratis. Karena itulah,

Puskesmas perlu secara langsung turut terlibat dalam menentukan dalam

proses pembiayaan kesehatan. Selama ini Puskemas merasa kesulitan

untuk dalam menyusun program dan pembiayaan (operasional) puskesmas

karena anggaran sudah ditetapkan dari atas (Dikes).

a. Aspek Pengendalian dan Pengawasan

Secara konsepsional, pelaksanaan kegiatan kesehatan/pengobatan

gratis dilakukan oleh inspektorat, petugas kabupaten, dan dinas yang

tergabung dalam Tim pemantauan/pengawasan. Tim Pemantau/pengawasan

langsung di ketuai oleh Setda dan beranggotakan Kepala BAPPEDA, Kepala


Dinas Kesehatan, Kepala BPM. Tim pengawas bekerja secara insidental dan

menindaklanjuti laporan masyarakat.

Dalam menjalankan pengawasan, tim pengawas belum menggunakan

suatu standar prosedur pengendalian dan pengawasan formal kepada para

petugas layanan kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya), hanya

berdasarkan standar pelayanan medis (terapi). Pengawasan berkala dan

menyeluruh terhadap administrasi dan pelayanan pengobatan gratis KSB

maupun program Jamkesmas belum dapat dilaksanakan secara maksimal

karena beban pekerjaan kurang sesuai dengan jumlah dan kualitas staf yang

tersedia. Peran dan fungsi Tim Pengawas lebih bersifat pasif, menunggu

laporan dari Petugas Puskesmas. Justeru yang menjadi ujung tombak

adalah Para Petugas Puskesmas.

Petugas Puskesmas, memberikan laporan kepada Tim

Pemantau/Pengawas pelayanan Kesehatan/pengobatan Gratis minimal satu

kali dalam tiga bulan. Muncul persoalan adalah Apa dan siapa yang

sesungguhnya dipantau atau diawasinya Tim. Apakah seluruh pelaksana

program Jamkesmas mulai dari level Dikes hingga petugas pelayanan

kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ataukah hanya terbatas pada

pelayanan kesehatan dasar pada tingkat Puskesmas, Pustu ataukah

Polindes ataukah Tim ini terbatas hanya menangani mekanisme complain

masyarakat atas pelayanan kesehatan gratis.

Jika dimaksud dalam Perbup Nomor 9 tahun 2006 adalah menyangkut

keseluruhan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis, maka para

pelaksana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya, termasuk Dikes) pun

adalah menjadi kelompok sasaran/target yang akan dievaluasi/diawasi. Oleh

sebab itulah komposisi dan kinerja Tim Pengawas perlu untuk dilakukan

peninjauan ulang. Selain, unsur diatas sebaiknya Pemda juga memasukkan

unsur masyarakat/kelompok independen dalam bagian Tim, seperti halnya

Tim Pengawas/Pemantau di Kabupaten Dompu. Sehingga ada partisipasi

warga sekaligus ada pihak yang menjadi penyeimbang (menghindari konflik

of interest) sekaligus menjaga obyektifitas dari Tim. Sejauh ini efektifitas

kinerja Tim belum berjalan maksimal dan sebagian besar masyarakat tidak

mengetahui keberadaan, peran dan fungsi dari Tim Pengawas ini.


Belum berjalan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan adalah

salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis .

Ketersediaan dan kapasitas SDM adalah salah satu yang menjadi

kendala yang dihadapi para pengelola program hingga saat

ini. Disamping perangkat system yang belum terbangun.

Mekanisme complain pelanggan/warga terhadap

pelayanan kesehatan gratis, perlu untuk diatur secara khusus. Apa saja hak-hak warga dalam melakukan

complain serta tatacara warga mengajukan complain.

Begitupun dengan institusi yang menangani complain dan

mekanisme kerja Tim dalam penanganannya. Sejauh ini,

belum diatur secara jelas dan pasti . Sehingga belum berjalan

efektif

d. Aspek Sistem Informasi

Manajemen

Salah satu langkah untuk melakukan

perbaikan terhadap pelayanan gratis di

KSB adalah diterapkannya Sistem

Informasi Manajemen (SIM) Kesehatan

Daerah. Salah satu tujuan dari adanya

Sistem Informasi Kesehatan Daerah ini

adalah untuk meningkatkan akses

pelayanan kesehatan, khususnya terkait

dengan ketersediaan database warga

penerima layanan kesehatan gratis, melalui

system informasi ini diharapkan antar

Puskemas dapat mempercepat pelayanan,

memperbaiki validitas peserta layanan

kesehatan dan sebagainya.

Namun, sejauh ini sistem informasi

kesehatan daerah atau Sistem Informasi

manajemen (SIM) dalam penyelenggaraan

Jamkesmas masih belum dapat berjalan

optimal karena tidak ditunjang oleh

hardware (perangkat computer) dan

software (SDM dan program) yang memadai. Saat ini, sebagian Puskesmas

belum dapat membangun dan menjaga koneksi jaringan antar Puskesmas

(networking internet). Bahkan, petugas yang mengoperasionalkan system

tersebut tidak cukup tersedia di Puskemas. Tidak ada SDM khusus yang

menangani SIM Jamkesmas di Puskemas. Sehingga, sistem informasi

manajemen kesehatan daerah ini baru dan hanya berlaku di Puskesmas

Taliwang saja. Sementara, di Puskesmas lainnya umumnya adalah

mengunakan SIM manual, dengan kata lain data pasien atau penerima

layanan gratis selama ini adalah berdasarkan data base manual.


e. Aspek Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

Secara yuridis, Perbup Nomor 9 tahun 2006 telah mengatur

bagaimana ada mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan. Namun, dalam aturan tersebut tidak jelas bagaimana mekanisme

pengaduan masyarakat. Kepada siapa masyarakat harus mengadukan, apa

yang harus diadukan, bagaimana cara pengaduan, lembaga mana yang

bertugas dan bertanggungjawab dalam menangani keluhan/pengaduan

masyarakat dan sebagainya. Hanya dalam aturan tersebut disebutkan pihak

yang dapat menyampaikan pengaduan dan tujuan dari pengaduan, yakni

sebagai umpan balik bagi semua pihak yang terkait dalam upaya

mensukseskan kegiatan Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis, sehingga

pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat

sebaik-baiknya.

Perbup juga mengatur keharusan bahwa Pengaduan harus

memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai dan dalam

waktu yang secepatnya, serta diberikan umpan balik kepada pihak yang

menyampaikan pengaduan. Namun, tidak dijelaskan siapa yang

bertanggungjawab untuk menangani secara cepat pengaduan masyarakat

tersebut.

Sejauh ini mekanisme yang tersedia untuk mekanisme complain

adalah media SMS ke koran local (Sumbarat Barat Post), dari SMS tersebut

kemudian ditindaklanjuti oleh sekretaris Dinas Kesehatan turun ke lapangan

dan melakukan klarifikasi dan verifikasi, selanjutnya dilaporkan kepada

Bupati dengan memanggil pelayan kesehatan yang berkasus dan orang

yang terkait serta kepala desa setempat. Selain itu masyarakat bisa

mengajukan complain langsung ke Bupati selaku pemangku kebijakan

tertinggi di KSB dengan mekanisme mengirimkan surat, dan selanjutnya

Bupati akan meneruskan laporan atau complain dari masyarakat tersebut

kepada kepala dinas untuk di tindak lanjuti.

Di dalam Perbup telah diatur untuk menyelesaikan pengaduan

dibentuk Unit/Forum penyelesaian pengaduan Tingkat Desa, Kecamatan dan

Kabupaten. Tugas Unit/Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Mengumpulkan, menerima dan mencatat pengaduan;


b. Mempublikasikan alamat penyampaian pengaduan, atau cara-

cara penyampaian pengaduan;

c. Pengumpulan dilakukan secara pasif maupun proaktif;

d. Pengaduan dicatat secara tertib, mencakup seluruh informasi;

dan

e. Menyelesaikan pengaduan.

Mekanisme penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud

diatas, dilakukan dengan cara:

a. Penyelesaian dilakukan sesegera mungkin, sejak diketahui

terjadinya keluhan;

b. Pengaduan diselesaikan atau ditangani terlebih dahulu oleh

unit/Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdekat

dengan sumber pengaduan;

c. Jika ditemui kesulitan menangani dan menyelesaikan pengaduan

pada tingkat terdekat, masalah yang dikeluhkan dapat dirujuk ke

tingkat yang lebih tinggi;

d. Pengaduan akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat melalui Sekretariat Tim Program Pengobatan

Gratis.

Forum ini ternyata sifatnya ad-hoc, secara formal tidak ada keputusan

atau penetapan (kebijakan) melegalkan keberadaan forum, tidak ada

petunjuk pelaksana maupun pentunjuk teknis untuk pengaduan dan

penyelesaian pengaduan, tidak ada rencana kerja sistematis dari forum ini

bahkan sebagian besar warga tidak mengetahui adanya forum. Berikut ini ini

adalah gambar mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan warga

terhadap pelayanan kesehatan gratis di KSB.

Gambar 7: Mekanisme penyelesaian pengaduan warga terhadap

pelayanan kesehatan gratis di KSB

f.

telah mensyaratkan adanya evaluasi dan pelaporan. Evaluasi te

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, dimaksu

untuk:

dan pada akhir tahun. Evaluasi tersebut meliputi; (a) Laporan pelaksanaan.

(b) Laporan pengawasan, dan (c) Laporan pengaduan. Sejauh ini dalam

proses evaluasi, pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, tidak ada pe

f. Aspek Evaluasi dan Pelaporan

Secara konseptual dalam kebijakan pelayanan/pengobatan gratis



untuk:

a.

b.

c.

Evaluasi kegiatan dilak




Pasien/Masy mengadukan

pelayanan


Sumber : Data diolah dari

Aspek Evaluasi dan Pelaporan




a. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;

b. Mengetahui tingkat keberhasilan dan factor pendukung dalam

memberikan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, sehingga

tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

c. Mengetahui kendala/masalah dan factor penghambat

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

untuk selanjutnya menjadi landasan dalam memperaharui

pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Evaluasi kegiatan dilak




Pasien/Masy mengadukan

pelayanan

Dibentuk Unit/Forum

Penyelesaian Pengaduan

Tingkat Desa, Kecamatan dan

Kabupaten


Data diolah dari Perbup Nomor 9 Tahun 2006





Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;

Mengetahui tingkat keberhasilan dan factor pendukung dalam


ujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Mengetahui kendala/masalah dan factor penghambat




Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam waktu setiap tiga bulan sekali




Dibentuk Unit/Forum

Penyelesaian Pengaduan

Tingkat Desa, Kecamatan dan

Kabupaten


Perbup Nomor 9 Tahun 2006













sanakan dalam waktu setiap tiga bulan sekali




Pengaduan ditangani

terlebih dahulu oleh

Unit/Forum yang terdekat

dengan sumber pengaduan


Perbup Nomor 9 Tahun 2006
















Pengaduan

terlebih dahulu

Unit/Forum yang terdekat

dengan sumber pengaduan

Jika pengaduan tidak dapat

diselesaikan di tingkat terdekat

/bawah masalah yang

dikeluhkan dirujuk ke

tingkat yang lebih tinggi















Jika pengaduan tidak dapat

diselesaikan di tingkat terdekat

/bawah masalah yang

dikeluhkan dirujuk ke

tingkat yang lebih tinggi



telah mensyaratkan adanya evaluasi dan pelaporan. Evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, dimaksudkan









proses evaluasi, pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, tidak ada pelibatan

Pengaduan di ssampaikan

kepada Pemda KAB melalui

Sekretariat Tim Program

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis


rhadap

kan









libatan

Pengaduan di ssampaikan

kepada Pemda KAB melalui

Sekretariat Tim

kesehatan/pengobatan gratis


Publikasi terhadap laporan

tahunan program pelayanan

gratis, perlu dilakukan selain

untuk mendorong adanya

kesadaran warga adalah

sebagai bentuk dari

akuntabilitas public para

pelaksana program pelayanan

kesehatan gratis.

(partisipasi) masyarakat, sepenuhnya dilaksanakan Dinas Kesehatan

(monopoli), Ketiadaan partisipasi masyarakat

dalam proses evaluasi menyebabkan

pemerintah daerah kurang memperoleh

feedback langsung atas pengguna layanan

kesehatan masyarakat 5 . Padahal,

respons/penilaian, masukan, saran maupun

ktitik terhadap penyedia layanan

(Impelemnting Agency) sangat dibutuhkan

dalam kerangkan melakukan perbaikan

formulasi kebijakan/program dimasa

mendatang. Adanya pelibatan masyarakat juga akan mendorong mereka

merasa menjadi bagian untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

pelayanan/program kesehatan gratis.

Hal yang sama juga dalam konteks pelaporan, tidak ada publikasi

hasil laporan dari pelaksanaan pelayanan/pengobatan gratis kepada

masyarakat (pengguna layanan). Selama ini, laporan terpadu pelaksanaan

program dibuat oleh Puskesmas6 , dikirim ke Dinas setiap bulan sebagai

bahan evaluasi, melihat gambaran tentang kesesuaian rencana dengan

pelaksanaanya. Jenis dan waktu pelaporan meliputi;

a. Laporan tiap bulan sesuai LB 1, dan laporan kasus jumlah

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis bulanan.

b. Laporan tiap tiga bulan berupa laporan khusus pelaksanaan

kegiatan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis atau laporan

triwulan (T1).

c. Laporan tahunan berupa:

5

Kelompok penerima manfaat langsung dari kegiatan adalah masyarakat, karena itu dalam

pengelolaan pelayanan public yang baik adalah adanya kesediaan para penyedia layanan

(Impelemting Agency) untuk memberikan ruang dan tanggung jawab kepada pengguna layanan

public (Rule Occupation). 6 Pelaporan program pelayanan/kesehatan gratis dilakukan secara berjenjang;

laporan bulanan maupun laporan tahunan di mulai dari ; pustu/polindes, Posyansu, membuat laporan ke Puskesmas Induk, Kepala Puskesmas Induk kemudian menyampaikan laporan terpadu kepada dinas kesehatan.


1. Rekapitulasi jumlah dan jenis kunjungan selama 1 (satu)

Tahun;

2. Laporan 10 besar penyakit terbanyak;

3. Laporan KIA;

4. Laporan pemakaian 10 macam obat terbanyak;

5. Laporan jumlah rujukan dalam satu tahun;

6. Laporan kebutuhan peralatan.

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

berupa laporan kasus jumlah pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

selama 1 (satu) tahun. Sejauh ini publikasi dan informasi serta akses untuk

memperoleh data dan informasi menyangkut pelaksanaan

pelayanan/pengobatan gratis dirasakan masyarakat cukup sulit. Padahal,

publikasi atas laporan tersebut sangat diharapkan masyarakat, misalnya

terkait dengan 10 penyakit terbesar dan rekap kunjungan. Dengan

dipublikasikannya hasil laporan ini diharapkan nantinya masyarakat tergugah

untuk mencegah dan menghindari penyakit tersebut (10 besar).

4.2. Gambaran Sistem Pelayanan Kesehatan Gratis di KSB

Pembahasan menyangkut system pelayanan kesehatan gratis dalam

program jaminan kesehatan masyarakat di KSB ini akan difokuskan dalam

dua hal ; pertama, gambaran kebijakan atau keadaan mengenai sistem

pelayanan kesehatan gratis ; meliputi prosedur dan ruang lingkup Pelayanan

Kesehatan/Pengobatan gratis, penyediaan obat-obatan gratis, jumlah

kunjungan pasien dan jenis penyakit, tingkat utilisasi penerima layanan

kesehatan gratis dan trend perkembangannya. Kedua; adalah membahas

tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

dan respons penerima manfaat pelayanan kesehatan gratis dengan

menggunakan metode pendekan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan

Appraisal Partisipatoris berbasis Komunitas penerima layanan kesehatan

gratis.

4.2.1. Deskripsi pelayanan kesehatan gratis


a. Prosedure dan Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis

Prosedure untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis di KSB adalah

sebagai berikut :

a. Pasien melakukan pendaftaran dengan cara menunjukkan

salah satu identitas sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk

2. Kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga;

3. Sertifikat gerakan sejuta pohon; atau

4. Kartu peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

b. Pemeriksaan oleh petugas pelayanan kesehatan sesuai kasus

penyakitnya;

c. Pemeriksaan laboratorium atau penunjang medis lainnya;

d. Pemberian konseling;

e. Pengambilan obat di apotek;

f. Pengambilan surat keterangan kesehatan;

g. Pasien pulang.

Berikut ini gambar prosedur pelayanan kesehatan gratis di KSB :

Gambar 8 : Tata Cara/Prosedur Pelayanan


Sumber data : Diolah dari Perbup No.09 Tahun 2006 dan hasil wawancara

Cakupun pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis di KSB meliputi

pelayanan kesehatan dasar baik yang berada di Puskesmas Induk,

Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu. Pertanyaannya kemudian

adalah bagaimanakah ketersediaan cakupan pelayanan tersebut dimasing-

masing Puskesmas? Dari hasil penelitian yang dilakukan Legitimid KSB,

menunjukkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan dasar yang merupakan

bagian dari pelayanan kesehatan gratis di KSB telah tersedia di puskemas

pada masing-masing Kecamatan. Berikut dibawah ini adalah data mengenai

ketersediaan jenis-jenis pelayanan dasar yang disediakan oleh masing-

masing puskesmas dalam program pelayanan kesehatan gratis di KSB.

Tabel 4 : Ketersediaan Pelayanan Dasar di Puskesmas

Tahap 1

• Pasien melakukan pendaftaran dengan cara menunjukkan salah satu identitas sebagai berikut : Kartu Tanda Pengobatan Gratis, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga, Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon, atau Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Tahap 2

• Pemeriksaan oleh petugas pelayanan kesehatan sesuai kasus penyakitnya

Tahap 3

• Pemeriksaan laboratorium atau penunjang medis lainnya

Tahap 4

• Pemberian konseling

Tahap 5

• Pengambilan obat di Apotek

Tahap 6

• Pengambilan Surat Keterangan Kesehatan

Tahap 7

• Pasien pulang


No Pelayanan Kesehatan Brang

rea

Brang

Ene

Taliwa

ng

Setelu Poto

tano

Jereweh Maluk Sekon

gkang

A B A B A B A B A B A B A B A B

I Pelayanan Gawat Darurat dan Operasi Minor

1. Pemeriksaan dan Pengobatan V V V V V V V V

2. Tindakan Medis Sedang – Berat V V V V V V V V

3. Tindakan Medis Ringan V V V V V V V V

4. Pelayanan KB Operatif V V V V V V V V

II Rawat Jalan Tingkat Pertama

1. Pelayanan pemeriksaan fisik dan konseling oleh dokter dan perawat

V V V V V V V V

2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut V V V V V V V V

3. Pelayanan Perawatan ibu hamil dan Ibu Nifas V V V V V V V V

4. Pelayanan Keluarga Berencana Non Operatif V V V V V V V V

5. Pelayanan pemberian obat V V V V V V V V

6. Pelayanan Laboratorium sederhana V V V V V V V V

7. Pelayanan Uji Kesehatan V V V V V V V V


9. Pemeriksaan luar dalam rangka Vicum et Refertum V V V V V V V V

10. Pelayanan Penunjang Medis Lainnya V V V V V V V V

III Rawat Inap Tingkat Pertama


2. Perawatan V V V V V V V V

3. Pemberian Obat-obatan V V V V V V V V

4. Pertolongan Persalinan dan Pasca Persalinan V V V V V V V V

5. Pertolongan penyakit kandungan dan efek samping Keluarga Berencana

V V V V V V V V

6. Tindakan Medis Ringan – Sedang V V V V V V V V

IV Pelayanan Gawat Darurat dan Operasi Minor


2. Tindakan Medis Sedang – Berat V V V V V V V V


4. Pelayanan KB Operatif V V V V V V V V

Ket : A (ada) B (belum) Sumber : data diolah dari hasil wawancara

b. Pengadaan Obat-Obatan Gratis

Kebijakan pengadaan jenis obat-obatan gratis selama ini ditentukan

berdasarkan pada tingkat intensitas penyakit yang muncul. Kemudian Dikes

KSB melakukan rekap laporan jenis dan tingkat intensitas penyakit tersebut,

disusun kedalam daftar 10 penyakit terbanyak/ tiap tahun. Sedangkan, untuk

menentukan berapa jumlah atau kuantitas obat-obatan yang perlu

disediakan Pemda/Dikes KSB pada tiap tahunnya, maka dilihat berdasarkan

atas jumlah kunjungan pasien setiap tahun dan proyeksi tahun selanjutnya.

Berikut ini adalah daftar 10 penyakit terbanyak pada tahun 2007 s/d 2009 :

Tabel 5 : Data 10 Penyakit terbanyak di KSB kuartal I Tahun 2007

Tabel



Sumber : Data diolah dari laporan rekap penyakit Dikes KSB

Tabel 6 : Data 10 P


: Data 10 Penyakit terbanyak di KSB kuartal I Tahun 200

0

1000

2000

3000

Kol

era

Infe

ksi A

ngku

t Lai

n pa

da

2657 2634

0

2000

4000

Infe

ksi A

ngku

t Lai

n pa

da

salu

ran

pern

apas

an …

Pen

yaki

t lai

nnya

1 2

33532626



: Data 10 Penyakit terbanyak di KSB kuartal I



Infe

ksi A

ngku

t Lai

n pa

da

salu

ran

pern

apas

an …

Dia

re (

term

asuk

te

rsan

gka

kole

ra)

Infe

ksi p

enya

kit u

sus

lain

26341941

1233

10 Penyakit terbanyak di KSB

Kuartal I Tahun 2007

Pen

yaki

t lai

nnya

Pen

yaki

t pul

pa d

an ja

ringa

n pe

riapi

kal

Pen

yaki

t lai

n pa

da s

alur

an

pern

apas

an b

agia

n at

as

2 3 4

26261643 1615




enyakit terbanyak di KSB kuartal I



Infe

ksi p

enya

kit u

sus

lain

Pen

yaki

t Pul

pa d

an

jarin

gan

peria

pika

l

Dis

entr

i

1233 1054 1034



pern

apas

an b

agia

n at

as

Dia

re (

term

asuk

kol

era)

Kec

elak

aan

dan

ruda

pa

ksa

4 5 6

1615 1563 1412

10 Penyakit terbanyak di KSBKuartal II 2007



enyakit terbanyak di KSB kuartal I



Dis

entr

i

Pen

yaki

t lai

n pa

da

salu

ran

pern

apas

an …

Pen

yaki

t kul

it al

ergi

1034 860 798



paks

a

Pen

yaki

t kul

it al

ergi

Pen

yaki

t pad

a sy

stem

oto

t da

n ja

ringa

n pe

ngik

at …

7 8

1412860 981

10 Penyakit terbanyak di KSBKuartal II 2007



enyakit terbanyak di KSB kuartal II Tahun 2007



TB

Par

u

Pen

yaki

t kul

it in

feks

i

798 760 638

dan

jarin

gan

peng

ikat

…

Pen

yaki

t tek

anan

dar

ah

tingg

i

Pen

yaki

t kul

it in

feks

i

9 10

981 851 638


Tahun 2007


638

638

Tahun 2007

Tabel 8

Tabel

500

1000

1500

2000

2500



8 : Data 10 Penyakit terbanyak di KSB kuartal I



0

500

1000

1500

2000

2500

Infe

ksi A

ngku

t Lai

n pa

da

salu

ran

pern

apas

an b

agia

n at

as

Pen

yaki

t kul

it al

ergi

1 2

2373

1050

Infe

ksi

An

gk

ut

Lain

pa

da

salu

ran

pe

rna

pa

san

ba

gia

n …

Pe

ny

akit

Pu

lpa

da

n j

ari

ng

an

pe

ria

pik

al

1 2

1576

590






Pen

yaki

t kul

it al

ergi

Dia

re (

term

asuk

ters

angk

a ko

lera

)

Kec

elak

aan

dan

ruda

pak

sa

3 4

1050 945 923

10 Penyakit Terbanyak di KSB Kuartal I Tahun 2008

Dia

re (

term

asu

k t

ers

an

gk

a

ko

lera

)

Pe

ny

akit

ku

lit

ale

rgi

3 4

569 482







Kec

elak

aan

dan

ruda

pak

sa

Pen

yaki

t kul

it in

feks

i

Pen

yaki

t lai

n pa

da s

alur

an

pern

apas

an b

agia

n at

as

5 6

923 891 864


Ke

cela

ka

an

da

n r

ud

a p

aksa

Pe

nya

kit

pa

da

syst

em

oto

t

da

n j

ari

ng

an

pe

ng

ika

t (P

en

y …

5 6

359 345


Kuartal II Tahun 2008






pern

apas

an b

agia

n at

as

Pen

yaki

t pad

a sy

stem

oto

da

n ja

ringa

n pe

ngik

at (

peny

tu

lang

)

Infe

ksi p

enya

kit u

sus

yang

la

in

7 8

864 824 688


da

n j

ari

ng

an

pe

ng

ika

t (P

en

y …

Pe

ny

ak

it l

ain

pa

da

sa

lura

n

pe

rna

pa

san

ba

gia

n a

tas

Pe

nya

kit

te

ka

na

n d

ara

h

tin

gg

i

7 8

345 312 276


Kuartal II Tahun 2008



: Data 10 Penyakit terbanyak di KSB kuartal II Tahun 200



lain

Pen

yaki

t tek

anan

dae

rah

tingg

i

Pen

yaki

t sal

uran

pe

rnap

asan

bag

ian

atas

9 10

688 567 537

tin

gg

i

Pe

nya

kit

ku

lit

infe

ksi

Asm

a

8 9 10

276 243


Tahun 2008


pern

apas

an b

agia

n at

as

10

537

Asm

a

10

179

b

penurunan jumlah angka kesakitan dari total sebelumnya sebesar 48.278

menjadi 25.009 atau berkurang sebesar 24.370 atau sekitar 49%. Namun

pada tahun 2009, juml

peningkatan. Pada

24,122 atau setengah dari total data kesakitan pada tahun 2008.

C

b. Data Kesakitan

Berdasarkan data kesakitan tahun 2007 dan 2008, maka terjadi




peningkatan. Pada


Tabel 10

C. Tingkat Utilisasi Pelayanan Dasar di KSB

Infe

ksi

An

gk

ut

Lain

pa

da

sa

lura

n

pe

rna

pa

san

ba

gia

n a

tas

2,987


Sumber : Data diolah dari laporan rekap penyakit Dike

. Data Kesakitan di KSB





peningkatan. Pada semester I tahun 2009, data kesa


: Data Jumlah Kes

Sumbe

. Tingkat Utilisasi Pelayanan Dasar di KSB

Pe

ny

ak

it k

uli

t a

lerg

i

Dia

re (

term

asu

k t

ers

an

gk

a

2,987

1,390 1,317

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Sem I

Tahun 2007

21,160

Data Kesakitan di KSB Tahun 2007 s/d Kuartal I 2009



di KSB




pada tahun 2009, jumlah data kesakitan cenderung akan mengalami

semester I tahun 2009, data kesa


: Data Jumlah Kesakitan di KSB Tahun 2007 s/d Kuartal I 2009

Sumber : Data diolah dari rekap laporan Kesakitan


Dia

re (

term

asu

k t

ers

an

gk

a

ko

lera

)

Ke

cela

ka

an

da

n r

ud

a p

aks

a

1,317 1,217

10 Penyakit Terbanyak di KSB

Sem I Sem II

Tahun 2007

21,160

27,119







ah data kesakitan cenderung akan mengalami



kitan di KSB Tahun 2007 s/d Kuartal I 2009

r : Data diolah dari rekap laporan Kesakitan


Pe

ny

ak

it k

uli

t in

fek

si

Pe

ny

ak

it l

ain

pa

da

sa

lura

n

pe

rna

pa

san

ba

gia

n a

tas

1,2161,004



Sem I Sem II

Tahun 2008

17,610











r : Data diolah dari rekap laporan Kesakitan-Dikes KSB


Pe

nya

kit

pa

da

sy

ste

m o

tot

da

n

jari

ng

an

pe

ng

ika

t (p

en

y t

ula

ng

)

Infe

ksi p

en

ya

kit

usu

s ya

ng

la

in

1,0041,313

689



Sem II Sem I

Tahun 2008 Tahun 2009

7,399

24,122








semester I tahun 2009, data kesakitan telah mencapai



Dikes KSB

Infe

ksi p

en

ya

kit

usu

s ya

ng

la

in

Pe

ny

ak

it t

ek

an

an

da

era

h t

ing

gi

689997

Sem I Sem II

Tahun 2009

24,122







kitan telah mencapai


Pe

ny

ak

it s

alu

ran

pe

rna

pa

san

ba

gia

n a

tas

638





kitan telah mencapai



Setiap tahun, tingkat utilisasi pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

di KSB terus mengalamai penurunan. Berikut data table angka pelayanan

pasien:

Tabel 11 : Angka pelayanan pasien di Puskesmas & Persentase

Perubahan angka kunjungan Th. 2006 – 2008

No Unit Pelayanan

2006 2007 2008 2009 Total

JML Pasien

JML Pasien

Naik/ Turun % Jml

Pasien Naik/ turun % 2009* naik/

turun %

Total

%

1 Rawat Jalan Puskesmas 54,975

46,472 (8,503) (18)

43,030

(3,442) (8)

32,217

(10,813) (34) 176,694 64.69

2 Rawat Jalan Pustu 19,585

17,332 (2,253) (13)

8,633

(8,699) (101)

9,666

1,033 11 55,216 20.22

3 Rawat Jalan Puskel 2,931

4,252 1,321 31

4,928

676 14

782

(4,146) (530) 12,893 4.72

4 Rawat Inap 4,551 6,079 1,528 25

3,430

(2,649) (77)

2,232

(1,198) (54) 16,292 5.97

5 Poskesdes -

460 460 100

2,197

1,737 79

9,367

7,170 77 12,024 4.40

Jumlah 82,042 74,595 (7,447) (10) 62,218 (12,377) (20) 54,264 (7,954) (15) 273,119 100.00

Sumber : Data diolah dari Dinas Kesehatan KSB

Tabel 12 : Data Rata-Rata Kunjungan Pasien Per-bulan

No Unit Pelayanan 2006 2007 2008 sd Juli 2009 Total rata-rata

JML Pasien Perbulan JML

Pasien Perbulan Jml Pasien perbulan Kuartal I

2009 perbulan dalam 4 tahun

1 Rawat Jalan Puskesmas 54,975 4,581

46,472

3,873

43,030

3,586

32,217

2,685

3,681.13

2 Rawat Jalan Pustu 19,585 1,632

17,332

1,444

8,633

719

9,666

806

1,150.25

3 Rawat Jalan Puskel 2,931 244

4,252

354

4,928

411

782

65

1,025.54

4 Rawat Inap 4,551 379

6,079

507

3,430

286

2,232

186

1,218.17

5 Poskesdes - 0

460 38

2,197

183

9,367

781

416.56

Jumlah 82,042 6,837 74,595 6,216 62,218 5,185 54,264 4,522 7,491.65

Sumber : Data diolah dari Dinas Kesehatan KSB

Pada tahun pertama pelaksanaan program kesehatan/pengobatan

gratis (2006), total kunjungan pasien (Rawat Jalan Puskesmas, Rawat Jalan

Pustu, Rawat Jalan Puskel, Rawat Inap dan Poskesdes ) sebanyak 82,042

atau 6,837 perbulan. Pada tahun 2005, jumlah kunjungan 41.861 atau 3.488

kunjungan perbulan, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka

terjadi kenaikan 100%. Namun, pada tahun 2007, jumlah pasien yang

berkunjung 74,595 atau 6,216 kunjungan perbulan, mengalami penurunan

7.477 atau turun 10% dari sebelumnya. Tahun 2008, jumlah kunjungan

62,218 atau 5,185 perbulan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

sebanyak 20%. Dan sampai dengan juli tahun 2009, jumlah kunjungan

sebanyak 54,264 atau 4,522 kunjungan perbulan.


Kendati pada dua unit pelayanan telah mengalami penurunan jumlah

kunjungan (perbaikan), kondisi tersebut ternyata tidak berlangsung pada unit

pelayanan rawat jalan Puskel, Rawat Inap dan Poskesdes. Khusus untuk

ketiga unit pelayanan ini justeru kondisi yang berlangsung adalah sebaliknya,

yakni terjadi peningkatan jumlah kunjungan. Kenaikan jumlah kunjungan

terutama pada unit pelayanan Rawat Jalan Puskel dan Poskesdes.

Sedangkan unit pelayanan rawat inap masih bersifat fluktuatif. Kenaikan

tertinggi terjadi pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 mengalami

penurunan, begitupun pada tahun 2009 trend hingga bulan juli mengalami

penurunan.

Jika melihat trend secara umum menunjukkan adanya kecendrungan

penurunan jumlah kunjungan masyarakat untuk memperoleh

pelayanan/pengobatan gratis ke Puskemas dan Jaringannya. Terutama pada

unit pelayanan rawat jalan puskesmas dan unit pelayanan rawat jalan Pustu.

Hal ini memunculkan pertanyaan apakah trend penurunan tersebut adalah

indikasi dari adanya perbaikan kualitas/derajat kesehatan masyarakat akibat

dari program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis ataukah memang

karena faktor lainnya.

Sejauh ini, Tim Peneliti belum dapat menggali lebih jauh atas trend

yang berlangsung diatas, karena keterbatasan SIM dan utilization review

menyebabkan tidak diketahuinya utilisasi per peserta maupun kondisi pasien

pasca perawatan/pengobatan di Puskemas dari pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis. Berikut ini grafik trend penurunan kunjungan

pasien di KSB :

4.2.2. Indeks Kepuasan Gratis

terhadap Pelayanan Kesehatan/Pengobatan gra

Barat, maka Tim peneliti

kepuasan Masyarakat

63/KEP/M.PAN/7/2003

pelayanan kesehatan diberlakukan secar

yang tidak masuk dalam unsur yang diteliti yaitu unsur yang berkaitan

dengan kepastian biaya pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan

I

adalah sebagai

7

rawat jalan 2 kali dalam satu tahun terakhir. Jumlah sample 130 orang, pembagian sample dilakukan berdasarkan jumlah juni 2009. Puskesmas Seteluk 27 reponden, Taliwang 45 Brang Rea27 , jereweh 9, Sekongkang 11,dan

Tabel

Sumber Data : Rakap Kunjungan Pasien Dikes KSB

4.2.2. Indeks Kepuasan Gratis

Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kepuasan masyarakat



kepuasan Masyarakat

63/KEP/M.PAN/7/2003




Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

adalah sebagai

1.

7 Pada 6 Puskemas, Sample penelitian pasien dewasa yang pernah menggunakan jasa rawat inap dan

rawat jalan 2 kali dalam satu tahun terakhir. Jumlah sample 130 orang, pembagian sample dilakukan berdasarkan jumlah juni 2009. Puskesmas Seteluk 27 reponden, Taliwang 45 Brang Rea27 , jereweh 9, Sekongkang 11,dan Maluk 11

0

20000

40000

60000

80000

100000

2005

Data Trend Kunjungan Pasien 2006 s/d


Tabel 13 : data kunjungan pasien dan tre


4.2.2. Indeks Kepuasan




kepuasan Masyarakat

63/KEP/M.PAN/7/2003




ndikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

adalah sebagai berikut:

Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi

kesederhanaan alur pelayanan;

Pada 6 Puskemas, Sample penelitian pasien dewasa yang pernah menggunakan jasa rawat inap dan rawat jalan 2 kali dalam satu tahun terakhir. Jumlah sample 130 orang, pembagian sample dilakukan berdasarkan jumlah persentase kunjungan pasien pada 6 puskesmas, sesuai kunjungan pada bulan juni 2009. Puskesmas Seteluk 27 reponden, Taliwang 45 Brang Rea27 , jereweh 9, Sekongkang 11,

Maluk 11 responden. Total responden 130 diambil dari Total Jumlah Kunjungan Pasien

2005 2006 2007

0

82,042 74,595

Data Trend Kunjungan Pasien 2006 s/d Juli 2009


: data kunjungan pasien dan tre

Puskesmas


4.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan



Barat, maka Tim peneliti-Legitimid KSB

kepuasan Masyarakat (IKPM) mengacu

63/KEP/M.PAN/7/2003, sebanyak





berikut:




Pada 6 Puskemas, Sample penelitian pasien dewasa yang pernah menggunakan jasa rawat inap dan rawat jalan 2 kali dalam satu tahun terakhir. Jumlah sample 130 orang, pembagian sample dilakukan

persentase kunjungan pasien pada 6 puskesmas, sesuai kunjungan pada bulan juni 2009. Puskesmas Seteluk 27 reponden, Taliwang 45 Brang Rea27 , jereweh 9, Sekongkang 11,

responden. Total responden 130 diambil dari Total Jumlah Kunjungan Pasien

2007 2008 2009

74,595 62,218

54,264

Data Trend Kunjungan Pasien 2006 s/d Juli 2009


: data kunjungan pasien dan tre

Puskesmas


Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan



Legitimid KSB menggunakan pendekatan

(IKPM) mengacu

, sebanyak 14 unsur pelayanan.

pelayanan kesehatan diberlakukan secara gratis










2009

54,264

Data Trend Kunjungan Pasien 2006 s/d

-25

-20

-15

-10

-


: data kunjungan pasien dan trend kunjungan pasien di

Puskesmas




terhadap Pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis di Kabupaten Sumbawa

menggunakan pendekatan

(IKPM) mengacu pada keputusan Menpan. No.

14 unsur pelayanan.

a gratis, ada



ndikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diteliti Legitimid KSB







0

25

20

15

10

-5

0

2006 2007

Persentase Trend Penurunan kunjungan pasien dari tahun 2006 s/d Juli 2009


nd kunjungan pasien di



tis di Kabupaten Sumbawa

menggunakan pendekatan

keputusan Menpan. No.

14 unsur pelayanan. Oleh

, ada 2 unsur pelayanan



yang diteliti Legitimid KSB






(10)

(20)

(15)

2007 2008 2009







menggunakan pendekatan Indeks


Oleh karena

2 unsur pelayanan


dengan kepastian biaya pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan. 7






responden. Total responden 130 diambil dari Total Jumlah Kunjungan Pasien 8726.

(15)


Jumlah 82,042




Indeks


karena

2 unsur pelayanan


7 .






Jumlah 82,042


2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan

administrative yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan

sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian

tugas yang membeikan pelayanan (nama, jabatan, serta

kewenangan dan tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi

waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan

wewenang dan tanggung jawab petugas dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan petugas pelayanan, tingkat keahlian dan

keterampilan yang dimiliki petugas dalam

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit

penyelenggaraan pelayanan;

8. Keadilan mendpatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang

dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku

petugas dalam memberikan pelayanan kepad masyarakat

secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan

menghormati;


10. Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayana

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

11. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasara

pelayanan yang bersih, rapih, dan teratur sehingga dapat

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

12. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan

lingkungan unit penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana

yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk

mendapatkan pelayanan terhadap resiko resiko yang

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Dari hasil penelitian Tim, sebagai berikut:

a. Prosedur Pelayanan.

Nilai rata rata dari unsur Prosedur layanan adalah 3,12. artinya

secara umum responden menyatakan bahwa prosedur pelayanan

pada Puskesmas di Kabuapaten Sumbawa Barat Prosedurnya

mudah (jawaban C). Dengan demikian dapat diketahui bahwa mutu

pelayanan pada unsur ini adalah bernilai B dengan kinerja unit

pelayanan bernilai Baik.

b. Persyaratan Pelayanan

Nilai rata rata dari unsur persyaratan pelayanan yang diberikan oleh

responden adalah 2,96. Secara umum responden menilai bahwa

terdapat kesesuaian antara persyaratan pelayanan yang ditetapkan

puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat terhadap masing-masing

jenis pelayanan dengan persyaratan yang harus di berikan oleh para

pasien kepada petugas layanan (jawaban C). Pada Unsur ini mutu

pelayanannya adalah B dengan kinerja unit pelayanan bernilai Baik.


c. Kejelasan Petugas Pelayanan

Nilai rata-rata dari unsur kejelasan petugas layanan adalah 2,16.

Para responden secara umum menyatakan bahwa mereka tidak

dapat secara jelas atau kurang jelas dalam mengetahui identitas

para karyawan pada Puskesmas di kabupaten Sumbawa Barat, baik

nama maupun jabatan mereka sebagai dokter, bidan, perawat

ataupun yang lainnya (Jawaban B). Pada unsur ini mutu

pelayanannya adalah C dengan kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

Berkaitan dengan kesungguhan petugas dalam memberikan

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku yang menjadi point dalam melihat

kedisiplinan petugas pelayanan, para responden memberikan nilai

rata rata 2,67. Lebih banyak responden yang menyatakan bahwa

kedisplinan petugas layanan sesuai dengan ketentuan waktu yang

berlaku pada Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat (jawaban C)

dibanding yang memberi jawaban tidak sesuai (jawaban A) atau

kurang sesuai (jawaban B). Berdasarkan nilai indek tersebut maka

pada unsur ini mutu pelayanannya adalah B dengan kinerja unit

pelayanan Baik.

e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

Nilai rata-rata unsur tanggung jawab petugas layanan yang

diberikan responden adalah 2,91 yang berarti mereka melihat

adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan (jawaban C). Pada

unsur ini mutu pelayanannya adalah B dengan kinerja unit layanan

Baik .

f. Kemampuan Petugas Pelayanan

Nilai rata rata unsur kemampuan petugas layanan yang berkaitan

tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat yang


diberikan responden adalah 2,89 (Jawaban C). Pada unsur ini mutu

pelayanannya adalah B dengan kinerja unit layanan Baik .

g. Kecepatan Pelayanan

Nilai rata rata unsur kecepatan pelayanan yang berkaitan target

waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah

ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan adalah 2,77

diamana para responden secara umum menyatakan bahwa

pelayanan dilaksanakan dengan cepat (Jawaban C). Pada Unsur ini

mutu pelayanannya adalah B dengan kinerja unit layanan Baik

h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Nilai rata rata unsur keadilan mendapatkan pelayanan yaitu yang

berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani adalah 2,95

dimana para responden secara umum menjawab bahwa pelayanan

kesehatan pada Puskesmas di Kabupeten Sumbawa Barat berjalan

dengan adil (Jawaban C). Pada unsur ini mutu pelayanannya

adalah B dengan kinerja unit layanan Baik

i. Kesopanan dan Keramahan Petugas

Nilai rata rata unsur kesopanan dan keramahan petugas pelayanan

kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat adalah

2,85. Unsur yang berkaitan dengan sikap dan perilaku petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan

dan ramah serta saling menghargai dan menghormati tersebut

dijawab dengan pernyataan responden bahwa petugas pelayanan

melayani dengan sopan dan ramah (Jawaban C). Pada Unsur ini

mutu pelayanannya adalah B dengan kinerja unit layanan Baik

j. Kepastian Jadwal Pelayanan

Nilai rata rata unsur Kepastian jadwal pelayanan yaitu yang

berkenaan dengan pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan adalah 2,40 dimana para responden

lebih banyak menjawab bahwa jadwal pelayanan kadang kadang


tidak tepat (Jawaban B) Pada Unsur ini Mutu Pelayanannya adalah

C dengan Kinerja Unit pelayanan Kurang Baik.

k. Kenyamanan Lingkungan

Nilai rata rata unsur kenyamanan lingkungan pada Puskesmas di

kabupaten Sumbawa Barat adalah 2,60. Pelayanan yang berkaitan

kondisi sarana dan prasara pelayanan yang bersih, rapih, dan

teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima

pelayanan dijawab oleh rata rata responden denagan nilai C yaitu

pelayanan dalam lingkungan yang nyaman. Pada unsur ini mutu

pelayanannya adalah B dengan kinerja unit layanan Baik

l. Keamanan Pelayanan

Nilai rata rata unsur keamanan pelayanan adalah 3,45. rata rata

responden menjawab dengan jawaban C dimana mereka

menyatakan bahwa pelayanan kesehatan pada Puskesmas di

kabupaten Sumbawa Barat berjalan dalam kondisi aman. Pada

Unsur ini Mutu Pelayanannya adalah B dengan Kinerja Unit layanan

Baik

Berikut ini adalah data penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

terhadap Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Gratis di Kabupaten Sumbawa

Barat:

Tabel 14 : data IKM terhadap pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis di Kabupaten Sumbawa Barat

NO UNSUR PELAYANAN NILAI

UNSUR

Indek per

Unsur

Layanan

1 Prosedur Pelayanan 3,12 B

2 Persyaratan pelayanan 2,96 B

3 Kejelasan petugas pelayanan 2,16 C

4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,67 B

5 Tanggung jawab petugas pelayanan 2,91 B

6 Kemampuan petugas pelayanan 2,89 B

7 Kecepatan pelayanan 2,77 B

8 Keadilan mendapatkan pelayanan 2,95 B

9 Kesopanan dan keramahtamahan

petugas

2,85 B


10 Kepastian jadwal pelayanan 2,40 C

11 Kenyamanan lingkungan 2,60 B

12 Keamanan pelayanan 3,45 B

Sumber : Data primer diolah.

4.2.3. Keluhan-keluhan warga atas pelayanan kesehatan gratis

a. Tentang Pelayanan Gawat Darurat dan Operasi Minor

Jenis pelayanan Gawat Darurat dan Operasi Minor merupakan salah

satu unit pelayanan yang ada di Puskesmas Induk, yang dianggap memiliki

peran yang sangat strategis dalam upaya penangan pasien Gawat Darurat.

Kecepatan, Ketepatan dan Keuletan bertindak adalah salah satu kunci

keberhasilan pelayanan gawat darurat. Pelayanan Gawat Darurat masih

dinilai lamban, seperti pada salah satu kasus penanganan warga pasien

miskin yang luka parah akibat tabrakan/kecelakaan. Pasien tersebut

membutuhkan penanganan yang cepat, namun Dokter atau petugas medis di

Puskesmas tersebut tidak berada di tempat. Karena tidak ada Dokter,

akhirnya penanganan pasien dilakukan oleh perawat. Padahal, kemampuan

(kapasitas) perawat tersebut untuk menangani pasien tidak memadai. Kasus

lainnya adalah penggunaan kendaraan dinas operasional ambulance,

digunakan kegiatan lain oleh petugas kesehatan. Padahal ada warga pasien

miskin yang emergency dan harus segera dirujuk ke RSUD lain. Oleh karena

kendaraan ambulance tidak berada ditempat, terpaksa pasien warga miskin

tersebut menunggu lama, hingga pasien tersebut akhirnya berada dalam

kondisi kritis.

Kasus lainnya yang ditemukan adalah seorang pasien hamil yang

harus melahirkan dijalan (ambulance), karena diagnose dan penangangan

pasien yang kurang cepat dan cermat dan sejumlah kasus lainnya. Meskipun

telah ada alat-alat kesehatan yang relative canggih, peningkatan

ketersediaan obat-obatan dan fasilitas Puskesmas namun ketersediaan SDM

kesehatan dalam penanganan terhadap pasien dikeluhkan pasien belum

cukup maksimal.


Dokter dan ambulance

diharapkan selalu ada setiap

waktu. Penanganan yang

cepat, tepat, cermat dan tidak

diskriminatif menjadi salah

satu harapan warga dalam

perbaikan pelayanan gawat

darurat. Saatnya Dokter

Sepesialis dan sarana

pendukung kesehatan

diwujudkan

b. Pelayanan Rawat Jalan dan

Rawat Inap Tingkat Pertama

Keluhan atas pelayanan rawat jalan

dan rawat inap umumnya mengeluhkan

antara lain ; menyangkut ketersediaan

dokter dan para petugas kesehatan ;

seperi keberadaan dokter dan perawat

tidak berada ditempat saat dibutuhkan, pelayanan pasien kurang pro-aktif

dan emphatic terhadap pasien, jadwal pemeriksaan pasien yang sering

molor, kecendrungan para petugas kesehatan di Puskemas untuk selalu

melimpahkan penanganan pasien untuk dirujuk ke RSUD, ketiadaan dokter

spesialis, dan aturan main (kerangka hukum) yang jelas terhadap pelayanan

rawat inap, dan lainnya. Berikut ini adalah gambaran mengenai ketersediaan

tenaga kesehatan di KSB.

Tabel 15 : Data ketersediaan Tenaga kesehatan di KSB:

Tenaga Kesehatan Jumlah

Jumlah Tenaga Medis 28 Orang Jumlah Tenaga Perawat dan Bidan 62 Orang Jumlah Tenaga Farmasi 10 Orang Jumlah Tenaga Gizi 18 Orang Jumlah Tenaga Tehnisi Medis 8 Orang Jumlah Tenaga Sanitasi 25 Orang Jumlah Tenaga Kesmas 19 Orang Jumlah Tenaga Kesehatan 170 Orang Jumlah Tenaga Dokter Spesialis - Orang Jumlah Tenaga Dokter Umum 17 Orang Jumlah Tenaga Dokter Gigi 10 Orang

Sumber : Laporan Profile Kesehatan 2008, Bappeda KSB


c. Pelayanan Rujukan dari Puskesmas ke RSUD

Mekanisme rujukan pasien diatur dalam Perbup Nomor 9 Tahun 2006

pada Pasal 12 disebutkan bahwa :

(1) Rujukan Kasus dari sarana pelayanan kesehatan di Desa ke Puskesmas dan antar Puskesmas yang lebih mampu dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, mendapat pelayanan kesehatan/pengobatan gratis.

(2) Biaya rujukan keluar Kabupaten Sumbawa Barat dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.

Gambar 9 : Alur Rujukan

Dari ketentuan diatas secara ekplisit ditegaskan bahwaPemerintah

daerah tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran terhadap

pasien yang dirujuk dari Puskesmas dari luar Kabupaten Sumbawa Barat,

seperti rujukan ke RSUD Sumbawa/Mataram dan lainnya. Jadi, lingkup

biaya rujukan pelayanan kesehatan gratis dibatasi pada aspek wilayah.

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan persoalan. Karena, (1)

tidak adanya RSUD di KSB. (2) terbatasnya Tenaga Kesehatan (Dokter),

Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Perawatan

Polindes Puskesmas Pembantu

Rumah Sakit Umum

( RSU )

Posyandu Puskesmas Keliling


Kerjasama Pemerintah

Daerah KSB dengan RSUD

Sumbawa (MOU) perlu

dibarengi dengan

penetapan standar

pelayanan RSUD dan

mekanisme pengawasan

dan akuntabilitas RSUD

kepada Pemda dan publik

khususnya Dokter Spesialis. (3). Terbatasnya ketersediaan alat-alat

kesehatan yang canggih (4) kurangnya

ketersediaan obat-obatan yang bermutu dan

berkualitas.

Beberapa faktor tersebut diatas, menjadi

faktor pendorong tingginya pasien yang dirujuk

dari Puskesmas ke RSUD Sumbawa, Mataram

dan lainnya, sehingga menimbulkan biaya yang

tinggi bagi pasien/warga. Misalnya saja, jika

pasien harus dirujuk ke RSUD di Kab Sumbawa

atau Kota Mataram. Maka pasien harus mengeluarkan biaya antara lain;

biaya pengangkutan pasien (ambulance), jika dari Puskesmas Sekongkang

ke RSUD, tarif biaya ambulance, Rp.1.000.000,00 s/d Rp.1.500.000 (sekali

jalan). Belum lagi ditambah dengan biaya akomodasi (tergantung lamanya

pasien ditangani), biaya konsumsi selama di RSUD Sumbawa dan biaya-

biaya lainnya. Sehingga menjadi sangat mahal. Kondisi ini tentu saja

semakin menyulitkan warga miskin.

Mengatasi masalah diatas, Pemerintah Daerah KSB telah mengambil

kebijaksanaan ; pertama, menyediakan alokasi anggaran (Bantuan Sosial)

melalui Setda-Bagian Kesra KSB, yakni dikenal dengan bantuan sosial bagi

warga rawan. Namun, upaya ini belum cukup efektif, karena kapasitas warga

untuk mengakses dana bantuan sosial tersebut sangat terbatas, disisilain

tidak ada mekanisme (juklak/juknis) yang jelas terkait dengan tatacara

pengajuan dan pecairan dana bantuan sosial tersebut sehingga berpotensi

dana bantuan sosial ini dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang bukan

menjadi target sasaran dari bantuan. Dari hasil wawancara dan FGD,

sebagian besar warga (pasien) yang pernah memperoleh pelayanan

kesehatan dari RSUD Sumbawa mengatakan bahwa pelayanan yang

diberikan petugas RSUD di Sumbawa terhadap warga miskin cenderung

dikriminatif dan tidak maksimal.

Kedua, kebijakan lainnya yang diambil oleh Pemerintah Daerah

adalah membayar langsung kepada pihak RSUD Sumbawa. Pengajuan


klaim pembayaran diajukan oleh pihak RSUD Sumbawa berdasarkan jenis

layanan dan obat-obatan yang diberikan kepada pasien yang tidak mampu.

Sistem pembayaran pra-bayar. Namun, kebijakan ini menimbulkan adanya

kerawanan terhadap praktek manipulasi data pasien dalam pengajuan klaim

pembayaran yang diajukan oleh pihak RSUD yang berpotensi merugikan

keuangan daerah. Karena disebabkan (a) tidak adanya mekanisme

pengawasan dan intrumen verifikasi atas pelayanan kesehatan yang

diberikan pihak RSUD (b) terbatasnya ketersediaan kapasitas dan

keterjangkuan Pemda KSB untuk melakukan pengawasan atas kinerja

RSUD yang berada diluar KSB.

Pemberian dana bantuan sosial untuk keluarga rawan berdasarkan

hasil pengematan Legitimid KSB masih memiliki beberapa kelemahan : (a)

kurangnya ketersediaan informasi/akses informasi warga miskin, khususnya

terkait dengan procedure atau mekanisme pengajuan dan pencairan dana

bantuan social ini ; (b) proses pengajuan dan pencairan bantuan

memerlukan waktu yang relative lama dan prosesnya terkesan masih

birokratif. Disisilain, pada tingkat masyarakat—ada pula masyarakat yang

memanfaatkan keuntungan dari adanya dana bantuan sosial ini untuk

kepentingan lainnya atau kepentingan pribadi dengan modus yang beragam.

Gambar 10 : Proses Pengajuan dan Pemberian Bantuan Biaya

Rujuk bagi Keluarga miskin/rawan

penyelesaian masalah yang diajukan

pelayanan/pengobatan kesehatan gratis, sebagai be

Sumber Data: Diolah dari hasil wawacara

Berikut ini adalah hasil



Tabel 16 : Perangkingan keluhan masyarakat terhadap pelayanan

No

1 Rendahnya ketersediaan obatdipuskesmas yang be

2 Kurangnya ketersediaan Dokter Spesialis di masing

3 Petugas Kesehatan, khususnya Perawat kurang memiliki kemampun/keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pasien

4 Dokter Umum jarang berada ditemppasien rawat inap

5 Petugas kesehatan kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada pasien

6 Ruangan rawat inap di Puskesmas kurang nyaman karena seluruh pasien berada dalam satu ruangan rawat inap (tidak terpisah

7 Kebersihan disekitar Puskesmas kurang terjaga/bersih

8 Petugas Kesehatan masih lamban dalam



Berikut ini adalah hasil




kesehatn gratis di Kabupaten Sumbawa Barat

Keluhan (Pengaduan) warga

Rendahnya ketersediaan obatdipuskesmas yang be

Kurangnya ketersediaan Dokter Spesialis di masing-masing Puskesmas

Petugas Kesehatan, khususnya Perawat kurang memiliki kemampun/keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pasien

Dokter Umum jarang berada ditemppasien rawat inap

Petugas kesehatan kurang ramah dalam memberikan pelayanan kepada pasien

Ruangan rawat inap di Puskesmas kurang nyaman karena seluruh pasien berada dalam satu ruangan rawat inap (tidak terpisah

Kebersihan disekitar Puskesmas kurang terjaga/bersih

Petugas Kesehatan masih lamban dalam

Ditandatangani oleh Bupati, disposisi ke

Sekda, Kesra, BPKA.

(8-10 Hari)



Berikut ini adalah hasil assesment






Rendahnya ketersediaan obatdipuskesmas yang bermutu/berkualitas

Kurangnya ketersediaan Dokter Spesialis di masing Puskesmas


Dokter Umum jarang berada ditemp


Ruangan rawat inap di Puskesmas kurang nyaman karena seluruh pasien berada dalam satu ruangan rawat inap (tidak terpisah

Kebersihan disekitar Puskesmas kurang


Surat didaftarkan melalui Bagian Umum Setda

Ditandatangani oleh Bupati, disposisi ke

Sekda, Kesra, BPKA.

10 Hari)

Dari BPKA di terima Dinas Kesehatan.

(1-2 Hari)



assesment keluhan (pengaduan)






Rendahnya ketersediaan obat-obatan rmutu/berkualitas

Kurangnya ketersediaan Dokter Spesialis di


Dokter Umum jarang berada ditempat pada saat


Ruangan rawat inap di Puskesmas kurang nyaman karena seluruh pasien berada dalam satu ruangan rawat inap (tidak terpisah-pisah)



Puskesmas melaksanakan verifikasi

terhadap keluarga rawan, dan merinci jumlah biaya yang dibutuhkan sesuai

penyakit yang diderita.

(1 Hari)

Surat didaftarkan melalui Bagian Umum Setda

(1 Hari)


keluhan (pengaduan)

penyelesaian masalah yang diajukan warga/pasien terhadap

pelayanan/pengobatan kesehatan gratis, sebagai berikut :



JumlahKeluhan/pengaduan

obatan

Kurangnya ketersediaan Dokter Spesialis di

Petugas Kesehatan, khususnya Perawat kurang memiliki kemampun/keahlian dalam

at pada saat

Petugas kesehatan kurang ramah dalam

Ruangan rawat inap di Puskesmas kurang nyaman karena seluruh pasien berada dalam

pisah)



Puskesmas melaksanakan verifikasi

terhadap keluarga rawan, dan merinci jumlah biaya yang dibutuhkan sesuai

penyakit yang diderita.

(1 Hari)

Disetujui/ditandatangani oleh Kepala Desa

(melampirkan tanda tangan RT). (1 Hari)


keluhan (pengaduan) dan harapan

warga/pasien terhadap

rikut :



Jumlah Keluhan/ pengaduan

150

98

99

108

85

87

83

131

Hasil tersebut diterima Dinas Kesehatan untuk ditentukan jumlah anggaran bantuan dicairkan oleh

BPKA. (5-8 Hari)

Rapat RT untuk menilai kelayakan

penerima bantuan keluarga

rawan. (1 Ha

Disetujui/ditandatangani oleh Kepala Desa

(melampirkan tanda tangan RT). (1 Hari)


dan harapan



Hasil Rangking partisipatif

1

10

9

5

12

11

13

3

Hasil tersebut diterima Dinas Kesehatan untuk ditentukan jumlah anggaran bantuan dicairkan oleh

8 Hari)

Rapat RT untuk menilai kelayakan

penerima bantuan keluarga

rawan. (1 Hari)

dan harapan



Rangking partisipatif


menangani pasien Gawat Darurat/Emergency

9 Tarif/Biaya ambulance masih sangat mahal bagi warga miskin

110 4

10 Kendaraan ambulance sering tidak berada di Puskesmas saat dibutuhkan pasien (Gawat Darurat)

102 8

11 Fasilitas di Puskesmas belum memadai atau dimanfaatkan secara optimal utk pengobatan/penanganan pasien

134 2

12 Pemeriksaan jadwal pasien dilakukan petugas kesehatan di Puskemas tidak jelas (datang kalo dipanggil)

105 6

13 Seringnya pasien di rujuk ke RSUD Sumbawa/Mataram

104 7

Sumber : data diolah dari Hasil Appraisal secara partisipatif ditingkat komunitas

Dari tabel data diatas, terlihat bahwa hasil pemeringkatan masalah dan

urgensi untuk penanganan/tindaklanjut yang dinilai perlu untuk segera

dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Dikes KSB kedepan adalah ; (1)

penanganan terhadap ketersediaan obat-obatan yang bermutu/berkualitas.

(2). Penyediaan fasilitas atau pemanfaatan fasilitas kesehatan di Puskesmas

(3). Peningkatan penanganan pasien, khususnya pasien gawat darurat agar

lebih cepat untuk ditanggulangi. Dan seterusnya sebagaimana table diatas.

4.3. Sistem Pembiayaan Kesehatan Gratis di KSB

4.3.1. Sumber Dana Pelayanan Kesehatan Gratis

Sumber dana pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Sumbawa

Barat diatur dalam Perbup Nomor 9 Tahun 2006 pada Pasal 13 disebutkan

bahwa ” Sumber Dana pelayanan kesehatan/pengobatan gratis bagi

masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat adalah dari dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat”.

Berdasarkan hasil studi Legitimid, terkait dengan kebijakan anggaran, sejak

dimulainya kesehatan gratis tahun 2006, Pemerintah Daerah KSB telah

mengalokasikan anggaran bidang kesehatan tahun 2006 sebesar

Rp.18.247.549.148, naik pada tahun 2007 sebesar Rp.21 403.243.630, naik

pada tahun 2008 sebesar Rp.24.117,604,607 dan tahun 2009 mengalami

kenaikan kembali sebesar 25,163, 165, 958. Artinya, dari sisi kebijakan

pengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan terus mengalami

peningkatan dari tahu

untuk sector kesehatan :

anggaran kesehatan t

dibawah ini:



Sumber : data diolah dari APBD murni KS

Jika dilihat dari persentase trend jumlah anggaran


dibawah ini:

Tabel

Tabel Belanja

Sumber : Data diolah dari APBD KSB 2007

Tabel

30,203,341,851.

00

Tahun 2007

320.981.515.26

9,00

Total Belanja Kesehatan VS Belanja Daerah Tahun 2007 s/d




Tabel 17




dibawah ini: .

Tabel 18 : Belanja dan persentase Belanja Kesehatan atas APBD

Tabel Belanja Kesehatan


Tabel 19 : Trend pertumbuhan prosentase nominal Belanja

Kesehatan terhadap Total Belanja Daerah

tahun 2005

18.247.549.148

30,203,341,851.

25,163,165,958.

00

Tahun 2007

320.981.515.26

9,00

Tahun 2008

419.834.865.12

0,00


2009

Total Belanja Kesehatan


peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini data perkembangan APBD KSB


: Perkembangan trend

Tahun Anggaran 2006 .s.d 2009



anggaran kesehatan terhadap total/jumlah APBD dapat dilihat pada tabel

Belanja dan persentase Belanja Kesehatan atas APBD

Kesehatan Tahun 2007 s/d 20


: Trend pertumbuhan prosentase nominal Belanja


tahun 2005

Tahun 200618.247.549.148

Tahun 200721,403,243,630.00

Trend Belanja Kesehatan 2006 s/d 2009

25,163,165,958.

00

Tahun 2008

419.834.865.12

0,00

Tahun 2009

526.562.919.71

4,00


Total Belanja Daerah


ke tahun. Berikut ini data perkembangan APBD KSB

Perkembangan trend


Sumber : data diolah dari APBD murni KSB


erhadap total/jumlah APBD dapat dilihat pada tabel


Tahun 2007 s/d 2009

Sumber : Data diolah dari APBD KSB 2007-2009



Tahun 200721,403,243,630.00

Tahun 200824,117,604,607.00


25,163,165,958.

Tahun 2009

526.562.919.71




Perkembangan trend Belanja Kesehatan





Tabel Persentase Belanja Kesehatan tahun



Tahun 200824,117,604,607.00


Tahun 2008

Tahun 2009

Prosentase Belanja Kesehatan atas Belanja Daerah



Belanja Kesehatan


Jika dilihat dari persentase trend jumlah anggaran atas alokasi



Tabel Persentase Belanja Kesehatan tahun 2007 s/d 2009



Tahun 2009

25.163.165.958,00


Tahun 2007

Tahun 2008

5,74

Tahun 2009

4,78


Tahun 2007 s/d 2009



Belanja Kesehatan KSB

atas alokasi



Tabel Persentase Belanja Kesehatan tahun 2007 s/d 2009


Tahun 2009

25.163.165.958,00

Tahun 2007

6,67


Tahun 2007 s/d 2009


atas alokasi



Tabel Persentase Belanja Kesehatan tahun

kesehatan

jumlah

kunjungan pasien tertinggi

Ke

Pertimbangan ini digunakan untuk menyediakan jenis dan jumlah obat

obatan gratis yang perlu di biayai oleh Pemda serta proyeksi jumlah

kunjungan

serta pertimbangan lainnya.

4.3.

Gratis

pra

diajukan

jumlah kunjungan pasien dan jenis layanan yang diberikan

pasien

diatur mengenai prosedur pengajuan pembayaran pelayanan keseh

gratis. Yakni sebagai berikut :

8

(Puskesmas dan jaringannya) terhadap pasien, mulai dari biaya register (Rp. 3000), Pemeriksaan

hingga pengobatan yang diberikan. Misalnya Pasien A berkunjung, maka

apabila diperiksa gigi, dikenakan klaim biaya pemerikasaan, kemudian apabila dicabut giginya maka

dikenakan lagi biaya untuk pencabutan gigi dan seterusnya. Jadi setiap item pelayanan/jenis layanan

akan dihitung. Sehingga bias s

Sangat tergantung dari jenis layanan kesehatan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan.

Secara umum

kesehatan

jumlah kunjungan


Kedua, adalah didasarkan atas jenis dan jumlah 10 penyakit terbanyak.



kunjungan, jenis pelayanan


4.3.2. Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Dana Pelayanan Kesehatan

Gratis

Sistem pembiayaan

pra-bayar

diajukan oleh masing


pasien8.Didalam



8

Yang dimaksud jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan








Sumber : data diolah dari APBD murni

Secara umum

kesehatan dan obat-obatan gratis

kunjungan pasien ke Puskesmas


adalah didasarkan atas jenis dan jumlah 10 penyakit terbanyak.



, jenis pelayanan


Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Dana Pelayanan Kesehatan

Sistem pembiayaan

(reimbust), dimana klaim pembayaran

oleh masing-


Didalam Peraturan Bupati No.9 Tahun 2006 pada Pasal 15 telah












Secara umum dasar pertimbangan

obatan gratis

pasien ke Puskesmas

kunjungan pasien tertinggi dalam tiap bulan dalam laporan akhir tahunan.




, jenis pelayanan dan obatan



Sistem pembiayaan kesehatan gratis di KSB

, dimana klaim pembayaran

-masing petugas kesehatan (


Peraturan Bupati No.9 Tahun 2006 pada Pasal 15 telah








akan dihitung. Sehingga bias saja satu pasien dapat diklaim pembayaran Rp.15.000 atau Rp.50.000,


tahun 2005

Trend Pertumbuhan Nominal Belanja Kesehatan/Belanja Daerah



pertimbangan

obatan gratis di KSB

pasien ke Puskesmas

dalam tiap bulan dalam laporan akhir tahunan.




dan obatan-obatan tahun a


kesehatan gratis di KSB


petugas kesehatan (









aja satu pasien dapat diklaim pembayaran Rp.15.000 atau Rp.50.000,


Tahun 2007

6,67


Tahun 2007 s/d 2009



pertimbangan dalam penyusunan

di KSB adalah :

pasien ke Puskesmas (trend analysis)





obatan tahun a


kesehatan gratis di KSB


petugas kesehatan (Puskesmas











Tahun 2008

5,74

Tahun 2009 4,78


Tahun 2007 s/d 2009


penyusunan

adalah : Pertama;

(trend analysis), dan jumlah





obatan tahun anggaran ber


kesehatan gratis di KSB menggunakan metode

, dimana klaim pembayaran pelayanan kesehatan

Puskesmas)






hingga pengobatan yang diberikan. Misalnya Pasien A berkunjung, maka klaim pembayaran register,





Tahun 2009 4,78



penyusunan anggaran

Pertama; berdasarkan

, dan jumlah





nggaran berikutnya,


menggunakan metode

pelayanan kesehatan

berdasarkan

jumlah kunjungan pasien dan jenis layanan yang diberikan kepada


diatur mengenai prosedur pengajuan pembayaran pelayanan kesehatan



klaim pembayaran register,





anggaran

berdasarkan

, dan jumlah



Pertimbangan ini digunakan untuk menyediakan jenis dan jumlah obat-


ikutnya,


menggunakan metode

pelayanan kesehatan

berdasarkan

kepada


atan



klaim pembayaran register,



aja satu pasien dapat diklaim pembayaran Rp.15.000 atau Rp.50.000,-.


(1) Pembayaran insentif terhadap pelayanan di Puskesmas oleh Dinas mengacu pada Jenis pelayanan kesehatan.

(2) Puskesmas mengajukan klaim Insentif semua jenis pelayanan disertai dokumen pendukung kepada Dinas untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya.

(3) Dinas melalui Kepala Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pengelola dan mengajukan penagihan biaya pelayanan kesehatan pengobatan gratis kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa Barat.

(4) Dana rujukan kasus dari Desa ke Puskesmas atau antar Puskesmas akan disiapkan oleh Bendahara Puskesmas untuk mengganti biaya rujukan dari desa dan membayar biaya rujukan antar Puskesmas.

(5) Kepala Puskesmas mengajukan Klaim Insentif Pelayanan ke Dinas dengan melampirkan bukti–bukti pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Pelayanan Rawat Jalan akan diberikan Insentif

pelayanan berdasarkan jumlah kunjungan dengan melampirkan bukti kunjungan.

b. Untuk Pelayanan Rawat Inap akan diberikan Insentif pelayanan berdasarkan jumlah kunjungan per hari rawat di puskesmas dengan melampirkan bukti kunjungan.

c. Untuk Pelayanan Persalinan akan diberikan Insentif pelayanan berdasarkan jumlah kasus yang ditangani dengan melampirkan laporan jumlah kasus persalinan yang ditangani.

d. Mengajukan kebutuhan peralatan dan bahan serta obat-obatan habis pakai di Gudang Farmasi Kabupaten.

Gambar 11 : Prosedur Pengajuan Dana Pelayanan Kesehatan


Sumber : data diolah dari Perbup No 9 Tahun 2006 dan hasil wawancara

Dalam praktek selama ini, Puskesmas merekap setiap bulannya dan

melaporkan kepada Dikes jumlah kunjungan pasien, jenis layanan yang

diberikan termasuk obat yang telah diberikan kepada pasien. Kemudian,

Puskesmas mengajukan penagihan pembayaran berdasarkan jumlah atau

laporan yang diserahkan ke Dikes. Pembayaran akan dilakukan oleh Pemda

KSB melalui BPKAD sesuai dengan usulan/pengajuan yang diajukan oleh

Puskemas melalui Dikes KSB. Verifikasi atas klaim pembayaran dilakukan

oleh Dikes melalui Petugas khusus yang menangani verifikasi, petugas turun

ke Puskemas yang mengajukan klaim untuk memastikan kebenaran atas

usulan klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas tersebut. Hasil

verikasi kemudian disampaikan kepada Kepala Dikes KSB untuk kemudian

diajukan proses pembayaran/pencairan anggaran oleh BPKAD. Apabila

berdasarkan hasil verifikasi tidak ada masalah, maka pembayaran dilakukan.

Proses pembayaran dilakukan per-tiga bulan. Berikut ini adalah data biaya

klaim pembayaran pada setiap unit pelayanan dan alat bukti/verifikasi klaim

pembayaran :

Tabel 20 : Daftar Harga untuk klaim Pembayaran per jenis layanan kesehatan gratis di KSB

No Jenis Pelayanan Biaya Instentif Keterangan

Tahap 2Puskesmas Mengajukan

Klaim Insentif Semua Jenis Pelayanan Pasien

diajukan Ke Dikes

Tahap 3Dinas Kesehatan (

Bagian Penyusunan Program dan Keuangan) mengajukan ke BPKAD

Tahap 4BPKAD mencairkan

Anggaran sesuai jumlah yang diajukan

Puskesmas/Dikes

Tahap 5Dikes Terima Pencairan

dari BPKAD didistribusikan ke

masing-masing Puskesmas

Tahap 6Puskesmas terima dana klaim pembayaran dari

Dikes

Tahap 1Pasien ditangani di

Petugas Kesehatan di Puskesmas


Pelayanan (Rp) 1 Kesehatan Rawat Jalan 1.500 Per Kunjungan; 2 Kesehatan Rawat Inap 3.000 Per Hari Rawat; 3 Kesehatan Unit Gawat Darurat 2.500 Per Kasus; 4 Kesehatan di Laboratorium 1.500 Per Kasus; 5 Persalinan Fisiologis 150.000 Per Kasus; 6 Persalinan Patologis 250.000 Per Kasus; 7 Kesehatan Cabut Gigi 2.500 Per Kasus; 8 tindakan KB Operati 2.500 Per Kasus; 9 Rujukan antar Puskesmas dalam

wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

50.000 Per Kasus;

Sumber : Perbup Nomor 9 Tahun 2006

Tabel 21 : Daftar Jenis Layanan dan Bukti verifikasi untuk melakukan klaim pembayaran

No Jenis Pelayanan Bukti-Bukti Pelayanan/Alat Verifikasi 1 Rawat Jalan Jumlah Kunjungan 2 Rawat Inap Jumlah Kunjungan perhari 3 Persalinan Laporan Jumlah Kasus Persalinan yang ditangani

Sumber data diolah dari Perbup Nomor 9 tahun 2006

Terkait dengan system klaim pembayaran, ditemukan beberapa

kelemahan-kelemahan, antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Sistem klaim pembayaran tidak didukung dengan adanya

ketersediaan data dan informasi (Sistem Informasi

Manajemen/SIM) yang memadai tentang kepesertaan penerima

layanan kesehatan gratis dan peserta penerima jaminan

asuransi kesehatan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan

terjadinya klaim pembayaran ganda atas pasien (double

account).

2. Sistem klaim pembayaran belum didukung dengan

kelembagaan serta system pengawasan yang ketat dan

instrument verifikasi yang memadai sehingga berpotensi untuk

terjadinya manipulasi data pasien.

3. Sistem klaim pembayaran belum didukung dengan Sistem

Informasi kependudukan dan syarat kepesertaan yang baik

sehingga setiap penduduk (bahkan non penduduk KSB) dapat

menerima pelayanan kesehatan gratis yang dapat diajukan

pula untuk melakukan klaim pembayaran bagi para petugas


kesehatan sehingga berpotensi dapat merugikan penduduk

KSB, khusunya warga miskin KSB.

4. Sistem klaim pembayaran belum didukung dengan perangkat

aturan/kebijakan yang komprehensif, khususnya mekanisme

klaim pembayaran, verifikasi, informasi dan aturan pendukung

lainnya.

5. Sistem klaim pembayaran belum didukung dengan penerapan

prinsip-prinisip good governance.

Dalam sistem pembiayaan seperti ini dibutuhkan prasyarat-prasyarat, antara

lain adalah :

1. Membutuhkan ketersediaan anggaran dalam jumlah besar,

karena tingkat kunjungan tidak dapat diprediksi dengan tepat,

karena sifat/jenis dan jumlah penyakit yang bersifat fluktuatif.

Misalnya, jika terjadi wabah penyakit massal yang sifatnya

mendadak atau musiman seperti, kolera, demam berdarah,

malaria yang mengakibatkan sebagian besar warga

mengalami kesakitan, maka berarti akan terjadi lonjakan

pasien, berarti pula klaim pembayaran kepada para petugas

kesehatan akan mengalami peningkatan. Padahal, bisa saja

terjadi pada tahun tersebut pemda tidak memasukkan

anggaran untuk pelayanan/pengobatan gratis, karena tidak

masuk dalam daftar 10 penyakit terbanyak sebelumnya. Oleh

karenanya, bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran

perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap mekanisme

pembayaran dengan model ini.

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai, baik

menyangkut kependudukan, kesehatan, dan lainnya karena

tanpa adanya SIM yang memadai, sistem ini akan

memudahkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi

pendataan kepesertaan layanan kesehatan gratis.

3. Kelembagaan/ organisasi pengelola layanan yang memiliki

komitmen yang kuat untuk melaksanakan peraturan/kebijakan


yang telah ditetapkan serta system transpransi dan

akuntabilitas public yang memadai. Sehingga klaim atas

pembayaran pasien dapat diakses dan dipertanggungjawabkan

kepada public sebagai penerima layanan kesehatan.

4. Adanya Sistem pengawasan dan Perangkat hukum yang kuat

sehingga dapat mencegah moral hazard dari para pelaksana

pelayanan kesehatan dan dapat menghindari adanya praktek

penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran.

5. Adanya partisipasi public dalam melakukan

control/pengawasan atas pengelolaan anggaran maupun

evaluasi atas pelaksanaan anggaran.

6. Adanya system manajemen pengelolaan anggaran yang

berlandasarkan pada prinisip-prinisp good governance.

Selama ini dalam penentuan dan perubahan tariff pembayaran atas

jasa pelayanan kesehatan (klaim pembayaran) hanya didasarkan pada hasil

rapat di tingkat Dikes. Perubahan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk

Surat Keputusan (SK) dan tidak mengacu pada ketentuan Perbup Nomor 9

tahun 2006 yang telah mengatur jumlah tariff klaim pembayaran pada tiap

jenis layanan kesehatan gratis. Dengan kata lain, kebijakan penetapan

perubahan tarif klaim pembayaran bertentangan dengan asas legalitas formil

hukum. Dampak dari hal tersebut diatas antara lain adalah (a) ketidakpastian

dan kejelasan terhadap jumlah dan jenis klaim pembayaran dan sangat

tergantung pada kepentingan para pelaksana program pelayanan kesehatan

gratis. (b). terbukanya peluang atau potensi bagi para pelaksana untuk

mengambil/menarik dana-dana lain diluar dari ketentuan yang ada (abuse of

power). Kedua, mekanisme pengelolaan anggaran kesehatan gratis selama

ini masih sangat tertutup (tidak transparans),tidak ada ruang bagi

masyarakat, untuk dapat mengakses informasi atas pelaksanaan anggaran

kesehatan gratis. Berikut ini adalah peta potensi yang kemungkinan terjadi

dan perlu untuk diantisipasi dalam klaim pembayaran:

Tabel 22 : Data Inventarisir Potensi Penyalahgunaan Sistem Klaim

dalam Pelayanan Kehatan Gratis


No

Area Potensial

Potensi modus yang mungkin

terjadi

Pelaku Yang berpotensi melakukan tindakan

Kondisi pendukung

1 Jumlah Kunjungan

Pasien

Manipulasi data jumlah dimasing-masing Puskemas

Petugas pencatat register, petugas kesehatan puskesmas, kepala puskemas

Ketidakjelasan peserta penerima layanan kesehatan gratis, penggunaa kartu identitas yang beragam bahkan penduduk yang tidak membawa KTP dan penduduk luar KSB yang dilayani

2 Jenis Pelayanan

Mark-up jumlah jenis pelayanan kesehatan yang diberikan petugas

Idem Tidak adanya pengawasan yang ketat dan alat verifikasi yang memadai, ketidakmampun pengawas memahami secara medis jenis layanan yang diberikan petugas

3 Verifikasi Klaim

Pembayaran

Verifikasi tidak dilakukan sesuai dengan kenyataan/fakta

Verifikator bekerjasama dengan Puskemas

Tidak ada pengawasan, dan sanksi hukum atas kelalaian dalam melakukan verifikasi maupun kecurangan

4 Laporan klaim pembayaran

yang diajukan Dikes ke BPKAD

Laporan ganda/berbeda antara yang diajukan Puskemas dengan Dikes

Dikes Tidak ada institusi yang memverifikasi dan mengawasi setiap pengajuan klaim pembayaran dikes dan transparansi kepada masyarakat

Sumber : data diolah dari appraisal participatory

4.3.3. Dasar klaim pembayaran kesehatan gratis di KSB

Pembayaran insentif terhadap pelayanan kesehatan gratis kepada

para petugas kesehatan pada dasarnya sangat ditentukan dari jumlah dan

jenis layanan yang diberikan kepada pasien (utilisasi). Sehingga, secara

konseptual, logikanya adalah semakin besar jumlah utilisasi pelayanan

kesehatan gratis, maka semakin tinggi klaim pembayaran yang akan

diajukan oleh para petugas kesehatan (Puskesmas), sebaliknya, semakin

rendah jumlah utilisasi, maka semakin kecil jumlah klaim pembayaran

layanan kesehatan gratis. Oleh sebab itulah, penting mengapa data jumlah

kunjungan pasien dan jenis layanan pasien untuk dipublikasikan atau dapat

diakses oleh semua pihak.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh para peneliti di Legitimid

KSB, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan pasien pasien dari tahun


ketahun secara umum mengalami kecendrungan. Pada tahun pertama

pelaksanaan program kesehatan/pengobatan gratis (2006), total kunjungan

pasien (Rawat Jalan Puskesmas, Rawat Jalan Pustu, Rawat Jalan Puskel,

Rawat Inap dan Poskesdes ) sebanyak 82,042 atau 6,837 perbulan.

Sebelumnya pada tahun 2005 (sebelum ada kesehatan gratis), jumlah

kunjungan pasien sebanyak 41.861 atau 3.488 kunjungan perbulan, bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan 100%.

Namun, pada tahun 2007, jumlah pasien yang berkunjung 74,595 atau 6,216

kunjungan perbulan, mengalami penurunan 7.477 atau turun 10% dari

sebelumnya. Tahun 2008, jumlah kunjungan 62,218 atau 5,185 perbulan,

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 20%. Dan sampai

dengan juli tahun 2009, jumlah kunjungan sebanyak 54,264 atau 4,522

kunjungan perbulan.

Sebagai implikasi dari penurunan utilisasi pelayanan/pengobatan

gratis tersebut, maka seyognyanya klaim pembayaran

pelayanan/pengobatan gratis kepada para petugas kesehatan mengalami

penurunan (logika ini didasarkan atas system pembayaran yang

menggunakan klaim pelayanan/pengobatan gratis di KSB/reimbust atau pra-

upaya). Namun, sejauh ini, data klaim pembayaran tahun 2006, 2007,

maupun 2008 tidak dapat diakses dengan alasan data tersebut tidak

diketahui keberadaannya setelah perpindahan kantor Dikes KSB dari yang

lama ke Kantor Baru9, ketersediaan data yang dapat diakses hanya data

klaim pembayaran pada tahun 2009 (kuartal I ). Berikut data klaim

pembayaran kuartal I 2009 :

Tabel 23 : Data Klaim Pembayaran Kuartal I (Juli 2009)

9 Menurut Staf di Dikes KSB dan salah seorang Kabid mengatakan bahwa data klaim pembayaran tahun 2008,2007 dan 2006 tidak tersedia di Dikes KSB karena pindah kantor, posisi data tidak diketahui dimana keberadaannya.


NO KEGIATAN

UNIT

COST

JANUARI PEBUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI

JML

KASUS

JMLH

TERIMA

(Rp)

JML

KASUS

JML

TERIMA

(Rp)

JML

KASUS

JML

TERIMA

JML

KSUS

JML

TERIMA

JML

KASUS

JML

TERIMA

JML

KASUS

JML

TERIMA

JML

KASUS

JML

TERIMA

1 RAWAT JALAN

2,250

6,543

14,721,750

6,936

15,606,000

7,163

16,116,750

8,323

18,726,750

10,314

23,206,500

9,109

20,495,250

8,177

18,398,250

2 RAWAT INAP

4,250

791

3,361,750

585

2,486,250

639

2,715,750

735

3,123,750

884

3,757,000

813

3,455,250

674

2,864,500

3

PERSALINAN

NORMAL

175,000

60

10,500,000

51

8,925,000

35

6,125,000

47

8,225,000

65

11,375,000

38

6,650,000

55

9,625,000

4

PERSALINAN

PHATOLOGIS

225,000

32

7,200,000

29

6,525,000

7

1,575,000

22

4,950,000

37

8,325,000

26

5,850,000

50

11,250,000

5

PELAYANAN

LABORATORIUM

2,000

736

1,472,000

883

1,766,000

617

1,234,000

921

1,842,000

874

1,748,000

1,025

2,050,000

812

1,624,000

6

PELAYANAN

TINDAKAN GD

4,000

673

2,692,000

874

3,496,000

767

3,068,000

883

3,532,000

1,236

4,944,000

1,309

5,236,000

1,004

4,016,000

7

PELAYANAN

TINDAKAN GIGI

4,000

428

1,712,000

476

1,904,000

423

1,692,000

384

1,536,000

487

1,948,000

524

2,096,000

523

2,092,000

TOTAL

9,263

41,659,500

9,834

40,708,250

9,651

32,526,500

11,315

41,935,500

13,897

55,303,500

12,844

45,832,500

11,295

49,869,750

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat

Data diatas, tentu saja tidak dapat memberikan gambaran secara

utuh perkembangan dan trend perbandingan jumlah klaim pembayaran dari

tahun ke tahun (2006 s/d 2009). Sehingga sulit untuk dapat menjelaskan

perkembangan jumlah biaya dari klaim pembayaran pelayanan/pengobatan

gratis yang telah dikeluarkan Pemda KSB untuk membayar para petugas

kesehatan. Selain itu, data dan informasi mengenai distribusi tingkat utilisasi

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis berdasarkan status kunjungan yang

menggunakan klaim pembayaran dengan Kartu Jaminan Kesehatan (PPKP-

MM, ASKES, JAMKESMAS, PT.JAMSOSTEK dan Jaminan Asuransi

lainnya) pun ternyata tidak dapat diakses dengan alasan data tersebut

belum ada di Dikes KSB. Namun, dari hasil penelurusan Tim Peneliti lebih

jauh, ternyata sebelumnya pada tahun 2005, data laporan kunjungan

distribusi utilisasi pelayanan kesehatan, status kunjungan berdasarkan

peserta jaminan asuransi telah ada, seperti tergambar berikut ini (sample) :

Tabel 24 : Kunjungan Pasien Bulan Januari 2005

NO. UNIT PELAYANAN JUMLAH KUNJUNGAN PER PUSKESMAS

STATUS KUNJUNGAN

Tlwg Stlk Beru Jrwh Mlk Skkg UMUM

ASKES KS NK

1 Rawat Jalan Puskesmas

1,300

297

273

421

375

208 2,106 375 311 82

2 Rawat Jalan Pustu

399

294

112

47 -

53 593 51 158 30

3 Rawat Jalan Puskel

110 -

-

41

-

- 81 4 49 17

4 Rawat Inap

347 -

-

-

-

- 258 16 65 8

J U M L A H 2,156 591 385 509 375 261 3,038 446 583 137

Sumber : data dari informan

Dengan ketiadaan data tersebut diatas, maka para peneliti Legitimid

KSB tidak dapat melakukan analisis lebih jauh untuk dapat memetakan

jumlah dan ditribusi dari setiap peserta pelayanan kesehatan (utilisasi) dan

klaim pembayaran berdasarkan kategori kepesertaaan jaminan asuransi.

Dan karena itupula perhitungan berapa kebutuhan alokasi real biaya untuk


pelayanan kesehatan/pengobatan gratis di KSB dan total klaim pembayaran

dari setiap peserta jaminan asuransi kesehatan tidak dapat diketahui lebih

jauh. Termasuk analisis Apakah klaim pembayaran swasta atau Pemerintah

Daerah yang lebih besar digunakan/menerima dibandingkan dengan pihak

swasta.

Ketiadaan data dan informasi tersebut sekaligus pula mencerminkan

lemahnya Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, dan sekaligus membuka

peluang untuk : (a) potensi terjadinya berbagai praktek penyimpangan

dalam klaim pembayaran, antara lain adalah kesalahan dalam memberikan

pelayanan/pengobatan gratis kepada bukan penduduk KSB yang berhak

menerima pelayanan/pengobatan gratis sebagaimana yang diamanahkan

dalam Perbup Nomor 9 Tahun 2006. (b) berpotensi untuk terjadinya

pembayaran ganda (double account) atas klaim pembayaran terhadap

peserta jaminan asuransi kesehatan. (c). berpotensi untuk terjadinya praktek

korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah/keuangan Negara.

Atas dasar itulah, kedepan perlu ada upaya untuk perbaikan terhadap

data dan informasi diatas, sekaligus perbaikan terhadap manajemen

pengajuan dan pencairan klaim pembayaran yang lebih bersifat

terbuka/transparans dan akuntabel. Misalnya, dengan cara mempublikasikan

jumlah kunjungan ke Puskesmas dan klaim pembayaran, sehingga para

stakeholders atau pemangku kepentingan pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis (khususnya masyarakat) dapat mengetahui dan mengawasi

mekanisme klaim pembayaran dan dapat berpartisipasi aktif untuk terlibat

mensukseskan pelayanan/pengobatan gratis di KSB.


4.3.4. Analisis Biaya Jaminan Sosial Kesehatan Gratis di KSB

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai sumber

pembiayaan dan prosedur pembayaran kesehatan gratis. Pada bagian ini,

akan dibahas mengenai pembiayaan kesehatan perorangan. Tujuan pada

pembahasan kali ini adalah menemukan berapa jumlah biaya atau nilai rata-

rata perbulan/perhari dari pembayaran kesehatan gratis berdasarkan jumlah

dan jenis pelayanan kesehatan, Sehingga ditemukan pola minimal dan pola

maksimal pembiayaan/pembayaran yang dikeluarkan Pemda KSB untuk

membayar klaim atas jasa pelayanan yang diberikan petugas kesehatan

dalam pelayanan kesehatan gratis. Sehingga dari hal tersebut dapat

tercermin berapa sesungguhnya real pembayaran pelayanan kesehatan

terhadap penduduk KSB.

Dalam kajian ini juga akan dibahas mengenai model

pembiayaan/pembayaran kesehatan gratis, berdasarkan atas asumsi

perhitungan jumlah penduduk miskin, jumlah Rumah Tangga dan Rumah

Tangga Miskin. Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai

perbandingan besaran alokasi pembayaran pelayanan kesehatan gratis di

KSB jika menggunakan pendekatan lain. Metode analisis untuk melakukan

perhitungan atas pembayaran kesehatan gratis ini adalah dengan mengambil

sample pada klaim pembayaran pelayanan kesehatan gratis pada kuartal 1

tahun 2009 dengan mengambil data laporan jumlah klaim pembayaran

tertinggi dan klaim pembayaran terendah, kemudian dilakukan analisis

interval biaya rata-rata jumlah klaim pembayaran pelayanan kesehatan

gratis. Berikut ini adalah data yang dijadikan sebagai bahan analisis :


Tabel 25: Klaim Pembayaran Pelayanan Kesehatan Terendah (Maret

2009)

NO KEGIATAN

BIAYA DAN KASUS KESEHATAN

UNIT BULAN MARET 2009

COST JML BIAYA JML RATA-

RATA

BIAYA KASUS

(Rp)

KASUS (BULAN) KASUS BULAN KASUS

PER HARI PERHARI

1 RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895

2 RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605

3 PERSALINAN NORMAL 175,000 35 6,125,000 1 197,581

4 PERSALINAN PHATOLOGIS 225,000 7 1,575,000 0 50,806

5 PELAYANAN LABORATORIUM 2,000 617 1,234,000 20 39,806

6 PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 767 3,068,000 25 98,968

7 PELAYANAN TINDAKAN GIGI 4,000 423 1,692,000 14 54,581

TOTAL 9,651 32,526,500 311 1,049,242

Tabel 26 : Klaim Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Tertinggi

(Mei 2009)

NO KEGIATAN

BIAYA DAN KASUS KESEHATAN

UNIT BULAN MEI 2009


RATA BIAYA

KASUS (Rp)

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN

KASUS PER HARI PERHARI

1 RAWAT JALAN 2,250 10,314 23,206,500 333 748,597

2 RAWAT INAP 4,250 884 3,757,000 29 121,194




6 PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 1,236 4,944,000 40 159,484


TOTAL 13,897 55,303,500 448 1,783,984

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran berapa

sebenarnya, biaya penduduk yang tertanggung (terasuransikan) dalam

kebijakan pelayanan kesehatan gratis di KSB, dan juga dapat

diperbandingkan bila kebijakan pemerintah daerah mengalokasikan secara

khusus sasaran pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin atau

rumah tangga miskin serta alokasi anggaran minimal yang perlu

dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program


Biaya minimal yang harus disediakan Pemda untuk 7 jenis layanan kesehatan dasar gratis

bagi setiap penduduk sebesar Rp.3,813 (tiga ribu delapan ratus

tiga belas rupiah) dalam satu tahun atau sebesar

Rp.377,727,097 dalam satu tahun anggaran

pelayanan kesehatan gratis berdasarkan atas klaim pembayaran yang

berlangsung selama ini.

A. Analisis Biaya Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis

Berdasarkan Jumlah Penduduk KSB

Analisis ini didasarkan atas perhitungan jumlah klaim pembayaran

tertinggi dan terendah didasarkan atas jumlah penduduk. Sehingga dari total

klaim tersebut dapat ditemukan berapa jumlah pembayaran bila dibagi

berdasarkan jumah penduduk yang ada (pertahun, perbulan dan perhari)

atau dengan kata lain berapa biaya per-penduduk

tertanggung/terasuransikan dalam pelayanan

kesehatan gratis.

A.1. Klaim Pembayaran Pelayanan

Kesehatan Terendah/Minimal

Berdasarkan klaim pembayaran pelayanan kesehatan gratis terendah, maka per penduduk (99,056 penduduk KSB) pertahun tertanggung (terasuransikan) sebesar Rp. 3,813/penduduk (tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Jumlah tersebut untuk 7 jenis pelayanan kesehatan (Rawat Jalan, Rawat Inap, Persalinan Normal, Persalinan Phatologis, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Tindakan GD, Pelayanan Tindakan Gigi). Total anggaran minimal pertahun untuk pelayanan bagi seluruh penduduk KSB adalah sebesar Rp.377,727,096.77. Berikut Tabel Perincian pembayaran :

Tabel 27 : perincian pembayaran kesehatan gratis per penduduk berdasarkan atas klaim pembayaran minimal/rendah

NO

JENIS LAYANAN COST UNIT (RP)

BIAYA KASUS

(Rp) PERHARI

JUMLAH PENDUDUK

KSB

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK

BIAYA ORANG

PERHARI JUMLAH

HARI (1 TAHUN)

BIAYA ORANG

PER BULAN

BIAYA ORANG

PER TAHUN

1 RAWAT JALAN 2500 519,895 99,056 5.25 360 157 1,889

2 RAWAT INAP 4,250 87,605 99,056 0.88 360 27 318

3 PERSALINAN

NORMAL 175,000 197,581

99,056 1.99 360 60 718

4 PERSALINAN PHATOLOGIS 225,000 50,806

99,056 0.51 360 15 185

5 PELAYANAN

LABORATORIUM 2,000 39,806

99,056 0.40 360 12 145

6 PELAYANAN

TINDAKAN GD 4,000 98,968

99,056 1.00 360 30 360

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Tabel 28

Sumber : Data Pri

perhatian lebih dari Pemda KSB adalah pada unit pelayanan rawat jalan.

Asuransi kesehatan penduduk untuk unit pelayanan ini, jika berdasarkan

pola minimal serendah

delapan puluh Sembilan rupiah)/penduduk/tahun.

A.2.

sebesar Rp. ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka biaya minimal yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

7 PELAYANAN

TINDAKAN GIGI


Tabel 28 : Biaya Perunit layanan/Penduduk Pertahun

Sumber : Data Pri

Berdasarkan data diatas, maka biaya terbesar yang perlu mendapat





A.2. Klaim Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Tertinggi

Total klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah sebesar Rp. ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka biaya minimal yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel

JENIS LAYANAN

RAWAT J

RAWAT INAP

PERSALINAN NORMAL

PERSALINAN PHATOLOGIS


PELAYANAN TINDAKAN GIGI 4,000


: Biaya Perunit layanan/Penduduk Pertahun







Klaim Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Tertinggi

otal klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah sebesar Rp. 55,303,500ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka biaya minimal yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

Tabel 29 : pembay

JENIS LAYANAN

RAWAT JALAN

RAWAT INAP

PERSALINAN NORMAL


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1,889

BIAYA PER UNIT LAYANAN PERPENDUDUK/TAHUN


4,000 54,581 1,049,242



mer diolah, 2009




pola minimal serendah-rendahnya



otal klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah 55,303,500/Mei (lima puluh lim

ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka biaya minimal yang harus tersedia adalah sebagai berikut:

: pembayaran pelayanan gratis tertinggi berdasarkan atas klaim pembayaran

KLAIM PEMBAYARAN TERTINGGI KUARTAL I 2009 (BULAN MEI)

BIAYA ORANG

PERHARI

7.56

1.22

3.70

2.71

1,889

318

718

185145



54,581 99,056

1,049,242 99,056





rendahnya sebesar Rp. 1,889 (seribu delapan ratus



otal klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah /Mei (lima puluh lim


aran pelayanan gratis tertinggi berdasarkan atas klaim pembayaran

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUKKLAIM PEMBAYARAN TERTINGGI KUARTAL I 2009 (BULAN MEI)

JUMLAH HARI

360

360

360

360

145

360198

3,813



99,056 0.55

99,056 10.59





sebesar Rp. 1,889 (seribu delapan ratus



otal klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah /Mei (lima puluh lima juta tiga ratus tiga ribu lima




BIAYA ORANGPERBULAN

227

37

111

81

3,813


RAWAT JALAN

RAWAT INAP

PERSALINAN NORMAL


PELAANAN LAB

PELAYANAN GAWAT DARURAT

PELAYANAN GIGI

TOTAL


0.55 360

10.59 360







otal klaim pembayaran tertinggi pada kuartal 1 tahun 2009 adalah a juta tiga ratus tiga ribu lima




BIAYA ORANG PERBULAN

227

111


RAWAT JALAN

RAWAT INAP

PERSALINAN NORMAL


PELAANAN LAB


PELAYANAN GIGI

TOTAL


17

318 3,813







ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka

aran pelayanan gratis tertinggi berdasarkan

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK KLAIM PEMBAYARAN TERTINGGI KUARTAL I 2009 (BULAN MEI)

BIAYA ORANGPER TAHUN

2,721

440

1,334

976



198

3,813






ratus rupiah) atau Rp.663,642,000/Tahun (enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu). Mengacu pada total klaim tersebut, maka

aran pelayanan gratis tertinggi berdasarkan

BIAYA ORANG PER TAHUN

Sumber : D

Berdasarkan

kesehatan gratis adalah sebesar Rp.540 (lima ratus empat puluh rupiah),

sehingga dalam satu tahun per penduduk sebesar Rp.6,484 (Enam ribu

empat ratus delapan pu

A.3.

pelayanan kesehatan gratis pada kuartal 1 tahun 2009, maka total

pembayaran pelayanan kesehatan gratis da

ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh empat lima ratus empat puluh

rupiah atau Rp. 5,256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah/penduduk)

dalam satu tahun untuk tiap penduduk. Berikut ini adalah biaya rata

p

PELAYANAN LABORATORIUM

PELAYANAN TINDAKAN GD

Sumber : Data Primer

Berdasarkan




A.3. Klaim Pembayaran Rata

Mengacu pada






penduduk berdasarkan hari, bulan dan tahun.

Tabel

Gratis berdasarkan



PELAYANAN LABORATORIUM

PELAYANAN TINDAKAN GD

Primer diolah (2009)

Berdasarkan data diatas, biaya perbulan per penduduk untuk pelayanan




Klaim Pembayaran Rata

Mengacu pada






enduduk berdasarkan hari, bulan dan tahun.

Tabel 30 : Rincian Rata

Gratis berdasarkan


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Biaya Perbulan perpenduduk

Klaim Pembayaran Pelayanan Gratis Per


0.57

1.61

0.63

18 (2009)

data diatas, biaya perbulan per penduduk untuk pelayanan



empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Klaim Pembayaran Rata-Rata Pelayanan Kesehatan Gratis

Mengacu pada data pembayaran tertinggi







: Rincian Rata

Gratis berdasarkan klaim pembayaran atas


Biaya Perbulan perpenduduk

1

429



360

360

360

360




luh empat ribu rupiah).

Rata Pelayanan Kesehatan Gratis

data pembayaran tertinggi







: Rincian Rata-Rata Biaya Pembayaran Pelayanan

klaim pembayaran atas


Perhari perpenduduk

2

15


Penduduk


17

48




luh empat ribu rupiah).


data pembayaran tertinggi-terendah (interval) dalam


pembayaran pelayanan kesehatan gratis dalam Rp. 520,684,548 (Lima





Rata Biaya Pembayaran Pelayanan

klaim pembayaran atas

perpendudukPertahun

Perpenduduk

3

5,256


Penduduk


19

540





terendah (interval) dalam


lam Rp. 520,684,548 (Lima





klaim pembayaran atas jumlah penduduk

Pertahun Perpenduduk

5,256



205

580

6,484







lam Rp. 520,684,548 (Lima



dalam satu tahun untuk tiap penduduk. Berikut ini adalah biaya rata-rata per


jumlah penduduk

228

6,484






lam Rp. 520,684,548 (Lima



rata per


Dari data diatas terlihat bahwa ; pertama, klaim pembayaran

kesehatan gratis berdasarkan atas jumlah penduduk, hanya membiaya rata-

rata penduduk (jiwa)/hari adalah sebesar Rp.15 (lima belas rupiah)/jiwa/hari

atau Rp.429 (empat ratus dua puluh Sembilan rupiah) per bulan/jiwa, total

yang tertanggung setiap penduduk pertahun sebesar Rp. 5,256 (Lima ribu

dua ratus lima puluh enam rupiah). Kedua, dengan tingkat kasus dan jumlah

klaim yang ada sekarang, menunjukkan bahwa asuransi warga/penduduk

(jiwa) dari program pelayanan kesehatan gratis tidak akan

berdampak/berpengaruh besar terhadap beban kemampuan dan

ketersediaan keuangan daerah.

B. Pelayanan Kesehatan Gratis Berbasis Penduduk Miskin KSB

Bagaimanakah jika pelayanan kesehatan gratis yang ada di KSB

ditujukan hanya kepada kelompok sasaran penduduk/warga miskin?

Berapakah dari klaim pembayaran yang ada sekarang, jika klaim tersebut

diberikan kepada penduduk miskin? Berapa besar asuransi yang bisa

diperoleh warga miskin. Apakah akan terjadi kenaikan yang signifikan?

Dengan berlandaskan pada skema klaim pembayaran sebagaimana diatas,

pada bagian ini akan coba dianalisis jumlah biaya kesehatan pelayanan

gratis khusus bagi penduduk miskin.

B.1. Klaim Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Terendah Bagi

Penduduk Miskin

Berdasarkan data penerima pelayanan Jamkesmas tahun 2009 (Dikes

RI) jumlah penduduk miskin KSB tercatat sebanyak 36,337 jiwa ditambah

dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan Jamkesmas NTB sebanyak

440 jiwa, sehingga berjumlah sebesar 36,777 jiwa (tiga puluh enam tujuh

ratus tujuh puluh ribu jiwa). Dengan jumlah klaim pembayaran kesehatan

terendah sebesar Rp. 32, 526,200 (Tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh

enam ribu dua ratus) , maka dalam satu tahun adalah sebesar

Rp.390,318,000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas

Ribu Rupiah).

miskin, maka setiap penduduk miskin akan tertanggung/terasuransikan

dalam kebijakan kesehatan gratis sebesar Rp.10,742/penduduk/per tahun.

Berikut ini asumsi perhitungan, apabila dana klaim

minimal bagi penduduk miskin .

pembayaran yang dapat diperuntukk

50% lebih dari total pembayaran sebelumnya, yang menggunakan dasar

pembayaran berlandaskan atas seluruh penduduk KSB. Bagaimanakah jika

digunakan skema pembayaran berdasarkan atas klaim pembayaran

tertinggI?

B.2.

penduduk miskin dihitung berdasarkan atas klaim pembayaran tertinggi,

maka jumlah yang akan diterima penduduk miskin pun akan semakin

meningkat me

Berkut ini perhitungan pembayaran kesehatan gratis berdasarkan atas

perhitungan jumlah klaim pembayaran kesehatan tertinggi.

Bila pelayanan kesehatan gratis hanya diperuntukkan bagi penduduk





Tabel

Sumber : data

Jadi,





tertinggI?

B.2. Pembayar

Jika



meningkat me



Per Tahun klaim pembayaran

390,318,000

Pembayaran Kesehatan Gratis terendah


ila pelayanan kesehatan gratis hanya diperuntukkan bagi penduduk





Tabel 31 : pembayaran

Sumber : data primer diolah (2009)

Jadi, dengan klaim pembayaran terendah, maka dana klaim





Pembayaran kesehatan gratis

Jika pembayaran/tanggungan pembiayaan kesehatan gratis bagi



meningkat mencapai lebih dari 100% dari total klaim pembayaran minimal.



Per Tahun klaim pembayaran

Per Bulan klaim pembayaran

390,318,00

32,526,200








: pembayaran/asuransi kesehatan penduduk miskin

(2009)

dengan klaim pembayaran terendah, maka dana klaim





an kesehatan gratis

pembayaran/tanggungan pembiayaan kesehatan gratis bagi



ncapai lebih dari 100% dari total klaim pembayaran minimal.



Per Bulan klaim pembayaran

Per Hari klaim pembayaran

32,526,200 1,049,242







asuransi kesehatan penduduk miskin


pembayaran yang dapat diperuntukkan bagi penduduk miskin meningkat




an kesehatan gratis berdasarkan klaim







Per Hari klaim pembayaran

1,049,242






Berikut ini asumsi perhitungan, apabila dana klaim pembayaran pada skala



an bagi penduduk miskin meningkat




berdasarkan klaim







-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Pertahun/Total Penduduk

Miskin

10,742

Biaya kesehatan gratis berdasarkan kategori

jumlah penduduk miskin (Rp)





pembayaran pada skala







berdasarkan klaim tertinggi







Pertahun/Total Penduduk

Miskin

Perbulan/Total Penduduk

Miskin

10,742

895














tertinggi






Perbulan/Total Perhari/Total Penduduk

Miskin

29


















Tabel 32 : Data perhitungan pembayaran pelayanan dan tanggungan bagi

penduduk miskin bila didasarkan atas jumlah klaim pembayaran tertinggi:

Sumber : data primer diolah, (2009)

B.3. Pembayaran kesehatan gratis bagi penduduk miskin jika

didasarkan atas biaya rata-rata ketersediaan anggaran dalam klaim

pembayaran

Bila dihitung berdasarkan interval tertinggi dan terendah, maka

ditemukan rata-rata biaya untuk pelayanan kesehatan gratis adalah sebagai

berikut :

Tabel 33: pembayaran dan tanggungan rata-rata untuk pelayanan

kesehatan gratis bagi warga/penduduk miskin

663,642,000

55,303,500

1,783,984

18,264

1,522

49

Berdasarkan Klaim Pembayaran tertinggi/Tahun

Berdasarkan Klaim Pembayaran Tertinggi/Bulan

Berdasarkan Klaim Pembayaran Tertinggi/Hari

Pertahun/Total Penduduk Miskin

Perbulan/Total Penduduk Miskin

Perhari/Total Penduduk Miskin

12

35

67

Tabel : Pembayaran dan tanggung an pembiayaan Kesehatan Gratis berdasarkan kategori penduduk miskin

mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan gratis khusus bagi

warga/penduduk miskin, jaminan asuransi kesehatan bagi penduduk miskin

Semakin besar dibandingkan

gratis berlaku untuk seluruh penduduk KSB). Berikut data perbandingannya,

pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh penduduk

dengan hanya diperuntukkan bagi penduduk miskin :

Tabel

untuk penduduk miskin dengan penduduk keseluruhan (umum)

Sumbe

Berdasarkan data diatas







Tabel 34 : Perbandingan


Sumber : data

12

34

5


Sumber : data primer

Berdasarkan data diatas







: Perbandingan


Sumber : data primer

Berdasakan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan Tahun/Penduduk Miskin

Berdasarkan Bulan/Penduduk Miskin

Berdasarkan Hari/Penduduk Miskin

12

34

5

Pembayaran dan tanggungan biaya pelayanan Kesehatan

Gratis berdasarkan perhitungan jumlah penduduk miskin

0%

20%

40%

60%

80%

100%

perpenduduk

Perbandingan Peruntukkan Biaya Pelayanan Gratis

Penduduk Umum Vs Penduduk Miskin (Rp)


primer diolah (2009)

Berdasarkan data diatas, maka apabila Pemerintah Daerah hanya



Semakin besar dibandingkan dengan sekarang ini (pelayanan kesehatan




: Perbandingan peruntukkan biaya pelayanan kesehatan gratis


primer diolah (2009)

Berdasarkan kasus/tahun







(Interval Tertinggi

Perhari

perpenduduk

15

39



Penduduk (umum)


, maka apabila Pemerintah Daerah hanya



dengan sekarang ini (pelayanan kesehatan




peruntukkan biaya pelayanan kesehatan gratis


Berdasarkan kasus/tahun







(Interval Tertinggi-Terendah) (Rp)

Biaya Perbulan

perpenduduk

429

1,164



Penduduk (umum) Penduduk Miskin











13,973

1,164

39



Terendah) (Rp)

Biaya Perbulan

perpenduduk

Pertahun

Perpenduduk

5,256

13,973



Penduduk Miskin










526,980,000

509,980,645



Pertahun

Perpenduduk

5,256

13,973



Penduduk Miskin










526,980,000

509,980,645









C. Pembiayaan kesehatan berbasiskan Rumah Tangga dan Rumah

Rangga Miskin KSB

Bagaimanakah jika pembayaran kesehatan gratis didasarkan atas Rumah

Tangga atau rumah tangga miskin di KSB?

Pembiayaan kesehatan berbasiskan rumah tangga yang dimaksud

dalam studi ini adalah penyediaan asuransi kesehatan atau pembiayaan

pelayanan kesehatan secara gratis yang didasarkan atau berbasiskan pada

jumlah Rumah. Studi ini membagi klasifikasi Rumah Tangga dalam dua jenis;

yakni Rumah Tangga secara umum dan Rumah Tangga Miskin.

Berdasarkan data Bappeda KSB (2008) Jumlah Rumah Tangga di KSB

berjumlah 26,424. Sedangkan Rumah Tangga Miskin berjumlah sebanyak

9,736 Rumah Tangga (Depkes, 2009). Pada bagian ini tidak dibahas interval

tertinggi dan terendah dari klaim pembayaran, perhitungan langsung

didasarkan atas nilai kooefisien rata-rata pembayaran kesehatan gratis.

Berdasarkan perhitungan jumlah Rumah Tangga dan jumlah rata-rata

dari total pembiayaan pelayanan kesehatan gratis, ditemukan bahwa jika

perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan gratis berdasarkan pada

jumla Rumah Tangga di KSB, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 35 : pembiayaan pelayanan kesehatan gratis dengan

menggunakan pendekatan Rumah Tangga

Sumber : Data primer diolah (2009)

19,300.00

1,608

54

- 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00

Pertahun KK

Perbulan KK

Perhari KK

12

3

Biaya pelayanan kesehatan gratis jika

berdasarkan pada jumlah Rumah Tangga (Rp)


Jika kebjakan pelayanan kesehatan gratis difokuskan atau

dikhususkan pada sasaran Rumah Tangga miskin, maka

pembiayaan/asuransi pelayanan kesehatan bagi Rumah Tangga miskin

adalah sebagai berikut :

Tabel 36 : Biaya Kesehatan per Rumah Tangga Miskin

Sumber : Data primer diolah (2009)

Dari gambaran tersebut diatas, kita dapat menarik perbandingan klaim

dana pembayaran pelayanan kesehatan yang ada sekarang jika

menggunakan pola dan kelompok sasaran yang berbeda, maka adalah

sebagai berikut :

Perbandingan alokasi pembiayaan dalam satu tahun

No RINCIAN KK UMUM KK MISKIN PENDUDUK

UMUM

PENDUDUK

MISKIN

1 Klaim Pembayaran Rata dalam Satu

526,980,000

526,980,000

526,980,000

526,980,000

54,110

4,509

145

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Pertahun/KK Miskin

Perbulan/KK Miskin

Perhari KK Miskin

12

3

Biaya Kesehatan Per Rumah Tangga Miskin (Rp)


Tahun

2 Pertahun

19,300

54,110 5,256 13,973

3 Perbulan

1,608

4,509 429 1,164

4 Perhari

54

145 15 39 Sumber : Data primer diolah (2009)

Atas perhitungan dan formulasi pola pembiayaan kesehatan gratis

dari hasil studi diatas tercermin ;

pertama, pembiayaan kesehatan gratis yang selama ini diperuntukkan

untuk seluruh penduduk KSB pada hakekatnya tidak mencerminkan sisi

keadilan bagi warga miskin, karena lebih dari setengah (50%) lebih alokasi

pembiayaan/pembayaran kesehatan yang seyogyanya bila diperuntukkan

bagi penduduk miskin akan lebih besar terambil oleh penduduk lainnya.

Kedua,biaya tertanggung/asuransi real yang dibayarkan oleh Pemda

KSB terhadap pasien bila dihitung berdasarkan jumlah kasus dan jenis

pelayanan yang ada sekarang tidaklah mempengaruhi kemampuan

pembiayaan keuangan daerah, sebab dari total klaim pembayaran

sesungguhnya pertahun tidak melebihi Rp. 1 milyar/tahun untuk 7 jenis

pelayanan kesehatan gratis.

Ketiga, perlu ada formulasi baru perhitungan pembiayaan kesehatan

gratis, mengingat ;

1) bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin yang telah

tertanggung (terasuransikan) melalui Jamkesmas Nasional dan

Jamkesmas NTB total mencapai 36,777 penduduk/jiwa atau

9,739/KK (Rumah Tangga miskin), artinya hampir 40% dari

total penduduk KSB telah memiliki Jamkesmas. Angka tersebut

belum termasuk penduduk yang memiliki ASKES, jika jumlah

PNS di KSB sebanyak 2500 masing-masing tertanggung 3

orang, maka jumlah tertanggung 7000 jiwa/penduduk, belum

lagi penduduk KSB yang bekerja di PT.NNT, jika penduduk

KSB yang bekerja di PT.NNT sebanyak 3000 (angka estimasi)

tertanggung sebanyak 3 orang, maka sebanyak 9000


jiwa/penduduk KSB yang telah memiliki asuransi. Ditambah

dengan asuransi lainnya 1000 jiwa (estimasi), maka hampir

45,000 penduduk KSB telah memiiki asuransi kesehatan atau

sekitar 50%.

2) Perlu dilakukan perhitungan jumlah penduduk yang belum

memiliki jaminan asuransi sehingga tidak menimbulkan ada

warga yang “gembira” menerima dan menikmati pelayanan

kesehatan gratis ada warga yang “menangis”.

3) Pembiayaan kesehatan gratis sebaiknya diperlakukan khusu

hanya pada penduduk miskin agar warga miskin selain

memperoleh akses pelayanan kesehatan, mereka juga dapat

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjamin

keberlangsungannya.

4) Klaim pembayaran yang diajukan oleh Puskesmas dan Dikes

perlu untuk terus dilakukan pemantauan/pengawasan yang

ketat agar tidak terjadi klaim pembayaran ganda atas satu

pasien. Atas dasar itulah, maka untuk menghindari adanya

tumpang tindih klaim atas pembayaran pelayanan kesehatan

perlu ada database informasi kepesertaan jaminan asuransi.

(Bank Data dan Info Kesehatan)



Tabel 37: Analis Perhitungan Biaya pembayaran Kesehatan Gratis

Berdasarkan Penduduk/ KlaimTerendah (Maret 2009)

ANALISIS BIAYA PEMBAYARAN KESEHATAN GRATIS PER PENDUDUK BULAN MARET 2009 (TERENDAH)

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK


PENDUDUK

KSB

COST JML BIAYA

JML RATA-

RATA

BIAYA KASUS

(Rp) BIAYA JIWA

JUMLAH

HARI

BIAYA

JIWA

BIAYA

JIWA

KASUS

(BULAN)

KASUS

BULAN

KASUS

PER HARI PERHARI PERHARI (1 TAHUN)

PER

BULAN

PER

TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895

99,056 5.25 360 157 1,889

2 RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605

99,056 0.88 360 27 318


99,056 1.99 360 60 718


99,056 0.51 360 15 185


99,056 0.40 360 12 145


99,056 1.00 360 30 360


99,056 0.55 360 17 198

TOTAL 9,651 32,526,500 311 1,049,242 99,056 10.59 360 318 3,813 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 37: Analis Perhitungan Biaya pembayaran Kesehatan Gratis

Berdasarkan Penduduk/ KlaimTerendah (Maret 2009)

ANALISIS BIAYA PEMBAYARAN KESEHATAN GRATIS PER PENDUDUK BULAN MARET 2009 (TERENDAH)

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK


PENDUDUK

KSB

COST JML BIAYA

JML RATA-

RATA

BIAYA KASUS

(Rp) BIAYA JIWA

JUMLAH

HARI

BIAYA

JIWA

BIAYA

JIWA

KASUS

(BULAN)

KASUS

BULAN

KASUS

PER HARI PERHARI PERHARI (1 TAHUN)

PER

BULAN

PER

TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895

99,056 5.25 360 157 1,889

2 RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605

99,056 0.88 360 27 318


99,056 1.99 360 60 718


99,056 0.51 360 15 185


99,056 0.40 360 12 145


99,056 1.00 360 30 360


99,056 0.55 360 17 198

TOTAL 9,651 32,526,500 311 1,049,242 99,056 10.59 360 318 3,813 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 38 : Analisa Biaya Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Berdasarkan Penduduk / Klaim tertinggi (Mei 2009)

ANALISIS BIAYA PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PERPENDUDUK BULAN MEI 2009 /TERTINGGI

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS

KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK

UNIT BULAN MEI 2009 PENDUDUK


RATA BIAYA

KASUS (Rp) KSB BIAYA PENDUDUK

JUMLAH HARI

BIAYA PENDUDUK

BIAYA PENDUDUK

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN

KASUS PER HARI PERHARI PERHARI PERBULAN PER TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 10,314 23,206,500 333 748,597

99,056 7.56 360 227 2,721

2 RAWAT INAP 4,250 884 3,757,000 29 121,194

99,056 1.22 360 37 440


99,056 3.70 360 111 1,334


99,056 2.71 360 81 976

5 PELAYANAN

LABORATORIUM 2,000 874 1,748,000 28 56,387

99,056 0.57 360 17 205

6 PELAYANAN TINDAKAN

GD 4,000 1,236 4,944,000 40 159,484

99,056 1.61 360 48 580

7 PELAYANAN TINDAKAN

GIGI 4,000 487 1,948,000 16 62,839

99,056 0.63 360 19 228

TOTAL 13,897 55,303,500 448 1,783,984

99,056 18 360 540 6,484 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 39 : Analis Perhitungan Biaya Pembayaran Pelayanan Kesehatan Gratis Berdasarkan Asumsi Jumlah Penduduk Miskin /Terendah (Maret 2009)

ANALISIS BIAYA KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PENDUDUK MISKIN BULAN MARET 2009 (BIAYA PEMBAYARAN TERENDAH)

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK MISKIN

UNIT BULAN MARET 2009 PENDUDUK

MISKIN


RATA BIAYA KASUS

(Rp) KSB BIAYA ORANG

JUMLAH HARI

BIAYA ORANG

BIAYA ORANG

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN

KASUS PER HARI PERHARI

(Jamkesmas Nas + NTB) PERHARI PERBULAN 1 TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895 36,777 14.14 360 424 5,089

2 RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605 36,777 2.38 360 71 858

3 PERSALINAN NORMAL 175,000 35 6,125,000 1 197,581 36,777 5.37 360 161 1,934

4 PERSALINAN PHATOLOGIS 225,000 7 1,575,000 0 50,806 36,777 1.38 360 41 497

5 PELAYANAN LABORATORIUM 2,000 617 1,234,000 20 39,806 36,777 1.08 360 32 390

6 PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 767 3,068,000 25 98,968 36,777 2.69 360 81 969

7 PELAYANAN TINDAKAN GIGI 4,000 423 1,692,000 14 54,581 36,777 1.48 360 45 534

TOTAL 9,651 32,526,500 311 1,049,242 36,777 29 360 856 10,271 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 40 : Perhitungan Pembiayaan/Pembayaran Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin /Tertinggi

ANALISIS BIAYA KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PENDUDUK MISKIN BULAN MEI 2009 (BIAYA PEMBAYARAN TERTINGGI)

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN PENDUDUK MISKIN

UNIT BULAN MEI 2009

PENDUDUK

MISKIN

COST JML BIAYA

JML RATA-

RATA

BIAYA KASUS

(Rp) KSB BIAYA ORANG JUMLAH HARI BIAYA ORANG BIAYA ORANG

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN

KASUS PER

HARI PERHARI PERHARI BULAN 1 TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 10,314 23,206,500 333 748,597 36,337 20.60 360 618 7,417

2 RAWAT INAP 4,250 884 3,757,000 29 121,194 36,337 3.34 360 100 1,201

3 PERSALINAN NORMAL 175,000 65 11,375,000 2 366,935 36,337 10.10 360 303 3,635

4 PERSALINAN PHATOLOGIS 225,000 37 8,325,000 1 268,548 36,337 7.39 360 222 2,661

5 PELAYANAN LABORATORIUM 2,000 874 1,748,000 28 56,387 36,337 1.55 360 47 559

6 PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 1,236 4,944,000 40 159,484 36,337 4.39 360 132 1,580

7 PELAYANAN TINDAKAN GIGI 4,000 487 1,948,000 16 62,839 36,337 1.73 360 52 623

TOTAL 13,897 55,303,500 448 1,783,984 36,337 49 360 1,473 17,674 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 41 : Analisa Perhitungan Biaya Pembayaran Kesehatan Gratis Berbabiskan Rumah Tangga/Biaya Terendah

KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN RUMAH TANGGA

UNIT BULAN MARET 2009 KK KSB

COST JML BIAYA JML RATA-RATA

BIAYA KASUS

(Rp) BIAYA KK JUMLAH HARI BIAYA KK BIAYA KK

KASUS (BULAN) KASUS BULAN KASUS PER HARI PERHARI PERHARI PERBULAN PER TAHUN

RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895

26,424 19.68 360 590 7,083

RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605

26,424 3.32 360 99 1,194

PERSALINAN NORMAL 175,000 35 6,125,000 1 197,581

26,424 7.48 360 224 2,692

PERSALINAN PHATOLOGIS 225,000 7 1,575,000 0 50,806

26,424 1.92 360 58 692 PELAYANAN

LABORATORIUM 2,000 617 1,234,000 20 39,806

26,424 1.51 360 45 542

PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 767 3,068,000 25 98,968

26,424 3.75 360 112 1,348

PELAYANAN TINDAKAN GIGI 4,000 423 1,692,000 14 54,581

26,424 2.07 360 62 744



Tabel 42 : Perhitungan Biaya Kesehatan Gratis Berbabiskan Rumah Tangga/Biaya Tertinggi

ANALISIS BIAYA KESEHATAN BERDASARKAN RUMAH TANGGA BULAN MEI 2009

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN RUMAH TANGGA

UNIT BULAN MEI 2009 JUMLAH

NO KEGIATAN COST JML BIAYA JML RATA-RATA BIAYA KASUS (Rp)

RUMAH TANGGA BIAYA KK JUMLAH HARI BIAYA KK BIAYA KK

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN KASUS PER HARI PERHARI PERHARI PERBULAN 1 TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 10,314 23,206,500 333 748,597

26,424 28.33 360 850 10,199

2 RAWAT INAP 4,250 884 3,757,000 29 121,194

26,424 4.59 360 138 1,651


26,424 13.89 360 417 4,999


26,424 10.16 360 305 3,659


26,424 2.13 360 64 768

6 PELAYANAN TINDAKAN GD 4,000 1,236 4,944,000 40 159,484

26,424 6.04 360 181 2,173


26,424 2.38 360 71 856

TOTAL 13,897 55,303,500 448 1,783,984

26,424 68 360 2,025 24,305 Sumber : Data primer diolah, 2009


Tabel 43 : Perhitungan Biaya Kesehatan Gratis Berbabiskan Rumah Tangga Miskin/Biaya Terendah

ANALISIS BIAYA KESEHATAN BERDASARKAN RUMAH TANGGA MISKIN BULAN MARET 2009

NO KEGIATAN

ANALISIS BIAYA BERDASARKAN ATAS KASUS KESEHATAN JUMLAH ANALISIS BIAYA BERDASARKAN RUMAH TANGGA MISKIN

UNIT BULAN MARET 2009 RUMAH TANGGA

COST JML BIAYA

JML RATA-

RATA BIAYA KASUS (Rp) MISKIN BIAYA KK MISKIN JUMLAH HARI

BIAYA KK

MISKIN

BIAYA KK

MISKIN

KASUS

(BULAN) KASUS BULAN

KASUS PER

HARI PERHARI PERHARI PERBULAN 1 TAHUN

1 RAWAT JALAN 2,250 7,163 16,116,750 231 519,895

9,739 53.38 360 1,601 19,218

2 RAWAT INAP 4,250 639 2,715,750 21 87,605

9,739 9.00 360 270 3,238


9,739 20.29 360 609 7,304


9,739 5.22 360 157 1,878


9,739 4.09 360 123 1,471


9,739 10.16 360 305 3,658


9,739 5.60 360 168 2,018



BAB V

HARAPAN DAN PERUBAHAN

KEDEPAN

Pada bagian akhir penelitian ini, Tim peneliti melakukan analisis

terhadap kebijakan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, khususnya

terkait dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2006, dengan pendekatan Metode

Pemecahan Masalah (Problem solving) dengan instrument analisis ROCCIPI

(rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology) . Pada

bagian ini akan dijelaskan secara rinci, masalah-masalah yang muncul

berdasarkan kategorisasi ROCCIPI.

Tahapan proses analisis dilakukan pertama, memahami gejala sosial

yang muncul dan menginventaris masalah-masalah yang muncul berdasarkan

hasil studi dilapangan, kemudian dilakukan analisis atas masalah tersebut

(memetakan masalah). Dalam proses pemetaan masalah tersebut akan

dipetakan pula actor-aktor dan perilaku/tindakan dari Impelemnting Agency (IA)

atau pelaksana/pemegang kebijakan/pemilik otoritas dan Role Occupation

(RO) atau pihak yang diatur dari regulasi yang dibuat oleh IA.

Analisis pada bagian pertama ini, melihat perilaku/tindakan/kebijakan

apa yang salah/keliru/lemah baik dari sisi IA maupun dari sisi RO. Setelah itu

tahapan analisis dilanjutkan dengan menganalisis sebab-sebab masalah dan

dampaknya, serta para pihak yang dirugikan dan diuntungkan atas masalah

tersebut. Selanjutnya, analisis , dilanjutkan dengan melakukan pemetaan

harapan/dampak, tindakan kebijakan yang dibutuhkan, serta criteria dan

prosedurnya. Terakhir adalah menggali dampak perubahan utama yang

diharapkan, kondisi-kondisi yang dibutuhkan serta factor-faktor pendukung

dan factor-faktor penghambat yang dapat muncul dalam pencapaian dampak

yang diharapkan dimasa mendatang.

Hasil analisis pada bagian ini terlampir dan menjadi satu kesatuan yang

tidak bisa dipisahkan dari rangakaian seluruh proses hasil penelitian.


No Daftar Inventarisasi Masalah Faktor Pendorong /Penyumbang terjadinya Masalah

Impelementing Agency Role Accupation 1 Ketiadaan Kartu Pengobatan Gratis Tidak menerbitkan kembali Kartu

Pengobatan gratis Masyarakat lebih senang menggunakan KTP sebagai persyaratan

2 Masyarakat yang telah memiliki jaminan asuransi kesehatan (ASKES, JAMSOSTEK, dan jaminan asuransi lainnya) tidak menggunakan Kartu tersebut untuk berobat, tetapi menggunakan KTP dan kartu identitas lainnya untuk memperoleh pelayanan/pengobatan gratis di KSB

Tidak adanya system data dan informasi mengenai penduduk yang memiliki jaminan asuransi

Penduduk yang telah memiliki Kartu Jaminan Asuransi tidak memberikan informasi kepada para petugas kesehatan

3 Ketidakjelasan sasaran program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis (khusus penduduk KSB atau berlaku umum ) pada semua orang yang ada di KSB, termasuk penduduk luar KSB

Petugas Puskemas melayani penduduk yang tidak memiliki Kartu Identitas, termasuk Penduduk KSB

Penduduk luar KSB pun mengklaim sebagai penduduk KSB

4 Ketersediaan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas rendah Keterbatasan Ketersediaan anggaran

daerah untuk menyediakan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas

Perusahaan di KSB dan warga yang mampu secara ekonomi tidak memiliki kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat

5 Fasilitas di Puskesmas belum memadai atau dimanfaatkan secara optimal utk pengobatan/penanganan pasien

Keterbatasan ketersediaan alat-alat kesehatan dan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengoperasikan alat-alat kesehatan yang baru

6 Petugas Kesehatan sering lamban dalam menangani pasien Gawat Darurat/Emergency

Keterbatasan SDM, motivasi kerja rendah dan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai

7 Tarif/Biaya ambulance masih sangat mahal bagi warga miskin

Keterbatasan penyediaan anggaran daerah untuk operasional ambulance Puskesmas

Rendahnya dukungan dari pihak swasta (Perusahaan-perusahaan) dan masyarakat untuk membantu warga miskin dalam membiayai operasional ambulance

8 Kendaraan operasional ambulance sering tidak berada di tempat saat akan digunakan pasien emergency

Keterbatasan penyediaan jumlah kendaraan ambulance untuk operasional

Idem

9 Dokter di Puskemas seringkali tidak berada ditempat pada saat pasien rawat inap membutuhkan pertolongan

Keterbatasan Dokter, Dokter yang ada sekarang di Puskemas melakukan pula


praktek umum dan kurang disipilin 10 Masih tingginya jumlah pasien yang di rujuk dari

Puskesmas ke RSUD Sumbawa/Mataram Keterbatasan ketersediaan Dokter Spesialis, alat-alat kesehatan dan fasilitas lainnya

Idem

11 Petugas Kesehatan, khususnya Perawat kurang memiliki kemampun/keahlian dalam mendiagnosa dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien

Rekruitmen tenaga kesehatan, rendahnya peningkatan kapasitas untuk para tenaga kesehatan, dan pengawasan

12 Pemeriksaan jadwal pasien dilakukan petugas kesehatan di Puskemas tidak jelas (datang kalo dipanggil)

Dispilin dan motivasi kerja serta Sistem Manajemen Pengawasan Puskesmas

13 Mutu pelayanan kesehatan masih kurang memuaskan masyarakat

Keterbatasan ketersediaan SDM, prasarana dan sebagainya

14 Lemahnya Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Daerah

Keterbatasan SDM dan sarana prasarana informasi, rendahnya komitmen untuk transparansi dan akuntabiltas

15 Perilaku untuk hidup sehat masyarakat rendah Sosialiasi dan promosi kesehatan masih rendah

Ada pengobatan gratis, aspek preventif terhadap kesehatan kurang dilakukan warga

16 Manajemen pengelolaan anggaran kurang transparans Sistem pengelolaan anggaran masih menggunakan pola konvensional (belum mengarah pada prinisip-prinisp good governance)

Tidak adanya dorongan dan pengawasan aktif dari masyarakat terhadap pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan klaim pembayaran

17 Manajemen perencanaan program kurang partisipatif Pola perencanaan penyusunan program dan anggaran menggunakan pila top down (tidak melibatkan langsung Puskesmas) dan penerima manfaat program

Rendahnya dorongan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan program karena ruang untuk berpartisipasi yang sangat terbatas (hanya musrenbang)

18 Manajemen pengawasan belum berjalan efektif Beban ganda pekerjaan, dan keterbatasan waktu Tim Monev untuk melakukan pengawasan secara intens

Tidak ada media/kebijakan bagi warga untuk ikut melakukan pengawasan, kemampuan warga untuk melakukan pengawasan rendah

19 Manajemen evaluasi belum partisipatif Tim evaluasi program pelayanan/pengobatan gratis terbatas pada unsure pemda

Idem


20 Manajemen pengaduan (complain) belum berjalan efektif Peran dan fungsi Team ganda, tidak tersedia waktu yang cukup untuk menangani pengaduan warga

Warga tidak cukup memiliki ruang dan kapasitas untuk melakukan complain terhadap pelayanan

21 Akses warga miskin untuk memperoleh bantuan dana sosial masih sangat terbatas


Analisis masalah berdasarkan instrument analisis ROCCIPI :

Masalah : Ketiadaan Kartu Pengobatan Gratis Aktor

Yang dirugikan (IA/RO)

Aktor Yang diuntungkan

(IA/RO)

Kategori Analysis SEBAB-SEBAB DAMPAK

Rule (Peraturan)

1. Persyaratan yang telah diatur dalam Perbup No 9 Tahun 2006 multitafsir dan inkonsisten.

2. adanya kelonggaran untuk mengambil kebijakan lain diluar Perbup. 3. IA (impelemting Agency) membolehkan digunakan kartu lain selain

Kartu Tanda Pengobatan Gratis

Penggunaan Kartu Identitas untuk memperoleh

pelayanan/pengobatan gratis menjadi

sangat beragam dan semua orang bisa

memperoleh pelayanan/pengobat

an gratis

IA/Pemda KSB potensi yang dapat merugikan adalah pada pembiayaan kesehatan daerah (APBD) yang akan meningkat. Pada sisi RO/Masyarakat potensi yang dapat merugikan masyarakat, khususnya warga miskin karena seyogyanya anggaran untuk kesehatan yang dapat dinikmati warga miskin lebih besar, sehingga memperoleh pelayanan yang lebih berkualitas, ternyata tidak terjadi. Karena anggaran

Kelompok Masyarakat yang telah memiliki Jaminan Asuransi kesehatan (ASKES, PT. JAMSOSTEK, dan Jaminan Asuransi lainnya)

Opportunity (Kesempatan)

1. Adanya kewenangan/otoritas IA untuk mengeluarkan keputusan lain diluar ketentuan Perbup

2. Tidak adanya database dan informasi peserta jaminanan asuransi lainnya yang dimiliki pemda/IA

Capacity (Kapasitas)

1. Ketiadaan/Keterbatasan anggaran daerah

Communication (Komunikasi)

1. Kurangnya sosialiasi Perbup 2. Masyarakat belum memahami perbup 3. Kurangnya koordinasi antar Dikes dengan instansi lainnya

(khususnya terkait dengan penyediaan anggaran) untuk pembuatan KTPG

Interest (Kepentingan)

Ekonomis, tanpa ada KTPG lebih mudah untuk “memperbanyak” jumlah pasien dan laporan kunjungan lebih mudah untuk dimanipulasi (berdampak pada klaim pembayaran)

Process Ketidakjelasan procedure dalam pembuatan KTPG dan ada procedure


Proses/prosedure lain selain KTPG (KTP, SGSP, KK dll) digunakan pula oleh kelompok masyarakat yang kaya/mapan

Ideology Ideologi Keberpihakan terhadap kelompok miskin masih rendah


Masalah : Penduduk KSB yang telah memiliki jaminan asuransi kesehatan (ASKES, JAMSOSTEK, dan jaminan asuransi lainnya) tidak menggunakan Kartu tersebut untuk berobat, tetapi menggunakan KTP dan

kartu identitas lainnya untuk memperoleh pelayanan/pengobatan gratis di KSB

Aktor Yang dirugikan

(IA/RO)


(IA/RO) Kategori Analysis SEBAB-SEBAB DAMPAK

Rule (Peraturan)

1. Tidak adanya sanksi/hukuman pada warga yang melakukan praktek curang

2. Perbup membolehan warga untuk menggunakan KTP, KK, dll

Biaya Subsidi untuk pelayanan kesehatan gratis jadi meningkat

Pemda dan Penduduk

Miskin

Penduduk yang telah memiliki jaminan asuransi


1. Lemahnya verifikasi atas peserta jaminanan asuransi kesehatan dari Puskesmas maupun Dikes atau institusi yang bertanggung jawab atas itu

2. Tidak optimalnya SIM Kesehatan 3. Pengawasan dari atas kurang


1. Masyarakat pemilik jaminan asuransi memiliki kemampuan untuk memanipulasi petugas

2. Pemda kurang memiliki ketegasan terhadap warga yang nakal dan tidak memiliki otoritas/kekuatan untuk mendesak kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jaminan asuransi, termasuk data peserta jaminan asransi dari perusahaan yang ada, seperti PT.NNT, Manulife, PT. Jamsostek dsb

3. Ketersediaan system elektronik yang memadai untuk memanipulasi


1. Tidak tersedianya system informasi database peserta jaminan asuransi

2. kurangnya sosialiasi kepada para pemilik dan peserta jaminan asuransi bahwa kesehatan gratis sesungguhnya adalah untuk warga miskin, dan bukan untuk para peserta yang telah memiliki jaminan asuransi.

3. koordinasi pemda dengan perusahaan asuransi masih lemah



1. Memperoleh keuntungan dari adanya pelayanan kesehatan gratis 2. Ingin disubsidi dari Pemda

Process Proses/prosedure

1. Prosedure yang mudah dan tidak ketat dari Pemda 2. Tidak ada verifikasi 3. Petugas Puskesmas lalai

Ideology Ideologi

1. Kepentingan ekonomis untuk mencari keuntungan dari adanya program pelayanan/pengobatan gratis


Rendahnya Ketersediaan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas bagi pasien penerima pelayanan pengobatan gratis

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

1. Pengadaan obat-obatan mengacu pada 10 penyakit terbanyak (Penetapan Standar Mutu dan Kualitas Obat-obatan )

Penerima (pasien) layanan pengobatan

gratis kurang memperoleh

peningkatan mutu dan kualitas terhadap

pemberian layanan kesehatan/pengobatan

gratis

Pemda dan Penduduk

Miskin

Pengusaha penyedia

obat-obatan gratis


1. Rendahnya pengawasan terhadap Penyedia layanan/(pihak ketiga) pemasok obat-obatan

2. Lemahnya pengawasan masyarakat


1. Keterbatasan anggaran untuk menyediakan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas

2. Keterbatasan SDM untuk menguji penyediaan obat-obatan dari pemasok


1. kurangnya sosialiasi petugas kesehatan kepada para pasien tentang obat dan kemanfaatannya.

2. koordinasi pemda dengan perusahaan pemasok obat-obatan,


Memperoleh keuntungan dari adanya pengadaan obat-obatan


Prosedure yang mudah, lemahnya uji kelayakan obat-obatan

Ideology Ideologi

Kepentingan ekonomis untuk mencari keuntungan dari pengadaan obat-obatan


Lemahnya mutu dan kualitas layanan pengobatan gratis yang diberikan oleh para petugas Puskesmas dan jaringannya

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

1. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang standar mutu dan kualitas layanan pengobatan gratis

2. Tidak adanya SOP dan SPM standar pelayanan minimal yang bermutu dan berkualitas

3. Tidak adanya aturan tentang mekanisme reward dan punishment bagi petugas kesehatan.

4. Belum adanya kebijakan untuk menetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan

Penerima (pasien) layanan pengobatan

gratis kurang memperoleh

peningkatan mutu dan kualitas terhadap

pemberian layanan kesehatan/pengobatan

gratis

Pemda dan Penduduk

Miskin

Pengusaha penyedia

obat-obatan gratis


1. Lemahnya system pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan/pengobatan gratis

2. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas public terhadap layanan kesehatan.

3. Lemahnya pengawasan masyarakat atas kinerja petugas kesehatan


1. Keterbatasan anggaran untuk menyediakan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas

2. Keterbatasan SDM untuk menguji penyediaan obat-obatan dari pemasok


1. kurangnya sosialiasi petugas kesehatan kepada para pasien tentang obat dan kemanfaatannya.

2. koordinasi pemda dengan perusahaan pemasok obat-obatan,



Memperoleh keuntungan dari adanya pengadaan obat-obatan


Prosedure yang mudah, lemahnya uji kelayakan obat-obatan

Ideology Ideologi

Kepentingan ekonomis untuk mencari keuntungan dari pengadaan obat-obatan


Lemahnya Aspek Manajemen (Pengawasan, Pelaporan, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Warga) yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan kesehatan

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

1. Tidak adanya Juklak-Juknis pengaduan warga atas pelayanan kesehatan

2. Tidakadanya Juklak-Juknis Pengawasan khusus bidang pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

3. Tidak adanya Juklak-Juknis (SOP) lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi, klaim pembayaran dan mekanisme pertanggungjawaban

4. Tidak adanya juklak-juknis tatacara mengenai kepesertaan dan layanan kepesertaan bagi pelayanan/pengobatan gratis bagi Puskesmas

5. Tidak adanya juklak-juknis mengenai kelembagaan forum ditingkat desa/kecamatan untuk menangani pelayanan kesehatan

6. Belum adanya juklak-juknis mengenai dana bantuan sosial untuk keluarga rawan

7. Belum adanya Standar Good local governance dalam bidang kesehatan

Pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis belum memuaskan

seluruhnya warga

Warga pengguna layanan

kesehatan gratis

Kelompok-kelompok tertentu


1. Adanya otoritas. Kewenangan penuh di Dikes dan TIM untuk mengeloa manajemen bidang kesehatan

2. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas public dalam menajemen pelayanan/pengobatan gratis

3. Lemahnya pengawasan masyarakat atas kinerja petugas kesehatan



1. Keterbatasan waktu, ketersediaan SDM dan system pelayanan publik

2. Keterbatasan dalam penyusunan SOP 3. Ketiadaan ruang partisipasi public 4. Ketiadaan peningkatan kapasitas bagi Forum di tingat Desa dan

kecamatan 5. Keterbatasan kapasitas public untuk melakukan pengawasan

dan intervensi


1. Sistem informasi dan koordinasi antar jenjang mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten belum optimal

2. Belum berfungsinya SIM kesehatan secara optimal


Monopoli manajemen pelayanan kesehatan untuk mempertahankan “kekuasaan” pengelolaan kesehatan daerah


Ketidakjelasan procedure (SOP), khususnya pada level manajemen pengendalian mulai dari level desa, kecamatan, dan kabupaten

Ideology Ideologi

Kekuasaan untuk mempertahankan jabatan/pangkat atau posisi dalam birokrasi


Tarif biaya ambulance tinggi dan kendaraan operasional ambulance sering tidak berada dilokasi pada saat emergency

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

1. Tidak adanya aturan formal/SK mengenai standar harga/biaya penggunaan ambulance

2. Tidak adanya sanksi/aturan hukum yang jelas terhadap penggunaan kendaraan diluar prosedure

Pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis belum memuaskan

seluruhnya warga

Warga pengguna layanan

kesehatan gratis,

khususnya korban yang membutuhka

n pertolongan/p

enanganan cepat (GD)

Kelompok-kelompok tertentu


1. Lemahnya pengawasan dari atas maupun dari masyarakat atas penggunaan mobile operasinal ambulance

3. Tidak adanya informasi jadwal penggunaan kendaraan secara terbuka


1. Adanya otoritas. Kewenangan untuk menggunakan kendaraan bagi Kepala Puskemas maupun staf

2. Kewenangan penetapan harga/biaya oleh Puskesmas 3. Masyarakat tidak berdaya atau memiliki posisi tawar untuk

menentukan harga


1. Ketidakjelasan informasi atas biaya dan penggunaan kendaraan ambulance

2. tidak adanya informasi bagi warga


Menutupi Biaya operasional ambulance


Ketiadaan SOP ambulance


Ideology Ideologi

Kepentingan ekonomis


Masih tingginya angka kunjungan dan rujukan pasien ke RSUD serta keluhan Paseien terhadap pelayanan kesehatan, yang dinilai kurang professional yang dilakukan oleh para petugas

kesehatan terhadap pasien

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

Tidak adanya aturan khusus (juklak/Juknis/SOP) yang mengatur para perawat dalam pelayanan/pengobatan gratiis

Terhambatnya Peningkatan

percepatan kesehatan masyarakat menuju

KSB sehat 2010

Pemda KSB dan warga masyarakat

Kelompok-kelompok tertentu dalam

birokrasi


Ketiadaan mekanisme akuntabilitas public pelayanan kesehatan


Para petugas kesehatan, khususnya perawat kurang memiliki kapasitas dalam melakukan diagnosa, lemahnya disipilin dan motivasi kerja, kurangnya professional, system insetensif yang kurang menjamin bagi petugas kesehatan, pemberdayaan/peningkatan kapasitas petugas kesehatan sangat kurang


Kurangnya penyediaan refrensi dan informasi yang mendukung perbaikan kinerja pa petugas kesehatan


Kepentingan ekonomis berupa peningkatan klaim pembayaran jika jumlah pasien meningkat


Ketidakjelasan mekanisme prosederu

Ideology Ideologi



Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidang Kesehatan belum berjalan Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

Tidak adanya aturan khusus (juklak/Juknis/SOP) mengatur SIM kesehatan

Buruknya data dan informasi mengena Program kesehatan

Pelayanan/Pengobatan Gratis dan berpotensi

melahirkan praktek doubel account dalam

klaim pembayaran

Pemda KSB dan warga masyarakat

Pihak tertentu


-


Keterbatasan SDM untuk mengoperasikan SIM (hardware dan software)


Kurangnya informasi tentang SIM


Manajemen kesehatan tertutup


SIM dimulai dari Dikes, namun Dikes belum menyusun konsep SIM

Ideology Ideologi

-


Rendahnya ketersediaan fasilitas dan pemanfaatan (Kemampuan mengoperasionalisasikan) fasilitas/alat-alat kesehatan yang canggih masih sangat lemah

Aktor Yang

dirugikan (IA/RO)


(IA/RO)


Rule (Peraturan)

Belum optimalnya

ketersediaan dan

kebermanfaatan fasilitas kesehatan

untuk peningkatan

kualitas layanan gratis

Masyarakat pengguna layanan

pengobatan gratis

-



Keterbatasan anggaran daerah dan SDM



Kepentingan ekonomis berupa peningkatan klaim pembayaran jika jumlah pasien meningkat


Ketidakjelasan mekanisme prosederu

Ideology Ideologi



HARAPAN/DAMPAK

YANG DIHARAPKAN DIMASA MENDATANG

Berikut ini rincian harapan/ dampak dimasa mendatang, adalah :

DAMPAK YANG

DIINGINKAN/ DIHARAPKAN

KEDEPAN

AKTOR YANG

DITUJU UNTUK

PERUBAHAN

RINCIAN SOLUSI DAN ALTERNATIVE SOLUSI

TINDAKAN-TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN KRITERIA DAN PROSEDURE TINDAKAN/KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) Penerima pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis adalah penduduk KSB yang memang

benar-benar belum memiliki jaminan

asuransi/tepat sasaran

IA (Implementing

Agency)

1. Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis bagi penduduk KSB dan penetapan Kartu Tanda Pengenal Pengobatan Gratis Syarat untuk memperoleh hak pelayanan/pengobatan gratis.

2. Penyusunan/Perbaikan data kepesertaaan layanan.

3. Reviewe utilisasi program pelayanan gratis dan verifikasi ulang peserta penerima layanan pengobatan gratis.

4. Penerapan sanksi bagi penduduk yang memiliki jaminan asuransi tetapi memakai/memanfaatkan pelayanan kesehatan/pengobatan gratis .

5. Pembuatan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Pelayanan/Pengobatan gratis, khususnya data peserta penerima pelayanan/pengobatan gratis di KSB

6. Menyusun regulasi (Juklak/Juknis) mengenai Tata cara pendataan/pendaftaran peserta pelayanan pengobatan gratis sebagai pedoman dalam melakukan pendataan/pendaftaran

1. Penerbitan KTPG di lakukan oleh Dikes, data berasal dari RT- Desa, Desa membentuk Tim untuk melakukan pendataan, kepada semua penduduknya, termasuk penduduk yang telah memiliki jaminan asuransi, desa melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Kecamatan untuk diverifikasi, Pemerintah Kecamatan kemudian menyampaikan kepada Dikes-Koordinasi dengan Dukcapil.

2. Daftar Penerima Kartu Pengobatan Gratis dicatat dan dimasukkan ke Webstite Pemda (agar file data terjaga dan terpublikasikan).

3. Distribusi kartu dilakukan secara berjenjang, dari Kecamatan ke Desa-desa ke RT koordinasi dengan Puskesmas dan Jaringannya.


peserta.

IA dan RO 1. Melakukan Sosialiasi persyaratan/penerimaan

peserta pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dari IA

2. Melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan asuransi

1. Sosialiasi dilakukan kepada masing-masing desa,Dikes dapat memberikan pemahaman kepada Puskesmas dan Kecamatan tentang program, kemudian Pemerintah Kecamatan dan Puskesmas di masing-masing Kecamatan melakukan sosialiasi ke Desa-desa, dari Desa melakukan sosialiasi ke tingkat RT.

2. Pemda KSB (IA) melakukan koordinasi kepada perusahaan-perusahaan penyedia asuransi menjelaskan maksud dan tujuan pelayanan/pengobatan gratis kepada para penyedia maupun pengguna/peserta asuransi, meminta kepada para pihak tersebut untuk membantu memberikan data dan informasi kepesertaan penduduk KSB dalam asuransi kesehatan.

Meningkatnya ketersediaan obat-

obatan yang bermutu dan

berkualitas bagi pasien penerima

pelayanan pengobatan gratis

(Implementing Agency)

1. Penyediaan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas dengan meningkatkan ketersediaan anggaran, melakukan efiensi anggaran, dan memangkas kepesertaan jaminan asuransi (tidak menangung penduduk yang telah memiliki jaminan asuransi)

2. Menetapkan standar kebijakan obat-obatan yang bermutu dan berkualitas

3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa/khususnya terkait dengan penyediaan obat-obatan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

1. IA perlu memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai daftar dan harga obat-obatan yang bermutu dan berkualitas, termasuk harga serta infomrasi ketersediaan obat-obatan tersebut

2. Membentuk Tim Khusus atau menugaskan orang/Badan tertentu untuk mengawasi penyediaan obat-obatan gratis termasuk dalam hal penyediaan obat-obatan yang dilakukan oleh pihak ketiga

4. Penyusunan standar obat-obatan yang bermutu/berkualitas dilakukan dengan melibatkan para Dokter Puskemas/para ahli terkait dengan obat-obatan

5. Menetapkan sanksi kepada pihak ketiga yang melanggar kesepakatan/MOU dalam pengadaan obat-obatan

Pelayanan Kesehatan/pengoba

1. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan/Pengobatan gratis (bukan SOP

1. Penyusunan SPM pelayanan/pengobatan gratis mengacu pada SPM nasional, dikaitkan dengan


tan Gratis di Puskesmas dan

Jaringannya semakin

bermutu/berkualitas kualitas dan memuaskan

pelanggan/pasien

Terapi kesehatan). 2. Pemberian reward bagi para petugas kesehatan

yang memiliki motivasi dan prestasi kerja yang baik (Dokter, Perawat/Bidan, Kepala Puskesmas)

3. Perbaikan Sistem Pemberian Insentif bagi para petugas kesehatan, khususnya menyangkut insentif Rawat..

4. Penegakkan dan penerapan disipilin kepegawaian yang lebih baik.

5. Peningkatkan kapasitas para petugas kesehatan melalui Diklat, Pembinaan dan Pengawasan, Pendidikan formal dan peningkatan kapasitas lainnya.

6. Perbaikan system manajemen layanan kesehatan pada tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya.

7. Penyusunan dan penetapan juklak-juknis yang mendukung perbaikan kinerja para petugas kesehatan

8. Penerapan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan perbaikan-perbaikan pelayanan yang dibutuhkan, sekaligus mendorong perbaikan pelayanan kesehatan.

9. Peningkatan ketersediaan Dokter, Khususnya Dokter Spesialis di masing-masing Puskemas Induk

10. Perbaikan Sistem Rekruitmen Tenaga Kesehatan

situasi dan kondisi, serta kebutuhan local/daerah. Indikator Pelayanan digali berdasarkan masalah dan harapan-harapan masyarakt. Disusun oleh Tim Khusus yang berkompeten dibidang tersebut antara lain ; ahli kesehatan masyarakat, ahli hukum, ahli ekonomi, dll. Draf SPM harus dikonsultasikan kepada public (penerima/pengguna) layanan kesehatan/pengobatan gratis. SPM tersebut dipublikasikan ke masing-masing Puskesmas agar public (penerima/pengguna) mengetahui standar SPM yang akan diberikan oleh para petugas kesehatan di masing-masing Puskesmas,

2. Pemberian reward dapat dilakukan setiap tahun, bentuk pemberian reward tersebut dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan insentif dan lainnya. Kategori penerima, bukan hanya untuk Bidan Desa, melainkan kepada semua unit pelayanan yang ada pada masing-masing jenjang Pelayanan Kesehatan/Pengobatan gratis.

3. Evaluasi Sistem pemberian insentif perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi secara partisipatif, melibatkan para Petugas Kesehatan dari masing-masing unit pelayanan. Evaluasi tersebut difokuskan pada aspek pembiayaan/klaim pembayaran yang ada saat ini—disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah dan fluktuasi perkembangan harga diuar (eksternal).

4. Penegakkan sanksi/hukuman pada para petugas kesehatan; sanksi tersebut dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, pemotongan tunjangan kinerja atau dalam bentuk lainnya. Sistem pemberian sanksi harus disosialisikan kepada para petugas kesehatan pada semua unit pelayanan.

5. Assesment kebutuhan peningkatan kapasitas para petugas kesehatan perlu dilakukan secara partisipatif ; melibatkan langsung para petugas


kesehatan, menggali masalah dan kebutuhan yang diperlukan para petugas kesehatan untuk peningkatan kapasitas mereka. Penegembangan system SDM ini perlu disusun secara sistematis dan terarah dan didasarkan atas kebutuhan real pelayanan/pengobatan gratis.

6. Perbaikan manajemen pelayanan kesehatan dimulai dari perbaikan dalam proses perencanaan program dan anggaran yang lebih partisipatif dan transparans, melibatkan para petugas puskemas secara langsung dan unsure masyarakat sebagai penerima/pengguna layanan, perbaikan terhadap manajemen pengendalian pelaksanaan program, khususnya terkait dengan mekanisme pengajuan dan pencairan atas jasa pelayanan kesehatan, system evaluasi dan pelaporan, termasuk mekanisme complain bagi pengguna layanan kesehatan/pengobatan gratis.

7. Juklak-Juknis untuk pedoman penyelenggaran pelayanan/pengobatan gratis, khususnya terkait dengan, pengelolaan data dan informasi layanan, standar layanan, procedure dan verifikasi kepesertaan, standar kinerja dan sebagainya perlu segera ditetapkan sebagai kerangka acuan bagi para petugas kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilapangan.

8. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public, khususnya bidang kesehatan/pengobatan gratis perlu segera ditetapkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Instrumen IKM ini bukan hanya sebagai alat untuk mengukur kepuasan masyarakat, melainkan pula sebagai salah satu instrument untuk menilai keberhasilan pencapaian dalam program pelayanan/pengobatan gratis, serta bahan untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan kesehatan


pada tahun selanjutnya. 9. Assement terhadap kebutuhan dokter spesialis

dimasing-masing Puskemas Induk/Kecamatan perlu untuk dilakukan untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan dokter spesialis yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan. Menentukan skla prioritas kebutuhan Dokter Spesialis di masing-masing kecamatan dan kebutuhan anggaran.

10. Perbaikan system rekruitmen dilakukan dengan perbaikan materi seleksi dan tahapan seleksi yang mesti harus dilalaui oleh setiap peserta calon, perlu ada kebijakan khusus daerah untuk menentukan kelulusan peserta. Terpenting lagi, adalah menghindari adanya praktek KKN dalam proses seleksi/rekruitmen tenaga kesehatan. Karena sector ini sangat berbahaya, menyangkut kemanusian. Jika orang yang lulus tidak memiliki kompetensi, akan dapat mengancam nyawa manusia dalam proses selanjutanya melayani pasien.

Meningkatnya ketersediaan

fasilitas alat-alat kesehatan yang semakin memadai dan canggih dan

alat-alat Kesehatan

tersebut mampu dioperasionalkan oleh pata Petugas Puskesmas dan jaringannya

1. Penyedian/Peningkatan alokasi anggaran untuk alat-at kesehatan di masing-masing Puskemas

2. Peningkatan kapasitas para petanga kesehatan untuk penggunaan alat-alat kesehatan

3. Penyusunan Juklak-Juknis procedure (SOP) penggunaan alat-alat kesehatan

4. Penyediaan lab uji alat-alat kesehatan dan peningkatan pemeliaran alat-alat kesehatan

1. Diprioritaskan alat-alat kesehatan yang menjadi kebutuhan mendesak dari masing-masing Puskesmas dan merupakan pelayanan dasar kesehatan

2. Pelatihan khusus untuk para tenaga kesehatan dalam penggunaaan alat-alat kesehatan yang canggih dan yang telah tersedia di beberapa Puskesmas

3. Juklak-Juknis (SOP) standar penggunaan alat-alat kesehatan untuk para petugas kesehatan di masing-masing Puskesmas dengan melibatkan para Dokter/ahli

Biaya ambulance gratis bagi warga

IA (Diks dan

1. Penetapan formulasi kebijakan penggunaan ambulance bagi warga miskin.

1. Penyusunan dasar penetapan dan perhitungan subsidi anggaran penggunaan ambulance untuk


miskin dan peningkatan pelayanan ambulance

terhadap pasien pelayanan/pengob

atan gratis

Puskesmas) 2. Pemberian subsidi/bantuan penggunaan ambulance bagi warga miskin dengan peningkatan alokasi anggaran khusus bagi warga miskin

3. Peningkatan Disipil penggunaan kendaraan ambulance, penetapan larangan penggunaan mobil ambulance untuk operasional/kepentingan diluar pelayanan pasien. Penerapan sanksi bagi para petugas yang menggunakan mobil ambulance untuk kepentingan lain.

4. Penetapan Standar harga penggunaan ambulance bagi kelompok pasien/warga mampu dan warga yang memiliki jaminan asuransi kesehatan lain.

warga miskin. Di Butuhkan data dan informasi yang valid tentang jumlah warga miskin yang ditanggung oleh Pemda dalam program pelayanan/pengobatan gratis.

2. Penyusunan penetapan tariff/biaya ambulance bagi warga yang mampu didasarkan atas antara lain ; jarak pelayanan, kemampuan pembiayaan warga mampu. Perlu ada data warga yang mampu dan pelibatan warga mampu dalam proses penetapan tariff/biaya.

3. Dasar pemberian sanksi kepada petugas, didasarkan oleh karena kendaraan ambulance merypakan kendaraan yang sangat signifikan dan vital dalam penanganan pasien GD/Rujukan ke RSUD lain, karena menyangkut keselamatan nyawa, maka kelalaian/kesalahan (abuse of power) atas penggunaan kendaraan ambulance dapat dikenakan sanksi yang berat.

Berkurangnya rujukan pasien ke RSUD lain dan ada RSUD di KSB yang mampu melayani kesehatan/pengobatan bagi warga

IA (Pemda KSB dan Dikes)

1. Percepatan pembangunan RSUD di KSB 2. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM

Puskesmas, serta sarana dan prasarana kesehatan.

3. Penetapan Standar medis rujukan dan biaya rujukan pasien ke RSUD dan disosialiasikan ke para pengguna layanan kesehatan

4. Peningkatan program promosi/upaya preventif/pencegahan kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan ketersediaan dokter spesialis 6. Peningkatan kemampuan perawat daam

melayani pasien. 7. Subsidi/Bantuan Sosial untuk pasien rujukan

diarahkan/diprioritaskanuntuk kelompok warga miskin.

1. Pembangunan RSUD menjadi prioritas/utama dari pembangunan lainnya, karena merupakan pelayanan dasar dan menyangkut “nyawa”/kemanusian warga.. Tingginya pasien yang dirujuk ke RSUD akan semakin memberatkan masyarakat, seakan pelayanan/pengobatan gratis tidak memilki makna/arti penting bagi warga, tatkala tingkat rujukan dan biaya yang ditanggung warga/pasien di RSUD lebih besar dibandingkan dengan ketersediakan atau pengalokasikan pelayanan/pengobatan gratis.

2. Sosialiasi perlu diberikan kepada warga terkait dengan standar medis rujukan oasien agar masyarakat memahami pasien yang dirujuk ke RSUD. Dan ada penetapan standar medis rujukan


8. Penetapan formulasi kebijakan bantuan sosial/keluarga rawan/ warga miskin dalam pengajuan dan pencairan anggaran bantuan sosial.

9. Penyederhanaan procedure dana bantuan sosial bagi warga miskin/warga rawan

10. Peningkatan koordinasi dengan RSUD, peningkatan pengawasan pelayanan khususnya klaim pembayaran RSUD (Verifikasi klaimpembayaran)

pasien yang dijadikan sebagai pedoman/acuan penangan medis bagi para pasien.

3. Pasien yang tidak mampu menjadi prioritas pemberian bantuan dana sosial dari Pemda. Perlu diatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis mengenai dasar, prosedur/mekanisme, maupun akuntabilitas dari penggunaan dana bantuan sosial.

4. Tim Pengawas, perlu melakukan peningkatan pengawasan, khususnya terkait dengan verifikasi klaim pembayaran dan standar pelayanan yang telah diberikan RSUD terhadap para pasien yang dirujuk ke RSUD bersangkutan.

Meningkatnya kesehatan

masyarakat/khususnya warga miskin

1. Peningkatan program promosi kesehatan/program kesehatan yang bersifat preventif

2. Sosialiasi dan pendidikan kesehatan masyarakat bagi warga

3. Peningkatan akses bagi warga miskin untuk memperoleh obat-obatan yang bermutu dan pelayanan yang lebih berkualitas.

4. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan da memalihara lingkungan yang bersih dan perilaku hidup sehat/berish

1. Program peningkatan kesehatan masyarakat, bukan hanya bersifat kuratif, lebih penting adalah preventif atau pencegahan. Prinsip menjaga lebih baik daripada mengobati sebagai dasar folofis untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya pencegahan, akan berkurang aspek pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan ini akan mengurangi pembiayaan anggaran daerah. Efisiensi anggaran namun tidak mengurangi kesehatan masyarakat.

2. Upaya sosialiasi seperti perlikau hidup sehat, aksi warga untuk menjaga lingkungan yang bersih dan lain sebagainya perlu ditingkatkan.

3. Kesadaran indovidu-individu dari setiap warga akan sangat mendukung upaya pencapain derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, dimasa mendatang perlu ada kerangkan kebijakan khusus yang sistemik dan komprehensif dalam penanganan kesehatan masyarakat ksb.

Meningkatnya 1. Publikasi data dan informasi antara lain ; 1. Evaluasi keberadaan dan Kinerja Tim kesehatan


data dan informasi public tentang kesehatan serta mekanisme

complain yang memadai dalam pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis

kunjungan pasien dan jenis penyakit terbanyak di KSB di masing-masing Puskesmas, data dan informasi klaim pembayaran kesehatan, data kepesertaan/penerima pelayanan kesehatan dan data lainnya yang dibutuhkan warga.

2. Penyusunan dan penetapan Juklak dan Juknis mengenai tata cara pengaduan dan penanganan complain/pengaduan warga (pasien) dalam pelayanan/pengobatan gratis

3. Pembentukan Tim independen Tupoksi lebih jelas dalam penanganan/pengaduan complain masyarakat dan penyediaan ruang dan mekanisme complain yang memadai ; sederhana, cepat, dan pasti.

4. Sosialiasi keberadaan dan tatacara mekanisme complain dalam pelayanan kesehatan/pengobatan gratis.

5. Publikasi data complain warga dan penangannnya

6. Peningkatan/pendidikan hak-hak warga dalam bidang kesehatan dan mekanisme komplain

perlu dilakukan untuk memastikan kendala/tantangan yang dihadapi TIM selama ini dalam penanganan complain warga. Kedudukan Tim yang terdiri dari Sekda dan beberapa peragkat daerah, kurang efektif dan tidak terfokus, karena keterbatasan waktu dan beban kerja yang ada selama ini. Karena itu, perlu ada formulasi kebijakan baru untuk merumuskan format kelembagaan dari TIM, peran dan fungsi serta kedudukan TIM.

2. Tim independen dibentuk untuk mengindari konflik kepentingan (conflik of interest)dalam Tim, karena evaluasi dan pengaduan yang dilaporkan warga/pasien juga menyangkut anggota dan kinerja Tim itu sendiri. Oleh sebab itu perlu ada unsure dari luar, sebagai penyeimbang.

3. Keberadaan forum ditingkat Desa/kecamatan selama ini, tidak diketahui oleh warga. Pada tingkat internal forum itu sendiri, sebagian besar tidak mengetahui atau memahami tupoksi mereka. Karena tidak ada pembinaan maupun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dijadikan sebagai pedoman untuk menangani pengaduan warga/pasien.

4. Peningkatan kesedaran atas hak-hak warga dalam pelayanan kesehatan, termasuk pemahaman atas keberadaan mekanisme complain menjadi sangat penting, agar masyarakat dapat melakukan complain secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Prosedure penanganan dan penetapan kelembagaan perlu untuk segera dilakukan untuk memastikan peran dan fungsi kelembagaan dan mekanisme komlain yang ada sekatang ini.

6. Masyarakat/penerima pasien membutuhkan data dan informasi (keterbukaan) dari para penyelenggara kesehatan agar masyarakat dapat berpartisipasi


dalam proses pelayanan kesehatan, bukan hanya sekedar kerja bakti jum’at bersih semata, melainkan pula masyarakat wajib mengetahuimanajemen kesehatan, khususnya terkait dengan data informasi kesehatan, pembiayaan dan sebagainya. (good governance bidang kesehatan)

Program Pelayanan

Kesehatan gratis tetap ada

(berkelanjutan) dan semakin

berkualitas dimasa mendatang

1. Perubahan Perbup menjadi Perda untuk menjamin kepastian keberlangsungan program pelayanan/pengobatan gratis dan semakin memperkuat kebijakan yang telah ada sekarang.

2. Peningkatan ketersediaan SDM, Sarana dan prasarana yang berkualitas

1. Perubahan Perbup perlu diawali dengan kajian/ penyusunan Naskah Akademik, dilakukan oleh para ahli perancang peraturan. Naskah akademik sebagai landasan sosiologis, filosofis, pentinganya keberadaan perda dan perubahan perbup. Perda dikonsultasikan kepada public. Keberlakuan perda baru diharapkan akan mengurangi/menutupi kelemahan perbup yang ada sekarang dan menjamin kepastian keberlangsungan program pelayanan/pengobatan gratis dimasa mendatang.

2. Pengajuan Perancangan peraturan Daerah sebaiknya diajukan oleh Eksekutif.. .


PRASYARAT-PRASYARAT KONDISI YANG DIBUTUHKAN MENUJU PERUBAHAN

Kondisi-Kondisi yang dibutuhkan/diharapkan untuk menuju dampak yang diharapkan

DAMPAK UTAMA YANG

DIHARAPKAN

MENGALAMI

PERUBAHAN

NECESSARY CONDITION

KONDISI-KONDISI YANG DIPERLUKAN

SUFFICIENT CONDITION

KONDISI-KONDISI YANG MENCUKUPI

KONDISI-KONDISI YANG DIPERLUKAN

MENUJU PERUBAHAN (NECESSARY

CONDITION)

KONDISI PENDORONG YANG

DAPAT MENDUKUNG UPAYA

PERUBAHAN

KONDISI PENGHAMBAT YANG

DAPAT/BERPOTENSI

MENGURANGI/MENGHAMBAT

UPAYA PERUBAHAN

Aspek peraturan :

Adanya Perubahan kebijakan (Perubahan Perbup Nomor 9 tahun

2006) menjadi Peraturan Daerah

1. Adanya komitmen dan politicall will dari Pemda dan DPRD KSB untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dari Perbup menjadi Perda.

2. Adanya dukungan dari masyarakat KSB atas rencana kebijakan perubahan peraturan, serta dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Tidak ada perubahan peraturan/kebijakan tentang UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan kewenangan Daerah dan Kedudukan Peraturan Daerah

1. Adanya kewenangan/otoritas Pemda dan DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah

2. Dukungan warga terhadap pelaksanaan Perbup sebelumnya dan dukungan dari pemerintah Pusat atas kebijakan kesehatan gratis di KSB

3. Arah kebijakan pembangunan kesehatan WHO dan Pemerintah Pusat untuk mengurangi /menggartiskan

1. Dinamika dan konstelasi politik daerah, seperti komitmen DPRD baru-relasi DPRD dan eksekutif, relasi dengan masyarakt

2. Perubahan kebijakan pada tingkat pusat dan provinsi tentang pelayanan kesehatan


biaya kesehatan bagi penduduk, khususnya warga miskin.

4. Adanya berbagai praktek kebijakan dibeberapa daerah terkait dengan penyenggaraan kesehatan/pengobatan gratis di KSB

Sistem Pembiayaan

Kesehatan yang lebih

mencerminkan

keberpihakan dan

keadilan bagi warga

miskin

1. Pemda memiliki komitmen, anggaran dan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran bidang kesehatan menjadi prioritas dan kelompok sasaran warga miskin sebagai penerima utama dari pembiayaan kesehatan gratis (pro-poor budgeting);

2. Tersedia SIM (Sistem Informasi Manajemen) Kesehatan yang akurat-terpercaya-transparans (T3), yang menyediakan informasi secara komprehensif tentang pasien miskin, pasien pengguna jaminan asuransi kesehatan (Askes, Jamsostek dan jaminan asuransi kesehatan lainnya) serta informasi lainnya;

3. Diterapkannya prinsip-prinisp good local governance dalam pengelolaan pembiayaan kesehatan;

1. Komitmen politik Kepala Daerah untuk menerapkan kebijakan pro-poor budgeting.

2. Program pembangunan berbasis rukun tetangga sebagai instrument pendukung pendataan penduduk bagi warga miskin

3. Kesadaran sebagian masyarakat menengah-keatas untuk memberikan “subsidi” kesehatan bagi warga miskin

4. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran kesehatan bagi warga miskin

5. Dukungan para petugas kesehatan terhadap kebijakan pembiayaan kesehatan gratis hanya untuk warga miskin

1. Pergeseran komitmen politik Kepala daerah dan Penolakan sebagian anggota DPRD atas system pembiayaan kesehatan gratis

2. Sebagian masyarakat (peserta jaminan asuransi) dan kelas menengah menentang perubahan system pembiayaan kesehatan gratis.

3. Ketiadaan dukungan dari Perangkat Daerah lain terhadap system pembiayaan kesehatan gratis

4. Ketiadaan data dan informasi yang memadai tentang penduduk miskin


6. Dukungan warga miskin terhadap system pembiayaan kesehatan

Sistem Pelayanan

Kesehatan/pengobatan

gratis bagi warga

miskin lebih

bermutu/berkualitas

1. Tersedia SDM, anggaran serta sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu dan berkualitas

2. Komitmen para petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas bagi warga miskin;

3. Kebijakan Pemda dan DPRD mendukung peningkatan pelayanan/pengobatan gratis di KSB

4. Tersedia standar pelayanan yang bermutu dan berkualitas

1. Adanya kebijakan daerah/Kepala Daerah untuk memberikan nilai dan fasilitas yang lebih kepada para dokter yang ingin bekerja di KSB

2. Rekruitmen pegawai daerah, diprioritaskan kepada tenaga kesehatan

3. Pelaksanaan Pembangunan RSUD KSB dan penyediaan alat-alat kesehatan dan prasarana lainnya untuk mendukung pelayanan kesehatan

4. Prioritas kebijakan pembangunan daerah yang telah menempatkan sector pelayanan kesehatan dasar

5. Kebijakan yang pro-poor dari Kepala Daerah

6. Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menekankan kesehatan murah dan berkualitas bagi warga miskin

1. Penegakkan Dipilin, Perbaikan Sistem Pelayanan, dan profesionalisme para petugas kesehatan rendah

2. Rekruitmen pegawai daerah pada tenaga kesehatan tidak didasarkan pada kompetensi (KKN)

3. Perubahan skala prioritas pembangunan daerah

4. Ketiadaan komitmen dari para petugas kesehatan dalam melakukan perbaikan kinerja pelayanan kesehatan

5. Ketiadaan pengawasan dari masyarakat, DPRD dan instansi diatas terhadap pelayanan kesehatan

6. Perubahan Kebijakan pusat terhadap system pelayanan kesehatan

Manajemen

Pengelolaan

1. Penerapan sistem manajemen pengelolaan pelayanan/pengobatan gratis yang TPA

1. Adanya kebijakan daerah (perbup) untuk menyediakan

1. Ketiadaan para pelaksana kesehatan (Dikes,


Pelayanan/pengobatan

gratis (Perencanaan,

pelaksanaan, monev

dan pengaduan) lebih

partisipatif,

transparans, akuntabel

(transparans, partisipatif dan akuntabel) 2. Penyediaan hak-hak ruang dan mekanisme

bagi warga untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan

mekanisme complain pelayanan kesehatan, pembangunan berbasis RT, dan isntrumen kebijakan lainnya yang mendukung upaya manajemen pengelolaan daerah yang berdasarkan pada prinisp-prinisp good local governance

2. Adanya dukungan dan desakan warga untuk adanya ruang partisipasi, transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan bidang kesehatan

3. Kebijakan Internasional dan Kebijakan Nasional untuk mendukung tercapainya TPA dalam bidang kesehatan

Puskesmas dan jaringannya) untuk menerapkan prinsip-prinsip TPA.

2. Ketiadaan pemahaman dan kapasitas warga atas hak-hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan sehingga tidak dapat berpartisipasi



BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

1) Tujuan program pelayanan kesehatan/pengobatan gratis telah

mendorong peningkatan akses bagi warga miskin dalam memperoleh

pelayanan kesehatan/pengobatan di Puskesmas dan jaringan,

mendorong adanya perubahan perilaku hidup sehat, serta mendorong

adanya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di KSB.

2) Kelompok sasaran program pelayanan kesehatan gratis bagi warga

miskin dirasakan sangat bermanfaat, manfaat itu berupa peningkatan

akses warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan

pengobatan secara gratis. Sebaliknya, bagi kalangan warga elite

(mapan secara ekonomi) program pelayanan kesehatan dan

pengobatan gratis kurang berdampak karena pelayanan kesehatan dan

obat-obatan dinilai kurang bermutu dan berkualitas.

3) Persyaratan untuk memperoleh pelayanan kesehatan/pengobatan gratis

sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun

2006 terjadi multitafsir dan inkonsiten dalam pelaksanaannya.

Dikarenankan ketidakjelasan dan ketegasan aturan (belum adanya

sanksi bagi pelanggar).

4) Kartu Tanda Pengenal Pengobatan gratis (KTPG) sebagai syarat Kartu

identitas bagi pasien untuk memperoleh pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis belum dapat berjalan efektif, karena belum

diterbitkannya kembali KTPG serta adanya kebijakan optional untuk

menggunakan kartu lain, seperti KTP, KK, SGSP dan lainnya.

Penggunaan Kartu Identitas yang beragam untuk memperoleh

pelayanan kesehatan gratis berpotensi menimbulkan persoalan dalam

program pelayanan kesehatan gratis serta kerugian daerah.

5) Belum tersedianya database dan informasi (Sistem Informasi

Manajemen) Kesehatan yang valid, khususnya mengenai keberadaan

dan jumlah penduduk KSB yang telah memiliki jaminan asuransi, seperti


Askes, PT.Jamsostek dan jaminan asuransi lainnya. Sehingga

berpotensi merugikan keungan daerah.

6) Proses perencanaan program dan anggaran bidang kesehatan,

khususnya menyangkut pelayanan kesehatan/pengobatan gratis belum

melibatkan stakeholders lainnya (petugas kesehatan, masyarakat

pengguna layanan, LSM), kurang partisipatif dan cenderung

menggunakan pola pendekatan top down planning.

7) Sistem pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dari hasil IKM

menunjukkan nilai B, namun dari appraisal komunitas partisipatif

menunjukkan bahwa masalah pelayanan kesehatan masih belum

maksimal, antara lain ; masih lambannya petugas kesehatan dalam

menangani pasien gawat darurat/emergency (GD), adanya perlakuan

yang diskriminatif terhadap pasien yang menggunakan asuransi dengan

pasien yang mengunakan pelayanan kesehatan gratis, ketiadaan dokter

pada saat penanganan pasien.

8) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana (SDM dan peralatan

kesehatan, obat-obatan,RSUD) serta prasarana lainnya yang

mendukung peningkatan pelayanan kesehatan gratis.

9) Belum adanya Juklak/juknis untuk memberikan pelayanan rujukan bagi

warga miskin, termasuk mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran

bantuan sosial bagi warga miskin/rawan.

10) Belum optimalnya kinerja dan tersosisliasikannya keberadaan Tim

Pemantau/Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan/pengobatan

gratis, serta ketersediaan juklak/juklis sebagai kerangka acuan

(pedoman) mekanisme kerja TIM dalam melakukan

pengawasan/pemantauan. Hal ini disebabkan TIM yang ada memiliki

kesibukan dan beban ganda pekerjaan masing-masing diinstansi tempat

bernaung.

11) Belum berfungsinya mekanisme pengaduan warga dalam pelayanan

kesehatan gratis serta kelembagaan forum di tingkat desa maupun

kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan warga/pasien. Hal ini

disebabkan karena belum adanya juklak/juknis serta

pembinaan/sosialiasi mengenai Tupoksi dari forum tersebut.


12) Sistem klaim pembayaran kesehatan yang ada sekarang berpotensi

untuk membuka peluang terjadinya double account klaim pembayaran

pasien serta manipulasi data dalam proses pengajuan klaim

pembayaran. Hal ini disebabkan belum adanya instrument dan

mekanisme verifikasi klaim atas pembayaran yang transparans dan

akuntabel serta system pengawasan dan informasi yang memadai.

13) Sistem klaim pembayaran yang ada sekarang juga melahirkan adanya

kontradiksi bagi para petugas kesehatan sebagai social workers dan

professional fee yang membuka peluang terjadinya moral hazard.

14) Lemahnya subtansi dan struktur hukum yang ada dalam perbup Nomor

9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan/Pengobatan

Gratis Di Puskemas dan Jaringannya, sehingga masih menimbulkan

multitafsir dan ketidakjelasan aturan-aturan (pasal-pasal) yang

tercantum dalam perbup tersebut dan berdampak pada pelaksanaan

pelayanan kesehatan/pengobatan gratis yang kurang efektif atau sejalan

dengan semangat dan tujuan dari program pelayanan

kesehatan/pengobatan gratis.

15) Jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk KSB belum

mencerminkan aspek keadilan dan kesetaraan bagi warga miskin itu

sendiri, karena warga yang kaya yang semestinya dapat mensubsidi

warga miskin justru mengambil hak/alokasi anggaran yang semestinya

diperoleh/peruntukkan warga miskin untuk peningkatan derajat

kesehatan yang lebih bermutu dan berkualitas. Hal ini bertentangan

dengan prinisip Negara welfare state dan semangat kebijakan pro-poor

yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat sendiri.

2. Saran

Saran dan tindakan merujuk pada hasil analisis ROCCIPI .

Documents

Laporan Hasil Penelitian Kebijakan Dan Sistem Pembiayaan Kesehatan Gratis